Xcloud.id

Tag: Narendra Modi

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Suzuki e Vitara Resmi Diproduksi, Bakal Diekspor ke 100 Negara

    Suzuki e Vitara Resmi Diproduksi, Bakal Diekspor ke 100 Negara

    Jakarta –

    Suzuki resmi memulai produksi kendaraan listrik baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) pertamanya, e Vitara, di fasilitas Suzuki Motor Gujarat (SMG), India. Tak hanya buat memenuhi kebutuhan domestik, e Vitara rakitan dalam negeri itu juga bakal diekspor ke sejumlah negara.

    Peresmian produksi Suzuki e Vitara menjadi tonggak penting dalam perjalanan elektrifikasi Suzuki. Acara peresmian itu turut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi, bersama pejabat penting lainnya, termasuk Menteri Utama Gujarat Bhupendra Patel, Presiden Suzuki Motor Corporation Toshihiro Suzuki, dan Chairman Maruti Suzuki RC Bhargava.

    Suzuki e Vitara resmi diproduksi, bakal diekspor ke 100 negara Foto: Indianautosblog

    e Vitara hadir bukan sebagai model konversi dari mesin bensin, melainkan dikembangkan di atas platform khusus EV. Dengan pendekatan ini Suzuki memastikan tidak ada kompromi dari sisi desain maupun performa. Menariknya, SUV listrik ini langsung disiapkan buat pasar global dengan rencana ekspor ke lebih dari 100 negara. Beberapa di antaranya adalah pasar utama Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, hingga Norwegia.

    Sebelumnya, e Vitara sudah lebih dulu diperkenalkan di Milan dan dalam ajang Bharat Mobility Global Expo di New Delhi. Suzuki menyebut, kehadiran mobil ini menjadi bukti kolaborasi manufaktur India dengan teknologi global Suzuki, sekaligus memperkuat semangat ‘Make in India, Make for the World’.

    Tidak hanya produksi mobil, pencapaian lain yang diraih Suzuki di India adalah dimulainya produksi lokal sel dan elektroda baterai lithium-ion oleh TDS Lithium-Ion Battery Gujarat (TDSG), anak perusahaan Maruti Suzuki. TDSG menjadi perusahaan pertama di India yang berhasil melakukan lokalisasi hingga tingkat elektroda (katoda dan anoda). Hal ini diharapkan memperkuat rantai pasok kendaraan elektrifikasi, termasuk untuk model hybrid seperti Grand Vitara yang sudah lebih dulu populer.

    Suzuki menegaskan, dua pencapaian besar ini akan mendukung visi Aatmanirbhar Bharat dengan mendorong kemandirian India dalam teknologi kendaraan listrik dan hybrid.

    Batch pertama Suzuki e Vitara untuk pasar ekspor akan dikirim dari Pelabuhan Pipavav menuju Eropa. Dengan begitu, SUV listrik ini diproyeksikan menjadi duta global baru yang menunjukkan kemampuan India dalam memproduksi kendaraan listrik berskala besar.

    (lua/din)

  • India Uji Coba Rudal Balistik Berkemampuan Nuklir, Mampu Jangkau China

    India Uji Coba Rudal Balistik Berkemampuan Nuklir, Mampu Jangkau China

    New Delhi –

    India mengatakan pihaknya telah menggelar uji coba rudal balistik jarak menengah, yang diklaim berlangsung sukses. New Delhi bahkan menyebut jika rudal itu beroperasi, maka seharusnya mampu membawa hulu ledak nuklir ke wilayah mana pun di China.

    Otoritas India dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa rudal Agni-5 berhasil diluncurkan di negara bagian Odisha, India bagian timur, pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    New Delhi menyebut keberhasilan uji coba rudal tersebut “memvalidasi semua parameter operasional dan teknis”.

    Rudal Agni-5 merupakan salah satu dari sejumlah rudal balistik jarak pendek dan menengah yang diproduksi di dalam negeri oleh India, dengan tujuan meningkatkan postur pertahanan dalam melawan Pakistan serta China.

    Rudal jenis ini menggunakan teknologi yang memungkinkannya membawa beberapa hulu ledak nuklir, sehingga hulu ledak tersebut dapat dibagi dan mengenai target-target yang berbeda. India terakhir kali menguji coba rudal Agni-5 pada Maret 2024 lalu.

    India semakin memperdalam kerja sama pertahanan dengan negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk bergabung dengan aliansi keamanan Quad bersama Amerika Serikat (AS), Australia, dan Jepang, yang dipandang untuk menangkal China.

    India dan China, dua negara dengan penduduk terbanyak di dunia, merupakan rival sengit yang bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Selatan. Hubungan kedua negara memburuk tahun 2020 lalu, setelah bentrokan perbatasan yang mematikan.

    Namun baru-baru ini hubungan kedua negara menghangat dengan beberapa kunjungan bilateral. Pada Oktober tahun lalu, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bertemu Presiden China Xi Jinping dalam sebuah pertemuan puncak di Rusia, yang merupakan pertemuan pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

    Akhir bulan ini, Modi dijadwalkan mengunjungi Tianjin, China, yang akan menjadi kunjungan pertamanya ke negara tersebut sejak tahun 2018 lalu.

    Perang tarif yang dikobarkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu terakhir semakin mendorong New Delhi dan Beijing untuk memperbaiki hubungan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Lawan Tarif Trump, India Potong Pajak Demi Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Lawan Tarif Trump, India Potong Pajak Demi Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pasar saham India bergerak positif pada perdagangan Senin (18/8/2025) setelah Perdana Menteri, Narendra Modi, mengumumkan pemangkasan pajak yang dinilai memberi dorongan besar bagi perekonomian domestik di tengah tekanan tarif dari Amerika Serikat.

    Indeks Nifty 50 naik 1%, sementara BSE Sensex menguat 0,84%. Di pasar valuta asing, nilai tukar dolar AS melemah 0,18% terhadap rupee.

    Dikutip dari CNBC, Selasa (19/8/2025), dalam pidato Hari Kemerdekaan yang disampaikan Jumat lalu, Modi menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan mengumumkan sejumlah reformasi keuangan. Pemerintah India kini berencana memberlakukan struktur pajak barang dan jasa (GST) dua tingkat sebesar 5% dan 18%, menggantikan tarif lama 12% dan 28% untuk sejumlah barang.

    Menurut India Brand Equity Foundation, langkah ini bertujuan menyederhanakan kepatuhan, menurunkan tarif pajak, sekaligus memodernisasi sistem GST agar lebih mendukung pertumbuhan.

    Para eksekutif industri mengharapkan langkah-langkah seperti merasionalisasi tarif menjadi dua lapisan, meringankan beban pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memangkas pungutan atas barang-barang penting, dan menggunakan proses berbasis teknologi seperti pengembalian pajak yang telah diisi sebelumnya dan pengembalian dana yang lebih cepat untuk mendorong investasi.

    Industri yang diproyeksikan mendapat manfaat meliputi manufaktur, logistik, perumahan, serta barang konsumsi.

    Sektor otomotif menjadi salah satu yang langsung merasakan dampaknya. Setelah penjualan mobil penumpang India hanya tumbuh 4,2% pada 2024—laju paling lambat dalam empat tahun—saham produsen kendaraan melonjak signifikan. Maruti Suzuki India naik 8,75% dan Hyundai Motor India menguat 8,15% pada sesi perdagangan Senin.

    “Saya cukup optimistis dengan pengumuman ini. Sektor otomotif yang sebelumnya tertinggal wajar jika kini bangkit cukup kuat,” ujar James Thom, Senior Investment Director Asian Equities Aberdeen, dikutip CNBC.

  • Hadapi Tarif Trump, India Potong Tarif Pajak demi Dongkrak Ekonomi

    Hadapi Tarif Trump, India Potong Tarif Pajak demi Dongkrak Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah India berharap penurunan pajak konsumsi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi akan memberikan dorongan ke ekonomi tanpa mengganggu defisit fiskal, yang pada akhirnya mengompensasi kerugian dari tarif AS yang lebih tinggi.

    Melansir dari Bloomberg, Senin (18/8/2025), pejabat di New Delhi mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa proposal pemangkasan pajak barang dan jasa akan menguntungkan sejumlah sektor, termasuk konsumer dan usaha kecil.

    Penyesuaian tersebut diperkirakan berdampak terbatas pada penerimaan negara, ujar pejabat kepada jurnalis dengan meminta tidak disebutkan identitasnya.

    Menanggapi kebijakan tersebut, IDFC First Bank Ltd. memperkirakan pajak konsumsi yang lebih rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 0,6 percentage point, sedangkan dampak pada inflasi diramal menurun 0,6-0,8 percentage point, menyebar sepanjang 12 bulan. Sementara, Emkay Global Financial Services Ltd. memperkirakan penurunan sebesar 0,4% pendapatan negara dari PDB.

    “Penyederhanaan struktur GST merupakan reformasi yang disambut baik untuk meningkatkan konsumsi domestik, terutama karena beban pajak India telah meningkat,” ujar Madhavi Arora, ekonom di Emkay, dalam sebuah catatan.

    Meskipun perubahan GST telah dibahas selama bertahun-tahun, tetap saja pengumuman dalam pidato Hari Kemerdekaan oleh PM Modi mengejutkan banyak orang. Langkah ini diambil di tengah ancaman Presiden Donald Trump untuk menggandakan tarif ekspor India ke AS menjadi 50% pada 27 Agustus 2025 sebagai sanksi atas pembelian minyak India dari Rusia.

    Modi mengatakan pada hari Jumat bahwa perekonomian perlu lebih mandiri, terutama di sektor-sektor penting seperti energi, mineral, dan pertahanan. Pengumuman pajaknya ini muncul sehari setelah S&P Global Ratings menaikkan peringkat negara India menjadi BBB, peningkatan pertama negara tersebut dalam 18 tahun. S&P mengatakan tarif Trump akan memiliki dampak yang terkendali terhadap perekonomian India yang didorong oleh konsumsi. Pengeluaran oleh konsumen dan bisnis berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB India.

    Setelah Trump mengumumkan pengenaan tarif 50% terhadap India, para analis, termasuk dari Citigroup Inc., memperkirakan risiko penurunan sebesar 0,6-0,8 percentage point terhadap pertumbuhan tahunan India. Pemotongan GST dapat membantu meredam dampaknya.

    “Peningkatan konsumsi dapat membantu meniadakan dampak skenario tanpa kesepakatan antara AS dan India,” kata Garima Kapoor, ekonom di Elara Capital. Peningkatan peringkat S&P juga dapat meningkatkan daya tarik India sebagai tujuan investasi di saat pertumbuhan sedang melambat, ujarnya.

    Sebagai informasi, India memiliki struktur pajak GST yang rumit, dengan empat kategori tarif utama, yaitu 5%, 12%, 18%, dan 28%. Perubahan yang diusulkan akan mengurangi jumlah kategori menjadi dua, dengan sebagian besar barang yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 12% dan 28% kini dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah, masing-masing sebesar 5% dan 18%.

    Sekitar dua pertiga pendapatan pemerintah dari GST berasal dari kategori pajak 18%, yang akan membatasi dampak pada kas fiskal akibat penyesuaian tersebut, ujar pejabat kepada para wartawan. Penurunan pendapatan negara dari pemangkasan pajak itu kemungkinan juga akan diimbangi oleh lonjakan belanja barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan yang akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

    Proposal tersebut akan dibahas oleh panel menteri keuangan negara bagian, dan kemudian diajukan kepada Dewan GST, yang diketuai oleh Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman, pada bulan September atau Oktober, ujar para pejabat. Dewan GST memiliki keputusan akhir terkait perubahan tarif pajak. Para pejabat mengatakan perubahan tersebut akan dilaksanakan pada tahun keuangan saat ini.

  • Klaim Terjadi Pencurian Suara, Oposisi India Gugat Pemilu Terbesar di Dunia

    Klaim Terjadi Pencurian Suara, Oposisi India Gugat Pemilu Terbesar di Dunia

    New Delhi –

    Pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, pekan lalu menyatakan bahwa otoritas pemilu India telah memungkinkan terjadinya “pencurian suara” demi mendongkrak suara Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Narendra Modi dalam pemilihan umum di India tahun 2024.

    Dalam sebuah konferensi pers, Gandhi, sosok sentral dalam Partai Kongres Nasional India (INC) menuduh, dalam pemilu tahun lalu, daftar pemilih di sebuah negara bagian kunci telah dimanipulasi untuk menguntungkan BJP.

    Pemimpin oposisi itu juga mengatakan bahwa partainya menemukan sejumlah ketidaksesuaian besar setelah menganalisis data pemilu yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum India (ECI).

    Komisi Pemilu India segera membantah klaim Gandhi, sementara BJP menuduh oposisi mencoba menciptakan “keadaan anarki” dengan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

    Blok oposisi telah menggelar aksi protes di ibu kota, menyerukan kepada parlemen untuk mengadakan sesi guna membahas tuduhan tersebut. Gandhi ditahan di New Delhi pada awal pekan lalu, bersama pemimpin oposisi lainnya, saat mereka berbaris menuju kantor ECI untuk berunjuk rasa.

    “Pertarungan ini bukan pertarungan politik; pertarungan ini adalah demi menyelamatkan konstitusi,” tandas Gandhi usai dirinya ditahan.

    Apa dasar dari tuduhan tersebut?

    Analisis pihak oposisi berfokus pada daerah pemilihan Mahadevapura, yang merupakan bagian dari segmen majelis Kota Bangalore di Negara Bagian Karnataka, India selatan. Hasil penghitungan resmi menunjukkan bahwa INC kalah dari kandidat BJP dengan selisih lebih dari 114.000 suara.

    Ia menuduh terdapat pemilih ganda, alamat fiktif, sejumlah besar pemilih tercatat di satu alamat yang sama, foto tak sah, serta penyalahgunaan formulir pendaftaran pemilih baru.

    Dalam satu contoh, ia mengklaim bahwa 46 pemilih dari keluarga berbeda mencantumkan sebuah rumah satu kamar tidur sebagai bukti tempat tinggal mereka. Ia mengatakan bahwa ketika staf Kongres mengunjungi alamat yang dimaksud, ternyata orang-orang tersebut tidak tinggal di sana.

    Ia pun mempertanyakan seberapa aman konsep “satu orang, satu suara” di India. Gandhi juga menyoroti penolakan ECI untuk membagikan daftar pemilih dalam format digital, hanya memberikan data yang tidak dapat dibaca mesin, serta membatasi akses terhadap rekaman CCTV dari tempat pemungutan suara—yang menurutnya, memungkinkan BJP untuk “mencuri” pemilu.

    Ia juga menuduh adanya pelanggaran serupa dalam pemilihan tingkat negara bagian di Haryana dan Maharashtra pada Oktober dan November 2024.

    Pemilihan umum India dianggap sebagai ajang demokrasi terbesar di dunia, dengan hampir satu miliar orang memberikan suara mereka pada tahun 2024 untuk memilih 543 anggota majelis rendah parlemen.

    Upaya raksasa ini diawasi oleh ECI dan melibatkan 15 juta petugas pemilu di 28 negara bagian dan delapan wilayah persatuan. Proses pemungutan suara dilakukan dalam beberapa tahap dan memakan waktu enam minggu untuk diselesaikan.

    Tahun lalu, BJP pimpinan Modi kehilangan mayoritas absolutnya, namun berhasil tetap berkuasa dan menjadi partai tunggal terbesar dengan meraih 240 kursi. Partai Kongres memperoleh 99 kursi.

    Bagaimana respons ECI dan BJP?

    Dalam sebuah unggahan di X, ECI menyatakan bahwa Gandhi berupaya menghindari prosedur dan menyesatkan pemilih India.

    Dalam sebuah pernyataan, Kepala Petugas Pemilu Negara Bagian Karnataka menolak klaim Gandhi, dengan menyatakan bahwa hasil pemilu hanya dapat digugat melalui pengajuan petisi pemilu di hadapan Pengadilan Tinggi India. Komisi juga mendesak Gandhi untuk memberikan bukti di bawah sumpah.

    “Tandatangani pernyataan atas isu-isu yang Anda angkat dalam konferensi pers, yang Anda yakini benar, atau mohon maaflah kepada bangsa,” tulis ECI di X.

    Namun, mantan kepala komisioner pemilu India, Om Prakash Rawat, mengatakan kepada DW bahwa ECI seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk langsung menanggapi klaim Gandhi dengan segera meminta penyelidikan.

    “Di masa lalu kami selalu mencari fakta dan mempublikasikannya secara terbuka untuk menyelesaikan segalanya. Permintaan sumpah seperti ini hanya memperpanjang masalah, menciptakan kebingungan di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Sebaliknya, BJP justru menyerang balik pemimpin kongres tersebut, dengan juru bicara nasional Gaurav Bhatia menyatakan bahwa Gandhi seharusnya mengundurkan diri dari parlemen jika ia tidak percaya pada ECI. Partai penguasa juga mendesak agar Gandhi menyerahkan pernyataan di bawah sumpah.

    Dalam sebuah unggahan di X, BJP menuduh Gandhi “menyebarkan kebohongan, menghindari bukti, mencemarkan lembaga-lembaga demokratis, dan menyesatkan masyarakat.”

    Gandhi dilaporkan mencantumkan hotel sebagai alamat pemilih

    India memiliki populasi migran yang sangat besar, banyak di antaranya menggunakan kartu pemilih sebagai bentuk identifikasi dan untuk mencari pekerjaan. Banyak dari mereka kerap mencantumkan alamat sementara mereka untuk mendaftar kartu pemilih, yang mungkin menjelaskan mengapa sejumlah besar orang terdaftar di alamat yang sama.

    Sebuah laporan dari surat kabar The Indian Express menemukan bahwa beberapa alamat yang disorot oleh Gandhi adalah akomodasi berbayar dan asrama.

    Lebih lanjut, penggunaan formulir pendaftaran pemilih baru secara keliru—alih-alih formulir untuk pemindahan alamat tempat tinggal—berpotensi menciptakan banyak entri ganda.

    Namun demikian, perangkat lunak milik ECI seharusnya dapat mendeteksi entri ganda dari orang yang sama dalam daftar pemilih.

    Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

    Selama masa jabatan Modi, ECI telah menghadapi sejumlah kontroversi. Ini termasuk undang-undang baru yang mengubah proses pengangkatan kepala lembaga pemilu, serta sikap bungkamnya terhadap pidato-pidato Modi yang menggunakan retorika provokatif terhadap umat muslim menjelang pemilu tahun lalu.

    Tuduhan kecurangan suara oleh Gandhi juga muncul di saat ECI tengah berada dalam sorotan tajam akibat revisi kontroversial terhadap daftar pemilih di negara bagian Bihar bagian timur menjelang pemilu November.

    Berbicara kepada DW dengan syarat anonim, seorang jurnalis senior yang telah satu dekade meliput ECI mengatakan bahwa tuduhan kecurangan pemilu bukanlah hal baru.

    “Skeptisisme ini bukanlah sesuatu yang baru. Misalnya, setelah kekalahan BJP dalam pemilu 2004, beberapa anggota partai mengklaim bahwa mesin pemungutan suara telah direkayasa. Seorang pemimpin BJP bahkan menulis buku yang menyatakan bahwa mesin pemilu elektronik bisa dimanipulasi,” katanya.

    Namun, tuduhan Gandhi muncul di tengah situasi polarisasi yang ekstrem dan “telah memperparah ketakutan yang telah lama ada di kalangan pemilih mengenai keadilan dalam proses pemilu.”

    ECI “harus bertindak secara transparan” demi mengembalikan kepercayaan publik, pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor :Rizki Nugraha

    Lihat juga Video ‘Trump Ancam Naikkan Tarif Impor untuk India gegara Beli Minyak Rusia’:

    (nvc/nvc)

  • Telepon India-Arab Saudi, Zelenskyy Galang Dukungan Jelang Pertemuan Trump-Putin

    Telepon India-Arab Saudi, Zelenskyy Galang Dukungan Jelang Pertemuan Trump-Putin

    JAKARTA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berbicara dengan pemimpin India dan Arab Saudi pada Senin, dalam upaya memobilisasi dukungan bagi Kyiv di luar Eropa menjelang pertemuan yang direncanakan minggu ini antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Zelenskyy memperoleh dukungan diplomatik dari Eropa dan aliansi NATO di tengah kekhawatira pemimpin AS dan Rusia mungkin mencoba mendikte persyaratan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun.

    Dalam pernyataan terpisah pada Senin, 11 Agustus, Zelenskiy mengatakan ia telah berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman.

    Posisi keduanya mengambil posisi diplomatik yang hati-hati terkait invasi Rusia ke negara tetangganya.

    India adalah pembeli utama minyak Rusia dan Arab Saudi telah menempatkan diri sebagai mediator dalam konflik tersebut.

    Zelenskyy mengatakan dirinya berbicara dengan kedua pemimpin tersebut tentang penguatan posisi Ukraina dalam proses perdamaian apa pun.

    “Komunikasi dengan para pemimpin berlangsung hampir sepanjang waktu – kami terus berkomunikasi,” tulisnya di X.

    “Sekaranglah saatnya ada peluang nyata untuk mencapai perdamaian,” sambung Zelenskyy dilansir Reuters.

    Dalam percakapan panjang dengan Modi, Zelenskyy menerangkan dia juga membahas sanksi terhadap minyak Rusia.

    Trump pekan lalu mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk barang-barang India, dengan alasan New Delhi terus mengimpor produk tersebut.

    “Saya mencatat bahwa perlu untuk membatasi ekspor energi Rusia, khususnya minyak, untuk mengurangi potensi dan kemampuannya dalam membiayai kelanjutan perang ini,” ujarnya.

    Menurut Presiden Ukraina, para pemimpin yang memiliki “pengaruh nyata terhadap Rusia” harus bertindak.

    Putin juga telah melakukan serangkaian panggilan telepon dalam beberapa hari terakhir, berbicara dengan para pemimpin China, India, Brasil, dan tiga negara bekas Uni Soviet untuk memberi pengarahan tentang kontaknya dengan Amerika Serikat terkait perang di Ukraina.

    Pada Rabu, Jerman akan mengadakan pertemuan virtual para pemimpin Eropa untuk membahas cara menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina menjelang panggilan telepon Eropa dengan Trump.

    Zelenskyy dan para pejabat Uni Eropa serta NATO diperkirakan akan menghadiri pertemuan tersebut.

    Presiden Ukraina sebelumnya memperingatkan konsesi apa pun kepada Rusia tidak akan meyakinkannya untuk menghentikan pertempuran di Ukraina. Tekanan terhadap Kremlin perlu ditingkatkan, kata Zelenskyy.

    “Rusia menolak untuk menghentikan pembunuhan, dan oleh karena itu tidak boleh menerima imbalan atau keuntungan apa pun,” tulisnya di X.

    “Konsesi tidak meyakinkan seorang pembunuh,” tegas dia.

  • Seruan Boikot McDonald’s hingga Coca-Cola Menggema di India Gegara Trump

    Seruan Boikot McDonald’s hingga Coca-Cola Menggema di India Gegara Trump

    Jakarta –

    Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat (AS), seperti McDonald’s, Coca-Cola, Amazon, hingga Apple menghadapi seruan boikot di India. Seruan ini muncul lantaran sentimen anti-AS akibat tarif yang dikenakan Presiden AS Donald Trump.

    Seruan ini didorong oleh para eksekutif bisnis dan pendukung Perdana Menteri (PM) Narendra Modi sebagai protes tarif impor AS. India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak sehingga menjadikan negara tersebut sebagai pangsa utama perusahaan multinasional asal AS.

    Mereka tumbuh pesat dengan menyasar golongan kelas menengah ke atas. India masih menganggap produk internasional sebagai simbol peningkatan kualitas hidup, misalnya India menjadi negara dengan jumlah pengguna WhatsApp milik Meta yang terbesar. Selain itu, gerai Domino’s Pizza juga banyak dibuka di sana.

    Tak ketinggalan, minuman ringan, seperti Pepsi, Coca-cola mendominasi rak-rak toko. Warganya pun masih mengantre setiap pembukaan toko Apple serta promo dari gerai kopi Starbucks

    Meskipun belum terlihat penurunan penjualan, aksi seruan boikot itu semakin meningkat, baik di media sosial maupun ajakan membeli produk lokal dan meninggalkan produk AS. Sentimen ini memuncak setelah Trump mengenakan tarif tambahan menjadi 50% pada barang-barang asal India yang menekan eksportir dan memperburuk hubungan antara India dan AS. Sayangnya, McDonald’s, Coca-Cola, Amazon, dan Apple belum menanggapi pertanyaan terkait hal ini.

    Di sisi lain, salah satu pendiri Wow Skin Science India, Manish Chowdhary menunggah video di LinkedIn yang mengajak untuk mendukung produk lokal. Ia mendorong penggunaan produk buatan India serta mencontoh Korea Selatan yang produk makanan dan kecantikannya terkenal di seluruh dunia.

    “Kita telah mengantre untuk mendapatkan produk dari ribuan mil jauhnya. Kita dengan bangga telah menghabiskan uang untuk merek yang bukan milik kita, sementara para produsen kita sendiri berebut perhatian di negaranya sendiri,” ujar Manish.

    Sementara itu, CEO DriveU India, Rahm Shastry menilai India harus membuat platform teknologinya sendiri, seperti Twitter, Google, YouTube, WhatsApp, hingga Facebook.

    Pada Minggu kemarin, PM India Narendra Modi menyerukan gerakan mandiri ‘Atmanirbhar Bharat’ dalam pertemuan di Bengaluru. Ia menyebut perusahaan teknologi India kini juga memproduksi untuk pasar global, namun ia menegaskan lebih memprioritaskan kebutuhan India. Modi tidak menyebutkan secara langsung perusahaan yang dimaksudnya.

    “Sekaranglah saatnya bagi kita untuk lebih memprioritaskan kebutuhan India,” kata Modi.

    (rea/ara)

  • India Tunda Beli Senjata-Pesawat AS Usai Digebuk Trump Tarif 50%

    India Tunda Beli Senjata-Pesawat AS Usai Digebuk Trump Tarif 50%

    Jakarta –

    India menunda rencana pembelian persenjataan dan pesawat baru dari Amerika Serikat (AS) buntut memburuknya hubungan dagang kedua negara.

    Langkah ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tambahan 25% terhadap barang-barang India pada 6 Agustus, sehingga total bea masuk ekspor India melonjak menjadi 50%.

    Kebijakan tarif tersebut disebut sebagai hukuman atas keputusan India membeli minyak dari Rusia. Tarif ini menjadi salah satu yang tertinggi yang dikenakan AS kepada mitra dagangnya dalam beberapa dekade terakhir.

    Dikutip dari Reuters, Jumat (8/8/2025), seorang pejabat India menyebut pembelian alat pertahanan akan dilanjutkan setelah ada kejelasan soal tarif dan arah hubungan bilateral. Namun, proses ini diyakini akan memakan waktu cukup lama.

    Pejabat lain yang mengetahui penundaan itu mengatakan belum ada pernyataan tertulis terkait keputusan tersebut. Menurutnya, India masih punya opsi untuk membalikkan arah keputusan, meski sejauh ini belum ada tanda-tanda hal itu akan dilakukan.

    Kementerian Pertahanan India dan Pentagon belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari Reuters.

    Sebelumnya, Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Februari lalu mengumumkan rencana pengadaan dan produksi bersama perlengkapan militer. Salah satu yang dibahas adalah pembelian enam pesawat pengintai Boeing P8I dan sistem pendukungnya untuk Angkatan Laut India.

    Kesepakatan senilai US$ 3,6 miliar itu disebut telah masuk tahap akhir pembicaraan. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh bahkan dijadwalkan mengumumkannya dalam kunjungan ke AS, namun perjalanan tersebut kini dibatalkan.

    (rrd/rrd)

  • Pertama Kali, Filipina-India Patroli Bareng di Laut China Selatan

    Pertama Kali, Filipina-India Patroli Bareng di Laut China Selatan

    Jakarta –

    Kapal-kapal perang Angkatan Laut India telah mulai berpatroli di wilayah sengketa Laut China Selatan bersama kapal-kapal perang Angkatan Laut Filipina untuk pertama kalinya. Hal ini disampaikan militer Manila pada Senin (4/8) saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke New Delhi, India.

    Pelayaran dua hari ini melibatkan tiga kapal India dan dimulai pada Minggu (3/8), sehari sebelum Marcos berangkat dalam perjalanan yang akan mencakup pembicaraan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Filipina telah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan berbagai sekutu selama setahun terakhir setelah serangkaian bentrokan di Laut China Selatan.

    Beijing mengklaim hampir seluruh jalur perairan tersebut, meskipun ada putusan internasional yang menyatakan bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

    Kapal-kapal angkatan laut India, termasuk kapal perusak berpeluru kendali INS Delhi, tiba di Manila untuk kunjungan pelabuhan akhir pekan lalu.

    Patroli “dimulai kemarin sore, kemudian berlanjut hingga saat ini… aktivitas saat ini adalah pengisian ulang di laut,” ujar Letnan Kolonel John Paul Salgado kepada kantor berita AFP, Senin (4/8/2025).

    Selama di India, Marcos diperkirakan akan menandatangani pakta-pakta di berbagai bidang seperti hukum, budaya, dan teknologi, menurut Wakil Menteri Luar Negeri Evangeline Ong Jimenez-Ducrocq.

    Sebelum berangkat pada hari Senin, Marcos memuji “keteguhan kedua negara dalam menegakkan hukum maritim internasional, termasuk UNCLOS”, perjanjian PBB yang memberikan zona ekonomi eksklusif dalam radius 200 mil laut (370 kilometer) dari garis pantai suatu negara.

    Filipina sebelumnya telah membeli rudal jelajah supersonik BrahMos dari India, sebuah senjata yang memiliki kecepatan tertinggi 3.450 kilometer (2.140 mil) per jam.

    India, yang telah terlibat dalam bentrokan perbatasan dengan China di Himalaya, adalah anggota dari apa yang disebut Quad, sebuah kelompok yang beranggotakan negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

    Beijing telah berulang kali menuduh bahwa Quad yang digagas oleh mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tersebut, diciptakan sebagai cara untuk membendung China.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)