Xcloud.id

Tag: Narendra Modi

  • India Geser Jepang sebagai Negara dengan Ekonomi Terbesar ke-4 Dunia

    India Geser Jepang sebagai Negara dengan Ekonomi Terbesar ke-4 Dunia

    New Delhi –

    India telah melampaui Jepang dan kini menempati posisi sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia. Capaian ini terungkap dalam perhitungan terbaru pemerintah India yang dimuat dalam laporan tinjauan ekonomi akhir tahun.

    Dalam laporan itu disebutkan, jika tren pertumbuhan saat ini berlanjut, India diproyeksikan akan menyalip Jerman dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga dunia dalam tiga tahun ke depan, hanya berada di bawah Amerika Serikat dan China.

    Seberapa kuat ekonomi India?

    Produk domestik bruto (PDB) India saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar US$4,18 triliun atau (sekitar Rp 70 ribu triliun), dan diproyeksikan melonjak hingga US$7,3 triliun (sekitar Rp122 ribu triliun) pada 2030. Dengan capaian ini, India diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi global ketiga terbesar dalam ukuran ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi India juga menunjukkan tren menguat. Pada kuartal kedua tahun fiskal 2025–2026, PDB riil India tumbuh 8,2 persen, meningkat dari 7,8 persen pada kuartal sebelumnya dan menjadi level tertinggi dalam enam kuartal terakhir.

    Kinerja ekspor turut menguat. Nilai ekspor barang India naik menjadi US$38,13 miliar (sekitar Rp636 triliun) pada November, dibandingkan US$36,43 miliar (sekitar RP608 triliun) pada Januari. Kenaikan ini ditopang oleh ekspor barang teknik, elektronik, farmasi, serta produk minyak bumi.

    Meski demikian, konfirmasi resmi atas posisi India sebagai ekonomi keempat terbesar dunia masih menunggu rilis data PDB tahunan final pada 2026. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memperkirakan India akan melampaui Jepang pada tahun depan.

    Bank Sentral India, Reserve Bank of India (RBI), turut merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2025–2026 menjadi 7,3 persen.

    Mesin pertumbuhan dari dalam negeri

    Laporan tersebut menggambarkan kondisi ekonomi saat ini sebagai fase langka “Goldilocks”, yakni pertumbuhan tinggi dengan inflasi yang relatif rendah. Neraca keuangan perusahaan yang solid, aliran kredit yang stabil, serta reformasi struktural dinilai menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan jangka panjang.

    “India termasuk salah satu negara dengan ekonomi besar yang pertumbuhannya tercepat di dunia dan berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan momentum ini,” demikian bunyi laporan tersebut.

    Dengan target mencapai status negara berpendapatan menengah-atas pada 2047, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaannya, India disebut tengah membangun fondasi kuat melalui pertumbuhan ekonomi, reformasi struktural, dan kemajuan sosial.

    Tantangan apa yang masih mengintai?

    Di balik lonjakan ekonomi, kesenjangan pendapatan dengan negara maju tetap lebar. Data terbaru Bank Dunia menunjukkan PDB per kapita India pada 2024 berada di US$2.694 (sekitar Rp45 juta), yaitu 12 kali lebih rendah dari Jepang dan hampir 20 kali lebih rendah dari Jerman.

    India juga kini menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, setelah melampaui China pada 2023. Lebih dari seperempat dari total 1,4 miliar penduduk India berusia antara 10 hingga 26 tahun.

    Menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi jutaan generasi muda menjadi tantangan besar berikutnya. Meski demikian, laporan pemerintah tetap optimistis.

    “Sebagai salah satu negara termuda di dunia, kisah pertumbuhan India akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja secara produktif dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” tulis laporan tersebut.

    Pada tahun ini, Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan pemangkasan besar pajak konsumsi dan mendorong reformasi undang-undang ketenagakerjaan, menyusul perlambatan ekonomi yang sempat mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir.

    Tekanan juga datang dari sisi nilai tukar. Rupee India sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS pada awal Desember, setelah melemah sekitar 5 persen sepanjang 2025. Pelemahan ini dipicu kekhawatiran atas belum tercapainya kesepakatan dagang dengan Washington serta dampak kenaikan tarif terhadap produk India.

    India sebelumnya menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima dunia pada 2022, setelah PDB-nya melampaui Inggris, yakni mantan penguasa kolonialnya.

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • India Perluas Sektor Nuklir, Gaet Investor Asing dan Swasta

    India Perluas Sektor Nuklir, Gaet Investor Asing dan Swasta

    Jakarta –

    Pekan lalu, parlemen India menyetujui undang-undang yang membuka sektor pembangkit listrik tenaga nuklir dapat dikelola perusahaan swasta dan asing.

    Undang-Undang Energi Atom yang bersejarah ini menandai perubahan besar arah kebijakan pemerintah, seiring upaya India meningkatkan pemanfaatan energi nuklir dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil demi memenuhi target iklim.

    Pemerintah India menargetkan peningkatan kapasitas listrik nuklir hingga sepuluh kali lipat menjadi 100 gigawatt pada 2047. Kapasitas tersebut diperkirakan cukup untuk memasok listrik bagi hampir 60 juta rumah tangga setiap tahun dan dinilai krusial untuk mencapai target netral karbon pada 2070.

    Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan angka investasi sekitar 20 triliun rupee India (sekitar Rp3,72 kuadriliun). Regulasi baru ini diharapkan dapat membuka akses pendanaan dari sektor swasta.

    Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kebijakan ini sebagai “momen transformasional bagi lanskap teknologi India” dan menilai reformasi tersebut membuka “beragam peluang” bagi sektor swasta.

    Sejumlah konglomerasi besar India, termasuk Tata Power, Adani Power, dan Reliance Industries, telah menyatakan minat untuk masuk ke sektor nuklir sipil yang selama ini dikontrol ketat oleh negara.

    Reformasi nuklir picu kekhawatiran soal keselamatan

    Di tengah optimisme pemerintah, sejumlah pakar memperingatkan berbagai tantangan yang dapat menghambat ambisi nuklir India. Isu yang disoroti mencakup batas tanggung jawab hukum, efektivitas pengawasan regulator, hingga standar keselamatan.

    “Reformasi ini menggeser kerja sama nuklir India-AS dari sekadar sinyal politik menjadi realitas komersial. Pernyataan bersama soal reaktor besar dan SMR (Reaktor Nuklir Modular kecil) kini bisa diterjemahkan menjadi proyek nyata, dengan membaiknya hubungan India-AS yang diperkirakan memberi dorongan tambahan pada 2026,” kaya Ajay Bisaria kepada DW.

    “Jadwal perizinan, persyaratan lokal, jaminan bahan nuklir untuk bahan bakar impor, kendala pembiayaan, dan pertanyaan tentang kapasitas regulasi adalah isu-isu yang perlu diatasi.”

    Membaca minat AS dalam reformasi nuklir India

    Partai-partai oposisi di India menuding undang-undang baru di sektor nuklir disusun untuk memenuhi kepentingan Amerika Serikat. Legislasi tersebut dijuluki SHANTI, akronim dari Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, yang dituding dipercepat pengesahannya untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat.

    Reformasi di India ini bertepatan dengan langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada 18 Desember 2025 menandatangani National Defense Authorization Act atau NDAA.

    NDAA merupakan undang-undang kebijakan pertahanan berskala besar yang mencakup ketentuan pembentukan mekanisme konsultatif bersama antara Amerika Serikat dan India. Mekanisme ini bertujuan menyelaraskan aturan tanggung jawab hukum nuklir domestik India dengan standar internasional.

    India seimbangkan keselamatan dan dorongan investasi

    Jairam Ramesh, tokoh senior partai oposisi utama India, Indian National Congress, menilai perubahan terbaru pada kerangka tanggung jawab hukum nuklir India dipaksakan melalui parlemen untuk menyesuaikan hukum domestik dengan kepentingan Amerika Serikat.

    Pemerintah India membantah tudingan tersebut. Menurut pemerintah, reformasi nuklir didorong oleh kebutuhan kedaulatan energi nasional serta komitmen terhadap transisi energi bersih.

    Sementara itu, Sameer Patil, Direktur Pusat Keamanan, Strategi, dan Teknologi di Observer Research Foundation, menilai perubahan kebijakan ini sebagai reformasi struktural yang diperlukan untuk membuka investasi swasta bagi ambisi nuklir India.

    “Namun, ada sejumlah tantangan, terutama keterbatasan pasokan bahan bakar nuklir dalam negeri. Hal ini membuat sektor ini, dan India secara keseluruhan, rentan terhadap dinamika geopolitik,” papar Sameer Patil kepada DW.

    “Terkait keselamatan dan pengawasan, terus terang menurut saya ini adalah kompromi antara memberi insentif bagi partisipasi komersial dan menerapkan perlindungan keselamatan yang wajar,” lanjutnya.

    Patil menilai ketentuan dalam undang-undang nuklir saat ini memang terlihat belum memadai jika dibandingkan dengan potensi dampak kecelakaan nuklir. Namun, aturan tersebut dinilai cukup untuk menjaga minat perusahaan swasta agar tetap terlibat dalam rencana ekspansi energi nuklir India.

    Rasa skeptisis atas peran swasta

    Seorang pejabat pemerintah yang memahami sektor nuklir angkat suara secara anonim, meragukan kemampuan sektor swasta bertahan dalam proyek nuklir India.

    “Industri nuklir India secara konsisten gagal memenuhi target. Rekam jejak sektor swasta yang meninggalkan proyek berisiko tinggi seperti gas dan hidro menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan komitmen investasi besar di sektor nuklir, terutama dengan perlindungan tanggung jawab hukum yang kini melemah,” jelas pejabat tersebut kepada DW.

    Sementara itu, Anil Wadhwa, mantan diplomat India yang memiliki pengalaman luas dalam isu nuklir dan pelucutan senjata, mengatakan India menghadapi tantangan implementasi untuk mewujudkan target ambisiusnya.

    “Masalah di sisi pasokan mencakup kualitas uranium domestik yang rendah, kebutuhan pengembangan tenaga kerja terampil, serta kapasitas manufaktur komponen reaktor yang belum memadai,” kata Wadhwa.

    Persoalan tanggung jawab dan pasokan

    Anil Wadhwa mengatakan perdebatan masih terus berlangsung terkait sejumlah isu krusial dalam reformasi nuklir India.

    “Apakah batas tanggung jawab hukum sebesar 15 miliar rupee India atau sekitar 168 juta dolar AS dan 143 juta euro memadai untuk kecelakaan besar, apakah badan pengawas Atomic Energy Regulatory Board memiliki independensi yang cukup dari pemerintah, serta bagaimana menyeimbangkan insentif komersial dengan standar keselamatan,” kata Wadhwa.

    Sebagai perbandingan, bencana nuklir Fukushima di Jepang pada 2011 menelan biaya lebih dari 200 miliar dolar AS (sekitar 3,34 kuadriliun) untuk pembersihan dan kompensasi, atau lebih dari 1.200 kali lipat dari batas tanggung jawab yang diusulkan India.

    Sementara itu, total dampak ekonomi kecelakaan nuklir Chernobyl diperkirakan melampaui 700 miliar dolar AS (sekitar Rp11,7 kuadriliun) jika memperhitungkan biaya kesehatan jangka panjang, evakuasi, serta hilangnya lahan akibat kontaminasi.

    Terkait perusahaan asing, Wadhwa mengatakan Undang-Undang Tanggung Jawab Perdata atas Kerusakan Nuklir India tahun 2010 sebelumnya memungkinkan operator menggugat pemasok atas cacat peralatan, berbeda dengan praktik global di mana tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada operator.

    “Undang-undang ini secara mendasar mereformasi ketentuan tersebut dengan mendekatkannya pada standar internasional,” ujar Wadhwa.

    “Kepemilikan asing dibatasi maksimal 49 persen dengan persyaratan operasional dan perizinan, tetapi rancangan undang-undang ini membuka jalur partisipasi yang sebelumnya tidak ada, yang menandai kemajuan signifikan dibandingkan rezim lama yang sangat restriktif.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Tarik Cadar Dokter Muslim Depan Umum, Pejabat India Dihujat!

    Tarik Cadar Dokter Muslim Depan Umum, Pejabat India Dihujat!

    New Delhi –

    Seorang menteri senior di negara bagian Bihar, India, memicu kemarahan dan hujatan setelah kedapatan menarik cadar seorang dokter Muslim dalam acara pemerintahan. Aksi keterlaluan itu terekam video yang viral dengan cepat di media sosial, yang berujung seruan publik agar pejabat itu mengundurkan diri.

    Nitish Kumar yang menjabat sebagai Kepala Menteri negara bagian Bihar, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (19/12/2025), merupakan sekutu dekat Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

    Kumar yang kini berusia 74 tahun, telah menempati jabatan Kepala Menteri Bihar selama hampir dua dekade terakhir.

    Video yang viral menunjukkan Kumar menarik cadar seorang wanita Muslim yang menerima surat pengangkatan sebagai dokter pengobatan alternatif, dalam sebuah seremoni resmi di ibu kota Patna pada Senin (15/12) waktu setempat.

    Terlihat jelas dalam video itu bagaimana Kumar awalnya menunjuk ke arah cadar yang dikenakan dokter Muslim tersebut dan tampak memintanya untuk melepasnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menarik cadar itu ke bawah, membuat wajah dokter tersebut terekspos ke publik.

    Saat insiden itu terjadi, Kumar dikelilingi oleh beberapa pejabat lainnya. Salah satu pejabat yang berdiri di sebelah Kumar sempat berupaya menghentikan aksinya namun tidak berhasil, dengan para pejabat lainnya, yang kebanyakan laki-laki, kemudian tertawa bersama di atas panggung.

    Video viral itu pertama kali diunggah ke media sosial X oleh Rashtriya Janata Dal (RJD), partai politik yang menentang koalisi Kumar dan Modi. “Apa yang terjadi pada Nitish ji? Apakah kondisi mentalnya benar-benar memburuk?” tanya RJD dalam postingan media sosialnya.

    Perilaku kepala menteri Bihar itu menuai kecaman keras dari kubu oposisi dan kelompok Muslim setempat. Seruan pun muncul dari publik agar Nitish mengundurkan diri dari jabatannya.

    “Ini adalah Kepala Menteri Bihar Nitish Kumar. Seorang dokter perempuan datang untuk mengambil surat pengangkatannya, dan Nitish Kumar menarik jilbabnya. Seorang pria yang menduduki posisi tertinggi di Bihar secara terang-terangan melakukan tindakan kejai seperti itu. Pikirkanlah — seberapa amankah perempuan di negara bagian ini?” kritik partai oposisi utama India, Partai Kongres Nasional India, dalam pernyataannya.

    “Nitish Kumar harus segera mengundurkan diri atas perilaku menjijikkan ini,” cetusnya partai tersebut.

    All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), partai politik yang mewakili Muslim dan minoritas lainnya di India, menggelar unjuk rasa di Mumbai dan menuntut agar Kumar dijerat dakwaan pidana atas aksinya tersebut.

    “Seorang perempuan Muslim telah dinodai kehormatannya,” teriak seorang demonstran wanita dalam unjuk rasa pada Rabu (17/12) waktu setempat.

    “Nitish Kumar harus mengundurkan diri,” teriak demonstran lainnya.

    Tonton juga video “Heboh Mempelai Wanita di Pinrang Nyamar Pakai Cadar Ternyata Pria”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Di Tengah Ambisi Geopolitik, India Bersiap Kirim Astronaut ke Orbit

    Di Tengah Ambisi Geopolitik, India Bersiap Kirim Astronaut ke Orbit

    Jakarta –

    India sebenarnya dijadwalkan mengirimkan pesawat ruang angkasa berawak pertamanya ke orbit pada 2022. Namun pandemi COVID-19 dan serangkaian kendala teknis membuat kemajuan misi Gaganyaan tertunda terus-menerus.

    ISRO — Organisasi Penelitian Luar Angkasa India — kini telah mengesahkan roket peluncur LMV3 miliknya untuk perjalanan manusia dan menargetkan tiga peluncuran tak berawak pesawat ruang angkasa Gaganyaan pada 2026.

    Jika semuanya berjalan sesuai rencana, tiga astronot (atau “Gaganyatri”) yang dipilih dari para pilot angkatan udara — Prasanth Balakrishnan, Ajit Krishnan, Angad Pratap, dan Shubhanshui Shukla — akan bersiap melakukan penerbangan perdana. Waktu paling awal peluncuran itu dapat dilakukan adalah tahun 2027.

    Mengirimkan Gaganyatri ke orbit akan menempatkan India sejajar dengan Amerika Serikat,Uni Soviet, Rusia, dan Cina sebagai satu-satunya negara yang pernah mengirim manusia ke luar angkasa menggunakan pesawat ruang angkasanya sendiri.

    Gurbir Singh, penulis sains luar angkasa asal Inggris yang meneliti evolusi ISRO dari organisasi kecil era 1960-an hingga menjadi badan antariksa modern, mengatakan kepada DW bahwa program Gaganyaan adalah kesempatan bagi India untuk menunjukkan kredensialnya sebagai kekuatan antariksa baru.

    “Tujuannya sebenarnya kurang bersifat ilmiah dan lebih bersifat geopolitik,” kata Singh. “Ini untuk memastikan India punya posisi di antara pemain besar — dan semua pemain besar itu memiliki program penerbangan antariksa berawak.”

    Misi sains India terus menghasilkan temuan

    India telah mampu menyamai negara-negara lain dalam eksplorasi dan penelitian antariksa. India menjadi negara keempat — setelah AS, Uni Soviet, dan Cina — yang berhasil mendarat di bulan ketika misi Chandrayaan-3 mendarat mulus pada 2023.

    Singh mengatakan bahwa nilai terbesar ISRO kemungkinan justru ada pada program sainsnya, bukan ambisinya mengirim manusia India ke luar angkasa. “India seharusnya tidak masuk ke luar angkasa dengan manusia karena, dan hanya karena, misi berawak tidak memberikan hasil ilmiah atau efisiensi biaya setinggi misi sains biasa,” papar Singh. “Satu-satunya alasan India melakukan ini adalah karena, meski manfaat ekonominya lebih kecil, manfaat geopolitiknya jauh lebih besar.”

    ISRO juga telah menjadwalkan misi-misi sains baru, termasuk pengirim sampel dari bulan dan Mars. Sebuah wahana untuk mempelajari atmosfer Venus juga telah ditugaskan.

    Kemitraan dan gengsi yang dipertaruhkan

    Singh melihat India tengah memantapkan dirinya sebagai pemain — dan kekuatan — antariksa besar dalam beberapa tahun mendatang. Menyamai Cina, tetangga sekaligus pesaing regionalnya, juga menjadi hal penting bagi Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Modi juga menugaskan ISRO untuk membangun stasiun luar angkasa orbit. Ia ingin modul pertama ditempatkan pada 2028, dan ia juga ingin melihat “Gaganyatri” berjalan di permukaan bulan pada 2040.

    Peran India sebagai kekuatan menengah terlihat dalam kolaborasinya dengan berbagai negara antariksa — mitra yang sering kali juga menjadi pesaing satu sama lain.

    Di satu sisi, India bekerja sama dengan AS dalam proyek-proyek bersama, termasuk satelit Synthetic Aperture Radar yang baru diluncurkan, yang dipuji oleh Modi dan Presiden AS Donald Trump.

    Dengan Badan Antariksa Eropa (ESA), India berkolaborasi dalam misi orbit rendah dan pelatihan astronaut.

    Di sisi lain, India akan menerima mesin roket semi-cryogenic dari Rusia — yang menurut laporan disepakati selama kunjungan kenegaraan Presiden Vladimir Putin pada bulan Desember 2025.

    Singh mengatakan mesin itu akan membantu meningkatkan kemampuan peluncuran India yang saat ini “terbatas”. “Saya rasa India akan mendapat dukungan dari Rusia untuk proyek stasiun luar angkasanya, yang memang direncanakan untuk dekade berikutnya,” ujar Singh.

    Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang secara geopolitik bersaing tampaknya, setidaknya untuk sekarang, menjadi strategi yang menguntungkan bagi India dalam mengejar ambisi antariksa nasionalnya.

    “India memiliki sejarah yang unik, dan sejarah singkat sebagai negara merdeka,” kata Singh. “India telah melangkah sangat jauh dalam waktu singkat itu, dan membangun infrastrukturnya melalui proyek-proyek kolaboratif sepanjang 60 tahun sejarahnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Microsoft Investasi Rp291 triliun untuk Ekspansi AI di India, Terbesar di Asia

    Microsoft Investasi Rp291 triliun untuk Ekspansi AI di India, Terbesar di Asia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat Microsoft mengumumkan rencana investasi besar-besaran sebesar US$17,5 miliar atau setara Rp291 triliun di India untuk empat tahun ke depan. 

    Strategi ini diambil untuk memperluas jangkauan kecerdasan buatan (AI) dan layanan cloud di negara Asia Selatan tersebut. 

    Melansir dari TechCrunch Rabu (10/12/2025), investasi ini tercatat sebagai penanaman modal terbesar yang pernah dilakukan Microsoft di kawasan Asia. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan pusat data baru, infrastruktur AI, dan program peningkatan keterampilan yang akan berlangsung mulai 2026 hingga 2029.

    Diketahui sebelumnya, komitmen ini merupakan kelanjutan dari investasi sebesar US$3 miliar atau setara Rp 50 triliun yang sebelumnya telah dijanjikan perusahaan pada Januari lalu. 

    Hal ini mengokohkan posisi India yang kian krusial sebagai medan pertempuran utama bagi perusahaan teknologi global, didorong oleh basis pengguna smartphone  dan internet yang sangat masif

    Pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan kunjungan CEO Microsoft Satya Nadella ke India, menyusul pertemuannya dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam strategi ekspansinya, Microsoft mengungkapkan rencana pembukaan wilayah pusat data baru di Hyderabad pada pertengahan 2026.

    Infrastruktur di Hyderabad ini digadang-gadang akan menjadi pusat data terbesar milik Microsoft di India, mencakup tiga zona ketersediaan dengan luas area yang digambarkan perusahaan setara dengan dua stadion Eden Gardens.

    Selain pembangunan baru, Microsoft menegaskan akan terus memperluas tiga wilayah pusat data yang sudah beroperasi di Chennai, Hyderabad, dan Pune. 

    Langkah agresif Microsoft ini secara langsung memberikan tekanan pada pesaing utamanya seperti Google, Amazon, dan OpenAI yang juga tengah memperkuat kehadiran mereka di pasar India. Google, misalnya, baru-baru ini mengumumkan rencana investasi US$15 miliar untuk membangun hub AI dan infrastruktur pusat data di negara tersebut.

    Adapun sebagai bagian dari dorongan digital ini, Microsoft turut mengumumkan kolaborasi strategis dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan India. Kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan kemampuan AI canggih ke dalam dua platform publik digital unggulan pemerintah, yakni e-Shram dan National Career Service.

    Integrasi tersebut akan memanfaatkan layanan Azure OpenAI milik Microsoft untuk memberikan akses multibahasa, pencocokan pekerjaan berbantuan AI, analitik prediktif terkait tren keterampilan, serta pembuatan resume otomatis. Layanan ini ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 310 juta pekerja informal. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Putin Sambangi PM Narendra Modi, Berunding Pertahanan dengan India

    Putin Sambangi PM Narendra Modi, Berunding Pertahanan dengan India

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan PM India Narendra Modi di New Delhi, India. Keduanya berunding soal pertahanan hingga perdagangan.

    Dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), keduanya bertemu di tengah tekanan berat yang diberikan Amerika Serikat kepada mereka. Tak menghiraukan tekanan tersebut, PM Narendra Mdi bahkan menyambut langsung Putin di bandara.

    Ia juga menyambut Putin dengan karpet merah dan pelukan. Selanjutnya keduanya, berkendara bersama dalam mobil yang sama.

    Putin, dalam kunjungan pertamanya ke India sejak perang Ukraina, didampingi oleh Menteri Pertahanannya, Andrei Belousov, dengan kemungkinan kesepakatan jet tempur dan sistem pertahanan udara yang diperkirakan akan dibahas.

    Dalam sebuah wawancara dengan India Today, Putin mengaku senang bisa berkunjung ke India. “Sangat senang bertemu dengan sahabat saya Modi,” imbuhnya.

    “Jangkauan kerja sama kami dengan India sangat luas,” lanjut dia dalam pernyataan yang diterjemahkan oleh penyiar tersebut.

    “Menantikan interaksi kita nanti malam dan besok,” ujar Modi dalam sebuah unggahan di X.

    Ia akan menjamu Putin dalam jamuan makan malam pribadi pada Kamis malam, dilanjutkan dengan pertemuan puncak pada Jumat.

    “Persahabatan India-Rusia telah teruji oleh waktu dan telah sangat bermanfaat bagi rakyat kami,” tambah Modi, sambil mengunggah foto mereka dari dalam mobil.

    Hubungan perdagangan diperkirakan akan menjadi sorotan utama karena India berada di tengah situasi diplomatik yang sulit — bergantung pada impor minyak strategis Rusia sambil berusaha untuk tidak memprovokasi Presiden AS Donald Trump selama negosiasi tarif yang sedang berlangsung.

    (maa/maa)

  • Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di India pada Kamis (04/12) untuk kunjungan selama dua hari. Hal ini menjadi sebuah sinyal kemitraan antara Moskow dan New Delhi, yang telah bertahan selama hampir delapan dekade di tengah gejolak geopolitik.

    Kunjungan Putin itu merupakan undangan dari Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menghadiri KTT tahunan India–Rusia ke-23 di ibu kota India. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke India sejak Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada 2022.

    Kedua negara telah menyatakan keinginan untuk memperkuat “kemitraan strategis khusus dan istimewa”, istilah resmi hubungan India–Rusia yang diadopsi pada 2010, serta “bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama,” demikian laporan Kementerian Luar Negeri India.

    Menjelang kunjungan tersebut, Juru Bicara Kremlin sekaligus Kepala Staf Putin, Dmitry Peskov, menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan dan perdagangan bilateral Rusia–India. Komentar itu muncul ketika India menghadapi tarif dari Amerika Serikat atas pembelian minyak Moskow, di saat Rusia juga terus berupaya mengatasi semakin banyaknya sanksi Barat terkait perang di Ukraina.

    “Kita harus mengamankan perdagangan kita dari tekanan luar negeri,” ujar Peskov kepada wartawan. Dia menambahkan, pembahasan mengenai mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi juga sedang berlangsung.

    Agenda lain dalam kunjungan ini adalah perpindahan tenaga kerja, seiring semakin banyak warga India yang mencari pekerjaan di Rusia. Peskov juga menyinggung kerja sama pertahanan, termasuk penjualan sistem pertahanan udara S-400, jet tempur Sukhoi-57, dan reaktor nuklir modular kecil.

    India masih menjadi konsumen terbesar bagi Rusia dalam hal pembelian senjata. Selain itu, Rusia kini memasok lebih dari 35% impor minyak mentah India, jumlah ini jauh meningkat dari sekitar 2% sebelum perang Ukraina.

    Tarif AS dorong India dekati Rusia

    Meski ada tekanan Barat, sejumlah pakar dan diplomat yang dihubungi DW mengatakan hubungan India-Rusia tetap bertahan, termasuk ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif terhadap India.

    “Kunjungan Putin mengirim pesan jelas ke blok Barat bahwa Rusia tidak terisolasi dalam urusan global,” ujar Rajan Kumar dari Centre of Russian Studies, Universitas Jawaharlal Nehru.

    Menurut Kumar, India melihat Rusia sebagai mitra strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat dan Cina.

    “Kebijakan Trump menciptakan defisit kepercayaan dengan AS dan meningkatkan arti penting Rusia. Mengisolasi Rusia berarti mendorongnya semakin dekat ke Cina, sesuatu yang tidak diinginkan India,” katanya.

    Di sisi lain, meski Rusia menjaga hubungan kuat dengan Cina, Moskow juga waspada terhadap meningkatnya pengaruh geopolitik Beijing. Karena itu, Rusia mendorong keterlibatan lebih besar India dalam geopolitik Eurasia melalui forum multilateral seperti SCO dan BRICS.

    Tidak seperti negara-negara Barat, Rusia juga tidak mengkritik isu dalam negeri India atau memaksakan syarat dalam kerja sama bilateral.

    “Kunjungan Putin memperkuat kemitraan ‘khusus dan istimewa’ yang dibangun atas keselarasan kepentingan, kepercayaan historis, dan kalkulasi geopolitik bersama,” kata Kumar.

    Alasan kedekatan Rusia dan India

    Hubungan kedua negara berakar sejak kemerdekaan India pada 1947. Rusia (saat itu Uni Soviet) membangun citra positif dengan mendukung industrialisasi India dan memberikan dukungan diplomatik dalam sengketa Kashmir.

    Pada 1971, Moskow secara terbuka mendukung India dalam perang dengan Pakistan, sementara AS dan Cina berada di pihak Islamabad. India kemudian mulai membeli senjata buatan Soviet dalam jumlah besar dan memproduksi beberapa di antaranya secara lokal, termasuk tank T-72.

    Hubungan pertahanan itu tetap bertahan setelah Perang Dingin. Pada 1990-an, ketika Rusia membutuhkan dana, Moskow tetap membantu India memproduksi rudal dan jet tempur rancangan Rusia serta mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir kelas Arihant.

    Pada 2002, kedua negara menandatangani perjanjian eksplorasi luar angkasa. Sejak Modi mulai menjabat pada 2014, kerja sama diperluas ke energi nuklir dan penjualan uranium.

    Ketika perang Ukraina memicu gejolak global pada 2022, India berhati-hati agar tidak memusuhi Rusia maupun Barat, termasuk ketika menyerukan penghentian perang tanpa mengecam langsung invasi Rusia.

    “Sebagai mitra lama, India dan Rusia telah membangun modal kepercayaan yang besar dan hal itu kini sangat berguna ketika keduanya menghadapi tantangan geopolitik dari AS maupun Cina,” kata D Bala Venkatesh Varma, mantan duta besar India untuk Rusia. Dia menambahkan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

    “KTT ini dapat diperkirakan menjadi momen bagi kedua pemimpin untuk menginvestasikan kembali komitmen dalam kemitraan strategis bilateral,” tambahnya.

    Rusia dan India ingin ‘otonomi strategis’

    Menurut Harsh Pant dari lembaga kajian ORF di New Delhi, “AS mungkin mendorong India untuk mengurangi hubungan dengan Moskow, tetapi India menilai kerja sama pertahanan dan energi dengan Rusia terlalu berharga untuk dikorbankan.”

    Dia menggambarkan sikap diplomasi Washington sebagai hal yang tidak bisa diprediksi, sehingga dapat mendorong India mempertimbangkan secara hati-hati dalam memilih kemitraan.

    “Keseimbangan ini memungkinkan India mempertahankan hubungan kuat dengan Rusia sambil tetap mengelola kemitraan strategis dengan AS,” kata Pant.

    Dengan tujuan mencapai “otonomi strategis”, hubungan India-Rusia dianggap telah berakar jauh lebih dalam dibanding tekanan sesaat dari pemerintahan Trump.

    Kunjungan dua hari yang penuh sinyal politik

    Menurut mantan Menteri Luar Negeri India sekaligus mantan duta besar untuk Rusia, Kanwal Sibal, kunjungan Putin menunjukkan prioritas kebijakan luar negeri India di tengah pergeseran kekuatan global.

    “Momen kunjungan Putin ke Delhi menegaskan pendekatan dasar India sebagai kemitraan strategis, bukan permainan zero-sum,” kata Sibal.

    Dia menambahkan, “AS tidak bisa mendikte kebijakan luar negeri India. Kita harus mengakomodasi sekaligus menolak tekanan jika perlu.”

    Pendapat Sibal terlihat dalam strategi seimbang New Delhi. India sedang menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS untuk menurunkan tarif, menyikapi kekhawatiran Washington soal defisit perdagangan, dan memproses kesepakatan penting senilai US$1 miliar (sekitar Rp15,4 triliun) antara GE Aerospace (AS) dan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) untuk memasok mesin jet bagi pesawat tempur Tejas, sementara pada saat yang sama menyambut Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan.

    Menurut Sibal, kerja sama pertahanan dengan Washington terus berlanjut, “tetapi hal ini tidak mengurangi pentingnya strategis Rusia.”

    “India mengakomodasi kemitraan Amerika Serikat di mana hal itu menguntungkan, sambil menahan tekanan untuk meninggalkan Moskow. Kunjungan Putin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri India beroperasi berdasarkan syaratnya sendiri, bukan preferensi Washington,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Fika Ramadhani

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Dihantam Banjir Dahsyat, Sri Lanka Minta Bantuan Internasional

    Dihantam Banjir Dahsyat, Sri Lanka Minta Bantuan Internasional

    Jakarta –

    Pemerintah Sri Lanka meminta bantuan internasional pada hari Sabtu (29/11), seiring jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat yang dipicu oleh Siklon Ditwah meningkat menjadi 123 orang. Sekitar 130 orang lainnya dilaporkan hilang.

    Cuaca ekstrem tersebut telah menghancurkan hampir 15.000 rumah, menyebabkan hampir 44.000 orang mengungsi ke tempat penampungan sementara yang dikelola pemerintah. Demikian menurut Pusat Manajemen Bencana (DMC).

    Direktur Jenderal DMC, Sampath Kotuwegoda mengatakan operasi bantuan telah diperkuat dengan pengerahan ribuan pasukan dari angkatan darat, laut, dan udara.

    “Kami telah mengonfirmasi 123 korban tewas dan 130 lainnya hilang,” kata Kotuwegoda kepada wartawan di Kolombo, ibu kota Sri Lanka, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/11/2025).

    Pemerintah mengeluarkan permohonan bantuan internasional dan meminta warga Sri Lanka di luar negeri untuk memberikan sumbangan tunai, guna membantu hampir setengah juta orang yang terdampak.

    Para pejabat mengatakan Perdana Menteri Sri Lanka, Harini Amarasuriya telah bertemu dengan para diplomat yang berbasis di Kolombo untuk memberikan informasi terbaru mengenai situasi dan meminta bantuan dari pemerintah mereka.

    India adalah yang pertama merespons, mengirimkan dua pesawat berisi pasokan bantuan. Sementara sebuah kapal perang India yang telah berada di Kolombo dalam kunjungan persahabatan, menyumbangkan pasokan makanannya untuk membantu para korban.

    Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan belasungkawa atas banjir mematikan di Sri Lanka dan mengatakan New Delhi siap mengirimkan lebih banyak bantuan.

    “Kami siap memberikan lebih banyak bantuan dan pendampingan seiring perkembangan situasi,” tulis Modi di media sosial X.

    Para pejabat DMC mengatakan bahwa mereka memperkirakan tingkat banjir akan melebihi yang tercatat pada tahun 2016, ketika 71 orang tewas di seluruh negeri.

    Jumlah korban tewas akibat cuaca ekstrem minggu ini adalah yang tertinggi sejak Juni tahun lalu, ketika 26 orang tewas akibat hujan lebat. Pada bulan Desember, 17 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor.

    Banjir terburuk yang dialami Sri Lanka sejak pergantian abad terjadi pada bulan Juni 2003, ketika 254 orang tewas.

    Lihat juga Video Dramatis Evakuasi Korban Banjir di Sri Lanka, Pakai Helikopter

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Banjir Tewaskan 123 Orang, Sri Lanka Kerahkan Tentara

    Banjir Tewaskan 123 Orang, Sri Lanka Kerahkan Tentara

    Jakarta –

    Tentara-tentara Sri Lanka dikerahkan untuk menyelamatkan ratusan orang yang terdampar akibat banjir, yang telah menewaskan 123 orang di negeri itu. Sejauh ini, sebanyak 130 orang lainnya dinyatakan hilang.

    Pusat Penanggulangan Bencana (DMC) mengatakan jumlah korban tewas meningkat seiring dengan ditemukannya lebih banyak jenazah di wilayah tengah yang paling parah terdampak, tempat sebagian besar korban terkubur hidup-hidup akibat tanah longsor minggu ini.

    Hujan turun di seluruh pulau, dengan beberapa wilayah menerima curah hujan 360 milimeter dalam 24 jam terakhir, kata DMC.

    Sungai Kelani, yang mengalir ke Samudra Hindia di dekat ibu kota Sri Lanka, Kolombo, telah meluap pada hari Jumat (28/11) waktu setempat.

    Direktur Jenderal DMC, Sampath Kotuwegoda mengatakan operasi bantuan sedang berlangsung. Dia mengatakan bahwa 43.995 orang telah dievakuasi ke pusat-pusat pengungsian milik pemerintah setelah rumah mereka hancur akibat hujan deras selama seminggu.

    Helikopter dan kapal angkatan laut melakukan berbagai operasi penyelamatan, mengevakuasi penduduk dari puncak pohon, atap, dan desa-desa yang terisolasi oleh banjir.

    V. S. A. Ratnayake, 56, mengatakan ia harus meninggalkan rumahnya yang terendam banjir di Kaduwela, tepat di luar Kolombo.

    “Saya rasa ini bisa menjadi banjir terburuk di daerah kami selama tiga dekade,” kata Ratnayake, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/11/2025). “Saya ingat banjir di tahun 1990-an ketika rumah saya terendam air setinggi tujuh kaki,” imbuhnya.

    Setidaknya 3.000 rumah rusak akibat tanah longsor dan banjir, dan lebih dari 18.000 orang telah diungsikan ke tempat penampungan sementara.

    DMC mengatakan hujan diperkirakan akan turun lebih banyak, dan Siklon Ditwah kemungkinan akan bergerak menjauh dari utara menuju negara bagian Tamil Nadu di India selatan pada hari Minggu.

    Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa di Sri Lanka. Dia mengatakan bahwa pemerintahnya sedang mempercepat pengiriman bantuan.

    “Kami siap memberikan lebih banyak bantuan seiring perkembangan situasi,” tulis Modi di media sosial X.

    Para pejabat DMC mengatakan mereka memperkirakan tingkat banjir akan lebih buruk daripada tahun 2016, ketika 71 orang tewas di seluruh negeri.

    Lihat Video Dramatis Evakuasi Korban Banjir di Sri Lanka, Pakai Helikopter

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kecelakaan Jet Tejas Soroti Masalah Angkatan Udara India

    Kecelakaan Jet Tejas Soroti Masalah Angkatan Udara India

    Jakarta –

    Kecelakaan pesawat tempur ringan Tejas Mark 1A India selama manuver aerobatik rendah di Dubai Air Show pekan lalu menjadi pukulan bagi harapan dan ambisi dirgantara India.

    Kecelakaan yang menewaskan seorang pilot senior Angkatan Udara India atau Indian Air Force (IAF) itu terjadi pada Jumat (21/11) di depan delegasi industri pertahanan global, menimbulkan publisitas negatif dan berpotensi menurunkan minat calon pembeli senjata di seluruh dunia.

    IAF telah meluncurkan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Penyelidikan diharapkan dapat mengungkap apakah penyebabnya karena kegagalan mekanis, kesalahan pilot, atau faktor lain.

    Ini bukanlah kecelakaan pertama yang melibatkan jenis pesawat ini. Pada Maret 2024, sebuah jet Tejas jatuh di negara bagian Rajasthan saat latihan, tapi pilot berhasil melontarkan kursi pelontar dengan selamat.

    Seorang pejabat senior angkatan udara yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan kepada DW bahwa meskipun kecelakaan ini tidak meruntuhkan superioritas Tejas dibandingkan pesawat lama seperti MiG-21, pesawat ini tetap kurang mampu dibandingkan pesawat Cina yang lebih canggih, J-20 dan J-16.

    “Ini menegaskan bahwa meskipun Tejas memiliki nilai bagi modernisasi angkatan udara India, pesawat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima mutakhir yang digunakan oleh negara pesaing,” kata pejabat tersebut.

    Empat dekade Tejas: ambisi modernisasi yang masih tertunda

    Insiden ini juga menyoroti upaya India untuk memodernisasi angkatan udaranya.

    Pesawat ini dirancang untuk menunjukkan kemampuan India dalam merancang, mengembangkan, dan memproduksi teknologi militer canggih secara mandiri.

    Namun, proyek yang kini telah berjalan lebih dari 40 tahun ini mengalami banyak keterlambatan. Hanya 38 pesawat Tejas Mark 1A yang telah masuk dinas IAF sejauh ini.

    HAL menyebut bahwa keterlambatan pengiriman pesawat ini disebabkan oleh tertundanya pasokan mesin dari mitra AS mereka, GE Aerospace.

    Kapten Sandeep Bansal, mantan pilot tempur India, mengatakan kepada DW bahwa program produksi dan induksi Tejas tertunda karena India masih menghadapi tantangan signifikan dalam teknologi mesin canggih dan kemampuan industri pertahanan secara keseluruhan.

    “Keterlambatan pengiriman terutama disebabkan oleh kekurangan pasokan mesin dari General Electric. Ini menciptakan hambatan produksi, karena Hindustan Aeronautics Limited harus menunggu mesin terintegrasi ke dalam rangka pesawat sebelum bisa dikirim,” kata Bansal.

    Pada bulan Juni, kepala IAF Amar Preet Singh menyesalkan keterlambatan yang menimpa proyek pertahanan negara dan mendesak pertanggungjawaban.

    “Seringkali, kita tahu saat menandatangani kontrak bahwa sistem itu tidak akan pernah datang. Tidak ada satu pun proyek yang saya ingat yang selesai tepat waktu,” kata Singh, merujuk pada tenggat waktu yang disepakati saat penandatanganan kontrak.

    Keterlambatan ini juga memperburuk masalah paling mencolok yang dihadapi IAF, yaitu menyusutnya kekuatan skuadron pesawat tempur. Ukuran skuadron dalam penerbangan militer bervariasi tergantung negara, tetapi umumnya berkisar antara 18 hingga 24 pesawat.

    IAF saat ini diperkirakan hanya memiliki 29 skuadron, jumlah terendah sepanjang sejarah dan jauh di bawah kekuatan yang disahkan sebanyak 42 skuadron.

    “Situasinya tidak terlalu nyaman. Penurunan lebih lanjut dalam kekuatan skuadron diperkirakan sebelum IAF bisa membalikkan tren,” kata S K Chatterji, pakar pertahanan dan mantan brigadir di Tentara India, kepada DW.

    Kekurangan ini disebabkan oleh pensiunnya pesawat tua seperti MiG-21, MiG-23, dan MiG-27 dalam dua dekade terakhir tanpa pengganti yang memadai.

    Tantangan India di tengah rivalitas geopolitik

    Kebutuhan untuk memperkuat dan memodernisasi armada tempur IAF menjadi semakin mendesak di tengah tantangan strategis India dengan tetangganya, Pakistan dan Cina.

    Pasukan India dan Pakistan terlibat dalam beberapa hari pertukaran tempur udara yang intens pada Mei, menyoroti pentingnya kekuatan udara dalam setiap konflik.

    Pakistan dilaporkan menggunakan pesawat J-10C buatan Cina dan rudal udara-ke-udara jarak jauh PL-15 melawan pesawat India selama bentrokan.

    Kontingen Pakistan juga hadir secara besar-besaran di Dubai Air Show, dan mengungkapkan penandatanganan kesepakatan sementara dengan “negara sahabat” untuk memasok pesawat JF-17 Thunder Block III, yang dikembangkan bersama Cina.

    Sementara itu, Cina terus berkembang pesat hingga mendekati Amerika Serikat dalam kekuatan udara.

    “Dengan Cina yang mulai menginduksi Pesawat Tempur Generasi Kelima atau Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) ke dalam dinas, yaitu J-20, kekhawatiran strategis bagi India semakin besar,” kata Bansal.

    “Untuk menghadapi ancaman J-20, India perlu menilai kembali kemampuan pertahanan udaranya dan mempertimbangkan ulang perencanaan strategis,” tambahnya.

    Untuk menutup kesenjangan dengan Cina, Bansal menunjukkan bahwa India aktif mengembangkan pesawat tempur siluman generasi kelima sendiri, yang dikenal sebagai Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

    Namun, pesawat ini diperkirakan baru siap diinduksi ke angkatan udara paling cepat pada 2035.

    “Tapi kita perlu mempercepat pengadaan dan tenggat waktu,” tegas Bansal.

    Chatterji sependapat.

    “Situasinya suram,” katanya, menunjuk pada fakta bahwa India belum memiliki jet generasi kelima meskipun Cina telah mengembangkan dan menginduksi J-20 beberapa tahun lalu.

    “Ditambah lagi platform ini juga akan digunakan oleh Pakistan,” catat Chatterji. “Hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Cina sedang menguji dua pesawat tempur generasi keenam.”

    Untuk menghadapi pertumbuhan kekuatan udara Cina, pakar pertahanan menekankan perlunya India mengembangkan AMCA dengan cepat.

    “AMCA akan memberikan industri aeronautika India pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menempatkan mereka di antara pemain utama di sektor ini,” tambahnya.

    Pengadaan pertahanan jadi tantangan besar

    Proses pengadaan yang lambat dan berbelit juga menjadi tantangan dalam upaya modernisasi.

    Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menekankan kemandirian dalam produksi pertahanan, mendorong penggantian impor senjata dengan peralatan buatan dalam negeri.

    Namun, India tetap menjadi salah satu importir peralatan militer terbesar di dunia.

    “Pengembangan pesawat baru di mana pun menghadapi kesulitan, dan India sedang berusaha mengejar negara-negara lain dengan pengalaman dan teknologi jauh lebih tinggi,” kata Tara Kartha, mantan anggota Sekretariat Dewan Keamanan Nasional, kepada DW.

    “Tapi jalur untuk ‘Make in India &rsquo (dibuat di India) sudah ditetapkan, dan tidak ada jalan kembali.”

    Namun Chatterji mengatakan New Delhi sebaiknya memprioritaskan kemampuan angkatan udara dibandingkan fokus pada produksi domestik.

    “Beberapa keputusan sulit harus segera diambil, termasuk mempertimbangkan pembelian dari luar negeri untuk memastikan angkatan udara memiliki kemampuan yang memadai menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

    Beberapa pihak juga menyerukan lebih banyak keterlibatan sektor swasta dalam produksi pertahanan.

    “Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan atau Defense Research and Development Organization (DRDO) dan monopoli birokratis HAL menghambat inovasi. Kita harus membebaskan sektor swasta dan agilitas, jika tidak kita akan terus tertinggal dalam jumlah skuadron dan teknologi. Kerentanan mengintai dan reformasi mendesak,” kata pejabat senior IAF.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)