Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Menag Sebut RI Bakal jadi Pusat Studi Islam Modern: Orang Arab Harus Belajar ke Indonesia

    Menag Sebut RI Bakal jadi Pusat Studi Islam Modern: Orang Arab Harus Belajar ke Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, sudah sepatutnya belajar lebih dalam mengenai studi keislaman ke Indonesia.

    Nasaruddin menjelaskan, pihaknya memproyeksikan Indonesia titik utama memperkenalkan untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai studi Islam kepada seluruh dunia. 

    “Jangan sampai nanti kita menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran mereka, justru kita harus menjadi produsen. Kita akan ekspos bahwa Islam di Indonesia itu seperti yang diuraikan di dalam seminar ini karena dunia Islam sekarang ini sangat tajuk,” tegas Nasaruddin di Surabaya, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, memang banyak anak bangsa memperdalam ilmu agama ke Timur Tengah. Bahkan banyak literatur berbahasa Arab yang juga banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai media pembelajaran.

    Namun, seiring berkembangnya studi agama Islam di Nusantara, Imam Besar Masjid Istiqlal ini menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia menempatkan diri sebagai pusat studi keilmuan Islam di dunia.

    “Buku-buku Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata Pak Sekjennya itu, ‘Sekarang harus dibalik’. Justru buku-buku yang berbahasa Indonesia tentang Islam itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,” tegasnya.

    Nasaruddin juga menuturkan, terdapat berbagai cabang keilmuan Islam yang saat ini telah berkembang di tanah air. Misalnya, ilmu ekonomi modern, demokrasi hingga politik yang berkesinambungan dengan ajaran Islam.

    “Orang-orang Timur Tengah, orang Arab itu harus belajar Islam di Indonesia. Apakah itu ekonomi Islam, apakah itu demokrasi, apakah itu politik, apa itu ekonomi modern dan seterusnya, mereka itu minta supaya ke Indonesia,” ungkapnya.

    Bahkan, sebut Nasaruddin, saat ini negara-negara Timur Tengah sudah menganggap Indonesia sebagai “rising star” dalam upaya pengembangan episentrum studi Islam modern di dunia.

    “Jadi mereka itu menganggap Indonesia ini adalah betul-betul the rising star untuk pengembangan episentrum Islam modern,” jelasnya.

    Nasaruddin menjelaskan, usaha pengembangan Islam Indonesia tersebut lebih lanjut bakal digaungkan dalam rangkaian konferensi internasional ini. Yang dalam waktu dekat akan digelar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

    “Nah, seminar di UIN Jakarta akan menjadi coverage-nya. Jadi, ini akan memberikan semacam frame, bingkainya seperti apa, supaya nanti editingnya bagus. Nah, ini nanti kita expose ke dunia luar ya, termasuk dunia Timur Tengah,” pungkasnya.

  • Menag Nasaruddin Ungkap 80 Ponpes Rawan Ambruk

    Menag Nasaruddin Ungkap 80 Ponpes Rawan Ambruk

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar blak-blakan soal kerawanan bangunan di sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Indonesia. Ini menyusul tragedi ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo.

    Nasaruddin mengungkap, sebanyak 80 ponpes teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi dan berisiko ambruk. Fakta ini ditemukan setelah pemerintah melakukan pendataan menyeluruh.

    “Ada sekitar 80 pondok pesantren yang punya tingkat kerawanan yang sangat tinggi,” ungkap Nasaruddin saat di UINSA Surabaya dikutip Kamis (27/11/2025).

    Nasaruddin mengatakan, begitu insiden Al-Khoziny terjadi, pihaknya langsung bergerak cepat ke lokasi. Kehadiran di lokasi, kata dia, penting untuk memetakan situasi riil sebagai langkah menghindari laporan subjektif.

    “Jangan mendengarkan dari orang lain. Nanti ada kepentingan subjektif, memberikan laporan. Jadi begitu kejadian kami terbang langsung,” ujarnya.

    Kementerian Agama (Kemenag) juga langsung memberikan bantuan darurat. Baginya, kebutuhan dasar para santri harus dipenuhi segera.

    “Kebutuhan dasarnya dulu kita penuhi. Karena mereka kan tidak punya mungkin persiapan-persiapan macam-macam. Jadi itu saya kira kita yang paling pertama, turun,” tambahnya.

    Tragedi Al-Khoziny jadi pelajaran pahit. Nasaruddin menekankan, kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. “Kami berkolaborasi dengan instansi yang terkait bahwa ini yang terakhir, jangan lagi ada pesantren seperti ini,” ujarnya.

    Ia menyebut jika langkah cepat dan kolaborasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden.
    “Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan,” lanjutnya.

    Presiden bahkan langsung memberi instruksi tegas terkait 80 ponpes rawan tersebut untuk segera dilakukan perbaikan. “Inilah kita bersyukur Presiden kita itu sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren,” tandasnya. [ipl/kun]

  • Puluhan Pesantren Berkondisi Rawan, Harus Segera Direhabilitasi

    Puluhan Pesantren Berkondisi Rawan, Harus Segera Direhabilitasi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, sedikitnya 80 pesantren telah teridentifikasi punya tingkat kerawanan bangunan yang tinggi, dan harus segera direhabilitasi.

    “Banyak pesantren tidak memiliki persiapan memadai untuk menghadapi kondisi darurat, sehingga Kementerian Agama menjadi pihak pertama yang turun tangan memberikan bantuan awal,” kata dia dalam acara International Conference on Indonesian Islam: Why Indonesia as a New Center of Muslim Civilization? di Sport Center UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11/2025).

    Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Nasaruddin menegaskan, tak bisa bekerja sendiri, demi mencegah kejadian seperti yang terjadi di Sidoarjo beberapa waktu lalu.

    “Kami berkolaborasi dengan instansi terkait. Ini yang terakhir, jangan lagi ada,” ungkap dia.

    “Atas arahan Bapak Presiden, kami diminta mendata pesantren yang rawan. Kementerian PUPR dan Kementerian Agama diminta memastikan jangan sampai terjadi lagi,” sambungnya.

    Menurut Nasaruddin, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian penuh terhadap hadirnya pesantren yang aman dan nyaman untuk para santri.

    Karenanya, Kemenag memastikan program rehabilitasi ini akan menjadi prioritas, mengingat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, pembinaan moral, dan penguatan nilai-nilai bangsa bagi jutaan santri di seluruh Indonesia.

    “Presiden kita sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren. Kita bersyukur karena instruksi beliau jelas, itu harus diperbaiki sebelum terjadi informasi yang lebih buruk,” jelas Nasaruddin.

  • Menag Sebut Ada 80 Bangunan Pondok Pesantren Rawan Ambruk di Seluruh Indonesia

    Menag Sebut Ada 80 Bangunan Pondok Pesantren Rawan Ambruk di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 80 pondok pesantren di tanah air yang memiliki kondisi fisik dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Artinya, bangunannya berisiko sewaktu-waktu ambruk.

    Hal tersebut dituturkan Nasaruddin di sela-sela menghadiri International Conference of Indonesian Islam, yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/11/2025).

    “Kita inventarisir ada sekitar 80 pondok pesantren yang punya tingkat kerawanan yang sangat tinggi,” beber Nasaruddin.

    Dirinya menyebut, hal itu terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan audit terhadap seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia, setelah tragedi ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, akhir September silam.

    “Maka itu kami kerjasama atas arahan Bapak Presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan,” tegasnya.

    Nasaruddin juga menerangkan, Presiden Prabowo memberi instruksi agar pondok pesantren yang memiliki kerawanan tinggi untuk segera diperbaiki. Hal tersebut untu mengantisipasi peristiwa naas Al Khoziny yang menewaskan setidaknya 63 santri, tidak terulang di masa depan.

    “Presiden langsung memberikan instruksi itu harus diperbaiki sebelum terjadinya korban. Ya, dan inilah kita bersyukur presiden kita itu sangat proaktif untuk memberikan perhatian khusus pada pondok pesantren,” katanya

    Sementara soal Tragedi Al Khoziny sendiri, Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengaku langsung meninjau ke lokasi kejadian. Pihaknya juga telah memberikan berbagai macam bantuan darurat, hingga berkolaborasi dengan instansi lain untuk melakukan penanganan sesegera mungkin.

    “Maka itu kami kerjasama atas arahan bapak presiden. Sama, jangan terjadi seperti ini lagi. Maka Kementerian PU dan Kementerian Agama diminta untuk mendata pesantren yang rawan,” pungkasnya.

  • Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    Banom PKB Gelar Retret Lintas Agama, Ingin Anak Muda Berani Speak Up Isu Intoleran 

    JAKARTA – Badan Persaudaraan Antariman (Berani), badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan menggelar Kemah Lintas Iman pada 28–30 November 2025 di Buperta Cibubur.

    Retret dirancang sebagai ruang pertemuan bagi anak muda dari berbagai latar agama untuk mendorong keberanian melawan isu intoleransi.

    Ketua Steering Committee Kemah Lintas Iman, Carolus L. Tindra, menjelaskan kegiatan ini berangkat dari kekhawatiran meningkatnya perspektif negatif terhadap keberagaman yang dinilai dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045.

    “Salah satu dari studi di lapangan, satu hal yang ternyata bisa menjadi penghambat adalah banyaknya perspektif negatif tentang keberagaman. Padahal sebetulnya keberagaman ini harusnya menjadi kekuatan,” kata Carolus di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa, 25 November.

    Ia menyebut Kemah Lintas Iman digelar sebagai ruang dialog yang mempertemukan anak muda dari berbagai agama, budaya, dan latar belakang keluarga maupun pendidikan. Menurut Carolus, target utama kegiatan ini adalah menghasilkan generasi muda yang tidak pasif ketika berhadapan dengan isu intoleransi.

    “Outputnya adalah kita ingin mencetak orang-orang muda yang berani speak up ketika ada isu-isu intoleran yang ada di Indonesia,” ujar dia.

    Peserta kegiatan retret ini dibatasi untuk usia 18–35 tahun sebagai kelompok yang dianggap strategis dalam upaya mendorong keberanian menyuarakan toleransi.

    “Jadi memang kita khususkan untuk pemuda-pemuda yang memang ini bisa menjadi tempat untuk kita bisa speak up ke depannya ketika melawan isu-isu intoleran,” tutur Carolus.

    Sementara itu, Ketua Umum Berani, Lorens Manuputty, menyampaikan sejumlah tokoh direncanakan hadir, ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai inisiator acara. Panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir.

    “Pak Prabowo pun juga demikian, kami sudah bersurat bahkan sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden. Kami berharap beliau juga bisa hadir,” ucap Lorens.

    Sejumlah pejabat lainnya juga diundang dalam acara tersebut, di antaranya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar dan beberapa pimpinan komisi di DPR RI yang terkait dengan isu keagamaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

  • 3 Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya Nasional

    3 Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya Nasional

    Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Risalah rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menjadi pembicaraan setelah salah satu putusannya meminta Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari posisi Ketua Umum PBNU.
    Risalah rapat harian tersebut ditandatangani oleh Rais Aam
    PBNU

    KH Miftachul Akhyar
    pada Kamis (20/11/2025).
    Dalam surat yang beredar, rapat harian Syuriyah PBNU digelar pada Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut dihadiri 37 dari 53 orang pengurus Harian Syuriyah.
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU
    yang beredar tersebut juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kiai Abdul Muhaimin.
    “Benar,” kata Kiai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU memuat tiga poin yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan meminta
    Gus Yahya
    mundur dari posisi
    Ketum PBNU
    .
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris yang bersangkutan karena melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    ”
    KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU
    ,” bunyi risalah rapat harian Syuriyah PBNU.
    ”
    Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
    ,” lanjut bunyi putusannya.
    Lantas, siapakah KH Miftachul Akhyar yang merupakan
    Rais Aam PBNU
    yang menandatangani risalah tersebut? Berikut profilnya:
    M RISYAL HIDAYAT Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar (kanan) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kiri) bersiap menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU
    KH Miftachul Akhyar lahir pada 1953. Ia merupakan putra KH Abdul Ghoni, pengasuh Pondok Pesantren Akhlaq Rangkah, Surabaya.
    Sebagai anak kesembilan dari 13 bersaudara, Kiai Miftachul tumbuh dalam lingkungan pesantren dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) sejak kecil.
    Mengutip catatan Lembaga Ta’lif wan Nasyr NU (LTNNU), perjalanan pendidikan Kiai Miftachul banyak ditempa di berbagai pesantren besar di Indonesia.
    Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pesantren Sidogiri Pasuruan, hingga Pesantren Lasem.
    Selain itu, ia memperdalam ilmu keislaman melalui Majelis Ta’lim Sayyid Muhammad bin Alawi al-Makki al-Maliki di Malang.
    Saat ini, Kiai Miftachul memimpin Pondok Pesantren Miftachus Sunnah di Surabaya.
    Kiprahnya di NU juga cukup panjang, mulai dari menjabat Rais Syuriyah PCNU Surabaya pada 2000–2005.
    Kemudian menjadi Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur selama dua periode, yakni 2007–2013 dan 2013–2018.
    Pada 2015–2020, Kiai Miftachul dipercaya sebagai Wakil Rais Aam PBNU.
    Kemudian pada 2018, ia ditunjuk menjadi Rais Aam PBNU menggantikan KH Ma’ruf Amin yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
    Setelah KH Ma’ruf Amin resmi menjabat wakil presiden, KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2020.
    Dalam pemilihan tersebut, KH Miftachul Akhyar mengungguli sejumlah tokoh lain, seperti Dr Anwar Abbas, Nasaruddin Umar, Amirsyah Tambunan, dan KH Muhyidin Djunaidi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Sebut Peluasan PPG Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Kemenag Sebut Peluasan PPG Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) menyebut kesejahteraan guru terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk melalui perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini meningkat hingga 700%.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan melalui perluasan PPG, kesejahteraan guru semakin baik.

    “Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemenag, Minggu (23/11/2025).

    Nasaruddin menuturkan bahwa perbaikan kesejahteraan tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2025, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    “Pengembangan PPG mencapai 700%. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30% per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700%,” kata Menag.

    Saat ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

    Menag menambahkan bahwa perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama.

    “Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” ucapnya.

    Nasaruddin menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.

    Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 52.000 guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.

    “Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.

    Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag Nasaruddin menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan.

    “Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud,” kata Menag

    Menag berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan.

    “Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi,” pungkasnya.

  • Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini program pendidikan yang digerakkan pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, bakal meningkatkan kesejahteraan guru.
    Hal itu disampaikan Nasaruddin setelah menjawab pertanyaan tentang gaji guru madrasah yang disebut sebelumnya hanya mencapai Rp 50.000-300.000 per bulan.
    “Itu faktanya memang yang seperti itu (guru madrasah bergaji Rp 50.000-300.000) masih ada, tapi kalau kita bandingkan tahun sebelumnya datar gini, sekarang mulai begini (naik), (karena) ada
    Sekolah Rakyat
    , ada
    Sekolah Garuda
    , ada peningkatan kesejahteraan,” kata Nasaruddin, saat ditemui di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (23/11/2025).
    Kendati demikian, ia mengaku tetap mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
    Sebab, menurut dia, jika UU itu direvisi, maka tidak akan ada lagi perbedaan gaji antara guru maupun dosen di perguruan tinggi negeri dan agama.
    “Nanti itu kalau terwujud, tidak ada lagi perbedaan antara dosen di perguruan tinggi negeri dan dosen di perguruan tinggi agama, tidak akan ada perbedaan lagi guru di tingkat madrasah, dan guru di SD,” ungkap Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
    Nasaruddin menyampaikan bahwa hal ini diupayakan Kemenag sebagai bagian untuk mewujudkan keadilan sosial.
    Ia juga mengaku sudah mendorong
    revisi UU Guru
    dan Dosen kepada DPR.
    “Iya sudah (didorong),” ujar Nasaruddin.
    Sebelumnya diberitakan,
    Nasaruddin Umar
    menyorot
    kesejahteraan guru
    madrasah yang berbeda dengan guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    Bahkan, ia mengungkap adanya guru madrasah yang menerima bayaran sebesar Rp 50.000 hingga Rp 300.000 per bulannya.
    Berbeda dengan guru di bawah Kemendikdasmen yang bisa memperoleh gaji sebesar Rp 4,5 juta jika sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
    “Gurunya diangkat menjadi pegawai negeri, gajinya Rp 4,5 juta. Di sini (madrasah) ada yang Rp 50.000 per bulan, ada Rp 300.000,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Rabu (19/11/2025).
    Ia melanjutkan, saat ini terdapat 1.151.356 guru yang berada di bawah Kemenag, baik di madrasah maupun pendidikan agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, hingga Buddha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama Nasional

    9 Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama Nasional

    Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, untuk pertama kalinya, Kementerian Agama akan menggelar perayaan Natal bersama.
    Meski baru pertama kali, Nasaruddin menilai, tidak ada kata terlambat untuk memulai.
    “Selama ini kan Natal Kristen, Natal Katolik. Tapi, Natal Kementerian Agama-nya enggak. Nah, hari ini dan tahun ini kita akan membuat sejarah di Kementerian Agama,” kata Nasaruddin, dalam sambutannya di acara Jalan Sehat Lintas Agama di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu (23/11/2025).
    “Kementerian Agama juga membuat Natal bersama. Kementerian lain bikin Natal, masa Kementerian Agamanya enggak. Harusnya ini yang mulai,” lanjut dia.
    Namun, Nasaruddin belum menjelaskan detail kapan dan di mana perayaan Natal Kemenag itu akan digelar.
    Nasaruddin menyampaikan, Kemenag selama ini konsisten untuk menjunjung toleransi.
    Menurut dia, toleransi juga bukan berarti memaksakan diri untuk menjadi sama.
    “Tidak, apa ya namanya, toleransi itu kan bukan memaksakan diri untuk sama padahal berbeda. Bukan juga untuk memaksakan perbedaan pada itu sama. Ya kan? Jadi toleransi itu jelas kok definisinya,” ujar dia.
    Terkait toleransi, Menag juga mengeklaim bahwa negara-negara luar banyak meniru Indonesia.
    Ia pun berharap Indonesia terus menjunjung tinggi toleransi untuk mencegah beragam masalah timbul.
    “Karena itu Bapak-Ibu sekalian, ya mari kita wujudkan dalam praktik nyata ya, interfaith work. Barangkali saya boleh mengatakan di sini Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali negara-negara yang meniru Indonesia. Istilah yang kita gunakan pun juga ditiru oleh teman-teman,” tutur Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait disebut akan menjadi dasar penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Tema tersebut menjadi salah satu isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi kepastian tersebut. Ia juga menyatakan, saat ini pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Isu lainnya, seputar penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Penyelidikan itu diungkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Selain itu, soal munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. 

    Isu Poltik-Hukum

    1. Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit
    Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    2. Polda Metro Ungkap Modus Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Rp 4,2 M
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap perkembangan penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Ia menyebut jalur ilegal tersebut masih menjadi modus utama jaringan pelaku untuk memasukkan barang ke dalam negeri.

    “Banyak barang-barang seperti ini yang masuk melalui jalur tikus, dan itu memang menjadi salah satu modus operandi. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bea Cukai dan kepolisian daerah yang wilayahnya diduga menjadi jalur masuk,” ujarnya di depan lobby gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

    Budi menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jalur masuk pakaian bekas tersebut. Salah satu terduga pelaku mengarahkan ke seseorang berinisial A di Surabaya, tetapi polisi masih mengembangkan temuan tersebut.

    3. Menag Janji Tertib Tangani Kasus Perundungan di Madrasah
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah, dalam memperbaiki penanganan kasus perundungan alias bullying di lingkungan madrasah. Ia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus membenahi mekanisme respons dan pencegahan, agar insiden serupa dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

    “Insyaallah kami akan semakin rapi dalam penanganan. Kami akan terus berupaya menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat,” kata Nasaruddin di Sumedang, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, Kemenag ingin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam membangun suasana pendidikan yang aman serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Maka dari itu, madrasah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan sosial dan lingkungan belajar yang sehat.

    “Kami ingin menjadi teladan dalam menciptakan tata kehidupan publik yang lebih santun,” tutupnya singkat.

    4. Rekrutmen Kelompok Teror via Gim Daring Bikin Ketar-ketir Kapolri
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Ia meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

    Menurutnya, metode penyusupan ini begitu berbahaya karena dilakukan secara halus dan memanfaatkan minat anak-anak terhadap permainan digital.

    “Tentunya, keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama juga dari awal dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga,” ujar Listyo Sigit pada awak media di markas Polda DIY, Jumat (21/11/2025).

    5. Kejagung Endus Keterkaitan Riza Chalid dalam Kasus Petral
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan keterkaitan pengusaha Mohammad Riza Chalid dengan kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, belum diketahui sejauh mana keterkaitannya tersebut.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Anang menyampaikan, kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah yang juga menjerat Riza Chalid. Sudah ada sejumlah terdakwa dalam kasus itu yang digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi pada pengembangan kasus Petral.