Xcloud.id

Tag: Nana Sudjana

  • Wujudkan Asta Cita Pemerintah, Pj Gubernur Jateng Minta Partisipasi Aktif Pemerintah Desa – Halaman all

    Wujudkan Asta Cita Pemerintah, Pj Gubernur Jateng Minta Partisipasi Aktif Pemerintah Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengajak pemerintah desa untuk berperan aktif dalam mewujudkan Asta Cita yang dicanangkan oleh pemerintah. 

    “Apalagi di tahun 2025 pemerintah berencana berhenti mengimpor empat komoditas yaitu beras, jagung, gula, garam (konsumsi),” kata Nana saat menghadiri acara Peringatan Hari Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, pada Rabu 15 Januari 2025.

    Rencana ini, menurut Nana, menjadi kesempatan bagi warga desa di Jateng untuk terlibat lebih aktif untuk mewujudkan asta cita dalam aspek swasembada pangan. Apalagi,  Jawa Tengah juga menjadi salah satu wilayah penumpu pangan dan lumbung padi nasional. 

    “Ini hal positif yang harus kita ambil maknanya. Para petani yang selama ini terus kita bimbing, diharapkan mampu memberikan produktivitas pertaniannya untuk lebih baik,” ucapnya. 

    Di kesempatan itu, Nana menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu, Asri Anas yang telah memilih Desa Ponggok, Klaten sebagai lokasi Peringatan Hari Desa Nasional 2025.

    “Desa ini sangat mandiri dan sudah maju. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp19 miliar setahun. Bahkan,  menjadi percontohan nasional terkait pengelolaan BUMDes dan pariwisata terbaik,” ucap Nana.

    Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Asri Anas dalam sambutannya menuturkan pemilihan Desa Ponggok sebagai lokasi peringatan, diharapkan memberi motivasi kepada desa lainnya.

    “Obsesinya tidak hanya desa mandiri yang bisa keluar dari kemiskinan. Tapi desa bisa membiayai dirinya sendiri, tanpa bergantung APBN,” katanya.

    Dalam acara tersebut, diikuti ribuan kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Acara ini juga dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Paiman Raharjo dan sejumlah tokoh lainnya.

    Sebagai informasi, Hari Desa Nasional diperingati berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024. Keppres tersebut menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

    Adapun inisiator kegiatan ini adalah organisasi Desa Bersatu. Organisasi ini merupakan wadah delapan organisasi desa tingkat nasional. Meliputi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), Asosiasi Kepala Desa Indonesia ( Aksi), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa (PP PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah seluruh Indonesia (Kompakdesi). (*)

  • Gubernur Jateng panen raya jagung di Grobogan

    Gubernur Jateng panen raya jagung di Grobogan

    Semarang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana melakukan panen raya jagung bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) di lahan seluas 578 hektar di Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa.

    Produktivitas lahan yang ditanami jagung tersebut mencapai 8 sampai 10 ton per hektare sehingga total jumlah produksi bisa sampai 4.624 – 5.780 ton.

    “Ini juga berkaitan dengan kebijakan Presiden terkait swasembada pangan. Beliau menyampaikan untuk menghentikan impor beberapa komoditas pangan. Antara lain beras, jagung, garam, dan gula,” katanya.

    “Tambahan produksi ini memperkuat Jateng sebagai salah satu provinsi lumbung pangan, (berupa, red.) padi dan jagung,” tambahnya.

    Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Grobogan terdapat 13 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yang mengerjakan lahan seluas 3.950 ha.

    Kelompok usaha tersebut mendapat dukungan modal dari PT. BPR BKK Purwodadi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.

    Hasil panen jagung tersebut langsung ditampung oleh industri, yakni PT. Japfa Comfeed Indonesia, PT. Mulia Harvest Agritech, PT. CJ Feed and Care, dan PT. Malindo Feedmill, dengan nilai Rp20,49 miliar.

    Ia berharap panen raya jagung tersebut menjadi motivasi untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjaga laju inflasi.

    “Saya harap ini menjadi motivasi dan pendorong untuk lebih baik. Saya minta sinergitas dan keterpaduan pemerintah, petani, dan pengusaha terus ditingkatkan, agar produktivitas (tanaman pangan, red.), seperti jagung meningkat,” katanya.

    Menurut dia, panen raya jagung tersebut merupakan tindak lanjut dari program New Food Suplay Chain pada komoditas beras, jagung dan cabai yang telah dikukuhkan tanggal 1 November 2024 lalu dalam acara “Jateng Inspiring Economic Effort Award”.

    Program tersebut, kata dia, diharapkan menjadi solusi, baik bagi petani, industri maupun masyarakat.

    Bagi petani, program tersebut akan membantu mendapat kepastian pasar dan harga, sementara bagi pengusaha dan masyarakat akan mendapat kepastian pasokan dan harga komoditas yang terjangkau karena rantai distribusinya yang pendek.

    Dengan harga yang terjangkau, Nana mengatakan, pemerintah dapat mengendalikan angka inflasi.

    Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menambahkan bahwa penanaman jagung oleh petani dilakukan dengan sistem methuk.

    Jadi, sebelum dipanen, petani sudah menanam bibit baru sehingga masa panennya bisa lebih banyak.

    “Pemkab Grobogan dan PT BPR BKK Purwodadi berkomitmen mendampingi sektor pertanian hulu-hilir, dari tanam sampai penjualan,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiga Pejabat Eselon II KPK Dilantik sebagai Pj Bupati Nasional 14 Januari 2025

    Tiga Pejabat Eselon II KPK Dilantik sebagai Pj Bupati Nasional 14 Januari 2025

    Tiga Pejabat Eselon II KPK Dilantik sebagai Pj Bupati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga pejabat eselon II Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati di tiga daerah berbeda.
    Mereka adalah Herda Helmijaya (Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN) sebagai Pj Bupati Kudus, Yonathan Demme Tangdilintin (Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi) sebagai Pj Bupati Mimika, dan Isnaini (Kepala Biro Keuangan) sebagai Pj Bupati Bangka.
    “Pelantikan ketiga Penjabat Bupati tersebut berlangsung di kantor gubernur masing-masing daerah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).
    Yonathan Demme Tangdilintin dilantik di Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire, oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik.
    Acara ini disaksikan oleh Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto, dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, serta seluruh jajaran pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah.
    Sementara itu, Isnaini dilantik sebagai Pj Bupati Bangka oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang.
    Isnaini menggantikan M. Haris yang telah bertugas selama 16 bulan sebagai Pj Bupati Bangka.
    Pelantikan Isnaini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-41/2025 tentang pemberhentian dan pelantikan penjabat kepala daerah.
    Pada saat yang sama, Herda Helmijaya dilantik sebagai Pj Bupati Kudus oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.
    Acara ini disaksikan oleh Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto beserta jajaran Pemprov Jawa Tengah.
    Herda sebelumnya pernah menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo, NTT, dari 5 November 2024 hingga 10 Januari 2025.
    Ia diangkat sebagai Pj Bupati Kudus melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-03 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah.
    Dalam sambutannya pada
    pelantikan Pj Bupati
    Mimika, anggota Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto berharap Pj Bupati Mimika dapat mengimplementasikan semangat antikorupsi di sekolah-sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan selama masa jabatannya.
    “Saya yakin jika ini dijalankan secara optimal, meskipun masa jabatannya terbatas, akan terjadi perubahan yang signifikan,” kata Benny.
    Benny juga menekankan pentingnya komitmen bersama dan dukungan semua pihak dalam upaya pemberantasan korupsi.
    “Mari kita dukung Pj Bupati ini agar dapat melaksanakan tugas secara optimal dan bersinergi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” tambahnya.
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, mengingatkan semua pihak tentang peran penjabat dalam melayani masyarakat.
    “Sebagai penjabat, kita harus berupaya melayani masyarakat, bukan meminta dilayani. Saya juga meminta dukungan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik,” kata Cahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal 

    Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Berhasil kendalikan inflasi, Pemprov Jateng beri penghargaan kepada 12 anggota TPID eksternal 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada 12 instansi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari unsur eksternal, atas peran aktif aktifnya dalam pengendalian inflasi pada 2024.

    Piagam penghargaan diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 13 Januari 2024.  

    Penghargaan itu diberikan  kepada Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro, Kejati Jateng, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng.

    Kemudian, Perum Bulog Kanwil Jateng, Forum BPR BKK Jateng, Forum Badaan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Jasa dan Produksi Jateng, PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT Jamkrida Jateng (Perseroda), PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

    Nana  mengatakan, alasan pemberian penghargaan itu, karena Jawa Tengah belum lama ini mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik se-Indonesia. 

    Dibeberkan dia,  kinerja pengendalian inflasi Jateng selama tahun 2024 dinilai positif. Tingkat inflasi Desember 2024 sebesar 1,67% year on year (y-o-y).

    Nana menyampaikan terimakasih kepada TPID atas kinerjanya dalam pengendalian inflasi. 

    “Semoga dengan penghargaan ini, jadi membuat kita terlecut untuk lebih baik lagi dalam pengendalian inflasi,” ujar Nana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (13/1). 

     Kinerja TPID, lanjut Nana,  sekaligus mendukung program Presiden RI, terutama ketahanan pangan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, hingga stunting. Dia berharap, langkah-langkah yang telah dilakukan, mendapatkan hasil yang baik. 

    “Dengan penghargaan tadi, pada 2025 ini semoga jadi amanat baru untuk TPID Jateng dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ini Sanksi yang Menanti ASN di Jateng Jika Tak Laporkan Harta Kekayaan

    Ini Sanksi yang Menanti ASN di Jateng Jika Tak Laporkan Harta Kekayaan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng mendorong ASN agar patuh dalam melaporkan harta kekayaan sebelum batas waktu 31 Maret 2025. 

    ASN yang tidak melapor tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin serta pengurangan tambahan penghasilan sebesar 10 persen.

    Menurut Inspektur Provinsi Jateng, Dhoni Widianto, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) terdiri dari dua komponen utama, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 

    Untuk mempercepat proses pelaporan, Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, telah mengeluarkan Surat Edaran No. 700/3162 bertanggal 19 Desember 2024.

    Dhoni menegaskan sesuai dengan arahan Pj Gubernur dan Sekda Jateng, ASN diharapkan dapat melaporkan LHKPN dan SPT mereka tepat waktu. 

    “Bagi ASN yang tidak melapor tepat waktu, tambahan penghasilan mereka hanya akan dibayarkan sebesar 90 persen hingga LHKAN disampaikan,” jelas Dhoni, Sabtu (11/1/2025).

    Selain pengurangan tambahan penghasilan, pejabat administrasi yang terlambat melapor akan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, sementara pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi akan dikenakan hukuman disiplin berat. 

    Aturan ini sesuai dengan Pergub Jateng No. 43/2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

    Dhoni juga menambahkan bahwa LHKPN diwajibkan bagi pejabat strategis seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat dan PNS dengan fungsi strategis lainnya. 

    Di samping itu, Dewan Komisaris Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah juga wajib melaporkan LHKPN. 

    Bagi ASN yang tidak termasuk penyelenggara negara, mereka wajib melaporkan SPT tahunan.

    Jumlah ASN yang wajib melapor untuk periode pelaporan tahun 2024 mencapai 47.729 laporan, yang terdiri dari 1.669 laporan LHKPN dan 46.060 laporan non-LHKPN.

    Dalam rangka mendukung kepatuhan pelaporan, Dhoni mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan harta mereka. 

    Inspektorat Jateng juga akan memberikan dukungan berupa sosialisasi, pendampingan, asistensi pengisian LHKPN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemantauan proses pelaporan di OPD.

    “Kami juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKAN, termasuk pemeriksaan khusus terhadap ASN yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan mereka,” imbuhnya.

  • Jateng alokasikan Rp67,13 miliar untuk pendampingan Program MBG

    Jateng alokasikan Rp67,13 miliar untuk pendampingan Program MBG

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com

    Jateng alokasikan Rp67,13 miliar untuk pendampingan Program MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan alokasi anggaran dari APBD tahun 2025 sebesar Rp67,13 miliar untuk mendampingi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), kata Pj Gubernur Jawa Tengah,  Nana Sudjana di sela-sela meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 4 Semarang pada Rabu (8/1/2025).

    Dalam peninjauan itu juga didampingi oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jateng.

    “Ini sudah memasuki hari ke tiga pelaksanaan MBG. Para siswa senang hati dan merasa makanan ini sudah cukup bagi mereka,” kata Nana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (9/1).

    Ia menjelaskan, program ini telah dijalankan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    SPPG bertugas menyediakan dan memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Dalam hal ini siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui. Pemerintah di daerah membantu menyiapkan data lokus sasaran.

    “Kami dari provinsi dan kabupaten akan terus memberi dukungan sepenuhnya kepada program Pak Presiden dan wakil presiden ini,” ucap Nana.

    Setelah meninjau program tersebut di sekolah, Nana juga mengecek dapur SPPG di kawasan Banyumanik, Kota Semarang. SPPG yang bernama Idea Cathering tersebut memiliki dapur yang cukup bersih dan luas. Petugasnya pun mengenakan perlengkapan memasak yang memadai.

    “Kami harapkan anak-anak kita sehat dan cerdas, karena Indonesia membutuhkan generasi yang mampu memajukan Indonesia. Apalagi mereka lah yang akan mengawaki ketika Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

    Salah seorang siswa SMA Negeri 4 Semarang, Amanda mengaku, senang dengan adanya program MBG. Selain konsumsi mereka lebih bergizi, juga membantu mereka berhemat uang saku.

    “Biasanya bawa bekal dua, untuk istirahat pertama dan makan siang. Sekarang cukup satu bekal saja,” kata Amanda, siswa kelas X-6. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Meneguhkan Moderasi Beragama dan Ketahanan Pangan: Sinergi LDII dan Pemprov Jateng

    Meneguhkan Moderasi Beragama dan Ketahanan Pangan: Sinergi LDII dan Pemprov Jateng

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kehangatan kolaborasi terlihat jelas saat Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, menerima kunjungan DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jateng di kantornya, beberapa waktu lalu.

    Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong moderasi beragama dan ketahanan pangan di Provinsi Jateng.

    Dalam diskusi yang penuh semangat, Nana Sudjana menegaskan moderasi beragama adalah fondasi penting untuk menjaga harmoni di tengah keragaman masyarakat. 

    Ia mengapresiasi peran LDII sebagai mitra strategis dalam pembinaan masyarakat.

    “Setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik jika kita melibatkan banyak pihak. Terima kasih kepada LDII yang telah aktif membantu pembinaan masyarakat selama ini,” ujarnya, Selasa (7/1/2025) sore.

    Lebih lanjut, Nana juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai prioritas utama pemerintah pusat dan daerah. 

    Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jateng memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat.

    “Jateng memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Kita harus bersama-sama memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pangan,” tambahnya.

    – Musyawarah Wilayah dan Komitmen Moderasi Beragama 

    Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai rencana organisasi untuk mengadakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dalam waktu dekat.

    Dikatakan Ketua DPW LDII Provinsi Jateng, Singgih Tri Sulistiyono, Muswil diharapkan menjadi ajang strategis untuk menyusun program kerja lima tahun ke depan dan memilih kepengurusan baru.

    “Alhamdulillah, sinergi kami dengan Pemprov Jateng terus berjalan. Dalam setiap kegiatan, kami selalu berupaya mendukung pemerintah dan masyarakat,” kata Singgih, Rabu (8/1/2025).

    Diterangkannya satu di antara fokus utama Muswil adalah memperkuat peran LDII dalam moderasi beragama. 

    Singgih menyebutkan ingin mengundang Pj Gubernur untuk memberikan pembekalan kepada para peserta. 

    Melalui hal tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam menyusun program-program yang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai.

    “Tema yang kami usung tentang meningkatkan kepeloporan LDII dalam moderasi agama. Kami ingin program-program yang disusun nanti benar-benar mencerminkan semangat gotong royong dan toleransi,” jelasnya.

    Ia menambahkan, nilai-nilai seperti toleransi, kolaborasi, dan gotong royong harus menjadi dasar dari setiap langkah LDII ke depan. 

    “Melalui semangat tersebut, LDII Jateng ingin memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif,” tambahnya.

  • Opsen Pajak Berlaku, Pemprov Jateng Beri Keringanan PKB dan BBNKB Regional 3 Januari 2025

    Opsen Pajak Berlaku, Pemprov Jateng Beri Keringanan PKB dan BBNKB Regional 3 Januari 2025

    Opsen Pajak Berlaku, Pemprov Jateng Beri Keringanan PKB dan BBNKB
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Opsen
    pajak
    atau pungutan tambahan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.
    Sebagai kompensasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan berupa pengurangan pokok
    Pajak
    Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 13,94 persen dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 24,70 persen.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Nadi Santoso, menjelaskan kebijakan ini bertujuan meringankan masyarakat.
    “Dengan dikeluarkannya kebijakan Bapak Gubernur, masyarakat tidak akan merasa terbebani. Pajak yang dibayarkan tetap ekuivalen dengan tahun sebelumnya,” ujarnya di Semarang, Kamis (2/1/2025).
    Keringanan Berlaku hingga Maret
    Kebijakan keringanan pajak ini berlaku hingga 31 Maret 2025. Namun, menurut Nadi, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dapat memperpanjang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
    “Keringanan berlaku sejak 5 Januari hingga 31 Maret 2025. Kalau masih diperlukan, Bapak Gubernur akan mengkaji ulang untuk memperpanjangnya, melihat daya beli masyarakat,” kata Nadi.
    Manfaat Opsen Pajak untuk Daerah
    Nadi juga menjelaskan bahwa pemberlakuan opsen pajak akan memperkuat kondisi fiskal kabupaten/kota.
    Dalam kebijakan sebelumnya, bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota memerlukan waktu satu bulan. Namun, dengan opsen pajak, dana pajak langsung masuk ke kas daerah masing-masing.
    “Dengan opsen pajak, uang tidak perlu mampir ke kas provinsi seperti sebelumnya. Ini akan memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota, sehingga lebih menguntungkan,” jelasnya.
    Distribusi Pendapatan Pajak
    Opsen pajak juga akan meningkatkan penerimaan kabupaten/kota. Dalam skema sebelumnya, kabupaten/kota menerima 30 persen, sementara provinsi mendapatkan 70 persen.
    Dengan opsen pajak, porsi kabupaten/kota meningkat menjadi sekitar 40 persen, sedangkan provinsi mendapat 60 persen.
    “Distribusi opsen pajak lebih adil, memperkuat fiskal daerah, dan mendukung pembangunan,” tandas Nadi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersinergi untuk mempersiapkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah agar dapat dimanfaatkan Bulog sebagai tempat penyimpanan sementara hasil panen petani.

    Kemendag mempunyai sembilan gudang SRG dan satu gudang bersistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang saat ini berstatus belum terpakai (idle). Total kapasitas mencapai 13,5 ribu ton. Di seluruh Indonesia, Kemendag mempunyai gudang SRG yang saat ini idle dan berpotensi mendukung ketahanan pangan berkapasitas 145 ribu ton.

    Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, (31/12) di Semarang, Jawa Tengah. Rapat membahas sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “(Kapasitas gudang SRG) tidak terlalu besar, namun bisa membantu Bulog dalam menyimpan beras di Jawa Tengah. Menko Pangan telah menyampaikan kebutuhan tahun depan yang semakin meningkat, seperti untuk Lebaran sekitar bulan Maret dan Program Makan Bergizi. Kita harus bekerja keras agar suplai tidak kekurangan,” papar Mendag Busan dalam rakor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Beberapa daerah di Jawa Tengah yang mempunyai gudang SRG adalah Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, serta Brebes. Mendag Busan berharap, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat mempersiapkan gudang-gudang tersebut untuk dimanfaatkan Bulog menjadi penyimpanan beras sementara.

    “Terdapat beberapa gudang yang kosong. Kami mohon bupati dan walikota bisa membantu membersihkannya untuk persiapan musim panen, sehingga dapat dipakai Bulog untuk penyimpanan sementara komoditas beras hasil panen petani,” lanjut Mendag Busan.

    Harga Bapok Stabil

    Dalam rakor, Mendag Busan juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Meskipun Ia mengamati, secara umum, memang ada beberapa komoditas yang naik harga, kenaikan harga tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan (HA) yang ditetapkan. Misalnya, cabai merah keriting sempat naik menjadi Rp46.200/kg dari Rp33.500/kg pada bulan sebelumnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih karena harga bapok saat menghadapi Natal relatif stabil. Memang ada beberapa yang naik, namun sebagian masih di bawah HET. Misalnya, cabai merah keriting yang sempat naik tetapi masih di bawah harga acuan Rp55.000/kg,”jelas Mendag Busan.

    Untuk Jawa Tengah, lanjutnya, harga cabai juga masih di bawah harga acuan. Harga tertinggi untuk komoditas hortikultura ini tercatat sebesar Rp50.094/kg. Sementara itu, telur ayam juga masih di kisaran harga acuan yaitu Rp30.000/kg.”Khusus Jawa tengah, harga bapok relatif sama dengan secara nasional. Namun, minyak goreng MINYAKITA perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan di atas HET,”imbuh Mendag Busan.

    Rakor dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II di Jawa Tengah. Turut hadir dalam rapat, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Pelaksana Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

    (akd/ega)

  • Pj Gubernur Jateng Cek Arus Mudik Nataru, Lalu Lintas Terpantau Lancar

    Pj Gubernur Jateng Cek Arus Mudik Nataru, Lalu Lintas Terpantau Lancar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, melakukan pemantauan langsung arus lalu lintas mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, pada Selasa (24/12).

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik selama masa libur panjang.

    Setibanya di Pos Terpadu GT Kalikangkung sekitar pukul 11.30 WIB, Nana disambut oleh Dirlantas Polda Jateng Kombes Sonny Irawan. Ia langsung menuju ruang command center untuk memantau arus lalu lintas di sejumlah titik strategis melalui layar pemantauan.

    Dirlantas Polda Jateng, Kombes Sonny Irawan, menjelaskan bahwa tahun ini terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Per jam-nya sekitar 2.200 kendaraan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, angkanya mencapai 3.700 kendaraan per jam,” kata dia.

    Di pos tersebut, lanjut Sonny, personilnya dapat memantau arus lalu lintas secara real time kendaraan yang melintas di Jalur Tol Trans Jawa serta memantau kegiatan para petugas di pos rest area dan jalur arteri.

    “CCTV tersebar pada 400 titik mulai dari Tol Pejagan, Sragen hingga ruas Tol Solo,” ujarnya.

    Setelah mendapatkan penjelasan situasi terkini, Nana pun menyapa secara daring Kompol Edi yang bertugas di Posko Exit Tol Banyudono, Boyolali. Berdasarkan laporan, arus lalu lintas di wilayah tersebut terpantau ramai lancar tanpa kendala berarti.

    Nana mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan di sejumlah titik, arus mudik Nataru masih dalam keadaan lancar.

    Namun, ia memprediksi lonjakan arus mudik akan kembali terjadi pada 28-29 Desember 2024, sedangkan arus balik diperkirakan terjadi pada 1-2 Januari 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Nana juga memberikan imbauan kepada para pemudik. Ia meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati di jalan, memastikan kendaraan dalam kondisi baik, dan menjaga kebugaran pengemudi.

    “Insya Allah, kami akan tetap siaga untuk memberikan pelayanan dan rasa aman, baik bagi umat Kristiani yang merayakan Natal maupun masyarakat yang menikmati liburan,” ujarnya penuh optimisme.

    (inh/inh)