Tag: Narendra Modi

8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

Jakarta –

Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

Rencana damai Trump

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

Dukungan lintas benua

Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

Ancaman dari Trump

Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)

01/10/2025 09:55
India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

Jakarta –

Barangkali tak ada isyarat diplomatik yang lebih jelas ketimbang sebuah undangan ke Gedung Putih.

Pekan lalu, dua tokoh utama Pakistan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, datang ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Mereka membicarakan sejumlah agenda, terutama soal ekonomi dan keamanan.

Gedung Putih membagikan foto-foto dari pertemuan di Oval Office, yang memperlihatkan Munir menyerahkan sekotak logam tanah jarang kepada Trump. Ini merupakan kunjungan kedua sang jendral ke Amerika Serikat tahun ini.

Trump, dengan caranya yang khas, ikut mengamankan restu Islamabad atas rencananya menyulap damai di Jalur Gaza, sebagai satu-satunya adidaya nuklir di dunia muslim.

Sharif sebaliknya membawa pulang janji kelonggaran tarif dan janji investasi AS di sektor energi, pertambangan dan pertanian, ke negeri yang sedang didekap krisis ekonomi itu.

Yang mencolok adalah seloroh yang dilontarkan Trump, bahwa Pakistan punya cadangan minyak yang berukuran “masif.” Saat mengumumkan kesepakatan pada Juli lalu, dia bahkan mengatakan India mungkin “suatu hari nanti akan membeli minyak Pakistan”.

Banjir pujian bagi sang ‘juru damai’

Dalam kunjungannya, Sharif menyebut Trump sebagai “tokoh perdamaian”, dan memuji peran sang presiden dalam memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan usai konflik singkat pada Mei lalu, yang dipicu oleh serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir India. Munir bahkan mengatakan bahwa Trump layak menerima Nobel Perdamaian.

Kebangkitan pamor Pakistan di Gedung Putih terlihat kontras dengan hubungan AS dan India yang mendingin. Padahal, kedua negara sempat dibayangkan akan semakin dekat di masa jabatan kedua Trump, melalui hubungan pribadinya dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

Secara geopolitik, AS dan India selama bertahun-tahun membangun hubungan strategis, terutama dalam menghadapi Cina, sembari menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.

Tapi dalam lanskap global yang digambar ulang usai invasi Rusia ke Ukraina, India malah dikenai tarif 50 persen oleh AS, antara lain akibat keteguhannya membeli minyak dari Moskow.

Strategi jangka panjang India

Di India, kedekatan baru antara AS dan Pakistan memicu kekhawatiran terhadap loyalitas Washington sebagai mitra strategis.

Harsh Pant, Kepala Program Studi Strategis di lembaga pemikir Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan kepada DW bahwa Pakistan sebagai episentrum strategi AS, bisa menjadi titik balik dalam kebijakan India di kawasan.

“Jika India meragukan komitmen jangka panjang Washington, hal itu akan mengubah secara fundamental bagaimana India merespons tantangan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Pant, yang juga profesor hubungan internasional di King’s College London.

“Perkembangan itu tidak hanya akan merombak pendekatan India terhadap kawasan, tetapi juga berdampak pada strategi Indo-Pasifik AS secara keseluruhan, kemitraan Quad, serta berbagai upaya kolaboratif antara India dan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China yang terus meningkat,” tambah Pant, merujuk pada forum kerja sama empat kekuatan Indo-Pasifik: India, AS, Australia, dan Jepang, yang digadang-gadang Washington sebagai penyeimbang pengaruh Beijing di kawasan.

Gurita diplomasi Pakistan

Potret geopolitik kawasan semakin rumit, karena Pakistan tak hanya bermain di satu meja. Islamabad belum lama ini juga menandatangani pakta pertahanan dengan Arab Saudi—sekutu lama Amerika di Timur Tengah. Pakta tersebut memuat klausul pertahanan bersama, bahwa “setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya”.

Bagi India, kenyataan bahwa musuh bebuyutannya menjalin aliansi dengan kekuatan utama di Timur Tengah menjadi perhatian strategis. Namun begitu, Ajay Bisaria, mantan Duta Besar India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa New Delhi belum merasa terancam.

“Mengingat kondisi ekonomi Pakistan yang sulit, mereka terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap relevan bagi tiga donor utama: AS, Cina, dan Arab Saudi,” kata mantan dubes itu.

Menurutnya, India paham Pakistan sedang berusaha memetik keuntungan ekonomi dari posisinya “dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang berubah dan membangun hubungan transaksional. India melihat manuver Pakistan sebagai upaya bertahan agar tetap relevan secara global,” ujar mantan dubes itu.

Bisaria menambahkan, para pemimpin India yakin kedekatan AS–Pakistan punya masa kadaluwarsa.

“India waspada terhadap manuver ini, tapi tidak terlalu khawatir mengingat rapuhnya upaya Pakistan menyeimbangkan ragam kepentingan, dan fakta bahwa hubungan AS–Pakistan akan mengecewakan dalam jangka panjang,” lanjutnya.

Trump yang transaksional

Meera Shankar, mantan Duta Besar India untuk AS, mengatakan kepada DW, Trump memandang India dan Pakistan dari lensa yang bersifat transaksional dan berfokus pada keuntungan ekonomi.

Kedua negara, menurut Shankar, “dipandang melalui sudut padang persaingan ekonomi, bukan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi India sebenarnya bukan pesaing AS, melainkan bersifat melengkapi, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan AS,” kata Shankar.

Diplomat itu memperingatkan, Pakistan telah belajar memanfaatkan prioritas-prioritas AS dengan menawarkan konsesi kecil secara bertahap, agar tetap dipandang berguna. Namun dia pun mencatat, relasi ini bukan kemitraan sejati, bukan hubungan yang dibangun atas kepercayaan.

“Hubungan AS–Pakistan kini dibentuk oleh apa yang bisa ditawarkan Pakistan—seperti kerja sama kontra-terorisme secara transaksional—dan bukan oleh kemitraan yang berlandaskan kepercayaan atau nilai jangka panjang,” ujarnya.

Pasang surut hubungan AS–Pakistan

Amitabh Mattoo, Dekan Fakultas Studi Internasional Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi mengatakan, pasang-surut relasi Washington dan Islamabad adalah fenomena yang berulang.

“Fenomena ini adalah ciri khas geopolitik Asia Selatan sejak era Perang Dingin. Setiap kali AS kembali mendekati Pakistan, hal itu lebih karena alasan yang bersifat instrumental,” kata Mattoo kepada DW.

Mulai dari “Perang Dingin melawan Uni Soviet, kemudian ‘perang melawan teror’, dan kini, mungkin, kebutuhan akan akses logistik serta pengaruh taktis di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah yang bergejolak,” tambahnya.

Menurut Mattoo, Washington kini lebih sadar tentang sikap ganda Pakistan dalam misi kontra-terorisme dan tetap berkomitmen pada India sebagai mitra strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

“Dalam konteks ini, pendekatan Washington terhadap Islamabad bukan berarti meninggalkan New Delhi, melainkan bagian dari strategi ‘hedging’ di kawasan yang tidak stabil—meski pemerintahan Trump semakin sulit ditebak,” pungkasnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)

30/09/2025 17:25
Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

Bisnis.com, JAKARTA – Platform media sosial X menyatakan keprihatinan mendalam atas putusan pengadilan India yang membatalkan gugatan mereka terhadap mekanisme penghapusan konten pemerintah New Delhi.

Mengutip Reuters, pihak X membuat pernyataan tersebut pada Senin (29/9/2025). Platform milik Elon Musk itu akan mengajukan banding dalam rangka membela kebebasan berekspresi di negara tersebut.

“X menghormati dan mematuhi hukum India. Namun, kami dengan hormat tidak sependapat dengan pandangan bahwa kami tidak berhak menyampaikan keprihatinan ini hanya karena perusahaan kami didirikan di luar negeri,” tulis X dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025).

Sebagai informasi, X telah berselisih dengan otoritas India selama berbulan-bulan terkait dengan sistem baru penghapusan konten, yang mereka samakan dengan sensor.

Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berargumen sistem baru itu menangani maraknya konten ilegal dan memastikan akuntabilitas di ranah daring.

Sejak 2023, pemerintahan Modi meningkatkan upaya untuk mengawasi internet dengan memperbolehkan lebih banyak pejabat mengajukan perintah penghapusan dan menyampaikannya langsung kepada perusahaan teknologi melalui sebuah situs web yang diluncurkan pada Oktober.

Adapun, pihak X memandang mekanisme baru tersebut tidak memiliki dasar hukum, melanggar putusan pengadilan tertinggi negara itu, serta merampas hak dasar masyarakat India atas kebebasan berbicara dan berekspresi.

Sekadar informasi, Musk telah beberapa kali bentrok dengan otoritas di berbagai negara terkait kepatuhan dan permintaan penghapusan konten.

Namun, gugatan perusahaan di India secara khusus menargetkan dasar dari regulasi internet yang diperketat di negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut.

Jumlah Pengguna Turun

Dalam perkembangan lain, aplikasi X milik Elon Musk mengalami penurunan jumlah penginstalan pada perangkat Android. Hal tersebut turut memukul pendapatan perusahaan.

Menurut data dari penyedia intelijen aplikasi, Appfigures, pada Juli 2025, jumlah penginstalan X di Google Play turun 44% year-on-year di seluruh dunia, berbanding terbalik dengan unduhan di iOS yang justru meningkat 15%.

Penurunan tajam dalam jumlah penginstalan itu menurunkan rata-rata keseluruhan aplikasi X, yang menyebabkan penurunan total unduhan seluler sebesar 26% dari tahun ke tahun hingga Juli.

Angka tersebut masih sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, ketika total unduhan turun 35%, berkat penurunan tajam lainnya dalam unduhan Android, yang kemudian turun hampir setengahnya (49%) dari tahun ke tahun.

Perusahaan tidak berspekulasi terkait penyebab penurunan pada perangkat Android selain menyatakan bahwa aplikasi X di Android memang dikenal sebagai sumber masalah bagi mereka.

Kepala produk X yang baru direkrut, Nikita Bier telah mengisyaratkan X sedang berupaya mengatasi masalah pada aplikasinya di Android, yang terkenal bermasalah dan sering macet.

29/09/2025 17:21
Demonstrasi Berujung Maut, 39 Orang Tewas karena Berdesakan-Terinjak

Jakarta, CNBC Indonesia – Tragedi mencekam terjadi di Tamil Nadu, India. Sebanyak 39 orang, termasuk anak-anak, tewas setelah terhimpit dalam kerumunan massa di sebuah acara politik yang digelar aktor sekaligus politisi Vijay.

Puluhan ribu orang memadati distrik Karur, Tamil Nadu, pada Sabtu (27/9/2025) waktu setempat untuk menghadiri kampanye Vijay. Namun acara yang sempat tertunda beberapa jam itu berubah menjadi malapetaka ketika kerumunan massa saling berdesakan hingga menyebabkan korban jiwa.

Kepala Menteri Tamil Nadu, MK Stalin, mengonfirmasi bahwa korban tewas terdiri dari 17 perempuan, 13 laki-laki, dan 9 anak-anak.

“Sebanyak 51 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit,” ujarnya, dikutip dari media lokal.

Pemerintah Tamil Nadu akan memberikan kompensasi sebesar satu juta rupee atau sekitar Rp187 juta kepada keluarga korban. Stalin juga memastikan akan ada penyelidikan menyeluruh terkait tragedi tersebut.

Foto: REUTERS/Priyanshu Singh
Police officers stand guard at the site following a stampede incident during a election campaign rally held by Tamilaga Vettri Kazhagam party, in Karur district of Tamil Nadu, India, September 28, 2025. REUTERS/Priyanshu Singh

Kesaksian memilukan datang dari warga yang kehilangan keluarganya. “Yang sulung meninggal dunia, yang bungsu hilang. Kerabat saya ada di ICU. Apa yang harus saya lakukan?” kata seorang pria kepada kantor berita ANI.

Sementara itu, Vijay menyampaikan belasungkawa melalui pernyataan daring. Ia mengaku hatinya “hancur” dan merasakan “duka yang tak tertahankan.”

Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyesalkan insiden ini. “Sangat disayangkan dan menyedihkan,” tulis Modi di platform X.

Insiden desak-desakan mematikan bukanlah hal baru di India. Tahun ini saja, beberapa tragedi serupa sudah terjadi, termasuk di festival Kumbh Mela dan di luar stadion kriket.

(tfa/wur)

[Gambas:Video CNBC]

28/09/2025 22:00
Modi Minta Warga India Singkirkan Produk Asing

Jakarta –

Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyerukan warga untuk berhenti menggunakan produk asing dan beralih ke barang lokal. Ajakan ini disampaikan dalam pidato publik pada Minggu, di tengah memburuknya hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Ketegangan meningkat setelah Presiden AS, Donald Trump, memberlakukan tarif 50% atas produk impor asal India. Sebagai respons, Modi semakin gencar mengampanyekan penggunaan produk Swadeshi, yakni barang buatan dalam negeri.

Para pendukung Modi bahkan memulai kampanye boikot terhadap sejumlah merek Amerika seperti McDonald’s, Pepsi, dan Apple, yang selama ini populer di India.

“Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari ternyata buatan luar negeri. Meski sering tidak sadar, kita harus menyingkirkannya,” kata Modi, dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025).

Meski tidak menyebut negara secara spesifik, Modi menyoroti ketergantungan India pada barang impor. Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, India merupakan pasar besar bagi produk konsumsi asal AS, yang banyak dibeli lewat platform daring seperti Amazon.

Selama bertahun-tahun, jangkauan merek-merek Amerika telah merambah hingga kota-kota kecil. Modi juga mendorong para pedagang agar lebih fokus menjual produk lokal, demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, banyak perusahaan meningkatkan promosi produk dalam negeri. Sementara itu, Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, dijadwalkan berkunjung ke Washington untuk membahas isu perdagangan-lawatan yang dilakukan di tengah upaya meredakan ketegangan bilateral.

Tonton juga video “Peluncuran iPhone 17 Disambut Antrean Panjang di India” di sini:

(ily/rrd)

22/09/2025 07:47
China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

Beijing –

Forum Xiangshan adalah pertemuan keamanan internasional tahunan pertama di Beijing, yang digelar sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Acara ini menjadi bagian dari rencana China untuk memperkuat proyeksi kekuatan barunya dalam “menegakkan tatanan internasional.”

Forum yang digelar pada 17–19 September 2025 tersebut, secara luas dianggap sebagai respons China atas Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan bergengsi di Asia yang digelar di Singapura. Dialog Shangri-La biasanya dihadiri pejabat setingkat menteri dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya.

“AS lebih suka Dialog Shangri-La. China lebih suka Forum Xiangshan,” kata Raymond Kuo, seorang pakar politik senior yang fokus dalam topik Asia Timur di lembaga penelitian RAND, AS. “Preferensi itu terlihat dari siapa yang mereka kirim.”

Pada Forum Xiangshan tahun 2025 ini, Amerika Serikat hanya mengirim atase pertahanan dari kedutaannya di Beijing. Perwakilan ini merupakan tingkat delegasi yang lebih rendah dibanding tahun 2024, ketika pemerintahan Trump mengirim wakil asisten menteri pertahanan.

Pada Juni 2025, Menteri Pertahanan China Dong Jun absen dari Dialog Shangri-La. Ini merupakan kali pertama sejak tahun 2019, pejabat pertahanan tertinggi Beijing tidak hadir di forum tersebut.

Kepada DW, Raymond Kuo mengatakan bahwa China melakukan semacam “forum shopping”, berupaya menciptakan sistem terpisah dan mengajak negara lain untuk bergabung.

Level pejabat yang dikirim AS dan China ke forum-forum tersebut, kata Raymond Kuo, menunjukkan seberapa penting negara-negara lain menilai forum itu, di tengah meningkatnya rivalitas dua ekonomi terbesar dunia ini.

Niat China bentuk tatanan global alternatif

Menurut kantor berita Xinhua, sekitar 1.800 perwakilan dari 100 negara, termasuk pejabat, militer, dan akademisi hadir dalam Forum Xiangshan 2025.

Topik utama dalam agenda resmi mencakup soal “tata kelola keamanan global, kerja sama keamanan Asia-Pasifik, menjaga tatanan internasional pascaperang, dan pembangunan perdamaian regional.”

Narasi tersebut sejalan dengan upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya lewat sejumlah ajang internasional belakangan ini, yang digelar di wilayah China, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) dan parade militer besar pada awal September 2025 ini.

Di KTT SCO awal September 2025, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebelum kemudian menjamu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam parade militer. Tampilnya kerja sama keamanan antara China dan sekutu utamanya diperkirakan juga akan terlihat di Forum Xiangshan.

“Xi Jinping akan menekankan persatuan dengan Rusia, Korea Utara, dan mungkin Iran untuk menyampaikan pesan bahwa ada kelompok yang mampu melawan pengaruh global AS,” kata Elizabeth Freund Larus, seorang peneliti senior di Pacific Council.

Cari dukungan “Global South” dan contohkan India

Narasi Beijing soal tatanan dunia baru utamanya ditujukan ke negara-negara Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brasil, dan Nigeria. Negara-negara tersebut mengirim perwakilan pertahanan dengan jabatan lebih tinggi ke Forum Xiangshan.

Raymond Kuo mengatakan Xi Jinping berusaha menampilkan citra China sebagai “mediator yang dapat dipercaya” untuk negara-negara Selatan dan menjadikan hubungannya dengan India sebagai contoh.

Terlepas dari hubungan China dan India yang memburuk sejak bentrokan perbatasan mematikan pada 2020, pertemuan Modi dengan Xi Jinping di KTT SCO awal September 2025 ini bisa menguntungkan Beijing.

“Pada titik tertentu, China sudah mengatakan: ‘Ya, kita mungkin punya perbedaan, bahkan konflik wilayah, tetapi kita tetap bisa menangani dan menyelesaikan isu keamanan regional lebih baik daripada Amerika Serikat’,” papar Raymon Kuo.

Namun, meski menekankan multilateralisme, para pengamat menilai China masih lebih menyukai perjanjian bilateral dengan negara-negara Selatan. China, kata Raymond Kuo, mungkin akan meluncurkan inisiatif atau memberi rincian proposal dari KTT SCO, tetapi kesepakatan nyata tampaknya terbilang kecil.

Rivalitas AS-China di Asia

Forum Xiangshan juga memberi gambaran tentang cara AS dan China dalam menjalankan diplomasi militer di masa depan.

Menurut Freund Larus, pilihan delegasi AS “menunjukkan bahwa diskusi sebenarnya terjadi lewat jalur belakang, bukan di depan kamera.”

Menjelang Forum Xiangshan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara lewat telepon dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Mereka menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi militer terbuka dan menegaskan kepentingan nasional masing-masing.

Dalam percakapan itu, Dong Jun memperingatkan bahwa “upaya penahanan atau pencegahan terhadap China tidak akan berhasil”, serta menentang campur tangan AS di Laut China Selatan dan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang punya pemerintahan sendiri tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

Pete Hegseth menegaskan kalau AS “tidak mencari konflik dengan China”, tetapi menekankan bahwa negaranya memiliki “kepentingan strategis di Asia-Pasifik.”

“Jika ada dialog bilateral dengan Beijing, Washington tidak merasa perlu masuk ke China untuk melakukannya,” kata Ying-Yu Lin, seorang profesor di Universitas Tamkang, Taiwan.

Pada September 2025, kapal induk terbaru China, Fujian, terlihat melintas di Selat Taiwan menuju Laut China Selatan. Mobilisasi ini kemudian disebut Beijing sebagai “bagian dari latihan penelitian dan pelatihan.”

Sementara itu, AS dan Jepang menggelar latihan militer bersama, termasuk pengerahan sistem rudal jarak menengah, Typhon, di Jepang. Kemudian, latihan militer ini dikritik China dan Rusia karena dianggap meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.

Para pengamat memperkirakan Beijing akan terus menggunakan forum seperti ini untuk mempromosikan narasi perdamaian, mulai dari perang Ukraina hingga Laut China Selatan dan Taiwan.

“Ini garis narasi yang sama yang terus digunakan pejabat China,” kata Larus. “Jangan berharap ada terobosan di sini.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

Editor: Tezar Aditya

(nvc/nvc)

17/09/2025 12:41
India-AS Segera Sepakati Tarif Dagang Baru, Impor Minyak Rusia Masih jadi Bahasan Utama

Bisnis.com, JAKARTA — India dan Amerika Serikat hampir menyelesaikan negosiasi kesepakatan perdagangan. Orang kepercayaan Donald Trump yang menjadi calon Duta Besar AS untuk India ambil peran dalam proses negosiasi tersebut.

Dalon Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk India Sergio Gor, menjelaskan dalam sidang pencalonannya kepada Komite Senat di Washington, bahwa dalam negosiasi itu pihaknya menegaskan tuntutan agar Bharat menghentikan impor minyak dari Rusia. Hal itu menjadi bagian dari berbagai poin negosiasi perdagangan kedua negara.

“Kami tidak terlalu jauh berbeda saat ini dalam hal kesepakatan. Bahkan, mereka sedang menegosiasikan detail-detail kecil dari sebuah kesepakatan,” ujar Gor, dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/9/2025).

Gor merupakan ajudan atau salah satu orang dekat Trump, yang dicalonkan sang presiden untuk menjadi duta besar. Dia juga akan menjadi utusan khusus Trump untuk urusan Asia Selatan dan Tengah.

Para negosiator India diperkirakan akan bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada pekan depan.

India dan AS melanjutkan perundingan perdagangan setelah berminggu-minggu terlibat perselisihan sengit, dengan Trump mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam beberapa pekan mendatang.

Menurut Gor, kemitraan AS dengan India adalah salah satu hubungan terpenting yang dimiliki negaranya. Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam pembahasan tarif impor dengan India, Gor mengklaim bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

Dia mencontohkan adanya kerja sama militer kedua negara belakangan ini, termasuk latihan militer bersama India-AS di Alaska.

Berdasarkan laporan Bloomberg, para pejabat India mengatakan kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintahan Trump. Salah satu penyebabnya, posisi-posisi utama dalam kebijakan luar negeri, termasuk kursi duta besar, telah kosong begitu lama—seperti yang terjadi di Indonesia.

Minyak Rusia

Pembelian minyak Rusia oleh India tetap menjadi sumber utama ketegangan dalam hubungan India-AS, dan belum jelas bagaimana hal itu akan diselesaikan dalam kesepakatan perdagangan.

Trump mengenakan tarif 50% kepada India pada Agustus 2025, dengan setengahnya merupakan penalti atas pembelian energi Rusia. AS menilai bahwa transaksi dagang itu membantu Presiden Rusia Vladimir Putin membiayai perang di Ukraina.

Presiden AS juga mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk bergabung dengannya dalam menaikkan tarif terhadap India dan China agar Putin mau bergabung dalam perundingan gencatan senjata dengan Ukraina.

Namun demikian, blok tersebut memandang India sebagai mitra dagang yang vital, dengan menteri luar negeri Jerman baru-baru ini mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan perdagangan bebas yang telah lama tertunda antara kedua belah pihak dapat diselesaikan paling cepat musim gugur ini.

Gor pun menekankan bahwa upaya membuat India menghentikan impor minyak dari Rusia merupakan prioritas utama AS.

“Kami mengharapkan lebih banyak dari India daripada yang terkadang kami harapkan dari negara lain,” kata Gor.

Dia juga berusaha meredakan ketidakpastian mengenai Quad—pengelompokan informal AS, Australia, Jepang, dan India yang bertujuan untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.

Meskipun keraguan telah muncul seputar pertemuan tahun ini, yang akan diselenggarakan oleh India, Gor mengatakan Trump tetap berkomitmen untuk memastikan relevansi dan ketahanan Quad. Trump juga sedang dalam pembicaraan untuk menghadiri pertemuan berikutnya, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan.

12/09/2025 16:17
Tekan Putin, Trump Desak Eropa Kenakan Tarif 100% ke China-India

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta agar Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% ke China dan India. Hal ini sebagai upaya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang dengan Ukraina.

China dan India merupakan pembeli utama minyak Rusia. Oleh karena itu, kedua negara itu dinilai mempunyai peran penting dalam menjaga perekonomian Rusia di tengah invasi yang terus dilakukan ke Ukraina sejak 2022 lalu.

Menurut pejabat yang mengetahui persoalan ini, Trump menyampaikan permintaan ini saat mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. Pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan beban ekonomi Moskow.

Diplomat Uni Eropa mengatakan AS siap mengikuti tarif yang serupa dilakukan UE ke India dan China. Hal ini semakin membuat bea impor dari kedua negara itu semakin melonjak ke AS.

“Mereka berkata, ‘Kami akan melakukan ini tetapi Anda harus melakukannya bersama kami,” kata diplomat itu, dikutip dari Reuters, Rabu (10/9/2024).

Upaya ini diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri KTT pekan lalu. Dilaporkan Financial Times, Trump mengancam akan mengenakan tarif tinggi ke China dan India karena masih membeli minyak dari Rusia.

Trump telah mengenakan tambahan tarif ke India 25% karena masih terus membeli minyak Rusia. Namun, China belum secara khusus menjadi target kenaikan tarif akibat pembelian minyak Rusia.

(acd/acd)

10/09/2025 14:05
Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% terhadap India dan China sebagai bagian dari upaya bersama menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina.

Menurut tiga pejabat yang mengetahui persoalan ini dilansir dari Financial Times pada Rabu (10/9/2025), permintaan itu disampaikan Trump saat dirinya mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington.

Pertemuan tersebut membahas langkah untuk meningkatkan beban ekonomi bagi Moskow.

“Kami siap melangkah, siap saat ini juga, tetapi hanya akan melakukan ini jika mitra Eropa bersedia bergerak bersama kami,” ujar seorang pejabat AS.

Pejabat lainnya menambahkan bahwa Washington siap mengikuti tarif yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap China dan India. Hal ini berpotensi memicu kenaikan lebih lanjut atas bea impor kedua negara ke AS.

Usulan Trump ini muncul di tengah kesulitan AS mencapai kesepakatan damai dan meningkatnya serangan udara Rusia terhadap Ukraina.

“Pandangan presiden jelas: mari kita kenakan tarif besar-besaran dan terus pertahankan tarif itu sampai China setuju berhenti membeli minyak Rusia. Tidak banyak opsi lain bagi minyak tersebut,” kata seorang pejabat AS.

Langkah Trump tersebut diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi mempererat hubungan dalam KTT pekan lalu.

Bulan lalu, AS telah menaikkan tarif impor India hingga 50% akibat pembelian minyak Rusia, memicu ketegangan dengan negara Asia Selatan itu. Namun, pada Selasa malam Trump menulis di Truth Social bahwa negosiasi dagang dengan India tetap berjalan dan mengisyaratkan akan berakhir sukses.

“India dan Amerika Serikat tengah melanjutkan perundingan untuk mengatasi hambatan perdagangan antara kedua negara. Saya menantikan pembicaraan dengan sahabat baik saya, Perdana Menteri Modi, dalam beberapa minggu mendatang,” tulis Trump.

Adapun China belum secara khusus menjadi target tarif akibat pembelian minyak Rusia. Pada April lalu, Trump sempat menaikkan tarif impor China secara tajam, namun kemudian dikurangi pada Mei setelah terjadi gejolak pasar yang signifikan.

Dalam diskusi di Washington, pejabat UE yang dipimpin Kepala Sanksi David O’Sullivan berdialog dengan pejabat senior Departemen Keuangan AS. Menurut sumber, ibu kota-ibu kota Eropa tengah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap China dan India karena membeli minyak serta gas Rusia.

Namun, banyak pihak masih berhati-hati mengingat hubungan dagang erat UE dengan Beijing dan New Delhi.

Diplomat AS di Eropa juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menjatuhkan sanksi berat kepada pembeli energi Rusia tanpa partisipasi UE. Terlebih, sejumlah negara Eropa sendiri masih mengimpor produk energi dari Rusia.

“Pertanyaannya, apakah Eropa punya kemauan politik untuk mengakhiri perang ini?. Setiap langkah tentu akan mahal, dan agar presiden melakukannya, kami membutuhkan mitra Eropa, idealnya seluruh mitra internasional. Kita akan berbagi beban bersama,” ujar seorang pejabat.

10/09/2025 08:17
Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

“Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

“Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

“Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS.

“Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

09/09/2025 10:58