Tag: Nasaruddin Umar

Menag Salurkan Bantuan Rp 300 Juta untuk Korban Banjir di Bali Nasional 21 September 2025

Menag Salurkan Bantuan Rp 300 Juta untuk Korban Banjir di Bali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan untuk Pura Taman Beji Pasar dan korban banjir di Bali sebesar Rp 300 juta.
Pada Sabtu (20/9/2025), Nasaruddin menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir dan meninjau tempat ibadah umat Hindu di Pura Taman Beji Pasar, Badung, dan memberikan bantuan dana tersebut.
“Pada kesempatan ini, kami juga membawa sedikit bantuan. Jangan dilihat jumlahnya. Kami juga turut berduka atas penderitaan yang dirasakan saudara-saudara kami di sini,” tutur Nasaruddin dalam keterangan pers, Minggu (21/9/2025).
Nasaruddin mengingatkan masyarakat di Bali untuk bersabar menerima ujian. Ia berharap perekonomian segera pulih kembali.
“Semoga segera dipulihkan terutama perekonomiannya. Banyak bersabar, terimalah ini sebagai ujian, di mana ada ujian, di situ akan ada kenaikan kelas,” ujarnya.
Nasaruddin lalu mendoakan warga yang meninggal dunia akibat banjir di Bali mendapat tempat layak di sisi Tuhan.
“Mari kita semua berdoa semoga yang gugur dalam musibah banjir mendapat tempat yang paling layak di sisi-Nya,” ucapnya.
Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut menyampaikan bahwa banjir di Bali juga membawa duka yang sama dirasakan seluruh masyarakat.
“Sesama warga bangsa Indonesia, kita seperti sebuah badan. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Bali, kami juga merasakan. Atas nama warga bangsa, atas nama Menteri Agama, kami turut merasakan hal yang sama,” tuturnya.
Sementara Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada 10 September 2025 berdampak juga bagi warga Pasar Badung.
“Ada dua titik yang terdampak banjir di Pasar Badung ini. Saat itu banjir di sini mencapai ketinggian 4-5 meter lebih,” kata I Kadek Agus Arya Wibawa.
Menurutnya wilayah Pasar Badung selama ini tidak pernah merasakan banjir seperti itu. Di jalan Gajah Mada itu saja ketinggian sampai sepinggang.
“Kami laporkan kepada Pak Menteri. Saat ini ada korban yang meninggal, dan ada juga Pura yang rusak, dan banyak juga rumah yang rusak parah. Terima kasih kami ucapkan, atas bantuan yang dibawa oleh Bapak Menteri Agama,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 11:15
Catat, Ini Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2026: Total Ada 25 Hari

Jakarta: Resmi, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Dalam SKB tersebut total ada 25 hari libur nasional dan cuti bersama, simak yuk jadwalnya.

Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk 2026. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” kata Menteri Koordinator PMK Pratikno dikutip dari laman Menpan RB, Sabtu, 20 September 2025.

Adapun penetapan cuti bersama sebanyak delapan hari tersebut diputuskan melalui koordinasi lintas kementerian. “Cuti bersama tahun 2026 ditempatkan berdampingan dengan hari besar keagamaan dan nasional,” tambahnya.

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN). “Namun, sesuai ketentuan dalam PP 11/2017, penetapannya akan dituangkan dalam Keppres. Keppres inilah yang nantinya menjadi dasar resmi penetapan tanggal cuti bersama khusus ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa libur nasional tahun 2026 telah mencakup hari-hari besar keagamaan dari berbagai agama di Indonesia, sebagai wujud penghormatan negara terhadap keragaman umat beragama.

Rincian Libur Nasional 2026

Libur nasional 2026 mencakup hari besar keagamaan, peringatan nasional, hingga momen penting kenegaraan. Beberapa di antaranya adalah:

1 Januari: Tahun Baru Masehi
16 Januari: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
17 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
19 Maret: Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
21–22 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
3 April: Wafat Yesus Kristus
5 April: Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
1 Mei: Hari Buruh Internasional
14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
27 Mei: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah
31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE
1 Juni: Hari Lahir Pancasila
16 Juni: Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
17 Agustus: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember: Hari Raya Natal (kelahiran Yesus Kristus)
Jadwal Cuti Bersama 2026

Selain libur nasional, pemerintah juga menetapkan delapan hari cuti bersama yang ditempatkan berdekatan dengan hari libur keagamaan untuk memberi waktu istirahat lebih panjang bagi masyarakat.

Daftar cuti bersama 2026 adalah sebagai berikut:

16 Februari: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
18 Maret: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
20, 23, 24 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H
15 Mei: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
28 Mei: Cuti Bersama Idul Adha 1447 H
24 Desember: Cuti Bersama Natal

(Sheva Asyraful Fali)

Jakarta: Resmi, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Dalam SKB tersebut total ada 25 hari libur nasional dan cuti bersama, simak yuk jadwalnya.

Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk 2026. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” kata Menteri Koordinator PMK Pratikno dikutip dari laman Menpan RB, Sabtu, 20 September 2025.

Adapun penetapan cuti bersama sebanyak delapan hari tersebut diputuskan melalui koordinasi lintas kementerian. “Cuti bersama tahun 2026 ditempatkan berdampingan dengan hari besar keagamaan dan nasional,” tambahnya.

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN). “Namun, sesuai ketentuan dalam PP 11/2017, penetapannya akan dituangkan dalam Keppres. Keppres inilah yang nantinya menjadi dasar resmi penetapan tanggal cuti bersama khusus ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa libur nasional tahun 2026 telah mencakup hari-hari besar keagamaan dari berbagai agama di Indonesia, sebagai wujud penghormatan negara terhadap keragaman umat beragama.

Rincian Libur Nasional 2026

Libur nasional 2026 mencakup hari besar keagamaan, peringatan nasional, hingga momen penting kenegaraan. Beberapa di antaranya adalah:

1 Januari: Tahun Baru Masehi
16 Januari: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
17 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
19 Maret: Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
21–22 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah
3 April: Wafat Yesus Kristus
5 April: Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
1 Mei: Hari Buruh Internasional
14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
27 Mei: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah
31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE
1 Juni: Hari Lahir Pancasila
16 Juni: Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
17 Agustus: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember: Hari Raya Natal (kelahiran Yesus Kristus)
Jadwal Cuti Bersama 2026

Selain libur nasional, pemerintah juga menetapkan delapan hari cuti bersama yang ditempatkan berdekatan dengan hari libur keagamaan untuk memberi waktu istirahat lebih panjang bagi masyarakat.

Daftar cuti bersama 2026 adalah sebagai berikut:

16 Februari: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
18 Maret: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
20, 23, 24 Maret: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H
15 Mei: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
28 Mei: Cuti Bersama Idul Adha 1447 H
24 Desember: Cuti Bersama Natal

(Sheva Asyraful Fali)

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

20/09/2025 18:59
Momen Menag Nasaruddin Umar Doakan Korban Banjir Bali, Ajak Umat Wujudkan Empati Denpasar 20 September 2025

Momen Menag Nasaruddin Umar Doakan Korban Banjir Bali, Ajak Umat Wujudkan Empati
Tim Redaksi
BULELENG, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan empati mendalam bagi korban banjir yang melanda Bali.
Hal itu ia sampaikan saat peresmian perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan, Sabtu (20/9/2025) di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
Sebelum menyampaikan sambutannya, Menag mengajak hadirin dan undangan untuk mendoakan korban yang meninggal dunia dalam bencana banjir Bali.
“Sebelum saya melanjutkan, pertama-tama izinkan saya selaku pribadi maupun Menteri Agama menghaturkan doa kepada saudara-saudara kita yang lebih dicintai Tuhan Yang Maha Esa, yang dipanggil kemarin dalam peristiwa banjir,” ucapnya.
Menag berharap para korban yang meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Ia juga mengajak untuk menunjukkan empati pada keluarga korban bencana alam itu.
Selain doa, Menag juga menekankan pentingnya wujud nyata kepedulian kepada keluarga korban banjir.
“Dan kita semua yang hadir mari kita mewujudkan rasa empati kita dalam bentuk memberikan kontribusi terhadap mereka, keluarga para korban. Doa yang kita panjatkan untuk kelanjutan kesejahteraan kehidupan mereka,” imbuhnya.
Menag berharap agar Pulau Bali senantiasa terlindungi dari berbagai bencana.
“Kita berharap nanti insya Allah mudah-mudahan Bali terlindungi dari berbagai macam musibah dan bala,” kata dia.
Adapun bencana banjir yang melanda Bali mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan empat korban hilang yang masih belum ditemukan.
Bencana tersebut terjadi pada 9 dan 10 September 2025.
Selain menimbulkan korban jiwa, banjir tersebut juga merusak infrastruktur, menutup akses jalan, hingga dampak psikologis.
BPBD Provinsi Bali memperkirakan dampak kerugian materiil akibat bencana itu mencapai sekitar Rp 28 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 16:45
Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Sebanyak 25 Hari, Menteri PANRB: Cuti Bersama Bagi ASN Nasional 20 September 2025

Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Sebanyak 25 Hari, Menteri PANRB: Cuti Bersama Bagi ASN
Penulis
KOMPAS.com
– Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga/daerah (K/L/D), dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun program kerja maupun agenda tahunan. Totalnya ada 25 hari.
Dengan adanya kepastian jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, diharapkan pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga agenda pribadi masyarakat dapat diatur lebih efisien.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” ujar Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam siaran persnya, Sabtu (20/9/2025).
Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, sesuai ketentuan dalam PP 11/2017, penetapannya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).
“Keppres inilah yang nantinya menjadi dasar resmi penetapan tanggal cuti bersama khusus ASN,” ujarjelasnya.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa libur nasional tahun 2026 telah mencakup hari-hari besar keagamaan dari berbagai agama di Indonesia. Hal ini sebagai wujud penghormatan negara terhadap keragaman umat beragama.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga menegaskan bahwa penetapan cuti bersama telah melalui kajian teknis lintas kementerian, sehingga keputusan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam menyusun rencana kerjanya.
Adapun SKB Nomor 5 Tahun 2025 tentang penetapan Hari Lubur Nasional dan cuti bersama dapat diakses pada
tautan ini
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 09:10
2 Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Nasional

Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah resmi menetapkan hari libur nasional atau hari libur tanggal merah dan cuti bersama 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani tiga menteri atau SKB 3 Menteri pada Jumat (19/9/2025).
“Telah ditandatangani surat keputusan bersama mengenai hari libur dan cuti bersama tahun 2026,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan Pratikno, Jumat.
“Total hari libur nasional 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari,” imbuh dia.
SKB 3 menteri ini diteken oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan Menteri Ketetnagakerjaan Yassierli
Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah:
1. Kamis, 1 Januari 2026: Tahun Baru 2026 Masehi

2. Jumat, 16 Januari 2026: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

3. Selasa, 17 Februari 2026: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

4. Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi

5. Sabtu, 21 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah

6. Minggu, 22 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah

7. Jumat, 3 April 2026: Wafat Yesus Kristus

8. Minggu, 5 April 2026: Hari Kebangkitan esus Kristus (Paskah)

9. Jumat, 1 Mei 2026: Hari Buruh Internasional

10. Kamis, 14 Mei 2026: Kenaikan Yesus Kristus

11. Rabu, 27 Mei 2026: Idul Adha 1447 Hijriah

12. Minggu, 31 Mei 2026: Hari Raya Waisak 2570 BE

13. Senin, 1 Juni 2026: Hari Lahir Pancasila

14. Selasa, 16 Juni 2026: 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

15. Senin, 17 Agustus 2026: Proklamasi Kemerdekaan

16. Selasa, 25 Agustus 2026: Maulid Nabi Muhammad SAW

17. Jumat, 25 Desember 2026: Kelahiran Yesus Kristus (Hari Natal)
1. Senin, 16 Februari 2026: cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

2. Rabu, 18 Maret 2026: cuti bersama Hari Suci Nyepi

3. Jumat, 20 Maret 2026: cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

4. Senin, 23 Maret 2026: cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

5. Selasa, 24 Maret 2026: cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

6. Jumat, 15 Mei 2026: cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus

7. Kamis, 28 Mei 2026: cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah

8. Kamis,24 Desember 2026: cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus (Hari Natal)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/09/2025 15:17
Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa.

Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

Gerindra (Total ada 13)

1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

Golkar (Total ada 11)

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

Demokrat (Total ada 6)

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

PAN (Total ada 7)

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

4. Menteri Desa: Yandri Susanto

5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

PKB (Total ada 3)

1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

PBB (Total ada 2)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

PSI (Total ada 3)

1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

Gelora ( Total ada 2)

1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

PRIMA (Total ada 1)

1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

Nonnparpol: (Total ada 56)

1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

13. Menteri HAM: Natalius Pigai

14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

41. MenPANRB: Rini Widyantini

42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

18/09/2025 15:58
Desakan-desakan dan Dukungan DPR terhadap Reformasi Polri Nasional 15 September 2025

Desakan-desakan dan Dukungan DPR terhadap Reformasi Polri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Peristiwa demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 yang diwarnai kekerasan menjadi momentum munculnya desakan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Mobil lapis baja Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga menyulut amarah publik.
Sejak saat itu, gelombang tuntutan perubahan terus mengalir. Dari organisasi mahasiswa, ormas Islam, tokoh lintas agama, masyarakat sipil, hingga parlemen, suara yang menggaung sama: Polri harus direformasi agar kembali memperoleh kepercayaan rakyat.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Handy Muharam menyuarakan hal itu usai bertemu Menteri Sekretaris Negara bersama lebih dari 30 organisasi mahasiswa di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
“Kami menyampaikan agar pemerintah segera melakukan reformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil,” kata Handy, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (5/9/2025).
Seruan serupa datang dari Muhammadiyah. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai peristiwa di Senayan menegaskan bahwa reformasi Polri pasca-Orde Baru gagal.
“Tragedi ini menegaskan bahwa reformasi Polri pasca Orde Baru telah gagal. Presiden harus segera memerintahkan investigasi independen terhadap seluruh pelanggaran,” tegas pernyataan pers yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Sabtu (30/8/2025).
Busyro juga meminta adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri.
“Mekanisme etik internal Propam tidak cukup dan hanya akan menutupi akuntabilitas. Pelibatan penyelidikan independen seperti Komnas HAM dan juga representasi masyarakat sipil perlu dilakukan,” katanya.
Gelombang tuntutan semakin besar ketika tokoh-tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Bagi mereka, Polri harus direformasi menyeluruh—dari struktur organisasi, budaya kerja, hingga perilaku anggotanya. Aspirasi utama yang dibawa adalah pembentukan tim khusus atau komisi reformasi Polri.
Menteri Agama Nasaruddin Umar yang ikut hadir menyebut, aspirasi itu sejalan dengan gagasan Presiden.
“Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” ujarnya.
“Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” tambahnya.
Desakan reformasi Polri yang dibawa GNB ke Presiden Prabowo Subianto adalah tuntutan yang berisi pembenahan menyeluruh kepolisian, agar kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat tak terjadi lagi.
“Kami mengusulkan pembenahan utuh terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksesif yang dilakukan kepada rakyat,” kata salah satu tokoh dari GNB, Allisa Wahid, kepada Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai desakan itu tak berlebihan. Menurut mereka, praktik represif aparat memang sudah mendesak untuk dibenahi.
“Tindakan represif ini bagian kebudayaan atau tidak? Kalau itu masih dipandang sebagai budaya, harus kita bereskan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Sabtu (13/9/2025).
Anam menekankan perubahan mesti dimulai dari pendidikan.
“Salah satunya adalah bagaimana membentuk kepolisian yang jauh lebih
civilized
. Oleh karenanya, bisa dicek di level kurikulum pendidikan, pentingnya mempertebal soal isu-isu hak asasi manusia dalam pendidikan di level kepolisian,” ujarnya.
Senada, Komisioner Kompolnas Gufron menilai reformasi Polri harus disertai penguatan pengawasan.
“Kritik masyarakat menyoroti masih kuatnya budaya kekerasan, penanganan unjuk rasa yang kerap dianggap represif, layanan publik yang belum optimal, hingga perilaku sebagian anggota yang menyalahi kode etik profesi,” kata Gufron.
Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) Polri juga perlu diperbarui.
“Dalam pandangan masyarakat, implementasi kerap dianggap represif, perlu evaluasi, dan koreksi. Apakah problemnya di instrumen, kapasitas anggota, atau dalam penerapannya,” ujarnya.

Parlemen pun ikut menanggapi. Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang paling memahami kebutuhan reformasi kepolisian.
“Saya kira presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan, TNI-Polri adalah alat negara ya,” kata Rudi, Jumat (12/9/2025).
Rudi menekankan, semangat reformasi tidak boleh hanya berhenti di kepolisian. “Kalau reformasi, bukan hanya Polri, tapi semua lembaga tinggi negara, apakah itu legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif. Kalau reformasi, saya kira itu dalam rangka koreksi, perbaikan kinerja,” tuturnya.
Anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil, bahkan meminta Presiden turun langsung.
“Saran saya Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian,” katanya.
Menurut Nasir, upaya reformasi sejatinya sudah berjalan sejak era Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto hingga kini di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia mengakui masih ada perilaku aparat yang melenceng dari harapan publik.
“Bahwa masih ada perilaku yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, tentu bisa kita pahami,” kata Nasir.
Ia menambahkan, setiap lima tahun Polri menyusun rencana strategis yang harus diawasi pemerintah. “Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mendukung pembentukan komisi reformasi kepolisian yang diusulkan GNB.
“Kita mendukung rencana bapak presiden untuk melakukan reformasi institusi Kepolisian,” ujar Benny Kabur Harman seusai pertemuan bersama pihak Kejaksaan dan Kepolisian dan unsur lainnya di Mapolda Sulsel, Makassar, dilansir ANTARA, Jumat(12/9/2025).
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling mengerti untuk memperbaiki kondisi Polri.
“Saya kira presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan, TNI-Polri adalah alat negara ya,” kata Rudi saat dihubungi, Jumat (12/9/2025).
Di tengah derasnya desakan reformasi, isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mencuat. Namun, Istana memastikan kabar itu tidak benar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden Prabowo belum pernah mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR terkait pergantian Kapolri.
“Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” kata Prasetyo, Sabtu (13/9/2025).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Belum ada,” ujarnya.
Meski dibantah, isu tersebut telanjur berkembang pasca-demonstrasi besar pada 28 Agustus 2025. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas mobil lapis baja Brimob, membuat publik mempertanyakan kepemimpinan Polri dan menuntut perubahan nyata.
Dari pihak buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa organisasinya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, Gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.
Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.
Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan.
Namun, dia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri tersebut.
“Terlihat ada yang ingin menyerang institusi Kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/09/2025 08:09
GNB Tuntut Reformasi Polri ke Prabowo, Soroti Kekerasan Aparat Nasional 13 September 2025

GNB Tuntut Reformasi Polri ke Prabowo, Soroti Kekerasan Aparat
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tuntutan reformasi Polri yang dibawa Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Presiden Prabowo Subianto adalah tuntutan yang berisi pembenahan menyeluruh kepolisian, agar kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat tak terjadi lagi.
“Kami mengusulkan pembenahan utuh terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksesif yang dilakukan kepada rakyat,” kata salah satu tokoh dari GNB, Allisa Wahid, kepada
Kompas.com
, Sabtu (13/9/2025).
Dia menyebut Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta pada 28 Agustus 2025 malam.
Peristiwa yang menimpa Affan adalah salah satu contoh yang membuat reformasi Polri perlu segera dilakukan agar tidak ada lagi kekerasan serupa.
“Yang terpenting adalah reformasi paradigma, terkait dengan peran fungsi Polri dalam hidup bangsa dan negara. Banyaknya kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian, ada tagar 1 hari 1 oknum di media sosial, dan lain-lain, menandakan kondisinya bukan kasuistik, tapi paradigmatik,” tutur Alissa.
Putri sulung dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menilai akar masalah dari kekerasan oleh aparat kepolisian ada pada level paradigma atau kerangka berpikir yang mendasar.
“Selama paradigma tidak berubah, pasti akan terulang, bahkan makin parah,” kata Alissa.
Aspek selanjutnya yang perlu direformasi adalah pembenahan bangunan institusi tersebut.
“Lalu reformasi struktural, tentunya disesuaikan dengan paradigma baru,” ujarnya.
Alissa juga menjelaskan perihal perlunya reformasi Polri agar tidak terjadi perilaku koruptif.
“Juga kebijakan, terutama untuk menegakkan disiplin dan pencegahan korupsi dan kolusi di tubuh Polri,” kata Alissa.

Pembentukan komisi reformasi tersebut adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk GNB yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Perihal pembentukan komisi reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025) malam.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.
“Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” kata Nasaruddin. “Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” ujar Menag lagi.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/09/2025 07:16
Prabowo Setuju Reformasi Besar-besar Termasuk Kepolisian Usai Bertemu Tokoh Agama

L

OlehLiputanenamDiperbaharui 12 Sep 2025, 16:00 WIB

Diterbitkan 12 Sep 2025, 15:58 WIB

Presiden Prabowo berdialog bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri para tokoh lintas agama. Salah satu poin yang disampaikan dari dialog tersebut adalah permintaan untuk mengevaluasi institusi Polri pasca-serangkaian peristiwa demonstrasi pada akhir Agustus kemarin. Mengamini hal itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan usulan dari GNB bak gayung bersambut. Dia memastikan harapan yang disuarakan GNB sebagai representasi masyarakat sipil akan ditindaklanjuti Presiden Prabowo.

13/09/2025 01:56
Siapa Tokoh-tokoh dalam GNB yang Usulkan Tim Reformasi Polri ke Prabowo? Nasional 12 September 2025

Siapa Tokoh-tokoh dalam GNB yang Usulkan Tim Reformasi Polri ke Prabowo?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto agar Prabowo membentuk tim reformasi polri. Siapa anggota GNB?
Dilansir
ANTARA
, Jumat (12/9/2025), GNB berisi banyak tokoh sebagai anggotanya.
GNB yang diterima Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025), yakni Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang merupakan istri Presiden ke-4 RI; tokoh agama sekaligus filsuf cum teolog, Romo Franz Magnis-Suseno SJ; agamawan Profesor M Quraish Shihab, dan tokoh Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri.
Ada pula Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo; Omi Komariah Nurcholish Madjid; Profesor Doktor Amin Abdullah; Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid; hingga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Turut pula, filsuf sekaligus astronom Karlina Rohima Supelli; Ketua Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty; Mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom; Romo A Setyo Wibowo SJ; Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas; Eri Seda; Laode Moh Syarif; Makarim Wibisono; Komaruddin Hidayat; dan budayawan Slamet Rahardjo.
Pembentukan komisi reformasi tersebut adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Perihal pembentukan komisi reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025) malam.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari
ANTARA
.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.
“Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” kata Nasaruddin. “Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” ujar Menag lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 22:03

Tag: Nasaruddin Umar

Rincian Libur Nasional 2026

Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):