Tag: Nasaruddin Umar

Cuti Bersama 18 Agustus, Ojol Beralih ke "Food Delivery" demi Bertahan Megapolitan 12 Agustus 2025

Cuti Bersama 18 Agustus, Ojol Beralih ke “Food Delivery” demi Bertahan
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Sejumlah pengemudi ojek
online
(ojol) khawatir cuti bersama 18 Agustus 2025 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bakal menyebabkan orderan menjadi sepi.
Untuk mengakali hal tersebut, para pengemudi memutar otak agar tetap mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan berburu orderan makanan.
Rais (25), pengemudi ojol yang sehari-hari mangkal di stasiun Depok, mengaku sudah terbiasa mengubah rute mangkal saat libur panjang.
“Kalau hari kerja ramai penumpang, tapi kalau libur panjang sepi banget. Jadi saya biasanya pindah nyari orderan
food
,” ujar Rais, Selasa (12/8/2025).
Rais mengaku biasa berpindah mangkal ke area yang ramai restoran atau pusat perbelanjaan.
“Biasanya saya mangkal di mal, karena banyak yang pesan makanan,” tambahnya.
Dedi (32), rekan Rais yang juga mangkal di Stasiun Depok, punya strategi serupa. Menurut dia, memanfaatkan momen makan siang atau sore di area kuliner bisa membantu menambal penghasilan saat sepi penumpang.
“Kuncinya cari titik yang potensi order makanannya tinggi. Misalnya pas jam makan siang saya pindah ke pusat kuliner. Malamnya bisa ke area kafe. Jadi enggak nungguin penumpang di stasiun doang,” kata Dedi.
Sementara itu, Bukhori (56), mengakui penurunan pesanan saat cuti bersama terasa signifikan. Bukhori bahkan pernah sama sekali tidak dapat penumpang selama berjam-jam.
“Wah, itu luar biasa
anyep-
nya. Kalau hari biasa ramai dari pagi sampai malam, tapi pas libur nasional, benar-benar sepi,” kata Bukhori.
“Pernah sampai duduk tiga jam, enggak bunyi (aplikasi). Akhirnya pulang. Udah dua kali ngalamin begitu,” tambah dia.
Diketahui, pemerintah menetapkan cuti bersama pada 18 Agustus 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini pada 7 Agustus 2025.
Keputusan ini merupakan revisi dari SKB sebelumnya, yakni SKB No. 1017/2024, Nomor 2/2024, dan Nomor 2/2024, yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016 yang menyatakan bahwa cuti bersama di sektor swasta bersifat fakultatif atau pilihan.
Pemberlakuan cuti bersama sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan masing-masing, tanpa mengurangi hak cuti tahunan maupun memengaruhi pembayaran gaji karyawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 13:20
Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Ojol: "Anyep" Luar Biasa Megapolitan 12 Agustus 2025

Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Ojol: “Anyep” Luar Biasa
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Cuti bersama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 18 Agustus 2025 menuai keluhan dari sejumlah pekerja harian, seperti ojek
online
(ojol).
Sejumlah pengemudi ojol khawatir, momen libur panjang yang terhitung sejak 16 Agustus 2025 menyebabkan orderan turun drastis.
Bukhori (56), salah satu pengemudi ojol yang biasa mangkal di Stasiun Depok mengaku pendapatannya turun tajam setiap kali libur nasional atau cuti bersama.
“Wah, itu luar biasa
anyep-
nya. Kalau hari biasa ramai dari pagi sampai malam, tapi pas libur nasional (dan cuti bersama), benar-benar sepi,” kata Bukhori saat ditemui
Kompas.com
, Selasa (12/8/2025).
Menurut dia, momen libur panjang menyebabkan pesanan turun signifikan. Bahkan, Bukhori pernah tiga jam menunggu tanpa ada satu pun pesanan masuk.
“Pernah sampai duduk tiga jam, enggak bunyi (aplikasi). Akhirnya pulang. Udah dua kali ngalamin begitu,” ujarnya.
Situasi ini seakan menjadi hal yang biasa di kalangan pengemudi ojol saat libur panjang. Ia pun membandingkan dengan situasi pada akhir pekan.
“Di libur hari Sabtu Minggu aja itu udah berbeda. Berbeda dari hari-hari biasa. Apalagi di libur-libur nasional seperti itu yang memang mutlak. (Libur) PNS doang aja Itu luar biasa. Artinya ordernya itu benar-benar sepi dah,” kata dia.
Meski demikian, Bukhori dan rekan-rekannya tetap memilih mangkal di stasiun dibandingkan mencari alternatif lain.
Hal senada disampaikan Rais (25),
driver
ojol lainnya. Menurut dia, saat libur panjang, pesanan penumpang justru menurun, sementara permintaan untuk layanan pesan-antar makanan sedikit naik.
“Kalau libur, orang banyak di rumah. Jadi jarang pesan buat pergi, paling order
food
. Tapi tetap aja, kalau libur panjang bikin rugi penghasilan,” tutur Rais.
Untuk menyiasati sepinya orderan, Rais biasanya berpindah mangkal ke area yang ramai restoran atau pusat perbelanjaan.
“Biasanya saya mangkal di mall, karena banyak yang pesan makanan. Kalau di stasiun pas libur panjang, sepi banget,” tambahnya.
Diketahui, pemerintah menetapkan cuti bersama pada 18 Agustus 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini pada 7 Agustus 2025.
Keputusan ini merupakan revisi dari SKB sebelumnya, yakni SKB No. 1017/2024, Nomor 2/2024, dan Nomor 2/2024, yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016 yang menyatakan bahwa cuti bersama di sektor swasta bersifat fakultatif atau pilihan.
Pemberlakuan cuti bersama sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan masing-masing, tanpa mengurangi hak cuti tahunan maupun memengaruhi pembayaran gaji karyawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 13:04
Ada Hari Bebas Ganjil Genap di Jakarta, Catat Tanggalnya

Jakarta –

Pekan depan ada hari bebas ganjil genap di Jakarta. Jadi, dalam sehari kendaraan dengan pelat nomor berapa pun boleh melintas di semua ruas jalanan Jakarta tanpa harus kena tilang.

Hari bebas ganjil genap di Jakarta jatuh pada hari Senin, 18 Agustus 2025. Soalnya, hari tersebut ditetapkan sebagai hari cuti bersama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Sehubungan dengan diputuskannya 18 Agustus 2025 sebagai Hari Cuti Bersama berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 3 tahun 2025, pelaksanaan Sistem Ganjil Genap di berbagai ruas jalan di Jakarta DITIADAKAN,” demikian dikutip dari akun Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Peniadaan ganjil genap di Jakarta pada 18 Agustus 2025 tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 pasal 3 ayat (3). Aturan itu menyebutkan, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

“Diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas yang ada dan mengutamakan keselamatan di jalan,” sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur libur nasional dan cuti bersama. Dalam SKB itu, tanggal 18 Agustus 2025 disebut sebagai cuti bersama.

Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, mengatakan SKB ini merupakan perubahan atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Perubahan ini secara resmi menetapkan tambahan cuti bersama pada tanggal 18 Agustus 2025, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

“Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” kata Imam Machdi dalam keterangan tertulis.

Melalui Menko PMK Pratikno, selanjutnya SKB ditandatangani oleh tiga menteri, yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

“Cuti bersama, 18 Agustus, Senin, Proklamasi Kemerdekaan,” demikian tertulis di tabel cuti bersama dalam lampiran SKB itu.

(rgr/din)

12/08/2025 08:40
3 Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Antara Euforia Libur ASN dan Keluhan Pekerja Swasta Megapolitan

Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Antara Euforia Libur ASN dan Keluhan Pekerja Swasta
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suasana menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini sedikit berbeda. Pemerintah menetapkan pada Senin (18/8/2025) sebagai cuti bersama bersama.
Bagi aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini berarti libur panjang bertambah. Namun, bagi banyak karyawan swasta, rutinitas tetap berjalan seperti biasa.
Karyawan di sebuah perusahaan keluarga di Bogor, Wiwi (32), menilai kebijakan ini terasa tidak adil. Ia berharap tanggal tersebut ditetapkan sebagai libur nasional agar berlaku serentak.
“Harusnya serentak, putuskan saja jadi libur nasional. Karena ada beberapa perusahaan yang merasa milik sendiri, jadi tidak mewajibkan untuk libur para karyawannya,” ujarnya kepada
Kompas.com
, Minggu (10/8/2025).
Wiwi menuturkan, di perusahaannya, cuti bersama tidak otomatis berlaku.
“Seperti saya, karena perusahaan milik perorangan, kalau cuma cuti bersama tetap masuk. Yang libur mah cuma orang pemerintah kali, dia mah enak. Mereka (pegawai di pemerintahan) udah siap-siap libur panjang, kita yang buruh mah kerja aja udeh,” tambahnya.
Pandangan serupa datang dari Kojek (29), karyawan swasta lainnya. Ia menilai cuti bersama hanya menguntungkan pegawai pemerintah atau aparatur sipil nagara (APN)
“Untuk urusan libur saja pilih-pilih. Klaim cuti bersama itu hanya berlaku bagi instansi pemerintah. Cuma dia-dia orang yang ngerasain libur, kalau kita bukan kerja di pemerintahan mana ada libur, susah,” kata Kojek.
Bahkan, Wiwi mengusulkan agar kebijakan ini dibatalkan jika hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Lagian bukan hal mendesak untuk libur, kalau ada yang ketimpangan, hanya menguntungkan satu pihak batalin aja liburnya,” ujarnya.
Rahmat (27), pekerja dengan sistem upah harian, juga mengkritisi kebijakan tersebut.
Ia menilai jumlah cuti bersama pada 2025 sudah terlalu banyak dan berdampak pada produktivitas.
“Ada baiknya tidak usah cuti bersama karena kalau dihitung-hitung terlalu banyak libur cuti bersama di tahun 2025, ini enggak produktif. Lagian demen banget cuti bersama,” katanya.
Rahmat menambahkan, libur tambahan justru merugikan secara finansial.
“Enggak perlulah cuti bersama karena sulit bagi kami yang hanya mendapatkan penghasilan harian. Sebaiknya jangan terlalu banyak libur, kantong kempes ini,” ungkapnya.
Meski begitu, tak semua pihak menolak. Zahra (25), karyawan swasta di Jakarta Pusat, menyambut positif kebijakan tersebut.
“Habis lomba (memperingati HUT RI) biasanya capek ya, nah cuti bersama ini bisa menjadi waktu tambahan untuk beristirahat. Tentunya ini juga berdampak positif untuk kesehatan,” ujarnya.
Namun, Zahra mengakui tidak semua sektor usaha dapat menerapkan kebijakan ini.
“Jadi, saya kira fleksibilitas dari masing-masing perusahaan tetap diperlukan,” tambahnya.
Pemerintah menetapkan cuti bersama 18 Agustus 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini pada 7 Agustus 2025.
Di sektor swasta, penerapan cuti bersama bersifat fakultatif sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016, sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.
Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menjelaskan, penambahan libur ini bertujuan memberi masyarakat waktu lebih panjang untuk merayakan kemerdekaan.
“Penambahan hari libur ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Imam, Kamis (7/8/2025).
Sementara itu, Rini mengatakan, instansi pemerintah dapat mengatur penugasan pegawai secara proporsional sesuai karakteristik layanan masing-masing.
Tujuannya adalah kebijakan itu agar masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan tanpa mengurangi kelancaran layanan publik.
“Kita ingin masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan, tanpa mengurangi kelancaran layanan publik yang menjadi kebutuhan bersama,” kata Rini, Jumat (8/8/2025).
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Fitria Chusna Farisa)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 09:18
6 Protes Karyawan yang Tak Libur Cuti Bersama 18 Agustus: Dinilai Pilih-pilih dan Usul Batal Megapolitan

Protes Karyawan yang Tak Libur Cuti Bersama 18 Agustus: Dinilai Pilih-pilih dan Usul Batal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Keputusan pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari cuti bersama nasional memunculkan beragam respons dari kalangn pekerja.
Bagi aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini berarti akhir pekan panjang setelah perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Namun, bagi banyak karyawan swasta, tanggal tersebut tetap menjadi hari kerja seperti biasa.
Wiwi (32), karyawan di sebuah perusahaan keluarga, menilai, 18 Agustus 2025 seharusnya ditetapkan sebagai libur nasional agar berlaku serentak di semua perusahaan.
Perempuan asal Bogor ini mengatakan, ada perusahaan yang tidak mewajibkan karyawannya libur karena status cuti bersama yang tidak mengikat sektor swasta.
“Harusnya serentak, putuskan saja jadi libur nasional. Karena ada beberapa perusahaan yang merasa milik sendiri, jadi tidak mewajibkan untuk libur para karyawannya,” ucap Wiwi kepada
Kompas.com
, Minggu (10/8/2025).
Menurut Wiwi, di tempat ia bekerja, cuti bersama tidak otomatis berlaku.
“Seperti saya, karena perusahaan milik perorangan, kalau cuma cuti bersama tetap masuk. Yang libur mah cuma orang pemerintah kali, dia mah enak. Mereka (pegawai di pemerintahan) udah siap-siap libur panjang, kita yang buruh mah kerja aja udeh,” lanjut Wiwi.
Senada dengan Wiwi, Kojek (29), karyawan swasta lainnya, menyebut, cuti bersama hanya menguntungkan pegawai pemerintah.
Bagi Kojek, istilah “cuti bersama” pada praktiknya hanya berlaku bagi instansi pemerintah dan jarang diterapkan di perusahaan swasta.
“Untuk urusan libur saja pilih-pilih. Klaim cuti bersama itu hanya berlaku bagi instansi pemerintah. Cuma dia-dia orang yang ngerasain libur, kalau kita bukan kerja di pemerintahan mana ada libur, susah,” ucapnya.
Ia meminta kebijakan cuti bersama berlaku menyeluruh, bukan hanya untuk sebagian pihak.
Wiwi pun mengusulkan agar kebijakan cuti bersama 18 Agustus 2025 dibatalkan jika hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Lagian bukan hal mendesak untuk libur, kalau ada yang ketimpangan, hanya menguntungkan satu pihak batalin aja liburnya,” lanjut Wiwi.
Pandangan serupa datang dari Rahmat (27) yang menilai jumlah cuti bersama di 2025 sudah terlalu banyak sehingga bisa berdampak pada penurunan produktivitas kerja.
“Ada baiknya tidak usah cuti bersama karena kalau dihitung-hitung terlalu banyak libur cuti bersama di tahun 2025, ini enggak produktif. Lagian demen banget cuti bersama,” kata Rahmat.
Rahmat yang bekerja dengan sistem upah harian menilai, libur tambahan justru merugikan secara finansial.
“Enggak perlulah cuti bersama karena sulit bagi kami yang hanya mendapatkan penghasilan harian. Sebaiknya jangan terlalu banyak libur, kantong kempes ini,” kata dia.
Berbeda dari yang lain, Zahra (25), karyawan swasta di Jakarta Pusat, justru menyambut baik cuti bersama tersebut.
“Habis lomba (memperingati HUT RI) biasanya capek ya, nah cuti bersama ini bisa menjadi waktu tambahan untuk beristirahat. Tentunya ini juga berdampak positif untuk kesehatan,” kata Zahra.
Namun, Zahra juga memahami tidak semua sektor usaha dapat menerapkan cuti bersama.
“Jadi, saya kira fleksibilitas dari masing-masing perusahaan tetap diperlukan,” lanjut Zahra.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan cuti bersama 18 Agustus 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan ini merevisi SKB sebelumnya (SKB No. 1017/2024, Nomor 2/2024, dan Nomor 2/2024) tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
Di sektor swasta, libur tersebut bersifat fakultatif sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016. Pemberlakuan cuti bersama sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan dan tidak memengaruhi hak cuti tahunan karyawan maupun pembayaran upah.
Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menyebut, cuti bersama ini bertujuan memberi waktu lebih panjang bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan.
“Penambahan hari libur ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Imam dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan, meskipun cuti bersama ditetapkan, pelayanan publik yang esensial tetap harus berjalan optimal.
“Instansi pemerintah dapat mengatur penugasan pegawai secara proporsional sesuai karakteristik layanan masing-masing. Kita ingin masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan, tanpa mengurangi kelancaran layanan publik yang menjadi kebutuhan bersama,” tutur Rini, Jumat (8/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 06:51
Zulhas Bicara Kemiskinan Jadi Musuh Indonesia, Bantuan Beras Segera Disalurkan

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan kebodohan. Zulhas juga bicara program pemerintah untuk mengentaskan masalah itu.

Hal itu dikatakan Zulhas dalam sambutannya di acara zikir kebangsaan yang digelar di Istiqlal, Minggu (10/8). Zulhas lebih dulu menjelaskan soal Presiden RI Prabowo Subianto yang terus menekankan pentingnya persatuan Indonesia.

“Persatuan kata bapak presiden penting sekali untuk menghadapi dunia seperti ini. Kita dijajah lama karena kita tak bersatu, kita berhasil dipecah belah,” kata Zulhas di lokasi, Minggu (10/8/2025).

Zulhas kemudian menyinggung soal kemiskinan yang menjadi musuh Indonesia. Dia mengatakan Presiden Prabowo sudah meneken bantuan untuk rakyat miskin Indonesia.

“Musuh kita saudara-saudara, kemiskinan. Bapak presiden baru saja meneken memberikan bantuan beras untuk 18,3 juta miskin, itu miskin. Yang hampir miskin lebih banyak lagi. Itu saudara-saudara musuh kita, bukan sesama kita, bukan sesama saudara,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan program Danantara hingga Koperasi Desa untuk mengatasi masalah tersebut.Selain itu, kata Zulhas, pemerintah juga membangun sekolah rakyat untuk mengatasi masalah lain bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berpesan agar masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan.Dia juga berbicara peradaban baru Indonesia dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil.

“Mungkin mereka sudah menganggap bahwa sudah waktunya Indonesia tampil untuk melahirkan sebuah peradaban Indonesia baru di tempat yang sangat stabil ekonominya, stabil politiknya dan juga sangat damai penduduknya,” imbuhnya.

Acara ini sendiri digelar oleh Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA). Acara digelar untuk memperingati HUT RI ke-80.

Dalam acara ini dilakukan pembacaan ikrar bela negara dan zikir kebangsaan yang dipimpin langsung oleh para masyayikh, mursyidthariqah hingga tokoh antar agama. Hadir pula Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.

(ial/wnv)

11/08/2025 00:59
Menag Respons Laporan Dugaan Korupsi Pemotongan Porsi Makanan Haji ke KPK

Jakarta –

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penyelewengan penggunaan dana haji pada 2025 ke KPK. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan tanggapan terkait laporan ICW Tersebut.

“Sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi,” kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Nasaruddin tak menjelaskan lebih jauh terkait siapa yang telah diklarifikasi. Ketika ditanyai lebih lanjut, Nasaruddin mengatakan tidak ada masalah terkait laporan tersebut.

“Sudah sudah, nggak ada masalah,” ucapnya.

Diketahui ICW telah melaporkan dugaan penyelewengan penggunaan dana haji pada 2025 ke KPK. ICW menyebut ada dugaan pemotongan anggaran yang terjadi.

Pertama, katanya, terkait layanan masyair kepada jemaah haji. Kedua, terkait dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan.

“Terkait dengan adanya dugaan persoalan layanan masyair, berdasarkan hasil investigasi kami, adanya dugaan pemilihan penyedia dua perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, satu individu yang sama. Namanya sama, alamatnya sama,” kata dia.

ICW juga menyebut ada dugaan ketidaksesuaian konsumsi yang diberikan ke jemaah haji. Salah satunya, katanya, terkait pemberian kalori makanan yang tidak sesuai berdasarkan aturan permenkes.

Dia juga menyebut ada dugaan pungutan yang dilakukan salah satu terlapor pada setiap konsumsi yang diberikan. Pihak yang diduga melakukan pungutan disebut mendapat keuntungan Rp 50 miliar

Dia juga menyebut ada dugaan pengurangan spesifikasi makanan haji kepada jemaah. Berdasarkan perhitungan ICW, makanan yang diberikan spesifikasinya ada pengurangan sekitar 4 riyal.

ICW juga sempat menunjukkan gambar makanan yang disebutnya diterima oleh jemaah haji. Dia mengatakan telah melakukan perbandingan gramasi terkait porsi makanan itu.

“Yang mana jika dikalkulasi ke rupiah, maka potensi kerugian negara terhadap pengurangan spesifikasi konsumsi itu sekitar Rp 255 miliar,” sebutnya.

(ial/wnv)

10/08/2025 23:33
1 Dugaan Korupsi Haji 2025 Dilaporkan ke KPK, Menag Klaim Tak Ada Masalah Nasional

Dugaan Korupsi Haji 2025 Dilaporkan ke KPK, Menag Klaim Tak Ada Masalah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengeklaim tidak ada masalah dalam penyelenggaraan haji 2025 yang ditangani Kementerian Agama.
Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2025 ke KPK.
“Sudah, sudah, enggak ada masalah,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025) malam.
Nasaruddin mengaku sudah memberikan klarifikasi terkait masalah ini.
Akan tetapi, saat ditanya lebih jauh mengenai apa pembelaannya, Nasaruddin tidak menjawab dan langsung pergi.
“Sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi,” ujar dia.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (5/8/2025).
Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, pihaknya melaporkan dua dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji, yaitu pertama, pelayanan Masyair, dan kedua, pengurangan spesifikasi konsumsi bagi jemaah haji.
“Pertama adalah layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji dari Muzdalifah, dari Mina, dan Arofah. Kemudian, yang kedua berkaitan dengan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji,” kata Wana.
Wana mengatakan, berdasarkan hasil investigasi ICW, diduga terjadi monopoli pasar terhadap pemilihan penyedia layanan di mana dua perusahaan dimiliki satu individu.
Dia mengatakan, hal tersebut menjadi persoalan karena di dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa suatu pasar tidak boleh dimonopoli oleh satu individu.
“Berdasarkan hasil penghitungan kami, individu tersebut yang memiliki dua perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33 persen dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203.000 orang,” ujar dia.
Wana mengatakan, dalam pengadaan catering untuk jemaah haji, ICW menemukan tiga persoalan.
Pertama, makanan yang diberikan untuk jemaah haji tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 terkait dengan angka kecukupan energi.
Berdasarkan Permenkes tersebut, idealnya secara umum individu membutuhkan kalori sekitar 2.100.
“Tapi, berdasarkan hasil penghitungan kami, rata-rata makanan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui penyedia kepada jemaah haji itu berkisar 1.715 sampai 1.765. Artinya, konsumsi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi,” tutur dia.
Kedua, ICW menduga adanya pungutan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap konsumsi yang telah dialokasikan oleh pemerintah sebesar 40 Riyal.
Wana mengatakan, dari setiap makanan jemaah haji diduga terdapat pungutan sebesar 0,8 Riyal.
“Sehingga berdasarkan hasil penghitungan kami, ketika adanya pungutan, dugaan pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka terlapor yang kami laporkan kepada KPK itu mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50.000.000.000 (50 miliar),” kata dia.
Ketiga, ICW menemukan dugaan pengurangan spesifikasi makanan yang diterima oleh jemaah haji.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 23:01
Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Para menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat lain kompak mengenakan seragam loreng militer berwarna hijau ketika menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara mengatakan, seragam yang dikenakan para tokoh tersebut menandakan bahwa mereka ingin mempertaruhkan diri kepada rakyat Indonesia.
” Banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam, mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Minggu.
Prabowo lalu menyinggung sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia di mana perlu keterlibatan semua pihak untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
“Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta, kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia,” imbuhnya.
Adapun seragam loreng yang dikenakan para pejabat sama persis dengan tamu-tamu lain yang berasal dari TNI, meski para pejabat itu berstatus warga sipil.
Para pejabat tersebut, antara lain, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Mensos Saifullah Yusuf, Menko PMK Pratikno, dan masih banyak lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 16:22
Jamuan Makan Siang Wapres Gibran dan Dasco, Apa Makna Politik di Baliknya? – Page 3

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com dari Youtube Sekretariat Presiden, Wapres Gibran tiba terlebih dahulu pukul 08.53 WIB. Selang beberapa menit, Prabowo tiba di lokasi upacara pada pukul 08.55 WIB.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Prabowo dan Gibran kompak mengenakan baju safari bewarna cokelat muda.

Sementara itu, para pimpinan lembaga tinggi negara dan menteri Kabinet Merah Putih mengenakan baju loreng TNI. Tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan dengan menaiki mobil Maung bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri.

10/08/2025 13:30