Tag: Nasaruddin Umar

  • Menteri Agama Bakal Dirikan Pesantren Internasional, Santrinya Belajar Kitab Putih Berbahasa Inggris – Halaman all

    Menteri Agama Bakal Dirikan Pesantren Internasional, Santrinya Belajar Kitab Putih Berbahasa Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama berencana mendirikan pondok pesantren internasional di Indonesia.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pondok pesantren ini akan berkonsep modern.

    “Nah kita akan mengembangkan sistem pondok pesantren, dan dalam waktu dekat ini juga kita akan membuat pondok pesantren internasional. Kita sudah siapkan segalanya,” kata Nasaruddin pada konferensi pers Asta Protas Kementerian Agama 2024-2025 di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Nasaruddin mengungkapkan selama ini masih ada kesan kumuh terhadap pondok pesantren.

    Sehingga, Nasaruddin mengatakan Kemenag harus melakukan intervensi untuk memodernisasi pondok pesantren.

    “Kalau selama ini ada pesantren yang sangat kumuh, maka Kementerian Negama adalah menjadi bertanggung jawab untuk menciptakan modernisasi pondok pesantren,” ungkapnya.

    Konsep pesantren internasional ini, kata Nasaruddin, tidak hanya belajar kitab kuning berbahasa Arab.

    Namun, juga buku berbahasa Inggris yang dalam istilah Nasaruddin, adalah kitab putih.

    “Tidak hanya bisa membaca kitab kuning dalam pengetahuan bahasa Arab, tapi juga harus membaca kitab putih, bahasa Inggris,” kata Nasaruddin.

    Dirinya mencontohkan kader ulama yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal.

    Kader ulama di Masjid Istiqlal, kata Nasaruddin, berbasis program master. Para kader ulama mendapatkan kuliah satu semester di Amerika, dan satu semester di Al-Azhar, Kairo, Mesir.

  • Anies dan Ganjar Ceramah di UGM, Jokowi Kapan?

    Anies dan Ganjar Ceramah di UGM, Jokowi Kapan?

    GELORA.CO -Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar agenda rutin kajian selama bulan suci Ramadan. Kajian tematik ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh nasional.

    Kajian yang digelar di Masjid UGM tersebut dihadiri para mahasiswa dan masyarakat umum. Sejumlah tokoh yang sudah mengisi kajian tersebut adalah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

    Baik Anies maupun Ganjar membagikan pengalamannya memberikan ceramah di Masjid UGM lewat akun media sosial resminya.

    “Suasana seru saat acara Ramadan Public Lecture di Masjid UGM, tadi malam. Kita mengaji sambil diskusi tentang pentingnya pemerataan ekonomi. Mari berdoa dan berusaha bersama, agar bangsa ini semakin sejahtera,” tulis Ganjar, dikutip Kamis 6 Februari 2025.

    “Terima kasih untuk malam penuh energi di Masjid Kampus UGM!” tulis Anies Baswedan yang mengisi kajian pada Senin kemarin, 3 Maret 2025.

    Kolom komentar akun medsos dua tokoh yang pernah berkontestasi pada Pilpres 2024 ini mayoritas memberikan pujian. 

    Menariknya, warganet banyak yang bertanya kepada Anies dan Ganjar kapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi akan memberikan ceramah di UGM.

    Netizen penasaran dengan Jokowi yang tidak pernah hadir di forum UGM. Padahal presiden dua periode itu disebut-sebut juga lulusan universitas berjuluk kampus biru tersebut.

    Dalam informasi yang dihimpun redaksi dari Instagram resmi Masjid UGM, ada beberapa narasumber dari tokoh nasional yang akan mengisi agenda itu secara bergantian.

    Antara lain mantan Menkopolhukam Mahfud MD; Ustaz Adi Hidayat; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; hingga Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, dan berbagai tokoh lainnya

  • Merawat Kemabruran Puasa: Menjauhi Ujaran Kebencian

    Merawat Kemabruran Puasa: Menjauhi Ujaran Kebencian

    Oleh:

    Menteri Agama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA

    TRIBUNJATIM.COM – Salah satu yang perlu dicermati jika hendak merawat kemabruran puasa ialah bagaimana menghindari ujaran kebencian (hate speech (HS).

    Dalam kamus disebutkan: speech that attacks a person or group on the basis of race, religion, gender, or sexual orientation (ungkapan yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual).

    Dalam sosiologi masyarakat Indonesia HP lebih banyak diartikan sebagai ungkapan dan syiar kebencian yang dialamatkan kepada orang perorangan, kelompok, atau lembaga berdasarkan agama, kepercayaan, aliran, etnik, ras, golongan, gender, orientasi seksual, dan hal-hal lain yang dapat memancing kemarahan publik. Istilah yang digunakan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ialah “Ujaran Kebencian” sebagai terjemahan dari “Hate Speech”.

    HP bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk statemen, tulisan, karikatur, dan berbagai isyarat lain yang memompokan semangat kebencian dan antipasti kepada kelompok tertentu.

    Yang paling sensitif adalah Religiuos-Hate Speech (RHS), yaitu ungkapan kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya.

    Sebuah tindakan dapat disebut RHS jika tindakan tersebut memenuhi syarat dan unsur RHS, yaitu adanya pelaku yang terbukti melakukan RHS, ada perbuatan yang dapat dikategorikan RHS, dan ada kelompok yang dituding dan yang bersangkutan mengalami kerugian atas ungkapan tersebut.

    Ungkapan atau ujaran kebencian memang sesuatu yang tercela dan bisa merusak ketenangan dan ketenteraman masyarakat, bisa mengoyak persatuan dan kesatuan sebagai warga bangsa, dan lebih berbahaya ialah bisa menimbulkan konflik dan perang terbuka.

    Jika HP dibiarkan tanpa ada ketentuan yang mengaturnya maka akan bermuara kepada sebuah masyarakat yang berantakan (social disorder) yang pada gilirannya akan merugikan dunia kemanusiaan.

    Karena itu HP perlu ada penanganan yang secara terukur. Disebut terukur karena kalau penanganan HS ditangani secara berlebih berlebihan bisa juga menimbulkan kontra produktif untuk sebuah masyarakat demokratis.

    Kita tidak ingin penangan HP menimbulkan kevakuman dinamisme masyarakat, memasung kreatifitas intelektual, mengurangi kebebasan mimbar, dan menutup kembali era keterbukaan yang dengan susah payah diperjuangkan.

    Dalam bahasa agama, HS memiliki beberapa padanan. Di antaranya yang paling dekat ialah hasud. Hasud dalam bahasa Arab berarti menghasut, memprovokasi orang lain agar ikut membenci musuhnya.

    Orang itu akan merasa puas saat melihat musuhnya terkapar dan tidak berdaya. Perbuatan hasud sangat tercela dalam Islam dan mungkin juga semua agama.

    Dalam Alquran Allah SWT mengajarkan dua perlindungan terhadap orang-orang hasad: Wa minsyarri hasidin idza hasad (dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki/Q.S.al-Falaq/113:5).

    Dalam Hadis Nabi menyatakan kebencian terhadap para penghasud dengan mengatakan: “sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar”.

    Ketika Nabi melewati kuburan Baqi di Madina, ia tiba-tiba berhenti di atas dua makam baru. Ditanya oleh sahabat kenapa berhentiu di sini? Nabi menjawab, kasihan kedua orang ini merintih kesakitan karena disiksa di kuburannya.

    Yang pertama disiksa karena tidak bersih ketika ia membuang kotoran dan yang kedua disiksa karena suka membikin onar di dalam masyarakat (provokator).

    Alquran menunjukkan pemandangan berharga, bagaimana Raja Firaun hancur karena selalu melancarkan ungkapan kebencian (hate speech) kepada Nabi Musa.

    Alquran juga selalu mengingatkan kita agar tidak begitu mudah membenci oranglain: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. (Q.S. al- Maidah/5:8).

    Dalam ayat lain ditegaskan: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian
    yang lain. (Q.S. al-Hujurat/49:12).

    Tegasnya, jika kita akan meraih ketenangan dan keberuntungan jauhi HS, khususnya RHS.

  • Menag Nasaruddin Lobi Arab Saudi Terkait Pembatasan Usia Haji

    Menag Nasaruddin Lobi Arab Saudi Terkait Pembatasan Usia Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terus melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan pembatasan usia jemaah haji. Salah satu isu yang dibahas adalah batas maksimal usia jemaah haji yang ditetapkan sekitar 90 tahun.

    Ia berharap kebijakan ini dapat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor kesehatan jemaah, bukan sekadar batasan usia.

    Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025, istitha’ah kesehatan menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan jemaah untuk berangkat haji.

    Berdasarkan data per 3 Maret 2025, sebanyak 165.613 jemaah atau sekitar 82,37% telah memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Nasaruddin menegaskan pentingnya pendekatan ini dalam pertemuannya dengan pejabat Arab Saudi.

    “Perlu saya sampaikan kepada bapak ibu bahwa lobi-lobi terus kami sampaikan ke pejabat Saudi Arabia, baik kepada menteri agamanya maupun kemarin kami berjumpa dengan menteri kesehatan Saudi Arabia ya tentang isu pembatasan maksimum umur ke angka 90 tahunan itu. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan kepada menkes bahwa kalau boleh di Indonesia ini kita tidak menggunakan batas umur, tetapi itu istitha’ah kan di sini ada Menkes dan mereka yang menentukan istitha’ah dari segi kesehatan itu. Bukan faktor umur yang menjadi penentu tetapi faktor istitaah dari hasil analisis kesehatan itu,” jelasnya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin menekankan kelayakan kesehatan sebagai faktor utama dalam penentuan keberangkatan jemaah haji.

    Jika kebijakan ini diterima oleh Arab Saudi, maka jemaah yang secara medis dinyatakan sehat tetap dapat menunaikan ibadah haji tanpa batasan usia yang ketat.

    Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa telah terjadi pemahaman bersama (understanding) antara menteri haji dan menteri kesehatan Arab Saudi mengenai pendekatan berbasis istitaah kesehatan. Ini memberikan harapan bagi jemaah haji lansia yang masih sehat agar tetap memiliki kesempatan menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuan fisik mereka.

    Dengan adanya pendekatan diplomasi ini, diharapkan Arab Saudi dapat lebih fleksibel dalam menetapkan kebijakan terkait usia jemaah haji, sehingga lebih banyak warga Indonesia yang memenuhi syarat kesehatan dapat menunaikan ibadah haji tanpa hambatan usia.

  • Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Pengawas Haji

    Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Pengawas Haji

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan telah melobi pemerintah Arab Saudi agar dapat menambahkan kuota pengawas haji untuk jemaah haji Indonesia.

    Permintaan itu telah dilayangkan ketika dirinya bertemu langsung dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi.

    “Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya dan juga menteri kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini,” kata Nasaruddin saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Salah satu alasan kuat mengapa Indonesia membutuhkan tambahan kuota adalah karena tahun ini diprediksi 1.000-1.500 jemaah haji asal Indonesia masuk dalam kategori lansia dengan risiko tinggi hingga penyandang disabilitas.

    Namun, pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kuota pengawas haji hanya sebesar 1 persen dari total jemaah haji.

    Penurunan kuota petugas ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi jumlah petugas haji di masing-masing negara.

    Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Rincian kuota tersebut adalah 203.320 untuk jemaah haji reguler dan 17.680 untuk jemaah haji khusus. Dengan ketentuan tersebut, kuota untuk petugas haji Indonesia hanya sebanyak 2.210 orang saja.

    “Kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya sekitar 2.000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya,” ujarnya.

    Nasaruddin mencoba menjelaskan kepada pihak Arab Saudi bahwa dengan pembatasan kuota pengawas ini justru akan membuat kesulitan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya disebabkan oleh kendala bahasa.

    “Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia karena kalau tidak kan itu (pendampingan) akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia,” pungkasnya.

    (shf)

  • PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKS,
    Hidayat Nur Wahid
    (HNW), mengusulkan agar Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menabuh beduk saat momentum malam Takbiran menjelang
    Hari Raya Idul Fitri
    1446 Hijriah.
    HNW mengusulkan ini kepada Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    HNW menyarankan Presiden Prabowo melanjutkan tradisi menabuh beduk di malam takbiran.
    “Yang ingin saya usulkan adalah dulu betapa umat itu sangat nyaman dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri karena malam takbiran itu diselenggarakan bahkan di Istana atau di Istiqlal, presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh beduk,” ucap Hidayat kepada Menag.
    “Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak,” usulnya.
    Menurutnya, usulan ini bisa menjadi ungkapan syukur akan hadirnya Hari Raya Idul Fitri.
    Terlebih, Lebaran tahun ini kemungkinan digelar serentak sehingga tidak ada perbedaan.
    “Insya Allah nanti
    hari raya Idul Fitri
    -nya bareng sehingga dengan demikian maka kekhawatiran berbeda itu tidak ada,” tuturnya.
    Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengusulkan Istana menggelar peringatan Nuzulul Qur’an.
    Ia mencontohkan, sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno, peringatan Nuzulul Qur’an selalu diadakan di Istana.
    “Dulu selalu Nuzulul Qur’an, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno sekalipun, hari-hari besar Islam itu juga diselenggarakan peringatannya di Istana Negara. Tapi kemarin entah ke mana itu, muter-muter di seluruh Indonesia,” kata HNW.
    Wakil Ketua MPR RI ini berharap Prabowo bisa kembali menghidupkan tradisi tersebut.
    Hal ini, kata dia, akan memberikan suasana positif.
    “Nah menurut saya sangat baik kalau kemudian ini dihidupkan kembali, sunah ini baik hidupkan lagi, sunah dari Istana Negara kemudian hari besar keagamaan itu diperingati dan itu akan memberikan nuansa yang sangat-sangat positif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag: Proses Pemvisaan Jemaah Haji Capai 75 Persen

    Menag: Proses Pemvisaan Jemaah Haji Capai 75 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan perkembangan terbaru mengenai proses penerbitan visa bagi jemaah haji Indonesia.

    Berdasarkan data terkini, jumlah jemaah yang perlu mendapatkan visa mencapai 203.320 orang. Dari total tersebut, sebanyak 154.173 jemaah telah menyerahkan data, yang berarti proses penerbitan visa telah mencapai 75,83% dari keseluruhan kuota yang tersedia.  

    Dalam tahapan verifikasi dokumen, mayoritas data yang masuk telah melewati proses pemeriksaan. Dari total jemaah yang telah mengajukan data, 136.030 orang atau sekitar 88,23% dinyatakan lolos verifikasi.

    Sementara itu, sebanyak 13.897 orang atau sekitar 9,01% masih belum lolos karena berbagai alasan administratif. Dengan jumlah tersebut, secara keseluruhan, total jemaah yang telah melalui proses verifikasi mencapai 152.329 orang atau 98,80% dari data yang telah masuk.  

    Nasaruddin menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat proses penerbitan visa jemaah haji agar dapat diselesaikan tepat waktu.

    Meski proses ini berlangsung di tengah bulan suci Ramadan, pemerintah tetap memastikan bahwa upaya percepatan tetap berjalan dengan optimal.

    “Tentu kami sedang melakukan percepatan ya, sekalipun bulan suci Ramadan tapi kami tetap memberikan tekanan kepada seluruh aparat kami supaya sesegera mungkin menyelesaikan urusan ini,” ujar Nasaruddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait di Arab Saudi guna memastikan kelancaran proses pemvisaan bagi jemaah haji.  

    Sebagai informasi, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan periode kebijakan pemvisaan jemaah haji dari 19 Februari hingga 18 April 2025.

    Pemerintah Indonesia berharap seluruh prosedur administrasi dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga para calon jemaah haji dapat berangkat tanpa hambatan terkait visa.  

    Dengan jumlah jemaah yang sangat besar, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sistem verifikasi dan pemvisaan agar tidak terjadi penundaan yang dapat memengaruhi jadwal keberangkatan.

    Keberhasilan dalam menyelesaikan proses ini tepat waktu akan menjadi faktor krusial dalam memastikan pengalaman ibadah haji yang lancar dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.

  • Masjid Fatahillah siapkan 100 paket takjil gratis selama Ramadan

    Masjid Fatahillah siapkan 100 paket takjil gratis selama Ramadan

    Potret Masjid Fatahillah Balai Kota, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Masjid Fatahillah siapkan 100 paket takjil gratis selama Ramadan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Pengelola Masjid Fatahillah Balai Kota Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 100 paket takjil gratis untuk menu berbuka puasa selama Ramadan. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Fatahillah Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Amirudin mengatakan pengadaan paket takjil gratis bertujuan untuk memudahkan ASN, pegawai, hingga musafir berbuka puasa.

    “100 paket takjil gratis disiapkan selama hari kerja yakni mulai Senin hingga Jumat dan disediakan untuk siapa saja yang membutuhkan untuk berbuka puasa,” ujar Amirudin di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan DKM Fatahillah Balai Kota juga  menyelenggarakan kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Ramadan setiap hari Senin hingga Kamis, bakda zuhur, selama bulan Ramadan. Selain itu, lanjut Amirudin, ada juga pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai Nuzulul Quran yang akan digelar pada 18 Maret 2025 dengan menghadirkan pembicara yakni Ustaz Wijayanto.

    Amirudin melanjutkan untuk keperluan shalat tarawih selama hari  kerja  juga disiapkan imam.

    “Kami bersinergi dengan Duta Imam Tarawih untuk penyelenggaraan ibadah tarawih di Masjid Fatahillah yang dilangsungkan selama hari kerja di bulan Ramadan,” kata Amirudin.

    Lebih lanjut Amirudin mengatakan, nantinya Masjid Fatahillah juga bakal menyelenggarakan shalat Idul Fitri. Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025. Penetapan tersebut disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam sidang isbat yang berlangsung di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan Lapangan Banteng Barat, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (28/2) malam.

    Sumber : Antara

  • Terpopuler, Nasaruddin Umar Isi Kultum Buka Puasa di BTV hingga Tiket KA Lebaran

    Terpopuler, Nasaruddin Umar Isi Kultum Buka Puasa di BTV hingga Tiket KA Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar tentang Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengisi kultum menjelang buka puasa setiap hari di BTV dan Beritasatu menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu,com sepanjang Sabtu (1/3/2025).

    Berita lain yang menarik perhatian pembaca, yakni mengenai jadwal salat dan buka puasa Minggu (2/3/2025), tol Japek Selatan II akan difungsionalkan untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025, grup musik Sukatani yang menolak menjadi duta Polri, serta 441.675 tiket kereta Lebaran 2025 telah terjual.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com pada Sabtu (1/3/2025): 

    1. Saksikan! Nasaruddin Umar Isi Kultum Jelang Buka Puasa Setiap Hari di BTV dan Beritasatu
    BTV dan Beritasatu bakal menghadirkan berbagai program spesial Ramadan 1446 Hijriah untuk menemani pemirsa setia agar makin semangat menjalankan ibadah puasa. Deretan program hiburan, tausiah, dan sejarah Islam akan menambah pengetahuan serta meningkatkan nilai-nilai spiritual bagi pemirsa BTV.

    Sambil menunggu waktu berbuka puasa, akan ada Kultum the Power of Ramadhan yang sampaikan langsung oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr Nasaruddin Umar MA. Tema yang dibahas seputar nilai-nilai Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bulan Ramadan. 

    Kultum the Power of Ramadhan berlangsung di Masjid Istiqlal dan disiarkan BTV menjelang waktu berbuka puasa. 

    2. Jadwal Salat dan Buka Puasa pada Minggu 2 Maret 2025
    Mengetahui jadwal salat dan buka puasa penting dilakukan agar tidak terlambat untuk melaksanakan ibadah. Umat muslim di seluruh Indonesia mulai menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah sejak Sabtu (1/3/2025).

    Minggu (2/3/2025), bertepatan dengan 2 Ramadan 1446 Hijriah. Tanggal ini menandai hari kedua pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dalam menjalankan puasa, memperhatikan jadwal imsakiah, waktu salat Subuh, serta Magrib menjadi hal yang sangat penting.

    Sebagai panduan bagi umat muslim, Kementerian Agama telah menerbitkan jadwal resmi yang mencakup berbagai waktu penting selama Ramadan 1446 Hijriah. Jadwal tersebut meliputi waktu berbuka puasa, jadwal salat, serta waktu imsakiah dan Subuh.

    3. Tol Japek Selatan II Akan Difungsionalkan Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025
    Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menyatakan Tol Japek Selatan II yang akan difungsionalkan untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Penerapan tol fungsional itu merupakan strategi dalam Operasi Ketupat 2025.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skenario pengelolaan kepadatan lalu lintas, seperti penggunaan tol fungsional untuk mengurangi beban di titik-titik rawan kemacetan dalam Operasi Ketupat 2025.

    Menurut dia, tol fungsional dapat melancarkan arus kendaraan hingga 1.000 unit per jam sehingga berpotensi mengurangi beban Tol Cikampek-Cipularang.

    4. Tolak Jadi Duta Polri, Band Sukatani Mengaku Alami Intimidasi Sejak Juli 2024
    Band Sukatani mengaku mengalami intimidasi sejak 2024 hingga akhirnya terpaksa membuat video permintaan maaf atas lagu Bayar Bayar Bayar yang viral. Sukatani menegaskan menolak menjadi duta Polri.

    Pengakuan itu diungkapkan Sukatani melalui akun Instagram resminya @sukatani.band, Sabtu (1/3/2025), untuk mengabarkan kondisi band bergenre punk asal Purbalingga, Jawa Tengah ini.

    “Hallo kawan-kawan. Mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik, tetapi masih dalam proses recovery pascakejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024,” tulis Sukatani dalam unggahannya.

    5. 441.675 Tiket Kereta Lebaran Terjual, Cek Jadwal dan Okupansi
    PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat 441.675 tiket kereta api jarak jauh (KAJJ) untuk mudik Lebaran 2025 telah terjual hingga Sabtu (1/3/2025). Jumlah ini mencerminkan okupansi sebesar 45% dari total kapasitas yang disediakan.

    “Sebanyak 441.675 tiket telah terjual, dengan tingkat okupansi mencapai 45%,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta.

    Untuk mengakomodasi pemudik, KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan 1.826 perjalanan KAJJ yang beroperasi selama periode 21 Maret hingga 11 April 2025. Total kapasitas kursi mencapai 970.675 tempat duduk dan rata-rata kapasitas harian 44.122 kursi.

    “Mengingat tingginya permintaan, kami mengimbau pelanggan untuk segera memesan tiket sebelum kehabisan,” tambah Ixfan.

    Demikian lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com pada Sabtu (1/3/2025).

  • Menag usulkan zakat jadi pengurang pajak

    Menag usulkan zakat jadi pengurang pajak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menag usulkan zakat jadi pengurang pajak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan agar pembayaran zakat bisa dijadikan pengurang pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pembayaran zakat.

    “Di Indonesia, zakat kita itu hanya faktor pengurang obyek pajak,” kata Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Jumat.

    Pihaknya meyakini bila pembayaran zakat bisa dijadikan pengurang pajak, penerimaan zakat akan meningkat.

    Nasaruddin Umar mencontohkan negara Malaysia yang sudah menerapkan aturan zakat dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

    “Tetangga kita di Malaysia sebagai perumpamaan, zakat mereka itu dijadikan sebagai faktor pengurang pajak. Mereka menjadikan bahwa kuitansi pembayaran zakat itu akan menjadi faktor pengurang pembayaran pajak. Nah kalau itu bisa disimulasikan di Indonesia, siapa tahu kita bisa seperti di negara lain. Jadi bahasa agama berkolaborasi dengan bahasa negara untuk mengentaskan kemiskinan, dahsyat itu. Ini kami akan gagas terus,” katanya.

    Di Indonesia sendiri, zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun belum menjadi pengurang pajak.

    Hal ini sesuai dengan peraturan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

    Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

    Sumber : Antara