Tag: Nasaruddin Umar

  • Menag Nasaruddin Lobi Arab Saudi Terkait Pembatasan Usia Haji

    Menag Nasaruddin Lobi Arab Saudi Terkait Pembatasan Usia Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terus melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan pembatasan usia jemaah haji. Salah satu isu yang dibahas adalah batas maksimal usia jemaah haji yang ditetapkan sekitar 90 tahun.

    Ia berharap kebijakan ini dapat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor kesehatan jemaah, bukan sekadar batasan usia.

    Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025, istitha’ah kesehatan menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan jemaah untuk berangkat haji.

    Berdasarkan data per 3 Maret 2025, sebanyak 165.613 jemaah atau sekitar 82,37% telah memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Nasaruddin menegaskan pentingnya pendekatan ini dalam pertemuannya dengan pejabat Arab Saudi.

    “Perlu saya sampaikan kepada bapak ibu bahwa lobi-lobi terus kami sampaikan ke pejabat Saudi Arabia, baik kepada menteri agamanya maupun kemarin kami berjumpa dengan menteri kesehatan Saudi Arabia ya tentang isu pembatasan maksimum umur ke angka 90 tahunan itu. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan kepada menkes bahwa kalau boleh di Indonesia ini kita tidak menggunakan batas umur, tetapi itu istitha’ah kan di sini ada Menkes dan mereka yang menentukan istitha’ah dari segi kesehatan itu. Bukan faktor umur yang menjadi penentu tetapi faktor istitaah dari hasil analisis kesehatan itu,” jelasnya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin menekankan kelayakan kesehatan sebagai faktor utama dalam penentuan keberangkatan jemaah haji.

    Jika kebijakan ini diterima oleh Arab Saudi, maka jemaah yang secara medis dinyatakan sehat tetap dapat menunaikan ibadah haji tanpa batasan usia yang ketat.

    Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa telah terjadi pemahaman bersama (understanding) antara menteri haji dan menteri kesehatan Arab Saudi mengenai pendekatan berbasis istitaah kesehatan. Ini memberikan harapan bagi jemaah haji lansia yang masih sehat agar tetap memiliki kesempatan menunaikan ibadah haji sesuai dengan kemampuan fisik mereka.

    Dengan adanya pendekatan diplomasi ini, diharapkan Arab Saudi dapat lebih fleksibel dalam menetapkan kebijakan terkait usia jemaah haji, sehingga lebih banyak warga Indonesia yang memenuhi syarat kesehatan dapat menunaikan ibadah haji tanpa hambatan usia.

  • Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Pengawas Haji

    Menag Lobi Pemerintah Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Pengawas Haji

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan telah melobi pemerintah Arab Saudi agar dapat menambahkan kuota pengawas haji untuk jemaah haji Indonesia.

    Permintaan itu telah dilayangkan ketika dirinya bertemu langsung dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi.

    “Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya dan juga menteri kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini,” kata Nasaruddin saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Salah satu alasan kuat mengapa Indonesia membutuhkan tambahan kuota adalah karena tahun ini diprediksi 1.000-1.500 jemaah haji asal Indonesia masuk dalam kategori lansia dengan risiko tinggi hingga penyandang disabilitas.

    Namun, pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kuota pengawas haji hanya sebesar 1 persen dari total jemaah haji.

    Penurunan kuota petugas ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi jumlah petugas haji di masing-masing negara.

    Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Rincian kuota tersebut adalah 203.320 untuk jemaah haji reguler dan 17.680 untuk jemaah haji khusus. Dengan ketentuan tersebut, kuota untuk petugas haji Indonesia hanya sebanyak 2.210 orang saja.

    “Kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya sekitar 2.000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya,” ujarnya.

    Nasaruddin mencoba menjelaskan kepada pihak Arab Saudi bahwa dengan pembatasan kuota pengawas ini justru akan membuat kesulitan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya disebabkan oleh kendala bahasa.

    “Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia karena kalau tidak kan itu (pendampingan) akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia,” pungkasnya.

    (shf)

  • PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKS,
    Hidayat Nur Wahid
    (HNW), mengusulkan agar Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menabuh beduk saat momentum malam Takbiran menjelang
    Hari Raya Idul Fitri
    1446 Hijriah.
    HNW mengusulkan ini kepada Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    HNW menyarankan Presiden Prabowo melanjutkan tradisi menabuh beduk di malam takbiran.
    “Yang ingin saya usulkan adalah dulu betapa umat itu sangat nyaman dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri karena malam takbiran itu diselenggarakan bahkan di Istana atau di Istiqlal, presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh beduk,” ucap Hidayat kepada Menag.
    “Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak,” usulnya.
    Menurutnya, usulan ini bisa menjadi ungkapan syukur akan hadirnya Hari Raya Idul Fitri.
    Terlebih, Lebaran tahun ini kemungkinan digelar serentak sehingga tidak ada perbedaan.
    “Insya Allah nanti
    hari raya Idul Fitri
    -nya bareng sehingga dengan demikian maka kekhawatiran berbeda itu tidak ada,” tuturnya.
    Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengusulkan Istana menggelar peringatan Nuzulul Qur’an.
    Ia mencontohkan, sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno, peringatan Nuzulul Qur’an selalu diadakan di Istana.
    “Dulu selalu Nuzulul Qur’an, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno sekalipun, hari-hari besar Islam itu juga diselenggarakan peringatannya di Istana Negara. Tapi kemarin entah ke mana itu, muter-muter di seluruh Indonesia,” kata HNW.
    Wakil Ketua MPR RI ini berharap Prabowo bisa kembali menghidupkan tradisi tersebut.
    Hal ini, kata dia, akan memberikan suasana positif.
    “Nah menurut saya sangat baik kalau kemudian ini dihidupkan kembali, sunah ini baik hidupkan lagi, sunah dari Istana Negara kemudian hari besar keagamaan itu diperingati dan itu akan memberikan nuansa yang sangat-sangat positif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag: Proses Pemvisaan Jemaah Haji Capai 75 Persen

    Menag: Proses Pemvisaan Jemaah Haji Capai 75 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan perkembangan terbaru mengenai proses penerbitan visa bagi jemaah haji Indonesia.

    Berdasarkan data terkini, jumlah jemaah yang perlu mendapatkan visa mencapai 203.320 orang. Dari total tersebut, sebanyak 154.173 jemaah telah menyerahkan data, yang berarti proses penerbitan visa telah mencapai 75,83% dari keseluruhan kuota yang tersedia.  

    Dalam tahapan verifikasi dokumen, mayoritas data yang masuk telah melewati proses pemeriksaan. Dari total jemaah yang telah mengajukan data, 136.030 orang atau sekitar 88,23% dinyatakan lolos verifikasi.

    Sementara itu, sebanyak 13.897 orang atau sekitar 9,01% masih belum lolos karena berbagai alasan administratif. Dengan jumlah tersebut, secara keseluruhan, total jemaah yang telah melalui proses verifikasi mencapai 152.329 orang atau 98,80% dari data yang telah masuk.  

    Nasaruddin menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat proses penerbitan visa jemaah haji agar dapat diselesaikan tepat waktu.

    Meski proses ini berlangsung di tengah bulan suci Ramadan, pemerintah tetap memastikan bahwa upaya percepatan tetap berjalan dengan optimal.

    “Tentu kami sedang melakukan percepatan ya, sekalipun bulan suci Ramadan tapi kami tetap memberikan tekanan kepada seluruh aparat kami supaya sesegera mungkin menyelesaikan urusan ini,” ujar Nasaruddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait di Arab Saudi guna memastikan kelancaran proses pemvisaan bagi jemaah haji.  

    Sebagai informasi, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan periode kebijakan pemvisaan jemaah haji dari 19 Februari hingga 18 April 2025.

    Pemerintah Indonesia berharap seluruh prosedur administrasi dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga para calon jemaah haji dapat berangkat tanpa hambatan terkait visa.  

    Dengan jumlah jemaah yang sangat besar, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sistem verifikasi dan pemvisaan agar tidak terjadi penundaan yang dapat memengaruhi jadwal keberangkatan.

    Keberhasilan dalam menyelesaikan proses ini tepat waktu akan menjadi faktor krusial dalam memastikan pengalaman ibadah haji yang lancar dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.

  • Masjid Fatahillah siapkan 100 paket takjil gratis selama Ramadan

    Masjid Fatahillah siapkan 100 paket takjil gratis selama Ramadan

    Potret Masjid Fatahillah Balai Kota, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Masjid Fatahillah siapkan 100 paket takjil gratis selama Ramadan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Pengelola Masjid Fatahillah Balai Kota Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 100 paket takjil gratis untuk menu berbuka puasa selama Ramadan. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Fatahillah Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Amirudin mengatakan pengadaan paket takjil gratis bertujuan untuk memudahkan ASN, pegawai, hingga musafir berbuka puasa.

    “100 paket takjil gratis disiapkan selama hari kerja yakni mulai Senin hingga Jumat dan disediakan untuk siapa saja yang membutuhkan untuk berbuka puasa,” ujar Amirudin di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan DKM Fatahillah Balai Kota juga  menyelenggarakan kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Ramadan setiap hari Senin hingga Kamis, bakda zuhur, selama bulan Ramadan. Selain itu, lanjut Amirudin, ada juga pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai Nuzulul Quran yang akan digelar pada 18 Maret 2025 dengan menghadirkan pembicara yakni Ustaz Wijayanto.

    Amirudin melanjutkan untuk keperluan shalat tarawih selama hari  kerja  juga disiapkan imam.

    “Kami bersinergi dengan Duta Imam Tarawih untuk penyelenggaraan ibadah tarawih di Masjid Fatahillah yang dilangsungkan selama hari kerja di bulan Ramadan,” kata Amirudin.

    Lebih lanjut Amirudin mengatakan, nantinya Masjid Fatahillah juga bakal menyelenggarakan shalat Idul Fitri. Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025. Penetapan tersebut disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam sidang isbat yang berlangsung di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan Lapangan Banteng Barat, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (28/2) malam.

    Sumber : Antara

  • Terpopuler, Nasaruddin Umar Isi Kultum Buka Puasa di BTV hingga Tiket KA Lebaran

    Terpopuler, Nasaruddin Umar Isi Kultum Buka Puasa di BTV hingga Tiket KA Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar tentang Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengisi kultum menjelang buka puasa setiap hari di BTV dan Beritasatu menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu,com sepanjang Sabtu (1/3/2025).

    Berita lain yang menarik perhatian pembaca, yakni mengenai jadwal salat dan buka puasa Minggu (2/3/2025), tol Japek Selatan II akan difungsionalkan untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025, grup musik Sukatani yang menolak menjadi duta Polri, serta 441.675 tiket kereta Lebaran 2025 telah terjual.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com pada Sabtu (1/3/2025): 

    1. Saksikan! Nasaruddin Umar Isi Kultum Jelang Buka Puasa Setiap Hari di BTV dan Beritasatu
    BTV dan Beritasatu bakal menghadirkan berbagai program spesial Ramadan 1446 Hijriah untuk menemani pemirsa setia agar makin semangat menjalankan ibadah puasa. Deretan program hiburan, tausiah, dan sejarah Islam akan menambah pengetahuan serta meningkatkan nilai-nilai spiritual bagi pemirsa BTV.

    Sambil menunggu waktu berbuka puasa, akan ada Kultum the Power of Ramadhan yang sampaikan langsung oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr Nasaruddin Umar MA. Tema yang dibahas seputar nilai-nilai Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bulan Ramadan. 

    Kultum the Power of Ramadhan berlangsung di Masjid Istiqlal dan disiarkan BTV menjelang waktu berbuka puasa. 

    2. Jadwal Salat dan Buka Puasa pada Minggu 2 Maret 2025
    Mengetahui jadwal salat dan buka puasa penting dilakukan agar tidak terlambat untuk melaksanakan ibadah. Umat muslim di seluruh Indonesia mulai menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah sejak Sabtu (1/3/2025).

    Minggu (2/3/2025), bertepatan dengan 2 Ramadan 1446 Hijriah. Tanggal ini menandai hari kedua pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dalam menjalankan puasa, memperhatikan jadwal imsakiah, waktu salat Subuh, serta Magrib menjadi hal yang sangat penting.

    Sebagai panduan bagi umat muslim, Kementerian Agama telah menerbitkan jadwal resmi yang mencakup berbagai waktu penting selama Ramadan 1446 Hijriah. Jadwal tersebut meliputi waktu berbuka puasa, jadwal salat, serta waktu imsakiah dan Subuh.

    3. Tol Japek Selatan II Akan Difungsionalkan Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025
    Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menyatakan Tol Japek Selatan II yang akan difungsionalkan untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Penerapan tol fungsional itu merupakan strategi dalam Operasi Ketupat 2025.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skenario pengelolaan kepadatan lalu lintas, seperti penggunaan tol fungsional untuk mengurangi beban di titik-titik rawan kemacetan dalam Operasi Ketupat 2025.

    Menurut dia, tol fungsional dapat melancarkan arus kendaraan hingga 1.000 unit per jam sehingga berpotensi mengurangi beban Tol Cikampek-Cipularang.

    4. Tolak Jadi Duta Polri, Band Sukatani Mengaku Alami Intimidasi Sejak Juli 2024
    Band Sukatani mengaku mengalami intimidasi sejak 2024 hingga akhirnya terpaksa membuat video permintaan maaf atas lagu Bayar Bayar Bayar yang viral. Sukatani menegaskan menolak menjadi duta Polri.

    Pengakuan itu diungkapkan Sukatani melalui akun Instagram resminya @sukatani.band, Sabtu (1/3/2025), untuk mengabarkan kondisi band bergenre punk asal Purbalingga, Jawa Tengah ini.

    “Hallo kawan-kawan. Mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik, tetapi masih dalam proses recovery pascakejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024,” tulis Sukatani dalam unggahannya.

    5. 441.675 Tiket Kereta Lebaran Terjual, Cek Jadwal dan Okupansi
    PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat 441.675 tiket kereta api jarak jauh (KAJJ) untuk mudik Lebaran 2025 telah terjual hingga Sabtu (1/3/2025). Jumlah ini mencerminkan okupansi sebesar 45% dari total kapasitas yang disediakan.

    “Sebanyak 441.675 tiket telah terjual, dengan tingkat okupansi mencapai 45%,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta.

    Untuk mengakomodasi pemudik, KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan 1.826 perjalanan KAJJ yang beroperasi selama periode 21 Maret hingga 11 April 2025. Total kapasitas kursi mencapai 970.675 tempat duduk dan rata-rata kapasitas harian 44.122 kursi.

    “Mengingat tingginya permintaan, kami mengimbau pelanggan untuk segera memesan tiket sebelum kehabisan,” tambah Ixfan.

    Demikian lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com pada Sabtu (1/3/2025).

  • Menag usulkan zakat jadi pengurang pajak

    Menag usulkan zakat jadi pengurang pajak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menag usulkan zakat jadi pengurang pajak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan agar pembayaran zakat bisa dijadikan pengurang pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pembayaran zakat.

    “Di Indonesia, zakat kita itu hanya faktor pengurang obyek pajak,” kata Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Jumat.

    Pihaknya meyakini bila pembayaran zakat bisa dijadikan pengurang pajak, penerimaan zakat akan meningkat.

    Nasaruddin Umar mencontohkan negara Malaysia yang sudah menerapkan aturan zakat dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

    “Tetangga kita di Malaysia sebagai perumpamaan, zakat mereka itu dijadikan sebagai faktor pengurang pajak. Mereka menjadikan bahwa kuitansi pembayaran zakat itu akan menjadi faktor pengurang pembayaran pajak. Nah kalau itu bisa disimulasikan di Indonesia, siapa tahu kita bisa seperti di negara lain. Jadi bahasa agama berkolaborasi dengan bahasa negara untuk mengentaskan kemiskinan, dahsyat itu. Ini kami akan gagas terus,” katanya.

    Di Indonesia sendiri, zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun belum menjadi pengurang pajak.

    Hal ini sesuai dengan peraturan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

    Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

    Sumber : Antara

  • Mengenal Metode Hisab dan Rukiyatul Hisab dalam Menentukan 1 Ramadan

    Mengenal Metode Hisab dan Rukiyatul Hisab dalam Menentukan 1 Ramadan

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memutuskan puasa Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia dimulai pada Sabtu (1/3/2025), meski hilal tidak terlihat di mayoritas wilayah Indonesia pada Sidang Isbat, Jumat (28/2) petang.

    “Diputuskan malam ini dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok, insya Allah, tanggal 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang isbat.

    “Mohon maaf kami terlambat. Harus menunggu bagian paling barat dari Indonesia, Aceh.”

    Umat Muslim di Indonesia memang harus menunggu lebih lama untuk mengetahui hari pertama Ramdan tahun ini. Cuaca mendung di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kendala utama yang menyebabkan hilal tidak bisa terpantau secara langsung.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi`i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua MUI Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menyampaikan hasil sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (28/2/2025). (ANTARA/Asprilla Dwi Adha/tom)

    Sementara itu Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, sejak 11 Februari 2025 telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025. Hal ini dipaparkan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti.

    Muhammadiyah juga mengumumkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025.

    Dilakukan Sejak 1950-an

    Sidang Isbat memiliki sejarah yang signifikan dalam kehidupan keagamaan dan sosial di Indonesia. Sidang ini diselenggarakan untuk menetapkan awal bulan dalem kalender Hijriah, terutama yang berkaitan dengan ibadah penting umat Islam seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.

    Sidang Isbat bertujuan memberikan kepastian hukum dan keagamaan kepada masyarakat serta mengurangi perbedaan pendapat mengenai penetapan awal bulan. Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan ulama untuk menciptakan kesatuan dan integrase di tengah masyarakat.

    Seperti sidang Isbat tahun ini yang dilakukan secara tertutup, dihadiri pewakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), DPR, dan Mahkamah Agung (MA).

    Agenda sidang mencakup pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi dan verifikasi hasil pengamatan hilal dari berbagai lokasi pantauan di seluruh Indonesia.

    Sidang Isbat sendiri sudah dilakukan sejak era 1950-an, meski di beberapa sumber menyebut pertama kali pelaksanaannya pada 1962. Untuk menentukan awal Ramadan, sidang Isbat biasanya dilakukan pada 29 Syaban.

    Umat Islam melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025). (ANTARA/Sulthony Hasanuddin/tom)

    Mengutip laman Kementerian Agama, sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

    Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.

    “Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat,” tegas Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Adib.

    Perbedaan Metode Dua Ormas 

    Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sering berbeda dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, terutama Ramadan, Syawal, Zulhijah.

    Peneliti dari Kementerian Agama RI, Suhanah, menjelaskan penyebab perbedaan penetapan awal Ramadhan dapat ditinjau dari aspek metodenya. Muhammadiyah menggunakan metode hisab (perhitungan) dalam penentuan 1 Ramadan, sementara NU menggunakan metode rukyat (mengamati hilal secara langsung).

    “Kedua kelompok ini sulit disatukan karena mempunyai alasan fikih masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Semarang, perbedaan tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat awam,” katanya dikutip dari Jurnal Harmoni.

    Mengutip laman MUI, hisab secara bahasa berarti menghitung. Seperti namanya, penentuan awal bulan menggunakan metode hisab mengandalkan hitungan falak atau ilmu astronomi.

    Hasil dari perhitungan ini nantinya akan digunakan untuk memastikan wujud dari hilal. Dengan kata lain, penetapan awal bulan dengan metode hisab tidak perlu dilakukan dengan melihat hilal secara langsung, melainkan cukup menggunakan perhitungan sistematis.

    Alasan Muhammadiyah menggunakan metode ini karena salah satunya mengacu pada Surah Ar-Rahman ayat 5 yang artinya “matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.

    Sementara itu, hilal untuk menentukan awal bulan baru meliputi lengkungan bulan sabit paling tipis yang ada pada ketinggian rendah. Posisi hilal berada di atas ufuk barat setelah matahari terbenam dan harus bisa diamati.

    Dalam mengamati hilal menggunakan metode rukyat, ada tiga cara yang dapat dilakukan yaitu mengamati dengan mata telanjang, bantuan alat optik atau teleskop, hingga alat optik termutakhir yang terhubung dengan sensor atau kamera.

    Metode rukyat untuk menetapkan awal bulan tercermin dalam sabda Rasululllah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

    Meski seringkali terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan melalui metode hisab dan rukyat, MUI menegaskan tidak ada yang salah dari dua metode tersebut karena keduanya berasal dari ijtihad para ulama.

    Selain itu, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Fatwa tersebut mewajibkan warga negara Indonesia menaati ketetapan pemerintah ketika terjadi perbedaan pendapat soal awal Ramadan.

    Ramadan 1446 H Berbeda dengan Negara Tetangga

    Dalam konferensi pers setelah sidang isbat, Menag Nasaruddin Umar mengatakan hilal akhirnya ditemukan di provinsi paling barat di Aceh. Itu setelah kondisi objektif hilal dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat, di ekor pulau Jawa tidak dimungkinkan untuk menyaksikan hilal.

    “Ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim, dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu, ditambah dengan pengukuhan, oleh hakim agama setempat,” jelas Nassaruddin.

    Untuk Ramadan 1446 H, baik Indonesia maupun Arab Saudi memulai puasa di tanggal yang sama, yaitu 1 Maret 2025. Namun demikian, sebelumnya dalam penentuan awal Ramadan atau Idulfitri di Indonesia seringkali berbeda dengan di Arab Saudi. Contohnya pada Ramadan tahun lalu, ketika pemerintah Arab Saudi menetapkan puasa pertama jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, sedangkan pemerintah Indonesia melalui menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Selasa, 12 Maret.

    Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin menuturkan, perbedaan penentuan tersebut bukan disebabkan oleh kriteria yang berbeda, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan keputusan antara pemerintah kedua negara.

    “Prinsipnya semakin ke barat, negara-negara yang lebih barat itu lebih bisa melihat posisi bulan yang lebih tinggi dan jarak bulan yang lebih jauh dari posisi matahari,” kata Thomas dikutip dari Antara, Selasa (25/2/2025).

    Siswa TK menjadi peserta Pawai Tarhib menyambut Ramadhan di Kota Palangka Raya, Selasa (21/3/2023). (ANTARA/Rendhik Andika)

    Secara teori, kata Thomas, wilayah barat berpotensi melihat hilal lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur.

    “Jadi sebenarnya wajar ketika di Arab Saudi itu sudah terlihat hilal, padahal di Indonesia belum (terlihat), itu wajar,” ujarnya.

    Untuk tahun ini, baik Indonesia maupun Arab Saudi menetapkan 1 Maret 2025 sebagai 1 Ramadan 1446 Hijriah. Tetapi, awal puasa Ramadan di Indonesia berbeda dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang jatuh pada Minggu, 2 Maret.

    Perbedaan tanggal awal puasa antara Indonesia dan negara-negara tetangga karena di tiga negara tersebut tidak terlihat hilal, serta tidak terpenuhinya kriteria rukyat (pengamatan hilal) yang berpedoman pada Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dalam MABIMS, dijelaskan kriteria hilal minimum ialah berada di ketinggian tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat.

  • Kapolri Jenderal Sigit Sebut Bulan Ramadan Momentum Perekat Persaudaraan – Halaman all

    Kapolri Jenderal Sigit Sebut Bulan Ramadan Momentum Perekat Persaudaraan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadan 1446 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. 

    Menurutnya, Bulan Suci Ramadan momentum yang dinanti-nantikan dan dirindukan umat Muslim.

    Berbagai lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an akan selalu mengalun merdu di seluruh penjuru negeri.

    “Ramadan telah hadir membawa damai penuh ampunan, menjadi momentum beribadah kepada Sang Pencipta,” ungkap Jenderal Sigit dikutip Sabtu (1/3/2025). 

    Jenderal Sigit menuturkan, Bulan Ramadan membawa kehangatan karena banyaknya insan manusia yang menebarkan kebaikan. 

    Saling berlomba-lomba berbuat kebaikan penuh manfaat, untuk mendapatkan ridho-Nya. 

    Di momentum ini, bulan Ramadan sekaligus perekat persaudaraan dengan sesama, saling melengkapi, saling menjaga, saling menguatkan. 

    Menjadikan kebersamaan membangun bangsa menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045.

    “Atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadan 1446 H. Semoga keberkahan dan ampunan senantiasa menyertai kita semua,” ujar Kapolri.

    Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan hari pertama Ramadan 1446 H/2025 dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025. 

    LHal itu diputuskan dalam sidang yang dihadiri sejumlah pihak.

    Keputusan ini berdasarkan hilal di sejumlah daerah yang menjadi lokasi pemantauan. 

    Kemenag menggunakan dua metode yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (melihat langsung hilal). 

    “Dipastikan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok, insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya bertepatan 1 Ramadan 1446 Hijriyah,” ungkap Menteri Agama Nasarudin Umar, Jumat (28/2/2025).

  • Awal Ramadhan 2025, Sejumlah Warung Kopi di Aceh Besar Tetap Buka

    Awal Ramadhan 2025, Sejumlah Warung Kopi di Aceh Besar Tetap Buka

    Aceh Besar, Beritasatu.com – Sejumlah warung kopi di kawasan Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar masih beroperasi seperti biasa pada hari pertama Ramadhan (Ramadan), Sabtu (1/3/2025). Para pengunjung terlihat santai menikmati kopi dan mengobrol meskipun sebagian besar umat Islam sudah mulai berpuasa.

    Menurut Ridho, salah satu pengelola warung kopi, ia tetap membuka usahanya karena adanya perbedaan penetapan awal Ramadhan oleh sebagian ulama di Aceh Besar.

    “Sejak semalam sudah diumumkan puasa dimulai hari Minggu (2/3/2025). Jadi kami mengikuti keputusan ulama,” ujarnya.

    Perbedaan Penetapan Awal Ramadhan di Aceh Besar

    Ridho mengacu pada Pondok Pesantren Ulee Titie di dekatnya, yang menetapkan awal puasa jatuh pada Minggu (2/3/2025). Hal ini menyebabkan beberapa warga masih menjalani aktivitas seperti biasa, termasuk menikmati kopi di warung.

    Situasi serupa juga terjadi di kawasan Lambaro, yaitu beberapa warung kopi dan rumah makan masih dipadati pengunjung yang menandakan awal Ramadhan 2025 berbeda.

    Perbedaan awal Ramadhan 2025 bukan hal baru di Aceh karena beberapa kelompok mengikuti metode hisab (perhitungan astronomi). Sementara itu yang lain berpegang pada metode rukyat (pengamatan hilal).

    Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 

    Sebelumnya, Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H/2025 M jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1446 H yang dipimpin Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    “Sebagaimana laporan saudara Direktur Jenderal Bimas Islam dan ternyata ditemukan hilal di Provinsi paling barat di Aceh dan sudah disumpah juga oleh Pak Hakim. Dengan demikian dua orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa satu Ramadan ditetapkan  1 Maret 2025 1446 Hijriyah,” ujar  dalam konferensi pers yang digelar seusai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1446 H.

    Menurut menag, mundurnya pengumuman hasil sidang isbat Ramadhan 2025 karena menunggu wilayah paling barat yakni Aceh karena beradasarkan kondisi objektif, Indonesia bagian timur, tengah dan barat tidak memungkinkan melihat hilal melainkan rukyat, maka menunggu hasil dari wilayah Barat.