Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Menag Nasaruddin: Presiden Prabowo Minta Saya Tetap Menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal

    Menag Nasaruddin: Presiden Prabowo Minta Saya Tetap Menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya tetap menjadi imam besar Masjid Istiqlal.

    “Presiden minta saya masih tetap menjadi imam besar,” ucapnya saat ditemui di Masjid Istiqlal seusai salat Jumat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat (1/11/2024).

    Nasaruddin menjelaskan, alasan Prabowo memintanya tetap menjabat imam besar Masjid Istiqlal karena ada agenda internasional. Salah satunya, menindaklanjuti Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Nasaruddin dan Paus Fransiskus pada September lalu.

    “Agenda internasionalnya ya, terutama juga nanti menindaklanjuti Deklarasi Istiqlal bersama dengan Paus,” ujarnya.

    Nasaruddin menambahkan, Deklarasi Istiqlal menjadi perhatian dunia karena di dalamnya juga menyinggung pelestarian lingkungan atau menyelamatkan alam dan juga agama.

    “Jadi Istiqlal menjadi isu internasional dengan deklarasinya itu, bagaimana menggunakan bahasa agama untuk melestarikan dan menyelamatkan alam,” jelasnya.

    Sebelumnya, dalam Deklarasi Istiqlal, terdapat dua hal utama yang disoroti oleh para tokoh lintas agama, yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Mereka menilai kedua hal tersebut sebagai krisis serius yang dihadapi umat manusia dalam beberapa dekade terakhir.

    Fenomena dehumanisasi dilihat dengan meluasnya kekerasan dan konflik yang sering kali membawa jumlah korban yang mengkhawatirkan. Bahkan, menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, terutama perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.

    Kedua, eksploitasi manusia terhadap lingkungan yang telah berkontribusi atas perubahan iklim yang menimbulkan berbagai konsekuensi destruktif, seperti bencana alam, pemanasan global, dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi.

  • Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres Nasional 1 November 2024

    Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres Nasional 1 November 2024

    Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak  Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka jalan-jalan mengelilingi Kompleks
    Masjid Istiqlal
    , Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
    Adapun keduanya mendatangi Masjid Istiqlal untuk melangsungkan Salat Jumat.
    “Nah, Pak Wapres tadi kita ajak jalan-jalan di Istiqlal ya, kan di Istiqlal ini kan juga ada ruangan VVIP ya, ada ruangan Presiden, ada ruangan Wapres,” kata Nasaruddin Umar ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta usai Salat Jumat.
    Nasaruddin Umar menerangkan bahwa Kompleks Masjid Istiqlal memiliki banyak ruangan dan fasilitas.
    Tak hanya ruang Presiden dan Wapres, Masjid Istiqlal juga memiliki fasilitas pusat alat kebugaran atau gym center.
    “Dan di dalam Istiqlal ini juga banyak sekali fasilitas ya, dari dalamnya ya, mungkin tidak ada di Masjid lain, misalnya gym center ya, gym center itu pusat olahraga kebugaran,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal ini.
    Kemudian, Nasaruddin Umar juga menunjukkan Gibran perpustakaan Masjid Istiqlal yang lengkap dengan buku-buku mancanegara.
    Selain itu, Gibran juga dijelaskan mengenai pendidikan kader ulama yang dimiliki Masjid Istiqlal.
    “Nah, kemudian juga di sini ada pendidikan kader ulama, yang sekarang ini juga sedang lagi viral, karena kita mempersiapkan pendidikan kader ulama, termasuk pendidikan kader ulama perempuan satu-satunya di dunia ini, dan belum ada di tempat lain,” ungkapnya.
    “Dan ini menjadi trend bahwa pendidikan Istiqlal di sini 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Al-Azhar, Mesir,” tambah dia.
    Sebagai informasi, Gibran dan Nasaruddin Umar melakukan aktivitas bersama pada Jumat siang.
    Keduanya sudah bersama sejak berada di Kantor Kemenag, sekitar pukul 11.25 WIB.
    Pukul 11.45 WIB, keduanya datang bersama ke Masjid Istiqlal untuk melangsungkan Salat Jumat bersama dengan ribuan jemaah lainnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Ini Kunker ke Solo, Wapres Gibran Ibadah Salat Jumat Bersama Menag di Masjid Istiqlal

    Hari Ini Kunker ke Solo, Wapres Gibran Ibadah Salat Jumat Bersama Menag di Masjid Istiqlal

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar melaksanakan ibadah salat Jumat bersama di Masjid Istiqlal. 

    Menurut pantauan Beritasatu.com Gibran bersama Nassadurin tiba pada pukul 11:50 WIB di Istiqlal, pada Jumat (1/11/2024)

    Gibran dan Nassarudin kompak menggunakan kemeja putih dengan menggunakan peci hitam. Sebelumnya, Gibran mengunjungi kantor Kementerian Agama (Kemenag). Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Ia berserta jajaran pejabat di Kemenag telah menanti kedatangan dari Wapres Gibran di depan lobi utama kantor Kemenag, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 11.28 WIB, mobil Innova Zenix dari Wapres Gibran tiba di depan kantor Kemenag. 

    Selanjutnya, Gibran akan melanjutkan kunjungan kerja (kunker) ke Solo, Jawa Tengah. pada pukul 16.00 WIB dan akan berangkat dai Bandara Halim Perdanakusuma.

  • Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Tak Lagi Kelola Haji Umrah Bakal Bikin Kemenag Lebih ‘Lincah’?

    Bisnis.com, JAKARTA – Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

    Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

    “Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

    Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

    “Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

  • Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengharapkan perampingan struktur organisasi di Kementerian Agama (Kemenag) dapat meningkatkan profesionalitas kinerja jajaran kementerian. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

    “Kementerian Agama RI itu mengalami perampingan. Mudah-mudahan perampingan itu akan memberikan kontribusi terwujudnya Kementerian Agama yang lebih profesional,” ujar Nasaruddin.

    Ia menyebutkan bahwa profesionalitas yang ditingkatkan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih besar dan kuat. Nasaruddin menjelaskan, struktur organisasi Kemenag sebelumnya dianggap “gemuk” dan perlahan-lahan mulai dirampingkan oleh pemerintah.

    Beberapa langkah perampingan yang telah dilakukan antara lain memindahkan Peradilan Agama dari Kemenag ke Mahkamah Agung, mengalihkan satuan kerja penelitian dan pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta menyerahkan kewenangan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

    “Dulu juga wakaf all in di Kemenag, sekarang sudah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia,” tambah Nasaruddin yang dikutip dari Antara.

    Selain itu, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga dibentuk Badan Haji dan Umrah sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kemenag, dengan tujuan meningkatkan fokus penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci.

     

  • 4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    tak bersikap sama seperti menteri agama sebelumnya, Yaqut Chilil Qoumas soal pembagian
    kuota haji
    tambahan.
    Ia mengungkapkan, Yaqut tak menghormati keputusan rapat bersama anggota Komisi VIII DPR RI tentang kuota haji tambahan yang sudah disepakati mestinya hanya untuk kuota program haji reguler.
    Namun, Kementerian Agama (Kemenag) saat itu akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk juga mengalihkan kuota tambahan itu untuk program haji khusus.
    “Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota jangan sampai terulang lagi. Kemarin, kenapa kami harus melakukan pansus dan angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra,” ujar Abdul dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
    Ia menyampaikan, saat itu para anggota dewan bisa saja bertindak lebih jauh pada sikap Kemenag yang sewenang-wenang.
    Namun, Abdul menyampaikan, langkah itu tak diambil karena masih mempertimbangkan Presiden ke 7 RI Joko Widodo.
    “Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini, Komisi VIII ini, anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah kita mau ramaikan sekalian,” tuturnya.
    “Sudah dari mulai (Yaqut) jadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji kami juga tidak dianggap,” ujar dia. 
    DPR RI sempat membuat pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ibadah haji 2024.
    Mulanya, pembentukan pansus itu dipicu kebijakan Kemenag yang membagi rata kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk haji reguler dan haji khusus atau furoda.
    Hal itu dianggap para anggota dewan menyalahi aturan dan kesepakatan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
    Namun, sampai masa kerja DPR RI periode 2019-2024 berakhir, Yaqut tidak pernah memenuhi undangan pansus haji untuk dimintai keterangan.
    Saat ini, posisi Yaqut sudah digantikan oleh Nasaruddin Umar yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menag.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur bangga sembilan putera puteri terbaik Sulsel masuk kabinet

    Pj Gubernur bangga sembilan putera puteri terbaik Sulsel masuk kabinet

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dia bangga dan bahagia karena sembilan putera-puteri terbaik Sulsel masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Sembilan orang itu terdiri dari enam orang dipilih sebagai menteri, dan tiga lainnya ditunjuk sebagai wakil menteri.

    “Saya dan tentu saja seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bangga dan bahagia, sembilan Putera Puteri terbaik kami masuk di jajaran Kabinet Merah Putih,” ucap Zudan di Makassar, Selasa,

    Adapun enam orang asal Sulsel yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.

    Sementara pada jajaran Wakil Menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Prof Zudan juga mengucapkan selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih.

    Ia mengaku akan mendukung program-program nasional yang masuk ke Sulsel.

    “Selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja, dan kami siap mendukung program nasional yang masuk ke Sulawesi Selatan,” kata Pj Gubernur Sulsel.
     

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo tunjuk Viva Yoga Mauladi jadi Wakil Menteri Transmigrasi

    Prabowo tunjuk Viva Yoga Mauladi jadi Wakil Menteri Transmigrasi

    Jakarta (ANTARA) – Viva Yoga Mauladi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, di Jakarta, Minggu malam.

    Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dipisah menjadi dua, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi. Adapun Viva akan menemani M. Iftitah S. Suryanegara yang ditunjuk jadi Menteri Transmigrasi.

    Viva adalah Wakil Ketua Umum PAN untuk periode 2020-2025, dengan latar belakang pendidikan kedokteran hewan di Universitas Udayana, Bali, yang diambil melalui program minat dan kemampuan. Viva melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR untuk periode 2014-2019. Karier politiknya dimulai dari bergabungnya Viva bersama Partai Amanat Nasional (PAN), di mana dia berhasil masuk dalam jajaran pengurus DPP PAN sebagai ketua departemen perencanaan monitoring dan pengendalian pemenangan pemilu sejak tahun 2000 – 2005.

    Setelah pernah gagal dalam pencalonan diri sebagai wakil rakyat pada 2004, dia diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) di Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN untuk periode 2005 hingga 2010.

    Adapun dalam pemilu 2009, ia mencalonkan kembali dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur Hingga 2014.

    Saat menjelang pemilu 2014, Viva Yoga diberikan kepercayaan untuk memimpin Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN sebagai ketua dari tahun 2010 hingga 2015. Kemudian, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

    Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo
    Baca juga: Nasaruddin Umar jabat Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas

    Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Penunjukan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para menteri dan wakil menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    “Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN,” kata Presiden Prabowo.

    Wihaji merupakan Mantan Bupati Batang, Jawa Tengah periode 2017-2022. Kariernya dimulai ketika terpilih sebagai staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah IV.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    Selanjutnya, pada tahun 2014, Wihaji mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

    Namun, ia gagal untuk lolos dalam pemilihan tersebut. Meskipun demikian, Wihaji tetap aktif dalam politik dan terus mengembangkan kariernya di Partai Golkar.

    Kinerja Wihaji selama menjabat sebagai Bupati Batang layak mendapat apresiasi, khususnya dalam sektor perekonomian.

    Melalui program pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), ia berhasil menarik investasi dari dua perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss.

    Wihaji menyatakan bahwa dengan populasi yang sangat besar, diperlukan upaya untuk menciptakan generasi emas yang dimulai dari hulu hingga hilir.

    Baca juga: Nasaruddin Umar jabat Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas
    Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024