Tag: Narendra Modi

  • Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    New Delhi

    Pemilihan umum legislatif di India menjadi peringatan terbesar bagi Perdana Menteri Narenda Modi. Partainya, Bharatiya Janata Party, BJP, gagal merebut mayoritas di parlemen dan kini bergantung pada koalisi untuk terus berkuasa.

    Selama satu dekade terakhir, Modi dan BJP menikmati otoritas dan mendominasi politik nasional. Namun masa jabatannya yang ketiga diyakini akan banyak menyita perhatian pemerintah ke dalam negeri.

    Sebab itu pula, pakar menilai kemenangan Modi belum akan berimbas banyak pada kebijakan luar negeri India, yang sejak 2014 menganut doktrin “tetangga yang utama,” demi memperkuat relasi dengan jiran di Asia Selatan.

    Ketegangan dengan Pakistan

    Pemilu India diawasi secara ketat oleh rival terbesarnya, Pakistan. “Kami cukup senang,” ketika Modi kehilangan mayoritas di parlemen, kata Mushahid Hussain, senator dan pakar luar negeri Pakistan.

    “Modi yang duduk di kantor PM di Delhi saat ini adalah Modi dalam versi yang lebih lemah,” kata dia, sembari menambahkan bahwa Pakistan berharap untuk melihat “Pendekatan yang lebih tenang India terhadap Pakistan dalam nada dan retorika.”

    Pemerintahan Modi selama ini menolak untuk berhubungan dengan Pakistan dan menuduh Islamabad mensponsori terorisme lintas batas. Kedua negara adidaya nuklir juga menggiatkan militerisasi Kashmir, terutama di era Modi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk PBB, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini tidak menjamin “iklim yang menguntungkan” untuk normalisasi hubungan India-Pakistan.

    “Pakistan memperkirakan hanya ada sedikit perubahan pada masa jabatan ketiga Modi. Prospek normalisasi hubungan antara India dan Pakistan masih belum pasti,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad “akan mengambil kebijakan menunggu dan melihat.”

    China mengintai di belakang

    Ketika Islamabad memperkuat persahabatannya dengan Beijing, India mewaspadai pengaruh China, yang rajin meminjamkan uang ke Pakistan untuk membangun infrastruktur perekonomian.

    Menyambut pengumuman hasil pemilu, China mengucapkan selamat kepada Modi dan menyerukan hubungan bilateral yang “lebih sehat dan stabil”.

    Rasa saling tidak percaya sejak lama telah menjadi ciri hubungan China-India. Kedua negara menggalang sengketa perbatasan yang bereskalasi di pegunungan Himalaya.

    Sana Hashmi, pakar China dan bekas konsultan Kementerian Luar Negeri India, memprediksi tidak akan ada perbaikan besar dalam hubungan India-China di tahun-tahun mendatang.

    Tanpa konsesi apa pun dari Beijing mengenai masalah perbatasan, katanya, New Delhi tidak mungkin “memperlunak kebijakannya terhadap China.”

    Sri Lanka sekutu di selatan

    Pulau di tepi Samudera Hindia ini menjadi arena rivalitas geopolitik dan kemaritiman antara India dan China. Sri Lanka terletak strategis di simpang rute perdagangan dunia, antara Eropa dan Asia.

    India dan Sri Lanka tidak hanya terikat kedekatan geografis di Selat Palk, tetapi juga etnis dan agama.

    Namun upaya China untuk menanamkan pengaruh di Kolombo selama satu dekade terakhir membuat gamang pemerintah di New Delhi.

    “Meskipun warisan kolonial mengikat India dan Sri Lanka secara historis, peristiwa yang terjadi saat ini menyoroti dinamika yang lebih kompleks,” kata Anandhi Sasidharan, mantan menteri Sri Lanka, merujuk pada krisis ekonomi di Sri Lanka, jerat utang dan implikasi geopolitik.

    Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Ranil Wickremesinghe, hubungan antara Sri Lanka dan India semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebabnya, hasil pemilu India tidak akan berdampak besar pada hubungan dengan Sri Lanka, menurut para ahli.

    “Meskipun partai Modi tidak memiliki mayoritas, yang meramalkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, namun bantuan India yang sudah lama diberikan kepada Sri Lanka akan tetap dilanjutkan,” kata Shihar Aneez, seorang jurnalis yang berbasis di Kolombo.

    India memupuk kedekatan dengan Bangladesh

    Hubungan India dengan jiran di timur, Bangladesh, telah menguat secara substansial selama satu dekade terakhir, kemungkinan akan tetap stabil, kata para pejabat dan pengamat Bangladesh setelah pengumuman hasil pemilu.

    “Hubungan persahabatan erat kami akan terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud kepada wartawan, sembari menambahkan bahwa hubungan bilateral mencapai tingkat baru di bawah pemerintahan Modi dan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

    Hubungan antara New Delhi dan Dhaka selama ini didominasi oleh agenda keamanan dan ekonomi.

    “Tidak akan ada perubahan kebijakan yang signifikan di India mengenai Bangladesh,” kata Touhid Hossain, mantan menteri luar negeri Bangladesh.

    Ali Riaz, pakar Bangladesh dan profesor di Universitas Negeri Illinois, berpandangan serupa.

    “Tidak ada yang akan menghalangi Modi untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negerinya,” katanya. “Tidak banyak perbedaan pendapat antara BJP dan partai oposisi dalam memproyeksikan India sebagai kekuatan global yang sedang berkembang.”

    rzn/yf

    Laporan ini dibuat dengan kontrobusi Yuchen Li di Taipei, Haroon Janjua di Islamabad, Abul Azad di Dhaka and Ashaly P Joy di Tamil Nadu.

    Lihat juga Video: Pidato Narendra Modi Setelah Jadi PM India untuk Ketiga Kalinya

    (nvc/nvc)

  • Menjabat untuk Periode Ketiga, PM Modi Akan Dilantik 9 Juni

    Menjabat untuk Periode Ketiga, PM Modi Akan Dilantik 9 Juni

    New Delhi

    Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi akan dilantik untuk masa jabatan ketiga sebagai kepala pemerintahan negara itu pada 9 Juni mendatang. Aliansi Demokratik Nasional, mencakup Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menguasai parlemen secara bulat memilih Modi kembali menjabat sebagai PM India.

    Seperti dilansir Reuters dan The Indian Express, Jumat (7/6/2024), pemimpin BJP Pralhad Joshi dan juru bicara partai terbesar kedua dalam Aliansi Demokratik Nasional menuturkan bahwa Modi akan dilantik sebagai PM India untuk masa jabatan ketiga pada Minggu (9/6) petang, sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

    Sejumlah pemimpin dunia, termasuk PM Bangladesh Sheikh Hasina, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, PM Nepal Pushpa Kamal Dahal akan menghadiri seremoni pelantikan Modi. Lebih dari 8.000 pejabat tinggi diperkirakan juga akan turut hadir.

    Aliansi Demokratik Nasional, yang dipimpin oleh BJP yang menaungi Modi, berhasil memenangkan 293 kursi parlemen dalam pemilu India yang digelar secara bertahap selama tujuh pekan terakhir, mulai 19 April lalu.

    Modi akan menjadi orang kedua setelah pahlawan kemerdekaan India dan PM pertama India, Jawaharlal Nehru, yang menjabat selama tiga periode secara berturut-turut.

    Sebelum pelantikan dilakukan, Modi diperkirakan akan menyampaikan perjanjian koalisi kepada Presiden India Droupadi Murmu pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Modi, seperti dilaporkan kantor Press Trust of India dan AFP, akan mengunjungi Presiden Murmu bersama para pemimpin partai sekutunya untuk meminta persetujuan resmi dalam pembentukan pemerintahan selanjutnya.

    Hasil pemilu India tahun ini sangat ketat, dengan BJP yang berkuasa selama satu dekade terakhir gagal mengulangi dua kemenangan telak sebelumnya. Hilangnya dominasi besar BJP dalam parlemen ini bertentangan dengan prediksi para analis dan hasil jajak pendapat sebelum pemilu digelar.

    Dalam situasi tersebut, BJP bergantung pada partai-partai sekutunya dan melakukan perundingan cepat dengan koalisinya yang beranggotakan 15 partai.

    Pada Rabu (5/6) waktu setempat, Aliansi Demokratik Nasional “dengan suara bulat” memilih Modi sebagai PM India untuk masa jabatan ketiga. Aliansi ini menguasai 293 kursi parlemen India, yang memberikan mereka kendali atas badan yang total memiliki 543 anggota.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Warga Asing Akan Boleh Bergabung Militer Australia

    Warga Asing Akan Boleh Bergabung Militer Australia

    Baru sempat membaca berita? Kami sudah merangkum sejumlah laporan utama dari berbagai negara.

    Dunia Hari Ini, edisi Selasa, 4 Juni 2024 akan kami awali dari Australia.

    Ingin bergabung angkatan pertahanan Australia?

    Warga negara asing yang berstatus ‘permanent resident’ di Australia akan segera bisa bergabung angkatan bersenjata Australia.

    Rencana ini juga sekaligus upaya untuk meningkatkan proses perekrutan yang dianggap lamban.

    Disebutkan jika Australian Defence Force (ADF) menghadapi tantangan kekurangan sekitar 4.400 pekerja.

    Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan persyaratan yang diperluas dengan memperbolehkan penduduk tetap adalah hal yang “penting” untuk menghadapi tantangan keamanan Australia di masa mendatang.

    Setelah seseorang bertugas di ADF setidaknya selama 90 hari, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia, dan diharapkan untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Australia.

    Terkini dari Gaza

    Militer Israel mengatakan empat sandera yang diculik pada 7 Oktober telah tewas, termasuk tiga pria dalam video Hamas yang sebelumnya memohon untuk dibebaskan.

    Hal ini mendesak pemerintah Israel untuk menyetujui proposal gencatan senjata Amerika Serikat dengan harapan sekitar 80 sandera yang diperkirakan masih ditahan di Gaza segera dibebaskan.

    Sementara itu kantor berita Al Jazeera melaporkan serangan bom terjadi di kawasan utara Deir el-Balah, yang menewaskan sedikitnya tujuh orang, termasuk anak-anak.

    Di luar Gaza, tentara Israel juga dilaporkan telah menangkap 15 orang di kawasan Tepi Barat, menurut agen berita Wafa.

    Kepala Badan Otorita IKN mengundurkan diri

    Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya kemarin.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Bambang sudah diberikan penugasan baru.

    “Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” katanya melalui pesan singkat.

    Posisi Kepala badan Otorita IKN saat ini diisi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Badan Otorita IKN.

    Narendra Modi diprediksi menang pemilu

    Perdana Menteri India Narendra Modi diperkirakan akan memenangkan masa jabatan presiden ketiga kalinya secara berturut-turut, setelah 642 juta suara dari pemilu India mulai dihitung.

    Sejumlah ‘exit poll’ memproyeksikan kemenangan besar bagi Modi, yang jika benar artinya juga menjadi sebuah kemenangan bagi kaum nasionalis Hindu, yang juga dituduh sering melancarkan kampanye penuh kebencian.

    Sementara itu, sejumlah investor berharap pertumbuhan ekonomi di India akan menguat dengan reformasi yang pro-bisnis.

    Tapi sejumlah pengamat, termasuk pihak oposisi khawatir kemungkinan mayoritas dua pertiga di parlemen bisa memicu perubahan besar pada konstitusi.

    Putusan bersalah Imran Khan dibatalkan

    Pengadilan tinggi Pakistan membatalkan putusan bersalah atas pembocoran rahasia negara terhadap mantan perdana menteri Imran Khan, yang masih mendekam di penjara atas tuduhan lain.

    Shah Mehmood Qureshi, yang menjabat sebagai menteri luar negeri di era pemerintahan Imran Khan , juga dibebaskan dari tuduhan tersebut.

    Imran, 71 tahun, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan atas tuduhan membocorkan kabel rahasia yang dikirim ke Islamabad oleh duta besar Pakistan di Washington pada tahun 2022.

    Ia mengatakan kabel tersebut merupakan bukti Amerika Serikat berkonspirasi untuk memaksanya turun dari kekuasaan pada tahun 2022.

  • India Mulai Hitung Hasil Pemilu, Modi Hampir Pasti Menang?

    India Mulai Hitung Hasil Pemilu, Modi Hampir Pasti Menang?

    Jakarta

    India pada hari Selasa (04/06) mulai menghitung lebih dari 640 juta suara dalam pemilihan umumnya. Perdana Menteri Narendra Modi hampir pasti akan meraih kemenangan dengan gerakan nasionalis Hindu-nya yang telah membuat oposisi gelisah dan semakin prihatin terhadap hak-hak minoritas.

    Exit poll menunjukkan Modi, 73 tahun, berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, setelah pemilihan suara dilakukan dalam tujuh tahap di negara dengan populasi terpadat di dunia ini. Pemilihan umum yang berlangsung selama enam minggu dan diikuti oleh 642 juta orang ini dipandang sebagai sebuah referendum bagi Modi.

    Jika dia menang, maka ini akan menjadi kali kedua seorang pemimpin India mempertahankan kekuasaan untuk masa jabatan ketiga setelah Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India. Modi mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa ia yakin “rakyat India telah memberikan suara dalam jumlah yang sangat besar” untuk memilih kembali pemerintahannya.

    Para pengamat percaya bahwa daya tariknya pada sentimen nasionalis Hindu yang sedang tumbuh akan memberinya masa jabatan ketiga dalam kekuasaan. Lawan Modi telah berjuang untuk melawan kampanye besar-besaran Partai Bharatiya Janata (BJP), dan telah dilumpuhkan oleh konflik kasus-kasus kriminal bermotif politik yang bertujuan untuk menghalau para penantang.

    Lawan politik Modi ditekan

    Lembaga think tank Amerika Serikat, Freedom House, mengatakan tahun ini bahwa BJP “semakin sering menggunakan institusi-institusi pemerintah untuk menargetkan lawan-lawan politiknya”.

    Pada hari Minggu (02/06), Arvind Kejriwal, politisi senior oposisi India dan pemimpin kunci dalam aliansi yang dibentuk untuk bersaing dengan Modi, kembali ke penjara.

    Kejriwal, 55 tahun, ditahan pada bulan Maret lalu atas penyelidikan korupsi yang telah berlangsung lama, tetapi kemudian dibebaskan dan diizinkan untuk berkampanye selama ia kembali ke tahanan setelah pemungutan suara berakhir.

    Menjelang pemilihan umum, banyak dari 200 juta lebih minoritas muslim semakin gelisah dengan masa depan mereka dan tempat mereka di negara yang secara konstitusional bersifat sekuler ini. Modi sendiri membuat sejumlah komentar keras tentang warga muslim di kampanyenya, dengan menyebut mereka sebagai “penyusup”.

    Partisipasi pemilih turun akibat gelombang panas

    Ketua Pemilu Kumar, pada hari Senin (03/06), menyatakan bahwa 642 juta suara yang masuk merupakan “rekor dunia”.

    Namun, berdasarkan angka komisi pemilihan umum, jumlah pemilih mencapai 66,3 persen dari 968 juta pemilih. Angka ini turun sekitar satu persen dari 67,4 persen pada jajak pendapat terakhir pada tahun 2019.

    Data pemilih akhir belum dirilis karena pemungutan suara ulang berlangsung di dua lokasi di negara bagian Benggala Barat pada hari Senin (03/06).

    Beberapa pakar mengatakan jumlah pemilih yang lebih rendah terjadi akibat gelombang panas di seluruh India utara, dengan suhu lebih dari 45 derajat Celsius.

    Sedikitnya 33 staf pemungutan suara meninggal akibat gelombang panas, dengan suhu mencapai 46,9 derajat Celsius, pada hari Sabtu (01/06), di negara bagian Uttar Pradesh saja.

    Kumar mengakui bahwa pemungutan suara seharusnya dijadwalkan untuk berakhir sebulan lebih awal. “Kami seharusnya tidak melakukannya dalam cuaca yang sangat panas,” katanya.

    pkp/ha (AFP, AP)

    (ita/ita)

  • Batal Kunjungi India, Elon Musk Diam-diam ke China

    Batal Kunjungi India, Elon Musk Diam-diam ke China

    Beijing

    CEO Tesla, Elon Musk, mendadak mengunjungi China, padahal sebenarnya ia dijadwalkan ke India. Dilaporkan, dia bertemu dengan para pejabat senior untuk membahas peluncuran software kemudi otomatis penuh dan izin untuk transfer data ke luar negeri.

    Media pemerintah China melaporkan ia mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Li Qiang. Li mengatakan perkembangan Tesla di China dapat dilihat sebagai contoh sukses kerja sama ekonomi dan perdagangan di antara kedua negara, yang belakangan terus panas.

    Produsen kendaraan listrik Amerika Serikat ini meluncurkan sistem self driving penuh, atau FSD, versi paling otonom dari perangkat lunak Autopilot, empat tahun lalu. Namun mereka belum menyediakannya di China, pasar terbesar kedua perusahaan tersebut, meski konsumen sudah mendesak.

    Musk menjawab pertanyaan di X bulan ini bahwa Tesla mungkin segera menyediakan FSD untuk pelanggan di China. Produsen mobil saingannya di China seperti Xpeng berusaha bersaing Tesla dengan merilis software serupa
    .
    Musk berharap mendapat persetujuan transfer data yang dikumpulkan di dalam negeri China ke luar negeri guna melatih algoritme teknologi mobil otonom itu. Sejak tahun 2021, memang Tesla menyimpan semua data yang dikumpulkan di China dan belum mentransfernya kembali ke AS.

    Kunjungan Musk ke China tidak diumumkan secara terbuka.”Senang sekali melihat kendaraan listrik mengalami kemajuan di China. Semua mobil akan menggunakan listrik di masa depan,” kata Musk dalam video di media sosial setempat.

    Perjalanan Musk terjadi sekitar seminggu setelah dia membatalkan rencana kunjungan ke India untuk bertemu PM Narendra Modi, dengan alasan ‘kewajiban Tesla yang sangat berat’. Perusahaan tersebut akan memberhentikan 10% karyawan globalnya karena penurunan penjualan dan perang harga yang kian intensif dengan mobil listrik China.

    Di sisi lain, regulator keselamatan otomotif AS akan membuka penyelidikan apakah penarikan kembali lebih dari 2 juta kendaraan Tesla di AS yang diumumkan bulan Desember untuk memasang perlindungan Autopilot baru sudah memadai, setelah terjadinya serangkaian kecelakaan.

    Tesla telah menjual lebih dari 1,7 juta mobil di China sejak memasuki pasar satu dekade lalu. Adapun pabrik Shanghai adalah yang terbesar.

    (fyk/afr)

  • Pemilu India, PM Modi Dituduh Lakukan Kampanye Anti-Islam

    Pemilu India, PM Modi Dituduh Lakukan Kampanye Anti-Islam

    Jakarta

    Perdana Menteri petahana Narendra Modi diadukan oleh Partai Kongres, partai oposisi di India, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Senin (22/04) waktu setempat, karena pidatonya yang dinilai menargetkan umat Islam di India.

    Menurut Partai Kongres, Modi telah “secara terang-terangan menargetkan” 200 juta umat Islam di India dengan menggunakan julukan berkonotasi negatif yaitu “penyusup” terhadap mereka.

    Modi sebelumnya berpidato pada hari Minggu (21/04) di Rajashtan menjelang pemungutan suara di negara bagian tersebut.

    Dalam pidatonya, Modi awalnya mengklaim bahwa pemerintahan sebelumnya dari Partai Kongres telah berjanji kalau “umat Islam harus memiliki hak pertama atas kekayaan negara.”

    Dia pun melanjutkan klaimnya dengan mengatakan: “Ini akan dibagikan kepada mereka yang memiliki lebih banyak anak. Ini akan didistribusikan kepada penyusup.”

    Modi kemudian melontarkan pertanyaan kepada massa yang sebagian besar beragama Hindu: “Apakah menurut kalian uang hasil jerih payah kalian harus diberikan kepada penyusup? Apakah kalian mau?”

    Oposisi: Pidato Modi melanggar UU Pemilu

    Dalam pengaduannya ke KPU, Partai Kongres menyebut pidato Modi tersebut “memecah belah, tidak pantas dan jahat.”

    “Kami berharap aksi konkret bisa diambil,” kata Abhishek Manu Singhvi, juru bicara Partai Kongres, kepada wartawan usai mengajukan pengaduan resmi.

    Pemilu di India, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, akan berlangsung hingga 4 Juni mendatang, dan pemungutan suara telah dimulai pada Jumat lalu.

    India secara konstitusional merupakan negara sekuler, sehingga peraturan pemilunya melarang adanya kampanye berdasarkan “perasaan komunal.”

    Modi dituduh menggunakan agama sebagai alat

    Hingga berita ini dirilis, belum ada respons dari Modi terkait pengaduan yang diajukan terhadapnya.

    Namun, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP), Gaurav Bhatia, mengatakan kepada wartawan bahwa saat berpidato tersebut, Modi “berbicara apa adanya”, dan bahwa pernyataan Modi selaras dengan apa yang dipikirkan orang-orang.

    Modi telah menjabat sebagai perdana menteri India sejak Mei 2014, dan saat ini sedang mengincar masa jabatan ketiganya.

    Ia diperkirakan menang mudah dalam pemilu kali ini, namun sikapnya yang selama ini tegas dalam mempromosikan prinsip-prinsip dan superioritas Hindu telah menuai banyak kritik.

    Pada bulan Januari lalu misalnya, Modi meresmikan Kuil Ram di Uttar Pradesh. Peresmian tempat ibadah ini kontroversial karena dibangun di bekas lokasi masjid berusia berabad-abad yang sebelumnya dihancurkan oleh umat Hindu garis keras pada tahun 1992.

    gtp/rs (AFP, EEE)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    New Delhi

    Pemerintah India telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan kontroversial yang dikritik karena dianggap anti Muslim. The Citizenship Amendment Act (CAA) akan mengizinkan kelompok agama minoritas non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

    Dilansir BBC, Selasa (12/3/2024), pihak berwenang mengatakan UU itu akan membantu mereka yang menghadapi penganiayaan di negara asal. Undang-Undang tersebut telah disahkan pada tahun 2019 dan memicu protes massal yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan banyak lagi yang ditangkap.

    Peraturan penerapannya tidak dibuat setelah terjadinya kerusuhan. Namun Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyatakan aturan penerapan CAA telah dibuat saat ini dan akan diberlakukan.

    Dia menulis di media sosial bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah ‘memenuhi komitmen lain dan merealisasikan janji pembuat konstitusi kita kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut’ .

    Kementerian Dalam Negeri India dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka yang memenuhi syarat sekarang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India secara online. Portal online untuk menerima lamaran telah disiapkan.

    Kementerian tersebut mengatakan bahwa ‘banyak kesalahpahaman’ tentang undang-undang tersebut telah menyebar dan penerapannya tertunda karena pandemi COVID-19.

    “Tindakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menderita penganiayaan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat berlindung lain di dunia kecuali India,” ujarnya.

    Berdasarkan UU baru nantinya, mereka yang mencari kewarganegaraan harus membuktikan bahwa mereka tiba di India dari Pakistan, Bangladesh atau Afghanistan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Pemerintah India belum memberikan tanggal kapan perubahan Undang-Undang tersebut akan berlaku.

    Pengumuman pada hari Senin ini tidak mengejutkan banyak orang karena para pemimpin BJP telah memberikan petunjuk selama beberapa bulan terakhir bahwa UU tersebut dapat diterapkan sebelum pemilu. Setelah pemberitahuan dikeluarkan, BJP menangani tagar yang sedang tren seperti ‘Jo Kaha So Kiya’ (kami melakukan apa yang kami katakan) secara online.

    Protes terhadap CAA telah dimulai di beberapa negara bagian, termasuk Assam. Persatuan Mahasiswa Seluruh Assam (AASU), yang mempelopori protes tahun 2019 di negara bagian timur laut tersebut, telah menyerukan protes pada hari Selasa.

    Di negara bagian Kerala, India Selatan, Partai Komunis India (Marxis) yang berkuasa menyerukan aksi protes di seluruh negara bagian.

    Simak selengkapnya di halaman selanjuntnya.

    “Ini memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal, dan melemahkan prinsip-prinsip dasar Konstitusi,” kata Ketua Menteri Pinarayi Vijayan, seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut tidak akan diterapkan di negara bagiannya.

    Kritik terhadap CAA mengatakan bahwa UU tersebut bersifat eksklusif dan melanggar prinsip-prinsip sekuler yang tercantum dalam konstitusi, yang melarang diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama.

    Misalnya, undang-undang baru ini tidak mencakup mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di negara-negara mayoritas non-Muslim, termasuk pengungsi Tamil dari Sri Lanka. Undang-undang ini juga tidak memberikan ketentuan bagi pengungsi Muslim Rohingya dari negara tetangga, Myanmar.

    Beberapa warga India, termasuk mereka yang tinggal di dekat perbatasan India, juga khawatir bahwa penerapan undang-undang tersebut akan menyebabkan masuknya imigran. Pengumuman hari Senin ini tidak mendapat tanggapan baik dari pihak oposisi, yang menuduh pemerintah berusaha mempengaruhi Pemilu mendatang.

    Pemilu ini diperkirakan akan diadakan pada bulan April atau Mei 2024 dan Perdana Menteri Narendra Modi akan mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga.

    “Setelah beberapa kali perpanjangan dalam empat tahun, penerapannya dua hingga tiga hari sebelum pengumuman pemilu menunjukkan bahwa hal itu dilakukan karena alasan politik,” kata pemimpin partai Kongres Seluruh India Trinamool, Mamata Banerjee, dalam konferensi pers.

    Jairam Ramesh, ketua komunikasi Kongres Nasional India, menulis di media sosial bahwa “waktu yang dibutuhkan untuk memberitahukan peraturan CAA adalah satu lagi demonstrasi kebohongan terang-terangan Perdana Menteri”.

    Asaduddin Owaisi, pemimpin partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, mempertanyakan waktu tindakan tersebut.

    “CAA dimaksudkan hanya untuk menyasar umat Islam, tidak ada tujuan lain,” ujarnya lewat akun X.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PM India Ucapkan Selamat ke Prabowo yang Unggul di Pilpres

    PM India Ucapkan Selamat ke Prabowo yang Unggul di Pilpres

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas suksesnya Pilpres 2024. Modi juga mengucapkan kepada Prabowo Subianto yang masih unggul hingga kini di real count KPU.

    “Selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilihan presiden dan @prabowo atas kepemimpinannya,” tulis Modi di akun X seperti dilihat detikcom, Senin (19/2/2024).

    Modi berharap dengan pemimpin baru Indonesia, kerja sama antara India dan Indonesia akan semakin kuat ke depannya.

    “Kami berharap dapat bekerja sama dengan kepresidenan baru untuk lebih memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara India dan Indonesia,” ucapnya.

    Prabowo pun membalas ucapan selamat dari PM Modi tersebut. Prabowo juga berharap kerja sama Indonesia dan India akan semakin kuat.

    “Terima kasih, Perdana Menteri @narendramodi atas pesan ucapan selamat Anda atas pemilu kami,” balas Prabowo lewat akun X-nya.

    “Saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda untuk lebih memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif antara Indonesia dan India ke tingkat yang lebih tinggi. Saya berharap dapat bekerja lebih dekat dengan Anda,” imbuhnya.

    (fas/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Qatar Bebaskan 8 Eks Personel Angkatan Laut India, Sempat Divonis Mati

    Qatar Bebaskan 8 Eks Personel Angkatan Laut India, Sempat Divonis Mati

    New Delhi

    Otoritas Qatar membebaskan delapan mantan personel Angkatan Laut India yang divonis mati atas tuduhan menjadi mata-mata Israel. Pembebasan itu dilakukan setelah Doha membatalkan vonis mati yang dijatuhkan pengadilan Qatar terhadap delapan mantan tentara India tersebut akhir tahun lalu.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (12/2/2024), sejumlah sumber menyebut delapan mantan tentara Angkatan Laut India itu didakwa menjadi mata-mata Israel oleh Qatar. Otoritas India dan Qatar tidak mengonfirmasi soal tuduhan tersebut, namun mereka dijatuhi hukuman mati pada Oktober tahun lalu.

    Pada Desember tahun lalu, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap mereka dibatalkan oleh pengadilan Doha.

    Kasus ini sempat memicu ketegangan dalam hubungan diplomatik Qatar dan India, terutama setelah delapan personel Angkatan Lautnya itu ditangkap pada Agustus 2022 lalu. Doha merupakan pemasok gas alam penting untuk New Delhi, yang merupakan salah satu importir energi terbesar dunia.

    Disebutkan bahwa delapan personel Angkatan Laut India itu sedang mengerjakan proyek kapal selam dengan sebuah perusahaan swasta untuk pemerintah Qatar saat penangkapan terjadi.

    Usai penangkapan itu, otoritas India melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan Qatar sebelum akhirnya Doha membatalkan vonis mati terhadap delapan personel Angkatan Laut tersebut pada akhir tahun lalu.

    Pada Senin (12/2) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri India melaporkan bahwa Qatar telah membebaskan delapan mantan tentara Angkatan Laut itu. Pembebasan ini terjadi 18 bulan setelah penangkapan mereka oleh Doha.

    Saksikan juga ‘Saat Respons Proposal Qatar-Mesir, Hamas Usul Gencatan Senjata 135 Hari’:

    Kementerian Luar Negeri India memuji Emir Qatar atas keputusan pembebasan tersebut.

    “Kami mengapresiasi keputusan Emir Negara Qatar yang memungkinkan pembebasan dan pemulangan para warga negara kami ini,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri India.

    Otoritas New Delhi melaporkan tujuh orang di antaranya telah pulang ke India. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal satu orang lainnya yang juga dibebaskan oleh Qatar.

    Beberapa dari mereka menuturkan kepada kantor berita ANI setibanya di New Delhi bahwa “intervensi pribadi” Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang telah membantu pembebasan mereka. Mereka melontarkan pujian untuk Modi.

    “Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa intervensi pribadinya dan ekuasinya dengan Qatar,” tutur salah satu pria yang dibebaskan oleh Doha tersebut. Kantor berita ANI tidak menyebut nama pria tersebut.

    Pengumuman soal pembebasan delapan mantan tentara Angkatan Laut India itu disampaikan beberapa hari setelah perusahaan-perusahaan Qatar dan India menekan kesepakatan tunggal terbesar mereka untuk pasokan gas alam cair.

    Pada Desember lalu, Modi bertemu langsung dengan Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di sela-sela menghadiri KTT Perubahan Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Keduanya dilaporkan membahas soal “kesejahteraan komunitas India di Qatar”.

    Diketahui bahwa lebih dari 800.000 warga negara India tinggal dan bekerja di wilayah Qatar.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pria Lompat-Nyalakan Asap di Ruangan Parlemen India yang Dijaga Super Ketat

    Pria Lompat-Nyalakan Asap di Ruangan Parlemen India yang Dijaga Super Ketat

    New Delhi

    Seorang pria tiba-tiba melompat ke ruang rapat anggota parlemen India yang dikenal dengan penjagaan berlapis dan super ketat. Pria itu meneriakkan slogan-slogan dan menyalakan asap di ruangan itu.

    Dilansir Reuters, Kamis (14/12/2023), peristiwa itu terjadi pada Rabu (13/12) waktu setempat. Peristiwa itu dianggap sebuah pelanggaran keamanan besar-besaran pada peringatan 22 tahun serangan mematikan terhadap kompleks parlemen.

    Saluran TV parlemen menunjukkan seorang pria muda yang mengenakan jaket hitam dan celana panjang melompat dari area pengunjung ke area tempat duduk anggota parlemen di majelis rendah. Momen itu terjadi saat seorang anggota parlemen sedang berbicara.

    Pria itu tampak memanjat meja dan memasuki lorong. Dia langsung dikelilingi staf keamanan dan anggota parlemen.

    Pria tersebut tampak menyalakan kaleng asap yang mengeluarkan asap tebal berwarna putih dan kuning. Empat orang, termasuk pria itu, kemudian ditangkap oleh pihak berwenang.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Semua terjadi dalam waktu setengah atau satu menit,” kata anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata, Rajendra Agarwal, kepada saluran TV CNN News 18.

    Dia juga melihat orang kedua di galeri pengunjung yang mencoba lompat ke area anggota parlemen. Anggota parlemen mengatakan bahwa penyusup meneriakkan slogan-slogan yang tidak dapat mereka dengar dengan jelas.

    “Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesalahan keamanan yang besar,” ucapnya.

    Perdana Menteri India Narendra Modi tidak berada di parlemen saat itu. Majelis rendah menghentikan proses segera setelah kejadian tersebut tetapi melanjutkan rapat sekitar satu jam kemudian.

    “Saya memperkirakan mungkin mereka akan meledakkan sesuatu, menembak di suatu tempat,” kata anggota parlemen dari Partai Kongres Trinamool, Sudip Bandyopadhyay, kepada kantor berita ANI.

    “Ini adalah penyimpangan keamanan yang serius. Bagaimana mereka masuk, mengeluarkan asap,” sambungnya.

    Ketua majelis, Om Birla, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa penyelidikan telah menemukan asap yang dikeluarkan oleh pria tersebut adalah ‘asap biasa, hanya untuk menimbulkan sensasi’. Dua orang ditangkap dari dalam gedung dan dua orang dari luar kompleks.

    Tidak ada pernyataan dari pemerintah atau lembaga penegak hukum. Insiden itu terjadi di gedung parlemen baru dengan keamanan tinggi yang diresmikan oleh Modi pada bulan Mei.

    Pada tahun 2001, lebih dari selusin orang, termasuk lima pria bersenjata, tewas dalam serangan terhadap gedung tua di kompleks yang sama. Serangan saat itu disebut dilakukan oleh militan yang berbasis di Pakistan.

    Setelah serangan itu, dua negara yang memiliki senjata nuklir, India dan Pakistan, mengerahkan satu juta tentara di kedua sisi perbatasan mereka dan berada di ambang perang sebelum diplomasi global berbulan-bulan berhasil menggagalkannya.

    Kompleks parlemen terletak di jantung pusat kekuasaan New Delhi dan keamanan tinggi di dalam dan di sekitarnya, terutama ketika sedang berlangsungnya sidang.

    Kompleks ini memiliki personel keamanan sendiri untuk perlindungan di dalam gedung, personel paramiliter menyediakan lingkar kedua di luar, dan Polisi Delhi membentuk lingkar luar ketiga.

    Pengunjung dapat memperoleh izin untuk memasuki parlemen dan menyaksikan proses berdasarkan rekomendasi anggota parlemen. Izin masuk ini dihentikan sementara dan tinjauan keamanan menyeluruh sedang dilakukan usai peristiwa tersebut.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu