Xcloud.id

Tag: Nani Hendiarti

  • Atasi Perubahan Iklim, Pertamina Perkuat Kolaborasi di COP30 Brazil

    Atasi Perubahan Iklim, Pertamina Perkuat Kolaborasi di COP30 Brazil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konferensi Internasional Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-bangsa atau COP30 di Brasil menjadi momen penting bagi PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat kolaborasi bersama mitra strategis global dalam mengatasi perubahan iklim.

    Pertamina sendiri saat ini telah memiliki berbagai langkah untuk mengurangi emisi, sejalan dukungan dari Pemerintah dan mitra global.

    Hal ini ditegaskan dalam Sesi Diskusi bertema “Financing Climate Action through Methane Management: Unlocking Global Partnerships for a Net-Zero Future” di Paviliun Indonesia pada COP30 di Belem, Brazil (14/11/2025).

    Sesi tersebut menghadirkan Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, Direktur Global untuk Departemen Energi dan Ekstraktif Global Bank Dunia (World Bank), Demetrios Papathanasiou, Director for LNG and Methane Management Division JOGMEC, Masataka Yanita dan Senior Vice President HSSE PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan.

    Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti mengapresiasi kolaborasi yang dijalankan Pertamina bersama World Bank dan JOGMEC (Japan Organization for Metals and Energy) untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan tangguh.

    Menurut Nani, salah satu upaya pengurangan emisi karbon paling strategis adalah melalui pengurangan metana. Metana adalah polutan iklim berumur pendek, namun dampaknya terhadap pemanasan global sangat besar.

    “Indonesia terus memperluas akses terhadap pendanaan, pasar karbon, dan mekanisme berbasis risiko untuk mengurangi risiko proyek terkait metana dan meningkatkan kelayakan pembiayaannya. Pada saat yang sama, pelaku korporasi seperti Pertamina mengambil peran kepemimpinan dalam penerapan Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0),” tandas Nani dikutip Minggu, (16/11/2025).

    Senada, Senior Vice President HSEE PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan mengatakan sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen mendukung target net zero emission Pemerintah pada tahun 2060, atau lebih cepat melalui dukungan mitra.

    Selain mendukung Global Methane Pledge yang diluncurkan pada COP26, di mana Indonesia termasuk di antara 159 negara yang bergabung, Pertamina juga berkomitmen dalam Oil and Gas Decarbonization Charter, untuk mencapai emisi hulu mendekati nol dan target intensitas metana 1-2% pada 2030.

    “Komitmen global ini menjadi fondasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menerjemahkannya menjadi aksi nyata. Pertamina memiliki peran sentral dalam menerjemahkan komitmen nasional ke praktik operasional,” ujar Wenny, pada diskusi tersebut.

    Menurut Wenny, Pertamina telah menjalankan aksi nyata melalui 10 fokus kebijakan keberlanjutannya salah satunya berupa pengurangan emisi metana.

    “Pertamina akan terus menjalankan kolaborasi dengan mitra global untuk mengakselerasi pengurangan emisi karbon dan transisi energi di Indonesia,” tandasnya.

    Pada diskusi tersebut, Direktur Global untuk Departemen Energi dan Ekstraktif Global Bank Dunia (World Bank), Demetrios Papathanasiou serta Director for LNG and Methane Management Division JOGMEC, Masataka Yanita, mengungkapkan dukungannya pada Indonesia dan Pertamina untuk upaya dekarbonisasi tersebut.

    Demetrious menyatakan Asia memegang peranan yang sangat penting dalam penggunaan energi global. Minyak dan Gas akan tetap menjadi bagian dari bauran energi dalam waktu dekat, sehingga sangat penting untuk menurunkan emisi karbon.

    Sementara itu, Director for LNG and Methane Management Division JOGMEC, Masataka Yanita mengakui telah memiliki kesepakatan studi bersama dengan Pertamina dan badan operasi bersama lainnya untuk melakukan pengukuran langsung di fasilitas hulu di Indonesia. Ini merupakan tahun kedua proyek tersebut dengan hasil yang signifikan.

    “Tahun lalu, kami melakukan pengukuran di area Matindok dan Donggi. Tahun ini, kami sedang melakukan pengukuran di tiga area tambahan. Kami juga berupaya menyelesaikan studi zero-flaring untuk lapangan tersebut serta mendukung upaya pencapaian OGMP Level 4/5 Pertamina,” imbuhnya.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo

    Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo

    Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini tugas tim tersebut.
    Tugas dari Tim Koordinasi MBG termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
    Keppres yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025 oleh Prabowo ini mengatur pembentukan tim untuk memastikan program andalan Presiden tersebut berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
    “Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” mengutip bunyi Pasal 3 Keppres tersebut, diakses
    Kompas.com
    pada Kamis (30/10/2025).
    Untuk memperkuat pelaksanaan tugasnya, Pasal 7 ayat (1) mengatur pembentukan sekretariat Tim Koordinasi yang bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam kegiatan tim.
    Adapun fungsi Tim Koordinasi MBG sebagaimana diatur dalam Pasal 4, meliputi penyusunan kebijakan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.
    Lalu, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat dan daerah.
    Selain itu, fungsi Tim Koordinasi MBG juga mencakup monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program, serta merekomendasikan kebijakan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan program.
    Adapun Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Sementara itu, untuk Wakil Ketua I dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dan Wakil Ketua II dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
    Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian akan dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
    Sementara untuk Wakil Ketua Pelaksana Harian dijabat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.
    Adapun Anggota Pelaksana Harian akan ditetapkan langsung oleh Menko Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video BGN Sebut Bakal Bangun Dapur Sekolah MBG di Kawasan 3T

    Video BGN Sebut Bakal Bangun Dapur Sekolah MBG di Kawasan 3T

    Seusai lawatan Ibu Negara Brasil, Janja Lula da Silva ke SPPG Jaktim Makasar Halim Perdana Kusuma 1 (TNI AU) dan SD Angkasa 05 Halim dalam rangka menyaksikan penerapan program MBG pada hari ini, Jumat (24/10), Badan Gizi Nasional (BGN) ungkapkan rencananya dalam membuat dapur sekolah untuk MBG di kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

    Hal ini untuk mengurangi risiko makanan basi karena jarak dapur yang terlampau jauh dengan sekolah. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti pun menambahkan rencana itu akan diterapkan secara bertahap.

    Klik di sini untuk menonton video 20Detik lainnya!

  • Kemenko Pangan bidik bioekonomi untuk penguatan ekonomi nasional

    Kemenko Pangan bidik bioekonomi untuk penguatan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) membidik bioekonomi sebagai pilar penguatan ekonomi nasional, dengan memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    “Jadi ada istilah sekarang namanya bioekonomi. Nah, bioekonomi ini sebenarnya sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya alam, ini yang kami juga sedang dorong,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Dia menegaskan pentingnya pengembangan bioekonomi sebagai sistem ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan, yang diharapkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional menghadapi berbagai tantangan baik iklim maupun global.

    Menurutnya bioekonomi sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil, mendorong hilirisasi hasil alam, sekaligus memastikan pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

    Dalam mendorong bioekonomi, Kemenko Pangan menekankan pentingnya harmoni kehidupan manusia dengan alam, sehingga kebijakan pembangunan mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara jangka panjang.

    “Dan juga bagaimana kita menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam,” bebernya.

    Kemenko Pangan menegaskan pangan sebagai pusat ekonomi kerakyatan, sehingga penguatan bioekonomi akan memperluas dampak pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Dalam kesempatan itu, Nani menyampaikan bahwa Kemenko Pangan mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, serta Badan Gizi Nasional.

    Dikatakan Nani, di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam delapan hingga sembilan bulan terakhir telah ditetapkan 13 regulasi penting yang terkait pangan, energi, lingkungan, serta dukungan kebijakan untuk penguatan bioekonomi.

    Beberapa regulasi tambahan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pangan sebagai agenda pembangunan nasional.

    “Jadi ada sekitar 13 yang sudah ditetapkan, tapi masih ada yang berproses dan juga yang hampir selesai. Jadi ini kalau kita lihat variasinya sangat banyak dan tugasnya juga banyak. Nah, ini semua kita melihat, ini menjadi senter dari ekonomi kerakyatan,” kata Nani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Pangan ungkap 10 agenda resiliensi perkuat ketahanan pangan

    Kemenko Pangan ungkap 10 agenda resiliensi perkuat ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memaparkan sepuluh agenda resiliensi atau langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan daya tahan sistem pangan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan.

    “Ada 10 agenda yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari resilient untuk pangan,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Adapun 10 resiliensi yang akan dilakukan Kemenko Pangan untuk memperkuat ketahanan dan daya tahan sistem pangan nasional pertama pemulihan ekosistem dan ketersediaan lahan pagan; kedua intensifikasi dan pendampingan petani.

    Ketiga pengembangan sistem pagan berbasis komunitas; keempat peningkatan diversifikasi pangan lokal; kelima peningkatan konsumsi sumber protein hewani dengan harga terjangkau.

    Keenam penguatan inovasi dan industri pangan nasional berkelanjutan; ketujuh penguatan sistem logistik dan cadangan pangan berbasis kepulauan; kedelapan mengatasi susut dan limbah pagan (food loss and waste/ FLW).

    Kesembilan regenerasi petani, yang diperlukan untuk mengatasi aging society di kalangan petani; dan ke-10 program makan bergizi gratis (MBG).

    “Jadi ini kita akan lakukan sekarang sampai paling tidak lima tahun. Dalam periode ini kita sudah mempunyai program, perencanaan dan programnya,” beber Nani.

    Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi, perbaikan distribusi, stabilisasi harga, serta dukungan program nasional demi kesejahteraan petani dan masyarakat.

    Nani menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia, mengingat kebutuhan pangan terus meningkat dan sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas pembangunan nasional jangka panjang.

    Dikatakan Pemerintah terus menjalankan berbagai upaya dan program nasional terkait swasembada pangan, dengan fokus pada peningkatan produksi, ketersediaan cadangan pangan, serta perbaikan distribusi agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

    “Jadi dalam RPJMN, Perpres 12 Tahun 2025, ketahanan pangan ini memang menjadi prioritas, dan bersandingan dengan energi dan air, dan juga ekonomi biru. Sehingga ini memang menjadi fokus kami, salah satunya untuk bisa melaksanakan program-program nasional yang menjadi prioritas,” kata Nani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Pangan komitmen wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan

    Kemenko Pangan komitmen wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan komitmen mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi, perbaikan distribusi, stabilisasi harga, serta dukungan program nasional demi kesejahteraan petani dan masyarakat.

    “Kami sampaikan bahwa ketahanan pangan ini menjadi penting bagi Indonesia,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Dia menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia, mengingat kebutuhan pangan terus meningkat dan sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas pembangunan nasional jangka panjang.

    Dikatakan Pemerintah terus menjalankan berbagai upaya dan program nasional terkait swasembada pangan, dengan fokus pada peningkatan produksi, ketersediaan cadangan pangan, serta perbaikan distribusi agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

    “Dari sisi kaitannya dengan janji Bapak Presiden ini ada khusus mengenai hal tersebut. Sehingga kita terus melakukan upaya dan program-program nasional yang terkait dengan swasembada pangan,” ujarnya.

    Menurutnya kondisi sektor pangan di Indonesia menunjukkan capaian positif berkat kerja keras berbagai kementerian, lembaga, serta dukungan masyarakat, meskipun tantangan besar masih harus diatasi untuk menjaga ketersediaan pangan berkelanjutan.

    Dia menyebutkan stok beras nasional mencapai 4,23 juta ton per Juli 2025, yang terus dipantau pemerintah, dengan perhatian khusus tidak hanya pada peningkatan jumlah stok, tetapi juga pada efektivitas distribusi ke seluruh wilayah.

    Hanya saja, dia menuturkan permasalahan distribusi beras menjadi fokus pembahasan intensif pemerintah, karena penyaluran tidak hanya terkait cadangan pangan dan bantuan sosial, melainkan juga untuk mendukung program stabilisasi harga pangan yang dikenal sebagai Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

    “Karena memang PR-nya itu ternyata bukan hanya bagaimana meningkatkan stok tapi juga memastikan penyalurannya bisa sejalan dan bagus. Jadi ini PR sekarang ini kita juga sedang membahas dengan intens terkait dengan penyaluran,” bebernya.

    Lebih lanjut dia menyebutkan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan sebagai salah satu capaian penting, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani, meskipun masih perlu langkah berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan lebih merata.

    Pemerintah menegaskan pentingnya konsep green dan sustainability dalam kebijakan pangan, sehingga ketahanan pangan tidak hanya terwujud dalam jangka pendek, tetapi juga terjamin untuk generasi mendatang melalui sistem yang berkelanjutan.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional meningkat 0,76 persen menjadi 123,57 pada Agustus 2025 dari sebelumnya 122,64 pada Juli 2025.

    “Peningkatan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) naik 0,84 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) naik sebesar 0,08 persen,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/9).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Pangan finalisasi revisi Perpres pengolahan sampah jadi energi

    Kemenko Pangan finalisasi revisi Perpres pengolahan sampah jadi energi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan revisi aturan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018, sudah masuk tahap finalisasi.

    “Jadi kita memang sedang finalisasi,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu.

    Aturan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan masuk tahap finalisasi.

    Dia menyampaikan proses penyusunan regulasi tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan instrumen perdagangan karbon dapat berjalan sesuai standar internasional dan memberi kontribusi signifikan bagi pengendalian emisi nasional.

    “Kemarin baru PAK (pembahasan antar kementerian), sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup),” ujarnya.

    Nani menegaskan penyusunan Perpres itu telah berlangsung cukup lama dengan sejumlah aspek disiapkan sejak setahun terakhir, mencakup perdagangan karbon internasional serta mekanisme sukarela atau voluntary.

    “Kita ingin mengupayakan beberapa hal, seperti international carbon trading, dan juga bukan hanya compliance, tapi juga ada yang voluntary, kita akan masukkan juga di dalam revisi,” bebernya.

    Target penyelesaian Perpres ini diharapkan tercapai sebelum Konferensi Perubahan Iklim Ke-30 (COP30) yang diadakan Brasil, agar Indonesia dapat memanfaatkan momentum strategis dalam menunjukkan keseriusan terhadap isu global pengendalian iklim.

    Selain sektor polusi industri, regulasi ekonomi karbon ini juga diarahkan untuk mendorong kontribusi dari sektor lain, termasuk potensi besar dari wilayah kelautan yang harus lebih ditingkatkan.

    Kemenko Pangan optimistis penyelesaian Perpres ekonomi karbon dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi baru dari sektor lingkungan dan kelautan.

    “Targetnya sebelum Brasil (Konferensi Perubahan Iklim Ke-30/COP30 yang diadakan Brasil), karena momentumnya di sana. Kita mau mengangkat juga sebenarnya bukan hanya sektor polusi, tapi juga kalau bisa sektor lain harus ditingkatkan. Termasuk yang dari ocean area (area lautan). Jadi nanti itu kurang lebih,” kata Nani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Pangan: Soal udang beku kandung radioaktif segera diumumkan

    Kemenko Pangan: Soal udang beku kandung radioaktif segera diumumkan

    Nanti tunggu Pak Menko aja yang bicara mengenai perkembangan zat radioaktif pada udang beku Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Nani Hendiarti mengatakan perkembangan terbaru isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia segera disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Nanti tunggu Pak Menko (Pangan Zulkifli Hasan) aja yang bicara (mengenai perkembangan zat radioaktif pada udang beku Indonesia,” kata Nani ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu.

    Nani menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS).

    Ia meminta awak media agar menunggu pernyataan resmi Menteri Koordinator Pangan mengenai hal tersebut.

    Hanya saja dia menegaskan saat ini pemerintah sudah menyiapkan langkah penanganan melalui pembentukan satuan tugas khusus untuk mengatasi persoalan tersebut secara terkoordinasi dengan lintas lembaga terkait.

    “Iya (sudah ada Satgas yang mengatasi hal itu), (tapi) nanti mungkin Pak Menko aja deh yang bicara deh,” ucap Nanti singkat.

    Meski demikian, rincian lebih lanjut mengenai keanggotaan maupun langkah strategis Satgas belum dapat disampaikan ke publik, mengingat penyampaian resmi direncanakan langsung dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam waktu dekat.

    Dia memastikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus udang mengandung zat radioaktif segera diumumkan pada Jumat (12/9), sehingga masyarakat maupun mitra dagang internasional dapat memperoleh kejelasan dan kepastian informasi.

    “Iya nanti, itu kayaknya nggak lama kok, mungkin nanti Jumat. Cuma rencananya ditunggu aja kabarnya Jumat ya. Jumat ini kok, kan nggak lama tinggal 1-2 hari lagi. Nanti biar Pak Menko langsung ya,” kata Nani.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) hanya insidental, kasuistik dan langkah cepat sudah ditempuh menjaga reputasi ekspor.

    “Kami sudah sampaikan kepada pihak FDA (Food and Drug Administration) bahwa ini adalah insidental kasus hanya terjadi di situ saja, hanya terjadi pada lot-lot tertentu, jadi kontainer tertentu, pengiriman tertentu saja, tidak terjadi di tempat yang lain,” kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (9/9).

    Menindaklanjuti hal itu, kata Ishartini, KKP bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan inspeksi bersama menelusuri rantai pasok bahan bahan baku udang PT BMS yang berasal dari Lampung dan Pandeglang.

    Hasil penelusuran memastikan tidak ada temuan Cesium-137 di tambak maupun bahan baku, sehingga kontaminasi diduga berasal dari luar lingkungan pabrik pengolahan.

    Bapeten menemukan dugaan adanya paparan radioaktif di bagian luar kawasan pabrik PT BMS di Cikande, yang diduga berasal dari lingkungan sekitar, kemungkinan cemaran dari besi tua.

    “Dari Bapeten mungkin nanti lebih berkompeten untuk bisa menyampaikan duga-dugaan awal seperti misalnya dari besi-besi tua yang ada di sekitar situ. Itu yang diduga bisa mencemari ke pabrik itu, karena itu bisa melalui udara,” katanya lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjunjung Semangat Bandung, Membangun Jembatan Kerja Sama Teknologi dan Budaya

    Menjunjung Semangat Bandung, Membangun Jembatan Kerja Sama Teknologi dan Budaya

    Liputan6.com, Jakarta – KTT Global Pertama tentang Pembangunan Bersama “Belt and Road” Berkualitas Tinggi yang diselenggarakan oleh United Nations Global Compact (UNGC) dan Pemerintah Indonesia dibuka dengan megah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2025.

    Pada kesempatan ini, dua proyek unggulan dari GEM diumumkan secara global sebagai proyek percontohan kolaborasi teknologi dan budaya pertama dalam Platform Aksi“Belt and Road” UNGC: Laboratorium Riset Bersama Tiongkok-Indonesia GEM-ITB-CSU dan Akademi Metalurgi Masa Depan GEM-UNU Yogyakarta.

    Kedua proyek ini bertujuan untuk memberikan dukungan talenta dan penguatan teknologi demi pembangunan berkelanjutan dalam kerangka “Belt and Road”. Profesor Xu Kaihua, pendiri dan ketua GEM Group, diundang untuk bergabung sebagai anggota Dewan Penasihat Tingkat Tinggi PlatformAksi “Belt and Road” UNGC, menjadikannya salah satu dari sepuluh pengusaha global terkemuka dalam dewan ini.

    Peluncuran Global Laboratorium Riset Bersama dan Akademi Metalurgi Masa Depan Tiongkok-Indonesia pada tanggal 25 Mei 2025, KTT Global Pertama “Belt and Road” bertema Better Business, Better World – Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan resmi dibuka di Jakarta. Lebih dari 300 tamu tingkat tinggi dari kalangan pemerintah, korporasi, organisasi internasional, akademisi, think tank, dan LSM hadir untuk membahas pembangunan bersama “Belt andRoad” yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

    Tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dalam peringatan bersejarah ini, dengan disaksikan oleh tokoh-tokoh penting seperti Menko Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Wamen Investasi dan IndustriHilir Todotua Pasaribu, dan Wamen Ketahanan Pangan Nani Hendiarti, perwakilan UNGC di Tiongkok Liu Meng mengumumkan peluncuran global dua proyek unggulan GEM.

    Liu Meng memuji proyek GEM sebagai contoh terbaik dari kolaborasi perusahaan dalam inovasi teknologi dan pembangunan berkelanjutan di bawah inisiatif “Belt and Road”, yang mencerminkan kebijaksanaan Tiongkok: “Memberi kail lebih baik daripada memberi ikan”. Ini adalah praktik nyataperusahaan dalam membangun “Belt and Road” berkualitas tinggi secara berkelanjutan.

    Rektor UNU Yogyakarta, Prof. Widya, menjelaskan bahwa Akademi Metalurgi Masa Depan Tiongkok-Indonesia adalah pusat unggulan global dalam pendidikan, riset, dan kebijakan metalurgi basah. Proyek ini didukung oleh pemerintah Tiongkok dan Indonesia serta bekerja sama dengan GEM, perusahaan terdepan dunia dalam bidang pertambangan kota dan metalurgi basah hijau.

    Ia menyatakan keyakinannya bahwa akademi ini akan menjadilandasan dalam melatih generasi ahli metalurgi dan mendukung pembangunan berkelanjutan industri metalurgi global.

    Rektor ITB, Prof. Tatacipta, menyampaikan rasa terima kasih kepada Prof. XuKaihua dan GEM atas dukungannya terhadap ITB. Ia menekankan bahwa Laboratorium Riset Bersama Tiongkok-Indonesia telah membawa lompatan signifikan bagi ITB di bidang riset material baru dan energi.

    Ia berharap kerja sama tripartit “GEM-ITB-CSU” akan menjadi pionir kolaborasi antara universitas dan industri dalam kerangka “Belt and Road”.

    Wakil Rektor CSU, Prof. Guo Xueyi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan GEM atas dukungan mereka terhadap pengembangan CSU. Ia menekankan komitmen universitas untuk terus menciptakan produktivitas baru guna mendukung “Belt and Road” dengan kekuatan dan kebijaksanaan Tiongkok.

  • Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Setelah sukses di Kecamatan Muncar dan Songgon, Pemkab Banyuwangi memperluas program pengelolaan sampah sirkular ke seluruh wilayah kabupaten. Fasilitas pengolahan sampah baru ini merupakan bagian dari program Banyuwangi Hijau yang berkolaborasi dengan Borealis Austria dan Clean Rivers Uni Emirat Arab (UEA).

    Program tersebut resmi diluncurkan di Pendopo Banyuwangi, Kamis (22/5/2025), oleh Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Anthony Berthold dari Borealis dan Deborah Baccus dari Clean Rivers UEA. Acara juga dihadiri oleh Deputi Kemenko Pangan Nani Hendiarti dan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra.

    “Penanganan sampah ramah lingkungan ini bagian dari Banyuwangi Hijau Fase 2 dan Fase 3,” ujar Bupati Ipuk. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, mitra internasional, Project Stop, serta Perhutani Selatan yang telah menyediakan lahan.

    Peluncuran ini sekaligus menjadi momen peletakan batu pertama pembangunan TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Fasilitas ini akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan dan mampu mengolah hingga 160 ton sampah per hari.

    Program pengelolaan sampah sirkular Banyuwangi telah dimulai sejak 2018 melalui kerja sama dengan Project Stop. Dua TPS 3R awal di Muncar telah melayani 90.000 jiwa dan mengelola lebih dari 116.000 ton sampah. Pada 2022, program diperluas ke Songgon melalui Banyuwangi Hijau Fase 1, melayani 60.000 jiwa di enam kecamatan.

    Selain TPS di Purwoharjo, dua terminal sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA) juga akan dibangun di bawah Banyuwangi Hijau Fase 3, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari. Total kapasitas pengolahan akan mencapai 260 ton per hari.

    Deborah Baccus dari UEA menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Banyuwangi menjadi contoh baik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya.

    Sementara Anthony Berthold dari Borealis Austria menambahkan, “Kami bangga kembali mendukung Banyuwangi yang memiliki visi transformasi lingkungan yang kuat.” [alr/beq]