Tag: Narendra Modi

  • China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    Beijing

    Forum Xiangshan adalah pertemuan keamanan internasional tahunan pertama di Beijing, yang digelar sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Acara ini menjadi bagian dari rencana China untuk memperkuat proyeksi kekuatan barunya dalam “menegakkan tatanan internasional.”

    Forum yang digelar pada 17–19 September 2025 tersebut, secara luas dianggap sebagai respons China atas Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan bergengsi di Asia yang digelar di Singapura. Dialog Shangri-La biasanya dihadiri pejabat setingkat menteri dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya.

    “AS lebih suka Dialog Shangri-La. China lebih suka Forum Xiangshan,” kata Raymond Kuo, seorang pakar politik senior yang fokus dalam topik Asia Timur di lembaga penelitian RAND, AS. “Preferensi itu terlihat dari siapa yang mereka kirim.”

    Pada Forum Xiangshan tahun 2025 ini, Amerika Serikat hanya mengirim atase pertahanan dari kedutaannya di Beijing. Perwakilan ini merupakan tingkat delegasi yang lebih rendah dibanding tahun 2024, ketika pemerintahan Trump mengirim wakil asisten menteri pertahanan.

    Pada Juni 2025, Menteri Pertahanan China Dong Jun absen dari Dialog Shangri-La. Ini merupakan kali pertama sejak tahun 2019, pejabat pertahanan tertinggi Beijing tidak hadir di forum tersebut.

    Kepada DW, Raymond Kuo mengatakan bahwa China melakukan semacam “forum shopping”, berupaya menciptakan sistem terpisah dan mengajak negara lain untuk bergabung.

    Level pejabat yang dikirim AS dan China ke forum-forum tersebut, kata Raymond Kuo, menunjukkan seberapa penting negara-negara lain menilai forum itu, di tengah meningkatnya rivalitas dua ekonomi terbesar dunia ini.

    Niat China bentuk tatanan global alternatif

    Menurut kantor berita Xinhua, sekitar 1.800 perwakilan dari 100 negara, termasuk pejabat, militer, dan akademisi hadir dalam Forum Xiangshan 2025.

    Topik utama dalam agenda resmi mencakup soal “tata kelola keamanan global, kerja sama keamanan Asia-Pasifik, menjaga tatanan internasional pascaperang, dan pembangunan perdamaian regional.”

    Narasi tersebut sejalan dengan upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya lewat sejumlah ajang internasional belakangan ini, yang digelar di wilayah China, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) dan parade militer besar pada awal September 2025 ini.

    Di KTT SCO awal September 2025, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebelum kemudian menjamu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam parade militer. Tampilnya kerja sama keamanan antara China dan sekutu utamanya diperkirakan juga akan terlihat di Forum Xiangshan.

    “Xi Jinping akan menekankan persatuan dengan Rusia, Korea Utara, dan mungkin Iran untuk menyampaikan pesan bahwa ada kelompok yang mampu melawan pengaruh global AS,” kata Elizabeth Freund Larus, seorang peneliti senior di Pacific Council.

    Cari dukungan “Global South” dan contohkan India

    Narasi Beijing soal tatanan dunia baru utamanya ditujukan ke negara-negara Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brasil, dan Nigeria. Negara-negara tersebut mengirim perwakilan pertahanan dengan jabatan lebih tinggi ke Forum Xiangshan.

    Raymond Kuo mengatakan Xi Jinping berusaha menampilkan citra China sebagai “mediator yang dapat dipercaya” untuk negara-negara Selatan dan menjadikan hubungannya dengan India sebagai contoh.

    Terlepas dari hubungan China dan India yang memburuk sejak bentrokan perbatasan mematikan pada 2020, pertemuan Modi dengan Xi Jinping di KTT SCO awal September 2025 ini bisa menguntungkan Beijing.

    “Pada titik tertentu, China sudah mengatakan: ‘Ya, kita mungkin punya perbedaan, bahkan konflik wilayah, tetapi kita tetap bisa menangani dan menyelesaikan isu keamanan regional lebih baik daripada Amerika Serikat’,” papar Raymon Kuo.

    Namun, meski menekankan multilateralisme, para pengamat menilai China masih lebih menyukai perjanjian bilateral dengan negara-negara Selatan. China, kata Raymond Kuo, mungkin akan meluncurkan inisiatif atau memberi rincian proposal dari KTT SCO, tetapi kesepakatan nyata tampaknya terbilang kecil.

    Rivalitas AS-China di Asia

    Forum Xiangshan juga memberi gambaran tentang cara AS dan China dalam menjalankan diplomasi militer di masa depan.

    Menurut Freund Larus, pilihan delegasi AS “menunjukkan bahwa diskusi sebenarnya terjadi lewat jalur belakang, bukan di depan kamera.”

    Menjelang Forum Xiangshan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara lewat telepon dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Mereka menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi militer terbuka dan menegaskan kepentingan nasional masing-masing.

    Dalam percakapan itu, Dong Jun memperingatkan bahwa “upaya penahanan atau pencegahan terhadap China tidak akan berhasil”, serta menentang campur tangan AS di Laut China Selatan dan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang punya pemerintahan sendiri tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

    Pete Hegseth menegaskan kalau AS “tidak mencari konflik dengan China”, tetapi menekankan bahwa negaranya memiliki “kepentingan strategis di Asia-Pasifik.”

    “Jika ada dialog bilateral dengan Beijing, Washington tidak merasa perlu masuk ke China untuk melakukannya,” kata Ying-Yu Lin, seorang profesor di Universitas Tamkang, Taiwan.

    Pada September 2025, kapal induk terbaru China, Fujian, terlihat melintas di Selat Taiwan menuju Laut China Selatan. Mobilisasi ini kemudian disebut Beijing sebagai “bagian dari latihan penelitian dan pelatihan.”

    Sementara itu, AS dan Jepang menggelar latihan militer bersama, termasuk pengerahan sistem rudal jarak menengah, Typhon, di Jepang. Kemudian, latihan militer ini dikritik China dan Rusia karena dianggap meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.

    Para pengamat memperkirakan Beijing akan terus menggunakan forum seperti ini untuk mempromosikan narasi perdamaian, mulai dari perang Ukraina hingga Laut China Selatan dan Taiwan.

    “Ini garis narasi yang sama yang terus digunakan pejabat China,” kata Larus. “Jangan berharap ada terobosan di sini.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya

    (nvc/nvc)

  • India-AS Segera Sepakati Tarif Dagang Baru, Impor Minyak Rusia Masih jadi Bahasan Utama

    India-AS Segera Sepakati Tarif Dagang Baru, Impor Minyak Rusia Masih jadi Bahasan Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — India dan Amerika Serikat hampir menyelesaikan negosiasi kesepakatan perdagangan. Orang kepercayaan Donald Trump yang menjadi calon Duta Besar AS untuk India ambil peran dalam proses negosiasi tersebut.

    Dalon Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk India Sergio Gor, menjelaskan dalam sidang pencalonannya kepada Komite Senat di Washington, bahwa dalam negosiasi itu pihaknya menegaskan tuntutan agar Bharat menghentikan impor minyak dari Rusia. Hal itu menjadi bagian dari berbagai poin negosiasi perdagangan kedua negara.

    “Kami tidak terlalu jauh berbeda saat ini dalam hal kesepakatan. Bahkan, mereka sedang menegosiasikan detail-detail kecil dari sebuah kesepakatan,” ujar Gor, dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/9/2025).

    Gor merupakan ajudan atau salah satu orang dekat Trump, yang dicalonkan sang presiden untuk menjadi duta besar. Dia juga akan menjadi utusan khusus Trump untuk urusan Asia Selatan dan Tengah.

    Para negosiator India diperkirakan akan bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada pekan depan.

    India dan AS melanjutkan perundingan perdagangan setelah berminggu-minggu terlibat perselisihan sengit, dengan Trump mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam beberapa pekan mendatang.

    Menurut Gor, kemitraan AS dengan India adalah salah satu hubungan terpenting yang dimiliki negaranya. Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam pembahasan tarif impor dengan India, Gor mengklaim bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

    Dia mencontohkan adanya kerja sama militer kedua negara belakangan ini, termasuk latihan militer bersama India-AS di Alaska.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, para pejabat India mengatakan kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintahan Trump. Salah satu penyebabnya, posisi-posisi utama dalam kebijakan luar negeri, termasuk kursi duta besar, telah kosong begitu lama—seperti yang terjadi di Indonesia.

    Minyak Rusia

    Pembelian minyak Rusia oleh India tetap menjadi sumber utama ketegangan dalam hubungan India-AS, dan belum jelas bagaimana hal itu akan diselesaikan dalam kesepakatan perdagangan.

    Trump mengenakan tarif 50% kepada India pada Agustus 2025, dengan setengahnya merupakan penalti atas pembelian energi Rusia. AS menilai bahwa transaksi dagang itu membantu Presiden Rusia Vladimir Putin membiayai perang di Ukraina.

    Presiden AS juga mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk bergabung dengannya dalam menaikkan tarif terhadap India dan China agar Putin mau bergabung dalam perundingan gencatan senjata dengan Ukraina.

    Namun demikian, blok tersebut memandang India sebagai mitra dagang yang vital, dengan menteri luar negeri Jerman baru-baru ini mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan perdagangan bebas yang telah lama tertunda antara kedua belah pihak dapat diselesaikan paling cepat musim gugur ini.

    Gor pun menekankan bahwa upaya membuat India menghentikan impor minyak dari Rusia merupakan prioritas utama AS.

    “Kami mengharapkan lebih banyak dari India daripada yang terkadang kami harapkan dari negara lain,” kata Gor.

    Dia juga berusaha meredakan ketidakpastian mengenai Quad—pengelompokan informal AS, Australia, Jepang, dan India yang bertujuan untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.

    Meskipun keraguan telah muncul seputar pertemuan tahun ini, yang akan diselenggarakan oleh India, Gor mengatakan Trump tetap berkomitmen untuk memastikan relevansi dan ketahanan Quad. Trump juga sedang dalam pembicaraan untuk menghadiri pertemuan berikutnya, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan.

  • Tekan Putin, Trump Desak Eropa Kenakan Tarif 100% ke China-India

    Tekan Putin, Trump Desak Eropa Kenakan Tarif 100% ke China-India

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta agar Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% ke China dan India. Hal ini sebagai upaya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang dengan Ukraina.

    China dan India merupakan pembeli utama minyak Rusia. Oleh karena itu, kedua negara itu dinilai mempunyai peran penting dalam menjaga perekonomian Rusia di tengah invasi yang terus dilakukan ke Ukraina sejak 2022 lalu.

    Menurut pejabat yang mengetahui persoalan ini, Trump menyampaikan permintaan ini saat mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. Pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan beban ekonomi Moskow.

    Diplomat Uni Eropa mengatakan AS siap mengikuti tarif yang serupa dilakukan UE ke India dan China. Hal ini semakin membuat bea impor dari kedua negara itu semakin melonjak ke AS.

    “Mereka berkata, ‘Kami akan melakukan ini tetapi Anda harus melakukannya bersama kami,” kata diplomat itu, dikutip dari Reuters, Rabu (10/9/2024).

    Upaya ini diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri KTT pekan lalu. Dilaporkan Financial Times, Trump mengancam akan mengenakan tarif tinggi ke China dan India karena masih membeli minyak dari Rusia.

    Trump telah mengenakan tambahan tarif ke India 25% karena masih terus membeli minyak Rusia. Namun, China belum secara khusus menjadi target kenaikan tarif akibat pembelian minyak Rusia.

    (acd/acd)

  • Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% terhadap India dan China sebagai bagian dari upaya bersama menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina.

    Menurut tiga pejabat yang mengetahui persoalan ini dilansir dari Financial Times pada Rabu (10/9/2025), permintaan itu disampaikan Trump saat dirinya mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. 

    Pertemuan tersebut membahas langkah untuk meningkatkan beban ekonomi bagi Moskow.

    “Kami siap melangkah, siap saat ini juga, tetapi hanya akan melakukan ini jika mitra Eropa bersedia bergerak bersama kami,” ujar seorang pejabat AS.

    Pejabat lainnya menambahkan bahwa Washington siap mengikuti tarif yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap China dan India. Hal ini berpotensi memicu kenaikan lebih lanjut atas bea impor kedua negara ke AS.

    Usulan Trump ini muncul di tengah kesulitan AS mencapai kesepakatan damai dan meningkatnya serangan udara Rusia terhadap Ukraina.

    “Pandangan presiden jelas: mari kita kenakan tarif besar-besaran dan terus pertahankan tarif itu sampai China setuju berhenti membeli minyak Rusia. Tidak banyak opsi lain bagi minyak tersebut,” kata seorang pejabat AS.

    Langkah Trump tersebut diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi mempererat hubungan dalam KTT pekan lalu.

    Bulan lalu, AS telah menaikkan tarif impor India hingga 50% akibat pembelian minyak Rusia, memicu ketegangan dengan negara Asia Selatan itu. Namun, pada Selasa malam Trump menulis di Truth Social bahwa negosiasi dagang dengan India tetap berjalan dan mengisyaratkan akan berakhir sukses.

    “India dan Amerika Serikat tengah melanjutkan perundingan untuk mengatasi hambatan perdagangan antara kedua negara. Saya menantikan pembicaraan dengan sahabat baik saya, Perdana Menteri Modi, dalam beberapa minggu mendatang,” tulis Trump.

    Adapun China belum secara khusus menjadi target tarif akibat pembelian minyak Rusia. Pada April lalu, Trump sempat menaikkan tarif impor China secara tajam, namun kemudian dikurangi pada Mei setelah terjadi gejolak pasar yang signifikan.

    Dalam diskusi di Washington, pejabat UE yang dipimpin Kepala Sanksi David O’Sullivan berdialog dengan pejabat senior Departemen Keuangan AS. Menurut sumber, ibu kota-ibu kota Eropa tengah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap China dan India karena membeli minyak serta gas Rusia. 

    Namun, banyak pihak masih berhati-hati mengingat hubungan dagang erat UE dengan Beijing dan New Delhi.

    Diplomat AS di Eropa juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menjatuhkan sanksi berat kepada pembeli energi Rusia tanpa partisipasi UE. Terlebih, sejumlah negara Eropa sendiri masih mengimpor produk energi dari Rusia.

    “Pertanyaannya, apakah Eropa punya kemauan politik untuk mengakhiri perang ini?. Setiap langkah tentu akan mahal, dan agar presiden melakukannya, kami membutuhkan mitra Eropa, idealnya seluruh mitra internasional. Kita akan berbagi beban bersama,” ujar seorang pejabat.

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • AS Resmi Beri Tarif 50% ke India, Trump: Tak Perlu Khawatir

    AS Resmi Beri Tarif 50% ke India, Trump: Tak Perlu Khawatir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hubungannya dengan India, meskipun AS telah memberlakukan tarif 50% untuk banyak barang dari negara tersebut sebagai hukuman atas pembelian energi Rusia oleh New Delhi.

    Trump mengatakan dia akan selalu menjadi teman dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, tetapi dia tidak suka dengan apa yang India lakukan saat ini soal pembelian minyak dari Rusia. 

    “India dan AS memiliki hubungan khusus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita hanya kadang-kadang mengalami momen-momen tertentu,” kata Trump, sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Sabtu (6/9/2025). 

    Komentar relatif positif Trump tentang India datang meskipun negosiasi formal antara Washington dan New Delhi mengenai perjanjian perdagangan untuk menurunkan tingkat tarif telah mandek, dan Presiden AS pekan ini mengekspresikan kemarahan terhadap Modi karena menghadiri KTT di China bersama Vladimir Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari China. 

    Trump pekan ini mengatakan India telah menawarkan untuk menurunkan tarifnya atas barang-barang AS menjadi nol, tetapi dia menyiratkan bahwa konsesinya mungkin datang terlalu terlambat dalam pembicaraan. 

    Pada Jumat pagi, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa “konyol” jika India terus membeli minyak dari Rusia meskipun ada konflik yang sedang berlangsung dengan Ukraina, dan bahwa negara tersebut perlu memilih pihak.

    “Baiklah, dukung dolar, dukung Amerika Serikat, dukung klien terbesar Anda, yaitu konsumen Amerika, atau, saya kira Anda akan dikenakan tarif 50%,” kata Lutnick.

    Sebelumnya, Trump menilai hubungan dagang kedua negara selama ini tidak seimbang akibat tingginya tarif impor yang diberlakukan New Delhi.

    “India selama bertahun-tahun menerapkan tarif yang sangat tinggi, mungkin yang tertinggi di dunia,” katanya.

    Kebijakan tarif AS tersebut mengejutkan pejabat India, meski kedua negara telah menjalani negosiasi berbulan-bulan. Menurut pejabat perdagangan, tarif tinggi dan kebijakan proteksionis India kerap membuat frustrasi tim negosiator Washington.

    Trump awalnya menetapkan bea masuk 25% untuk produk ekspor India, sebelum menggandakannya menjadi 50% pekan lalu. Langkah ini berdampak pada lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS, pasar ekspor terbesar bagi India.

    AS keberatan atas keputusan India melanjutkan pembelian energi dari Rusia, yang menurut New Delhi diperlukan untuk menjaga harga minyak domestik tetap rendah.

    Para pengkritik menilai pembelian energi oleh India dan China justru membantu menopang ekonomi Rusia dan melemahkan efektivitas sanksi Barat yang ditujukan untuk menghentikan perang di Ukraina.

  • Kedatangan Pemimpin Asing ke China Jadi Tanda Pergeseran Geopolitik?

    Kedatangan Pemimpin Asing ke China Jadi Tanda Pergeseran Geopolitik?

    Beijing

    Presiden Prabowo Subianto, beserta pimpinan negara dan perwakilan asing lainnya menghadiri parade militer skala besar di Beijing, China. Acara perayaan yang memperingati 80 tahun kekalahan Jepang di akhir Perang Dunia II (PD II) ini cenderung dihindari oleh para pemimpin Barat.

    Prabowo bertolak ke Beijing pada Selasa (02/09), di tengah dinamika situasi politik Indonesia setelah unjuk rasa berhari-hari yang menyebabkan ribuan orang ditangkap dan 10 orang tewas. Setibanya di Tianamen, Prabowo disambut oleh Presiden China Xi Jinping.

    Beberapa media nasional di Indonesia menyebut bahwa Prabowo hanya hadir selama 8 jam dalam parade tersebut. Berdasarkan keterangan pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo mendarat di tanah air pada Rabu (03/09) malam.

    Pertemuan singkat dengan Xi Jinping dan Putin

    Dalam kunjungan yang terbilang singkat tersebut, Prabowo sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People pada Rabu (03/09). Dalam pertemuan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan China.

    Prabowo membahas proyek Giant Sew Wall yang direncanakan akan membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa dengan pemerintahan Xi Jinping.

    Selain itu, Prabowo juga menghadiri pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela lawatan tersebut. Obrolan Prabowo dan Putin disebut menjadi salah satu agenda penting karena membahas soal kerja sama strategis, khususnya di bidang ekonomi dan investasi.

    “Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” papar Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Parade di China tanda “pergeseran geopolitik”?

    Dalam parade militer tersebut, selain Presiden Prabowo Subianto, turut hadir sejumlah pemimpin negara lainnya. Sebut saja, Perdana Menteri India Narendra Modi, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un.

    Rangkaian ini dapat dibaca sebagai sebuah pesan mencolok, atau bahkan menantang, kepada Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Ini sedikit banyaknya menjadi bukti tambahan dari pergeseran menuju tatanan dunia baru yang tak lagi sepenuhnya didominasi AS dan Barat.

    Pertemuan ini mencerminkan tradisi panjang manuver diplomatik yang penuh dengan kepentingan masing-masing dalam kekuatan politik regional.

    Singkatnya, masing-masing pemimpin negara yang hadir punya kepentingannya sendiri. Misalnya, China, yang membutuhkan energi murah dari Rusia hingga persoalan kestabilan perbatasan dengan Korea Utara.

    Sementara, Putin ingin keluar dari sanksi Barat dan isolasi akibat perang Ukraina. Kemudian, jika ditelaah, Kim membutuhkan uang, legitimasi hingga cara untuk mengungguli Korea Selatan. Kemudian, Narendra Modi tengah berusaha menjaga hubungan baik dengan Rusia dan China di tengah keretakan hubungannya dengan AS.

    Pamor China naik?

    Saat ini, China dilanda banyak masalah domestik, misalnya ketidaksetaraan ekonomi dan gender, hingga ketegangan dengan Taiwan. Namun, Xi Jinping berusaha memosisikan China sebagai pemimpin bagi negara-negara yang merasa dirugikan oleh tatanan dunia pascaPerang Dunia II.

    “Parade ini menunjukkan kenaikan pamor China, didorong oleh diplomasi Trump yang buruk dan kelihaian strategi Presiden Xi,” kata Jeff Kingston, seorang profesor studi Asia di Temple University, Jepang. “Konsensus Washington telah runtuh dan Xi menggalang dukungan untuk alternatifnya.”

    Beberapa pakar mengingatkan agar tidak berlebihan membaca hubungan Rusia, China, dan Korea Utara. China tetap waspada terhadap program nuklir Korea Utara yang kian berkembang dan kerap mendukung sanksi internasional untuk menekan Pyongyang.

    “Meski ikatan Rusia, Korea Utara kembali seperti aliansi militer, China tidak berniat kembali ke tahun 1950,” kata Zhu Feng, dekan Fakultas Hubungan Internasional Universitas Nanjing.

    “Salah jika percaya China, Rusia, dan Korea Utara sedang membangun blok kekuatan baru.”

    Rusia cari bantuan China demi kurangi isolasi

    Sementara bagi Kremlin, kehadiran Putin di Beijing bersama para pemimpin dunia adalah cara menepis isolasi yang dikenakan Barat, setelah invasi skala besar Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Putin dapat kembali tampil di panggung dunia sebagai sosok negarawan, bertemu berbagai pemimpin termasuk Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sambutan Xi Jinping juga menegaskan bahwa Rusia masih punya mitra dagang besar, meski pasar Barat banyak yang tertutup akibat sanksi.

    Namun, di saat bersamaan, Rusia tak ingin membuat Trump marah, karena Trump lebih terbuka dibanding pendahulunya untuk mendengar syarat Moskow terkait perang Ukraina.

    “Rusia sangat diuntungkan dari kemampuan China menyediakan barang dual-use dan teknologi untuk mengakali sanksi serta menjaga mesin militernya tetap hidup. China juga menjadi sumber utama pemasukan ekspor Rusia yang mengisi kas perang Putin,” kata Alexander Gabuev, Direktur Carnegie Russia Eurasia Center. “Bagi China, perang Rusia di Ukraina justru menjadi distraksi bagi AS.”

    Nasib Korea Utara

    Kunjungan Kim Jong Un memperdalam ikatan baru dengan Rusia, sekaligus menegaskan hubungan rapuh dengan sekutu terpentingnya sekaligus penopang ekonominya, China.

    Kim Jong Un telah mengirim ribuan pasukan dan banyak perlengkapan militer untuk membantu Rusia menahan serangan Ukraina.

    Tanpa menyebut perang Ukraina secara eksplisit, Kim Jong Un berkata kepada Putin: “Jika ada hal yang bisa saya lakukan untuk Anda dan rakyat Rusia, jika ada yang lebih perlu dilakukan, saya akan menganggapnya sebagai kewajiban persaudaraan yang memang harus kami jalani.”

    Lembaga Institute for National Security Strategy, yang terafiliasi dengan badan intelijen Korea Selatan menyebut kunjungan Kim Jong Un, yang merupakan penampilan pertamanya di forum multilateral sejak berkuasa 2011, ditujukan untuk memperkuat hubungan dengan negara sahabat sebelum kemungkinan dimulainya kembali perundingan nuklir dengan Trump. Diplomasi nuklir kedua pemimpin itu runtuh pada 2019.

    “Kim juga bisa mengklaim kemenangan diplomatik, karena Korea Utara kini beralih dari negara yang sebelumnya secara bulat disanksi oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) atas program nuklir dan misil ilegalnya, menjadi negara yang justru dirangkul oleh anggota tetap DK PBB, yakni Rusia dan China,” kata Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Universitas Ewha Womans, Seoul.

    Peran Narendra Modi

    Kehadiran Narendra Modi dalam perayaan tersebut merupakan kunjungan pertamanya ke China sejak hubungan kedua negara memburuk setelah bentrokan mematikan di perbatasan India-China pada 2020.

    Namun, pemulihan ini masih terbatas. Namun, menurut Praveen Donthi, seorang pakar senior di International Crisis Group, Modi tidak ikut parade militer Beijing karena “rasa saling curiga dengan China masih ada.”

    “India berjalan hati-hati di antara Barat dan negara-negara lain, terutama terkait AS, Rusia, dan China,” kata Donthi. “Karena India tidak percaya pada aliansi formal, pendekatannya adalah memperkuat hubungan dengan AS, mempertahankannya dengan Rusia, dan mengelolanya dengan China.”

    Meski begitu, Amerika Serikat tetap ada dalam perhitungan Modi.

    India dan Washington sebelumnya merundingkan perjanjian perdagangan bebas, hingga pemerintahan Trump memberlakukan tarif 25% untuk impor minyak Rusia oleh India, membuat total tarif naik jadi 50%.

    Perundingan pun terhenti dan hubungan merosot tajam. Pemerintah Modi berjanji tidak akan tunduk pada tekanan AS, bahkan memberi sinyal siap mendekat ke China dan Rusia.

    Namun, kata Donthi, India tetap ingin menjaga celah terbuka bagi Washington.

    “Jika Modi bisa berjabat tangan dengan Xi lima tahun setelah bentrokan perbatasan India-China, maka akan jauh lebih mudah baginya untuk berjabat tangan dengan Trump dan kembali memperkuat hubungan, karena keduanya memang sekutu alami,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (nvc/nvc)

  • Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Jakarta

    Dalam parade militer besar-besaran di Beijing pada hari Rabu (06/09, diapit oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong Un dari Korea Utara. Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan dunia bahwa dunia sedang menghadapi pilihan antara “perdamaian atau perang”.

    Acara yang memperingati 80 tahun kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II ini sebagian besar dijauhi oleh para pemimpin Barat, karena perang Ukraina dan ambisi nuklir Kim yang hadir sebagai tamu kehormatan.

    Dirancang untuk memproyeksikan kekuatan militer dan pengaruh diplomatik Cina, parade ini juga hadir di saat perang tarif Presiden AS Donald Trump dan kebijakan fluktuatif yang membebani hubungan baik dengan sekutu maupun saingan. “Saat ini, umat manusia dihadapkan pada pilihan damai atau perang, dialog atau konfrontasi, sama-sama menguntungkan atau sama-sama menguntungkan,” ujar Xi kepada lebih dari 50.000 penonton di Lapangan Tiananmen, seraya menambahkan bahwa Cina “berdiri teguh di sisi sejarah yang benar”.

    Menumpang sebuah limusin beratap terbuka, Xi kemudian memeriksa pasukan dan peralatan militer mutakhir seperti rudal hipersonik, drone bawah air, dan ‘robot serigala’ yang dipersenjatai.

    Helikopter yang membawa spanduk besar dan jet tempur terbang dalam formasi selama pertunjukan selama 70 menit yang berpuncak pada pelepasan 80.000 burung ‘perdamaian’.

    Mengenakan setelan tunik dengan gaya yang dikenakan oleh mantan pemimpin Mao Zedong, Xi sebelumnya menyapa lebih dari 25 pemimpin di karpet merah, termasuk Prabowo Subianto dari Indonesia yang tampil mengejutkan meskipun aksi protes meluas di dalam negeri.

    Duduk di antara Putin dan Kim, Xi berulang kali terlibat dalam percakapan dengan kedua pemimpin tersebut sementara ribuan pasukan berlalu lalang di hadapan mereka. Ini menandai pertama kalinya ketiganya tampil bersama di depan umum.

    Dalam sebuah unggahan yang ditujukan kepada Xi di Truth Social saat parade dimulai, Trump menyoroti peran AS dalam membantu Cina mempertahankan kemerdekaannya dari Jepang selama Perang Dunia Kedua.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, karena kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tambah Trump.

    Kremlin menjawab Putin tidak berkonspirasi melawan Amerika Serikat dan mengisyaratkan bahwa Trump sedang bersikap ironis dalam pernyataannya.

    Visi global Cina

    Xi telah menggambarkan Perang Dunia Kedua sebagai titik balik utama dalam “peremajaan besar bangsa Cina”, di mana ia berhasil mengatasi penghinaan akibat invasi Jepang dan menjadi kekuatan global yang kuat.

    Awal pekan ini, Xi mengungkap visinya tentang tatanan dunia baru di sebuah pertemuan puncak keamanan regional, menyerukan persatuan melawan “hegemonisme dan politik kekuasaan”, sebuah sindiran terselubung terhadap saingannya di seberang Samudra Pasifik.

    “Xi merasa yakin bahwa keadaan telah berbalik. Cina yang kembali memegang kendali sekarang,” kata Wen-Ti Sung, peneliti di Global China Hub Dewan Atlantik, yang bermarkas di Taiwan.

    “Yang dibicarakan tentang sumber utama ketidakpastian dalam sistem internasional adalah unilateralisme ala Trump, bukan diplomasi serigala Cina.”

    Dalam resepsi mewah setelah parade di Balai Agung Rakyat, Xi menyampaikan kepada para tamunya bahwa umat manusia tidak boleh kembali kepada “hukum rimba”.

    Di luar kemegahan dan propaganda, para analis mengamati apakah Xi, Putin, dan Kim akan mengisyaratkan hubungan pertahanan yang lebih erat setelah pakta yang ditandatangani oleh Rusia dan Korea Utara pada Juni 2024, dan aliansi serupa antara Beijing dan Pyongyang, sebuah hasil yang dapat mengubah kalkulasi militer di kawasan Asia-Pasifik.

    Putin telah mencapai kesepakatan energi yang lebih erat dengan Beijing selama kunjungannya ke Cina, sementara pertemuan tersebut telah memberi Kim yang tertutup kesempatan untuk mendapatkan dukungan implisit bagi senjata nuklirnya yang dilarang.

    Sudah 66 tahun sejak seorang pemimpin Korea Utara terakhir kali menghadiri parade militer Cina. Kim juga berjabat tangan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik sebelum parade dimulai.

    Pyongyang telah menolak tawaran Seoul baru-baru ini untuk menstabilkan hubungan yang memburuk antara kedua Korea, yang secara teknis berperang sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, namun bukan perjanjian damai.

    Musuh AS

    Bergabung dengan Putin dan Kim termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang semuanya dianggap sebagai musuh AS. Sekutu dekat Rusia, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, berjalan di samping Kim setelah berfoto bersama dengan para pemimpin lainnya.

    Pemimpin-pemimpin Asia selain Presiden Prabowo Subianto, yang hadir di antaranya Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Presiden Vietnam Luong Cuong, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dan Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso juga masuk dalam daftar tamu. Presiden Kuba Miguel Daz-Canel adalah satu-satunya pemimpin dari Amerika Latin yang hadir.

    Tamu lainnya adalah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Daftar tamu tersebut sangat tumpang tindih dengan pertemuan puncak tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai beberapa hari sebelumnya, tetapi ada beberapa wakil penting yang meninggalkan acara sebelum parade, termasuk perwakilan dari India dan Turki.

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengunggah kata-kata hangat tentang pertemuan dengan Xi dan Putin di platform media sosial X. Ia mengunggah foto dirinya dan Putin yang sedang bepergian bersamanya, mengatakan bahwa “percakapan dengannya selalu memberikan wawasan,” dan menulis bahwa ia memiliki “pertemuan yang bermanfaat” dengan Xi.

    Sebagian besar pemimpin Eropa tidak hadir. Selain Putin dan Lukashenko, hanya sedikit pemimpin Eropa yang menghadiri parade tersebut. Serbia mengirimkan Presiden Aleksandar Vucic yang pro-Rusia dan Slowakia mengirimkan Perdana Menteri Robert Fico.

    *Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Putin Disambut Hangat Xi Jinping dalam Pertemuan di China

    (ita/ita)

  • India Tawarkan Hapus Tarif, Trump Soroti Ketimpangan Perdagangan – Page 3

    India Tawarkan Hapus Tarif, Trump Soroti Ketimpangan Perdagangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan  bahwa India telah menawarkan untuk memangkas tarif bea masuk atau tarif impor barang dari AS hingga nol persen. Meski begitu, ia tetap menilai hubungan dagang kedua negara selama ini sebagai “bencana sepihak”.

    Dikutip dari CNN, Rabu (3/9/2025), AS menarik tarif impor sebesar 50% untuk barang asal India, termasuk penalti 25% akibat penolakan Delhi untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Tarif tinggi ini mulai berlaku pekan lalu.

    India belum memberikan tanggapan langsung atas komentar terbaru Trump. Namun, perang kata-kata soal minyak Rusia membuat hubungan Delhi dengan Washington berada di titik terendah.

    Pernyataan keras Trump juga bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke KTT Shanghai Co-operation Organisation (SCO) di Tianjin. Di sana, Modi bertemu Presiden China Xi Jinping serta Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Washington menuding India secara tidak langsung membantu pendanaan perang Rusia di Ukraina lewat impor minyak dan senjata.

    “India membeli sebagian besar minyak dan produk militernya dari Rusia, sangat sedikit dari AS,” tulis Trump, seraya menambahkan bahwa Delhi seharusnya sudah menurunkan tarif “bertahun-tahun lalu”.

    Sementara itu, India menegaskan impor minyak dari Rusia penting untuk memenuhi kebutuhan energi penduduknya yang besar.

    Pemerintah Delhi bahkan menyebut tarif baru dari AS sebagai kebijakan yang “tidak adil dan tidak masuk akal”.

  • Tarif Trump Picu Ketegangan, Hubungan Dagang AS–India di Ujung Tanduk – Page 3

    Tarif Trump Picu Ketegangan, Hubungan Dagang AS–India di Ujung Tanduk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin, 1 September 2025 kembali melontarkan kritik tajam terhadap India, dengan menyebut hubungan dagang kedua negara sebagai “bencana sepihak!”

    Kritik itu muncul setelah Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di China.

    Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengklaim India sempat menawarkan pemangkasan tarif hingga nol. Namun, menurut dia, langkah itu “terlambat” dan seharusnya dilakukan “bertahun-tahun lalu”. Ia tidak menjelaskan secara detail kapan tawaran tersebut diajukan.

    Ketegangan ini mencuat setelah AS memberlakukan tarif 50% terhadap India, ditambah bea masuk sekunder 25% bulan lalu untuk pembelian minyak dari Rusia. Pemerintah India mengecam kebijakan tersebut sebagai tindakan yang “tidak adil, tidak dapat dibenarkan, dan tidak masuk akal.”

    Trump kembali menegaskan kritiknya terhadap India dengan menuding negara itu membeli minyak dan senjata dari Rusia, sekaligus menjual “sejumlah besar barang” ke Amerika Serikat, tetapi mengenakan tarif tinggi pada ekspor AS ke India.

    “Alasannya adalah India telah mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada kami, hingga saat ini, yang tertinggi di antara negara mana pun, sehingga bisnis kami tidak dapat menjual ke India. Ini benar-benar bencana yang tidak seimbang!” tulis Trump di Truth Social.