Tag: Narendra Modi

  • Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS

    Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu (6/7/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto).

    Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan negara-negara anggota BRICS menjadi penggerak terbentuknya kerja sama ekonomi selatan-selatan (south-south economic compact) untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara berkembang yang berada di belahan Bumi bagian selatan (global south).

    Usulan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 BRICS yang membahas multilateralisme, keuangan, dan kecerdasan buatan (AI).

    “Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South-South Economic Compact, di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya menjadi bagian dari supply chain,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir membagikan salah satu usulan Presiden Prabowo dalam KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu (6/7) waktu Brazil.

    Wamenlu Arrmanatha beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian acara KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro pada 6–7 Juli 2025. Pertemuan puncak BRICS itu berlangsung tertutup, tetapi sempat terbuka saat sambutan tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS. Dalam pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo. Dalam pertemuan puncak BRICS tahun ini, negara-negara anggota sepakat BRICS perlu memimpin negara-negara global south memperkuat kembali multilateralisme, yang saat ini diyakini semakin tergerus dan ditinggalkan.

    “Dalam hal ini, diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara global south, untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat itu dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, untuk bisa menciptakan situasi kondusif untuk pembangunan,” kata Wamenlu Arrmanatha di Rio de Janeiro, Minggu malam.

    KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro dihadiri oleh para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

    Presiden Prabowo berbicara pada urutan ke-6 setelah PM China saat KTT Ke-17 BRICS berlangsung, Minggu.

    Hasil dari pertemuan itu kemudian terangkum dalam Deklarasi Rio de Janeiro. Dalam deklarasi itu, negara-negara anggota BRICS tidak hanya menyoroti pentingnya mereformasi global governance dan memperkuat multilateralisme, tetapi juga ikut mengecam serangan Israel terhadap Iran, dan mendesak Israel segera menghentikan aksinya menggunakan kelaparan sebagai senjata terhadap warga Palestina di Gaza.

    BRICS, yang resmi terbentuk sejak 2009, saat ini mencakup 40 persen dari total populasi dunia, dan sepertiga dari perekonomian dunia. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Di KTT BRICS 2025, Prabowo Tegaskan Tolak Perang dan Serukan Perdamaian Dunia – Page 3

    Di KTT BRICS 2025, Prabowo Tegaskan Tolak Perang dan Serukan Perdamaian Dunia – Page 3

    Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi BRICS pada Januari 2025. Ini kali pertamanya Prabowo menghadiri langsung KTT BRICS.

    KTT BRICS 2025 di Brasil ini dihadiri Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri (PM) China Li Qiang, PM India Narendra Modi, PM Mesir Mostafa Madbouly, PM Ethiopia Abiy Ahmed. Kemudian, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov, dan Menlu Iran Abbas Araghchi.

    BRICS adalah forum kerja sama internasional yang awalnya didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan RRT pada tahun 2009. Dalam perkembangannya, Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, disusul dengan Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi pada tahun 2024.

    Sejak bergabung dengan BRICS pada 2025, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam sedikitnya 165 pertemuan BRICS di bawah Keketuaan Brasil, termasuk di antaranya 20 Pertemuan Tingkat Menteri.

  • Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Senin (7/7/2025). 

    Sebelumnya, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    Ancaman tersebut memicu ketertarikan negara-negara BRICS untuk mengembangkan sistem pembayaran lokal dan instrumen keuangan lain guna mendukung aktivitas perdagangan dan investasi di antara mereka.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil pekan ini. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi. 

    Proyek tersebut telah didiskusikan selama satu dekade, meski kemajuannya dinilai masih lambat. Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri India Narendra Modi termasuk di antara pemimpin yang menghadiri KTT BRICS.

    Sebelumnya, negara-negara BRICS mengecam keputusan Trump yang dalam waktu dekat hendak mengimplementasikan tarif baru pada 9 Juli 2025.

    BRICS dikabarkan siap mengambil posisi yang berseberangan dengan Donald Trump. Tak hanya sebagai langkah menyikapi Tarif Trump, melainkan juga sebagai langkah yang diambil imbas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dalam sebuah rancangan pernyataan terbarunya, BRICS menyampaikan kesepakatan untuk menyampaikan keprihatinan serius usai meningkatnya tarif unilateral dan langkah-langkah non-tarif yang dinilai mendistorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO). 

    Para kepala pemerintahan juga sepakat untuk mengutuk pengenaan tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Khususnya terkait sanksi-sanksi ekonomi.

  • 1
                    
                        Debut Prabowo di BRICS: Peluk Hangat dan Ucapan Khusus Presiden Brazil
                        Nasional

    1 Debut Prabowo di BRICS: Peluk Hangat dan Ucapan Khusus Presiden Brazil Nasional

    Debut Prabowo di BRICS: Peluk Hangat dan Ucapan Khusus Presiden Brazil
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Untuk pertama kalinya di
    BRICS
    , Indonesia diwakili langsung oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    datang sebagai anggota tetap dan mendapat sambutan hangat.
    Gelaran Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 digelar di Miuseum of Modern ART (MAM) Rio de Janeiro,
    Brasil
    , Minggu (6/7/2025) waktu setempat.
    Sejak 1 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, forum kerja sama global yang awalnya dibentuk Brazil, Rusia, India, dan China pada 2009.
    Sejak bergabung dengan BRICS, Indonesia sudah berpartisipasi pada 165 pertemuan, termasuk 20 pertemuan tingkat kementerian.
    Namun momen
    KTT BRICS
    2025 di Brazil ini menjadi debut Indonesia sebagai anggota tetap.
    Tema
    KTT BRICS 2025
    adalah “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance’.
    Dilansir siaran pers situs Sekretariat Presiden, setibanya di lobi VVIP MAM, Presiden Prabowo disambut jajar pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir.
    Terlihat di video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo datang menggunakan mobil sedan hitam dengan bendera Merah Putih di ujungnya.
    Terlihat Prabowo mengenakan setelah jas dan peci hitam, berjalan melintasi karpet merah yang dijaga oleh pasukan Brasil yang memegang tombak.
    Presiden RI Prabowo disambut oleh
    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva
    selaku tuan rumah.
    Prabowo menjura ke arah Lula. Keduanya bersalaman.
    Pelukan hangat dari Presiden Lula menyambut Prabowo. Suara jepretan kamera terdengar.
    Prabowo dan Lula berfoto sambil berjabat erat di depan latar bertuliskan BRICS Brazil 2025 itu.
    Usai penyambutan oleh Presiden Brasil, Presiden Prabowo kemudian bergabung dengan para pemimpin negara lainnya di Leaders’ Lounge.
    Ruangan ini menjadi tempat bagi Presiden Prabowo beserta para pemimpin lainnya untuk saling bertegur sapa dan bertukar pandangan secara singkat mengenai tantangan global dan berbagai hal penting lainnya sebelum mengikuti sesi utama dalam rangkaian kegiatan KTT BRICS.
    Presiden Prabowo pun turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin negara dan para delegasi yang hadir.
    Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo tampak berdiri di antara Presiden Republik Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa dan Putra Mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
    Presiden Lula selaku sahibulbait menyampaikan pidato pembukanya, menyebut satu per satu para pemimpin negara yang hadir, dan Prabowo mendapat ucapan khusus.
    “Saya hendak menyampaikan ucapan selamat datang khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam Konferensi BRICS sebagai anggota penuh,” ujar Presiden Lula.
    Sebelumnya, Lula menyapa jajaran pemimpin negara yakni Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin yang berpartisipasi secara virtual, Presiden Afrika Selatan Ciryl Ramaposa, Perdana Menteri China Li Qiang, kemudian Prabowo, dilanjut Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Putera Mahkota Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghci.
    Prabowo bersama para pemimpin negara di Ruang Plenary ini sedang mengikuti sesi terbatas dengan tema pembahasan “Peace and Security, and Global Governance Reform.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Prancis menginvestasikan dana jumbo di Malaysia melalui sejumlah kesepakatan. Begini perbandingannya dengan investasi Prancis di Indonesia.

    Dikutip dari Bloomberg, Minggu (6/7/2025), sejumlah perusahaan Prancis akan menginvestasikan dananya sebesar 4 miliar ringgit atau US$947 juta di Malaysia setelah delegasi perdagangan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan 40 perwakilan pelaku industri di Prancis.

    Kementerian Investasi Malaysia dalam keterangannya menyebutkan perusahaan-perusahaan asal Prancis ini berniat berinvestasi pada beberapa sektor industri, termasuk manufaktur berteknologi tinggi, ruang angkasa, energi terbarukan, pariwisata, ekonomi digital dan infrastruktur berkelanjutan. Malaysia melihat potensi ekspor senilai 675 juta ringgit pada sektor ruang angkasa, otomotif, energi terbarukan, farmasi, ekonomi digital, gaya hidup, dan industri halal.

    Setelah mengunjungi Prancis, Anwar menuju Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri pertemuan BRICS. Dia pun akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela pertemuan pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Sebelumnya, kesepakatan investasi turut dilakukan Prancis di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2025. Di sela kunjungan tersebut, terdapat pertemuan dengan lebih dari 200 pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan kedua negara untuk melakukan kerja sama di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di berbagai bidang.

    Kedua negara pun menyepakati 27 perjanjian dan komitmen kerja sama strategis senilai US$11 miliar. Kesepakatan ini menyentuh beberapa sektor, yakni energi baru dan terbarukan (EBT), manufaktur, pertanian, transportasi dan logistik, keuangan, hingga ketahanan pangan. 

    Mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal I/2025, Prancis tak masuk dalam asal investor dengan realisasi penanaman modal paling tebal. Lima negara terbesar penyumbang investasi, yakni Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, dan Jepang. Secara terperinci, investasi dari investor asal Singapura mencapai US$4,6 miliar, diikuti oleh investor asal Hong Kong sebesar US$2,2 miliar. Lalu, China dengan US$1,8 miliar, Malaysia dan Jepang masing-masing dengan US$1 miliar.

  • Posisi Indonesia, di ambang perang besar

    Posisi Indonesia, di ambang perang besar

    Istimewa

    Posisi Indonesia, di ambang perang besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Ulah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang Sabtu (21/6/2025) melancarkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama milik Iran: Isfahan, Natanz, dan Fordow tidak saja menghantam objek vital Iran, tapi juga membuat gaduh dan menguncang stabilitas geopolitik dunia yang memang sudah rapuh.

    Belakangan Trump kabarnya tidak ingin melanjutkan serangan terhadap Iran dan berniat mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran. Seorang pejabat AS, Axios, Senin (23/6/2025) menyebut, Trump telah menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesaat setelah serangan, dan menyatakan bahwa tujuan berikutnya adalah mengejar kesepakatan damai dengan Iran. “Presiden (Trump) tidak ingin melanjutkan serangan. Ia siap jika Iran melakukan serangan balasan, tetapi ia sudah menyampaikan kepada Netanyahu bahwa ia menginginkan perdamaian,” kata pejabat itu.

    Kendati begitu, serangan tersebut tak urung menyalakan kembali api perang besar di Timur Tengah. Kali ini, ancamannya jauh lebih dahsyat. Potensi perang regional menjalar menjadi konflik global. Bahkan banyak pengamat mengkhawatirkan konflik ini memicu pecahnya Perang Dunia III.

    Dan Iran memang tak tinggal diam. Militer Iran bersiaga penuh. Kelompok sekutu Iran—Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak dan Suriah, Houthi di Yaman—siap menjadi alat pukul Teheran. Bagi Iran, dalam doktrin strategisnya, serangan terhadap infrastruktur nuklir adalah deklarasi perang.

    Salah satu langkah yang paling ditakuti dunia adalah pemblokiran Selat Hormuz, yang menjadi  salah satu urat nadi energi global. Sekitar 30 persen perdagangan minyak dunia dan 25 persen lalu lintas Gas Alam Cair (LNG) melewati selat itu. Bila Iran menutupnya, harga energi global dipastikan melambung, memicu inflasi, dan mengguncang pasar keuangan.

    Ancaman itu bukan gertakan kosong. Pada hari Minggu (22/6/2025), Parlemen Iran dilaporkan telah menyetujui rencana penutupan total selat tersebut, dan kini tinggal menunggu lampu hijau dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Jika Iran betul betuk memblokade Selat tersebut, paling tidak ada tiga negara yang terkena dampak paling siginifikan: China, India dan Jepang. Lalu lintas energi ketiga negara itu sangat tergantung dengan Selat Hormuz. 

    Bagaimana dengan Indonesia? Kita dipastikan juga akan terimbas dampak yang tidak kecil. Ketergantungan kita pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk masih sangat besar, terutama dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar—negara-negara yang menggunakan jalur Selat Hormuz untuk mengekspor energi. Jika Iran menutup selat ini, dunia akan mengalami lonjakan harga minyak dan gas, yang langsung akan menekan APBN Indonesia melalui pembengkakan subsidi energi dan melemahnya neraca perdagangan. 

    Pemblokiran Selat Hormuz bukan hanya akan membakar Tel Aviv, tapi mengguncang seluruh pasar global. Inflasi energi dan gejolak pasar keuangan adalah dua bahaya nyata yang sudah mulai terasa pasca-serangan AS, dengan harga minyak mentah jenis Brent yang sempat menyentuh USD 120 per barel, tertinggi sejak krisis Rusia-Ukraina.

    Dampak lanjutannya akan merembet pada sektor-sektor domestik. Ongkos produksi industri meningkat, transportasi publik dan logistik terganggu, dan daya beli masyarakat menurun. Semua ini menempatkan Indonesia, seperti banyak negara berkembang lain, pada posisi yang sangat rentan.

    Reaksi Dunia Atas Serangan AS ke Iran

    Serangan AS ke Iran bisa menjadi lonceng perang yang menyulut krisis regional menjadi konflik global, sehingga bukan hanya merupakan eskalasi militer. Dalam kaitan itu, sikap para pemimpin dunia terbelah. Uni Eropa yang diwakili Inggris, Prancis, dan Jerman misalnya meminta Iran untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat “mendestabilisasi” Timur Tengah lebih lanjut. Mereka secara konsisten menegaskan penolakan terhadap senjata nuklir Iran dan mereka mendukung penuh keamanan Israel.

    Sementara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam serangan udara AS yang merupakan eskalasi yang berbahaya. Adapun Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak semua pihak untuk mundur dan kembali ke meja perundingan.

    Arab Saudi telah menyuarakan “kekhawatiran besar”, sementara Oman mengutuk serangan tersebut dan menyerukan de-eskalasi.

    Perdana Menteri India, Narendra Modi mengaku telah berbicara dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Modi kemudian menyerukan “dialog dan diplomasi sebagai jalan ke depan”.

    Politikus Rusia, Dmitry Medvedev, sekutu Presiden Vladimir Putin, mengatakan: “Trump, yang datang sebagai presiden pembawa damai, telah memulai perang baru bagi AS.

    Penyelesaian Perang dengan Telepon 

    Banyak kalangan memprediksi, krisis ini bisa berakhir dalam dua arah: eskalasi ke perang global, atau pembukaan kembali jalur diplomatik. 

    Seorang pejabat Iran menyatakan konflik dengan Israel sebenarnya bisa berakhir dengan satu panggilan telepon, yaitu dari Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Israel. Sang pejabat itu pun menyebut Iran selalu siap berunding dengan siapa pun yang serius mencari solusi damai.

    “Iran percaya pada dialog yang beradab, langsung atau tidak langsung. Presiden Trump bisa dengan mudah menghentikan perang dengan satu telepon ke Israel,” kata Juru Bicara Kantor Wakil Presiden Iran Majid Farahani, dalam wawancara khusus dengan CNN, Jumat (20/6/2025) lalu.

    Namun, dalam atmosfer politik AS, diplomasi mungkin bukan opsi utama Trump. Begitu pula Israel yang merasa mendapat lampu hijau dari Washington.

    Bagi Indonesia dan dunia, pilihan terbatas. Tidak ikut perang bukan berarti tak terkena dampak. Justru saat kekuatan besar sibuk mengukur misil dan kekuasaan, negara-negara non-blok seperti Indonesia bisa berperan sebagai penyeimbang moral dan penstabil kawasan.

    Itu sebabnya Indonesia selayaknya mengupayakan langkah diplomasi yang apik dan teukur. Soalnya perang yang terjadi di antara kedua negara sudah pasti akan berdampak pada tidak berkembangnya sektor ekonomi bagi negara mana pun. 

    Kita dituntut untuk waspada, cermat, dan tanggap. Indonesia perlu segera memikirkan peningkatan cadangan energi melalui percepatan diversifikasi sumber pasokan energi dari negara-negara non-Timur Tengah dan memperkuat cadangan strategis minyak nasional. Presiden Prabowo selayaknya mulai memikirkan stimulus konsumsi dengan cara memperluas bantuan sosial dan subsidi langsung kepada kelompok rentan untuk menjaga daya beli. 

    Kementerian Luar Negeri harus didorong untuk terlibat penuh dalam menjalankan diplomasi bebas aktif yang lebih progresif. Indonesia dapat mengambil peran dalam mendorong diplomasi damai di kawasan melalui jalur G20, OKI, dan ASEAN+.

    Dan yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat perlindungan terhadap iklim investasi.  Dengan cara mempertebal kepastian hukum, menjaga stabilitas politik, dan insentif fiskal, supaya Indonesia tetap bisa menarik bagi investor global yang mencari “zona aman” di tengah gejolak global. 

    Penulis : Zenzia Sianica Ihza, Pakar Investasi dan Hubungan Internasional 

    Sumber : Radio Elshinta

  • India Akhirnya Menyerah, Starlink Beroperasi dengan Harga Murah

    India Akhirnya Menyerah, Starlink Beroperasi dengan Harga Murah

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah menunggu selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya Starlink, satelit orbit rendah milik Elon Musk, kini resmi mendapatkan lisensi untuk menawarkan layanan internet satelit di India.

    Produk internet tersebut mendapatkan izin operasi setelah menteri komunikasi India, Jyotiraditya Scindia mengadakan pertemuan dengan presiden & COO SpaceX, Gwynne Shotwell pada selasa (17/06/25) lalu.

    Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi India dengan Starlink dalam hal komunikasi satelit untuk mendukung ambisi digital India.

    “Dengan revolusi digital India di bawah kepemimpinan PM Narendra Modi, teknologi satelit tidak hanya relevan, tetapi juga transformatif.” tulis Jyotiraditya dalam unggahannya di akun X pribadinya.

    Starlink merupakan proyek perusahaan SpaceX, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang didirikan pengusaha miliarder, Elon Musk, dan bergerak di bidang kedirgantaraan dan transportasi antariksa.

    Layanan internet tersebut menyediakan internet pita lebar (broadband) yang cepat dan berlatensi rendah. Melalui jaringan satelit canggihnya, Starlink sering disebut sebagai “internet dari langit”.

    Internet starlink bekerja dengan cara yang berbeda dari sistem satelit tradisional. Bila satelit tradisional bergantung pada satelit geostasioner yang terletak jauh dari Bumi, Starlink beroperasi dengan menggunakan konstelasi satelit orbit Bumi rendah (LEO) terbesar di dunia, yang diposisikan sekitar 550 kilometer di atas permukaan planet.

    Starlink menjadi perusahaan internet ketiga setelah Eutelsat OneWeb dan Jio Satellite Communications yang memperoleh lisensi dari Departemen Telekomunikasi di India.

    Dilansir The Economic Times, Starlink nantinya akan menyediakan layanan internet mereka dengan harga kurang dari US$10 atau sekitar Rp164.000. Mereka juga berencana menawarkan uji coba gratis selama satu bulan, yang memungkinkan pelanggan menguji layanan tersebut sebelum melakukan pembayaran.

    Harga paket yang kurang dari US$ 10 tersebut tergolong jauh lebih murah dibanding harga yang ditawarkan di negara lain. Kemungkinan ini adalah sebuah strategi dari Starlink untuk mendapatkan keuntungan sebagai pelopor.

    Ambil contoh di Lagos, Nigeria, menurut situs webnya, paket residential Starlink dengan data tak terbatas dijual seharga US$35 atau sekitar Rp 574 ribu (kurs saat ini). Paket tersebut bahkan memerlukan investasi awal berupa hardware seharga US$371 (sekitar Rp 6,1 juta).

    Sementara itu, dikutip dari Financial Express, kecepatan internet Starlink akan berkisar antara 25 Mbps hingga 220 Mbps. dengan layanan internet yang berfungsi secara independen, Starlink dinilai ideal untuk menyediakan koneksi internet yang baik, bahkan di lokasi terpencil. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Pakistan Calonkan Trump Sebagai Peraih Nobel Perdamaian

    Pakistan Calonkan Trump Sebagai Peraih Nobel Perdamaian

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Pakistan merekomendasikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai penerima penghargaan Nobel Perdamaian.

    Dilansir Reuters, pemerintah Pakistan menganggap Trump berjasa membantu menyelesaikan konflik Pakistan dan India baru-baru ini, sehingga diklaim pantas menerima penghargaan bergengsi itu.

    Pemerintahan suatu negara dapat mencalonkan orang untuk Hadiah Nobel Perdamaian.

    Langkah Pakistan untuk mencalonkan Trump dilakukan pada minggu yang sama saat kepala militernya, Asim Munir, bertemu dengan Trump untuk makan siang di Gedung Putih.

    Momen itu adalah pertama kalinya seorang pemimpin militer Pakistan diundang ke Gedung Putih saat pemerintahan sipil berkuasa di Islamabad.

    Dianggap Langkah Diplomatis Hentikan Perang Iran-Israel

    Sejumlah analis di Pakistan mengatakan langkah tersebut sebagai upaya membujuk Trump untuk berpikir ulang tentang kemungkinan bergabung dengan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.

    Pakistan telah mengutuk tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan menganggap tindakan Israel sebagai ancaman terhadap stabilitas regional.

    Mushahid Hussain, mantan Ketua Komite Pertahanan Senat di Parlemen Pakistan, menyarankan pencalonan Trump untuk hadiah perdamaian itu dibenarkan.

    “Trump baik untuk Pakistan,” katanya. “Jika ini hanya akan memuaskan ego Trump, biarlah. Semua pemimpin Eropa telah menjilatnya habis-habisan.”

    Momen Trump Hentikan Konflik Empat Hari India-Pakistan

    Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Trump mengumumkan gencatan senjata antara India dan Pakistan, setelah kedua negara bersenjata nuklir itu terlibat konflik selama empat hari.

    Sejak saat itu, Trump berulang kali mengatakan ia berhasil mencegah perang nuklir, menyelamatkan jutaan nyawa, dan menggerutu bahwa ia tidak mendapatkan pujian atas hal itu.

    Pemerintah Pakistan pun mengakui intervensi diplomatik AS mengakhiri pertempuran, tetapi India mengatakan gencatan senjata itu sebatas hasil perjanjian bilateral antara kedua militer.

    Trump telah berulang kali mengatakan ia bersedia menjadi penengah antara India dan Pakistan atas wilayah Kashmir yang disengketakan, sumber utama permusuhan kedua negara. Islamabad, yang telah lama menyerukan perhatian internasional terhadap Kashmir, merasa gembira.

    Namun, sikap Trump saat itu seolah menjungkirbalikkan kebijakan AS di Asia Selatan, yang sebelumnya lebih mengutamakan India sebagai penyeimbang China, hingga memperkeruh hubungan dekat antara Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Dalam sebuah postingan media sosial, pada Jumat, Trump memberikan daftar panjang konflik yang menurutnya telah ia selesaikan, termasuk India dan Pakistan serta perjanjian Abraham dalam masa jabatan pertamanya antara Israel dan beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim.

    Ia menambahkan: “Saya tidak akan mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian apapun atas apa yang telah saya lakukan.”

     

     

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • India Selangkah Menuju Rumah Produksi Falcon 2000

    India Selangkah Menuju Rumah Produksi Falcon 2000

    Bisnis.com, JAKARTA – Pabrikan pesawat asal Prancis, Dassault Aviation SA mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal India, Reliance Infrastructure Ltd., untuk menjadikan Kota Nagpur sebagai basis produksi pesawat jet kelas bisnis Falcon 2000 LXS bagi pasar global.

    Kesepakatan tersebut diumumkan pada Rabu (18/6/2025) di sela-sela ajang Paris Air Show. Ini adalah kali pertama Dassault Aviation akan memproduksi jet Falcon 2000 di luar Prancis. Hal tersebut bakal memosisikan India sebagai pusat penerbangan global yang strategis.

    Kesepakatan yang diumumkan oleh anak usaha patungan keduanya yakni Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) menjadi momen epik bagi India lantaran bergabung dengan negara-negara yang memproduksi jet bisnis generasi terkini setelah Amerika Serikat, Prancis, Kanada, dan Brasil.

    DRAL akan menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellece (CoE) untuk seri Falcon, termasuk program Falcon 6X dan Falcon 8X yang pertama di luar Prancis.

    Chairman dan CEO Dassault Aviation Eric Trappier mengatakan bahwa perjanjian baru ini akan memungkinkan pembentukan jalur perakitan akhir untuk Falcon 2000.

    “Ini menggambarkan niat kuat kami untuk memenuhi komitmen ‘Buatan India’ kami, dan berkontribusi pada pengakuan India sebagai mitra utama dalam rantai pasokan kedirgantaraan global,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (18/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hal ini menandai peningkatan DRAL, sejalan dengan visi strategis yang dibagikan dengan Reliance, yang mengarah pada pembentukannya pada 2017. “Ini merupakan bukti keyakinan kami yang teguh pada masa depan kami di India dan melayani India.”

    Sementara itu, Founder Chairman Reliance Group Anil D. Ambani mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut mencerminkan komitmennya terhadap visi Perdana Menteri Shri Narendra Modi tentang ‘Atmanirbhar Bharat (India yang Mandiri)’ dan ‘Buat di India untuk Dunia’.

    “Kemitraan kami dengan Dassault Aviation untuk memproduksi Falcon Business Jets di India merupakan momen yang menentukan bagi negara, industri penerbangan, dan Reliance Group. Ini akan membantu memosisikan India sebagai kekuatan utama dalam rantai nilai kedirgantaraan global,” katanya.

    Dalam keterangan resminya, Dassault Aviation mengungkapkan bahwa pengalihan operasi perakitan badan pesawat dan sayap secara penuh yang dipadukan dengan peningkatan fasilitas utama, akan membuka jalan bagi penerbangan perdana Falcon 2000 ‘Buatan India’ dari fasilitas DRAL di Mihan, Kota Nagpur yang berada di Negara Bagian Maharashtra bagian Barat, India pada 2028.

    Dassault Aviation meyakini bahwa kemitraan ini merupakan langkah penting dalam memajukan kemampuan manufaktur kedirgantaraan India, sekaligus berintegrasi secara strategis ke dalam rantai pasokan penerbangan global.

    Adapun, kemitraan ini akan menjadi sejarah bahwa untuk pertama kalinya Dassault Aviation akan memproduksi jet Falcon 2000 di luar Prancis. Dassault juga akan mentransfer perakitan bagian depan Falcon 8X dan Falcon 6X, selain sayap dan perakitan badan pesawat Falcon 2000 secara lengkap ke DRAL.

    Perusahaan meyakini bahwa prakarsa penting ini akan menjadikan India sebagai pusat strategis untuk pembuatan jet bisnis kelas atas, yang menggarisbawahi makin menonjolnya negara ini dalam ekosistem kedirgantaraan global. Lini perakitan akhir yang baru akan memenuhi permintaan yang meningkat di India dan pasar internasional lainnya.

    Bisnis.com mencatat bahwa DRAL didirikan pada 2017. Operasionalnya dimulai dengan pendirian fasilitas manufaktur canggih di Mihan, Nagpur, pada akhir tahun tersebut. Sejak mengirimkan bagian depan Falcon 2000 pertamanya pada 2019, DRAL telah merakit lebih dari 100 subbagian utama untuk Falcon 2000, yang menggarisbawahi kemampuan manufaktur presisi kelas dunia dan memainkan peran integral dalam program produksi global Falcon.

  • Kotak Hitam Kedua Air India yang Jatuh di Ahmedabad Ditemukan

    Kotak Hitam Kedua Air India yang Jatuh di Ahmedabad Ditemukan

    Ahmedabad

    Penyelidik di India pada hari Minggu menemukan kotak hitam kedua dari Boeing 787 Air India yang jatuh di kota Ahmedabad, India. Kecelakaan ini menewaskan sedikitnya 279 orang.

    “Perekam suara kokpit telah ditemukan,” kata PK Mishra, ajudan senior Perdana Menteri India Narendra Modi, dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Senin (16/6/2025).

    Sedangkan kotak hitam pertama yang berisi perekam data penerbangan ditemukan pada Jumat, satu hari setelah kecelakaan.

    Hanya satu penumpang yang selamat di antara 242 penumpang dan awak di dalam pesawat Air India ketika jatuh pada Kamis di daerah permukiman Ahmedabad, dan menewaskan sedikitnya 38 orang di darat.

    “AAIB telah meluncurkan penyelidikan terperinci, dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) sedang melakukan penyelidikan paralel berdasarkan protokol internasional karena pesawat itu buatan Amerika,” ucap Mishra.

    “Pejabat mengonfirmasi bahwa Perekam Data Penerbangan (FDR) dan Perekam Suara Kokpit (CVR) telah ditemukan dan diamankan.”

    Beberapa ahli mengatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan penyebab jatuhnya pesawat itu tak lama setelah lepas landas.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini