Tag: Narendra Modi

  • Indonesia-Brasil Pererat Kerja Sama Dagang Jelang KTT ASEAN

    Indonesia-Brasil Pererat Kerja Sama Dagang Jelang KTT ASEAN

    Jakarta

    Indonesia kembali mencuri perhatian jelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur akhir pekan ini. Usai menerima kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Jakarta, Rabu (22/10) lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva kini menandatangani serangkaian kesepakatan penting di bidang minyak, gas, listrik, teknologi, pertambangan, dan pertanian.

    Dalam konferensi pers bersama, Lula menyoroti rendahnya volume perdagangan bilateral antara kedua negara. “Bagaimana mungkin dua negara penting di dunia, seperti Indonesia dan Brasil, yang total populasinya hampir 500 juta, hanya memiliki nilai perdagangan 6 miliar dolar AS? Ini tidak cukup bagi Indonesia, dan juga tidak cukup bagi Brasil,” katanya.

    Presiden Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi. “Saya percaya ini akan memperkuat hubungan kita dan akan membuat ekonomi kita serta ekonomi Amerika Latin tumbuh dengan cepat,” ujarnya. Prabowo juga menyebut Indonesia dan Brasil sebagai “dua kekuatan ekonomi baru yang sedang naik” yang harus “meningkatkan perdagangan.”

    Kesepakatan dagang Indonesia-Brasil

    Pertemuan ini menandai dorongan konkret menuju perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan blok Mercosur, yang terdiri dari Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, dan Uruguay. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia memperluas hubungan di Amerika Selatan setelah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Peru pada Agustus lalu.

    Selain itu, Indonesia bergabung dengan blok BRICS sejak Januari, di mana Brasil juga merupakan anggota. Brasil sendiri telah memperdalam hubungan dengan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, sementara partisipasi Lula di KTT ASEAN di Malaysia menjadi bukti meningkatnya keterlibatan politik Brasil di kawasan ini.

    Total perdagangan antara kedua negara dari Januari hingga Agustus tercatat sebesar 4,3 miliar dolar AS menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Angka ini menunjukkan potensi besar bagi peningkatan kerja sama ekonomi bilateral di masa mendatang.

    Negosiasi Dagang Cina-AS di Tengah KTT ASEAN

    Di tengah KTT ASEAN, Cina dan Amerika Serikat melanjutkan putaran kelima negosiasi perdagangan yang berlangsung di Malaysia dari 24 hingga 27 Oktober. Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, memimpin delegasi, sementara Amerika Serikat diwakili oleh Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Pertemuan ini menjadi lanjutan dari ketegangan tarif yang meningkat sejak April, di mana kedua negara sebelumnya saling mengenakan tarif lebih dari 100 persen untuk produk masing-masing.

    Pertemuan bilateral ini juga bersinggungan dengan agenda KTT ASEAN, yang menunjukkan bagaimana dinamika regional dan global saling terkait. Selain sebagai ajang diplomasi multilateral, negosiasi Cina-AS menegaskan peran Asia Tenggara sebagai titik strategis bagi penyelesaian sengketa perdagangan dunia.

    India Absen, Ketegangan Perdagangan Global Meningkat

    Perdana Menteri India Narendra Modi memutuskan untuk tidak hadir secara langsung di KTT ASEAN dan mengikuti pertemuan secara virtual. Keputusan ini membuatnya absen dari kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya dijadwalkan di Malaysia. Ketidakhadiran ini menjadi sorotan, karena hubungan India-AS tengah mengalami pendinginan akibat kebijakan tarif yang kontroversial.

    Kepada publik, Modi menyatakan bahwa partisipasinya secara daring tetap memungkinkan India untuk aktif dalam pembahasan isu regional. Sementara itu, ketegangan perdagangan memuncak setelah Trump menaikkan tarif impor India hingga 50 persen, termasuk penalti untuk minyak Rusia. Trump menuding pembelian minyak Rusia mendanai perang di Ukraina, sementara India menekankan keputusan energi mereka murni berdasarkan kepentingan nasional.

    Juru bicara pemerintah India menegaskan bahwa panggilan telepon antara Modi dan Trump hanya membahas ucapan selamat Diwali dan isu kontra-terorisme, tanpa menyentuh soal energi. Media India melaporkan bahwa perusahaan minyak domestik tengah menyesuaikan strategi pembelian minyak Rusia sesuai pedoman pemerintah, termasuk Reliance Industries, salah satu importir terbesar di India.

    Langkah Modi untuk hadir secara virtual menunjukkan bahwa India tetap ingin menjaga peran strategisnya di ASEAN, meski hubungan bilateral dengan AS sedang mengalami tekanan. Keputusan ini sekaligus mencerminkan dinamika diplomasi regional di tengah konflik perdagangan global.

    ASEAN sambut anggota baru: Timor Leste

    KTT ASEAN akhir pekan ini juga menjadi momen bersejarah bagi Timor Leste. Negara termuda di Asia Tenggara ini akan resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN setelah mengajukan keanggotaan sejak 2011 dan mendapat status pengamat pada 2022. Presiden Jose Ramos-Horta menyebut, “jalan menuju ASEAN lebih sulit daripada jalan menuju surga.”

    Timor Leste, yang memiliki ekonomi sekitar 2 miliar dolar AS dan masih sangat bergantung pada cadangan minyak dan gas, berharap keanggotaan ASEAN dapat memberi legitimasi politik dan memperluas jaringan dukungan diplomatik dan ekonomi. Perdana Menteri Xanana Gusmao menekankan pentingnya integrasi ekonomi, meski para analis memperingatkan bahwa produktivitas rendah dan tata kelola yang masih terbatas dapat membatasi manfaat ekonomi.

    ASEAN Secretary General Kao Kim Hourn menambahkan, keanggotaan ini akan “memperkuat suara Timor Leste di forum internasional sekaligus mengamankan kepentingan strategisnya melalui jaringan dukungan diplomatik dan ekonomi yang sudah ada.”

    Dinamika politik dan ekonomi ASEAN

    Perubahan anggota dan pertemuan bilateral ini menyoroti peran strategis ASEAN di kancah global. Malaysia sebagai tuan rumah menekankan pentingnya solidaritas regional, sementara para pemimpin ASEAN melihat bagaimana blok ini dapat mendukung anggota baru seperti Timor Leste dalam memperkuat posisi politik dan ekonomi.

    Di saat yang sama, pertemuan bilateral seperti Indonesia-Brasil dan Cina-AS menunjukkan bagaimana dinamika global turut memengaruhi kebijakan perdagangan dan diplomasi regional. Dengan latar belakang ini, KTT ASEAN menjadi arena krusial bagi negara-negara anggota untuk menyeimbangkan kepentingan domestik, regional, dan global.

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Bus Terbakar di Rajasthan India, 20 Orang Tewas

    Bus Terbakar di Rajasthan India, 20 Orang Tewas

    Jakarta

    Bus mengalami gangguan hingga terbakar di negara bagian Rajasthan, India barat. Sebanyak 20 orang dilaporkan tewas.

    Dilansir AFP, Rabu (15/10/2025), kendaraan yang mengangkut lebih dari 50 penumpang tersebut sedang dalam perjalanan dari Kota Jaisalmer ke Jodhpur ketika insiden itu terjadi.

    “Sembilan belas penumpang tewas di dalam bus dan satu orang meninggal karena luka bakar dalam perjalanan ke Jodhpur,” kata perwira polisi senior Rajesh Meena kepada AFP.

    Kantor berita Press Trust of India — yang juga mengonfirmasi jumlah korban, mengutip seorang anggota parlemen setempat — melaporkan bahwa bus tersebut berhenti di jalan raya setelah asap mengepul dari bagian belakang bus.

    “Sopir menghentikan bus di pinggir jalan, tetapi dalam beberapa saat, api telah melahap kendaraan tersebut,” tambahnya.

    Insiden itu terjadi tak lama setelah bus berangkat dari Jaisalmer sekitar pukul 15.00.

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan ia “berduka atas hilangnya nyawa”.

    “Berdoa untuk pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka,” kata Modi.

    Modi menambahkan bahwa 200.000 rupee akan diberikan sebagai kompensasi kepada keluarga korban dari dana Bantuan Nasional Perdana Menteri. Sementara yang terluka akan menerima 50.000 rupee.

    India, negara dengan penduduk terpadat di dunia, memiliki catatan keselamatan jalan raya yang terkenal buruk.

    Pada tahun 2023, menurut data terbaru yang tersedia, lebih dari 480.000 kecelakaan dilaporkan di jalan raya India, yang mengakibatkan hampir 173.000 kematian dan hampir 463.000 cedera.

    Lihat juga Video: Bus Adhi Prima Terbakar di Terminal Bekasi

    (lir/lir)

  • Ribuan Muslim India Ditangkap karena Nyatakan ‘I Love Muhammad’

    Ribuan Muslim India Ditangkap karena Nyatakan ‘I Love Muhammad’

    GELORA.CO – Aparat keamanan di India sebulan belakangan melakukan penangkapan dan penuntutan besar-besaran terkait penggunaan tulisan “Aku Cinta Muhammad” oleh umat Islam di sana.  Beberapa rumah mereka telah dibuldoser. Lebih dari 2.500 orang telah didakwa sementara penangkapan memicu protes yang lebih luas.

    Selama sebulan terakhir, polisi India menggerebek beberapa pasar dan rumah, menangkap pria Muslim di negara bagian yang diperintah oleh partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Asal muasal dugaan kejahatan mereka umumnya adalah  tulisan “Aku Cinta Muhammad”, yang mengacu pada Nabi Muhammad, di poster, kaos, atau di postingan media sosial. 

    Aljazirah melaporkan, pihak berwenang mengatakan ekspresi tersebut mengancam “ketertiban umum”. Sejauh ini, setidaknya 22 kasus telah dilaporkan terhadap lebih dari 2.500 umat Islam. Setidaknya 40 orang telah ditangkap di berbagai negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), menurut Asosiasi Perlindungan Hak Sipil (APCR) nirlaba.

    Pada 4 September, umat Islam yang tinggal di kota Kanpur di negara bagian Uttar Pradesh di India sedang merayakan Maulid Nabi dan lingkungan tertentu memasang papan lampu bertuliskan, “I Love  Muhammad” alias “Aku Cinta Muhammad”.

    Tulisan di papan tersebut, yang meniru papan tanda populer “I Love New York”, menuai kritik dari beberapa umat Hindu setempat. Awalnya, pengaduan mereka menyatakan bahwa papan yang menyala tersebut merupakan bentuk baru dari perayaan tradisional, padahal undang-undang di Uttar Pradesh melarang penambahan baru pada perayaan keagamaan publik. Sekitar 20 persen penduduk Kanpur adalah Muslim.

    Lini Masa Diskriminasi di India

    Berdasarkan pengaduan, polisi mengajukan kasus terhadap dua puluhan orang dengan tuduhan yang jauh lebih serius: mendorong permusuhan atas dasar agama. Tuduhan tersebut membawa hukuman hingga lima tahun penjara jika terdakwa terbukti bersalah.

    Peristiwa di Kanpur menuai kritik luas dari para pemimpin politik Muslim, dan protes terhadap tindakan polisi menyebar ke negara bagian lain, termasuk Telangana di India selatan, Gujarat dan Maharashtra di barat, dan di Uttarakhand serta Jammu dan Kashmir di utara. Penggunaan tulisan “Aku Cinta Muhammad” itu kemudian menyebar di seluruh negeri – mulai dari media sosial hingga kaos.

    Hampir 270 km jauhnya dari Kanpur, di Bareilly, Uttar Pradesh, sekelompok orang berpartisipasi dalam demonstrasi yang diserukan oleh seorang imam setempat menentang penangkapan di Kanpur. Mereka bentrok dengan polisi pada tanggal 26 September.

    Polisi membalas dengan tindakan keras, menangkap 75 orang, termasuk imam, Tauqeer Raza, kerabatnya dan para pembantunya. Setidaknya empat bangunan milik para tersangka dibuldoser oleh pihak berwenang setempat.

    Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan warga Muslim India kehilangan rumah mereka akibat pembongkaran tersebut, yang seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan apapun dari pihak berwenang, atau perintah pengadilan. Mahkamah Agung India telah mengamati bahwa pembongkaran tidak dapat digunakan sebagai bentuk hukuman di luar hukum, dan memperingatkan bahwa otoritas negara harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum menghancurkan properti apa pun. Namun, di lapangan, perintah tersebut seringkali tidak dipatuhi, kata para aktivis.

    Sementara itu, puluhan Muslim lainnya ditangkap di berbagai negara bagian – termasuk beberapa di negara bagian Gujarat, tempat asal Modi – karena unggahan di media sosial dan video yang mengusung slogan “Aku Cinta Muhammad”.

    Konstitusi India menjamin kebebasan beragama dan hak untuk mengekspresikannya. Pasal 25 melindungi kebebasan setiap individu untuk menjalankan agamanya. Warga negara juga dilindungi berdasarkan Pasal 19(1)(a), yang menjamin hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi, kecuali hal tersebut secara langsung memicu kekerasan atau kebencian.

    Polisi sebagian besar mendakwa mereka yang ditangkap berdasarkan ketentuan hukum yang melarang pertemuan besar yang bertujuan untuk melakukan “kerusakan”, atau tindakan yang diduga memicu ketegangan agama. Namun, ketentuan ini telah diterapkan terhadap mereka yang ditangkap karena postingan di media sosial, atau mengenakan kaos bertuliskan “I Love Muhammad”.

    Nadeem Khan, koordinator nasional APCR, organisasi nirlaba yang melacak kasus-kasus ini, telah mengajukan tuntutan hukum sebelumnya terhadap pejabat pemerintah karena juga menargetkan umat Islam untuk berekspresi di media sosial, atau ketika rumah mereka dibuldoser.

    Khan mengatakan kepada aljazirah bahwa pihak berwenang dengan hati-hati menggunakan ketentuan hukum yang tidak berfokus pada ekspresi “I Love Muhammad” itu sendiri, namun pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan ekspresi tersebut atau memprotes tindakan keras polisi terkait.

    “Mereka tahu bahwa tidak ada undang-undang yang mengkriminalisasi ungkapan ‘I Love Muhammad’,” kata Khan.

    Khan mencatat bahwa di seluruh India, gambar dewa Hindu yang memegang senjata tradisional sudah lama menjadi hal yang lumrah. “Gambar-gambar ini ada di setiap sudut negara; apakah itu juga harus menyinggung atau mengancam seluruh umat Islam?” dia bertanya. “Semua orang harus memahami bahwa pemerintah tidak bisa mengkriminalisasi agama seperti ini,” tambahnya mengacu pada Islam.

    Sejak 2014, ketika Modi mengambil alih kekuasaan di New Delhi, India secara konsisten merosot dalam sejumlah indeks demokrasi internasional. Kriminalisasi hak masyarakat atas kebebasan berekspresi dan keyakinan beragama merupakan preseden yang sangat meresahkan, kata Aakar Patel, ketua dewan Amnesty International India.

    “Menargetkan orang-orang dengan slogan seperti ‘I Love Muhammad’’, yang bersifat damai dan tanpa hasutan atau ancaman apa pun, tidak memenuhi ambang batas pembatasan pidana baik berdasarkan hukum konstitusi India atau hukum hak asasi manusia internasional,” kata Patel kepada Aljazirah.

  • Narendra Modi Telepon Trump, Hasilkan Perjanjian Dagang India-AS Makin Cerah

    Narendra Modi Telepon Trump, Hasilkan Perjanjian Dagang India-AS Makin Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas kemajuan perundingan dagang. Terdapat kemajuan untuk memecahkan kebuntuan negosiasi tarif impor.

    Berdasarkan keterangan di akun media sosial resminya, Modi mulanya mengucapkan selamat kepada Trump atas penyampaian rencana gencatan senjata Israel-Hamas. Hal itu menjadi panggilan telepon kedua antara Modi dan Trump dalam sebulan terakhir, karena kedua negara berupaya meredakan ketegangan terkait tarif impor dan hubungan India-Rusia.

    Modi menyebut Trump sebagai sahabatnya, dan mengatakan bahwa mereka telah mencapai kemajuan yang baik terkait negosiasi dagang.

    “Juga meninjau kemajuan baik yang dicapai dalam negosiasi perdagangan. Sepakat untuk tetap berhubungan erat selama beberapa pekan mendatang,” tulis Modi dalam cuitannya, dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Dilansir dari Bloomberg, panggilan telepon itu menjadi bagian dari pola lebih luas dari pembaruan hubungan antara New Delhi dengan Washington.

    Perkembangan itu menandakan bahwa kedua belah pihak masih mengincar kesepakatan perdagangan pada musim gugur ini. Kedua belah pihak melanjutkan negosiasi bulan lalu, sekitar waktu yang sama ketika Modi dan Trump berbicara pada hari ulang tahun pemimpin India tersebut.

    “Panggilan telepon tersebut menunjukkan bahwa saluran dialog masih terbuka. Namun, kami telah melihat banyak pasang surut dalam dua bulan terakhir untuk menarik kesimpulan yang jelas,” kata ekonom Nomura Holdings Inc., Sonal Varma, dilansir dari Bloomberg.

    Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump

    — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

    Meskipun India termasuk negara pertama yang memulai perundingan perdagangan dengan pemerintahan Trump, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan setelah lima putaran diskusi. Negosiasi terhenti sebagian karena hubungan dekat New Delhi dengan Moskow dan keengganannya untuk membuka pasar susu dan pertaniannya.

    Perusahaan penyulingan India terus membeli minyak dari Rusia, tetapi New Delhi telah membuat beberapa konsesi di awal negosiasi, termasuk menawarkan untuk mengurangi tarif barang-barang industri menjadi nol jika AS membalas.

    Sebuah tim AS yang dipimpin oleh Asisten Perwakilan Dagang Brendan Lynch mengunjungi New Delhi bulan lalu untuk membantu menyelesaikan perbedaan pendapat. Menteri Perdagangan India Piyush Goyal juga melakukan perjalanan ke Washington pada September 2025 sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan hubungan perdagangan.

    Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk India Sergio Sor, yang baru diangkat beberapa waktu ini, beserta Wakil Menteri Manajemen dan Sumber Daya AS Michael J. Rigas akan berkunjung ke India pada 9—14 Oktober 2025. Keduanya akan bertemu dengan sejumlah delegasi pemerintah India untuk membahas berbagai isu bilateral.

  • Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata Gaza, Harga Minyak Mentah Mendingin

    Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata Gaza, Harga Minyak Mentah Mendingin

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terpantau melemah setelah Israel dan kelompok Hamas menandatangani perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Melansir Reuters pada Jumat (10/10/2025), harga minyak berjangka Brent turun US$1,03 atau 1,6% menjadi US$65,22 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS terkoreksi US$1,04 atau 1,7% ke level US$61,51 per barel.

    Dalam kesepakatan yang dimediasi AS, Israel dan Hamas menyetujui penghentian pertempuran, penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, serta pembebasan seluruh sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan ratusan tahanan Palestina di Israel. 

    Perjanjian ini menjadi fase awal dari inisiatif Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Kontrak berjangka minyak berada dalam fase koreksi seiring meredanya konflik Israel–Hamas,” ujar Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading BOK Financial.

    Claudio Galimberti, Chief Economist Rystad Energy, menilai perjanjian damai ini sebagai terobosan besar dalam sejarah modern Timur Tengah dengan implikasi luas terhadap pasar energi. 

    “Mulai dari berkurangnya potensi serangan Houthi di Laut Merah hingga meningkatnya peluang tercapainya kesepakatan nuklir dengan Iran,” jelasnya dalam catatan riset.

    Sementara itu, OPEC+ pada Minggu lalu menyepakati kenaikan produksi minyak mulai November, meski lebih kecil dari ekspektasi pasar sehingga meredakan kekhawatiran kelebihan pasokan.

    Sebelumnya, harga minyak sempat naik sekitar 1% pada Rabu (8/10/2025) ke level tertinggi sepekan, dipicu kekhawatiran sanksi terhadap Rusia masih akan berlanjut akibat mandeknya perundingan damai Ukraina. Rusia saat ini merupakan eksportir minyak terbesar kedua di dunia.

    Dari sisi lain, dinamika politik AS juga menjadi sorotan. Rancangan undang-undang Partai Demokrat dan Republik untuk mendanai pemerintah federal serta mengakhiri penutupan sebagian layanan belum memperoleh cukup suara di Senat. 

    Shutdown berkepanjangan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi AS sekaligus melemahkan permintaan minyak.

    Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bahwa ia berbicara dengan Presiden Trump pada Kamis untuk membahas kemajuan negosiasi dagang kedua negara. 

    Trump diketahui telah memberlakukan tarif tinggi terhadap sebagian besar ekspor India, termasuk barang-barang yang dikenakan bea masuk 25%, sebagai respons atas keputusan New Delhi yang tetap mengimpor minyak dari Rusia.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi kepada sekitar 100 individu, perusahaan, dan kapal—termasuk sebuah kilang independen serta terminal di China—yang dianggap membantu perdagangan minyak dan petrokimia Iran.

  • Amerika Sudah Ditinggal, Produk-produknya Mulai Diboikot

    Amerika Sudah Ditinggal, Produk-produknya Mulai Diboikot

    Jakarta, CNBC Indonesia – India akan segera meninggalkan platform terkenal seperti Google. Pemerintah setempat mendorong penggunaan aplikasi domestik untuk meninggalkan produk Amerika Serikat (AS).

    Hubungan India dan AS memanas setelah pemerintah Donald Trump membebankan tarif impor 50%. Ini membuat Perdana Menteri Narendra Modi mendorong penggunaan produk swadeshi atau buatan lokal India.

    Salah satu yang sudah menjalankannya adalah Menteri Teknologi Informasi Ashwini Vaishnaw. Dia tak menggunakan PowerPoint dari Microsoft melakukan dengan Zoho dalam presentasinya mengenai program jalan raya.

    “Peta ini dari MapmyIndia, bukan Google Maps. Bagus, kan? Swadeshi,” kata Vaishnaw, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Minggu lalu, dia juga merekam video saat pengujian Zoho. Tak lupa mendorong orang-orang menggunakan produk dalam negeri.

    Reuters melaporkan Zoho menawarkan layanan lebih murah dibandingkan software dari microsoft. Salah satu orang yang mendirikan perusahaan adalah Sridhar Vembu yang merupakan seorang miliarder dan terkenal dengan pendakatan tidak konvensional saat menempatkan operasi bisnis di desa-desa.

    Layanan chat Zoho, Arattai juga mendapatkan popularitas luar biasa. Menteri Perdagangan Piyush Goyal dan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan diketahui ikut mempromosikan aplikasi itu.

    Bulan lalu, data dari Sensor Tower mencatat aplikasi yang berarti obrolan dari bahasa Tamil diunduh lebih dari 400 ribu kali. Jumlahnya melonjak drastis dari bulan Agustus yang hanya kurang dari 10 ribu kali.

    Pengguna aktif harian pada 26 September tercatat 100 ribu atau naik 100% dari hari sebelumnya.

    “Sangat bangga di @Arattai, platform pesan #MadeInIndia yang mendekatkan India,” ucap Goyal dalam akun X nya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyerukan agar Israel menghentikan pengebomannya di Gaza. Seruan itu muncul setelah Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan sandera dan menerima beberapa poin dari rencana perdamaian 20 butir Presiden AS.

    Dukungan untuk langkah Trump telah mengalir dari berbagai pemimpin dunia.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memandang perkembangan ini sebagai sinyal positif. “Kesiapan Hamas untuk membebaskan sandera dan terlibat berdasarkan proposal terbaru @POTUS sangat menggembirakan. Momen ini harus dimanfaatkan. Gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan semua sandera sudah di depan mata,” ujarnya, melansir dari Reuters, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut momen ini bersejarah. “Pembebasan semua sandera dan gencatan senjata di Gaza sudah di depan mata! Komitmen Hamas harus segera ditindaklanjuti… Saya ingin berterima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump dan memuji mereka atas komitmen mereka terhadap perdamaian,” kata Macron.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyuarakan hal yang sama. “Para sandera harus dibebaskan. Hamas harus melucuti senjata. Pertempuran harus segera dihentikan. Setelah hampir dua tahun, ini adalah kesempatan terbaik untuk perdamaian. Jerman akan terus terlibat,” ujarnya.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer

    Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menganggap tanggapan Hamas sebagai “langkah maju yang signifikan.” Ia menambahkan, “Kami sangat mendukung upaya Presiden Trump, yang telah membawa kita lebih dekat kepada perdamaian daripada sebelumnya.”

    Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris menyerukan penghentian kekerasan. “Momen untuk mengakhiri penderitaan manusia yang tidak manusiawi ini harus dimanfaatkan oleh semua orang. Hentikan pengeboman, bebaskan senjata, akhiri kelaparan, dan izinkan gelombang bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza,” ujarnya melalui X.

    Perdana Menteri India Narendra Modi

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, “Kami menyambut kepemimpinan Presiden Trump seiring upaya perdamaian di Gaza mencapai kemajuan yang signifikan. Indikasi pembebasan sandera menandai langkah maju yang signifikan. India akan terus mendukung semua upaya menuju perdamaian yang langgeng dan adil,” tulisnya di X.

    Yordania dan Kanada juga ikut menyambut baik tanggapan positif Hamas terhadap rencana Trump, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyebut langkah ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri perang Gaza.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan negaranya menyambut baik kemajuan rencana Presiden Trump untuk membawa perdamaian ke Gaza. “Bersama mitra kami, Australia akan terus mendukung upaya untuk mengakhiri perang dan berupaya mewujudkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan,” tulisnya di X.

    Serta Perdana Menteri Belanda Dick Schoof yang ikut memberikan komentarnya terhadap seruan Trump. “Langkah penting menuju gencatan senjata di Gaza berkat rencana perdamaian Presiden Trump. Kesediaan Hamas untuk membebaskan para sandera dan kesediaannya untuk memasuki negosiasi langsung mengenai rencana perdamaian tersebut merupakan tanda positif. Akhir dari perang mengerikan ini sudah dekat,” ucapnya.

    Jihad Islam Palestina Dukung Hamas

    Tak hanya dukungan dari luar, langkah Hamas juga didukung oleh kelompok sekutunya, Jihad Islam Palestina, yang menegaskan kesepakatan itu mencerminkan posisi bersama faksi-faksi perlawanan Palestina.

    “(Reaksi) Hamas terhadap rencana Trump mencerminkan posisi faksi-faksi perlawanan Palestina, dan Jihad Islam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam konsultasi yang menghasilkan keputusan ini,” tulis kelompok tersebut.

    Sikap itu memunculkan harapan baru di tengah penderitaan berkepanjangan warga Gaza yang telah dua tahun dilanda perang.

    “Ini kabar bahagia, menyelamatkan rakyat, dan syukurlah mereka (Hamas) setuju. Ini sudah cukup, orang-orang baik. Kami lelah, demi Tuhan, kami lelah sekali,” ujar Saoud Qarneyta, warga Gaza.

    Namun demikian, di balik seruan dan dukungan itu, sebagian warga Palestina masih waspada. “Yang penting adalah Netanyahu tidak menyabotase ini, karena sekarang Hamas sudah setuju, Netanyahu akan tidak setuju, seperti biasanya,” kata Jamal Shihada, salah seorang warga lainnya.

    Meski Trump mendesak Israel menghentikan pengeboman, serangan udara tetap berlangsung pada Sabtu pagi. Otoritas Gaza melaporkan enam korban jiwa akibat tembakan Israel, empat di antaranya tewas di Kota Gaza, sementara dua lainnya di Khan Younis.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan “implementasi segera” tahap pertama rencana Trump untuk pembebasan sandera. Media Israel juga melaporkan bahwa militer telah diarahkan mengurangi operasi ofensif di Gaza.

    Trump, yang menampilkan diri sebagai figur kunci perdamaian Timur Tengah, menegaskan, “Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat!” tulisnya di Truth Social.

    Namun di sisi lain, Netanyahu menghadapi tekanan politik besar di dalam negeri. Ia terjepit antara desakan publik dan keluarga sandera untuk segera mengakhiri perang, serta tekanan dari koalisi sayap kanan yang menolak penghentian operasi militer.

    Kampanye militer Israel yang dimulai setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 66.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat. Sementara Israel mencatat masih ada 48 sandera, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sebelumnya, Hamas telah menyatakan menerima sebagian besar poin dalam rencana perdamaian 20 butir yang diajukan Donald Trump, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel. Namun, kelompok itu ingin menegosiasikan beberapa aspek lain, seperti pelucutan senjata dan pemerintahan sementara yang diusulkan Trump bersama mantan PM Inggris Tony Blair.

    Trump menyambut baik tanggapan Hamas dan menilai langkah itu sebagai awal menuju perdamaian yang telah lama dicari di Timur Tengah.

    Saat ini banyak hal yang bergantung pada seberapa jauh Trump bersedia untuk memelintir lengan Netanyahu dan memaksanya untuk menyetujui kesepakatan

    Sementara itu, Israel terus membombardir Gaza, dengan fokus utama pada Kota Gaza. Sedikitnya 72 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel sejak fajar pada hari Jumat, menurut sumber-sumber medis.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    Jakarta

    Barangkali tak ada isyarat diplomatik yang lebih jelas ketimbang sebuah undangan ke Gedung Putih.

    Pekan lalu, dua tokoh utama Pakistan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, datang ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Mereka membicarakan sejumlah agenda, terutama soal ekonomi dan keamanan.

    Gedung Putih membagikan foto-foto dari pertemuan di Oval Office, yang memperlihatkan Munir menyerahkan sekotak logam tanah jarang kepada Trump. Ini merupakan kunjungan kedua sang jendral ke Amerika Serikat tahun ini.

    Trump, dengan caranya yang khas, ikut mengamankan restu Islamabad atas rencananya menyulap damai di Jalur Gaza, sebagai satu-satunya adidaya nuklir di dunia muslim.

    Sharif sebaliknya membawa pulang janji kelonggaran tarif dan janji investasi AS di sektor energi, pertambangan dan pertanian, ke negeri yang sedang didekap krisis ekonomi itu.

    Yang mencolok adalah seloroh yang dilontarkan Trump, bahwa Pakistan punya cadangan minyak yang berukuran “masif.” Saat mengumumkan kesepakatan pada Juli lalu, dia bahkan mengatakan India mungkin “suatu hari nanti akan membeli minyak Pakistan”.

    Banjir pujian bagi sang ‘juru damai’

    Dalam kunjungannya, Sharif menyebut Trump sebagai “tokoh perdamaian”, dan memuji peran sang presiden dalam memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan usai konflik singkat pada Mei lalu, yang dipicu oleh serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir India. Munir bahkan mengatakan bahwa Trump layak menerima Nobel Perdamaian.

    Kebangkitan pamor Pakistan di Gedung Putih terlihat kontras dengan hubungan AS dan India yang mendingin. Padahal, kedua negara sempat dibayangkan akan semakin dekat di masa jabatan kedua Trump, melalui hubungan pribadinya dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Secara geopolitik, AS dan India selama bertahun-tahun membangun hubungan strategis, terutama dalam menghadapi Cina, sembari menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    Tapi dalam lanskap global yang digambar ulang usai invasi Rusia ke Ukraina, India malah dikenai tarif 50 persen oleh AS, antara lain akibat keteguhannya membeli minyak dari Moskow.

    Strategi jangka panjang India

    Di India, kedekatan baru antara AS dan Pakistan memicu kekhawatiran terhadap loyalitas Washington sebagai mitra strategis.

    Harsh Pant, Kepala Program Studi Strategis di lembaga pemikir Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan kepada DW bahwa Pakistan sebagai episentrum strategi AS, bisa menjadi titik balik dalam kebijakan India di kawasan.

    “Jika India meragukan komitmen jangka panjang Washington, hal itu akan mengubah secara fundamental bagaimana India merespons tantangan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Pant, yang juga profesor hubungan internasional di King’s College London.

    “Perkembangan itu tidak hanya akan merombak pendekatan India terhadap kawasan, tetapi juga berdampak pada strategi Indo-Pasifik AS secara keseluruhan, kemitraan Quad, serta berbagai upaya kolaboratif antara India dan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China yang terus meningkat,” tambah Pant, merujuk pada forum kerja sama empat kekuatan Indo-Pasifik: India, AS, Australia, dan Jepang, yang digadang-gadang Washington sebagai penyeimbang pengaruh Beijing di kawasan.

    Gurita diplomasi Pakistan

    Potret geopolitik kawasan semakin rumit, karena Pakistan tak hanya bermain di satu meja. Islamabad belum lama ini juga menandatangani pakta pertahanan dengan Arab Saudi—sekutu lama Amerika di Timur Tengah. Pakta tersebut memuat klausul pertahanan bersama, bahwa “setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya”.

    Bagi India, kenyataan bahwa musuh bebuyutannya menjalin aliansi dengan kekuatan utama di Timur Tengah menjadi perhatian strategis. Namun begitu, Ajay Bisaria, mantan Duta Besar India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa New Delhi belum merasa terancam.

    “Mengingat kondisi ekonomi Pakistan yang sulit, mereka terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap relevan bagi tiga donor utama: AS, Cina, dan Arab Saudi,” kata mantan dubes itu.

    Menurutnya, India paham Pakistan sedang berusaha memetik keuntungan ekonomi dari posisinya “dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang berubah dan membangun hubungan transaksional. India melihat manuver Pakistan sebagai upaya bertahan agar tetap relevan secara global,” ujar mantan dubes itu.

    Bisaria menambahkan, para pemimpin India yakin kedekatan AS–Pakistan punya masa kadaluwarsa.

    “India waspada terhadap manuver ini, tapi tidak terlalu khawatir mengingat rapuhnya upaya Pakistan menyeimbangkan ragam kepentingan, dan fakta bahwa hubungan AS–Pakistan akan mengecewakan dalam jangka panjang,” lanjutnya.

    Trump yang transaksional

    Meera Shankar, mantan Duta Besar India untuk AS, mengatakan kepada DW, Trump memandang India dan Pakistan dari lensa yang bersifat transaksional dan berfokus pada keuntungan ekonomi.

    Kedua negara, menurut Shankar, “dipandang melalui sudut padang persaingan ekonomi, bukan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi India sebenarnya bukan pesaing AS, melainkan bersifat melengkapi, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan AS,” kata Shankar.

    Diplomat itu memperingatkan, Pakistan telah belajar memanfaatkan prioritas-prioritas AS dengan menawarkan konsesi kecil secara bertahap, agar tetap dipandang berguna. Namun dia pun mencatat, relasi ini bukan kemitraan sejati, bukan hubungan yang dibangun atas kepercayaan.

    “Hubungan AS–Pakistan kini dibentuk oleh apa yang bisa ditawarkan Pakistan—seperti kerja sama kontra-terorisme secara transaksional—dan bukan oleh kemitraan yang berlandaskan kepercayaan atau nilai jangka panjang,” ujarnya.

    Pasang surut hubungan AS–Pakistan

    Amitabh Mattoo, Dekan Fakultas Studi Internasional Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi mengatakan, pasang-surut relasi Washington dan Islamabad adalah fenomena yang berulang.

    “Fenomena ini adalah ciri khas geopolitik Asia Selatan sejak era Perang Dingin. Setiap kali AS kembali mendekati Pakistan, hal itu lebih karena alasan yang bersifat instrumental,” kata Mattoo kepada DW.

    Mulai dari “Perang Dingin melawan Uni Soviet, kemudian ‘perang melawan teror’, dan kini, mungkin, kebutuhan akan akses logistik serta pengaruh taktis di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah yang bergejolak,” tambahnya.

    Menurut Mattoo, Washington kini lebih sadar tentang sikap ganda Pakistan dalam misi kontra-terorisme dan tetap berkomitmen pada India sebagai mitra strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

    “Dalam konteks ini, pendekatan Washington terhadap Islamabad bukan berarti meninggalkan New Delhi, melainkan bagian dari strategi ‘hedging’ di kawasan yang tidak stabil—meski pemerintahan Trump semakin sulit ditebak,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform media sosial X menyatakan keprihatinan mendalam atas putusan pengadilan India yang membatalkan gugatan mereka terhadap mekanisme penghapusan konten pemerintah New Delhi.

    Mengutip Reuters, pihak X membuat pernyataan tersebut pada Senin (29/9/2025). Platform milik Elon Musk itu akan mengajukan banding dalam rangka membela kebebasan berekspresi di negara tersebut.

    “X menghormati dan mematuhi hukum India. Namun, kami dengan hormat tidak sependapat dengan pandangan bahwa kami tidak berhak menyampaikan keprihatinan ini hanya karena perusahaan kami didirikan di luar negeri,” tulis X dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025).

    Sebagai informasi, X telah berselisih dengan otoritas India selama berbulan-bulan terkait dengan sistem baru penghapusan konten, yang mereka samakan dengan sensor.

    Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berargumen sistem baru itu menangani maraknya konten ilegal dan memastikan akuntabilitas di ranah daring.

    Sejak 2023, pemerintahan Modi meningkatkan upaya untuk mengawasi internet dengan memperbolehkan lebih banyak pejabat mengajukan perintah penghapusan dan menyampaikannya langsung kepada perusahaan teknologi melalui sebuah situs web yang diluncurkan pada Oktober.

    Adapun, pihak X memandang mekanisme baru tersebut tidak memiliki dasar hukum, melanggar putusan pengadilan tertinggi negara itu, serta merampas hak dasar masyarakat India atas kebebasan berbicara dan berekspresi.

    Sekadar informasi, Musk telah beberapa kali bentrok dengan otoritas di berbagai negara terkait kepatuhan dan permintaan penghapusan konten.

    Namun, gugatan perusahaan di India secara khusus menargetkan dasar dari regulasi internet yang diperketat di negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut.

    Jumlah Pengguna Turun

    Dalam perkembangan lain, aplikasi X milik Elon Musk mengalami penurunan jumlah penginstalan pada perangkat Android. Hal tersebut turut memukul pendapatan perusahaan.

    Menurut data dari penyedia intelijen aplikasi, Appfigures, pada Juli 2025, jumlah penginstalan X di Google Play turun 44% year-on-year di seluruh dunia, berbanding terbalik dengan unduhan di iOS yang justru meningkat 15%.

    Penurunan tajam dalam jumlah penginstalan itu menurunkan rata-rata keseluruhan aplikasi X, yang menyebabkan penurunan total unduhan seluler sebesar 26% dari tahun ke tahun hingga Juli.

    Angka tersebut masih sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, ketika total unduhan turun 35%, berkat penurunan tajam lainnya dalam unduhan Android, yang kemudian turun hampir setengahnya (49%) dari tahun ke tahun.

    Perusahaan tidak berspekulasi terkait penyebab penurunan pada perangkat Android selain menyatakan bahwa aplikasi X di Android memang dikenal sebagai sumber masalah bagi mereka.

    Kepala produk X yang baru direkrut, Nikita Bier telah mengisyaratkan X sedang berupaya mengatasi masalah pada aplikasinya di Android, yang terkenal bermasalah dan sering macet.