Tag: Nancy Pelosi

  • Polisi Jerman Selidiki Swastika Dilukis dengan Darah Manusia

    Polisi Jerman Selidiki Swastika Dilukis dengan Darah Manusia

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Edisi Jumat, 7 November 2025 kami awali dengan laporan dari Jerman.

    Penampakan lambang swastika di Jerman

    Polisi Jerman mengatakan sedang menyelidiki penampakan swastika yang dilukis dengan darah manusia dan ditorehkan pada puluhan mobil, beberapa kotak surat, dan fasad bangunan di pusat kota Hanau.

    Juru bicara kepolisian, Thomas Leipold, mengatakan petugas diberitahu pada Rabu malam ketika seorang pria melaporkan melihat logo swastika yang ditorehkan dengan cairan kemerahan pada kap mobil yang diparkir.

    Petugas kemudian menemukan hampir 50 mobil telah dirusak dengan cara serupa.

    Sebuah tes khusus dengan cepat mengungkapkan bahwa zat tersebut adalah darah manusia.

    Pemasangan lambang Nazi, termasuk swastika, adalah ilegal di Jerman.

    Topan menghantam Vietnam

    Topan Kalmaegi menghantam Vietnam dengan angin kencang dan hujan deras saat mencapai daratan setelah menewaskan sedikitnya 114 orang dan puluhan orang hilang di Filipina.

    Badai yang luar biasa kuat di wilayah tersebut pada bulan November, Kalmaegi membawa angin berkecepatan sekitar 183 kilometer per jam, dengan hembusan mencapai 220 km/jam di Laut Cina Selatan saat mendekati Vietnam.

    Badan prakiraan cuaca memperingatkan Kalmaegi dapat menurunkan lebih dari 600 milimeter hujan tambahan di beberapa daerah, yang meningkatkan kekhawatiran akan tanah longsor yang mematikan dan banjir bandang.

    Pihak berwenang mengatakan lebih dari 537.000 orang dievakuasi, banyak di antaranya dengan perahu, karena banjir naik dan tanah longsor mengancam.

    Operasi pencarian tiga nelayan yang kapalnya tersapu ombak kuat di Provinsi Quang Ngai, Vietnam, dihentikan sementara karena cuaca yang memburuk, demikian dilaporkan media pemerintah.

    Nancy Pelosi berhenti mencalonkan diri

    Nancy Pelosi mengumumkan ia tidak akan mencalonkan diri kembali ke Kongres AS pada tahun 2026.

    Ini mengakhiri karier empat dekade yang menjadikannya ikon Demokrat progresif sekaligus tokoh yang dicemooh oleh kaum kanan.

    Anggota kongres berusia 85 tahun ini pertama kali terpilih pada tahun 1987 dan kemudian menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR AS yang berpengaruh.

    Ia membuat pengumuman tersebut pada hari Kamis (06/11), waktu setempat, dua hari setelah pemilihan umum di seluruh AS yang secara umum dimenangkan oleh Partai Demokrat.

    “Saya tidak akan mencalonkan diri kembali ke Kongres. Dengan hati yang bersyukur, saya menantikan tahun terakhir pengabdian saya,” kata Pelosi dalam sebuah video yang diunggah di X.

    Penampakan api sesaat pesawat di bandara Brisbane mendarat

    Layanan darurat memadamkan api yang muncul beberapa saat setelah sebuah pesawat mendarat di Bandara Brisbane.

    Klip yang diunggah di media sosial menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di pesawat Boeing 737, yang terbang dari Darwin dan mendarat tepat sebelum pukul 19.00 Kamis kemarin.

    Empat truk pemadam kebakaran penerbangan bekerja keras untuk memadamkan api, sebelum 180 penumpang dan awak pesawat Virgin Australia VA454 turun seperti biasa.

    Tidak ada korban luka akibat kebakaran tersebut.

  • Trump Mendadak Berubah Gara-gara Nasihat Manusia Rp 2.600 Triliun

    Trump Mendadak Berubah Gara-gara Nasihat Manusia Rp 2.600 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump ternyata bisa berubah pikiran gara-gara omongan CEO Nvidia, Jensen Huang. Trump mengubah rencana awal untuk mengerahkan pasukan federal ke San Francisco.

    Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan pembatalan rencana ‘mengamankan’ San Francisco dilakukan setelah mendapat ‘nasihat’ dari beberapa orang. Di antaranya Huang, CEO Salesforce Marc Benioff, dan pihak-pihak ‘berpengaruh’ lainnya.

    Lebih lanjut, Trump mengatakan telah berbicara dengan Wali Kota San Francisco, Daniel Lurie, yang berasal dari Partai Demokrat. Menurut Trump, Lurie telah membuat peningkatan yang substansial untuk menumpas kriminalitas di wilayah pimpinannya.

    “Orang-orang hebat seperti Jensen Huang, Marc Benioff, dan lainnya mengatakan kepada saya bahwa masa depan San Francisco sangat baik,” tulis Trump, dikutip dari CNBC International, Jumat (24/10/2025).

    Keputusan Trump ini merupakan kemenangan politis bagi Lurie yang terpilih sebagai Wali Kota San Francisco untuk masa jabatan pertamanya.

    “Presiden [Trump] sudah memberi tahu saya soal pembatalan rencana untuk mengerahkan pasukan federal di San Francisco. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga mengonfirmasinya dalam diskusi kami pagi ini,” kata Lurie, dikutip dari CNBC International.

    Nvidia menolak berkomentar soal diskusi via panggilan telepon yang terjadi antara Huang dan Trump.

    Huang merupakan salah satu bos raksasa teknologi yang dikenal makin dekat dengan Trump. Perusahaannya tumbuh pesat karena mampu menangkap peluang bisnis di tengah perkembangan teknologi AI. Forbes memprediksi kekayaannya saat ini mencapai US$158,2 miliar atau sekitar Rp2.600 triliun.

    Lurie merupakan kader Demokrat moderat. Ia telah mengambil pendekatan yang berbeda terhadap Trump dibandingkan pejabat California lainnya, seperti Anggota DPR Nancy Pelosi dan Gubernur Gavin Newsom, yang secara terbuka menyerang balik pemerintahan Trump. Sebaliknya, Lurie secara konsisten tidak menyebut nama Trump secara publik maupun pribadi ketika melontarkan kritik.

    Dalam pidatonya baru-baru ini tentang potensi penempatan pasukan federal, Lurie telah memuji kemajuan kota dalam pengembangan bisnis dan kejahatan, sering mengutip data yang menunjukkan warga San Francisco merasa kota ini berada di jalur yang benar.

    “Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, dan kami akan menyambut baik kemitraan berkelanjutan dengan FBI, DEA, ATF, dan Jaksa Agung AS untuk menyingkirkan narkoba dan pengedar narkoba dari jalanan kami, tetapi keberadaan militer dan penegakan hukum imigrasi yang dimiliterisasi di kota kami akan menghambat pemulihan kami,” kata Lurie.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dari Lincoln hingga JFK, Ini Deretan Pembunuhan Bermotif Politik di AS

    Dari Lincoln hingga JFK, Ini Deretan Pembunuhan Bermotif Politik di AS

    Jakarta

    Dari Presiden Abraham Lincoln hingga John F Kennedy dan Martin Luther King Jr., sejarah Amerika Serikat diwarnai peristiwa pembunuhan bermotif politik. Kini, Amerika kembali diguncang dengan pembunuhan Charlie Kirk, salah satu sekutu politik terdekat Presiden Donald Trump.

    Rabu (10/09) silam, tragedi tak terduga terjadi saat aktivis sayap kanan Charlie Kirk sedang berpidato di sebuah universitas di Utah. Tiba-tiba, aktivis konservatif terkemuka di AS itu ambruk. Sebuah peluru tunggal bersarang di lehernya dan tak lama kemudian, ia dinyatakan tewas.

    Seorang pemuda berusia 22 tahun telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Charlie Kirk. Namun Presiden AS Donald Trump dan Gubernur Utah menuding penembakan itu bermotif politik.

    Penembakan Kirk ini bukan sekadar kasus kekerasan senjata yang mengejutkan di Amerika, tapi juga berpotensi menjadi babak terbaru dalam sejarah panjang pembunuhan bermotif politik di AS.

    Untuk memahami bobot tragedi ini, berikut beberapa pembunuhan politik paling terkenal yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat.

    Presiden AS

    Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16

    Abraham Lincoln tercatat sebagai Presiden AS pertama yang menjadi korban pembunuhan.

    Pada 14 April 1865, saat sedang menyaksikan pertunjukan teater bersama istrinya di Washington D.C., ia ditembak oleh seorang aktor, John Wilkes Booth.

    Lincoln meninggal keesokan paginya, 15 April.

    Dukungan kuatnya terhadap hak-hak warga kulit hitam diyakini sebagai motif utama di balik pembunuhannya.

    Beberapa hari kemudian, Booth berhasil dilacak dan tewas ditembak di Virginia.

    Abraham Lincoln adalah presiden AS pertama yang tewas dibunuh (Getty Images)

    James Garfield, Presiden AS ke-20

    Garfield menjadi korban pembunuhan kedua dalam sejarah negara itu.

    Pada 2 Juli 1881, saat sedang berjalan di stasiun kereta api di Washington D.C., ia ditembak oleh Charles Guiteau.

    Garfield tidak langsung meninggal. Ia bertahan selama beberapa bulan, namun akhirnya mengembuskan napas terakhir pada September pada tahun yang sama.

    Kematiannya disebut-sebut akibat dokter yang gagal menemukan peluru di dalam tubuhnya. Ironisnya, ia baru menjabat sebagai presiden selama beberapa bulan.

    Pelakunya, Charles Guiteau, yang dideskripsikan memiliki gangguan mental, divonis bersalah dan dieksekusi pada Juni 1882.

    William McKinley, Presiden AS ke-25

    Pembunuhan presiden kembali terjadi pada 6 September 1901. Presiden William McKinley ditembak oleh seorang anarkis bernama Leon Czolgosz saat sedang melakukan tur pidato di Buffalo, New York.

    McKinley tidak langsung meninggal. Namun, beberapa hari kemudian, ia mengembuskan napas terakhirnya akibat komplikasi luka tembak.

    Pelakunya, Czolgosz, dinyatakan bersalah dan dieksekusi pada Oktober 1901, hanya sebulan setelah pembunuhan.

    Pembunuhan JFK tetap menjadi salah satu misteri pembunuhan terbesar dalam politik AS (Getty Images)

    John F Kennedy, Presiden AS ke-35

    Pada 22 November 1963, Presiden John F. Kennedy melakukan kunjungan ke Dallas, Texas. Saat iring-iringan mobilnya melintasi pusat kota, tiba-tiba terdengar suara tembakan.

    Presiden Kennedy ambruk setelah sebuah peluru dari senapan bertenaga tinggi menembus tubuhnya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

    Hanya beberapa jam setelah pembunuhan, polisi berhasil menangkap Lee Harvey Oswald, mantan marinir yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Kennedy.

    Namun, misteri belum berakhir. Dua hari kemudian, saat Oswald dipindahkan dari kantor polisi, seorang pemilik kelab malam bernama Jack Ruby menembak dan membunuhnya di depan kamera media, mengakhiri hidup Oswald dan menyisakan teka-teki yang tak pernah terjawab.

    Kandidat presiden

    Robert F Kennedy, senator Partai Demokrat

    Robert F. Kennedy, senator dari New York, adalah adik dari Presiden John F. Kennedy, yang telah lebih dulu dibunuh lima tahun sebelumnya.

    Pada 1968, ia tengah berjuang untuk mendapatkan nominasi calon presiden dari Partai Demokrat saat nasib tragis menghampirinya.

    Sesaat setelah memberikan pidato kemenangan atas kemenangannya di pemilu pendahuluan California, ia ditembak mati di sebuah hotel di Los Angeles.

    Pelakunya, Sirhan Sirhan, divonis bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman itu kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Hingga kini, Sirhan masih mendekam di balik jeruji besi setelah permohonan pembebasan terakhirnya ditolak pada tahun 2023.

    Getty ImagesSenator Robert F. Kennedy berpidato di podium dalam kampanye pemilu presiden di Ambassador Hotel, Los Angeles, sebelum ia ditembak mati pada 5 Juni 1968.

    Pemimpin gerakan sipil

    Martin Luther King Jr.

    Pada 1968, pemimpin gerakan hak sipil, Dr. Martin Luther King Jr., tiba di Memphis, Tennessee, untuk memimpin unjuk rasa para pekerja kebersihan yang menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik.

    Namun, saat berdiri di balkon hotelnya, ia ditembak mati oleh seorang penembak jitu pendukung supremasi kulit putih bernama James Earl Ray.

    Dr. King mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, pada usia 39 tahun.

    Pembunuhan ini seolah menjadi puncak dari ancaman yang selalu mengintai Dr. King. Sebelumnya, ia telah berkali-kali selamat dari berbagai upaya pembunuhan, termasuk pengeboman di rumahnya pada 1956.

    AFP via Getty ImagesPembunuhan terhadap King mengejutkan masyarakat AS kala itu dan hingga kini masih menjadi salah satu tonggak dalam sejarah AS.

    Malcolm X

    Pada 1965, Malcolm X, tokoh karismatik yang gigih memperjuangkan pemberdayaan kaum kulit hitam, dibunuh di hadapan keluarganya di sebuah gedung pertemuan di New York. Ia meninggal pada usia 39 tahun.

    Selama bertahun-tahun, Malcolm X adalah juru bicara terkemuka bagi Nation of Islam, sebuah organisasi yang menganjurkan separatisme untuk warga kulit hitam Amerika.

    Namun, pandangannya kemudian menjadi lebih moderat, bahkan menjauhi organisasi tersebut. Tiga pria, Muhammad Aziz, Khalil Islam, dan Thomas Hagan, divonis bersalah atas pembunuhan tersebut dan dihukum penjara seumur hidup.

    Namun, pada 2021, vonis untuk Aziz dan Islam dibatalkan, menyisakan misteri di balik tragedi ini.

    Getty ImagesKediaman Malcolm X’s sempat dibom sepekan sebelum pembunuhan terhadapnya.

    Pembunuhan dan percobaan pembunuhan baru-baru ini

    Baru-baru ini, pada 14 Juni 2025, dua legislator negara bagian Demokrat di Minnesota ditembak mati di rumah mereka dalam apa yang disebut sebagai upaya pembunuhan “bermotif politik”.

    Perwakilan negara bagian Demokrat Melissa Hortman dan suaminya, Mark, ditembak dan dibunuh di rumah mereka.

    Senator Negara Bagian John Hoffman dan istrinya, Yvette, yang ditembak beberapa kali di rumah mereka dalam insiden terkait selamat dari serangan itu.

    Presiden AS Donald Trump tertembak di bagian telinga dalam upaya pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang pria bersenjata dalam kampanye Pilpres 2024 (AFP via Getty Images)

    Tahun lalu, Presiden Trump dua kali menjadi target percobaan pembunuhan.

    Pada Juli 2024, kejadian yang menimpanya akibat tertembak peluru saat demonstrasi di luar ruangan di Butler, Pennsylvania, memiliki kemiripan yang mencolok dengan penembakan Charlie Kirk di Utah, keduanya terjadi di hadapan khalayak ramai di tempat terbuka, kata koresponden BBC Amerika Utara Anthony Zurcher.

    Pada bulan September tahun itu, upaya pembunuhan lain yang diduga dilakukan terhadapnya dikatakan telah digagalkan oleh Secret Service di lapangan golf Trump di Florida.

    Dua tahun sebelumnya, seorang penyerang yang membawa palu menerobos masuk ke rumah Ketua DPR Nancy Pelosi, anggota Partai Demokrat terkemuka.

    (ita/ita)

  • 100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pada peringatan 100 hari memimpin Amerika Serikat (AS) pada masa jabatan kedua, Donald Trump diketahui telah menerapkan sejumlah kebijakan kontroversi yang memicu kritik tajam.

    Menurut News Nation, setidaknya sudah ada  142 perintah eksekutif yang ditandatangani selama Trump menjabat sejak 20 Januari hingga 30 April. 

    Adapun perintah eksekutif ini mencakup berbagai kebijakan signifikan di bidang imigrasi, energi, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

    Serta kebijakan-kebijakan lain terkait dengan program “Make America Great Again” yang digaung-gaungkan sejak kampanye pilpres tahun lalu. 

    Dengan total tersebut, menjadikan Trump sebagai satu-satunya Presiden AS yang merilis kebijakan terbanyak dalam 100 hari pertama masa jabatan.

    Meski kebijakan Trump dinilai dapat melindungi industri Amerika dari persaingan asing, tapi kebijakan yang diterapkan Trump memicu kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan.

    Termasuk Senator Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi yang menilai, Trump telah mengkhianati janji kampanyenya untuk mendukung kelas pekerja dan keluarga berpendapatan rendah.

    Selain itu, gubernur-gubernur Demokrat seperti Tim Walz dari Minnesota dan J.B. Pritzker dari Illinois menggambarkan masa jabatan kedua Trump sebagai “malapetaka” dan “kegagalan besar”.

    Daftar 10 Kebijakan Kontroversial Trump 

    Berikut 10 kebijakan kontroversial Donald Trump yang paling terkenal selama 100 hari pertama masa kepresidenannya yang kedua pada tahun 2025:

    PHK Massal dan Pemangkasan dana federal 

    Kebijakan yang paling di 100 hari pemerintahan Trump yakni dibentuknya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin bos Tesla, Elon Musk.

    Diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Selain pemotongan dana, lembaga-lembaga di AS juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Menurut data CNN International, setidaknya 121 ribu karyawan telah dipecat dari sejumlah lembaga federal selama 100 hari kepemimpinan Trump

    Tak hanya itu sebanyak 10 ribu karyawan USAID juga ikut dipecat. Bahkan, badan bantuan kemanusiaan itu nyaris bubar.

    Kebijakan Tarif Perdagangan

    Mengutip dari News Nation Now, kebijakan kontroversial selanjutnya yang paling menonjol yakni kebijakan perdagangan “America First”.

    Dimana dalam kebijakan ini Trump memberlakukan tarif besar-besaran pada negara-negara lain.

    Trump berdalih kebijakannya dapat melindungi dan memperkaya industri Amerika. 

    Namun pada akhirnya memicu ketegangan perdagangan dan ketidakstabilan pasar.

    Lantaran kebijakan itu membangkitkan kemarahan banyak negara, membalaskan kenaikan tarif yang luar biasa untuk barang-barang impor asal AS yang kemudian membuat bisnis di dalam negeri terguncang keras.

    Pembubaran Departemen Pendidikan dan Restrukturisasi Pemerintahan

    Melalui “Project 2025,” Trump berencana membubarkan Departemen Pendidikan dan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga federal, menggantinya dengan loyalis politik. 

    Langkah ini memicu kekhawatiran tentang politisasi birokrasi dan pengurangan kualitas layanan publik. 

    Terbaru, Trump membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar untuk Universitas Harvard.

    Buntut upaya pemerintah AS untuk menindak tegas para pengunjuk rasa mahasiswa dan menekan universitas untuk membatalkan program-program keragaman, kesetaraan dan inklusi.

    Pengetatan Kebijakan Imigrasi dan Pengungsi

    Trump memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigran dan pengungsi, termasuk pembatasan visa dan peningkatan waktu penahanan bagi anak-anak imigran. 

    Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. 

    Kebijakan Energi dan Kemunduran Iklim

    Trump mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Kebijakannya berfokus pada perluasan pengeboran minyak dalam negeri, mencabut peraturan iklim era Biden.

    Termasuk mandat kendaraan listrik, menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan perjanjian iklim internasional lainnya.

    Pembalikan Kebijakan Sosial

    Trump turut menghapus inisiatif Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), tindakan afirmatif, dan teori ras kritis dalam pemerintah federal, dan secara resmi mendefinisikan gender secara ketat sebagai laki-laki atau perempuan dalam pedoman federal.

    Kebijakan Menyangkut Departemen Kehakiman dan Pengampunan

    Dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya di tahun 2025, Donald Trump menunjukkan pendekatan yang agresif terhadap lembaga-lembaga hukum.

    Termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan penggunaan hak pengampunan presiden (presidential pardon), yang memicu kontroversi luas.

    Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki musuh-musuh politik.

    Serta mengampuni atau meringankan hukuman bagi semua terdakwa yang didakwa sehubungan dengan serangan 6 Januari, termasuk mereka yang dihukum atas tindakan kekerasan dan konspirasi penghasutan.

    Campur tangan dalam bidang peradilan yang terbaru adalah penangkapan seorang hakim atas tuduhan melindungi seorang imigran. Penangkapan ini dianggap sebagai gangguan terhadap sistem peradilan AS oleh eksekutif.

    Kebijakan Luar Negeri dan Postur Militer

    Trump menekankan militer yang berfokus pada memenangkan perang dengan tegas, mengusulkan penggantian nama simbolis dari penanda geografis (misalnya, Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika), dan mengancam tindakan agresif seperti merebut Greenland atau Terusan Panama.

    Kebijakan Terkait Penggunaan Hukum Bersejarah

    Lebih lanjut, Trump turut menggunakan Undang-Undang Musuh Asing yang telah berusia 200 tahun untuk penegakan imigrasi, menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi AS, memulihkan hukuman mati federal, dan menunda pelarangan TikTok di AS.

    Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di atas sangat kontroversial, dengan banyak orang Amerika yang tidak setuju dengan tarif dan pemotongan pemerintah, dan para ahli hukum mempertanyakan konstitusionalitas beberapa perintah eksekutif.

    Dengan diberlakukan kebijakan ini, 100 hari pertama masa jabatan kedua Trump digambarkan sebagai salah satu yang paling tidak stabil dalam sejarah Amerika karena sifat agendanya yang cepat dan luas.

    Pemberian Pengampunan Politik

    Terakhir dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya pada tahun 2025, Presiden Donald Trump meluncurkan serangkaian kebijakan besar yang secara signifikan.

    Termasuk mengubah struktur dan fungsi tenaga kerja federal serta layanan sipil di Amerika Serikat.

    Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.

    Namun menuai kritik karena dianggap mengancam independensi birokrasi dan merusak prinsip meritokrasi.​

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Pria Penyerang Suami Eks Ketua DPR AS Dibui Seumur Hidup

    Pria Penyerang Suami Eks Ketua DPR AS Dibui Seumur Hidup

    Jakarta

    Pria yang menyerang suami dari mantan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dengan palu, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Vonis itu dijatuhkan pada hari Selasa (29/10) waktu setempat oleh pengadilan San Francisco, negara bagian California.

    David DePape membobol rumah pasangan itu di San Francisco pada Oktober 2022 dan memukul Paul Pelosi dengan palu.

    Seorang hakim di pengadilan San Francisco menjatuhkan hukuman kepada David DePape, “dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat setelah ia dinyatakan bersalah atas penculikan yang diperparah dan tuduhan lainnya,” kata kantor jaksa agung distrik San Francisco dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/10/2024).

    Pada saat penyerangan tersebut, Nancy Pelosi berada di urutan kedua dalam antrean menjadi presiden, dan menjadi sasaran rutin teori konspirasi sayap kanan yang aneh.

    DePape — seorang mantan aktivis nudis Kanada yang menghidupi dirinya sendiri dengan pekerjaan pertukangan sesekali — awalnya berencana untuk menyerang Nancy Pelosi. Namun, ia malah berpapasan dengan suaminya yang saat itu berusia 82 tahun.

    Selama percakapan dengan Paul Pelosi, yang menurut DePape kepada petugas polisi “cukup bersahabat”, Paul berhasil menelepon petugas penegak hukum.

    Ketika para polisi tiba beberapa saat kemudian, DePape memukul Pelosi dengan palu sebelum para petugas bergegas menghampirinya dan mengambil senjatanya.

  • 3 Hal tentang Tim Walz Cawapres Pilihan Kamala Harris di Pemilu AS

    3 Hal tentang Tim Walz Cawapres Pilihan Kamala Harris di Pemilu AS

    Washington DC

    Kamala Harris resmi diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden dalam Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024. Wakil Presiden AS itu memilih Tim Walz sebagai calon wapresnya pada pemilu kali ini.

    Pengumuman tersebut diunggah Kamala Haris di akun X-nya @kamalaharris, Selasa (6/8/2024) malam. Kamala Harris mengaku bangga mengumumkan Tim Walz sebagai cawapresnya.

    “Saya bangga mengumumkan bahwa saya telah meminta @Tim_Walz untuk menjadi calon wakil presiden saya,” tulis Kamala Harris.

    Siapakah Tim Walz? Simak tiga hal tentang Tim Walz yang dipilih Harris sebagai cawapresnya:

    Walz Merasa Terhormat Jadi Cawapres Harris

    Harris menyebut Tim Walz sebagai seorang gubernur hingga guru yang telah kontribusi terbaik selama ini.

    “Sebagai seorang gubernur, pelatih, guru, dan veteran, dia telah memberikan yang terbaik bagi keluarga pekerja seperti keluarganya. Senang sekali dia ada di tim. Sekarang mari kita mulai bekerja. Bergabunglah dengan kami,” ujar Harris.

    Walz pun merespons cuitan Harris. Dia mengaku terhormat ditunjuk sebagai cawapres di Pemilu 2024.

    “Merupakan kehormatan seumur hidup untuk bergabung dengan @kamalaharris dalam kampanye ini. Saya mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

    “Wakil Presiden Harris menunjukkan kepada kita politik tentang apa yang mungkin. Ini mengingatkan saya sedikit pada hari pertama sekolah. Jadi, mari kita selesaikan ini, teman-teman! Bergabunglah dengan kami,” lanjut Tim Walz.

    Perjalanan Karier Walz

    Pria bernama lengkap Timothy James Walz itu lahir pada 6 April 1964 di West Point, Nebraska. Walz pernah bertugas di militer dari tahun 1981 hingga 2005 dengan pangkat tertinggi Sersan Mayor.

    Walz juga mengemban pendidikan ilmu sosial di Chadron State College dan mendapatkan gelar magister bidang kepemimpinan pendidikan di Minnestota State University. Selain di militer, Walz juga pernah bekerja sebagai guru SMA, bekerja di sektor agrikultur hingga manufaktur.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Dia juga aktif di Partai Demokrat. Walz pernah menjabat sebagai anggota DPR dapil Minnesota selama tiga periode, yakni dari 2007 hingga 2019.

    Setelah melepas jabatan anggota DPR, Walz menjabat sebagai Gubernur Minnesota.

    Serang Donald Trump dan JD Vance

    Dilansir DW, Walz makin dikenal publik setelah menyerang capres-cawapres Partai Republik, yakni Donald Trump dan JD Vance sebagai orang yang ‘aneh’. Penghinaan itu kemudian viral dan diterima oleh tim kampanye Harris.

    Walz merupakan pendukung kuat serikat buruh yang menjadi bagian penting dari koalisi elektoral Partai Demokrat. Presiden AS Joe Biden dan mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dilaporkan merestui Walz sebagai pilihan Wapres Harris.

    “Gubernur Walz tidak hanya punya pengalaman untuk menjadi wakil presiden, ia memiliki nilai-nilai dan integritas yang membuat kita bangga,” tulis mantan Presiden Barack Obama dalam sebuah pernyataan setelah Walz dipilih oleh Harris.

    Dengan memilih Walz, Harris berharap dapat menarik lebih banyak pemilih dari kelas pekerja dan pedalaman di Midwest yang dapat membantunya menang melawan Donald Trump dalam pemilihan umum pada bulan November.

    Ketertarikan Walz dalam bidang berburu, memancing, konservasi, dan american football juga dapat menarik pemilih yang tinggal di daerah pedesaan di jantung AS. Tim kampanye Donald Trump pada hari Senin melabeli Walz sebagai ‘ekstremis liberal berbahaya’.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/fas)

  • Bantahan Gedung Putih soal Isu Biden Mundur Pencalonan Presiden

    Bantahan Gedung Putih soal Isu Biden Mundur Pencalonan Presiden

    Jakarta

    Surat kabar The New York Times menyerukan agar Presiden Joe Biden mundur dan mengizinkan anggota Partai Demokrat lainnya bertarung melawan Donald Trump dalam pemilihan presiden mendatang. Gedung Putih menegaskan Biden tak akan mundur.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/6/2024), media ternama AS itu membuat seruan dalam editorialnya pada Jumat (28/6) waktu setempat. Dewan editorial surat kabar tersebut -yang terpisah dari ruang redaksinya- mengatakan debat calon presiden (capres) pada Kamis pekan kemarin membuktikan Biden yang berusia 81 tahun “gagal dalam ujiannya sendiri.”

    Tekad Biden untuk mencalonkan diri lagi disebut sebagai ‘pertaruhan sembrono’, seraya menambahkan “pelayanan publik terbesar yang dapat dilakukan Biden adalah mengumumkan bahwa ia tidak akan terus mencalonkan diri kembali,”.

    Pada kesempatan sebelumnya, Biden menegaskan berniat tetap ikut dalam pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Biden setelah penampilannya dalam debat capres AS melawan mantan presiden Donald Trump dinilai buruk dan memicu kepanikan di kalangan Partai Demokrat.

    “Saya tidak berjalan semudah dulu, saya tidak berbicara selancar dulu, saya tidak berdebat sebaik dulu, tapi saya tahu apa yang saya lakukan sekarang — saya tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya,” kata Biden dalam acara kampanye yang dipenuhi para pendukung di North Carolina pada Jumat (28/6) waktu setempat.

    “Saya tahu yang benar dan yang salah. Saya tahu bagaimana melakukan pekerjaan ini. Saya tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. Saya tahu, seperti yang diketahui jutaan orang Amerika, ketika Anda terjatuh, Anda bangkit kembali,” imbuh Biden, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (29/6/2024).

    Penampilan Biden Disebut Seperti ‘Mimpi Buruk’

    Kalangan Partai Demokrat AS menyebut penampilan Biden dalam debat capres pada Kamis (27/6) malam bagaikan ‘mimpi buruk’. Komentar negatif muncul setelah penampilan Biden dengan suara yang serak dan bibirnya terlihat bergetar saat menyampaikan argumen dalam debat.

    Setelah debat dimulai, Gedung Putih menyebut kalau Biden sedang terkena sakit flu. Namun pada debat itu, Biden juga sempat terbata-bata dan terkadang menyimpang dari topik, bahkan ke arah yang salah.

    “Ini benar-benar mimpi buruk,” sebut salah satu sekutu Biden dari Partai Demokrat, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip The Hill.

    Adapun, salah satu anggota Kongres asal Texas, Lloyd Doggett, turut menuntut Biden mundur.

    “Dengan mengakui bahwa, berbeda dengan Trump, komitmen terbesar Presiden Biden adalah untuk negara, bukan diri sendiri, saya berharap dia akan mau mengambil keputusan sulit untuk menarik diri,” kata dia seperti dikutip Associated Press. “Dengan hormat, saya mengimbaunya untuk mundur.”

    Gedung Putih Tegaskan Biden Tak Akan Mundur

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menegaskan Biden tak akan mundur dari konstestasi Pilpres.

    “Presiden mempunyai pikiran yang jernih dan dia tetap ikut dalam persaingan,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/7).

    Gubernur Kalifornia Gavin Newsom mengecam adanya desakan Biden mundur. Dia yang juga digosipkan akan menggantikan Biden sebagai kandidat Partai Demokrat, menyebut tidak akan berkhianat.

    “Anda tidak bisa mengkhianati kandidat partai hanya karena satu penampilan. Partai semacam apa yang melakukannya?” tandasnya.

    Sejumlah nama yang dibahas berpotensi menjadi capres Demokrat adalah Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Kalifornia Newsom, serta Gubernur Negara Bagian Michigan Gretchen Whitmer.

    Whitmer pertama kali terpilih sebagai gubernur pada tahun 2018 dan terpilih kembali pada tahun 2022. Dia menggawangi salah satu negara bagian yang diperebutkan secara ketat oleh kedua partai. Pada pilpres 2020, Biden hanya membukukan kemenangan tipis 2,8 persen atas Trump di Michigan.

    Namun sama seperti tokoh Demokrat lainnya, Whitmer secara terbuka mendukung Joe Biden dan menulis di platform media sosial X bahwa “kita perlu memilih kembali Joe Biden dan Kamala Harris.”

    Tokoh senior Demokrat, Nancy Pelosi, bekas ketua Kongres AS, bahkan mengusulkan kepada Biden dan Trump untuk menjalani tes klinis demi membuktikan kesehatan dan ketajaman mental mereka. Seperti dilaporkan AP, Pelosy menekankan bahwa “Biden berada dalam kondisi terbaik untuk mencalonkan diri.”

    Halaman 2 dari 2

    (idn/lir)

  • Bantahan Gedung Putih soal Isu Biden Mundur Pencalonan Presiden

    Terlalu Tua, Mungkinkah Partai Demokrat Ganti Joe Biden?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden kesulitan mengakhiri polemik mengenai umurnya yang tergolong lanjut di usia 81 tahun. Penampilannya saat debat pertama calon presiden mencuatkan keraguan terhadap kemampuannya mengalahkan kandidat Partai Republik Donald Trump pada pemilu kepresidenan November mendatang.

    Kini, dorongan pensiun dini ikut dilayangkan sejumlah kader Partai Demokrat. Salah satunya datang dari anggota Kongres asal Texas, Lloyd Doggett, yang berinisiatif menuntut Biden mundur.

    “Dengan mengakui bahwa, berbeda dengan Trump, komitmen terbesar Presiden Biden adalah untuk negara, bukan diri sendiri, saya berharap dia akan mau mengambil keputusan sulit untuk menarik diri,” kata dia seperti dikutip Associated Press. “Dengan hormat, saya mengimbaunya untuk mundur.”

    Desakan tersebut dikecam Gubernur Kalifornia Gavin Newsom, yang juga digosipkan akan menggantikan Biden sebagai kandidat Partai Demokrat. “Anda tidak bisa mengkhianati kandidat partai hanya karena satu penampilan. Partai semacam apa yang melakukannya?” tandasnya.

    Seberapa mungkin Biden lengser?

    Pergantian kandidat, terutama presiden yang sedang menjabat, pada masa akhir pemilu merupakan fenomena di luar kelaziman, meski bukan tidak mungkin.

    “Untuk mengganti seorang kandidat pada saat ini, idealnya, jika dia sendiri yang mundur,” kata Filippo Trevisan, seorang profesor di Fakultas Komunikasi American University di Washington. “Langkah ini akan menjadi cara paling sederhana.”

    Namun dia meyakini bahwa Biden tidak akan mau melewatkan kesempatan memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih.

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menegaskan dugaan tersebut. “Presiden mempunyai pikiran yang jernih dan dia tetap ikut dalam persaingan,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/7).

    Siapa berpeluang gantikan Biden?

    Sejumlah nama yang dibahas berpotensi menjadi capres Demokrat adalah Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Kalifornia Newsom, serta Gubernur Negara Bagian Michigan Gretchen Whitmer.

    Whitmer pertama kali terpilih sebagai gubernur pada tahun 2018 dan terpilih kembali pada tahun 2022. Dia menggawangi salah satu negara bagian yang diperebutkan secara ketat oleh kedua partai. Pada pilpres 2020, Biden hanya membukukan kemenangan tipis 2,8 persen atas Trump di Michigan.

    Namun sama seperti tokoh Demokrat lainnya, Whitmer secara terbuka mendukung Joe Biden dan menulis di platform media sosial X bahwa “kita perlu memilih kembali Joe Biden dan Kamala Harris.”

    Tokoh senior Demokrat, Nancy Pelosi, bekas ketua Kongres AS, bahkan mengusulkan kepada Biden dan Trump untuk menjalani tes klinis demi membuktikan kesehatan dan ketajaman mental mereka. Seperti dilaporkan AP, Pelosy menekankan bahwa “Biden berada dalam kondisi terbaik untuk mencalonkan diri.”

    Mungkinkah Biden diganti paksa?

    Bagaimana jika Biden tidak mundur, namun Partai Demokrat ingin melantik kandidat lain pada konvensi bulan Agustus?

    “Skenario ini tidak akan terjadi kecuali aturan partai diubah,” kata Clüver Ashbrook dari Bertelsmann Foundation. Menurutnya, Amerika Serikat “telah mengadakan pemilihan pendahuluan di mana Joe Biden telah memenangkan 99 persen suara delegasi. Tidak seorangpun di Partai Demokrat akan rela menentang suara delegasi dan menghindari proses demokrasi.”

    Tapi skenarionya berbeda jika Biden mundur setelah konvensi partai atas alasan kesehatan. Dalam hal ini, Komite Nasional Demokrat akan menggelar sidang istimewa demi memutuskan kandidat pengganti. Menurut Ashbrook, perkembangan semacam itu dipastikan akan memicu diskusi mengenai keadaan demokrasi di AS.

    rzn/hp

    (ita/ita)

  • AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Cina Dong Jun bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, di sela-sela KTT keamanan Shangri-La di Singapura. Pentagon menyambut baik rencana pembentukan “kelompok komunikasi krisis” AS-Cina, sementara Beijing menyebut pembicaraan itu “positif, praktis, dan konstruktif.”

    Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, menjadi barometer bagi intensitas ketegangan AS-Cina dalam beberapa tahun terakhir.

    Pertemuan menhan kedua negara adidaya itu selama satu jam pada Jumat (31/5), merupakan pertemuan militer tingkat tinggi AS-Cina pertama setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk membuka kembali kontak militer-ke-militer pada November 2023.

    Cina telah memutuskan kontak setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, membuat marah Beijing dengan mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.

    “Kami setidaknya memiliki serangkaian komunikasi reguler antara kedua belah pihak untuk mengurangi kemungkinan salah perhitungan,” kata Amanda Hsiao, seorang ahli senior Cina di International Crisis Group (ICG), kepada DW.

    Meskipun membuka jalur komunikasi adalah tanda bahwa AS dan Cina ingin mengelola risiko konfrontasi dengan lebih baik, pidato dari Austin dan Dong di KTT tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sudut pandang yang berlawanan tentang keamanan regional di Asia.

    Cina menyinggung “kekuatan eksternal”

    Dalam sesi pada Minggu (2/6) yang berjudul “Pendekatan Cina terhadap Keamanan Global”, Menteri Pertahanan Dong menekankan pentingnya hubungan militer-ke-militer yang stabil antara Cina dan AS.

    Pada saat yang sama, Dong menyalahkan “kekuatan eksternal” yang memicu ketegangan di Asia-Pasifik melalui “konfrontasi blok”. Dong tidak secara eksplisit menyebut nama AS, tetapi menyinggung pembangunan aliansi strategis Washington sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas akibat kekuatan eksternal.

    Sehari sebelumnya, pidato Menteri Pertahanan AS Austin di KTT tersebut menyoroti pembangunan aliansi Washington di bawah pemerintahan Biden sebagai ujung tombak keamanan regional.

    “Kami bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami tidak seperti sebelumnya,” kata Austin, merujuk pada latihan militer bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

    Sebelum berangkat ke Singapura, Austin telah menulis di X bahwa AS telah “memberikan hasil bersejarah” di Indo-Pasifik dengan “berinvestasi dalam kemampuan, mengubah postur pasukan AS, dan menghubungkan sekutu dan mitra.”

    Menanggapi pidato Austin, Letnan Jenderal Cina Jing Jianfeng mengatakan, strategi AS dimaksudkan “untuk menciptakan perpecahan, memprovokasi konfrontasi, dan merusak stabilitas.”

    Menurut pakar ICG Hsiao, narasinya adalah bahwa “Cina memiliki niat damai, dan masalahnya bukan pada Cina, melainkan pada AS.”

    Cina memperingatkan ‘kelompok separatis’ Taiwan

    Soal Taiwan, yang menjadi pemantik utama yang berpotensi menimbulkan konflik di Asia, Dong menuduh AS telah mengirimkan “sinyal yang sangat salah” kepada “pasukan separatis” di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

    Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayanya, dan meskipun para pejabat Cina berulang kali mengatakan “penyatuan kembali secara damai”, retorika Beijing menyiratkan bahwa mereka bersedia untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.

    AS adalah penyokong keamanan utama Taiwan, dan Beijing menganggap hal ini sebagai campur tangan pihak luar dalam “urusan dalam negerinya.”

    AS dan negara-negara Barat lainnya tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, memberikan dukungan tidak langsung, misalnya, melalui kunjungan politik tingkat tinggi, tanpa secara langsung mengakui pulau itu sebagai negara yang merdeka.

    Ketegangan di Laut Cina Selatan

    Selain masalah Taiwan, perselisihan maritim di Laut Cina Selatan adalah titik sengketa lainnya antara AS dan Cina.

    Meskipun ada keputusan internasional pada tahun 2016 yang menolak klaim teritorial Cina, Beijing bersikeras bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan adalah milik Cina, bahkan bagian yang berjarak lebih dari seribu mil dari daratan Cina.

    Bulan lalu, AS dan Filipina mengakhiri latihan militer gabungan berskala besar, saat kapal-kapal Cina terus mengganggu kapal-kapal Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina yang diklaim oleh Cina.

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjadi pembicara utama di KTT Singapura dan membuka dengan pidato yang bersumpah bahwa Filipina akan merespons jika ada tentara Filipina yang terbunuh oleh penggunaan meriam air oleh Cina terhadap kapal-kapal Filipina. Dia juga menegaskan, “Filipina tidak akan mengalah” dalam masalah kedaulatan.

    Menteri Pertahanan AS Austin juga memperingatkan, “pelecehan yang dihadapi Filipina sangat berbahaya.” Dia menekankan, “setiap negara, besar atau kecil, memiliki hak untuk menikmati sumber daya maritimnya sendiri.”

    pkp/as

    (ita/ita)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)