Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani Surat Keputusan (SK) promosi bagi siapa pun yang terbukti melakukan praktik tidak etis.

    “Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas daripada orang yang cakap tetapi korup,” ujar Menag dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Menurut Menag, jabatan adalah amanah yang harus diperoleh dengan cara yang benar. Ia menegaskan bahwa promosi harus didasarkan pada kompetensi, dedikasi, dan integritas, bukan kedekatan atau kepentingan pribadi. Ia berharap lingkungan Kemenag semakin bersih dari praktik korupsi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat.

    “Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” tegasnya.

    Selain itu, Menag juga mendorong seluruh jajaran Ditjen Bimas Islam untuk lebih profesional dalam melayani umat. Ia menyebut, Ditjen Bimas Islam merupakan wajah depan Kemenag, sehingga harus menjadi contoh bagi unit lainnya. Karenanya, ia mengingatkan pentingnya kebijakan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan.

    “Jangan membuat kebijakan yang terlalu melangit tanpa dasar kuantitatif yang kuat. Sebelum mengambil keputusan, lakukan survei agar kebijakan kita benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemanfaatan teknologi saat ini, imbuhnya, memungkinkan akses cepat terhadap sejumlah informasi. Dengan memanfaatkan data dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang dibuat bisa lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terbaru secara akurat, cepat, dan terpercaya,” tandasnya.

    (shf)

  • Idul Fitri 1446 Hijriah Jatuh Tanggal Berapa? Cek Jadwal Sidang Isbat Kemenag 2025

    Idul Fitri 1446 Hijriah Jatuh Tanggal Berapa? Cek Jadwal Sidang Isbat Kemenag 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada tanggal berapa? simak jadwal sidang Isbat Kemenag 2025.

    Umat Islam kini menanti kepastian kapan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1446 Hijriah.

    Hingga saat ini, Kementerian Agama RI masih belum mengumumkan secara resmi mengenai ketetapan 1 Syawal 1446 Hijriah.

    Namun berdasar kalender Hijriah Kementerian Agama, Idul Fitri 1446 Hijriah kemungkinan akan jatuh pada 31 Maret 2025.

    Namun tanggal pasti Idul Fitri 1446 Hijriah nantinya akan ditetapkan secara resmi setelah pemerintah menggelar sidang Isbat.

    Adapun sidang penetapan (Isbat) 1 Syawal 1446 H rencananya akan digelar oleh Kemenag pada 29 Ramadan atau bertepatan pada 29 Maret 2025.

    Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad saat memimpin Rapat Persiapan Sidang Isbat Awal Syawal 1446 H di kantor pusat Kemanag menjelaskan, penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam.

    Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. 

    “Kami akan menggelar sidang isbat awal Syawal, pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” kata Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (18/3/2024), dihimpun dari situs resmi Kemenag.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, ia mengatakan ijtimak atau konjungsi akan terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB.

    Oleh sebab itu, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

    “Data-data astronomi ini kemudian kita verifikasi melalui mekanisme rukyat,” jelasnya.

    Adapun nantinya proses Rukyatul Hilal akan dilakukan di 33 titik.

    Titik tersebut tersebar di setiap provinsi, kecuali Bali.

    “Di provinsi Bali dalam suasana Nyepi. Sehingga rukyatul hilal tidak kita gelar di sana. Kita saling menghormati,” kata dia.

    Dalam hal ini, Kementerian Agama mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, perwakilan Ormas Islam, perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup.

    Hasil sidang isbat selanjutnya akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp ChannelTribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Terpopuler, isu dwifungsi TNI hingga masjid diinstruksikan buka 24 jam

    Terpopuler, isu dwifungsi TNI hingga masjid diinstruksikan buka 24 jam

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan hingga masjid di sepanjang jalur mudik diinstruksikan buka 24 jam. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan isu bangkitnya “dwifungsi” di tubuh militer melalui revisi Undang-Undang (RUU) TNI sudah terbantahkan karena hal itu justru membatasi jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif.

    Dia mengatakan perubahan jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif memang ditambah dalam RUU TNI, tetapi hal itu hanya memasukkan ketentuan saat ini yang sudah terjadi. Adapun beberapa lembaga seperti Kejaksaan hingga BNPB, sebelumnya sudah memiliki undang-undang tersendiri dan memungkinkan diisi TNI.

    Dengan begitu, menurut dia, sudah tidak perlu lagi ada lagi perdebatan. Namun, dia menilai bahwa pro dan kontra yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lazim terjadi. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Kemenhut bantah pembatasan drone terkait temuan ladang ganja di TNBTS

    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membantah penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terkait pembatasan penggunaan drone dan rencana penutupan kawasan wisata di wilayah itu.

    Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko menjelaskan isu yang menyebutkan bahwa pembatasan penggunaan drone serta rencana penutupan TNBTS berkaitan dengan kasus ladang ganja, Balai Besar TNBTS memastikan bahwa hal tersebut tidak benar. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Oknum pegawai Bank Bengkulu gunakan uang korupsi untuk judi daring

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Ni Wayan Sinaryati menyebutkan oknum pegawai Bank Bengkulu yang melakukan tindak pidana korupsi uang kas sebesar Rp6 miliar untuk bermain judi online (daring). Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Polri tawari kakak polisi gugur di Lampung gabung lewat jalur rekpro

    Polri menawari kakak dari Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta, polisi yang gugur saat bertugas membubarkan sabung ayam di Way Kanan, Lampung, untuk bergabung dengan kepolisian lewat jalur rekrutmen proaktif (rekpro) bingara.

    Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta merupakan putra kedua dari dua bersaudara yang gugur dalam tugas pada Senin (17/3). Jenazah Ghalib dimakamkan di samping makam ayahnya di Tempat Pemakaman Umum Way Kandis, Bandarlampung. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Masjid di sepanjang jalur mudik diinstruksikan buka 24 jam

    Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menginstruksikan agar masjid di sepanjang jalur mudik Lebaran buka 24 jam untuk melayani pemudik, utamanya bagi mereka yang mencari tempat peristirahatan sementara.

    Arahan ini sejalan dengan usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar agar masjid di sepanjang jalur mudik dijadikan posko atau rest area guna mengurangi kepadatan di rest area, SPBU, dan fasilitas umum lainnya. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Posisi Hilal Masih di Bawah Ufuk, Puasa Kemungkinan Genap 30 Hari

    Posisi Hilal Masih di Bawah Ufuk, Puasa Kemungkinan Genap 30 Hari

    Posisi Hilal Masih di Bawah Ufuk, Puasa Kemungkinan Genap 30 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama (
    Kemenag
    ), Abu Rokhmad mengatakan,
    puasa
    Ramadhan tahun ini kemungkinan akan berlangsung genap selama 30 hari.
    Sebab, Abu menyebut, dari hasil pemantauan posisi
    hilal
    masih berada di bawah ufuk dengan kisaran antara minus 3 derajat sampai minus 1 derajat.
    “Kalau menurut hadis nabi, kalau tidak bisa melihat hilal, maka puasanya disempurnakan menjadi 30 hari,” ujar Abu Rokhmad saat ditemui di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
    Abu mengatakan, pemantauan hilal penetapan Idul Fitri tahun dilakukan di 33 titik, lebih sedikit dibandingkan penetapan awal Ramadhan di 125 titik.
    “Nanti, sebelum
    sidang Isbat
    ada seminar-seminar dulu. Setelah maghrib baru kemudian kami melakukan sidang Isbat, pada saat itu juga kami tetap melakukan rukyatul hilal di 33 titik,” katanya.
    Namun, Abu meminta masyarakat untuk menunggu penetapan Idul Fitri 2025 yang akan disampaikan dalam sidang Isbat.
    Menurut dia, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang akan menyampaikan hasil pemantauan hilal yang dilakukan di 33 titik dalam konferensi pers.
    “Tapi keputusan resmi nanti akan diumumkan oleh Pak Menteri Agama pada saat
    sidang isbat
    yang akan datang,” ujar Abu.
    Lebih lanjut, Abu mengatakan, ada potensi Lebaran tahun ini berbarengan dengan Muhammadiyah yang telah menetapkan Idul Fitri 2025 jatuh pada 31 Maret 2025.
    “Ya Insya Allah kita berharap besok pada saat Idul Fitri itu, Insya Allah kita akan kompak seluruh ormas Islam. Saya kira sama lah, di awal Ramadhan juga kita mengawali secara bersama-sama,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan waktu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Maret 2025.
    “Di wilayah Indonesia, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025,” kata Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti pada Rabu 12 Februari 2025.
    PP Muhammadiyah juga turut menetapkan perhitungan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah.
    “1 Zulhijjah 1446 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Mei 2025. Karenanya, Hari Arofah jatuh pada hari Kamis Pon, 5 Juni 2025, dan Idul Adha 1446 H jatuh pada Jumat Wage, 6 Juni 2025,” ujar Sayuti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Potensi Lebaran 2025 Bareng Muhammadiyah, Menag: Insya Allah Sama

    Soal Potensi Lebaran 2025 Bareng Muhammadiyah, Menag: Insya Allah Sama

    Soal Potensi Lebaran 2025 Bareng Muhammadiyah, Menag: Insya Allah Sama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    menanggapi soal potensi hari raya Idul Fitri 2025 berbarengan antara pemerintah dan
    Muhammadiyah
    , yakni pada 31 Maret 2025.
    Diketahui, Pemerintah baru akan menggelar
    sidang Isbat
    penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu, 29 Maret 2025, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.
    “Insya Allah sama (Idul Fitri 2025 antara pemerintah dan Muhammadiyah),” kata Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
    Sementara itu, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Abu Rokhmad juga menyampaikan kemungkinan adanya potensi penetapan
    Lebaran
    yang sama dengan Muhammadiyah.
    “Ya Insya Allah kita berharap besok pada saat Idul Fitri itu, Insya Allah kita akan kompak seluruh ormas Islam. Saya kira sama lah, kita berharap di awal Ramadhan juga kita mengawali secara bersama-sama,” ujarnya.
    Namun, Abu tetap meminta masyarakat untuk menunggu keputusan penetapan Idul Fitri yang akan disampaikan dalam sidang Isbat.
    “Tapi keputusan resmi nanti akan diumumkan oleh Pak Menteri Agama pada saat
    sidang isbat
    yang akan datang,” kata Abu.
    Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan waktu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah.
    Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti menyebut, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret 2025.
    “Di wilayah Indonesia, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025,” kata Sayuti pada Rabu, 12 Februari 2025.
    PP Muhammadiyah juga turut menetapkan perhitungan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah.
    “1 Zulhijjah 1446 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Mei 2025. Karenanya, Hari Arofah jatuh pada hari Kamis Pon, 5 Juni 2025, dan Idul Adha 1446 H jatuh pada Jumat Wage, 6 Juni 2025,” ujar Sayuti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Isbat Lebaran Digelar 29 Maret 2025

    Sidang Isbat Lebaran Digelar 29 Maret 2025

    loading…

    Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Syawal 1446 H pada 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan 29 Ramadan. FOTO/IST

    JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Syawal 1446 H pada 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan 29 Ramadan. Sidang ini menjadi bagian penting dari proses penentuan Hari Raya Idulfitri 2025.

    Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat adalah bagian dari tradisi yang dilakukan setiap tahun oleh Kemenag. “Sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal akan dilaksanakan pada 29 Maret 2025, seperti biasa, kami juga melaksanakan sidang pada 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” kata Abu Rokhmad dikutip dari situs resmi Kemenag, Rabu (19/3/2024).

    Penetapan awal Syawal ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal). Abu Rokhmad menegaskan proses ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang menyebutkan bahwa penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kedua metode tersebut secara nasional oleh Pemerintah melalui Kemenag.

    Dalam proses ini, menurut Abu Rokhmad, konjungsi atau ijtimak, yang menandai posisi hilal, akan terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17.57.58 WIB. Berdasarkan data astronomi, posisi hilal saat matahari terbenam akan berada di minus tiga derajat di Papua dan minus satu derajat di Aceh.

    “Mekanisme rukyat kemudian akan memverifikasi data astronomi ini. Rukyat ini memiliki dua dimensi, yakni dimensi ta’abbudi dan dimensi pengetahuan,” kata Abu Rokhmad.

    Dimensi ta’abbudi merujuk pada sunnah Nabi yang telah dilakukan sejak dulu untuk melihat hilal saat memulai atau mengakhiri puasa. Sedangkan dimensi pengetahuan berkaitan dengan konfirmasi atas perhitungan astronomi melalui observasi langsung di lapangan.

    Abu Rokhmad mengatakan, proses Rukyatul Hilal akan dilakukan di 33 titik di seluruh Indonesia, dengan satu titik di setiap provinsi, kecuali Bali. “Di Bali, kami tidak menggelar rukyat karena bertepatan dengan perayaan Nyepi. Kami saling menghormati dan memahami kondisi tersebut,” katanya.

    Rukyatul Hilal akan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan canggih, seperti yang dilakukan saat menentukan awal Ramadan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses rukyat dilakukan dengan tepat dan akurat.

    Sidang isbat akan diawali dengan seminar yang membahas posisi hilal awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB, yang akan berlangsung hingga menjelang maghrib. Seminar ini mengundang duta besar negara sahabat, ahli falak, perwakilan ormas Islam, serta sejumlah instansi terkait seperti LAPAN, BMKG, BRIN, dan Planetarium Bosscha.

    Setelah seminar, sidang isbat akan dilaksanakan sekitar pukul 18.45 WIB secara tertutup. Hasil dari sidang isbat ini akan diumumkan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam sebuah konferensi pers.

    Sidang isbat ini menjadi momen penting dalam menentukan hari raya Idulfitri bagi umat Islam di Indonesia, dengan harapan dapat dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    (abd)

  • Menag Nazarudin Umar Peringati Nuzulul Quran Bersama Jokowi di Masjid Sheikh Zayed Solo

    Menag Nazarudin Umar Peringati Nuzulul Quran Bersama Jokowi di Masjid Sheikh Zayed Solo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperingati malam Nuzulul Quran di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (18/3/2025).

    Pada ceramahnya, Menag mengatakan Al Quran diturunkan dan dibumikan untuk melangitkan kembali manusia.

    “Karena kita tahu manusia itu diciptakan di surga lalu jatuh ke bumi penderitaan ini, meninggalkan langit kebahagiaan dan Allah menciptakan manusia dengan cinta, lalu mengirimkan surat undangan agar kita pulang ke kampung halaman rohani kita di surga dalam bentuk Alquran,” kata Nasaruddin dikutip dari Antara, Rabu (19/3/2025) .

    Oleh karena itu, kata dia, Al Quran adalah surat undangan menuju pangkuan Tuhan di surga.

    “Sekaligus sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga. Undangan Allah dalam bentuk barang siapa memahami dan mengamalkan undangan Allah pasti kita akan berjumpa dengan para kekasihnya yang lain di surga,” katanya.

    Ia mengatakan Al Quran juga memberikan petunjuk sampai akhir zaman karena Al Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan.

    Nasaruddin menambahkan makin canggih ilmu pengetahuan makin tersingkap kebenaran Al Quran.

    “Al Quran merupakan kitab suci yang tidak masuk akal ditinggalkan oleh pemeluknya. Tidak ada buku yang paling laris di dunia ini mengalahkan Al Quran. Tidak ada penerbitan yang mampu mengalahkan oplah penjualan Al Quran di dunia, di Indonesia pun demikian,” katanya.

    Sementara itu, selain peringatan Malam Nuzulul Quran, pada kesempatan yang sama juga dilakukan peringatan Haul Sheikh Zayed.

    Beberapa tamu kehormatan hadir pada acara tersebut, salah satunya Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Selain itu, juga ada tamu kehormatan dari luar negeri, di antaranya Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salim Aldaheri, Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah, Duta Besar Bahrain untuk Republik Indonesia Ahmed Abdulla Alhajeri, Duta Besar Yordania untuk Republik Indonesia Sudqi Al Omoush.

    Kemudian Duta Besar Republik Arab Suriah untuk Republik Indonesia Abdul Monem Annan, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina untuk Republik Indonesia Armin Limo.

    Ada pula Duta Besar Azerbaijan untuk Republik Indonesia Ramil Rzayev dan Direktur Manajemen Proyek dan Program Yayasan Zayed untuk Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan Abdulaziz Al Zaidi.

    Peringatan tersebut diharapkan menjadi momentum refleksi spiritual sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan antarumat Muslim di tingkat nasional maupun internasional.

  • Menteri Agama Apresiasi Peran BPKH dalam Pengelolaan Dana Haji

    Menteri Agama Apresiasi Peran BPKH dalam Pengelolaan Dana Haji

    Jakarta: Menteri Agama KH Nasaruddin Umar mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji.

    Ia mengapresiasi kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jemaah haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadan 1446 H yang digagas BPKH.

    “BPKH selalu berusaha memberdayakan dana haji. Tidak bisa diingkari, banyak bantuan yang disalurkan untuk penguatan umat,” kata Nasaruddin dalam acara peluncuran Program Berkah Ramadan 1446 H di Jakarta.

    Menag menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar. 

    “Sejak didirikan pada 26 Juli 2017, BPKH telah memperkuat umat melalui program-program terukur serta mengelola keuangan haji. Bandingkan dengan sebelum terbentuk, belum semua potensi keuangan haji dikelola secara terstruktur dan profesional seperti sekarang,” ujarnya.

    Nasaruddin menyebut umat Islam memiliki potensi besar, terutama dalam hal zakat. Data menunjukkan sekitar 87,2 persen umat Muslim di Indonesia memiliki rekening di bank, baik dalam bentuk tabungan atau deposito. 

    “Jika semua orang yang ber-KTP Islam menyimpan dananya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, maka pengumpulan zakat saja sudah mencapai angka Rp300 triliun per tahun,” katanya

    Jumlah itu menurutnya, cukup untuk membiayai 40 juta orang miskin, termasuk mereka yang tergolong miskin mutlak. “Umat miskin mutlak di Indonesia ada sekitar 2,2 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit,” ujarnya.

    Menag mengusulkan agar kedepannya BPKH dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan potensi zakat. 

    “Disamping zakat, ada potensi umat yang lain. Mungkin nanti BPKH bisa berkolaborasi dengan BAZNAS atau lembaga lain supaya pundi-pundi umat ini dapat diberdayakan secara bersama-sama. Dengan begitu, pengeluaran kita bisa lebih terarah dan produktif,” kata Nasaruddin Umar.

    Jakarta: Menteri Agama KH Nasaruddin Umar mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji.
     
    Ia mengapresiasi kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jemaah haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadan 1446 H yang digagas BPKH.
     
    “BPKH selalu berusaha memberdayakan dana haji. Tidak bisa diingkari, banyak bantuan yang disalurkan untuk penguatan umat,” kata Nasaruddin dalam acara peluncuran Program Berkah Ramadan 1446 H di Jakarta.

    Menag menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar. 
     
    “Sejak didirikan pada 26 Juli 2017, BPKH telah memperkuat umat melalui program-program terukur serta mengelola keuangan haji. Bandingkan dengan sebelum terbentuk, belum semua potensi keuangan haji dikelola secara terstruktur dan profesional seperti sekarang,” ujarnya.
     
    Nasaruddin menyebut umat Islam memiliki potensi besar, terutama dalam hal zakat. Data menunjukkan sekitar 87,2 persen umat Muslim di Indonesia memiliki rekening di bank, baik dalam bentuk tabungan atau deposito. 
     
    “Jika semua orang yang ber-KTP Islam menyimpan dananya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, maka pengumpulan zakat saja sudah mencapai angka Rp300 triliun per tahun,” katanya
     
    Jumlah itu menurutnya, cukup untuk membiayai 40 juta orang miskin, termasuk mereka yang tergolong miskin mutlak. “Umat miskin mutlak di Indonesia ada sekitar 2,2 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit,” ujarnya.
     
    Menag mengusulkan agar kedepannya BPKH dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan potensi zakat. 
     
    “Disamping zakat, ada potensi umat yang lain. Mungkin nanti BPKH bisa berkolaborasi dengan BAZNAS atau lembaga lain supaya pundi-pundi umat ini dapat diberdayakan secara bersama-sama. Dengan begitu, pengeluaran kita bisa lebih terarah dan produktif,” kata Nasaruddin Umar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025

    BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025

    Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan progam berkah Ramadan 2025 yang mencakup 13 kegiatan. Ramadan kali ini BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)

    “Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat,” kata Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan 13 program itersebut di antaranya distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga pelatihan dan revitalisasi masjid. 

    “Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat,” ujar Fadlul.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Ia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat.

    “Kita bersyukur pemerintah membentuk suatu badan khusus yang berkonsentrasi untuk menghimpun, mendayagunakan, menyalurkan dan serta mengelola mengembangkan, mendayagunakan dana haji yang cukup besar ini seterusnya akan digunakan untuk penguatan umat disamping untuk memberikan kontribusi terhadap jemaah-jemaah haji yang menurut ketentuan yang telah disepakati bersama,” kata Nasaruddin.

    Seperti diketahui, untuk menyukseskan program tersabut, BPKH menggandeng 14 mitra kemaslahatan di seluruh Indonesia dalam penyaluran program ini, antara lain Baznas, Rumah Zakat, DT Peduli, Dompet Dhuafa, Lazisnu, Lazismu, PPA Daarul Quran, Solo Peduli, Laz Ummul Quro, Baitulmaal Muamalat, BSI Maslahat , Dewan Masjid Indonesia, Laz Persis, Badan Wakaf Indonesia.

    Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan progam berkah Ramadan 2025 yang mencakup 13 kegiatan. Ramadan kali ini BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)
     
    “Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat,” kata Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin.
     
    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan 13 program itersebut di antaranya distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga pelatihan dan revitalisasi masjid. 

    “Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat,” ujar Fadlul.
     
    Menteri Agama Nasaruddin Umar, mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Ia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat.
     
    “Kita bersyukur pemerintah membentuk suatu badan khusus yang berkonsentrasi untuk menghimpun, mendayagunakan, menyalurkan dan serta mengelola mengembangkan, mendayagunakan dana haji yang cukup besar ini seterusnya akan digunakan untuk penguatan umat disamping untuk memberikan kontribusi terhadap jemaah-jemaah haji yang menurut ketentuan yang telah disepakati bersama,” kata Nasaruddin.
     
    Seperti diketahui, untuk menyukseskan program tersabut, BPKH menggandeng 14 mitra kemaslahatan di seluruh Indonesia dalam penyaluran program ini, antara lain Baznas, Rumah Zakat, DT Peduli, Dompet Dhuafa, Lazisnu, Lazismu, PPA Daarul Quran, Solo Peduli, Laz Ummul Quro, Baitulmaal Muamalat, BSI Maslahat , Dewan Masjid Indonesia, Laz Persis, Badan Wakaf Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar Dukung BPKH Kelola Dana Abadi Umat yang Transparan dan Akuntabel – Halaman all

    Menteri Agama Nasaruddin Umar Dukung BPKH Kelola Dana Abadi Umat yang Transparan dan Akuntabel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mendukung langkah BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. 

    Nasaruddin berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat.

    “Kita bersyukur pemerintah RI membentuk suatu badan khusus yang berkonsentrasi untuk menghimpun, mendayagunakan, menyalurkan dan serta mengelola mengembangkan, mendayagunakan dana haji yang cukup besar ini seterusnya akan digunakan untuk penguatan umat, di samping untuk memberikan kontribusi terhadap jemaah haji yang menurut ketentuan yang telah disepakati bersama,” kata Nasaruddin melalui keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

    Hal tersebut diungkapkan Nasaruddin pada peluncuran kegiatan Ramadan 1446 Hijriah bertajuk “Berkah Ramadan BPKH 1446 H/2025 M : Menebar Manfaat, Menguatkan Umat” di Masjid Istiqlal, Jakarta. 

    Nasarudin mengatakan BPKH telah mampu melakukan penguatan umat melalui program-program yang terukur. 

    Menurutnya, BPKH telah mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabilitas. 

    “Sudah tidak bisa diingkari bahwa banyak sekali bantuan-bantuan yang telah disalurkan BPKH untuk penguatan umat kita. Kalau kita bandingkan sebelum terbentuknya BPKH belum semuanya terukur potensi keuangan haji pada waktu itu belum punya program yang lebih profesional,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin mengungkapkan setiap dana yang dikelola BPKH harus memberikan dampak sosial yang luas, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan terhadap kegiatan kemaslahatan umat. 

    “Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat,” ujar Firmansyah. 

    Sementara pada kesempatan terpisah Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan program Ramadan ini mencakup 13 kegiatan. 

    Kegiatan ini mulai dari distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga Pelatihan masjid dan revitalisasi masjid. 

    “Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat,” ujar Fadlul.

    Berikut adalah 13 program yang dijalankan BPKH dalam Program Berkah Ramadan 1446 H:

    20.000 Program Berbagi Mushaf Al-Quran Reguler
    1.000 Program Berbagi Mushaf Imam
    1.000 Program Berbagi Mushaf Isyarat
    1.000 Program Berbagi Mushaf Haji dan Umrah
    100 Program Berbagi Mushaf Braille
    1.000 Program Berbagi Iqro Braille
    8.600 Program Bingkisan Lebaran
    101 dai Program Dakwah Kemaslahatan ke seluruh Indonesia menjangkau ke 3T
    Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025
    Program Buka Puasa Bersama dan bingkisan Ramadan
    Program Pembersihan Masjid & Pelatihan Servis AC Masjid
    Program Semarak Ramadan
    Program Revitalisasi 12 Masjid di terminal dan Pelabuhan 

    Program ini menjadi bagian syiar Islam dan salah satu cara untuk memakmurkan bulan suci Ramadan 1446 H. 

    BPKH menggandeng 14 mitra kemaslahatan di seluruh Indonesia dalam penyaluran program ini, antara lain Baznas, Rumah Zakat DT Peduli, Dompet Dhuafa, LAZISNU, LAZISMU, PPA Daarul Quran, Solo Peduli, LAZ Ummul Quro, Baitulmaal Muamalat (BMM), BSI Maslahat, Dewan Masjid Indonesia (DMI), LAZ Persis, Badan Wakaf Indonesia (BWI).