Tag: Narendra Modi

  • Biden ‘Menghilang’ Saat Foto Bersama Pemimpin Dunia di KTT G20

    Biden ‘Menghilang’ Saat Foto Bersama Pemimpin Dunia di KTT G20

    Rio de Janeiro

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak terlihat atau “menghilang” saat sesi foto bersama para pemimpin dunia digelar dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Ketidakhadiran Biden sempat menuai spekulasi soal dia menghindari tampil bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov yang juga hadir.

    Insiden itu, seperti dilansir Associated Press dan The Guardian, Selasa (19/11/2024), terjadi ketika sesi foto bersama, yang rutin dilakukan para pemimpin dunia setiap menghadiri KTT G20, digelar di Museum Seni Modern yang terletak di tepi teluk Rio de Janeiro pada Senin (18/11) waktu setempat.

    KTT G20 di Brasil ini menjadi pertemuan puncak G20 terakhir yang dihadiri Biden sebagai Presiden AS, sebelum Donald Trump akan mengambil alih jabatan tersebut mulai Januari tahun depan.

    Para pejabat AS yang mendampingi Biden, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak hadirnya Biden dalam sesi foto bersama itu disebabkan oleh “masalah logistik”, di mana sesi foto digelar lebih awal dari yang dijadwalkan sebelumnya.

    Selain Biden, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau dan PM Italia Giorgia Meloni juga tidak ikut dalam foto bersama itu.

    Saat Biden dan rombongannya tiba di lokasi, foto bersama para pemimpin dunia telah dilakukan tanpa kehadiran sang Presiden AS.

    Para pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping, PM India Narendra Modi, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tampak mengobrol saat berkumpul untuk berpose dengan latar belakang Gunung Sugarloaf yang menjadi ikon Rio de Janeiro. Mereka tersenyum dan mengangkat tangan saat diambil fotonya.

    Biden dan Trudeau tiba di lokasi saat foto bersama sudah selesai dilakukan oleh para pemimpin dunia lainnya yang menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil Foto: AP Photo/Eraldo Peres

    Saksikan juga video: Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat

  • LAPORAN dari KTT G20 Brasil: Prabowo Minta Bantuan PM India Modi untuk Masuk BRICS

    LAPORAN dari KTT G20 Brasil: Prabowo Minta Bantuan PM India Modi untuk Masuk BRICS

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto meminta bantuan Perdana Menteri India (PM) Narendra Modi untuk membantu proses keanggotaan RI di BRICS.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Modi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Rio de Janeiro, Brasil, Senin (18/11/2024).

    “We also would like your assistance for our efforts to join BRICS [Kami juga memohon bantuan anda untuk usaha kami dalam bergabung ke BRICS],” ujarnya kepada Modi pada saat pertemuan bilateral di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil.

    Untuk diketahui, negara-negara yang menjadi anggota BRICS meliputi Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab. Brasil, Rusia, India dan China juga merupakan negara G20.

    Pada Oktober 2024 atau tak lama setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden, dia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menyatakan keinginan RI bergabung ke BRICS pada KTT yang diselenggarakan di Kazan, Rusia.

    Keinginan Prabowo untuk RI bergabung ke BRICS juga telah disampaikan ketika bertemu dengan pengusaha Brasil di Indonesia-Brasil Business Forum, Minggu (17/11/2024).

    “Saya mengirim Menteri Luar Negeri saya untuk terbang langsung ke Kazan untuk menghadiri KTT BRICS, yang tidak dapat saya hadiri. Jadi menurut saya organisasi BRICS dengan huruf B yang melambangkan Brasil menunjukkan keunggulan dalam pembangunan global,” ujarnya di Hotel Copacabana Palace.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung ke dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

    Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

    Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

  • Bertemu PM Modi, Prabowo Ingin Kesepakatan Impor Beras dari India Segera Selesai – Page 3

    Bertemu PM Modi, Prabowo Ingin Kesepakatan Impor Beras dari India Segera Selesai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Senin, 18 November 2024.

    Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerja sama strategis di bidang kesehatan, pendidikan, dan perdagangan, serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo menekankan pentingnya kerja sama di bidang perdagangan, khususnya terkait impor beras dari India.

    “Kami berharap dapat menyelesaikan kesepakatan impor beras dari India,” kata Prabowo dalam pertemuan, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (19/11/2024).

    Selain itu, dia menyoroti potensi kerja sama di bidang kesehatan dan pendidikan. Prabowo mengungkapkan kebutuhan Indonesia akan tenaga medis yang mendesak, mengingat saat ini Indonesia kekurangan 160 ribu dokter.

    “Kami berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan India, khususnya melalui pengiriman profesor dan dokter spesialis untuk mengajar di perguruan tinggi kami,” ungkapnya

    Prabowo menyambut baik minat perusahaan-perusahaan India di bidang kesehatan. Termasuk, industri farmasi dan pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia.

    Ia menekankan pentingnya meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di India dan mendorong kolaborasi pendidikan yang lebih erat.

     

  • Prabowo Bertemu PM India, Minta Ahli Mengajar Pendidikan Kesehatan di Indonesia

    Prabowo Bertemu PM India, Minta Ahli Mengajar Pendidikan Kesehatan di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di sela KTT G20 yang berlangsung di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Senin (18/11/2024) sore waktu setempat.

    Pada kesempatan tersebut Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan.

    “Di bidang pendidikan, seperti yang anda ketahui kami berharap dapat meningkatkan jumlah pelajar Indonesia yang bersekolah di institut Anda di India. Juga, untuk mengundang profesor India, guru India untuk mengajar di negara kita,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan saat ini banyak korporasi India sudah berinvestasi di Indonesia, dan ia gembira bahwa investasi itu di antaranya adalah di bidang kesehatan dan farmasi.

    “Kami membuka sektor kesehatan kami. Kami  membuka rumah sakit-rumah sakit dari luar negeri untuk beroperasi di Indonesia,” tuturnya.

    Prabowo menyampaikan alasan utamanya menginginkan perluasan kerja sama di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan ini adalah karena Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga medis.

    Menurutnya, terdapat kekosongan di sektor medis Indonesia dengan kekurangan 160.000 petugas medis, mengingat Indonesia baru bisa meluluskan 8.000 orang setiap tahunnya.

    “Jadi, saya berencana untuk membuka lebih banyak perguruan tinggi kedokteran. Dan di sini kami mungkin perlu mengirimkan beberapa spesialis dari India untuk mengajar di perguruan tinggi kami,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Bertemu PM India, Ajak Kirim Profesor untuk Mengajar di Kampus Indonesia – Page 3

    Prabowo Bertemu PM India, Ajak Kirim Profesor untuk Mengajar di Kampus Indonesia – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Senin, 18 November 2024.

    Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. Dia pun mengundang profesor dan guru di bidang kesehatan untuk mengajar di kampus-kampus Indonesia.

    “Di bidang pendidikan, seperti yang anda ketahui kami berharap dapat meningkatkan jumlah pelajar Indonesia yang bersekolah di institut Anda di India. Juga, untuk mengundang profesor India, guru India untuk mengajar di negara kita,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers, Selasa (19/10/2024).

    Menurut dia, saat ini banyak korporasi India sudah berinvestasi di Indonesia. Prabowo mengaku senang bahwa investasi itu di antaranya adalah di bidang kesehatan dan farmasi.

    “Kami membuka sektor kesehatan kami. Kami membuka rumah sakit-rumah sakit dari luar negeri untuk beroperasi di Indonesia,” tuturnya.

    Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia kekurangan 160.000 tenaga medis. Untuk itu, dia menginginkan perluasan kerja sama di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan.

    “Karena kita mengalami kekosongan, kita kekurangan 160.000 petugas medis, kekurangan dan kami hanya bisa meluluskan 8.000 orang setiap tahunnya. Jadi, saya berencana untuk membuka lebih banyak perguruan tinggi kedokteran,” jelas Prabowo.

    “Dan di sini kita mungkin perlu mengirimkan beberapa spesialis dari India untuk mengajar di perguruan tinggi kami,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengajak universitas luar negeri membuka kampus di Indonesia Indonesia. Tak hanya itu, Prabowo juga mempersilahkan rumah sakit (RS) asing membuka cabangnya di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit di Lima, Peru, Kamis, 14 November 2024. Dalam forum ini, dia mendorong para investor menanamkan modal di Indonesia.

    “Kami membuka sektor kesehatan untuk perusahaan kesehatan asing. Kami membuka sektor pendidikan kami. Kami mengundang universitas luar negeri untuk membuka kampus. Kami mengundang rumah sakit asing untuk membuka cabangnya di Indonesia,” jelas Prabowo sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 15 November 2024.

     

  • 10 Bayi Baru Lahir Meninggal Akibat Kebakaran Rumah Sakit di India, 16 Lainnya Kritis

    10 Bayi Baru Lahir Meninggal Akibat Kebakaran Rumah Sakit di India, 16 Lainnya Kritis

    TRIBUNJATENG.COM, NEW DELHI – Kebakaran terjadi di unit neonatal sebuah rumah sakit (RS) di India.

    Sedikitnya 10 bayi yang baru lahir meninggal dunia.

    Kebakaran tersebut tepatnya terjadi di Maharani Lakshmibai Medical College di Negara Bagian Uttar Pradesh pada Jumat (15/11/2024) sekitar pukul 22.30 waktu setempat.

    “Sepuluh bayi telah meninggal dunia.

    Sedikitnya 10 bayi yang baru lahir meninggal dunia ketika kebakaran terjadi di unit neonatal sebuah rumah sakit (RS) di India pada Jumat (15/11/2024) malam. (Times of India)

    Tujuh jenazah telah diidentifikasi.

    Sedangkan tiga sisanya belum,” ujar Wakil Kepala Menteri Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers mengenai kebakaran tersebut, dikutip dari AFP.

    Sementara itu, outlet berita Times Now melaporkan, sebanyak 16 bayi lainnya berada dalam kondisi kritis setelah kebakaran tersebut.

    Penyiar NDTV melaporkan bahwa 54 bayi secara keseluruhan berada di unit perawatan intensif neonatal ketika kebakaran terjadi.

    Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyebut kematian-kematian tersebut sebagai “memilukan” dalam sebuah postingan di platform media sosial X.

    “Belasungkawa terdalam saya kepada mereka yang telah kehilangan anak-anak mereka yang tidak bersalah dalam hal ini.

    Saya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan mereka kekuatan untuk menanggung kehilangan yang sangat besar ini,” tulisnya.

    Kebakaran terlibang sering terjadi di India karena praktik-praktik pembangunan yang buruk, kepadatan penduduk dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. (*)

     

  • Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Jakarta

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perubahan iklim COP29 sedang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Para pemimpin dunia, negosiator, pelobi dan LSM bertemu di sini, membahas perubahan iklim dan lingkungan hidup.

    Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran mereka di COP29, menurut sumber PBB. Namun, sejumlah pemimpin dunia dan pejabat pemerintah telah menyatakan tidak akan menghadiri acara yang berlangsung 11-22 November 2024 ini. Siapa saja? Berikut daftar negara yang tidak hadir beserta alasannya, dikutip dari Euro News.

    Presiden Komisi Eropa

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak hadir. Alasannya, Komisi Eropa sedang dalam fase transisi. “Presiden akan fokus pada tugas kelembagaannya. Von der Leyen saat ini tengah mempersiapkan masa jabatan keduanya yang akan dimulai pada 1 Desember,” kata juru bicara Komisi Eropa.

    Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kepala Kebijakan Iklim Wopke Hoekstra, dan Komisaris Bidang Energi Kadri Simson.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga absen dari KTT ini. Kabarnya, alasannya karena pertemuan tersebut diadakan di Azerbaijan dan Prancis menolak menginjakkan kaki di negara itu.

    Hubungan antara kedua negara menegang sejak tahun lalu ketika Paris mengutuk serangan militer Azerbaijan terhadap separatis Armenia di wilayah Karabakh yang memisahkan diri.

    Kanselir Jerman Ola Scholz

    Pemimpin negara adikuasa Eropa lainnya juga tidak hadir, yakni Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jauh hari sebelumnya, ia telah mengumumkan tidak akan menghadiri COP29 setelah koalisi yang berkuasa bubar.

    Semula, ia berencana menghadiri COP29, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu setelah runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai Jerman.

    Presiden AS ke-46 Joe Biden

    COP29 digelar beberapa hari setelah pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), sehingga Joe Biden tidak hadir. Ini adalah tahun kedua berturut-turut ia tidak hadir dalam perundingan iklim global. Sebagai gantinya, delegasi AS dipimpin oleh John Podesta, penasihat senior presiden AS untuk kebijakan iklim internasional.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva

    Setelah mengalami cedera kepala bulan lalu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya ke Baku. Negaranya akan menjadi tuan rumah COP30 di Belem tahun depan.

    Raja Charles III

    Raja Charles juga tidak menghadiri COP29 dikarenakan pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak mengutusnya mewakili rakyat mengingat ia masih dalam masa pemulihan dari kanker. Namun Raja Charles III memiliki sejarah panjang dalam advokasi perubahan iklim dan telah menghadiri konferensi-konferensi PBB sebelumnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, dan delegasi negaranya di COP29 akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin. Ironisnya, Oktober lalu, duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, Vsevolod Chentsov mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menghindari perundingan tersebut jika Putin hadir.

    Pemimpin Kanada, India, China, Afrika Selatan, dan Australia

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga melewatkan konferensi iklim tahun ini. Namun alasan mereka absen tidak diketahui.

    Papua Nugini Protes dan Menarik Diri

    Pada Agustus tahun ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan menghadiri COP29 sebagai protes terhadap negara-negara besar karena kurangnya dukungan cepat bagi para korban perubahan iklim.

    Marape mengatakan, hal ini dilakukan demi kepentingan semua negara kepulauan kecil. Dikelilingi oleh lautan dan merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, Papua Nugini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini dirusak oleh berbagai dampak seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam.

    (rns/fay)

  • Negara Bagian di India Ini Minta Warganya Memiliki Lebih Banyak Anak

    Negara Bagian di India Ini Minta Warganya Memiliki Lebih Banyak Anak

    Jakarta

    Tahun lalu, India menyalip China dan menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 1,45 miliar jiwa.

    Selama beberapa dekade, pertumbuhan penduduk yang pesat dipandang sebagai tantangan besar, dan pemerintah di New Delhi terus menekankan pengendalian populasi.

    Pada tahun 2019, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, populasi yang besar menghambat pembangunan negara, dan mendesak pemerintah negara bagian untuk mengatasi masalah tersebut.

    Namun, beberapa pemimpin politik di India kini khawatir tentang masalah yang sebaliknya — tingkat kesuburan yang menurun dan tidak cukupnya jumlah kelahiran untuk memastikan populasi yang stabil.

    ‘Seruan untuk lebih banyak anak’

    Nara Chandrababu Naidu, kepala menteri negara bagian Andhra Pradesh di selatan India, baru-baru ini mengubah fokusnya dari mempromosikan pengendalian populasi, menjadi justru mendorong keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Beberapa hari kemudian, kepala menteri lainnya, M.K. Stalin, dari negara bagian tetangga Tamil Nadu, menyuarakan pemikiran serupa dan juga mendesak orang-orang di sana untuk memiliki lebih banyak anak.

    Selama beberapa dekade, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, dan negara bagian India lainnya secara aktif mempromosikan keluarga kecil, mendorong orang untuk membatasi diri mereka sendiri dengan dua anak. Jadi, mengapa para pemimpin politik dari India selatan sekarang mendorong keluarga yang lebih besar?

    Penurunan besar dalam tingkat kesuburan

    Namun pada tahun 2022, angka reproduksi ini telah turun menjadi sekitar 2,01 anak per perempuan, di bawah apa yang disebut tingkat penggantian — angka yang dibutuhkan untuk menstabilkan populasi.

    “Negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun untuk menurunkan angka kelahiran mereka, sementara AS membutuhkan waktu sekitar 145 tahun,” kata Srinivas Goli, seorang profesor demografi di Institut Internasional untuk Ilmu Kependudukan, kepada DW.

    “Namun, di India, perubahan ini terjadi hanya dalam waktu 45 tahun. Kecepatan transisi ini menjadi perhatian terbesar,” sambungnya

    Karena penurunan angka kelahiran yang cepat ini, India juga mengalami peningkatan populasi lansia lebih cepat dari yang diperkirakan. “Meskipun saat ini terdapat lebih banyak orang usia kerja, meningkatnya jumlah lansia dapat menimbulkan tantangan di masa mendatang,” ujar Goli.

    Angka kelahiran di India Selatan setara dengan negara-negara Nordik

    Meskipun tingkat kelahiran yang rendah menjadi perhatian yang terus berkembang di seluruh India, negara-negara bagian selatan khususnya merasa paling khawatir.

    Lima negara bagian selatan India, yakni Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, dan Karnataka, dengan jumlah penduduk gabungan lebih dari 240 juta orang — menghadapi penurunan tajam dalam tingkat kelahiran, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,01.

    India adalah negara pertama yang mengadopsi kebijakan keluarga berencana nasional pada tahun 1950-an, untuk mengendalikan ledakan penduduknya. “Negara-negara bagian selatan mengadaptasi kebijakan ini dengan sangat ketat,” kata Goli.

    Ia menambahkan bahwa negara-negara bagian seperti Andhra Pradesh dan Tamil Nadu sekarang memiliki tingkat kelahiran yang sebanding dengan negara-negara Nordik di Eropa. Misalnya, pada tahun 2023, tingkat kelahiran Finlandia adalah 1,3 menurut PBB.

    Namun, ada perbedaan yang mencolok dalam status ekonomi.

    “Dalam hal pendapatan per kapita atau indikator pembangunan manusia, India tertinggal jauh di belakang negara-negara lain,” kata Goli. “Misalnya, pendapatan per kapita Andhra Pradesh 22 kali lebih rendah daripada Swedia.” Selain konsekuensi ekonomi, negara bagian selatan juga bergulat dengan dampak politik akibat menurunnya angka kelahiran.

    “Angka kelahiran yang lebih rendah di selatan berarti pertumbuhan populasi yang lebih lambat dibandingkan dengan negara bagian utara. Hal ini dapat berdampak pada pengaruh politik mereka, karena kursi di parlemen dan pendanaan federal didasarkan pada jumlah populasi,” kata Jeyaranjan.

    Di India, negara bagian menerima bagian dari pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari pajak pusat, seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan, berdasarkan faktor-faktor seperti populasi, kebutuhan fiskal, dan indikator sosial ekonomi lainnya seperti pendapatan per kapita.

    Akibatnya, dengan populasi yang lebih kecil dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, negara bagian selatan menerima lebih sedikit pendanaan dan bagian anggaran, sehingga mereka dirugikan.

    Akankah lebih banyak anak menyelesaikan masalah tersebut?

    Goli berpendapat, para pemimpin politik yang mendorong angka kelahiran yang lebih tinggi mungkin bukan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh menurunnya angka kelahiran.

    “Melahirkan menjadi semakin mahal, sehingga menjadi tantangan bagi keluarga untuk membesarkan anak sambil memenuhi standar hidup modern,” jelasnya, menggarisbawahi mengapa banyak pasangan ragu untuk memiliki anak.

    Pakar tersebut mengatakan India dapat mengekang penurunan angka kelahiran dengan memastikan kesetaraan gender dan menerapkan kebijakan kerja-keluarga yang mendukung. Namun, ia menekankan bahwa pembalikan tren secara menyeluruh hampir mustahil.

    “Tidak ada negara di dunia yang berhasil membalikkan angka kelahiran setelah mencoba selama beberapa dekade.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (haf/haf)

  • Penyerangan Kantor Polisi di India, 10 Orang Tewas

    Penyerangan Kantor Polisi di India, 10 Orang Tewas

    Jakarta

    Polisi India di negara bagian Manipur timur laut bertempur dengan pasukan minoritas Kuki setelah kantor mereka diserang. Sedikitnya 10 orang tewas kata seorang pejabat distrik.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (12/11/2024), kekerasan tersebut merupakan yang terbaru dalam konflik yang membara pecah di Manipur pada bulan Mei 2023, antara mayoritas Hindu Meitei dan komunitas Kuki yang sebagian besar beragama Kristen.

    Seorang petugas terluka saat mereka “memukul mundur serangan di kantor polisi”, Krishna Kumar, wakil komisaris distrik Jiribam negara bagian tersebut mengatakan kepada AFP, seraya menambahkan bahwa “10 mayat penjahat telah ditemukan sejauh ini”.

    Kuldip Singh, penasihat keamanan pemerintah Manipur, melaporkan baku tembak “hebat” yang berlangsung sekitar 45 menit, dengan mengatakan senjata yang disita dari para penyerang yang tewas termasuk senapan serbu dan granat berpeluncur roket.

    Pasukan telah dikirim ke daerah tersebut untuk memperkuat pasukan keamanan. “Operasi terus berlanjut….untuk mengusir militan bersenjata”, kata Singh.

    Sebuah kelompok masyarakat Kuki, Dewan Kuki-Zo, mengatakan 11 anggotanya telah tewas saat mengutuk “kekerasan” tersebut dengan “keras” dan menyerukan “penutupan total”.

    Kekerasan tersebut terjadi setelah mayat seorang wanita Kuki yang terbakar ditemukan di distrik tersebut minggu lalu, yang memicu kemarahan. Mereka yang tewas berasal dari suku Hmar, kelompok yang lebih kecil di dalam suku Kuki.

    Setelah berbulan-bulan relatif tenang, peningkatan kekerasan pada bulan September menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk oleh pemberontak yang dilaporkan menembakkan roket dan menjatuhkan bom dengan pesawat nirawak.

    Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara masyarakat Meitei dan Kuki berkisar pada persaingan untuk mendapatkan tanah dan pekerjaan publik.

    Aktivis hak asasi manusia menuduh para pemimpin lokal memperburuk perpecahan etnis untuk keuntungan politik. Manipur diperintah oleh Partai Bharatiya Janata yang berhaluan nasionalis Hindu milik Perdana Menteri Narendra Modi.

    (rfs/rfs)

  • Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar Isi

    Mereka yang Untung

    Mereka yang Dirugikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kembalinya Donald Trump untuk duduk sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membawa ramalan baru terkait arah geopolitik Negeri Paman Sam. Pasalnya, kemenangannya mungkin akan membawa keuntungan bagi sejumlah negara dunia, namun juga dapat menjadi bumerang bagi sebagian negara.

    Berikut daftar pemimpin yang diuntungkan dan dirugikan oleh kemenangan Trump dikutip Hindustan Times, Sabtu (9/11/2024):

    Mereka yang Untung

    1. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

    Kembalinya Trump dipandang sebagai perkembangan positif bagi Modi, yang telah menjalin hubungan yang kuat dengan mantan presiden AS tersebut. Kedua pemimpin saling memuji di depan umum dan membangun hubungan pribadi selama bertahun-tahun.

    Dengan kembalinya Modi menjadi PM, kemungkinan besar Modi akan terus diuntungkan dari posisi yang menguntungkan, karena fokus pada hubungan bilateral yang kuat akan sejalan dengan kebijakan Trump.

    Sikap Trump dalam merundingkan perdamaian dengan Rusia dapat memungkinkan Modi untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow, yang merupakan mitra utama bagi India dalam hal energi dan pertahanan.

    2. Putra Mahkota Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS).

    Penguasa de facto Saudi MBS itu akan melihat peluang untuk menghidupkan kembali upaya pakta keamanan dengan AS. Trump, yang memainkan peran kunci dalam Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, diperkirakan akan fokus pada perluasan kerangka kerja ini untuk mencakup Arab Saudi.

    Jika Trump berhasil menjadi perantara kesepakatan damai antara Israel dan kerajaan, hal itu dapat membuka jalan bagi AS untuk memperluas dukungan keamanannya ke Arab Saudi. Hal ini akan memungkinkan kerajaan untuk mengalihkan fokusnya ke pembangunan ekonomi dan mengurangi kekhawatiran atas potensi ancaman dari Iran.

    3. PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia memiliki hubungan yang tegang dengan Presiden Joe Biden yang akan lengser, tetapi diperkirakan akan menyambut kedatangan sekutu lama di Gedung Putih.

    Donald Trump kemungkinan akan memperkuat dukungan AS untuk Israel. Ini berbeda dengan Biden, yang menghentikan sebagian bantuan militer karena kekhawatiran tentang penderitaan warga sipil Palestina dalam konteks perang Israel terhadap Hamas.

    Trump diperkirakan akan lebih bersimpati terhadap sikap Netanyahu dalam memerangi proksi Iran dan menentang pembentukan negara Palestina, meskipun ada risiko memicu konflik regional yang lebih besar.

    Foto: Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)
    Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)

    4. Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Putin melihat kembalinya Donald Trump sebagai kesempatan untuk memanfaatkan perpecahan di Barat dan meraup keuntungan lebih lanjut di Ukraina. Presiden AS yang baru diharapkan akan melemahkan persatuan sekutu NATO dan membuat masa depan bantuan untuk Ukraina diragukan dengan kebijakannya yang mengutamakan Amerika.

    Namun, ketidakpastiannya telah menimbulkan kekhawatiran di Kremlin bahwa Trump dapat, dalam jangka pendek, meningkatkan konflik untuk memaksakan penyelesaian pada Putin, dengan konsekuensi yang berpotensi membawa bencana, termasuk konfrontasi nuklir.

    5. PM Italia Giorgia Meloni.

    Meloni telah memposisikan dirinya dengan kuat sebagai pemimpin pro-Atlantik, namun ia tetap menjadi politikus sayap kanan. Meskipun ia telah berjanji untuk bekerja sama dengan kandidat mana pun yang memenangkan pemilihan AS, hubungan dekatnya dengan Elon Musk diharapkan akan memberinya pengaruh terhadap presiden AS yang baru.

    Meloni kemungkinan akan melihat dirinya sebagai jembatan antara NATO, UE, dan Gedung Putih.

    6. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Turki mungkin berharap hubungan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Trump. Erdogan dan Trump telah menjaga hubungan yang baik, sering berkomunikasi melalui telepon, dan Erdogan bahkan memanggilnya ‘sahabatku’.Tidak seperti pemerintahan Biden, kembalinya Trump dapat memberi Erdogan akses yang lebih langsung ke Washington.

    Sikap anti perang Trump dan fokus pada perdagangan dapat menguntungkan Erdogan, tetapi kritiknya terhadap Israel dapat menciptakan ketegangan. Selain itu, langkah-langkah terbaru Turki untuk memperkuat hubungan dengan China dapat menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan hubungannya dengan AS.

    7. Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Un.

    Selama masa jabatan pertama Trump, Kim dan Trump mengembangkan hubungan yang baik, ditandai dengan surat-surat dan dua pertemuan puncak. Meski begitu, belum ada kesepakatan yang dibuat untuk menghentikan program rudal nuklir Pyongyang.

    Sejak saat itu, Kim telah menolak upaya AS untuk berdialog dan malah memperkuat hubungan dengan Putin, sambil memperluas persenjataan Korut. Dengan kembalinya Trump ke jabatannya, Kim mungkin berharap untuk mengurangi kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut dan melemahkan kerja sama militer yang sedang berkembang antara AS, Jepang, dan Korea Selatan.

    8. PM Hungaria Viktor Orban.

    Sebagai pemimpin nasionalis selama lima periode, Orban telah menjadi salah satu sekutu Trump yang paling setia di Eropa. Orban bahkan memuji Trump saat figur 78 tahun itu terpilih kembali saat dirinya terkena kasus-kasus kriminal yang sedang berlangsung di AS.

    Sekarang, Orban memposisikan dirinya sebagai perwakilan Trump di Eropa, berharap bahwa hubungan pribadinya yang kuat dengan presiden AS yang akan datang akan meningkatkan posisinya di dalam UE.

    Orban telah menghadapi kritik atas kecenderungan otokratisnya dan sikap pro-Rusia. Dia berharap Trump akan segera mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan mengurangi tekanan AS terhadap Hungaria terkait kemunduran demokrasinya.

    9. Presiden Argentina Javier Millei.

    Millei mengambil resiko besar atas kemenangan Trump dan berhasil. Selama pertemuan pertama mereka di bulan Februari, Millei memuji Trump sebagai ‘presiden yang sangat hebat’ dan menyampaikan harapannya agar ia terpilih kembali.

    Milei kini berharap masa jabatan kedua Trump dapat membantu Argentina mengamankan kesepakatan yang lebih baik di Dana Moneter Internasional (IMF), terutama karena negara tersebut berupaya mengganti programnya yang saat ini bernilai US$ 44 miliar (Rp 685 triliun).

    Pemimpin Argentina tersebut juga telah memperkuat hubungan dengan Elon Musk, bertemu dengannya beberapa kali tahun ini, saat miliarder tersebut menjajaki peluang investasi di Argentina.

    Mereka yang Dirugikan

    1. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Meskipun Zelensky termasuk di antara para pemimpin dunia pertama yang memberi selamat kepada Trump, ada kekhawatiran yang berkembang di Kyiv atas kemenangan kader Republikan tersebut. Ukraina khawatir Trump mungkin mendorong konsesi lahan dalam perundingan damai dengan Rusia dan mengurangi dukungan finansial dan militer.

    Pergeseran kepemimpinan AS ini terjadi saat Rusia terus maju dalam kampanyenya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah Ukraina di empat wilayah yang telah dianeksasinya. Sementara Biden berhati-hati dalam mendukung aspirasi Ukraina untuk bergabung ke NATO, Trump berjanji untuk mengakhiri perang dalam “24 jam” menunjukkan prioritasnya untuk menyelesaikan krisis dengan cepat.

    2. Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Iran sejauh ini meremehkan dampak kembalinya Trump. Namun kepresidenan Trump telah menutup pintu bagi diplomasi mengenai program nuklir Teheran, yang diharapkan Negeri Persia dapat meringankan ekonominya yang dilanda sanksi.

    Sebagai pendukung kuat Israel, Trump menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran selama masa jabatan pertamanya. Ia mungkin akan semakin mengisolasi Iran dengan memperketat sanksi AS yang sebelumnya ia kenakan.

    Namun, Trump akan menghadapi kawasan yang berubah, karena Iran baru-baru ini memperkuat hubungan dengan Arab Saudi dan UEA.

    Foto: Pertemuan G-20 Trump-Xi (REUTERS/Kevin Lamarque)
    U.S. President Donald Trump poses for a photo with China’s President Xi Jinping before their bilateral meeting during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

    3. Presiden China Xi Jinping.

    Kemenangan Trump datang di saat yang sulit bagi Xi. Ancaman tarif menyeluruh sebesar 60% terhadap barang-barang China dapat menghancurkan perdagangan dengan AS, sehingga merugikan ekonomi Negeri Tirai Bambu.

    Hal ini menambah ketidakpastian karena pemerintah Xi meluncurkan stimulus besar untuk meningkatkan pertumbuhan dan kepercayaan diri.

    Namun, ada beberapa hal positif. Elon Musk, yang memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan China, dikatakan menarik perhatian Trump. Selain itu, Trump mempertanyakan komitmen AS untuk membela Taiwan, yang dapat sejalan dengan kepentingan China.

    4. PM Jepang Shigeru Ishiba.

    Kemenangan Trump menambah tekanan baru pada pemimpin Jepang, terutama setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas dalam pemilihan umum baru-baru ini. Trump sering mengkritik surplus perdagangan Jepang dengan AS dan mendesak Jepang untuk membayar lebih untuk kehadiran militer AS yang berjumlah sekitar 55.000 tentara.

    Jepang sebelumnya menolak tuntutan tersebut, tetapi perjanjian saat ini akan berakhir pada tahun 2026, masa di mana Trump masih menjadi presiden. Selain itu, Jepang mungkin menghadapi tekanan atas ekspor peralatan pembuatan chip ke China, yang ingin dibatasi oleh AS.

    5. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum.

    Meksiko sedang mengambil persiapan untuk melihat bagaimana Trump akan melaksanakan rencana tarifnya, yang dapat menjadi hambatan bagi Mexico City untuk meningkatkan ekspor ke negara tetangganya di Utara itu melalui nearshoring.

    Sumber kecemasan lainnya adalah tinjauan yang diharapkan pada tahun 2026 atas perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Amerika Utara. Imigrasi juga merupakan isu yang hangat, dengan Trump mengancam akan memberikan tekanan finansial pada Meksiko meskipun tindakan kerasnya telah membantu AS mengurangi migrasi perbatasan menjelang pemilihan.

    6. PM Inggris Keir Starmer.

    Hanya sedikit sekutu Barat tradisional Amerika yang memulai hubungan dari posisi yang lebih sulit dengan Trump daripada Starmer. Baru empat bulan menjabat, Starmer sudah berselisih paham dengan Trump, setelah tim kampanye Republik menuduh partainya yang condong ke kiri mengirim relawan untuk berkampanye bagi kandidat Demokrat Kamala Harris.

    Starmer menyebut penyerbuan Gedung Capitol AS yang dilakukan pendukung Trump pada 6 Januari 2021 lalu sebagai ‘serangan langsung terhadap demokrasi’. Menteri Luar Negerinya, David Lammy, pada tahun 2017 menyebut presiden AS saat itu sebagai ‘sosiopat pembenci wanita dan bersimpati pada neo-Nazi’.

    Baru-baru ini, ia terlibat perseteruan publik dengan Musk, setelah miliarder industri itu mengatakan di Twitter bahwa kerusuhan sayap kanan di Inggris akan menyebabkan perang saudara.

    7. Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Macron sudah memiliki pengalaman bekerja dengan Trump, yang memberinya pengalaman berharga dibandingkan dengan rekan-rekannya di Eropa.

    Memang, selama masa jabatan pertama Trump, kedua pemimpin tersebut memproyeksikan aliansi yang mencolok, termasuk dengan makan malam di atas menara Eiffel.

    “Siap bekerja sama seperti yang telah kami lakukan selama empat tahun,” tulis Macron di X.

    Foto: Emmanuel Macron bertemu Trump (AP Photo/ Evan Vucci)
    An interpreter translates for President Donald Trump as French President Emmanuel Macron speaks during a meeting at Winfield House during the NATO summit, Tuesday, Dec. 3, 2019, in London. (AP Photo/ Evan Vucci)

    8. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sekutu Trump di Brasil adalah mantan Presiden Jair Bolsonaro, pesaing politik utama Lula. Lula khawatir bahwa kembalinya Trump dapat memperkuat gerakan politik konservatif yang dipimpin Bolsonaro, yang para pendukungnya berupaya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya hanya satu minggu setelah pelantikannya tahun lalu.

    Menjelang pemilu AS, Lula mengatakan dia berdoa untuk kemenangan Harris, seraya menambahkan bahwa Trump telah mendorong kerusuhan antidemokrasi di Capitol setelah kalah dalam pemilihan ulang pada tahun 2021.

    9. Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    Kebencian Trump terhadap pendahulu Scholz, Angela Merkel, memberikan tekanan besar pada hubungan AS-Jerman. Saat itu, Scholz adalah Menteri Keuangan di era Merkel, sehingga akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari hubungan itu.

    Jerman telah menjadi sasaran obsesi Trump selama puluhan tahun dengan mobil dan surplus perdagangannya dan akan kembali menjadi sasaran. Sektor otomotif Jerman adalah industri terbesar di ekonomi terbesar Eropa dan sangat rentan terhadap tarif impor AS yang tinggi, yang saat ini direncanakan Trump.

    (dce/dce)