Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Celine Evangelista Bantah Isu Jadi Istri Kelima Jaksa Agung: Itu Fitnah

    Celine Evangelista Bantah Isu Jadi Istri Kelima Jaksa Agung: Itu Fitnah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktris Celine Evangelista akhirnya buka suara terkait kabar yang menyebut dirinya memiliki hubungan spesial dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Bahkan, dalam rumor yang beredar, ia disebut-sebut sebagai istri kelima pejabat tersebut.

    Melalui akun TikTok pribadinya, @celineevangelista, Celine memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut.

    “Karena ini sudah merugikan pihak lain, bukan hanya saya sendiri, jadi saya perlu mengklarifikasi semuanya karena ada beberapa berita yang beredar adalah tidak benar dan fitnah,” ungkapnya, dikutip @celineevangelista pada Jumat (28/3/2025).

    Celine dengan tegas membantah rumor yang menyebut dirinya memiliki hubungan pernikahan dengan ST Burhanuddin. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Jaksa Agung dan keluarganya hanya sebatas hubungan baik.

    “Katanya saya istri kelima dari bapak JA (Jaksa Agung). Teman-teman, ibu dan bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, masyaallah,” ujar Celine.

    Tak hanya soal Jaksa Agung, Celine juga membantah isu lain yang menyebut dirinya hendak dinikahi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Berita yang lebih parah lagi bahkan sampai ada demo karena katanya saya mau diajak menikah dengan pak menteri agama. Teman-teman, itu berita fitnah,” tegasnya.

    Celine menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Menteri Agama bukanlah karena hubungan pribadi, melainkan karena latar belakang keluarganya.

    Menurutnya, sang menteri memiliki hubungan baik dengan keluarganya, terutama dengan kakeknya yang berasal dari Makassar.

  • Indosat Ooredoo Hutchison dan Masjid Istiqlal Teken MoU Kembangkan Ekonomi Umat

    Indosat Ooredoo Hutchison dan Masjid Istiqlal Teken MoU Kembangkan Ekonomi Umat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) telah resmi menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama untuk mengembangkan ekonomi umat khususnya ekosistem bisnis berbasis digital bagi umat muslim. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Director & Chief Business Officer IOH Muhammad Buldansyah dan Direktur Pengembangan Bisnis BPMI, Deva Rahman di Selasar Al Fattah, Madjid Istiqlal Jakarta, Jumat (28/3/2025).

    Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Menteri Agama yang merupakan Ketua Harian BPMI, Nasaruddin Umar, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie. Pada kesempatan itu, Kadin DKI Jakarta melakukan penandatanganan MoU kerja sama pengembangan ekonomi umat dengan BPMI.

  • Pengelolaan Dana Haji Dikelola secara Transparan dan Profesional

    Pengelolaan Dana Haji Dikelola secara Transparan dan Profesional


    PIKIRAN RAKYAT     – Mengelola dana haji tidak bisa sembarangan. Butuh transparansi dan pengelolaan yang profesional dalam mengelola dana umat tersebut. Komitmen itulah yang ditegaskan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang selama ini mengelola dana haji secara transparan dan profesional.

    Dengan prinsip kehati-hatian, lembaga ini memastikan dana tabungan yang dipercayakan oleh calon jemaah haji dikelola dengan baik demi keberlangsungan ibadah haji di masa mendatang.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana dilakukan dengan mengutamakan prinsip syariah, kehati-hatian, dan akuntabilitas. “Kami selalu berupaya menjaga kepercayaan umat dengan mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah,” ujarnya dalam keterangannya.

    Secara profesional, BPKH memiliki beberapa instrumen investasi yang digunakan untuk mengoptimalkan manfaat dana haji. Salah satunya adalah penempatan dana dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito syariah, dan investasi langsung di sektor riil yang sesuai dengan prinsip syariah. “Kami memastikan seluruh investasi ini tidak hanya aman, tetapi juga memberikan manfaat bagi jemaah,” tambah Fadlul.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Dalam upaya meningkatkan transparansi, BPKH secara rutin melaporkan hasil pengelolaan dana haji kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk laporan tahunan dan portal resmi. Secara pengawasan, lembaga ini juga diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Setiap tahun, laporan keuangan kami diaudit secara independen dan terbuka untuk umum. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami dalam menjaga dana haji,” kata Fadlul.

    Selain itu, BPKH juga telah mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dana sehingga jemaah dapat dengan mudah memantau perkembangan dana mereka. “Melalui platform digital, masyarakat bisa melihat bagaimana dana haji mereka dikelola dan dimanfaatkan,” jelasnya.

    Keberlanjutan dan Manfaat bagi Jemaah

    Hadirnya BPKH tidak hanya membuat tabungan haji sebagai simpanan untuk persiapan haji saja namun juga menjadi manfaat untuk sesama umat Islam (Dok. Pikiran Rakyat)

    BPKH tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan dana haji, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari investasi yang dilakukan dapat dirasakan oleh calon jemaah. Salah satu wujud nyata adalah subsidi biaya haji yang terus diberikan setiap tahunnya.

    “Kami terus berupaya agar dana yang kami kelola dapat membantu menekan biaya haji, sehingga jemaah tidak terlalu terbebani,” ungkap Fadlul. 

    Menurutnya, keberlanjutan dana haji sangat penting agar generasi mendatang tetap bisa menjalankan ibadah haji dengan biaya yang terjangkau.

    “Kami juga perlu mengedukasi ke publik bahwa menabung haji bisa sejak kecil atau usia dini. Kalau dilihat saat ini, masa tunggu haji bisa mencapai 30 tahun,” ungkap Kepala BPKH saat berkunjung ke kantor Pikiran Rakyat beberapa waktu lalu.

    Di sisi lain, BPKH juga aktif dalam berbagai program kemaslahatan, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan sosial berbasis keagamaan. “Kami ingin dana haji tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang akan berangkat haji, tetapi juga bagi masyarakat luas,” katanya.

    Dukungan dari Menteri Agama

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fokus dalam menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.

    “Beliau-beliau ini (BPKH) adalah para pemikir umat yang selalu berusaha memberdayakan dana haji. Tidak bisa diingkari, banyak sekali bantuan yang telah disalurkan BPKH untuk penguatan umat,” kata Menag saat peluncuran Ramadhan Berkah BPKH di Jakarta, dikutip dari Antara.

    Ia menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum dikelola terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.

    “Sejak didirikan pada 26 Juli 2017, BPKH telah berhasil memperkuat umat melalui program-program terukur serta mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel,” ujar Menag.

    Menurut Menag, umat Islam memiliki potensi besar, terutama dalam hal zakat. Data menunjukkan sekitar 87,2 persen umat Islam di Indonesia memiliki rekening di bank, baik dalam bentuk tabungan atau deposito.

    “Jika semua orang yang ber-KTP Islam menyimpan dananya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, maka pengumpulan zakat saja sudah mencapai angka 300 triliun per tahun,” kata Menag.

    Jumlah itu, menurutnya, cukup untuk membiayai 40 juta orang miskin di Indonesia, termasuk mereka yang tergolong miskin ekstrem.

    “Umat miskin mutlak di Indonesia ada sekitar 2,2 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit,” katanya.

    Menag mengusulkan agar BPKH dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberdayakan potensi zakat. Pernyataan tersebut tak terlepas dari kapasitas dan rekam jejak BPKH dalam mengelola besarnya dana haji secara transparan dan profesional.

    “Di samping zakat, ada potensi umat yang lain. Mungkin nanti BPKH bisa berkolaborasi dengan Baznas atau lembaga lain supaya pundi-pundi umat ini dapat diberdayakan secara bersama-sama. Dengan begitu, pengeluaran kita bisa lebih terarah dan produktif,” pungkas Nasaruddin Umar.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

    Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

     

    PIKIRAN RAKYAT – Berkat profesionalisme dan transparansi dalam mengelola dana haji, Badan Pengelolaan  Keuangan Haji (BPKH) diganjar penghargaan bergengsi “Most Trusted Financial Brand Awards 2025” kategori Badan Penyelenggara atau Pengelola Pemerintah yang diberikan oleh Investortrust.id dengan Infovesta.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengucapkan rasa terima kasihnya dan menyebut penghargaan ini sebagai semangat baru bagi BPKH.

    “Award ini menjadi penyemangat bagi para insan BPKH dalam mengelola keuangan haji untuk bisa lebih optimal dan terpercaya dalam menghasilkan nilai manfaat bagi seluruh jamaah haji Indonesia,” ujar Fadlul dalam keterangannya di Jakarta.

    Ia pun berharap dengan adanya penghargaan ini, BPKH kedepannya dapat menjadi lembaga pemerintah yang tetap mempertahankan akuntabilitasnya serta dapat menjadi kepercayaan masyarakat khususnya jamaah haji dan umrah. Penghargaan ini memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang mengelola dana keumatan.

    “Kami berharap bahwa BPKH dengan diterimanya award ini akan menjadi lebih baik lagi dan tetap mempertahankan accountability dan reliability dari pengelolaan keuangan haji,” ujar dia.

    Pengelolaan Dana Haji Diawasi Lembaga Lain

    Ia menjelaskan hingga saat ini BPKH terus berusaha menjalankan pengelolaan keuangan haji secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan kerja sama dan pengawasan dari sejumlah lembaga dan instansi pemerintahan. Secara pengawasan, lembaga ini juga diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Setiap tahun, laporan keuangan kami diaudit secara independen dan terbuka untuk umum. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami dalam menjaga dana haji,” kata Fadlul.

    “Sehingga tentu saja selain nilai manfaat yang optimal kami tetap ingin menjaga amanah ini agar dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Muslim Indonesia,” kata Fadlul.

    Selain itu, BPKH juga telah mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dana sehingga calon jamaah dapat dengan mudah memantau perkembangan dana mereka. “Melalui platform digital, masyarakat bisa melihat bagaimana dana haji mereka dikelola dan dimanfaatkan,” jelasnya.

    Dampak Besar Hadirnya BPKH

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengapresiasi keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.

    Menag mengatakan kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jamaah calon haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadhan 1446 H yang digagas BPKH.

    Ia menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ya Allah Sendainya Benar Ampuni Hamba, Kalau Fitnah Ampuni juga Hamba

    Ya Allah Sendainya Benar Ampuni Hamba, Kalau Fitnah Ampuni juga Hamba

    GELORA.CO – MENTERI Agama Prof Nasaruddin Umar dihadapkan pada tuduhan kasus dugaan pencabulan hingga didemo oleh sekelompok orang. Dia menanggapi hal ini dengan tenang, karena bukan sekali ini diterpa kabar miring.

    Dalam kasus dugaan pencabulan ini, Nasaruddin Umar menegaskan telah memaafkan orang yang menudingnya. Dia bahkan telah bertemu dengan beberapa perwakilan massa aksi yang akhirnya meminta maaf atas demo tersebut.

    Dilansir dari video TikTok yang diunggah akun @kita.nu.nasaruddin, Jumat, 28 Maret 2025, dalam pertemuan itu, dua orang perwakilan aksi meminta maaf karena melakukan demo tanpa mencek kebenaran gosip tersebut.

    “Saya Syaril, koordiantor aksi kemarin, saya mewakili teman-teman meminta maaf ke Pak Menteri. Karena kami terlalu cepat mendengar isu yang tidak pasti dan benar, sehingga memberikan dampak buruk ke Pak Menteri dan instansi secara keseluruhan,” ujarnya.

    Begitu juga dengan seorang ibu yang meminta maaf karena ikut aksi tersebut.

    Nasaruddin mengatakan telah memaafkan semuanya. Dia sadar sebagai hamba Allah tidak akan luput dari fitnah.

    “Lebih dari itupun ibu lakukan, saya maafkan, saya enggak ada apa-apanya. Saya hanya hamba Allah, Nabi juga difitnah keji, juga Aisyah,” ungkapnya.

    “Saya hanya berdoa kepada Allah, kalau seandainya fitnah hanya kebenaran, ampuni hamba, kami yang salah, tapi kalau fitnah ini keliru ampuni juga hamba,” sambungnya.

    Nasaruddin mengatakan selama ini telah kenyang dengan fitnah sebagai Yahudi, hindu dan liberal karena kedekatannya dengan pemeluk agama lain, selama menjadi Imam Masjid Istiqlal.

    “Jangan ada lagi ada beban, saya terbiasa difitnah, difitnah jadi Yahudi, jadi Hindu, liberal, difitnah jadi syiah. Tapi selalu tersenyum, ‘ya Allah kalau hambamu salah, ampuni aku, tapi kalau yang memiftnahku keliru, hamba juga saya maafkan’,” tuturnya. ***

  • Menag Imbau Masjid Sediakan Fasilitas Istirahat buat Pemudik

    Menag Imbau Masjid Sediakan Fasilitas Istirahat buat Pemudik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh pengurus masjid di sepanjang jalur mudik untuk menyediakan fasilitas istirahat bagi pemudik selama periode Lebaran 2025. 

    Upaya ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemudik saat melakukan perjalanan ke kampung halaman.

    Dalam pernyataannya, Menag menegaskan masjid memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas sosial dan keagamaan, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. 

    “Dengan menjadikan masjid dan musala sebagai tempat peristirahatan, pemudik dapat berhenti sejenak guna menghilangkan rasa lelah dan kantuk, sehingga perjalanan menjadi lebih aman. Ini merupakan harapan dari Presiden Prabowo,” ujar Nasaruddin Umar dalam siaran pers, Jumat (28/3/2025).

    Menag berharap masjid-masjid yang berada di jalur mudik dapat menyediakan berbagai fasilitas penting bagi pemudik, seperti toilet bersih dan air wudu, tempat istirahat. takjil, dan minuman. 

    Sebagai tindak lanjut dari imbauan ini, Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 H. SE ini memberikan arahan kepada pengurus masjid untuk tetap membuka masjid selama 24 jam guna melayani pemudik.

    Dalam surat edaran tersebut, masjid dan musala yang berada di jalur mudik diminta untuk menyediakan layanan bagi pemudik, termasuk tempat istirahat, informasi perjalanan, serta kegiatan keagamaan yang dapat diikuti selama singgah di masjid.

    Kementerian Agama telah menyiapkan sekitar 6.291 posko “Masjid Ramah Pemudik” di sepanjang jalur mudik 2025. 

    Menag juga mengajak masyarakat dan pengurus masjid untuk aktif mendukung program ini. Kolaborasi antara pemerintah, pengurus masjid, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    “Kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi dalam menyambut serta membantu para pemudik. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi identitas bangsa Indonesia harus terus kita jaga, terutama di momen seperti ini,” ujar Nasaruddin Umar.

    Imbauan menag untuk menjadikan masjid sebagai tempat istirahat bagi pemudik merupakan langkah strategis dalam menciptakan perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman.

  • Kapan Sidang Isbat Lebaran Idulfitri 2025? Ini Jadwalnya!

    Kapan Sidang Isbat Lebaran Idulfitri 2025? Ini Jadwalnya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang perayaan Lebaran Idulfitri 2025, Kementerian Agama (Kemenag) akan mengadakan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Syawal 1446 Hijriah.

    Sidang ini memiliki peran penting bagi umat Islam di Indonesia karena menentukan tanggal pasti hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh.

    Kapan Sidang Isbat Idulfitri 1446 H/2025?

    Sidang isbat untuk menetapkan tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (29/3/2025). Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan hari raya Idulfitri jatuh pada Senin (31/3/2025).

    Jika demikian, maka perayaan Lebaran berpotensi berlangsung serentak antara pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

    “Ada kemungkinan Idulfitri akan dirayakan bersamaan pada Senin (31/3/2025),” ujar Nasaruddin Umar pada Sabtu (22/3/2025).

    Menurut Menteri Agama, potensi kesamaan penetapan Idulfitri oleh pemerintah dan Muhammadiyah didasarkan pada hasil perhitungan hilal. Berdasarkan metode hisab, posisi hilal diperkirakan masih di bawah ufuk, yakni sekitar minus tiga derajat.

    Perkiraan Idulfitri 2025 Menurut Pemerintah

    Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, 1 Syawal 1446 H diperkirakan jatuh pada Senin (31/3/2025). Meski demikian, penetapan resmi baru akan dipastikan setelah sidang isbat pada Sabtu (29/3/2025).

    Menteri Agama menyatakan bahwa kemungkinan perayaan Idulfitri berlangsung serentak disebabkan oleh faktor astronomi. Hilal diperkirakan masih berada di bawah ufuk saat Matahari terbenam dengan ketinggian minus tiga derajat dan elongasi yang belum memenuhi standar visibilitas.

    Dalam sidang isbat nanti, Kementerian Agama akan mencocokkan data perhitungan hisab dengan metode rukyat. Pengamatan hilal akan dilakukan di 33 lokasi di seluruh Indonesia, kecuali Bali yang tengah memperingati hari raya Nyepi. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga Idulfitri dipastikan jatuh pada Senin (31/3/2025).

  • Kapan Sidang Isbat Lebaran Idulfitri 2025? Ini Jadwal dan Tahapannya

    Kapan Sidang Isbat Lebaran Idulfitri 2025? Ini Jadwal dan Tahapannya

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan lebaran Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah. Sidang isbat dijadwalkan dilaksanakan pada 29 Ramadan yang jatuh pada 29 Maret 2025.

    “Kami akan menggelar Sidang Isbat awal Syawal pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadhan,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abu Rokhmad dikutip dari Antara, Jumat 28 Maret 2025.

    Sidang isbat ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    Kemenag mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam, termasuk LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Sidang Isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
     

     

    Diprediksi 1 Syawal 1446 H Jatuh 31 Maret 2025
    Rokhmad memprediksi Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. “Kalau menurut hitung-hitungannya hisab, kemungkinan insya Allah (Idul Fitri) kita akan sama, yaitu di tanggal 31 Maret,” ungkapnya

    Abu menjelaskan secara astronomis atau hisab pada 29 Ramadhan 1446 Hijriah, belum terjadi ijtimak. Posisi hilal masih di bawah ufuk antara -3 hingga -1 derajat. Artinya, secara teori hilal tidak mungkin bisa diamati.

    Selain itu, posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat berdasarkan musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darusssalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

    Kendati demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan hilal di 30 titik di seluruh wilayah Indonesia untuk verifikasi atas perhitungan hisab.

    “Meskipun tidak dapat diamati, Rukyatul Hilal tetap kami lakukan karena merupakan ajaran Islam. Yang kedua, juga saya kira syiar Islam, ketiga, juga merupakan bagian dari layanan keagamaan dari pemerintah,” jelasnya.

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan lebaran Idulfitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah. Sidang isbat dijadwalkan dilaksanakan pada 29 Ramadan yang jatuh pada 29 Maret 2025.
     
    “Kami akan menggelar Sidang Isbat awal Syawal pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadhan,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abu Rokhmad dikutip dari Antara, Jumat 28 Maret 2025.
     
    Sidang isbat ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    Kemenag mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam, termasuk LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.
     
    Sidang Isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
     

     

    Diprediksi 1 Syawal 1446 H Jatuh 31 Maret 2025
    Rokhmad memprediksi Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. “Kalau menurut hitung-hitungannya hisab, kemungkinan insya Allah (Idul Fitri) kita akan sama, yaitu di tanggal 31 Maret,” ungkapnya
     
    Abu menjelaskan secara astronomis atau hisab pada 29 Ramadhan 1446 Hijriah, belum terjadi ijtimak. Posisi hilal masih di bawah ufuk antara -3 hingga -1 derajat. Artinya, secara teori hilal tidak mungkin bisa diamati.
     
    Selain itu, posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat berdasarkan musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darusssalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
     
    Kendati demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan hilal di 30 titik di seluruh wilayah Indonesia untuk verifikasi atas perhitungan hisab.
     
    “Meskipun tidak dapat diamati, Rukyatul Hilal tetap kami lakukan karena merupakan ajaran Islam. Yang kedua, juga saya kira syiar Islam, ketiga, juga merupakan bagian dari layanan keagamaan dari pemerintah,” jelasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Lebaran Fix Senin 31 Maret 2025? Begini Kata Kemenag soal Tanggal Pasti Idul Fitri 2025

    Lebaran Fix Senin 31 Maret 2025? Begini Kata Kemenag soal Tanggal Pasti Idul Fitri 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, memprediksi bahwa Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    “Kalau menurut hitung-hitungannya hisab, kemungkinan insya Allah (Idul Fitri) kita akan sama, yaitu di tanggal 31 Maret,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.

    Abu menjelaskan bahwa secara astronomis (hisab), pada 29 Ramadan 1446 Hijriah, belum terjadi ijtimak (konjungsi). Posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara -3 hingga -1 derajat. Dengan demikian, secara teori hilal tidak mungkin bisa diamati.

    Selain itu, posisi hilal juga belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat yang disepakati oleh Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

    Tetap Dilakukan Rukyatul Hilal

    Meski hilal diprediksi tidak terlihat, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan hilal di 30 titik di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk verifikasi atas perhitungan hisab.

    “Meskipun tidak dapat diamati, rukyatul hilal tetap kami lakukan karena merupakan ajaran Islam. Yang kedua, saya kira ini juga sebagai syiar Islam, ketiga, juga merupakan bagian dari layanan keagamaan dari pemerintah,” tutur Abu Rokhmad.

    Hasil rukyatul hilal ini akan menjadi pedoman bagi Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam mengumumkan hasil Sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah.

    Sidang Isbat 29 Maret 2025

    Sidang Isbat penetapan awal Syawal 1446 Hijriah atau Idul Fitri 2025 akan digelar pada Sabtu, 29 Maret 2025.

    “Kami akan menggelar Sidang Isbat awal Syawal pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan dan 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal,” ujar Abu Rokhmad.

    Proses Sidang Isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB hingga menjelang Magrib. Kemenag akan mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan organisasi Islam seperti BMKG, BRIN, LAPAN, serta lembaga terkait lainnya.

    Sidang Isbat akan digelar secara tertutup pada pukul 18.45 WIB. Hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada pukul 19.00 WIB.

    Prediksi dari Kemenag Aceh

    Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh juga memperkirakan bahwa Idul Fitri 1446 Hijriah akan jatuh serentak pada Senin, 31 Maret 2025, karena hilal diprediksi tidak akan terlihat pada 29 Ramadan 1446 H.

    “Untuk penetapan awal Syawal akan dilakukan pada hari Sabtu, 29 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 29 Maret 2025 Masehi pada saat Magrib,” kata Kepala Kemenag Aceh, Azhari, di Banda Aceh, Rabu 26 Maret 2025.

    Azhari menjelaskan bahwa rukyatul hilal biasanya dilakukan setiap tanggal 29 bulan hijriah. Namun, dalam kondisi ini, posisi hilal masih berada di bawah horizon (minus). Oleh karena itu, Kanwil Kemenag Aceh hanya akan melakukan edukasi dan pemaparan mengenai keadaan hilal, yang akan dipusatkan di Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhoknga, Aceh Besar.

    Ahli Falak: Hilal Dipastikan Tidak Terlihat

    Ahli Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh, Alfirdaus Putra, mengonfirmasi bahwa berdasarkan berbagai metode, hilal dipastikan tidak akan terlihat di Aceh pada 29 Ramadan 1446 Hijriah. Akibatnya, ibadah puasa Ramadan kemungkinan besar akan disempurnakan menjadi 30 hari.

    “Baik menggunakan konsep rukyatul hilal, imkanur rukyat (kemungkinan melihat hilal), maupun konsep hisab, dapat dipastikan hilal masih berada di bawah ufuk saat magrib pada 29 Ramadan,” katanya.

    Menurutnya, ijtima (posisi bulan dan matahari pada satu garis lurus) terjadi pada Sabtu, 29 Maret 2025, pukul 17:57.38 WIB. Posisi hilal saat magrib diperkirakan berada pada -1,07 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentris 1,2 derajat dan elongasi toposentris 1,5 derajat.

    “Dengan keadaan hilal masih minus di bawah ufuk pada hari ijtimak (29 Ramadan), maka hilal dipastikan tidak akan terlihat dan bilangan bulan Ramadan akan disempurnakan menjadi 30 hari,” ucap Alfirdaus Putra.

    Dengan demikian, berdasarkan perhitungan ini, Idul Fitri 2025 diprediksi jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Namun, penetapan resmi tetap menunggu pengumuman dari Menteri Agama dalam Sidang Isbat pada 29 Maret 2025 pukul 19.00 WIB.

    “Meski demikian, penetapan 1 Syawal tetap menunggu pengumuman Menteri Agama pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 19.00 WIB nanti,” kata Alfirdaus Putra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadiri Upacara Tawur Agung Kesanga Hindu, Gibran Ajak Jaga Persatuan

    Hadiri Upacara Tawur Agung Kesanga Hindu, Gibran Ajak Jaga Persatuan

    Klaten, Beritasatu.com- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri upacara tawur agung kesanga umat Hindu di pelataran selatan Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (28/3/2025).

    Tawur agung kesanga Acara merupakan rangkaian dari perayaan Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu. Tema Nyepi tahun ini, yakni “Manawasewa Madhawasewa, Menuju Indonesia Emas 2045” menekankan pentingnya melayani sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan.

    Dalam sambutannya, Gibran mengajak semua pihak terus menjaga keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia.

    “Kita harus bersyukur, selain kekayaan alam, kita juga diberkahi keberagaman luar biasa dari suku hingga agama. Keberagaman itu adalah kekuatan kita. Perbedaan menyatukan, dan kerukunan serta persatuan harus kita jaga bersama,” kata Gibran di acara tawur agung kesanga.

    Nyepi kali ini jatuh berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah sehingga masyarakat diajak terus menjaga toleransi dan saling menghormati antarumat beragama.

    Gibran mengatakan pemerintah menjamin kelancaraan pelaksanaan ibadah Nyepi bagi umat Hindu dan Idulfitri bagi umat Islam. “Pemerintah dan kepala daerah harus menjamin perayaan berjalan lancar dan umat bisa khusyuk beribadah,” ujarnya.

    Diketahui, tawur agung kesanga merupakan ritual sakral Hindu menjelang Nyepi yang bertujuan untuk menyucikan alam semesta serta menjaga keseimbangan energi antara manusia, alam, dan tuhan.