Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Sumber Foto: Antara

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Agama akan melibatkan organisasi masyarakat keagamaan Islam soal pembahasan usulan sertifikasi juru dakwah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat.

    “Kita akan libatkan semua,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (10/12).

    Usulan mengenai sertifikasi para juru dakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    Usulan itu disampaikan Maman menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang Miftah Maulana. Dalam video itu, terdapat ucapan Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Tak lama setelah itu, video Miftah yang bernada melecehkan kepada seniman senior Yati Pesek kembali viral dan membuat suasana semakin keruh.

    Di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menanggapi usulan sertifikasi tersebut, Menag menyebut tengah menyiapkan proses untuk melakukan kajian tersebut dalam waktu dekat agar bisa didapatkan keputusan yang tepat mengenai usulan tersebut.

    “Sementara kita godok,” kata dia.

    Sementara itu, Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan atas kekisruhan yang terjadi.

    “Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighfar, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah.

    Miftah menuturkan bahwa keputusan itu bukan karena tekanan maupun permintaan siapa pun, akan tetapi didasari rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Penceramah Bermulut ‘Kotor’ Meresahkan, Menag Kaji Usulan Sertifikasi Pendakwah

    Penceramah Bermulut ‘Kotor’ Meresahkan, Menag Kaji Usulan Sertifikasi Pendakwah

    ERA.id – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, akan menindaklanjuti usulan agar pendakwah disertifikasi. Hal itu sementara dikaji.

    “Sedang kita kaji nanti dalam waktu dekat ini,” kata Nasaruddin di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin.

    Usulan mengenai pengkajian para juru dakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12).

    Usulan itu disampaikannya guna menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang Miftah Maulana yang kerap dipanggil Gus Miftah.

    Dalam video itu, terdapat ucapan Gus Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menurut Maman, kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk menjaga perkataan di hadapan publik.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pendakwah seharusnya merupakan orang yang paling tidak menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al Quran, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    Maman menambahkan ulama juga dianjurkan untuk memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ujarnya.

  • Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    loading…

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    JAKARTA – Sertifikasi pendakwah menjadi sorotan seusai video yang menampilkan Miftah Maulana Habiburrahman ( Gus Miftah ), Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Miftah tampak mengolok-olok penjual es teh dengan pernyataan yang dinilai tidak pantas oleh banyak pihak. Kejadian ini memicu diskusi panas terkait pentingnya kompetensi dan etika dalam berdakwah.

    Bersama Aiman Witjaksono dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini akan kembali menghadirkan tema hangat “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH”. Hadir pula, Maman Imanulhaq-Politisi PKB, Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, dan para narasumber kredibel lainnya yang akan membahas lebih dalam persoalan sertifikat pendakwah.

    Menanggapi polemik ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji usulan sertifikasi pendakwah sebagai langkah preventif untuk memastikan kualitas para penceramah agama di Indonesia. Dan, jika usulan sertifikasi pendakwah diterapkan, diharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukkan, inspiratif, dan relevan dengan tantangan zaman.

    Wacana sertifikasi pendakwah tidak hanya menjadi isu penting bagi kalangan agama, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mengharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukan, inspiratif dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, apakah langkah ini akan membawa perubahan positif atau justru memunculkan tantangan baru?

    Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara Malam Ini “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH” bersama para narasumber, Maman Imanulhaq-Politisi PKB , Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, Ade Armando-Pakar Komunikasi , Novel Bamukmin-Dai Mujahid 212 , M. Zaitun Rasmin-Waketum Wahdah Islamiyah, dan Anwar Abbas-Waketum MUI, malam ini Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • Menag Nasaruddin Umar Targetkan Masjid Negara IKN Bisa Digunakan Salat Idulfitri 2025

    Menag Nasaruddin Umar Targetkan Masjid Negara IKN Bisa Digunakan Salat Idulfitri 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Masjid Negara yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menjadi salah satu masjid kebanggaan Indonesia. Direncanakan, masjid ini akan mulai beroperasi saat pelaksanaan salat Idulfitri tahun depan.

    “Kami berharap masjid ini bisa digunakan untuk salat Idulfitri tahun depan. Ini akan menjadi salah satu masjid kebanggaan kita,” ujar Menag Nasaruddin di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nasaruddin juga menambahkan bahwa Masjid Negara IKN akan memiliki sosok imam besar.

    “Tentu, ada imam besar di masjid ini,” katanya.

    Menurut keterangan dari pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hariqo Wibawa Satria, masjid ini dirancang untuk menampung hingga 60.000 jamaah. Proyek pembangunan masjid saat ini masih berada pada tahap pertama, yang mencakup pembangunan bangunan utama masjid dengan empat lantai, dua lantai mezanin, serta pelataran dua lantai yang akan digunakan sebagai area serbaguna dan parkir.

    Pada tahap awal, masjid ini direncanakan untuk dapat menampung sekitar 29.000 jamaah.

    Pada kesempatan yang sama, Menag Nasaruddin menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, yang membahas berbagai hal, termasuk koordinasi terkait masalah keagamaan, haji, dan pesantren. Menurut Nasaruddin, persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar.

    “Alhamdulillah, semua persiapan haji sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

  • Menag Nasarudin: RI Bakal Punya 2 Masjid Negara di Jakarta & IKN

    Menag Nasarudin: RI Bakal Punya 2 Masjid Negara di Jakarta & IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar angkat bicara terkait dengan status Masjid Negara yang dikabarkan akan berpindah status dari yang Masjid Istiqlal, Jakarta menuju Masjid di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

    Dia mengatakan bahwa masih ada peluang bahwa nantinya akan ada dua masjid Negara yaitu di Jakarta dan di IKN Nusantara.

    “Tetap [Istiqlal jadi Masjid Negara] kan di sana [IKN] ada, di sini [Jakarta] ada. Nanti kita lihat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nasarudin pun mengamini bahwa nantinya akan ada imam besar yang bertugas di Masjid yang dibangun di Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    Mengingat, kata Nasarudin, niat pemerintah membangun masjid tersebut adalah untuk menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Air dan kebutuhan beribadah di IKN.

    “Itu nanti jadi salah satu masjid kebanggaan kita lagi. Akan ada [imam besar di sana], iya pokoknya salah satu yang bikin Indonesia [dikenal] kan Istiqlal,” pungkas Nasarudin.

    Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan Masjid Negara di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN bakal bisa digunakan untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1446 H/2025. 

    Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria mengatakan masjid di IKN itu siap menampung 5.580 jemaah salat Idulfitri tahun depan.

    “Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebhinekaan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/12/2024). 

    Hariqo menambahkan saat ini proses pembangunan di IKN masih tahap I yang terdiri atas bangunan utama dengan empat lantai, dua lantai mezzanine, dan dua lantai serbaguna serta parkir.

    “Langkah ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai,” tambahnya.

    Masjid di IKN ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi (m2). Kemudian, Masjid Negara IKN bakal memiliki luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 m2.

    Masjid Negara di IKN nantinya akan dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk empat lot khusus VVIP, satu lot untuk difabel. 

    Selain itu, tersedia juga lima lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir.

    Adapun, bangunan masjid terdiri atas tiga bagian yaitu kubah utama, plaza terbuka dan minaret. Bentuk kubah masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentuk galaksi sebagai penafsiran semesta alam raya yang tanpa batas.

  • Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Rapat yang berlangsung pukul 14.30 WIB ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pelaksanaan program hingga antisipasi bencana.

    “Tadi, rapat Bapak Presiden dengan menteri-menteri di bawah koordinasi Menko PMK membahas dua hal utama, yakni laporan pelaksanaan program kementerian dan rencana tindak lanjutnya,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024) sore.

    Kemenko PMK membawahi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam ratas, Presiden juga memberikan arahan penting terkait program prioritas dan kolaborasi lintas kementerian.

    “Bapak Presiden memberikan arahan untuk quick wins yang menjadi prioritas beliau, serta menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar kementerian,” jelas Abdul Mu’ti.

    Selain program kerja, ratas juga membahas persiapan menghadapi Libur Natal dan Tahun Baru, termasuk potensi bencana akibat curah hujan tinggi.

    “Dibahas pula antisipasi bencana yang mungkin terjadi karena musim hujan, serta langkah yang akan diambil oleh kementerian terkait dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, ratas ini dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

  • Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar memastikan akan melaksanakan rapat untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) tahun 2025 pada pekan depan.

    “Dalam waktu dekat kita akan rapat. Mungkin minggu depan lah,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Kendati demikian, Nasarudin mengatakan bahwa persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah berjalan.

    Bahkan, dia mengaku dari Kementerian Agama pun terdapat sejumlah catatan yang telah disesuaikan agar seirama dengan keinginan pemerintahan Arab Saudi.

    “Ya kami juga menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Saudi Arabia ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan,” tandas Nasarudin.

    Menurut catatan Bisnis, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan perpanjangan tahap II pelunasan biaya haji 2024 atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1445 H ditutup pada 5 April 2024.

    Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Saiful Mujab mengatakan bahwa kuota nasional jemaah haji reguler sudah terpenuhi.

    Indonesia pada tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 kuota jemaah haji reguler dan 27.680 kuota jemaah haji khusus.

    “Alhamdulillah, kuota jemaah haji reguler pada penutupan proses pelunasan 5 April 2024, sudah terpenuhi,” kata Saiful Mujab di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

    Pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler dibuka dalam dua tahap yakni tahap pertama, dibuka sejak 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Tahap ini kemudian diperpanjang hingga 23 Februari 2024.

    Adapun, tahap kedua dibuka dari 13 – 26 Maret 2024. Saat itu baru 194.744 jemaah reguler yang melakukan pelunasan, sehingga pelunasan diperpanjang pada 1 – 5 April 2024.

    “Sampai hari terakhir, ada 196.272 kuota yang terlunasi, terdiri atas 194.285 jemaah haji reguler, 1.484 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 503 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujarnya.

    Masih ada 17.048 kuota jemaah haji reguler. Sisa kuota ini akan diisi oleh jemaah haji reguler yang sudah melunasi, tapi dengan status cadangan.

    “Saat ini tercatat ada 26.689 jemaah yang juga sudah melunasi dengan status cadangan. Jadi bahkan sudah melebihi sisa kuota yang ada,” sebut Saiful.

    Dia menuturkan jemaah yang sudah melunasi dengan status cadangan ini akan mengisi sisa kuota. Termasuk jika ada jemaah yang sudah lunas, tapi karena satu alasan menunda keberangkatannya.

    “Ini juga akan diisi kuota cadangan. Pengisian kuota cadangan berdasarkan nomor urut porsi,” tuturnya.

    Saiful Mujab bersyukur seluruh kuota jemaah haji reguler tahun ini sudah terpenuhi. Dia berharap, jemaah yang sudah melakukan pelunasan dan masuk kuota keberangkatan, semuanya bisa berangkat pada operasional haji 1445 H/2024 M.

    “Kloter pertama dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 11 Mei 2024 dan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024,” ungkapnya.

  • Dokter Tifa Sindir Gibran, Sebut Lulusan SMP Pimpin Rapat: Bicara dengan Teks

    Dokter Tifa Sindir Gibran, Sebut Lulusan SMP Pimpin Rapat: Bicara dengan Teks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifa kembali melontarkan kritik tajam, kali ini ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo.

    Dalam pernyataannya di medsos, Dokter Tifa menyebut bahwa Gibran, yang hanya berpendidikan hingga jenjang SMP, memimpin rapat dengan peserta yang memiliki gelar akademik tinggi, seperti S2, S3, bahkan beberapa dengan gelar ganda.

    “Lulusan SMP memimpin rapat, sementara peserta rapatnya lulusan S2, S3, bahkan double S2, double S3,” ujar Dokter Tifa dikutip, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, Dokter Tifa juga menyindir gaya Gibran dalam memimpin rapat. Ia menyebut Gibran kerap membaca teks sepanjang rapat berlangsung. “Menghasilkan cara baru dalam memimpin rapat, yaitu bicara dengan teks,” tambahnya.

    Sementara itu, Gibran diketahui memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri sebelum memulai karier di dunia politik.

    Sebelumnya, Video Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming saat memimpin rapat bersama para menteri belakangan ini menjadi bahan pembicaraan warganet di media sosial. Video itu sendiri dibagikan oleh Gibran Rakabuming melalui akun TikTok dan diunggah ulang oleh beberapa akun X.

    Dalam cuplikan tersebut, Gibran Rakabuming terlihat mengenakan baju batik berwarna cokelat dan hadir di Kantor Kemenpora RI untuk memimpin rapat tentang desain besar olahraga nasional pada Rabu (4/12/2024).

    Terlihat beberapa menteri pun turut menghadiri rapat tersebut, termasuk Menpora Dito Ariotedjo, Menko PMK Pratikno, Menristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendragri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menag Nasaruddin Umar. Selain itu, tampak beberapa wakil menteri yang juga hadir dalam rapat tersebut.

  • Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa
    Masjid Negara
    di
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN),
    Kalimantan Timur
    , akan memiliki imam besar, mirip dengan Masjid Istiqlal di Jakarta.
    Pernyataan ini disampaikan seiring dengan rencana operasional masjid yang dijadwalkan dapat digunakan untuk
    shalat Idul Fitri
    pada 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025.
    “Ada, ada (imam besarnya),” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).
    Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ia mendukung penggunaan Masjid Negara untuk ibadah shalat Idul Fitri tahun depan.
    Menurutnya, masjid ini akan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia, sebanding dengan Istiqlal.
    “Kita berharap seperti itu (bisa dipakai untuk shalat Idul Fitri). Salah satu masjid kebanggaan kita nanti kan,” ucapnya.
    Nasaruddin juga menilai bahwa eksistensi Masjid Istiqlal akan tetap relevan sebagai
    masjid negara
    meskipun kini ada Masjid Negara di IKN.
    “Pokoknya salah satu yang bikin besar Indonesia itu kan Istiqlal (juga). (Istiqlal) Tetap (jadi masjid negara juga), kan di sana (IKN) ada, di sini (Jakarta) ada. Nanti kita lihat (apakah akan ada dua masjid negara),” bebernya.
    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menginformasikan bahwa Masjid Negara di IKN dapat menampung 5.580 jemaah.
    “Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebinekaan, penghormatan serta toleransi antarumat beragama,” kata Hariqo dalam keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).
    Hariqo juga menyampaikan bahwa masjid ini dirancang untuk menampung maksimal 60.000 jemaah dan akan berdampingan dengan pusat peribadatan agama lainnya, seperti gereja, pura, wihara, kelenteng, dan Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius, yang merupakan basilika pertama di Indonesia.
    “Tahun 2022 disampaikan Kementerian Agama telah mendapatkan izin prinsip dari Vatikan,” tutup Hariqo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji usulan sertifikasi juru pendakwah.
    Langkah ini diambil setelah viralnya video dai kondang
    Miftah Maulana
    Habiburrahman yang mengolok-olok seorang tukang es teh saat acara dakwah di Magelang, Jawa Tengah.
    Nasaruddin menyatakan bahwa kajian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
    “Sedang kita kaji, nanti dalam waktu dekat ini akan,” kata Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).
    Sebelumnya, usulan mengenai sertifikasi pendakwah ini juga mendapatkan perhatian dari Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan meminta pendapat dari majelis ulama serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terkait usulan tersebut.
    “Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan, ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/12/2024).
    Usulan sertifikasi ini diajukan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.
    Ia berpendapat bahwa sertifikasi dapat memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
    “Kementerian Agama perlu melakukan
    sertifikasi juru dakwah
    ,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
    Maman menekankan bahwa kasus Miftah Maulana merupakan pelajaran penting bagi semua pihak, terutama pendakwah, untuk menjaga etika dalam berbicara di depan publik.
    Menurutnya, pendakwah seharusnya menjadi teladan dengan menguasai sumber nilai keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun referensi lainnya.
    Ia juga menyoroti pentingnya pemilihan tema ceramah yang relevan dengan ajaran agama.
    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” ujar Maman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.