Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Menag Nasaruddin: Jangan Lagi Ada Beda Pendapat soal Hilal IdulAdha

    Menag Nasaruddin: Jangan Lagi Ada Beda Pendapat soal Hilal IdulAdha

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar meminta agar jangan ada lagi perbedaan pendapat soal hilal untuk Hari Raya IdulAdha 1446 Hijiriah atau 2025, yang hanya terlihat di provinsi Aceh.

    Dia menerangkan, hilal yang muncul di Aceh saja terjadi saat detik-detik terakhir pihaknya akan mengambil keputusan penentuan awal Zulhijah dan Hari Raya Iduladha 2025.

    “Jadi jangan lagi ada perbedaan pendapat. Oh ini kan ada 1 orang [yang melihat hilal]. Ini juga last minute. Ini dasar-dasar pertempatan kita tadi dengan demikan yang sangat kuat,” tegasnya di Kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Nasaruddin turut menjelaskan meski hanya satu orang yang melihat hilal, ada beberapa hal yang menguatkan pendapat rukyat hilal tersebut. Pertama, ijtimak di seluruh Indonesia itu sudah terjadi. 

    Kedua, ketinggian hilal sudah melewati standar MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Dia melanjutkan ketetapan MABIMS adalah 3°. 

    “Sedangkan ketinggian hilal di Aceh, 3°12’29”, berarti sudah lewat. Kemudian sudut elongasi sudah melewati standar MABIMS. Standar MABIMS itu adalah 6°, sedangkan di Aceh itu sudah 7°6’27,” tegas dia.

    Selain itu, lanjutnya, ditambah lagi ada fatwa atau rekomendasi pendapat Majelis Ulama Nomor B228 Tahun 2015. Isinya, manakala terjadi gangguan cuaca sehingga hilal tidak terlihat, maka cukup menetapkan 1 Zulhijah di keeseokan harinya.

    “Nah tadi saya sudah tunjukkan bahwa ketinggian hilal itu sudah jauh dan juga sudut elongasinya juga sudah jauh, sudah sampai 6 derajat. Dengan demikan menambah keyakinan kita, last minute dia tiba-tiba menyaksikan bulan dan langsung disumpah,” jelasnya.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI memutuskan Hari Raya Iduladha 1446 Hijiriah atau 2025 jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Sementara itu, 1 Zulhijah jatuh pada besok, Rabu 28 Mei 2025.

    “Demikian bisa kita menyimpulkan bahwa awal Zulhijah ini setelah menerima laporan dari para pelaku rukyat dan berbagai titik di seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 Zulhijah pada hari Rabu 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijah atau nanti Iduladha bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025,” tutur Nasaruddin.

  • Hilal Idul Adha Cuma Terlihat di Aceh, Menag: Jangan Lagi Beda Pendapat, Ini “Last Minute” Nasional 27 Mei 2025

    Hilal Idul Adha Cuma Terlihat di Aceh, Menag: Jangan Lagi Beda Pendapat, Ini “Last Minute” Nasional 27 Mei 2025

    Hilal Idul Adha Cuma Terlihat di Aceh, Menag: Jangan Lagi Beda Pendapat, Ini “Last Minute”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI,
    Nasaruddin Umar
    , meminta agar tidak ada perdebatan terkait hilal Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025, yang hanya terlihat di Aceh.
    Nasaruddin mengatakan, proses penetapan awal Dzulhijah 1446 Hijriah awalnya berlangsung alot karena hilal tidak terlihat.
    Namun, pada detik-detik terakhir akan diputuskan, seorang perukyat hilal di Aceh melaporkan telah melihat hilal dan telah disumpah.
    “Jadi, jangan lagi ada perbedaan pendapat. Oh ini kan ada 1 orang (yang melihat hilal). Ini juga
    last minute
    . Ini dasar-dasar pertemuan kita tadi dengan demikian yang sangat kuat,” kata Nasaruddin, di Kantor
    Kementerian Agama
    , Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
    Nasaruddin menuturkan, meski hanya satu orang yang melihat hilal, ada beberapa hal yang menguatkan pendapat rukyat hilal tersebut.
    Pertama, ijtimak di seluruh Indonesia itu sudah terjadi.
    Kedua, sudah melewati standar MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) di mana hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat.
    “Ketinggian hilal di Aceh, 3°12’29”, berarti sudah lewat. Kemudian sudut elongasi sudah melewati standar MABIMS. Standar MABIMS itu adalah 6°, sedangkan di Aceh itu sudah 7°6’27”,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menuturkan, ketinggian hilal itu sudah jauh, begitu pula sudut elongasinya yang sudah sampai 6 derajat.
    “Dengan demikian menambah keyakinan kita,
    last minute
    dia tiba-tiba menyaksikan bulan dan langsung disumpah,” ujar dia.
    Keputusan pemerintah ini sama dengan ormas Islam
    Muhammadiyah
    yang sebelumnya memastikan tanggal 1 Dzulhijah 1446 Hijriah juga jatuh pada 28 Mei 2025 dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat (6/6/2025).
    Muhammadiyah sendiri menggunakan metode perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang menetapkan pergantian bulan hijriah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Nasaruddin Pastikan Penetapan Idul Adha 6 Juni 2025 Sesuai Kaidah – Page 3

    Menag Nasaruddin Pastikan Penetapan Idul Adha 6 Juni 2025 Sesuai Kaidah – Page 3

    Selain itu, ada pula fatwa majelis ulama terkait kondisi gangguan seperti yang terjadi di Aceh, bahwa awan sangat tebal sehingga alat-alat pemantau hilal tidak dapat digunakan maksimal.

    “Sebaiknya jika posisi hilal dipastikan sudah wujud setelah matahari tenggelam seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi tidak ada yang berhasil melihatnya, maka hal itu cukup untuk menetapkan esoknya sebagai tanggal 1 bulan berikutnya,” ungkapnya.

    “Jadi jangan lagi ada perbedaan pendapat, oh ini kan hanya satu orang, itu pun juga last minute. Ini dasar-dasar penetapan kita tadi. Dengan demikian ini sangat kuat,” Nasaruddin menandaskan.

    Diketahui, sidang isbat telah memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Dengan demikian, lebaran idul Adha yang bertepatan dengan 10 Dzulhijjah akan berlangsung pada Jumat 6 Juni 2025.

    “Awal Dzulhijjah tahun 1446 H setelah menerima laporan dari pelaku rukyah dan berbagai titik rukyah hilal di seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Dzulhijah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi. Sehingga 10 Dzulhijjah atau Idul Adha bertepatan hari Jumat jatuh pada 6 Juni 2025,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Konferensi Pers Penetapan 1 Dzulhijjah 1446 H Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

  • Menag Bersyukur Idul Adha 2025 Berbarengan dengan Muhammadiyah Nasional 27 Mei 2025

    Menag Bersyukur Idul Adha 2025 Berbarengan dengan Muhammadiyah Nasional 27 Mei 2025

    Menag Bersyukur Idul Adha 2025 Berbarengan dengan Muhammadiyah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    bersyukur
    Idul Adha 2025
    yang ditetapkan pemerintah berbarengan dengan Muhammadiyah, yakni 6 Juni 2025.
    “Insya Allah kita Lebaran bareng, bersama lagi, kita bersyukur 1 Ramadan kemarin seragam, kemudian Idul Fitri juga seragam, dan besok Insya Allah kita melakukan (merayakan) Idul Adha seragam juga,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers penetapan Awal Dzulhijah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
    Pemerintah melalui
    Kementerian Agama
    (Kemenag) mengumumkan bahwa 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025.
    Kemenag menyimpulkan awal Zulhijah ini setelah menerima laporan dari para
    rukyatul hilal
    .
    “Maka kami bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Dzulhijah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Sehingga 10 Zulhijah atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, 6 Juni 2025,” ujar Nasaruddin.
    Keputusan ini diperoleh setelah hasil pantauan hilal yang dilakukan dari 114 lokasi berbeda di Indonesia.
    Nasaruddin mengatakan, proses penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah awalnya berlangsung alot karena hilal tidak terlihat.
    Setelah ditunggu pada detik-detik terakhir akan diputuskan, seorang perukyat hilal di Aceh melaporkan telah melihat hilal dan telah disumpah.
    Keputusan pemerintah ini sama dengan ormas Islam Muhammadiyah yang sebelumnya memastikan tanggal 1 Dzulhijah 1446 Hijriah juga jatuh pada 28 Mei 2025 dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025.
    Muhammadiyah sendiri menggunakan metode perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang menetapkan pergantian bulan hijriah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Sidang Isbat, Kemenag Tetapkan Iduladha 2025 Jatuh Pada 6 Juni

    Hasil Sidang Isbat, Kemenag Tetapkan Iduladha 2025 Jatuh Pada 6 Juni

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Hari Raya Iduladha 1446 Hijiriah atau 2025 jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Kemenag juga memutuskan bahwa 1 Zulhijah jatuh pada besok, Rabu 28 Mei 2025.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/5/2025).

    “Demikian bisa kita menyimpulkan bahwa awal Zulhijah ini setelah menerima laporan dari para pelaku rukyat dan berbagai titik di seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 Zulhijah pada hari Rabu 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijah atau nanti Iduladha bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025,” tuturnya.

    Sebelumnya, Nasarudin juga menyebutkan sebelum pihaknya dan para undangan menentukan tanggal awal Zulhijah, hilal masih belum terlihat.

    “Kami sudah mempersiapkan detik-detik yang menegangkan itu, eh last minutenya ada yang melihat hilal di Aceh,” ungkapnya.

    Adapun, ini artinya perayaan Hari Raya Iduladha 2025 sama dengan Muhammadiyah yang sebelumnya telah menentukan lebaran haji pada 6 Juni 2025.

    Sebelumnya, dilansir dari laman Kementerian Agama pada Senin (26/5/2025), Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat menjelaskan berdasarkan hasil perhitungan tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk. 

    Yaitu, antara 0° 44,15’ (nol derajat empat puluh empat koma lima belas menit) hingga 3° 12,29’ (tiga derajat dua belas koma dua puluh sembilan menit).  

    Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 5° 50,64’ (lima derajat lima puluh koma enam puluh empat menit) hingga 7° 6,27’ (tujuh derajat enam koma dua puluh tujuh menit). 

    “Kondisi tersebut telah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang menjadi acuan utama dalam penetapan awal bulan Hijriah di kawasan Asia Tenggara,” ungkapnya.

  • Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik 71.336 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi 2024 Kementerian Agama, Senin (26/5/2025). PPPK tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama (Kemenag).

    Adapun, PPPK ini berasal dari satuan kerja Kemenag seluruh Indonesia, pusat maupun daerah. Kelulusan PPPK Kementerian Agama Formasi 2024 ini mencapai 99,92 % dari jumlah 89.781 formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Menteri Nasaruddin Umar mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Dia berpesan agar PPPK dapat menjadi ASN Kementerian Agama yang berkepribadian bersih, berperilaku dan berkomunikasi yang baik di kehidupan sehari-hari, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain.

    “Sebagai bagian dari Kementerian Agama, PPPK harus turut memahami dan mengimplementasikan Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Dalam hal ini ada tiga aspek yang ditekankan, yaitu: cinta manusia kepada Tuhan, cinta sesama manusia, dan cinta kepada alam,” tegasnya.

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, dalam sambutannya, mengatakan ASN saat ini dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkomitmen terhadap etika dan integritas.

    “Birokrasi bukan soal siapa kita, tapi tentang apa yang kita wariskan melalui pelayanan,” ujarnya.

    ASN di lingkungan Kemenag pun menurutnya memiliki peran yang luas. Tidak hanya memperkuat birokrasi, namun para ASN di Kemenag dituntut untuk turut menjaga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan moderasi dalam kehidupan sosial.

    Tak hanya seremonial, pelantikan PPPK di lingkup Kemenag juga dibarengi dengan aksi peduli lingkungan. Para PPPK terlantik diwajibkan menanam satu pohon di lingkungan kerja, satuan pendidikan keagamaan, atau rumah ibadat.

    Purwadi menyambut baik simbolisasi penanaman pohon dalam pelantikan tersebut. Langkah kecil ini menurutnya dapat merefleksikan prinsip penting bahwa pelayanan tidak hanya menyentuh manusia, tapi juga menjaga alam.

    “Inilah yang disebut ekoteologi, harmoni antara pengabdian spiritual dan tanggung jawab ekologis,” paparnya.

    (haa/haa)

  • Menag Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV

    Menag Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia dan mengapresiasi pesan pertamanya seusai dikukuhkan sebagai Paus Leo XIV.

    “Pesan damai sejahtera dari Paus Leo XIV dalam pidato perdananya patut kita apresiasi. Ini merupakan pesan universal yang harus kita upayakan bersama agar kehidupan dunia ini semakin damai di masa mendatang,” kata Menag Nasaruddin dilansir dari Antara, Jumat (9/5/2025). 

    Kardinal Robert Francis Prevost terpilih dalam proses konklaf yang berlangsung sejak 7 Mei 2025. Dia merupakan orang Amerika Serikat pertama yang menjadi Paus. 

    Kardinal Robert Francis Prevost akan menggunakan nama kepausan Paus Leo XIV. Dia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik baru menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025.

    Menag mengapresiasi Paus Leo XIV yang berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan mendiang Paus Fransiskus. Menurut dia, banyak hal yang telah diukir oleh Paus Fransiskus dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

    Selain Dokuman Persaudaraan Manusia yang ditandatangani bersama Grand Syekh Al Azhar pada 2019, Paus Fransiskus juga telah menandatangani Deklarasi Istiqlal bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada September 2024.

    Deklarasi ini lahir sebagai diplomasi lintas iman yang berfokus pada isu kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Deklarasi ini antara lain menegaskan bahwa nilai-nilai agama adalah sumber solusi atas tantangan global, mulai dari dehumanisasi, perubahan iklim, hingga ketimpangan sosial.

    “Kami berharap, komitmen atas Deklarasi Istiqlal akan terus terbangun dan terjalin dengan baik dalam kepemimpinan Paus Leo XIV untuk dunia yang lebih humanis, alam yang makin lestari, serta kohesi sosial yang makin kuat dan tidak timpang,” kata Menag.

  • Kabar Baik! Tunjangan Insentif Guru Non ASN RA dan Madrasah Segera Cair Juni dari Kemenag

    Kabar Baik! Tunjangan Insentif Guru Non ASN RA dan Madrasah Segera Cair Juni dari Kemenag

    JABAR EKSPRES – Kabar baik datang dari Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait tunjangan insentif guru non Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Secara khusus, tunjangan insentif yang bakal dicairkan Kemenag RI bagi guru non ASN Raudhatul Athfal (RA) dan madrasah.

    Pencairan tunjangan insentif bagi guru non ASN RA dan madrasah ini akan dilakukan pada Juni 2025 mendatang.

    Menurut Menteri Agama (Menang) Nasarudin Umar, tunjangan ini akan diberikan secara rutin yang dibagi dalam dua tahap.

    BACA JUGA: Rusli Prihatevy Pastikan DPRD Kota Bogor Bakal Kawal Kasus Keracunan Menu Program MBG di Bosowa Bina Insani

    Artinya, dalam satu tahun tunjangan insentif ini akan cair sebanyak dua kali yakni Juni mendatang dan kemungkinan di akhir tahun nanti.

    Untuk besarannya, hitungan tunjangan insentif ini diberikan per bulan sebesar Rp250 ribu per guru.

    Sehingga dalam setiap tahapan pencairan, seorang guru bisa mendapatkan tunjangan sebesar Rp1,5 juta.

    “Peningkatan kesejahteraan guru menjadi konsern Presiden Prabowo, salah satunya melalui pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan ASN pada RA dan Madrasah,” tutur Menag pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Amin Suyitno membeberkan terkait jumlah guru yang menerima tunjangan insentif ini.

    Menurutnya jumlah guru RA dan madsarah yang mendapatkan tunjangan mencapai 243.669 orang.

    Terkait pencairan tahap pertama pada Juni nanti, Kemenag akan menyalurkan anggaran sebesar Rp365 miliar.

    “Pada tahap pertama, anggaran yang akan disalurkan mencapai Rp365 miliar,” kata Amin.

    BACA JUGA: Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan, Anak Kades di Bogor Terancam 5 Tahun Penjara!

    Kriteria Guru RA dan Madrasah Penerima Tunjangan Insentif

    Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar dalam sistem informasi pada Direktorat GTK Madrasah;⁠Belum lulus Sertifikasi;⁠Memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Kementerian Pendidikan;Guru yang mengajar pada Satminkal binaan Kementerian Agama;Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.⁠Berstatus GTY atau GTTY yang melaksanakan tugas pada madrasah swasta untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada Satminkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;⁠Memenuhi Kualifikasi Akademik minimal S-1 atau D-IV;⁠Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di Satminkalnya;Bukan penerima bantuan sejenis dari instansi lainnya atau yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;⁠Belum usia pensiun (60 Tahun);⁠Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah;Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA dan Madrasah;Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif; danTunjangan insentif hanya diberikan kepada guru yang dinyatakan layak bayar berdasarkan sistem informasi pada Direktorat GTK Madrasah.

  • Pimpinan MPR dukung rencana Presiden bangun Kampung Haji

    Pimpinan MPR dukung rencana Presiden bangun Kampung Haji

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pimpinan MPR dukung rencana Presiden bangun Kampung Haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai langkah pengembangan ekosistem haji yang berpotensi menurunkan biaya haji.

    “Selama ini, komponen biaya haji terbesar selain penerbangan, adalah akomodasi, dan konsumsi selama di Makkah. Kalau seluruh layanan tersebut bisa diintegrasikan dan disediakan langsung oleh Pemerintah Indonesia, secara efisien, tentu biaya yang ditanggung jamaah bisa menjadi lebih rendah,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Terkait dengan implementasi rencana itu, menurut dia, dibutuhkan lobi tingkat tertinggi yang berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, kata dia melanjutkan komitmen awal pihak Saudi untuk mengizinkan pembangunan kampung haji Indonesia benar-benar dapat terjaga dan segera terwujud.

    “Artinya dalam kunjungan kenegaraan terdekat ke pimpinan Kerajaan Saudi, Presiden Prabowo mementingkan untuk memastikan realisasi izin Saudi agar pemerintah Indonesia dapat segera membangun kampung Haji di Makkah. Hal yang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak,” kata dia.

    Berikutnya, Hidayat yang juga merupakan anggota Komisi VIII DPR RI itu mengingatkan bahwa jika Presiden Prabowo menginginkan biaya haji turun, bahkan lebih rendah dari Malaysia, efisiensi masa tinggal di Makkah-Madinah dan komponen harga tiket yang dirasionalkan perlu dilakukan.

    Selain itu, menurut dia, biaya akomodasi di Kampung Haji yang nanti dibebankan pada biaya perjalanan haji Indonesia harus jauh lebih murah daripada kalau menyewa hotel-hotel di Makkah.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto ingin membuat perkampungan khusus untuk menampung jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi agar lebih efisien untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang.

    Usai menghadiri rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa wacana soal perkampungan jamaah haji Indonesia itu kembali dibahas.

    “Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan (jamaah) Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jamaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jamaah-jamaah umrah yang lain. Dan itu sangat efisien, sangat menghemat lah,” kata Menag Nasaruddin.

    Sumber : Antara

  • Prabowo: Mudik Lebaran tahun ini terbaik sepanjang sejarah

    Prabowo: Mudik Lebaran tahun ini terbaik sepanjang sejarah

    ini keberanian ambil keputusan. Oke saya ambil tanggung jawab, silakan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2025 berjalan lancar dan menjadi yang terbaik sepanjang sejarah.

    “Mudik Lebaran berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita sekarang adalah terbaik sepanjang sejarah,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet bertema “Enam Bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih” di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Menurut Prabowo, angka kecelakaan selama mudik Lebaran tahun ini tercatat terendah sepanjang masa dengan penurunan mencapai 30 persen, sementara jumlah pemudik justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Presiden juga menanggapi adanya anggapan dari sebagian kelompok yang menyebut mudik Lebaran tahun ini berkurang.

    Prabowo menegaskan bahwa kelancaran mudik justru menunjukkan keberhasilan pengendalian, bukan penurunan minat masyarakat.

    Kepala Negara juga mengapresiasi para jajarannya, seperti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang memberikan saran kepada dirinya tentang work from everywhere (bekerja dari mana saja).

    “Pak, bisa enggak kita laksanakan work from everywhere ini? Baru juga ini, saya kira di dunia ada work from everywhere? Orang Indonesia kalau kreatif boleh juga,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan kebijakan ini memungkinkan masyarakat pulang kampung lebih awal sebelum masa libur resmi dimulai.

    Prabowo pun mengambil tanggung jawab atas kebijakan tersebut. “Tapi, ini keberanian ambil keputusan. Oke saya ambil tanggung jawab, silakan,” ucap Kepala Negara.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan. Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025