Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Survey Indikator Politik Indonesia: Kinerja Mentan Amran Tertinggi 84,9%.

    Survey Indikator Politik Indonesia: Kinerja Mentan Amran Tertinggi 84,9%.

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen.

    Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)
    2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)
    3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1%)
    4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)
    5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)
    6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)
    7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)
    8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)
    9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)
    10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

    “Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • TNI AU jalin kerjasama dengan Kemenag untuk pembinaan mental prajurit

    TNI AU jalin kerjasama dengan Kemenag untuk pembinaan mental prajurit

    “Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pembinaan mental dan keagamaan,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan keagamaan prajurit.

    Kerja sama antara TNI AU dan Kementerian Agama terjadi kala Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara (Kadisbintalau) Marsekal Pertama TNI Jaetul Muchlis mengunjungi Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (3/11).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana mengatakan, pertemuan itu membahas tentang beberapa program kerja sama di bidang peningkatan iman dan mental prajurit.

    “Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pembinaan mental dan keagamaan,” kata I Nyoman kepada Antara di Jakarta, Rabu.

    Dalam pertemuan itu, I Nyoman menjelaskan, Kadisbintalau juga memaparkan beberapa program penguatan mental yang telah dilaksanakan pihaknya kepada jajaran prajurit.

    Menag pun, lanjut I Nyoman, menyambut baik ragam program pembinaan mental yang telah bergulir di internal TNI AU tersebut dan siap terlibat di dalamnya.

    “Sinergi ini diharapkan dapat semakin memperkokoh upaya bersama dalam membangun karakter dan ketangguhan mental prajurit TNI AU,” jelas I Nyoman.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan prajurit TNI AU dapat memiliki mental dan iman yang kuat sehingga setiap tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syukuran HUT Ke-11, Perindo Bakal Undang Prabowo-Gibran dan Seluruh Pimpinan Parpol

    Syukuran HUT Ke-11, Perindo Bakal Undang Prabowo-Gibran dan Seluruh Pimpinan Parpol

    Syukuran HUT Ke-11, Perindo Bakal Undang Prabowo-Gibran dan Seluruh Pimpinan Parpol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan menggelar acara syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-11 pada Rabu, 5 November 2025, mendatang di Discovery Hotel Ancol, Jakarta.
    Dalam perayaan tersebut, Perindo mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh menteri Kabinet Merah Putih, serta para pimpinan partai politik.
    “Insya Allah di hari terakhir karena di situ ada penutupan dan syukuran 11 tahun Partai Perindo, kita undang seluruhnya. Pak Presiden kita undang, Pak Wapres kita undang, seluruh menteri kita undang, pimpinan partai juga kita undang, dan tokoh-tokoh lain juga kita undang,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada wartawan, Minggu (2/11/2025) malam.
    Menurut Ferry, acara syukuran akan menjadi puncak dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar sejak Minggu (2/11/2025) malam.
    Dia menjelaskan, Rakernas dan perayaan HUT ke-11 Perindo mengusung tema “Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas, Rakyat Naik Kelas”.
    “Rakernas ini insya Allah diikuti oleh DPP dan seluruh DPW se-Indonesia, juga para anggota legislatif Partai Perindo yang berjumlah 380 orang,” ucap Ferry.
    Ferry menyebut, Rakernas Perindo juga akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai kalangan.
    Salah satunya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang hadir untuk memberikan motivasi dan tausiah.
    “Kita banyak melibatkan tokoh-tokoh nasional, dan tentunya dalam dua hari ini nanti kita akan informasikan ke depan. Salah satunya Prof. Nasaruddin Umar juga ikut memberikan semangat, motivasi, dan tausiah kepada kita,” kata Ferry.
    Ferry berharap momentum Rakernas dan perayaan HUT ke-11 Perindo dapat memperkuat semangat kader untuk membangun politik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
    “Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru kita dalam aktivitas membangun politik yang betul-betul adiluhung,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma

    Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma

    Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).
    Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.
    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan, perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.
    “Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.
    Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat. 
    “Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.
    Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.
    Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.
    Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.
    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.
    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.
    “Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.
    Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial.
    Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.
    Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga tokoh Indonesia suarakan perdamaian dunia di Roma

    Tiga tokoh Indonesia suarakan perdamaian dunia di Roma

    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,”

    Jakarta (ANTARA) – Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.

    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.

    “Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.

    Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat. “

    “Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.

    Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.

    Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.

    Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.

    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.

    Sementara itu, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.

    “Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.

    Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial. Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.

    Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di peringkat pertama dalam survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Great Institute.

    Dalam survei tersebut, responden diminta menyebutkan tiga nama menteri yang memiliki kinerja terbaik. Hasilnya, Purbaya berada di peringkat pertama dengan skor 826.

    Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya dinilai mempunyai kinerja baik.

    Dari data yang dipaparkan, urutan kedua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 155. Di bawahnya tercantum nama Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh skor 129.

    Pada urutan keempat ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang memperoleh skor 93. Posisi kelima diisi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mendapatkan skor 74. Posisi keenam ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti dengan skor 59.

    Lebih lanjut, posisi ketujuh diisi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyabet skor 52, sedangkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan skor 46.

    Peringkat kesembilan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memperoleh skor 39, dan posisi terakhir ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan skor 32.

    Di samping itu, hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin menunjukkan 89,3% responden merasa puas, sedangkan 14,2% tidak puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo empat faktor dari sektor ekonomi dan empat faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi rumah tangga, dan daya beli masyarakat, sedangkan faktor politik dipengaruhi oleh pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan Palestina dan politik, serta Purbaya dan reshuffle effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas, yang dipilih dengan metode multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), serta kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error sebesar 5%, dengan pengisian kuesioner menggunakan skala Likert.

    Adapun, data sekunder ditunjang oleh BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Sementara big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan di media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2025 melalui API.

  • Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

    Berikut adalah daftar lengkap menteri terpopuler versi Great Institute:

    1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (826)
    2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (155)
    3. Menteri Agama Nasaruddin Umar (129)
    4. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir (93)
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono (74)
    6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (59)
    7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (52)
    8. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (46)
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (39)
    10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (32)

    Sebelumnya, Great Institute mengungkapkan hasil survei dengan 85,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data dalam survei tersebut dikumpulkan dengan menggunakan survei opini publik dengan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert.

    Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa (59,7 persen), Sumatera (20,1 persen) dan Kawasan Indonesia Timur (20,1 persen).

    Data yang juga digunakan dalam survei adalah data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK, serta Big Data 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream Twiter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok_yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025 melalui API.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan

    Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan

    Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.
    Ia menyebut, LPDU merupakan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis.
    “Kami berencana, insyaallah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” kata Nasaruddin, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (31/10/2025).
    Nasaruddin mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun.
    Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana mendayagunakan potensi ini secara produktif.
    “Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tuturnya.
    Selama ini, kata Menag, data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan tetapi belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.
    “Dana ibadah rutin seperti kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp 72 triliun per tahun,” ucapnya.
    Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yakni fidiah atau denda bagi yang tidak mampu berpuasa.
    “Berdasarkan data, sekitar 7 persen dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa,” imbuhnya.
    “Jika dari jumlah tersebut membayar fidiah, potensinya dapat mencapai Rp 2 triliun per tahun. Ini baru dari fidiah,” sambung Nasaruddin.

    Menurutnya, potensi dana umat akan semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti kafarat, akikah, luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infak.
    “Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demo ribuan guru madrasah swasta di kawasan Monas pada Kamis, 30 Oktober 2025, mendapat respons dari istana. Hal itu bagi mereka tentu saja menjadi angin segar.

    Ini setelah 30 guru madrasah swasta yang mewakili empat forum dipanggil Istana Negara.

    “Alhamdulillah kami tadi dipanggil pihak Istana Negara. Kami memang tidak bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto, tetapi kami diterima wakil menteri sekretariat negara,” kata Ketum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM), Tedi Malik dilansir PNN.

    Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu disampaikan Presiden Prabowo belum bisa menerima perwakilan guru madrasah swasta karena menuju bandara untuk lawatan luar negeri.

    Begitu juga Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang baru mendarat di Jakarta belum bisa menemui massa aksi.

    “Namun, tadi wamen Setneg bilang semua aspirasi guru madrasah swasta akan disampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Tedi.

    Dia mengimbau agar seluruh guru madrasah swasta untuk terus mengetuk pintu langit agar pemerintah bisa mengabulkan permohonan mereka.

    Selain itu, forum juga akan terus melakukan lobi dengan DPR RI. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Mudah-mudahan pekan depan kami bisa diterima Pak Sufmi, orang terdekat Bapak Presiden,” ucapnya.

    Adapun tuntunan seluruh guru madrasah swasta ada empat, yakni:

    Kebijakan afirmatif yang juga mencakup madrasah swasta.

    Akses terbuka terhadap PPPK dan ASN untuk guru swasta.

    Distribusi anggaran pendidikan yang adil dan merata.

    Pengakuan formal madrasah swasta sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional.
    “Kami tidak minta dikasihani, kami hanya minta diperlakukan adil, apalagi kualitas guru madrasah swasta tidak ecek-ecek,” kata Tedi Malik. (fajar)