Tag: Nasaruddin Umar

  • Sayangkan Sikap Gus Miftah Hina Pedagang, Istana Tegaskan Presiden Prabowo Sangat Hormati Pedagang

    Sayangkan Sikap Gus Miftah Hina Pedagang, Istana Tegaskan Presiden Prabowo Sangat Hormati Pedagang

    GELORA.CO  –  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyayangkan sikap Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman yang menghina pedagang es teh.

    Diketahui hinaan tersebut diungkapkan Miftah kepada penjual es teh bernama Sunhaji yang sedang berjualan di tengah acara dakwahnya.

    Hasan mengungkap, sikap Miftah ini berbanding terbalik dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang selama ini sangat menghormati pedagang kaki lima.

    Tak hanya pedagang saja, Presiden Prabowo juga disebut sangat menghormati para petani, nelayan, dan semua orang yang bekerja keras keluar rumah untuk mencari rezeki.

    “Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan.”

    “Semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka.”

    “Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia,” kata Hasan dilansir Kompas.com, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut Hasan menuturkan, atas sikap Miftah tersebut, Presiden Prabowo telah memberikan tegurannya melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Karena bisa saja pedagang es teh tersebut terluka perasaannya akibat hinaan yang dilontarkan oleh Miftah.

    Kini Istana pun telah mendapat kabar bahwa Miftah telah mendatangi kediaman Bapak Sunhaji dan meminta maaf secara langsung.

    “Yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi.”

    “Utusan Khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sunhaji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung,” terang Hasan.

    Viral Gus Miftah Olok-olok Pedagang, Menteri Agama Sebut Pembelajaran Buat Utusan Khusus Presiden

    Video Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana atau Gus Miftah, yang tampak mengolok-olok pedagang es pada sebuah acara viral di media sosial.

    Aksi Gus Miftah ini mendapatkan sambutan negatif dari masyarakat dan sejumlah figur publik.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hal ini merupakan pembelajaran bagi Gus Miftah untuk mengontrol diri saat bersikap di publik.

    “Ya, saya kira itu, apapun ini juga pembelajaran buat Gus Miftah bahwa ketika menjadi pendapat figur publik seperti ini, harus ada controlling,” ujar Nasaruddin di LPQ Kemenag, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    “Iya, jadi saya kira ini menjadi lesson learning lah. Pembelajaran buat Gus Miftah. Semoga yang kita mau sendiri juga akan datang,” tambah Nasaruddin.

    Dirinya mengingatkan bahwa saat ini Gus Miftah merupakan pejabat publik.

    Menurut Nasaruddin, saat ini Gus Miftah merupakan sosok yang dimiliki masyarakat dan Pemerintah.

    “Karena kita sekarang ini kan bukan milik kita sendiri. Kita sudah milik masyarakat dan bahkan menjadi milik pemerintah. Dan ini mudah-mudahan menjadi, ya itu tadi lesson learning, pembelajaran,” katanya.

    Meski begitu, Nasaruddin mengatakan Gus Miftah dalam hidupnya memiliki banyak profesi yang beragam.

    Mulai dari sebagai sebagai penceramah, Utusan Khusus Presiden, pelawak hingga pimpinan pondok pesantren.

    Sehingga, menurut Nasaruddin, publik juga harus melihat Gus Miftah dalam kapasitas kegiatan yang tidak resmi.

    “Jadi jangan sampai nanti Pak, Pak Gus Miftah itu kita portrait dengan gaya portrait formal, tapi dia sedang dalam keadaan informal.”

    “Jadi seniman itu kan paling susah diukur. Nah, jangan lupa bahwa Gus Miftah itu adalah seorang seniman,” tambahnya.

    Nasaruddin mengaku tidak mengikuti secara rinci perkembangan masalah ini.

    Dirinya meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi hal ini.

    “Kalau memang itu ada unsur kesengajaan, tentu minta maaf. Tapi saya kok yakin Gus Miftah itu, itu tadi, multi talenta, multi kapasitas. Jadi jangan sampai nanti cara mengeditnya itu ketika dia sedang dalam keadaan sedang melawak. Dia tidak dalam keadaan sedang berada dalam forum formal,” pungkasnya.

    Ungkapan Gus Miftah Disorot

    Diketahui, Gus Miftah menjadi sorotan karena videonya yang melontarkan kata-kata kasar kepada pedagang es teh viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, dia diminta oleh penonton pada acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah, untuk memborong es teh seorang bapak yang berdagang saat kajiannya tersebut.

    Miftah yang sedang duduk di panggung menanyakan jumlah dagangan bapak penjual es teh tersebut dan kemudian mengucapkan kata kasar.

    “Oh kon mborong, es tehmu jik okeh po ra? (Oh disuruh borong, es teh mu masih banyak atau tidak?) masih? Yo kono didol g*bl*k (Ya sana dijual b*d*h),” ucap Gus Miftah kepada pedagang es teh dalam potongan video tersebut

  • Tanggapi Kasus Gus Miftah, Menag Nasaruddin Umar: Ini Jadi Pembelajaran

    Tanggapi Kasus Gus Miftah, Menag Nasaruddin Umar: Ini Jadi Pembelajaran

    loading…

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar meminta semua pihak menahan diri terkait polemik Gus Miftah. Foto/SINDOnews/sunu hastoro fahrurazi

    BOGOR – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memberi komentar terkait polemik kasus Gus Miftah. Nasaruddin Umar meminta semua pihak untuk menahan diri.

    “Jadi Gus Miftah itu kan banyak kapasitasnya, sebagai penceramah, utusan Presiden, pelawak, pimpinan pondok juga ada. Jadi jangan sampai Gus Miftah kita potret dengan gaya formal tapi dia dalam keadaan gaya informal,” ujar Menag usai meresmikan Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    Menag menambahkan, jangan dilupakan bahwa Gus Miftah itu seorang seniman. “Saya nggak mengikuti perkembangam seperti apa, tapi saya mohon semua pihak menahan diri dan perlu klarifikasi ke Gus Miftah. Kalau itu ada unsur kesengajaan maka perlu minta maaf,” imbaunya.

    “Ini juga pembelajaran bagi Gus Miftah, ketika jadi figur pejabat publik seperti ini harus ada kontroling,” sarannya.

    Menag menambahkan, sebagai figur pejabat publik maka bukan hanya milik diri sendiri, tetapi milik masyarakat bahkan milik pemerintah. “Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran,” tegasnya.

    (cip)

  • Kemenag Anggarkan Dana Rp897 Miliar untuk Insentif Guru Non-PNS – Page 3

    Kemenag Anggarkan Dana Rp897 Miliar untuk Insentif Guru Non-PNS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menganggarkan sejumlah anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional pada 2025. Kemenag misalnya menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non-PNS.

    Hal ini dipaparkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024). Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.

    “Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Selasa (3/12/2024).

    Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP, Rp1.462.005.600.000 untuk KIP, serta Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen non-PNS.

    Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).

    Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan.

    “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.

     

  • Menag Nasaruddin Umar Alokasikan Rp 897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS

    Menag Nasaruddin Umar Alokasikan Rp 897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non PNS pada tahun 2025.

    Hal ini dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

    Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.

    “Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP (Program Indonesia Pintar), Rp1.462.005.600.000 untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar), Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen Non PNS.

    Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).

    Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan. “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.

  • Menag Potong Separuh Anggaran Perjalanan Dinas, Anas Urbaningrum: Ayo Bisa!

    Menag Potong Separuh Anggaran Perjalanan Dinas, Anas Urbaningrum: Ayo Bisa!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

    Anas menilai kebijakan ini dapat menjadi contoh yang patut diterapkan secara luas.

    “Langkah ini bisa dijadikan model. Layak diterapkan pada Kementerian dan Lembaga yang lain,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/12/2024).

    Kata Anas, langkah efisiensi ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap penggunaan anggaran negara secara lebih efektif.

    “Lebih segera bisa berjalan ke segala penjuru jika ada arahan langsung Presiden,” tukasnya.

    Ia juga mendorong agar kebijakan serupa segera diterapkan secara masif di berbagai instansi pemerintah lainnya.

    “Ayo bisa!,” dorong Anas.

    Sebelumnya diketahui, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik terhadap kebiasaan perjalanan dinas yang dilakukan jajaran Kemenag.

    Ia menilai banyak perjalanan dinas, khususnya para kepala kantor wilayah, yang kurang produktif dan lebih sering digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan tugas mereka. 

    Nasaruddin menyoroti bahwa materi atau manfaat yang dibawa dari perjalanan dinas sering kali minim kontribusi untuk umat dan bangsa.

    “Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi yang bermanfaat enggak kelihatan,” ucapnya. 

    Nasaruddin juga mengutip hasil penelitian yang menyatakan bahwa efek positif dari perjalanan dinas, terutama yang dilakukan ke luar negeri, hanya mencapai 0,5 persen terhadap keberhasilan program. 

  • 7
                    
                        Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menag: 1 Hari Nongol, Sisanya Jalan-jalan
                        Nasional

    7 Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menag: 1 Hari Nongol, Sisanya Jalan-jalan Nasional

    Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menag: 1 Hari Nongol, Sisanya Jalan-jalan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    menyebut
    perjalanan dinas
    yang dilakukan para kepala kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) seharusnya bisa diganti dengan pertemuan melalui aplikasi Zoom.
    Sebab, menurut Nasaruddin, perjalanan dinas sering kali dilakukan hanya untuk berjalan-jalan atau mencari oleh-oleh.
    “Kemudian, para Kanwil, banyak itu undangan, juga hadir. Semuanya bisa kita selesaikan dengan Zoom, maka kita akan lakukan dengan Zoom,” kata Nasaruddin dalam acara Hari Anti Korupsi di Kementerian Agama RI, Senin (2/12/2024).
    “(
    Perjalanan dinas
    ) dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang, ke mana-mana. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya? Koper oleh-oleh, baju kaus, dan sebagainya. Tapi materi yang bermanfaat untuk umat, kepada bangsa, enggak kelihatan,” ujarnya lagi.
    Dalam kesempatan itu, Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menyinggung soal hasil sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa efek positif dari perjalanan dinas khususnya ke luar negeri hanya 0,5 persen dari sebuah program yang dijalankan.
    “Kami membaca data bapak ibu sekalian, efek positif perjalanan dinas itu di luar negeri ada sebuah penelitian, kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dijalankan, itu hasilnya 0,5 persen. Jadi perjalanan dinas itu hasilnya 0,5 persen,” katanya.
    Dia pun menyindir bahwa anggaran perjalanan dinas yang banyak tapi hasil dan kesimpulannya sama sekali tidak mencerminkan ada sesuatu yang sangat positif.
    Oleh karena itu, Nasaruddin mengatakan, Kemenag akan membatasi perjalanan dinas.
    “Jadi, untuk ke depan Kementerian Agama, kita akan membatasi perjalanan dinas. Jadi, ibu Menteri Keuangan, kita akan potong perjalanan dinas ini 50 persen,” ujar Nasaruddin.
    Lebih lanjut, Nasaruddin meminta agar jajaran Kemenag berpikir jujur dan obyektif, serta rasional dalam merencanakan perjalanan dinas.
    Terutama, terhadap jajaran Kemenag di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lembaga pengejawantahan dari program-program milik Kemenag.
    “Kitalah (yang) ikut mengemban tanggung jawab merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akan Batasi Perjalanan Dinas, Menag: Efek Positifnya Hanya 0,5 Persen

    Akan Batasi Perjalanan Dinas, Menag: Efek Positifnya Hanya 0,5 Persen

    Akan Batasi Perjalanan Dinas, Menag: Efek Positifnya Hanya 0,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mengatakan, efek positif dari
    perjalanan dinas
    khususnya ke luar negeri hanya 0,5 persen dari sebuah program yang dijalankan.
    Dia mengatakan, angka itu adalah sebuah penelitian yang ia baca dan disampaikan dalam Hari Antikoripsi Sedunia yang digelar Kementerian Agama RI, Senin (2/12/2024).
    “Kami membaca data bapak ibu sekalian, efek positif perjalanan dinas itu di luar negeri ada sebuah penelitian, kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dijalankan, itu hasilnya 0,5 persen. Jadi perjalanan dinas itu hasilnya 0,5 persen,” ujarnya.
    Nasaruddin mengatakan,
    anggaran perjalanan dinas
    yang banyak tapi hasil dan kesimpulannya sama sekali tidak mencerminkan ada yang sesuatu yang sangat positif.

    Bahkan, kata Nasaruddin, lebih efisien perjalanan dinas diganti dengan cara rapat zoom.
    “Jadi untuk ke depan kementerian agama, kita akan membatasi perjalanan dinas. Jadi ibu Menteri Keuangan, kita akan potong perjalanan dinas ini 50 persen,” imbuh Nasaruddin.
    Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengatakan, banyak lembaga dan kementerian jika melakukan perjalanan dinas akan membawa serta rombongan.
    Hal ini juga akan dikurangi agar anggaran perjalanan dinas tidak membengkak.
    “Kenapa harus melibatkan banyak kalau itu bisa diselesaikan dua atau tiga orang. Mohon maaf para rektor yang hadir di sini, saya hanya menjalankan perintah presiden, ini bukan inisiatif saya, tapi saya mendandani memang,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3 News: Mensos Gus Ipul Bakal Turun Tangan Temui Agus Salim, Buntut Kisruh Donasi – Page 3

    Top 3 News: Mensos Gus Ipul Bakal Turun Tangan Temui Agus Salim, Buntut Kisruh Donasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akan turun tangan menemui Agus Salim untuk mencari solusi atas kisruh donasi yang terjadi saat ini. Itulah top 3 news hari ini.

    Hal tersebut disampaikan usai Mensos menerima kunjungan YouTuber Denny Sumargo dan Pratiwi Noviyanthi di kantornya. Gus Ipul berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dengan mendalami masalah-masalah dan mengidentifikasi poin-poin penting untuk mencapai perdamaian antara pihak yang bertikai.

    Menurut Gus Ipul, kekisruhan yang terjadi adalah buah dari kesalahpahaman dan ketidakmengertian yang kemudian menimbulkan diskusi di ruang publik. Oleh karena itu, Mensos mengajak semua pihak yang terlibat agar duduk bersama dan mencarikan solusi terkait kisruh donasi ini.

    Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotan partai, yakni lantaran Effendi berkomunikasi intens dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagoskoro mengatakan, saat kader bertemu serta berkomunikasi, dan tentu harus dilandaskan oleh gagasan dan nilai partai. Seno kembali mengingatkan berbagai kritikan hingga dosa yang dialamatkan kepada Jokowi yang dinilai mengganggu demokrasi.

    Oleh karena itu, Seno menegaskan PDIP tidak bisa berkompromi atas langkah Effendi yang melakukan kongkalingkong dengan Jokowi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang memastikan para santri juga akan mendapatkan makan bergizi gratis.

    Dia mengatakan program Makan Bergizi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar saat meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu 30 November 2024. Nasaruddin Umar melihat langsung proses simulasi pemberian makan siang gratis bagi sekitar 200 santri.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 1 Desember 2024:

    Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyampaikan, pihaknya mulai menjalankan program virtual police atau polisi virtual sebagai salah satu target capaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di 100 hari pertama masa jabatannya.

  • Tinjau Simulasi Makan Siang Bergizi Gratis di Ponpes Polman, Menag: Kita Tidak Membeda-bedakan

    Tinjau Simulasi Makan Siang Bergizi Gratis di Ponpes Polman, Menag: Kita Tidak Membeda-bedakan

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memantau pelaksanaan simulasi makan siang bergizi gratis di pondok pesantren (ponpes) Nahdlatul Ummah Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu (30/11/2024).

    Para santri terlihat sangat antusias saat menyantap makan siang gratis yang berisi nasi, sayur, telur, tahu, tempe, dan ayam ditambah lagi dengan susu kemasan.

    Program makan siang bergizi gratis di ponpes merupakan  wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional.

    Menag mengatakan simulasi makan siang bergizi gratis di ponpes ini merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan memberikan akses makanan bergizi secara merata kepada semua kalangan.

    “Ini kita memberikan sebuah kejutan bahwa madrasah tidak beda dengan sekolah lain. Siswa madrasah sama-sama menikmati pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk makan siang gratis,” kata Nasaruddin kepada wartawan

    Pria kelahiran Ujung-Bone, Sulawesi Selatan itu mengungkapkan program makan siang bergizi gratis di ponpes adalah program pemerintah pusat yang dapat dirasakan semua sekolah tanpa memandang latar belakang .

    “Kita tidak akan membeda-bedakan sekolah negeri ataupun sekolah madrasah, semuanya kita sama ratakan, semuanya sama,” tegasnya.

    Seusai memantau pelaksanaan makan siang bergizi gratis di ponpes, Menag Nasaruddin melakukan penanaman pohon sukun di halaman Pondok Pesantren Nahdatul Ummah. Penghijauan ini dilakukan sesuai dengan deklarasi Istiqlal untuk lintas agama.

  • Waktu Mendesak, Komnas Haji Dorong Penetapan Biaya dan Kuota Haji 2025

    Waktu Mendesak, Komnas Haji Dorong Penetapan Biaya dan Kuota Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR segera menetapkan besaran biaya dan kuota haji 2025 atau 1446 Hijriah. Mengingat pelaksanaan ibadah haji 1446 H tinggal beberapa bulan lagi, penyelesaian ini sangat mendesak. Berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Kementerian Agama, penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci dijadwalkan pada 2 Mei 2025.

    “Apabila menghitung dari hari ini, hanya tinggal 5 bulan lagi, tetapi sampai sekarang Komisi VIII DPR belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jemaah,” kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangan resminya, Jumat (29/11/2024).

    Diketahui, pada Desember 2024 hingga Januari 2025, DPR akan memasuki masa reses. Belajar dari musim haji sebelumnya, Panja Haji telah bekerja intensif sejak awal November 2023, dan hasil pembahasan BPIH disampaikan kepada presiden pada akhir bulan yang sama.

    Persiapan haji yang mepet dinilai berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan haji. Selain itu, calon jemaah membutuhkan kepastian terkait biaya yang harus dilunasi serta jadwal keberangkatan.

    “Waktunya sudah mepet. Saya khawatir apabila persiapannya tidak maksimal, penyelenggaraan haji bisa terganggu. Bagi calon jemaah bisa banyak yang tidak mampu melunasi karena minim sosialisasi dan mendadak, sehingga akan banyak kuota haji yang tidak terserap,” kata Mustolih Siradj.

    Mustolih menambahkan, penyelenggaraan haji memerlukan persiapan matang karena melibatkan berbagai aspek teknis, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan di Arab Saudi, seperti pengurusan dokumen visa dan paspor, jadwal penerbangan, kesehatan, konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga pelaksanaan manasik. Semua hal ini memerlukan perhitungan biaya yang cermat, yang akan dimasukkan dalam komponen BPIH, termasuk biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang wajib dilunasi oleh jamaah, serta subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Keputusan akhir hasil rapat Panja antara Komisi VIII DPR, Kemenag, BPH, dan BPKH nantinya akan diserahkan kepada presiden untuk disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Keppres ini akan menjadi dasar hukum penetapan biaya dan kuota haji reguler maupun khusus.

    Kontrak-kontrak terkait kebutuhan jemaah, seperti hotel di Makkah dan Madinah, konsumsi, transportasi, serta pemondokan di Arafah dan Mina, harus segera diselesaikan. Apabila terlambat, lokasi akomodasi jemaah berisiko jauh dari kawasan utama, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta area Mina untuk pelaksanaan di Jamarat. Hal ini akan menyulitkan jemaah, terutama jemaah lanjut usia dan yang berisiko tinggi secara kesehatan, serta membutuhkan pengawasan ekstra dari petugas.

    Pemerintah Arab Saudi sendiri memberlakukan sistem “first come, first serve”. Negara yang lebih cepat memesan akan mendapat layanan lebih baik. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah saat bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Makkah menyarankan agar Indonesia segera menyelesaikan kontrak kebutuhan jemaah, mengingat tempat strategis bisa diambil oleh negara lain jika terlambat.

    Saat ini, kewenangan pembahasan BPIH ada di tangan Komisi VIII DPR, yang akan melibatkan Kemenag, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tanggung jawab utama penyelenggaraan haji tetap berada di Kemenag, karena undang-undang tersebut belum direvisi. Adapun BPH, yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, masih berperan sebagai lembaga supervisi dan koordinasi.

    “Dalam tata urut perundang-undangan, sudah jelas, undang-undang berada lebih tinggi dari Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, Komisi VIII tidak perlu mempertentangkan kewenangan Kemenag dan BPH. Siapa yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana sudah terang diatur dalam undang-undang,” kata Mustolih yang mendesak agar biaya dan kuota haji 2025 segera ditetapkan.