Tag: Nasaruddin Umar

  • Cuti Bersama 18 Agustus Bukan Libur Nasional, Pengusaha Buka Suara

    Cuti Bersama 18 Agustus Bukan Libur Nasional, Pengusaha Buka Suara

    Jakarta

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal penetapan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut cuti bersama ini bukan hari libur nasional dan bersifat opsional, terutama bagi sektor swasta.

    Shinta menilai langkah pemerintah ini sebagai upaya untuk memberi ruang masyarakat memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mendorong konsumsi domestik dan sektor pariwisata. Namun, ia menekankan pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

    “Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan keputusan sesuai karakteristik operasional dan kebutuhan produksinya. Bagi industri yang memiliki ritme produksi berkelanjutan seperti manufaktur, cuti bersama dapat disesuaikan agar tidak mengganggu target produksi atau distribusi,” ujar Shinta kepada detikcom, Jumat (8/8/2025).

    Sebaliknya, sektor usaha yang lebih fleksibel bisa memanfaatkan cuti bersama sebagai jeda kerja yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi lainnya. Ia berharap ke depan penetapan cuti bersama dilakukan dengan masukan lintas sektor agar tetap memberi manfaat tanpa mengganggu sektor strategis.

    Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur perubahan jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Dalam SKB terbaru, 18 Agustus 2025 ditetapkan sebagai cuti bersama tambahan.

    “Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

    Pemerintah mengajak masyarakat aktif mengikuti kegiatan seperti upacara, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga acara kebudayaan dan edukatif dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan RI.

    SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Penetapan dilakukan dalam rapat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Deputi Warsito dan Imam Machdi serta dihadiri perwakilan kementerian terkait.

    (rrd/rrd)

  • 4
                    
                        Apakah Karyawan Swasta Libur pada Cuti Bersama 18 Agustus 2025?
                        Megapolitan

    4 Apakah Karyawan Swasta Libur pada Cuti Bersama 18 Agustus 2025? Megapolitan

    Apakah Karyawan Swasta Libur pada Cuti Bersama 18 Agustus 2025?
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Pemerintah resmi menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Namun, apakah cuti ini berlaku bagi pekerja sektor swasta?
    Penetapan cuti bersama ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini pada Kamis (7/8/2025).
    Keputusan ini merupakan perubahan atas SKB sebelumnya (SKB No. 1017/2024, Nomor 2/2024, dan Nomor 2/2024) yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
    Bagi sektor swasta, libur pada 18 Agustus 2025 tidak bersifat wajib.
    Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016 yang menyatakan bahwa cuti bersama di sektor swasta bersifat fakultatif atau pilihan.
    Dengan demikian, pemberlakuan cuti bersama sepenuhnya tergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan, termasuk perjanjian kerja bersama yang berlaku antara pengusaha dan karyawan.
    Jika tidak diliburkan, pekerja tetap mendapat hak cuti tahunan utuh dan upah seperti biasa.
    Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Imam Machdi, kebijakan cuti bersama ini bertujuan memberikan waktu lebih panjang bagi masyarakat dalam merayakan momen kemerdekaan RI.
    “Penambahan hari libur ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Imam dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).
    Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa meskipun cuti bersama ditetapkan, pelayanan publik yang esensial tetap harus berjalan optimal.
    “Instansi pemerintah dapat mengatur penugasan pegawai secara proporsional sesuai karakteristik layanan masing-masing. Kita ingin masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan, tanpa mengurangi kelancaran layanan publik yang menjadi kebutuhan bersama,” tutur Rini, Jumat (8/8/2025).
    Bagi instansi pemerintah atau lembaga pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, SKB Tiga Menteri juga memberikan ruang untuk pengaturan penugasan pegawai pada hari cuti bersama.
    Dengan demikian, layanan seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan publik lainnya tetap bisa beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Resmi, Ini Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 
                        Nasional

    3 Resmi, Ini Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Nasional

    Resmi, Ini Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah secara resmi menetapkan Senin (18/8/2025) sebagai hari libur atau cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.
    Peresmian ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri usai Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menambah satu hari libur, yakni sehari setelah peringatan HUT RI.
    Adapun SKB tiga menteri itu telah ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
    SKB yang baru diterbitkan ini adalah perubahan atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
    Pemerintah menyiapkan situs untuk men-
    download
    atau mengunduh salinan SKB tersebut.
    Masyarakat bisa mengakses
    alamat ini
    untuk mengunduh SKB terbaru.
    SKB tersebut pun memerinci hari libur dan cuti bersama sepanjang tahun 2025 yang telah direvisi.
    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Imam Machdi menjelaskan, penambahan hari libur ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat merayakan momen HUT ke-80 RI.
    “Memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” kata Imam Machdi, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).
    Oleh karena itu, pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti upacara bendera, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga kegiatan kebudayaan dan edukatif.
    Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito menambahkan, penambahan cuti bersama ini juga diharapkan memberi dampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal, melalui meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat selama akhir pekan panjang.
    “Pemerintah mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk memanfaatkan momen ini secara produktif dan bertanggung jawab demi mempererat persatuan bangsa,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tegaskan strategi transformasi nasional berbasis realisme

    Prabowo tegaskan strategi transformasi nasional berbasis realisme

    “Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah saat ini berlandaskan pada prinsip realisme, dengan mempertimbangkan kondisi nyata di tingkat nasional, regional, dan global.

    “Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo berpandangan pendekatan berbasis teori dan angan-angan tidak cukup untuk menjawab tantangan yang ada.

    Kepala Negara menyebut bahwa idealisme tetap memiliki tempat, namun penanganan terhadap berbagai persoalan nasional membutuhkan langkah-langkah yang realistis dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

    “Idealisme itu perlu, tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

    Presiden Prabowo kemudian juga memuji jajarannya yang tetap tenang dan fokus mengerjakan tugas-tugasnya di tengah situasi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana

    Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

    Presiden Prabowo kemudian juga memuji jajarannya yang tetap tenang dan fokus mengerjakan tugas-tugasnya di tengah situasi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

    Presiden kemudian menyebutkan perang Ukraina-Rusia, genosida di Gaza, aksi militer Israel mencaplok Tepi Barat, konflik bersenjata Thailand-Kamboja, perang saudara di Myanmar, dan juga gejolak ekonomi akibat tarif Amerika Serikat, yang seluruhnya berdampak pada dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan dan dunia.

    “Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” sambung Presiden.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Sekolah di Jakbar siap laksanakan Program CKG

    Sekolah di Jakbar siap laksanakan Program CKG

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyatakan sekolah-sekolah di wilayah tersebut siap melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    “Jadi bukan hanya di sekolah umum. Namun juga di pondok pesantren dan sekolah keagamaan,” kata Uus saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Kesehatan setempat agar sekolah beserta para pelajar dipersiapkan untuk mengikuti program itu.

    “Sudah koordinasi dengan Sudindik dan Sudin Kesehatan supaya lembaga sekolahnya dipersiapkan, termasuk kemarin CKG di Ponpes Assidiqiyah. Saya dapat laporan, sudah berjalan lancar,” ujar Uus.

    Menurut Uus, Program CKG penting untuk dilaksanakan dan layanan itu berkonsep “jemput bola” yang mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan dengan para pelajar.

    “Intinya kita mendukung program-program pemerintah untuk bisa dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk salah satunya di sekolah. Sehingga mereka benar-benar bisa mendapat layanan kesehatan yang terbaik,” ujar Uus.

    Adapun Program CKG di Ponpes Assidiqiyah bakal berlangsung dalam delapan gelombang. Pelaksanaan pertama pada Senin (3/8) diikuti 100 peserta.

    Program CKG akan terus berlanjut di Ponpes Assidiqiyah hingga 830 pelajar di sekolah itu mendapatkan layanan tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajaran, baik tingkat pusat maupun kantor wilayah di seluruh provinsi, mengawal kesuksesan Program CKG di sekolah keagamaan.

    “Kepada seluruh kepala kanwil se-Indonesia kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, nanti akan saya panggil para kepala kanwil dan Kankemenag-nya,” kata dia di Jakarta, Senin (4/8).

    Ia menjelaskan, pelaksanaan CKG akan menjadi kesempatan penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

    Ia menjelaskan pelaksanaan CKG menyasar madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya) dan Buddha (Dhammasekha).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden yakin strateginya benar karena banyak capaian dalam 10 bulan

    Presiden yakin strateginya benar karena banyak capaian dalam 10 bulan

    Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto yakin Strategi Transformasi Bangsa yang dicanangkan sejak awal pemerintahan merupakan strategi yang tepat dan benar, karena selama 10 bulan pemerintah bekerja banyak capaian dan prestasi yang ditorehkan oleh jajaran Kabinet Merah Putih.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun berterima kasih kepada jajarannya karena telah bekerja keras, dan bekerja sebagai satu tim.

    “Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa, dan terlihat bahwa strategi kita benar. Kita berada di arah yang benar,” kata Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih saat Sidang Kabinet Paripurna, Rabu siang.

    Terlepas dari itu, Presiden Prabowo kemudian menyebutkan gejolak geopolitik dan geo-ekonomi global yang saat ini terjadi pun menguji strategi transformasi Presiden.

    Gejolak geopolitik yang dimaksud Presiden merujuk pada dampak perang dan sejumlah konflik bersenjata yang terjadi di beberapa negara, misalnya perang Ukraina-Rusia, genosida di Gaza, agresi militer Israel di Tepi Barat, perang India-Pakistan, konflik bersenjata Thailand-Kamboja, perang saudara di Myanmar, dan gejolak ekonomi global akibat tarif Amerika Serikat.

    “Kita paham, dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal, bahkan sebelum saya dilantik sebagai Presiden,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menjelaskan Strategi Transformasi Bangsa yang dijalankan oleh pemerintah saat ini merupakan strategi yang berpedoman kepada nilai-nilai realisme, dan kondisi nyata baik di dalam negeri maupun di kawasan, dan dunia.

    “Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme (itu) bener, idealisme itu perlu, tetapi yang utama, yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang mengikuti pertemuan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemerdekaan Indonesia dan toleransi

    Kemerdekaan Indonesia dan toleransi

    Bondowoso (ANTARA) – Perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang di masa lalu, bukan sekadar upaya untuk membebaskan bangsa ini dari ketertindasan karena tindakan kaum penjajah.

    Kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan para pahlawan dengan darah dan nyawa itu menyangkut banyak hal, di dalamnya, termasuk kebebasan menjalani ibadah, sesuai perintah agama masing-masing.

    Karena itu, momentum Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 ini bisa kita jadikan sarana pengingat diri untuk memeragakan sikap toleran dan menebarkan rasa damai terhadap lingkungan masing-masing.

    Kita menikmati status dan keadaan kemerdekaan Indonesia, saat ini, bukan dari hasil perjuangan kelompok tertentu, katakanlah kaum mayoritas. Tokoh-tokoh dan pejuang di masa kolonial itu juga berasal dari kaum minoritas.

    Pada masa perjuangan itu, mereka tidak ribut dengan perbedaan keimanan. Sebaliknya, mereka justru bahu membahu dalam upaya komunal untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari tekanan kaum penjajah.

    Karena itu, kalau saat ini masih ada sekelompok orang yang memaksakan kehendak terhadap golongan lain, seperti membubarkan sekelompok orang yang sedang beribadah, tidak mereka sadari bahwa hal itu merupakan wujud pengkhianatan nyata terhadap jerih payah para pejuang di masa lalu yang tidak hanya berasal dari satu golongan.

    Kalau di masa lalu, para tokoh, termasuk tokoh agama, berjuang agar bangsa ini terbebas dari rasa tidak aman karena tekanan kaum penjajah, sudah seharusnya kita juga tetap berupaya menghadirkan rasa aman dan damai terhadap kelompok lain yang berbeda iman.

    Bukan sebaliknya, kita, dengan mengatasnamakan kaum mayoritas, justru menghadirkan suasana batin tidak nyaman, bahkan menimbulkan ketakutan, akibat tindakan yang tidak bersikap toleran pada penganut agama yang tidak sama dengan kita.

    Dengan memilih melakukan tindakan penghakiman sendiri atas ritual yang dijalani oleh sekelompok orang yang berbeda keyakinan, kita sejatinya bertindak seperti kaum penjajah di masa lalu. Kita telah mengingkari perjuangan para leluhur bangsa ini, yang di masa itu tidak memandang perbedaan iman sebagai ajang permusuhan.

    Perbedaan keyakinan justru harus menjadikan kita memupuk sikap saling menerima. Kita harus menjadi bagian dari upaya yang telah dipandu oleh ideologi bangsa, yakni Pancasila. Pancasila yang digali oleh tokoh lintas agama dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam suasana aman dan damai.

    Ajaran dasar dari agama itu sendiri, pada hakikatnya adalah saling mencintai dan menyayangi. Di Islam, misalnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga dikenal sebagai ulama terkemuka, mengemukakan bahwa intisari dari Al Qur’an adalah Surat Al Fatihah. Sementara intisari dari Surat Al Fatihah itu ada di ayat “Bismillahirrahmaanirrahiim” yang artinya “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan penyayang”.

    Dalam Islam, Allah bahkan menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Hal itu juga dipertegas dalam Surat An-Nahl, Ayat 93, yakni “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja)….”

    Di agama Kristen juga mengajarkan sikap cinta kasih kepada sesama, bahkan termasuk terhadap orang yang menyakiti. Kristen menegaskan ajaran kasih sayang, dengan arahan, “Jika engkau ditampar di pipi kanan, maka serahkan juga pipi kirimu”.

    Sementara di dalam Budha mengajarkan tentang “metta”, yaitu mengedepankan cinta kasih, yakni kasih yang tanpa pamrih, tanpa ada batasan, dan tidak ada diskriminasi terhadap seluruh makhluk hidup.

    Hindu mengajarkan tentang “tri hita karana”, yaitu menyangkut hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis lingkungan atau semua makhluk hidup.

    Kita dihadirkan Tuhan ke alam semesta dan berhadapan dengan segala macam perbedaan, seharusnya menjadi sarana memeragakan sifat-sifat Tuhan untuk mengasihi segala sesuatu, tanpa syarat apapun.

    Tuhan memeragakan sifat kasih sayangnya, salah satunya lewat aliran napas. Tuhan mengalirkan napas, tanpa memandang, apakah orang itu beragama tertentu atau tidak, bahkan tidak beragama, sekalipun. Napas tidak lagi diberikan oleh Tuhan kepada kita yang “kontraknya” sudah selesai, alias harus kembali kepada-NYA.

    Menghadapi momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa menyaksikan kegiatan bersama masyarakat di setiap perkampungan atau lingkungan tempat tinggal, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan ini hendaknya menjadi pelajaran yang tidak mengenal waktu untuk hidup bersama, dengan segala perbedaan, termasuk di luar bulan Agustus.

    Demikian juga dengan kemeriahan peringatan Kemerdekaan RI di jalan raya dalam kegiatan karnaval yang di dalamnya menampilkan perbedaan, tetapi tetap dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kalau karnaval menampilkan berbagai pakaian adat yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia, semestinya semangat itu juga terus menjadi jiwa toleran kita dalam keseharian.

    Kemerdekaan Indonesia kita jadikan ajang untuk bersama-sama membangun bangsa ini menjadi maju dan semua yang ada di dalamnya mengalami ketentraman dan kemerdekaan hidup.

    Kemerdekaan dan sikap toleran merupakan satu napas yang terus menerus perlu kita peragakan dalam meramaikan perjalanan bangsa ini menuju bangsa yang maju.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menag Panggil Kakanwil Jika Lembaga Pendidikannya Tak Ada Cek Kesehatan Gratis

    Menag Panggil Kakanwil Jika Lembaga Pendidikannya Tak Ada Cek Kesehatan Gratis

    Menag Panggil Kakanwil Jika Lembaga Pendidikannya Tak Ada Cek Kesehatan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bakal memanggil Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) jika ditemukan adanya
    sekolah keagamaan
    yang tidak mengikuti pelaksanaan
    Cek Kesehatan Gratis
    (CKG) yang dimulai hari ini, Senin (4/8/2025) ini.
    “Kalau nanti saya tahu ada sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, saya akan panggil para Kepala Kanwil dan Kakankemenag-nya,” kata Nasaruddin Umar saat meninjau pelaksanaan CKG di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jakarta Barat, Senin (4/8/2025).
    Nasaruddin memperingatkan Kakanwil agar tidak ada satu pun anak-anak di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan agama lainnya yang terlewat dari program ini.
    Tidak membedakan sekolah agama apapun, Nasaruddin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan program CKG di tiap sekolah keagamaan.
    “Siapa pun lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang tidak memberikan perhatian penuh, nanti kami akan berikan semacam perhatian khusus,” tegasnya.
    Nasaruddin mengatakan, dirinya telah menginstruksikan setiap Kantor Wilayah (Kanwil) dan Departemen Agama (Depag) untuk melaksanakan ini sebaik mungkin.
    “Kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah, anak didik kita tidak mendapatkan pemeriksaan, itu bukan salahnya anak, tapi salahnya kepala Kanwil dan Depag-nya,” tuturnya.
    Ia menegaskan bahwa
    cek kesehatan gratis
    ini dilakukan di seluruh lembaga pendidikan keagamaan tanpa ada pembeda antar agama apapun.
    “Tidak boleh kami meninggalkan satu orang pun di antra anak-anak bangsa Indonesia,” ucap Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.
    Sebagai informasi, tercatat ada 12.548.995 peserta didik binaan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan mendapatkan layanan kesehatan gratis.
    Rinciannya, 9.179.847 siswa Madrasah (MI, MTs, MA); 3.339.536
    santri
    pondok pesantren; 18.090 siswa pendidikan Kristen; 7.032 siswa pendidikan Katolik; 3.421 siswa pendidikan Hindu (Widyalaya); 1.069 siswa pendidikan Buddha (Dhammasekha Formal).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah di Jakbar siap laksanakan Program CKG

    Ini harapan Ponpes Assiddiqiyah Jakarta terkait CKG

    Jakarta (ANTARA) – Pondok Pesantren (Ponpes) Assiddiqiyah Jakarta di Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berharap agar Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah tersebut dilaksanakan sampai tuntas.

    “Harapan ke depan program ini bukan cuma formalitas atau untuk direkam media gitu. Saya sangat amat berharap itu wujud nyata yang peduli benar-benar dengan santri. Kayak hari ini, jadi terasa juga di hati para santri,” ungkap Pengurus Bagian Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Putri di Ponpes Assiddiqiyah Mumlatul Hidayah (23) di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan para santri pernah dilakukan pada awal 2025 dan kini dilakukan kembali dalam kerangka program CKG, dengan total sekitar 100 lebih peserta.

    “Ini dilakukan berkala dengan jumlah santri di sini 830. Ini kloter pertama, ada lagi kloter selanjutnya sampai ke delapan kali. Harapannya berjalan sampai tuntas,” lanjut Mumlatul.

    Lebih lanjut, kata Mumlatul, program CKG ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan para santri.

    Sebelumnya, beberapa santri terindikasi mengalami anemia atau HB yang rendah. Namun kali ini, hasil pemeriksaan menunjukkan para santri berada dalam kondisi yang lebih sehat dan bugar.

    “Alhamdulillah pemeriksaan kali ini baik. Karena pemeriksaan sebelumnya itu sempat beberapa santri idnikasi gejala anemia, HB-nya rendah. Tadi pun tanggapan dari Kemenkes, “oh iya sekarang udah baik ya Mbak?” Udah pada bugar gitu, kelihatan lebih segar. Berarti ada perbaikan dari yang sebelumnya,” katanya.

    Kendati pun demikian, sejumlah penyakit biasanya dialami oleh para santri baru.

    “Iya itu musiman. Rata-rata yang gatal itu santri baru, karena adaptasi ke air. Kalau yang lain itu yang gatal-gatal itu jarang. Kayak biang keringat aja,” kata dia.

    Selain itu, sakit mata juga kerap menyebar lantaran beberapa kebiasaan para santri yang salah.

    “Kalau yang lain, sakit biasanya musiman, sakit mata, pasti beberapa ada. Tapi pasti kami cegah, kami kasih edukasi, kalau sakit mata itu jangan dikucek, jangan disentuh kecuali pakai tisu. Anak-anak kadang bandel, kayak megang mata, terus nanti megang alat makan, dia pegang temannya. Jadi nyebar,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajaran, baik tingkat pusat maupun kantor wilayah di seluruh provinsi, mengawal kesuksesan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah keagamaan.

    “Kepada seluruh kepala kanwil se-Indonesia, kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, nanti akan saya panggil para kepala kanwil dan kankemenag-nya,” kata Menteri Agagam Nasaruddin.

    Ia menjelaskan pelaksanaan CKG akan menjadi kesempatan penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

    Ia menjelaskan pelaksanaan CKG menyasar madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya) dan Buddha (Dhammasekha).

    Langkah ini, ujar dia, memperkuat komitmen dan dukungan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan inklusif lintas iman.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.