Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • PKB akan gelar konferensi pesantren internasional undang Turki-Iran

    PKB akan gelar konferensi pesantren internasional undang Turki-Iran

    “Ini sebuah kegiatan yang merupakan realisasi komitmen besar PKB dalam menjaga, mendorong, dan mengembangkan pendidikan pesantren agar terus berkembang di tengah perubahan sosial yang sangat dahsyat,”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar Konferensi Internasional Transformasi Pesantren yang mengundang pakar pendidikan dari Turki hingga Iran guna menghadirkan transfer keilmuan di dunia pendidikan Islam.

    Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum mengatakan bahwa pesantren dan para santrinya jangan sampai hanya menjadi penonton selama adanya perkembangan teknologi, melainkan juga harus menjadi aktor yang turut terlibat.

    “Ini sebuah kegiatan yang merupakan realisasi komitmen besar PKB dalam menjaga, mendorong, dan mengembangkan pendidikan pesantren agar terus berkembang di tengah perubahan sosial yang sangat dahsyat,” kata Saifullah di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa konferensi tersebut akan digelar di Jakarta pada 24-26 Juni 2025, yang bakal dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Selain itu, pengasuh pesantren di Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi pun akan turut diundang.

    Menurut dia, konferensi itu juga digelar karena adanya kerisauan dari PKB terkait dogma pesantren yang cenderung masih memelihara budaya lama. Walaupun pesantren masih tetap eksis, pesantren pun perlu tanggap dalam mengambil perkembangan yang ada di dunia luar.

    “Maka kami laksanakan dengan tema besar, pesantren berkelas menuju Indonesia emas. Itu menggambarkan PKB ingin seluruh pesantren berkelas,” kata dia.

    Dengan konferensi tersebut, dia berharap kesadaran kolektif terbangun di kalangan pengelola dan pemangku kepentingan pesantren dengan memahami pentingnya transformasi pesantren agar lebih produktif melahirkan santri unggul.

    Selain itu, para pengasuh pesantren juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi pesantren dalam kehidupan global, serta merumuskan paradigma baru dan sistem pendidikan pesantren yang mengintegrasikan nilai keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan global dalam satu sistem yang komprehensif.

    Dia juga mendorong terciptanya blueprint ekosistem ekonomi pesantren melalui pilar kewirausahaan, koperasi, dan pemanfaatan platform digital, serta konsolidasi modal usaha pesantren yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

    “Pesantren dulu pernah punya legasi, pernah punya pengalaman ikut jadi agen perubahan zaman prakemerdekaan, kemerdekaan, sampai pada zaman pembangunan awal itu pesantren menjadi ikon perubahan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Isu Kuota Haji Dipangkas 50 Persen di 2026, Ini Penjelasan Menag Nasaruddin

    Viral Isu Kuota Haji Dipangkas 50 Persen di 2026, Ini Penjelasan Menag Nasaruddin

    Madinah (beritajatim.com) – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menepis kabar yang menyebut kuota haji Indonesia tahun 2026 akan dipangkas hingga 50 persen. Ia memastikan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi terkait hal tersebut dengan otoritas Arab Saudi.

    “Isu itu tidak pernah muncul dalam rapat kami. Tidak ada pembahasan soal pengurangan kuota,” tegas Menag Nasaruddin melansir portal resmi Kementerian Agama menjelang pelepasan jemaah haji asal Lombok Tengah yang pulang ke Tanah Air.

    Pernyataan ini disampaikan untuk meredam keresahan masyarakat yang sempat tersulut oleh kabar viral di media sosial terkait penurunan drastis kuota haji Indonesia.

    Hubungan dengan Arab Saudi Tetap Harmonis

    Menag menegaskan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji tetap terjalin secara profesional dan harmonis. Ia menyebut tidak ada tanda-tanda atau komunikasi resmi terkait pemotongan kuota dari pihak manapun.

    “Hubungan kita sangat baik. Kalau pun ada kekurangan, itu hal wajar dan juga terjadi di negara lain,” katanya.

    Sebagai catatan, kuota haji Indonesia dalam tiga tahun terakhir cenderung stabil. Pada 2023, Indonesia mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah itu meningkat menjadi 241.000 pada 2024. Sedangkan untuk tahun 2025, kuotanya kembali menjadi 221.000.

    Tak Perlu Terprovokasi Isu Tak Jelas

    Menag juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, apalagi sampai menyebarkannya di tengah proses pemulangan jemaah yang seharusnya menjadi momen damai dan penuh syukur.

    “Tidak ada keadaan genting. Jangan menyebarkan kepanikan. Kita harus jujur melihat kenyataan di lapangan,” ujar Nasaruddin.

    Ia juga memuji dedikasi petugas haji yang bekerja maksimal di tengah cuaca ekstrem demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

    “Mereka bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai pengabdian mereka diputarbalikkan seolah ada kegentingan besar,” lanjutnya.

    Testimoni Jemaah: Layanan Cukup dan Memuaskan

    Pengakuan senada datang dari Sahwan Marzuki, jemaah asal Kloter 2 Lombok Tengah. Ia mengungkapkan bahwa secara umum pelayanan haji berjalan lancar dan layak.

    “Makanan cukup, air mengalir lancar. Hanya sedikit kendala saat di Mina, tapi tak jadi soal. Secara umum kami puas,” kata Sahwan di Bandara Madinah.

    Dengan klarifikasi ini, Kementerian Agama berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah termakan hoaks yang merugikan banyak pihak. [aje]

  • Menag Sebut Semua Jemaah Melaksanakan Haji, 2 Lansia yang Hilang, Ibadahnya Dibadalkan

    Menag Sebut Semua Jemaah Melaksanakan Haji, 2 Lansia yang Hilang, Ibadahnya Dibadalkan

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut hingga fase pemulangan, semua jemaah telah melaksanakan ibadah haji, termasuk dua orang lanjut usia (lansia) yang dibadalkan, atau diwakilkan ibadahnya.

    “Seluruh jemaah haji sudah menunaikan ibadah haji. Tidak ada satu orang pun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ada dua yang hilang, sampai sekarang ini masih dicari ya, tapi itu sudah dibadalkan,” kata Nasaruddin di Kantor Urusan Haji Jeddah, Senin (16/6/2025).

    Dia melanjutkan, petugas badal haji juga sudah mewakilkan ibadah jemaah yang masih dirawat di rumah sakit sampai dengan puncak haji berlangsung di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna).

    Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi Harun Arrasyid menyebut identitas mereka yang hilang yakni Nurimah dari kelompok terbang 19 Embarkasi Palembang (PLM-19) dan Sukardi bin Jakim dari kloter 79 Embarkasi Surabaya (SUB-79). Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, keduanya masuk gelombang II kedatangan tiba pada 25 Mei 2025 dari Jeddah, Arab Saudi.

    “Ini ada yang terlepas dari kloternya sejak kedatangan dua hari dan tiga hari di Tanah Suci. Terlepas dari rombongan sebelum Armuzna,” kata Harun.

    Menurut informasi orang hilang PPIH, Sukardi terakhir kali terlihat berada di Hotel Tala’ea Al-Khair, Makkah pada 29 Mei 2025. Sementara, Nurimah dilaporkan terlepas dari rombongan saat mengunjungi Masjidil Haram.

    “Ada pendampingnya karena usianya Ibu Nurimah sekitar 80 tahun, dan Bapak Sukardi menurut informasi ke kami itu dia 77 tahun,” sambungnya.

    Harun menerangkan pihak Linjam yang menerima laporan jemaah hilang segera membentuk dua tim pencarian, yakni Tim A dan Tim B. Dua tim itu setiap hari mencari Nurimah dan Sukardi di sekitar Makkah dan Jeddah.

    “Juga ke kantor-kantor polisi di wilayah Makkah. Kami juga koordinasi dengan pihak KJRI. KJRI juga bersama dengan tim kami melakukan pencarian, kemudian berkonsultasi dengan konsul haji di Jeddah serta rekan-rekan kesehatan yang ada di KKHI,” imbuh Harun.

    Rencananya, rombongan Kloter PLM 19 dan SUB 79 kembali ke Tanah Air pada 28 Juni 2025. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik terang,” kata dia.

  • Evaluasi Sistem Multisyarikah dalam Penyelenggaraan Haji, Ini Kata Menag

    Evaluasi Sistem Multisyarikah dalam Penyelenggaraan Haji, Ini Kata Menag

    Bisnis.com, JEDDAH — Pemberlakuan sistem multisyarikah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi salah satu catatan evaluasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan banyak evaluasi terhadap pelayanan syarikah terhadap jemaah haji Indonesia tahun ini.

    Seperti diketahui, pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia tahun ini melibatkan 8 syarikah, yang merupakan perusahaan swasta Arab Saudi. Hal itu berbeda dari tahun lalu dimana pelayanan dilaksanakan hanya oleh satu syarikah tunggal.

    Sistem multisyarikah ini sebelumnya menimbulkan dinamina di lapangan karena pelayanan jemaah di Indonesia masih berbasis kelompok terbang (kloter). Pada perkembangannya, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mencetuskan sejumlah terobosan untuk mengatasi dinamika pelayanan jemaah.

    “Pasti banyak evaluasi kita kan, misalnya ada hal-hal yang tidak boleh terulang di masa-masa akan datang. Misalnya database yang berbeda dengan database di syarikah. Kemudian yang kedua juga tidak boleh terulang, kemah yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah. Kemudian juga keterlambatan makanan beberapa hotel ya, juga ada faktor-faktor teknis yang lain,” kata Nasaruddin di Kantor Urusan Haji Jeddah, Arab Saudi, Senin (16/6/2025).

    Ditanya mengenai apakah ada kemungkinan pengurangan jumlah syarikah dalam penyelenggaraan haji mendatang, Menag mengatakan menyerahkan keputusan tersebut kepada penyelenggara tahun depan. Pada 2026, pelaksanaan ibadah haji akan diserahkan kepada Badan Penyelenggara (BP) Haji dan tidak lagi berada di bawah Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama.

    Lebih lanjut Nasaruddin mengatakan sistem multisyarikah yang tahun ini diterapkan sebenarnya dimaksudkan agar tidak ada monopoli dalam pelayanan jemaah. Jika sistemnya berjalan baik sesuai rencana, justru jemaah yang akan diuntungkan karena masing-masing syarikah akan bersaing menyediakan pelayanan terbaiknya.

    “Sebetulnya syarikah-syarikah ini ada positif, negatifnya juga. Kalau syarikahnya tunggal, itu kan kesannya monopoli ya, tapi kalau syarikahnya banyak, itu juga ada dampaknya seperti kemarin. Tetapi saya pikir kalau sistemnya jalan, enggak ada masalah banyak atau sedikitnya, yang penting komunikasi, data itu sangat penting,” ujarnya.

  • Terkait Kekurangan Penyelenggaraan Haji 2025, Menag Sebut Karena Sistem Baru

    Terkait Kekurangan Penyelenggaraan Haji 2025, Menag Sebut Karena Sistem Baru

    Bisnis.com, JEDDAH — Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tidak lepas dari hambatan dan kekurangan. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berkesempatan menyapa jemaah haji Indonesia di Bandara Jeddah jelang kepulangan ke Tanah Air, mengatakan sistem baru dengan 8 syarikah terlibat menyebabkan sejumlah penyesuaian dalam pelayanan kepada jemaah. 

    Meski demikian, dia mengapresiasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan pihak Pemerintah Arab Saudi yang telah memungkinkan hajatan besar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini hampir rampung dengan beberapa catatan prestasi. 

    “Memang di awal-awal ada krusial karena kami pakai sistem baru ya. Ada keterlambatan penemuan hotel, tetapi itu teratasi semuanya sih sebetulnya, tidak ada yang sampai terbengkalai, terlantar,” katanya di Bandara Jeddah, Minggu (15/6/2025). 

    Salah satu indikator catatan prestasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yakni turunnya jumlah jemaah haji yang wafat. Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Mingu (15/6/2026) tercatat ada 279 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci, turun dari akumulasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 461 jiwa. 

    “Alhamdulillah terjadi pengurangan jumlah kematian. Itu juga salah satu indikator yang sangat penting,” katanya. 

    Menag mengajak semua pihak untuk tidak mendramatisasi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji, melainkan menjadikan hal itu sebagai catatan untuk perbaikan ke depan. 

    Dengan tidak mengecilkan kepentingan jemaah yang terdampak kebijakan sistem baru tahun ini, Menag mengatakan keterlambatan dan kemacetan selalu terjadi setiap tahun pada musim haji di Tanah Suci karena padatnya jemaah dari seluruh dunia. 

    “Jadi yang penting buat kami adalah seluruh jemaah kita itu menyelenggarakan ibadah hajinya. Tidak ada yang tidak terangkut ke Arafah. Tidak ada yang terangkut melalui Muzdalifah. Tidak ada yang tidak ke Mina” katanya. 

    Kini, jemaah haji Indonesia berangsur pulang ke Tanah Air, gelombang pertama melalui Bandara Jeddah, dilanjutkan dengan gelombang kedua melalui Bandara Madinah. Menurut Siskohat, hingga Minggu (15/6/2025) pukul 15:41 Waktu Arab Saudi (WAS) sudah ada 64 kelompok terbang (kloter) dari 525 kloter yang tiba di Indonesia, dengan total 25.011 jemaah. 

  • Soal Petugas Nebeng Haji, Menag: Yang Penting Menjalankan Tugas

    Soal Petugas Nebeng Haji, Menag: Yang Penting Menjalankan Tugas

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara mengenai tudingan banyaknya petugas haji tahun ini yang yidak maksimal menjalankan tugasnya, karena sembari menjalankan ibadah haji. Nasaruddin mengatakan tidak etis mengatakan petugas haji nebeng menjalankan haji. 

    Menurutnya, yang terpenting adalah petugas menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. 

    “Kalau menunggu orang yang sudah haji baru menjadi petugas, bagaimana caranya kan? Ada polisi kita, ada tentara kita kan juga enggak pernah naik haji. Yang penting buat saya itu adalah mereka menjalankan tugas atau enggak? Apa artinya yang sudah haji tetapi kalau dia urus, bukan petugasnya yang mengurus tapi itu petugasnya diurus,” kata Nasaruddin di Bandara Kkng Andulaziz Jeddah, Minggu (15/6/2025). 

    Menag melanjutkan, pada praktiknya banyak petugas yang kehilangan sebagian besar waktu istirahatnya karena menjalankan tugas. Pernyataan bahwa petugas nebeng haji, hanya akan mengecilkan kerja-kerja petugas yang telah berjibaku dengan kondisi di lapangan yang tidak mudah. 

    “Jangan kita mengatakan itu nebeng itu haji, ya memang mungkin tetapi bagi saya jangan melukai perasaannya mereka. Mereka itu tidurnya di lapangan. Kasihan itu. Ya jadi saya tidak ingin melemahkan, mengecilkan prestasi petugas kita tahun ini,” katanya. 

    Dia melanjutkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kelalaian petugas. Akan tetapi, hendaknya kekurangan-kekurangan itu tidak mengecilkan peran petugas haji yang sebagian besar telah melaksanakan fungsinya. 

    “Ini lah yang terbaik ya. Pengakuan juga dari seluruh dunia bahwa tahun ini adalah tahun pelaksanaan haji yang terbaik. Kesediaan pemerintah Saudi Arabia menciptakan suatu sistem yang luar biasa ya,” lanjut Menag. 

    Sebelumnya, pernyataan banyaknya petugas yang nebeng haji diungkapkan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, sejumlah peristiwa yang merugikan jemaah pada penyelenggaraan haji tahun ini, salah satunya, karena peran petugas yang belum maksimal. 

    Sebagai pihak akan menjadi penyelenggara haji mulai tahun depan, Dahnil pun sempat mengatakan seleksi petugas perlu diperketat, hingga persyaratan sudah pernah berhaji. 

  • Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    JAKARTA – Petugas safari wukuf, yang merupakan bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tony Hartanto, menegaskan tidak pungutan liar (pungli) dalam safari wukuf jamaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Layanan safari wukuf itu gratis, tidak menarik iuran dari jamaah sama sekali,” kata Tony yang merupakan salah satu dokter petugas safari wukuf mengutip Antara.

    Dirinya bersama kawan-kawan yang juga merupakan petugas safari wukuf merasa bersedih dan prihatin, lantaran ada isu pungli yang secara tidak langsung menyinggung petugas lansia.

    Diketahui, petugas safari wukuf memiliki andil yang besar dalam menyukseskan program safari wukuf. Program itu menjadi program unggulan penyelenggaraan haji tahun 2025.

    Sebanyak 120 petugas safari wukuf melayani dan membersamai 477 jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan risiko tinggi. Petugas itu terbagi dalam 10 tim. Setiap tim terdiri atas satu dokter, satu perawat, dan sisanya merupakan gabungan dari petugas lansia dan pembimbing ibadah.

    Satgas safari wukuf ini bertugas melayani dan merawat jamaah selama 10 hari, yaitu pada 1–10 Juni 2025 di hotel transit safari wukuf.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menepis adanya isu pungutan liar dalam safari wukuf jemaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Jadi, isu bahwa ada pungutan dari jamaah oleh petugas itu sama sekali tidak benar. Itjen Kemenag sudah kami turunkan. Kami sudah klarifikasi semua dan kami panggil orangnya juga,” ujar Menag di Makkah, Rabu, 11 Juni.

    Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pungutan itu bukan persoalan safari wukuf, melainkan persoalan badal haji dan berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), bukan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH).

    Menag menjelaskan bahwa badal haji memang ada paketnya (biaya), mulai dari umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, sampai tawaf ifadah.

    “Jadi, ada biaya yang harus dikeluarkan jamaah jika ingin badal haji dan itu mereka komunikasikan dengan KBIH,” ujar Menag.

    Layanan safari wukuf lansia merupakan fasilitas khusus yang disediakan secara gratis oleh pemerintah.

    Safari wukuf ini memungkinkan jamaah yang tidak mampu secara fisik tetap dapat menjalankan rukun haji, khususnya wukuf di Arafah, dengan difasilitasi armada bus.

  • Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi VIII
    DPR Fraksi Partai Nasdem Dini Rahmania meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited melakukan evaluasi menyeluruh usai adanya keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Pasalnya, keterlambatan itu membuat
    jemaah haji
    tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    ”
    BPKH Limited
    sebagai pelaksana layanan konsumsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan bertanggung jawab secara penuh,” kata Dini kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Dia bilang, evaluasi total perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan jamaah haji lebih baik ke depan.
    Komisi VIII DPR pun akan meminta pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat kerja.
    “Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan
    ibadah haji
    agar pelayanan kepada tamu Allah dapat berjalan secara profesional, aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
    Dini mendorong pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi konsumsi haji ke depan.
    Adapun beberapa langkah perbaikan yang diusulkannya meliputi penerapan sistem pengawasan distribusi berbasis teknologi, penyediaan buffer stock sebagai cadangan jika terjadi gangguan, dan seleksi ketat mitra katering yang berbasis kapasitas dan rekam jejak.
    Begitu pun koordinasi lintas lembaga yang lebih erat antara BPKH Limited, Kementerian Agama (Kemenag), dan Petugas Penyelenggara
    Ibadah Haji
    (PPIH).
    Ia pun mengaku keprihatinan atas kendala distribusi konsumsi yang sempat dialami sebagian jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Armuzna.
    Menurutnya, kejadian ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, meski sebagian sudah mendapatkan kompensasi.
    “Persoalan utama bukan pada ketersediaan makanan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi, kurangnya antisipasi perubahan jadwal kepulangan jamaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Terbaru, BPKH Limited menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, sejatinya BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi.
    Akhirnya, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji yang tidak mendapat katering makanan di hotel Makkah usai puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), mendapatkan kompensasi uang dari BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi yang mengurusi konsumsi jemaah. Sekitar 20.000 jemaah menerima kompensasi uang tunai yang mulai diserahkan di Hotel 614 Makkah, Kamis (12/6/2025).

    Kompensasi yang diberikan senilai 10 riyal Arab Saudi untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 riyal untuk makan malam. Jemaah di Hotel 614 mendapat kompensasi karena tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juni 2025 atau usai puncak haji.

    Direktur BPKH Limited Imam Nikmatullah menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaah sekaligus menjanjikan semua jemaah yang terdampak keterlambatan tersebut akan mendapat ganti rugi.

    “Kami akan bertahap kepada hotel-hotel lain kami akan bagikan langsung kepada jemaah. Namun apabila jemaah tidak ada waktu dan bersiap untuk pulang kami insyaallah akan kirimkan melalui rekening masing-masing,” ujar Imam.

    Imam menyebut BPKH Limited telah berupaya menyalurkan makanan siap saji ke jemaah pada 14 dan 15 Dzulhijah. Pihaknya juga menambah dapur lain sehingga masalah keterlambatan makanan bisa diatasi.

    “Kami sudah melakukan langkah-langkah. Pertama, kami sudah menambah dapur reguler kemarin, sehingga di hari kedua lebih cepat dan tertib,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan BPKH Limited akan mengambil langkah hukum terhadap dapur yang bermasalah. Iman pun menyebut ada dua hingga empat dapur yang akan dimintai tanggung jawab dan bakal masuk daftar hitam BPKH Limited. Adapun, total kompensasi yang disiapkan berjumlah sekitar 900.000 riyal hingga 1,5 juta riyal.

    “Tentu akan kami black list kami akan berikan surat peringatan dan juga akan kami minta tangung jawab atas wanprestasi,” ujarnya.

    Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2025, Ali Machzumi, mengatakan pemberian kompensasi ini dilakukan sesuai perintah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dia menjamin hak-hak jemaah akan dipenuhi.

    “Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjan PHU untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji kita. Kita juga mengapresiasi kepada BPKH Limited yang berkomitmen memberi kompensasi kepada jemaah haji kita,” ucapnya.

  • BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    BPKH Limited
    menyampaikan permohonan maaf kepada
    jemaah haji
    Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    “Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca Armuzna,” ujar Direktur BPKH Limited
    Sidiq Haryono
    , dikutip dalam keterangan pers, Jumat (13/6/2025).
    Pihaknya mengaku menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal.
    “Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” imbuh dia.
    Sidiq menyampaikan, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Selain menyiapkan makanan utama dan pengganti, BPKH Limited juga menyediakan kompensasi sebesar 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang dan malam bagi jemaah haji yang tidak menerima makanan.
    “Kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus penghargaan terhadap kesabaran dan pengertian jemaah,” kata dia.
    BPKH Limited menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan relawan yang turut membantu upaya perbaikan distribusi makanan di lapangan.
    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.