Xcloud.id

Tag: Nanik Purwanti

  • Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar hingga KPU sebut PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden Prabowo Subianto melantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI untuk organisasi-organisasi internasional dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak 31 duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan duta besar dan pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Negara harus ambil tindakan tegas atas serangan KKB di Anggruk

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan negara harus mengambil tindakan tegas atas penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap tenaga pendidik di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

    “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang seharusnya dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan. Negara tidak boleh diam, tindakan tegas harus segera dilakukan untuk menumpas kelompok ini,” kata Hasanuddin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut ia, serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan itu merupakan bentuk teror yang bertujuan menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia di Papua.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Baleg DPR setujui RUU Perkoperasian jadi RUU usul inisiatif

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menjadi usul inisiatif DPR RI

    “Apakah hasil penyusunan RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.

    Sejumlah menteri, seperti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar

    “Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. KPU RI: PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025 di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    “Pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 24 daerah dilakukan PSU, yaitu satu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan tiga untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun dari 24 daerah tersebut, terdapat empat daerah yang telah lebih awal dilakukan PSU, yaitu pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, yakni Kabupaten Siak (Provinsi Riau), Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Magetan (Jawa Timur).

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sah! Prabowo Lantik 31 Duta Besar Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    Sah! Prabowo Lantik 31 Duta Besar Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 31 Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat, Senin (24/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 31 Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat. Mereka itu menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah/janji jabatan bagi para dubes.

    Usai mendiktekan sumpah dan janji jabatan, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada para dubes yang baru saja dilantik.

    Sementara tampak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, kemudian sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

    Berikut Nama Duta Besar LBBP RI yang Dilantik:
    1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;

    2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;

    3. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;

  • 10 Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK Nasional

    10 Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK Nasional

    Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    melantik para
    Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
    (Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat di
    Istana Negara
    , Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/3/2025).
    Sebanyak 31
    Duta Besar LBBP
    itu menjalani prosesi pelantikan yang pengambilan sumpah jabatannya dipimpin oleh Presiden.
    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, prosesi pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Kemudian, Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Duta Besar.
    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” kata para Duta Besar mengikuti sumpah jabatan.
    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” imbuh dia.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Kiranya Tuhan menolong saya,” tutup para duta besar.
    Setelah pelantikan, Prabowo memberikan ucapan selamat dengan menyalami para duta besar yang dilantik satu per satu.
    Hadir dalam pelantikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
    Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Anggota DPR RI Budi Djiwandono.
    Berikut daftar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang dilantik Prabowo hari ini:
    1. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina.
    2. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria.
    3. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO).
    4. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania.
    5. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT).
    6. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania.
    7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia.
    8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago.
    9. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara.
    10. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko.
    11. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile.
    12. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.
    13. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia.
    14. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon.
    15. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak.
    16. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan.
    17. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan.
    18. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
    19. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.
    20. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea.
    21. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika.
    22. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi.
    23. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola.
    24. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, Gabon, dan ECOWAS.
    25. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua.
    26. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal.
    27. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone.
    28. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro.
    29. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana.
    30. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan.
    31. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Wali Kota Bandung

    Muhammad Farhan
    bakal fokus dalam pemusnahan dan pengolahan sampah di Kota Bandung, Jawa Barat, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, permasalahan sampah merupakan salah satu prioritas yang akan dibenahi lebih dulu.
    “Nomor satu sampah dulu, karena sampah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita memproduksi sampah tapi enggak ada satu pun yang mau urus sampah,” kata Farhan usai pelantikan, Kamis.
    Ia menuturkan, program pembersihan sampah ini meliputi pemusnahan, pengolahan, dan pemilihan.
    Nantinya, setiap rumah tangga diwajibkan mengelola sampah sendiri.
    Pengelolaan sampah, kata Farhan, dilakukan lantaran Kota Bandung seringkali banjir.
    “Masa darurat sekarang adalah pemberantasan dulu, pemberantasan sampah, kita musnahkan dulu semua sampah, karena sekarang Bandung banjir sampah. Setelah itu kita masuk ke proses pengolahan, nanti terakhir di akhir tahun edukasi pemilahan,” jelasnya.
    Menurut Farhan, ada sekitar 1.560 RW di Kota Bandung.
    Namun, baru ada sekitar 400 RW yang telah dikategorikan bebas sampah.
    Ia menargetkan, wilayah bebas sampah bisa bertambah mencapai 500 RW pada Juni, dan 1.000 RW pada akhir tahun 2025.
    “(Tahun) 2026 sudah 1.500, semua kawasan bebas sampah. Jadi sekarang darurat dulu, pemusnahan, pengolahan, baru pemilahan. Buang sampah pada tempatnya itu sudah kuno karena sudah enggak ada tempatnya,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Muhammad Farhan terpilih menjadi Wali Kota Bandung dalam Pilkada 2024.
    Ia menjadi salah satu kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo hari ini.
    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
    Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, ada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan masing-masing agama untuk dilantik secara simbolis.
    Kendati begitu, seluruh kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti setelahnya oleh para kepala daerah.
    “Demi Allah, saya bersumpah; Saya berjanji; Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah; Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji; Ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah,” begitu kata kepala daerah bersumpah, menyesuaikan agama yang dianutnya.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” lanjut mereka serempak.
    “Kiranya Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Tak Lagi Jabat Mendikti, Satryo Soemantri: Lebih Baik Mundur daripada Diberhentikan Nasional

    1 Tak Lagi Jabat Mendikti, Satryo Soemantri: Lebih Baik Mundur daripada Diberhentikan Nasional

    Tak Lagi Jabat Mendikti, Satryo Soemantri: Lebih Baik Mundur daripada Diberhentikan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – 
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    mengaku lebih baik mundur daripada diberhentikan dari jabatan menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek).
    Dia pun menerima jika kinerjanya selama empat bulan terakhir dianggap belum memenuhi harapan pemerintah.
    “Utamanya karena saya sudah bekerja keras selama empat bulan ini. Namun, karena mungkin tidak sesuai harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar Satryo di kantornya.
    Posisinya kini digantikan oleh Brian Yuliarto yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (19/2/2025).
    Satryo telah membuat surat pengunduran diri tengah malam tadi. Dia langsung menyerahkan surat itu ke Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo.
    “Saya mengajukan pengunduran diri. Harus
    legowo
    dong. Kita kerja baik, maksimal sudah, enggak ada pamrih, tulus saya kerja. Kalau enggak cocok, mundur saja lebih baik,” kata dia. 
    Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi menteri pertama yang di-
    reshuffle
    oleh Presiden Prabowo.
    Presiden Prabowo Subianto telah mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo dilanjutkan dengan pengangkatan Brian Yuliarto sebagai penggantinya. Brian merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    menjadi menteri pertama yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo. 
    Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    Sebelum dicopot, ada sejumlah kontroversi yang melibatkan Satryo. Dari mulai didemo pegawainya hingga polemik tunjangan kinerja dosen ASN. 
    Bulan lalu, tepatnya Senin (20/1/2025), para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa dengan membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.
    Para pegawai juga mengirimkan karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.
    Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek Suwitno menjelaskan, permasalahan ini sudah lama terjadi sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo dilantik. Menurut dia, pergantian jabatan itu tidak dilakukan dengan cara yang adil dan menyalahi prosedur.
    “Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
    Suasana semakin keruh ketika Satryo diduga melakukan pemecatan sepihak kepada beberapa pegawai tanpa alasan yang jelas.
    Salah satunya dialami oleh Neni Herlina, ASN yang bertugas menangani urusan rumah tangga Mendikti Saintek. Dia mengaku dipecat lantaran terjadi kesalahpahaman saat melaksanakan tugas.
    “Jika pegawai melakukan kesalahan, itu bisa ditindaklanjuti dengan hukuman yang disiplin. Tapi prosedurnya harus jelas, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan dihentikan dia, bahkan diminta angkat kaki,” kata Suwitno.
    Namun, Satryo mengaku sudah menjelaskan kesalahpahaman mengenai pemecatan sepihak kepada Suwitno dan Neni selaku perwakilan pegawai yang berunjuk rasa.
    Setelah dijelaskan, kata dia, mereka pun meminta maaf dan menyesal, serta berjanji akan mengikuti semua keputusan yang diberikan Mendikti Saintek.
    “Mereka berjanji untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam Kemendikti Saintek,” ujarnya.
    Dia menambahkan, pihaknya akan selalu memastikan ASN Kemendikti Saintek memiliki karier yang baik dan sejahtera.
    Selanjutnya, ada sorotan soal para dosen di Kemendikti Saintek yang hingga kini belum menerima tukin yang dijanjikan oleh pemerintah.
    Dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek mengaku tukin belum dibayarkan selama lima tahun, sementara kementerian atau lembaga lain mendapatkannya.
    Kondisi tersebut membuat para dosen melakukan protes, termasuk membuat petisi dan melakukan aksi unjuk rasa.
    Namun, Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar M Simatupang menuturkan, tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024 tidak cair karena tidak dianggarkan pada kementerian sebelumnya.
    Sejak tahun 2020-2024, kementerian terdahulu, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), tidak mengajukan alokasi anggaran tunjangan kinerja ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “Program tukin yang lampau (2020-2024) tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, ketidaksesuaian kementerian saat itu, dan sudah tutup buku,” ucap dia.
    Namun, Togar memastikan, tukin tahun 2025 untuk dosen akan dibayarkan.
    Togar menuturkan, Kemendikti Saintek telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikti Saintek pada 23 Januari 2025.
    Setelah tambahan anggaran disetujui, langkah selanjutnya adalah menunggu penerbitan Peraturan Presiden.
    Kebijakan efisiensi anggaran juga berimbas pada Kemendikti. Alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disebut-sebut terdampak efisiensi anggaran.
    Namun Satryo memastikan beasiswa KIP tidak dipotong. 
    “Pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia pintar Kuliah (KIP-K),” ujar Satryo dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
    Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).
    Para mahasiswa kebijakan efisiensi anggaran di Kemendiktisaintek berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    “Dalam melakukan efisiensi, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” kata Satryo.
    KIP kuliah pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran angkanya menjadi sebesar Rp 1,319 triliun atau 9 persen.
    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.
    Ia mengatakan, tak cuma KIP Kuliah yang tidak kena efisiensi anggaran. Beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran di antaranya adalah beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    8 "Reshuffle" Pertama, Prabowo Ganti Satryo Soemantri dari Jabatan Mendikti Saintek Nasional

    “Reshuffle” Pertama, Prabowo Ganti Satryo Soemantri dari Jabatan Mendikti Saintek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Brian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” imbuh Brian.
    Adapun Satryo sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya tengah memarahi pegawai di rumah dinas hanya karena permasalahan air.
    Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikti Saintek sempat mendemo Satryo agar dicopot dari jabatannya.
    Mereka menganggap Satryo adalah menteri yang arogan dan suka marah-marah.
    Menanggapi rekaman suara yang beredar, Satryo membantah itu adalah suaranya. Ia menekankan, narasi yang dibuat di media sosial bahwa ia adalah seorang menteri yang arogan, tidak pernah terjadi di kementeriannya.
    Bahkan, dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut-sebut berurusan dengannya, mengetahui bahwa narasi itu dibuat-buat.
    Diketahui, ia sempat memanggil dua orang tersebut untuk berbicara mengenai aksi yang menggema di kementeriannya, kemarin. Dua orang itu dianggapnya menjadi yang paling vokal dalam aksi.
    “Bohong, itu bukan suara saya. Jam 5 saya mendapatkan videonya, saya dengarkan dan itu bukan suara saya dan saya tidak pernah berbicara seperti itu,” kata Satryo saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Mendikti Saintek Gantikan Satryo Soemantri Nasional

    6 Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Mendikti Saintek Gantikan Satryo Soemantri Nasional

    Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Mendikti Saintek Gantikan Satryo Soemantri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    melantik
    Brian Yuliarto
    sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendikti Saintek
    ) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Ia menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang sebelumnya banjir kritikan di media sosial karena rekaman suara yang diduga merupakan dirinya tengah memaki pegawai di rumah dinas.
    Brian merupakan salah seorang Guru Besar Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Brian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh Brian.
    Dilihat dari laman ITB, Brian merupakan lulusan ITB pada tahun 1999.
    Ia kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di University of Tokyo, Jepang.
    Brian lulus S2 pada tahun 2002 dan lulus S3 pada tahun 2005.
    Sebagai informasi, pelantikan pejabat baru sempat disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat menjawab isu perombakan (
    reshuffle
    ) kabinet oleh Prabowo hari ini.
    Namun, saat itu, Teddy tidak memerinci siapa saja pejabat yang akan dilantik.
    Ia pun tidak berkomentar banyak terkait isu
    reshuffle
    yang beredar tersebut.
    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Rabu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Subianto Lantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan

    Prabowo Subianto Lantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

    Pelantikan Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/P Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

    Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Setelah pelantikan, Muhidin pun secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sampai dengan dilantiknya Gubernur Kalimantan Selatan hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024.

    “Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Prabowo mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

    Dalam keterangannya kepada awak media, Muhidin mengatakan akan tetap melanjutkan program yang direncanakan sebelum melanjutkan kembali tugas kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan terpilih.

    “Alhamdulillah kemarin ada surat dari Presiden bahwa kita akan dilantik pada hari ini. Kita meneruskan sampai nanti mungkin tanggal 7 Februari kita meneruskan kembali karena kita terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan,” katanya. 

    Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan.

    Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, para menteri kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

  • Prabowo Lantik Sjafrie Sjamsoeddin Ketua Dewan Pertahanan Nasional

    Prabowo Lantik Sjafrie Sjamsoeddin Ketua Dewan Pertahanan Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Upacara pelantikan dilakukan di Istana Negara, Senin (16/12/2024).

    Deputi bidang Administrasi Negara Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti mengungkapkan pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 87M Tahun 2024, tentang pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

    “Dengan rahmat Tuhan yang maha esa, Presiden menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya, ke satu mengangkat, terhitung sejak pelantikan masing-masing, satu Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional,” kata Nanik saat membacakan keputusan.

    Kemudian Nanik juga membacakan keputusan pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional, yang juga dilantik pada waktu yang bersamaan.

    “Wakil Menteri Pertahanan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional,” kata Nanik.

    Dalam keputusan itu, yang bersangkutan juga akan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (hoi/hoi)