Xcloud.id

Tag: Nana Sudjana

  • Pemprov Jateng Berhasil Borong 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kemendagri

    Pemprov Jateng Berhasil Borong 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kemendagri

    loading…

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih tiga penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pegelolaan keuangan daerah. Tiga penghargaan tersebut meliputi ketegori pendapatan daerah tertinggi, kategori peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi, dan kategori realisasi belanja daerah tertinggi.

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu (18/12/2024).

    Nana menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim pengelola keuangan Provinsi Jateng, antara lain: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), yang telah bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.

    “Penghargaan ini menjadi pemicu motivasi kita untuk lebih meningkatkan kembali upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan,” tuturnya.

    Nana menyampaikan, pendapatan Provinsi Jateng hingga medio Desember 2024 mencapai Rp25,2 triliun atau 92,2 persen dari target sebesar Rp27 triliun. Untuk belanja daerah, capaiannya berada di angka 86,31 persen atau terealisasi Rp24,6 triliun.

    (Foto: Istimewa)

    Pengelolaan keuangan ini, menurut dia, menunjukkan indikator positif, karena pendapatan lebih besar dari belanja daerah.

    “Pendapatan harus lebih besar daripada nilai belanja, sehingga rasio kapasitas fiskal yang tinggi, akan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” ucap Nana.

    Pendapatan daerah di Provinsi Jateng, difokuskan untuk pembelanjaan di sektor-sektor prioritas. Antara lain bidang pendidikan Rp8,829 triliun, bidang kesehatan Rp3,739 triliun, dan bidang infrastruktur Rp5,815 triliun.

    Selanjutnya, untuk prioritas pengentasan kemiskinan melalui belanja hibah Rp2,276 triliun dan belanja bantuan sosial Rp45,008 miliar. Sementara bantuan keuangan kepada kabupaten/kota mencapai Rp2,743 triliun.

    Nana menandaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, memenuhi peraturan perundang-undangan, dan transparan. Sebab, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    (skr)

  • BMKG: Waspada Eskalasi Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah dan DIY Berisiko Picu Bencana

    BMKG: Waspada Eskalasi Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah dan DIY Berisiko Picu Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan akan terjadinya eskalasi cuaca ekstrem pada 16 hingga 23 Desember mendatang di Wilayah Jawa Tengah.

    Hal ini disampaikan Dwikorita dalam kegiatan kunjungan kerja dengan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, bersama Deputi Meteorologi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), beserta perwakilan UPT di Kantor Gubernur, Jumat 13 Desember 2024.

    “Terdapat beberapa fenomena yang terjadi bersamaan dan menyebabkan eskalasi cuaca ekstrem, mulai dari masuknya Monsun Asia yang membawa uap-uap air dan menurunkan hujan yang nyaris terjadi di puncak musim hujan,” ungkap Dwikorita dilansir dari laman BMKG.

    Kemudian, lanjut Dwikorita, diperparah dengan pengaruh dari Samudera Pasifik yang semakin mendingin karena wilayah perairan yang semakin menghangat sehingga terjadi peningkatan curah hujan yang diprediksi naik hingga 20% atau biasanya disebut fenomena La Nina lemah.

    Selain itu, ada pula dinamika atmosfer lain yang mempengaruhi eskalasi cuaca ekstrem seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), aktifnya beberapa gelombang atmosfer diantaranya Equatorial Rossby dan Low Frekuensi, serta adanya daerah pertemuan angin (Konvergensi) serta labilitas lokal yang cukup kuat. Masih aktifnya sirkulasi bibit siklon 93S juga perlu diwaspadai di wilayah Jawa Tengah dan DIY yaitu berupa peningkatan ketinggian gelombang di wilayah Perairan Selatan Jawa.

    Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah menyampaikan terima kasih atas peringatan yang diinformasikan oleh BMKG.

    “Kami telah mempersiapkan antisipasi berbagai hal yang akan terjadi. Kami juga sudah meminta bantuan BMKG dan BNPB guna melakukan modifikasi cuaca,” ujar Nana.

    Pada kesempatan lain, Dwikorita juga melakukan kunjungan kerja dengan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono di Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Cuaca tahun ini sedikit berbeda dengan yang biasanya terjadi sehingga perlu diwaspadai pada Dasarian II di Bulan Desember untuk Wilayah DIY,” Ungkap Dwikorita.

    Menyikapi dampak cuaca ekstrem, Dwikorita meminta koordinasi dengan BPPD harus tetap dilakukan, sebagai upaya pencegahan banjir di Jawa Tengah dan DIY untuk mengantisipasi potensi bencana yang terjadi.

    Meskipun Upaya mitigasi telah dilakukan, namun diharapkan masyarakat tetap waspada dan mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah.

  • Antisipasi Ideologi Transnasional, Pemprov Jateng Dukung Program Sekolah Damai BNPT

    Antisipasi Ideologi Transnasional, Pemprov Jateng Dukung Program Sekolah Damai BNPT

    Semarang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik inisiatif Sekolah Damai yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan globalisasi, khususnya masuknya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi luhur bangsa Indonesia.

    Menurut Nana, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ia menyoroti berbagai ancaman seperti sikap acuh tak acuh, bullying, dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak moral generasi muda.

    “Ini adalah program positif yang harus terus dikembangkan,” ujar Nana dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.

    Nana menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan antikekerasan yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini, menurutnya, sangat relevan karena generasi muda memegang peranan penting sebagai penentu masa depan bangsa. 

    “Jangan sampai generasi muda kehilangan arah, karena di pundak merekalah masa depan Indonesia berada,” tegasnya.
     

    Nana juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang pro toleransi dan antikekerasan. Jika tidak dikawal, berpotensi ada penyusupan yang dapat mengarahkan anak-anak ke arah negatif. 

    “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah sangat diperlukan,” ujarnya.

    Nana pun mengapresiasi keberhasilan penerapan Sekolah Damai di 79 SMA/SMK di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 yang dinilai sebagai salah satu pelaksana terbaik. Ia berharap program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah di masa depan.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyoroti dukungan dari Pemprov Jateng dalam menyukseskan program ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

    “Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong perdamaian dan toleransi di dunia pendidikan,” jelas Eddy.

    Semarang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik inisiatif Sekolah Damai yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan globalisasi, khususnya masuknya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi luhur bangsa Indonesia.
     
    Menurut Nana, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ia menyoroti berbagai ancaman seperti sikap acuh tak acuh, bullying, dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak moral generasi muda.
     
    “Ini adalah program positif yang harus terus dikembangkan,” ujar Nana dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.
    Nana menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan antikekerasan yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini, menurutnya, sangat relevan karena generasi muda memegang peranan penting sebagai penentu masa depan bangsa. 
     
    “Jangan sampai generasi muda kehilangan arah, karena di pundak merekalah masa depan Indonesia berada,” tegasnya.
     

    Nana juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang pro toleransi dan antikekerasan. Jika tidak dikawal, berpotensi ada penyusupan yang dapat mengarahkan anak-anak ke arah negatif. 
     
    “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah sangat diperlukan,” ujarnya.
     
    Nana pun mengapresiasi keberhasilan penerapan Sekolah Damai di 79 SMA/SMK di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 yang dinilai sebagai salah satu pelaksana terbaik. Ia berharap program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah di masa depan.
     
    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyoroti dukungan dari Pemprov Jateng dalam menyukseskan program ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
     
    “Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong perdamaian dan toleransi di dunia pendidikan,” jelas Eddy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Wapres Gibran minta BAZNAS perkuat penanggulangan bencana berbasis masyarakat

    Wapres Gibran minta BAZNAS perkuat penanggulangan bencana berbasis masyarakat

    Sumber foto: Yanuar/elshinta.com.

    Wapres Gibran minta BAZNAS perkuat penanggulangan bencana berbasis masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi peran BAZNAS, para relawan, maupun mitra-mitra BAZNAS yang telah bersinergi membantu pemerintah dalam penanganan kebencanaan nasional. Wapres Gibran berharap Baznas dapat memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik pada tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pascabencana, sampai upaya mengurangi risiko bencana seperti Kampung Tanggap Bencana dan program masyarakat bangkit sejahtera.

    “Saya berharap ke depan BAZNAS dapat memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik itu terkait pemberian pelatihan kesiapsiagaan kepada masyarakat, pembangunan sekolah darurat sementara bagi anak korban bencana, pemberian beasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana, pembuatan titik ekonomi baru di tempat relokasi, serta penyaluran bantuan produktif untuk kemandirian ekonomi para korban bencana,” ujar Wapres Gibran di hadapan 5000 ribu relawan Baznas pada Apel Kesiapsiagaan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) serta Rumah Sehat BAZNAS (RSB) 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila Semarang, Jumat (13/12).

    Lebih lanjut Gibran menekankan agar Baznas menjaga transparansi akuntabilitas, serta efisiensi penyaluran zakat, infak, sedekah, yang digunakan untuk penanggulangan bencana. Hal ini menurut Gibran dapat meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat. Wapres juga mengajak seluruh relawan untuk saling bekerja sama dalam penanggulangan bencana.

    “Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong menolong, bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Indonesia,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yanuar. 

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., mengungkapkan, apa yang dilakukan BAZNAS merupakan bagian dari keinginan masyarakat, terutama masyarakat agamis, agar BAZNAS membentuk relawan-relawan tanggap bencana.

    “Apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari harapan masyarakat yang menginginkan BAZNAS untuk bisa tampil, mengumpulkan, dan membentuk relawan-relawan ini. BTB merupakan suatu koordinasi, relasi antara masyarakat yang agamis, masyarakat yang memang senang bersedekah, berinfak dengan relawan-relawan kami,” kata Kiai Noor.

    “Demikian juga pada hari ini akan ada Rakornas BTB dan RSB. RSB rumah tanpa kasir, rumah sehat yang tidak membayar apapun, karena semuanya didedikasikan untuk masyarakat, karena semuanya dari muqayyadh, sehingga tidak perlu membayar,” sambungnya.

    Kiai Noor juga menyampaikan terima kasih kepada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka atas kehadirannya, yang berarti telah peduli terhadap nasib rakyat Indonesia, juga kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran Apel Kesiapsiagaan ini.

    Apel Kesiapsiagaan dan Rakornas BTB serta RSB 2024 bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi penyaluran zakat untuk penanggulangan bencana di Indonesia, serta peran BAZNAS se-Indonesia dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Acara ini diikuti 5.000 personil kesiapsiagaan bencana BAZNAS yang terdiri dari: Relawan BAZNAS Tanggap Bencana, PMI, perwakilan LAZ, tenaga medis dan non medis Rumah Sehat BAZNAS; OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang.

    Selain Wapres RI, Hadir dalam acara tersebut, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, jajaran pimpinan BAZNAS se-Indonesia, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Perwakilan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Inviturlia Andalasiana, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024

    Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024

    loading…

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024). (Foto: istimewa)

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 untuk kategori pelayanan publik dengan fiskal tinggi. Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).

    Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, penyelenggara melakukan penilaian dan penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilakukan setelah melewati berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri dan Bappenas, serta survei kepuasan masyarakat ke beberapa daerah.

    “Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.

    Penghargaan tersebut diberikan karena Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk kebutuhan pelayanan publik. Sebab, dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih tinggi dibandingkan dana transfer yang bersumber dari APBN.

    “Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan masyarakat diharapkan akan mampu lebih baik,” ujar Nana.

    Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah itu atau 854 UPP sudah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik sudah mencapai 35 unit yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

    (Foto: istimewa)

    Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis juga terus dilakukan. Peningkatan pelayanan publik juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

    “Sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik, efektif, dan efisien. Juga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan serta mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian dalam penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif, serta berdasarkan data sekunder dan survei lapangan.

  • Resmi! UMP Jateng 2025 Naik Jadi Rp2.169.349 Berlaku Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

    Resmi! UMP Jateng 2025 Naik Jadi Rp2.169.349 Berlaku Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) tahun 2025 resmi naik 6,5 persen, Rabu (11/12/2024).

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengumumkan penetapan UMP Jateng 2025 naik 6,5 persen.

    Setelah mengalami kenaikan UMP Jateng 2025 menjadi sebesar Rp2.169.349, dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Kenaikan UMP Jateng 2025 tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024, tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

    “Bahwa UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349,” kata PJ Gubernur Jateng, dilansir dari laman resmi pemprov Jateng, Kamis (12/12/2024).

    Besaran UMP Jateng 2025 tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp132.402.

    Dari sebelumnya UMP Jateng 2024 yang sebesar Rp2.036.947.

    Menurut Nana, penetapan UMP tahun 2025 ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    Selain itu, juga berdasarkan Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2024.

    Kenaikan UMP Jateng 2025 ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 

    “Penetapan UMP ini untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan,” tandasnya

    Sementara upah bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah.

    Setelah penetapan UMP Jateng 2025 ini, selanjutnya pemerintah kabupaten/ kota akan mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah pada 2025. 

    Penetapan UMK 2025 oleh PJ Gubernur Jateng akan dilakukan maksimal 18 Desember 2024.

    “Dengan ditetapkan UMP Provinsi Jawa Tengah 2025 ini, harapannya perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah segera menyesuaikan dan melaksanakan mulai 1 Januari 2025,” sambungnya.

    Besaran UMP Jateng dari Tahun 2020-2025

    Sebagai tambahan informasi, berikut Tribunnews.com rangkum UMP Jateng dari tahun 2020 hingga tahun 2025:

    UMP Jateng 2020: Rp 1.742.015

    UMP Jateng 2021: Rp 1.798.979

    UMP Jateng 2022: Rp 1.812.935

    UMP Jateng 2023: Rp 1.958.169

    UMP Jateng 2024: Rp 2.036.947

    UMP Jateng 2025: Rp2.169.349

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • UMP Jawa Tengah 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Rp2,16 Juta

    UMP Jawa Tengah 2025 Naik 6,5 Persen, Jadi Rp2,16 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan UMP Jateng 2025 sebesar Rp2.169.349. Penetapan ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana pada Rabu (11/12) malam.

    “Bahwa UMP Jawa Tengah 2025 sebesar Rp2.169.349,” kata Nana dalam pernyataannya, dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah.

    Penetapan UMP Jateng 2025 ini melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024, tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

    “Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp132.402 dari UMP tahun 2024 sebesar Rp2.036.947,” ungkap Nana.

    Upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh, dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan.

    Sementara itu upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpatokan pada struktur dan skala upah.

    “Penetapan UMP ini untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan,” ujar Nana.

    Usai penetapan UMP ini, pemerintah kabupaten dan kota akan mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jateng 2025. Penetapan UMK ini dilakukan maksimal pada 18 Desember.

    “Dengan ditetapkan UMP Provinsi Jawa Tengah 2025 ini, harapannya perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah segera menyesuaikan dan melaksanakan mulai 1 Januari 2025,” harap Pj Gubernur

    (dna/dna)

  • Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk berkolaborasi dalam menyukseskan agenda nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

    Seruan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber di Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memaparkan materi bertajuk “Kebijakan dan Strategi Kemendagri dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri”.

    “Kemendagri adalah pembina dan pengawas pemda, (bekerja sama) dengan Polri untuk mendukung agenda nasional. Kita tahu bahwa Bapak Presiden selalu nomor satu diulang-ulang, tadi juga sama diulang lagi beliau, swasembada pangan nomor satu,” kata Tito.

    Kedua adalah swasembada energi, termasuk energi terbarukan. Ketiga, hilirisasi.

    Keempat, program makan bergizi gratis. Kelima, perubahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

    Dalam mendukung hal tersebut, dia mengingatkan Polri, Pemda, dan pihak terkait untuk menjaga stabilitas politik. Sebab, tanpa adanya stabilitas politik, agenda-agenda tersebut jelas akan terganggu.

    “Nomor satu adalah stabilitas politik dan keamanan. Tanpa ada stabilitas politik, maka pasti tidak akan aman. Sekarang kita lihat kasus yang ada di Korea, kasus di Syria. Itulah stabilitas politik. Terjadi pertarungan politik yang berimbas kepada masalah keamanan. Kalau sudah enggak aman, ya otomatis pembangunan enggak jalan, investor enggak datang,” jelasnya.

    Adapun tema Apel Kasatwil 2024, “Peran Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri,” sejalan dengan pesan Mendagri tersebut.

    Sementara itu, Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana evaluasi tahunan Polri sepanjang 2024.

    “Guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif, agar mampu memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan, serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat,” tambah Listyo.

    Apel yang berlangsung pada 11–12 Desember 2024 ini diikuti oleh 571 peserta, termasuk 27 Perwira Tinggi Pejabat Utama Mabes Polri, 36 Kapolda, dan 508 Kapolres.

    Dirinya menegaskan komitmen Polri untuk menjaga stabilitas nasional serta mendukung misi Astacita guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Adapun aksi nyata Polri meliputi pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, pemberantasan narkoba, serta mendukung program swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan produktif.

    “Kami laporkan bahwa Polri juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi serta penertiban dan penindakan pelaku illegal mining yang menyebabkan kebocoran negara,” pungkasnya.

    Acara ini turut dihadiri Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gubaryanti Rahayu, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Agung Budi Waskito (BW).

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini menggunakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pekerja proyek Flyover Madukoro dan menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras para pekerja sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.

    Pembangunan Flyover Madukoro  diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi serta memudahkan, mengamankan, dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat, barang dan jasa.

    Selain itu pembangunan proyek tersebut juga diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan.

    Dalam proses pembangunannya WIKA menerapkan inovasi M-Sand (Manufactured Sand), yaitu pasir buatan yang dihasilkan dari penghancuran batuan.  M-Sand memiliki kualitas dan konsistensi lebih baik dibandingkan pasir alam.

    Penggunaannya sebagai material alternatif lebih efisien serta mampu menghemat waktu pelaksanaan hingga 6 hari, karena tidak memerlukan pengujian terus menerus.

    “Sebagai Agent of Development Indonesia, WIKA berkomitmen senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden akan terus menjadi semangat kami dalam berinovasi untuk memberikan hasil terbaik bagi kemajuan infrastruktur nasional.” ujar Agung BW.

  • Hadiri Pembukaan Apel Kasatwil Polri 2024, Presiden Prabowo Subianto: Stabilitas Keamanan Fondasi Pembangunan Bangsa

    Hadiri Pembukaan Apel Kasatwil Polri 2024, Presiden Prabowo Subianto: Stabilitas Keamanan Fondasi Pembangunan Bangsa

    Semarang, Beritasatu.com – Suasana meriah dan penuh semangat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto, dalam pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).

    Presiden Prabowo tiba di Gerbang Utama Tanggon Kosala, Akpol, sekitar pukul 09.00 WIB, dan disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kehadiran Presiden disertai dengan tradisi khas Akpol, seperti iringan drumband oleh para taruna dan jajar kehormatan yang menyambut kedatangannya dengan khidmat.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menaiki kendaraan taktis Maung menuju Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, yang diiringi sorak-sorai masyarakat, pelajar, serta jajaran TNI-Polri yang menyanyikan lagu-lagu nasional sepanjang perjalanan. Setibanya di auditorium, Presiden disambut dengan tarian tradisional khas Jawa Tengah, sebelum acara resmi dimulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

    Dalam pidatonya di Apel Kasatwil Polri 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kerja keras Polri dalam menjaga keamanan nasional.

    “Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertatap muka langsung dengan seluruh unsur pimpinan republik ini. Saya berterima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah bertugas dengan sangat baik,” ujarnya.

    Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

    “Stabilitas keamanan adalah fondasi utama bagi pembangunan bangsa. Polri harus terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan masyarakat,” tambahnya.

    Apel Kasatwil Polri 2024 ini dihadiri oleh ratusan kepala satuan wilayah dari seluruh Indonesia, menjadikannya momen penting untuk memperkuat komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

    Selain Presiden Prabowo Subianto, acara Apel Kasatwil Polri ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.