Tag: Nana Sudjana

Warga Kampung Jokowi Protes Istilah Geng Solo

GELORA.CO -Istilah Geng Solo yang merujuk pada loyalis kelas berat mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapat protes keras dari warga setempat.

Ketua Umum Komunitas Wanita Pejuang Indonesia (KWPI Nasional, Wuri Handayani mengatakan, tidak semua warga Solo memiliki sifat picik, licik, busuk, apalagi zalim.

“Harusnya bukan Geng Solo tapi Geng Mulyono atau Geng Jokowi,” kata Wuri dalam podcast Refly Harun Keren Cadas, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

Dikutip dari Wikipedia, istilah Geng Solo ini dicetuskan pada tahun 2019 oleh Neta S. Pane, Ketua Indonesian Police Watch (IPW), sebagai tanggapan atas penunjukan Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya.

Nana sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Surakarta dari tahun 2010 hingga 2011, saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota untuk periode keduanya.

Neta menyatakan bahwa penunjukan Nana sebagai Kapolda Metro Jaya lebih karena hubungannya dengan Joko Widodo daripada karena prestasinya.

Istilah ini awalnya merujuk kepada perwira polisi tetapi diperluas hingga mencakup perwira militer. Geng Solo dicatat oleh para pengamat sebagai strategi Jokowi untuk mengonsolidasikan angkatan bersenjata dan jaringan kepolisiannya, khususnya sebelum dan sesudah pemilu

13/10/2025 06:51
10 Tunjangan Perumahan DPRD Jateng Capai Rp 47-79 Juta Per Bulan, Gubernur Sebut Akan Dievaluasi Regional

Tunjangan Perumahan DPRD Jateng Capai Rp 47-79 Juta Per Bulan, Gubernur Sebut Akan Dievaluasi
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Jawa Tengah telah resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025.
Keputusan tersebut ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, pada 12 Februari 2025.
Dalam keputusan ini, Ketua DPRD akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 79,63 juta per bulan, sedangkan wakil ketua akan mendapatkan Rp 72,31 juta per bulan.
Anggota DPRD sendiri akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 47,77 juta per bulan.
Selain itu, tunjangan transportasi untuk anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 16,2 juta per bulan.
Penetapan besaran tunjangan ini didasarkan pada hasil penilaian appraisal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tunjangan baru ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 160/5 Tahun 2024, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa besaran tunjangan tersebut masih akan dihitung lebih lanjut.
“Nanti sesuai dengan appraisal masih dihitung,” ujar Luthfi usai rapat di kantornya, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan nilai, namun rapat evaluasi akan segera digelar.
“Belum (evaluasi), nanti kita kumpulin lagi. Rapat dong nanti,” kata Luthfi.
Dalam keputusan tersebut, seluruh biaya tunjangan DPRD Jawa Tengah akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/09/2025 17:10
Resmi terima tampuk kepemimpinan, Ahmad Luthfi tak sabar terjun ke masyarakat

Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

Resmi terima tampuk kepemimpinan, Ahmad Luthfi tak sabar terjun ke masyarakat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 21 Februari 2025 – 18:27 WIB

Elshinta.com – Setelah menerima tampuk kepemimpinan sebagai gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi sudah tidak sabar segera turun ke lapangan untuk melaksanakan program-program demi mensejahterakan masyarakat.

“Saya sudah tidak sabar untuk (turun) ke lapangan bersama masyarakat di 35 kabupaten/kota. Kita harus di tengah-tengah masyarakat,” kata Ahmad Luthfi saat acara serah terima jabatan dari Pj Gubernur Nana Sudjana di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis, (20/02/ 2025) malam.

Sebelum memulai programnya, ia akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Setelah itu, ia berencana keliling ke 35 kabupaten/kota untuk melakukan akselerasi program.

“Infrastruktur dasar dan layanan dasar yang kita utamakan,” katanya.

Infrastruktur dasar pertama yang akan diakselerasi adalah perbaikan jalan, sebab dalam waktu dekat akan menghadapi masa arus mudik lebaran. Oleh karena itu, infrastruktur jalan, baik provinsi, kabupaten/kota maupun nasional, harus dipastikan dalam kondisi baik.

“Jawa Tengah menjadi sentral Pulau Jawa, mau tidak mau harus diperbaiki infrastruktur jalannya,” imbuh mantan Kapolda Jateng ini.

Pemprov akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar pada arus mudik dan balik Lebaran 2025 nanti bisa berjalan lancar.

Ia menambahkan, program lain yang perlu diakselerasi adalah terkait perbaikan infrastruktur Sekolah Menengah (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sebab masih banyak sekolah yang perlu dilakukan perbaikan.

“Ke depan akan kami lakukan akselerasi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (21/2).

Selain itu, infrastruktur yang mendukung swasembada pangan juga akan menjadi program yang digenjot sejak awal. Upaya itu sebagai langkah untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung padi dan penopang pangan nasional.

Luthfi menekankan, kolaborasi dari semua stakeholder sangat diperlukan untuk menyukseskan program-program pemerintah. Menurutnya, pondasi-pondasinya telah dibuat oleh gubernur-gubernur terdahulu, termasuk Nana Sudjana saat menjabat sebagai Pj Gubernur.

“Saya mohon doa restu, mari bersama membangun Jawa Tengah. Ini saatnya ‘Ngopeni’ yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ‘Nglakoni’ yakni menyelesaikan segala permasalahan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Nana Sudjana berharap Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dapat menjalankan amanah dari masyarakat Jawa Tengah dengan baik. Ia percaya, di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, Jawa Tengah akan semakin tumbuh, berkembang, dan maju. Di samping itu, memiliki daya saing yang baik.

“Dengan pelantikan tadi di Jakarta, maka dengan sendirinya jabatan dan tanggung jawab saya sebagai Pj Gubernur beralih ke gubernur dan wakil gubernur definitif. Saya mohon pamit dan akan kembali ke Jakarta untuk bertugas di Menkopolkam,” kata dia.

Sumber : Antara

22/02/2025 07:07
Pilkada Jateng 2024 Hemat Rp 150 Miliar, KPU Kembalikan Dana ke Pemprov Regional 17 Februari 2025

Pilkada Jateng 2024 Hemat Rp 150 Miliar, KPU Kembalikan Dana ke Pemprov
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah berhasil menghemat anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Tengah serentak pada 2024 hingga Rp 150 miliar.
Merespon hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengapresiasi kepada KPU atas kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.

“Selamat untuk para penyelenggara pemilu, Alhamdulillah (KPU) Jateng sudah menyelenggaraan dengan baik,” kata Nana saat menerima audiensi dari
KPU Jateng
, di rumah dinasnya di Kota Semarang pada Senin (17/2/2024).
Nana mengatakan sejak awal dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) mendukung penuh penyelenggaraan pilkada serentak 2024.
Pemprov Jateng juga menyampaikan apresiasi atas langkah efisiensi anggaran yang dilakukan KPU Jateng. Bahkan KPU berencana mengembalikan sisa dana hibah kepada Pemprov Jateng.
Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menyatakan, lembaganya mampu menghemat anggaran dana hibah dari Pemprov Jateng untuk pilkada 2024 mencapai Rp 150 miliar dari total anggaran yang dihibahkan senilai Rp 791 miliar.

“Dan kami bisa menghemat (setidaknya) paling sedikit Rp 150 miliar, karena kami masih berproses untuk penggunaan anggaran selama dua bulan kedepan,” kata Handi.
Lebih lanjut, Handi menyebut akan mengembalikan dana yang masih ada dari hasil efisiensi Pilkada ke Pemprov Jateng minimal Rp 150 miliar.
“Ini jadi catatan positif bagi kami sebagai (instansi) penyelenggara pemilu yang menerima dana hibah,” imbuh dia.

Selain itu, Handi menambahkan, KPU Jateng akan melakukan beberapa kegiatan lanjutan.
Tak terkecuali mengajukan bantuan dana hibah non pemilihan kepada Pemprov Jateng.
“Kami juga ada permohonan hibah non pemilihan itu (ke Pemprov Jateng),” lanjut dia. Permohonan dana hibah non pemilihan yang dimaksud untuk perbaikan fasilitas di Kantor KPU Jateng, di antaranya pekerjaan akses ramah disabilitas, perbaikan aula, dan sebagainya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 21:45
Mahfud MD: Efisiensi Tidak Salah, Tinggal Diatur agar Tak Membunuh yang di Sana Regional 16 Februari 2025

Mahfud MD: Efisiensi Tidak Salah, Tinggal Diatur agar Tak Membunuh yang di Sana
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
–
Mahfud MD
menyinggung soal kebijakan efisiensi demi kelancaran program
Makan Bergizi Gratis
(MBG) yang menuai kritik karena berdampak pada sejumlah sektor.
Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga mengajak agar perguruan tinggi tetap bersikap kritis dalam segala situasi.
“Efisiensi tidak salah, tinggal bagaimana mengaturnya agar pelaksanaan efisiensi di sini, tidak membunuh di sana,” ujar mantan Menko Polhukam itu dalam pidatonya di Musyawarah Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII 2025 di Hotel Tentrem, Semarang, Sabtu (15/2/2025).
Kemudian, saat ditanya tanggapannya terhadap
efisiensi anggaran
pemerintah, Mahfud mengaku tidak mempersoalkan hal itu asalkan efisiensi diatur dengan benar.
“Artinya urusan efisiensi itu saya tidak menjadi bagian yang mempersoalkan karena itu program pemerintah, silakan saja diatur,” ucap dia.
Dia juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi untuk menjadi oposisi kritis yang obyektif.
Dia menilai, sudah menjadi tugas sejarah bagi perguruan tinggi untuk mendorong jalannya perputaran kekuasaan dengan baik.
Oleh karena itu, dia berharap civitas akademika tetap kritis terhadap program pemerintah.
“Pesan saya yang pokok itu dunia perguruan tinggi sekarang harus mengemban tugas sejarah menjaga Republik sebaiknya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, itu yang disebut oposisi kritis, kritis yang obyektif, kalau ada kesalahan baru kita katakan,” ucap dia.
Mahfud menyampaikan, banyak kampus yang fatalis atau merasa putus asa dan berpikir tidak ada gunanya bertindak.
Selain itu, dia berharap kampus tidak bersikap nihilistik yang menganggap pemerintah selalu salah.
“Iya (harus lebih kritis), kan sekarang banyak kampus yang fatalis, ‘dah lah enggak ada gunanya’. Ada juga yang nihilistik, menganggap apa yang dilakukan salah semua, enggak boleh gitu. Pasti ada sisa-sisa yang baik. Dukung yang baik, yang tidak baik kita luruskan,” papar dia.
Menurutnya, sejarah terus berputar dan perguruan tinggi harus menjadi bagian yang siap berputar untuk membentuk sejarah baru.
Dalam hal ini, dia mencontohkan terjadinya reformasi pada 1998 berkat mahasiswa dan pergerakan di perguruan tinggi.
“Tidak boleh fatalis dan nihilistik dan skeptik radikal, artinya semua masalah ditanyakan terus, dipersoalkan terus. Agar kampus kembali berperan seperti dulu karena tugas sejarah kampus yaitu mengubah peradaban dalam rangka NKRI,” ucap Mahfud.
Acara itu juga dihadiri mantan Ketua MA sekaligus Ketua Umum DPP
IKA UII
, Muhammad Syarifuddin, dan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/02/2025 06:16
Mantan Ketua Tim Hukum Anies di Pilpres, Ari Yusuf Amir Terpilih jadi Ketua Umum IKA UII – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) melakukan Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 dan Reuni IKA UII yang digelar pada 15 sampai 16 Februari 2025 di Semarang, Jawa Tengah.

Acara akbar ini mengusung tema: Gerakan Nasional Alumni UII untuk Membangun Negeri.

Munas dihadiri sejumlah alumni UII yang juga tokoh nasional, di antaranya mantan Menkopolhukam Mahfud MD dan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Pada hari kedua Munas, yang digelar di Hotel Tentrem, Semarang, Sabtu (15/2), ada dua agenda penting, yakni laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP IKA UII Periode 2019-2024 yang dipimpin Prof. M. Syarifuddin dan Pemilihan Ketua Umum IKA UII Periode 2025 – 2030.

Untuk agenda pertama, peserta sidang menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, dengan demikian kepengurusan IKA UII 2019 – 2024 telah resmi berakhir atau demisioner.

Acara selanjutnya, adalah sidang pemilihan ketua baru.

Awalnya sempat muncul dua nama bakal calon, yakni Suhartoyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ari Yusuf Amir, pengacara senior yang juga mantan Sekretaris Jenderal IKA UII Periode 2019 – 2024.

Namun, usulan nama Suhartoyo ditolak perserta sidang. Jadi hanya tersisa satu nama sebagai calon Ketua UII baru, yakni Ari Yusuf Amir.

Saat pemilihan berlangusng dengan menjunjung azas demokrasi, setiap perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKA UII, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKA UII, dan IKA Prodi menyampaikan nama calon ketua IKA UII baru.

Ada satu nama yang diusulkan, yakni Ari Yusuf Amir. Terkait usulan tersebut, Pimpinan sidang menanyakan kesediaan Ari Yusuf Amir untuk diusung sebagai calon Ketua Umum IKA UII Periode 2025 – 2030.

Ari Yusuf Amir menyatakan kesediannya dicalonkan sebagai Ketua Umum IKA UII.

“Saya bukan tokoh, tapi atas amanah dan atas izin Allah, saya menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua IKA UII,” kata Ari di Hotel Tentrem, Semarang, Sabtu (15/2025).

Sidang berlanjut dengan kesepakatan, Ari Yusuf Amir terpilih sebagai Ketua Umum DPP IKA UII Periode 2025-2030 secara aklamasi.

Selaku ketua tepilih, Ari mengatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk mencerahkan pikiran, tenaga, dan juga dana demi organisasi IKA UII.

Ari juga menegaskan dalam kepengurusannya ia akan menerapkan pola kerja berpikir untuk bertindak.

“Kami akan menjalankan dengan maksimal dan lebih baik. Kita akan kembangkan organisasi ini semua angkatan semua fakultas. Mohon dukungannya kita tidak akan berhasil tanpa kawan-kawan sekalian. Dengan semangat kekeluargaan kita akan bekerja untuk UII,” ujar Ari.

Dalam kepengurusan barunya ini, Ari mengusung Visi, IKA UII menjadi pusat pemberdayaan alumni dalam memanifestasikan ilmu amaliah dan amal ilmiah yang berlandaskan nilai keIslaman dan keIndonesian.

Sementara untuk misinya ada empat poin yakni, pertama, meningkatkan kualitas hidup alumni melalui pengembangan kompetensi keilmuan, ketrampilan dan jaringan kerja dengan berpegang teguh pada nilai keislaman.

Kedua, menjadikan alumni sebagai pemimpin perubahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan keummatan dan kebangsaan, serta taat pada konstitusi dan perundang-undangan.

Ketiga, menjadi mitra strategis bagi UII dalam pengembangan keilmuan, dan pengebangan manfaat keilmuan bagi ummat, khususnya di era teknologi informasi.

Keempat, menjadi simpul jaringan yang menyatukan alumni dari berbagai latar belakang profesi untuk saling membesarkan.

15/02/2025 17:55
Munas Alumni UII Digelar di Semarang, Sejumlah Tokoh Nasional Masuk Kandidat Ketum 2025-2030

Liputan6.com, Semarang – Tongkat estafet kepengurusan DPP Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) Periode 2019-2024 segera berpindah tangan. Gelaran Munas IKA UII ini digelar 14-15 Februari 2025 di Hotel Tentrem Semarang Jawa Tengah.

Bertajuk “Gerakan Nasional Alumni UII untuk Membangun Negeri” Musyawarah Nasional IKA UII resmi dibuka oleh jajaran Pimpinan Pengurus DPP IKA UII, yaitu Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., dan didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. Dalam rangkaian kegiatan yang dilandasi semangat kebersamaan ini nantinya dibagi dalam beberapa agenda sidang.

Agenda utama adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP IKA UII 2019-2024 dan pemilihan Ketua Umum baru dengan masa jabatan 5 tahun mendatang.

Acara Munas ini akan dihadiri oleh delegasi setiap DPW dan DPD IKA UII. Bindut Agus Dewanto, selaku Ketua Panitia Munas VI & Reuni IKA UII 2025 menekankan tujuan utama diselenggarakannya Munas ini adalah untuk forum silaturahmi, evaluasi dan eksistensi.

“Persiapan panitia merupakan gerakan gotong royong antara kepengurusan pusat, wilayah, juga daerah. Kami berusaha menciptakan kegiatan yang rapi terencana baik demi kelancaran. Tak lupa, semuanya bertujuan demi keberlanjutan roda organisasi IKA UII.” ujarnya.

Disampaikan juga apresiasi kepada seluruh undangan pemegang mandat dan juga alumni UII yang hadir. Tercatat sebanyak 365 orang berkesempatan membersamai acara pembukaan Munas IKA UII VI. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H selaku Ketua DPP IKA UII menyampaikan kerja keras dam pencapaian periode kepengurusan 2019-2024 ini dilandasi semangat kebersamaan dan pengabdian yang nyata antara Alumni dan Rektorat juga Badan Wakaf.

“Banyak hal tentunya yang sudah kita capai bersama-sama. Mulai dari terbentuknya kepengurusan IKA UII di semua wilayah, sampai dengan pelaksanaan program kerja yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh Masyarakat, khususnya alumni UII. Semua capaian tersebut, tentu berkat kerja keras dan semangat pengabdian kita semua. Berkat sinergi yang baik antara DPP, DPW, DPD dan IKA Prodi di seluruh Indonesia. Juga sinergi dengan kampus, yang direpresentasikan oleh rektorat dan badan wakaf. Bisa saya katakan, organisasi kealumnian kampus di seluruh Indonesia yang paling aktif dan dinamis selama lima tahun terakhir ini, adalah IKA UII,” ucapnya

Besarnya organisasi IKA UII tak lepas dari semangat demokrasi yang dijaga sejak dulu. Proses pemilihan ketua baru nantinya diharapkan menjadi langkah pertama yang membawa kebaikan. Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) optimistis Munas ke-VI ini akan menjadi tolok ukur baru kepengurusan periode berikutnya untuk lebih baik lagi dalam melanjutkan tongkat estafet IKA UII.

Manfaat yang diterima umat akan lebih menyebar dan juga terus terjaga silaturahmi bagi keluarga alumni IKA UII di seluruh tanah air. Dalam Munas Alumni UII akan digelar Pemilihan Ketua Umum IKA UII periode 2025-2030.

Sejumlah tokoh yang bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum itu antaralain Ari Yusuf Amir (Sekjen IKA UII, lawyer, eks ketua tim hukum AMIN), Suhartoyo (Ketua MK), Suparman Marzuki (Eks Ketua KY), Rifqinnizami Karsayuda (Ketua Komisi II DPR).

15/02/2025 13:19
Ahmad Lutfi Akan Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jateng Regional 11 Februari 2025

Ahmad Lutfi Akan Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jateng
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Gubernur terpilih Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan program pembangunan di Jateng dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Salah satu fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan, yang akan diintegrasikan dengan berbagai program unggulan lain.
Luthfi juga berencana bersinergi dengan seluruh kepala daerah di Jateng agar program pemerintah pusat hingga daerah berjalan selaras.
“Tidak hanya Asta Cita dari Bapak Presiden, tetapi beberapa kementerian sudah kita konekkan untuk melakukan eksplorasi di wilayah pembangunan kita,” ujar Luthfi usai menghadiri Tasyakuran HUT ke-17 Gerindra di Kantor DPD Gerindra Jateng, Selasa (11/2/2025).
Luthfi menegaskan bahwa ia akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Gubernur Jateng sebelumnya, yakni Ganjar Pranowo dan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Fokus utama tetap pada penanganan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pendidikan.
“Kita akan terus meneruskan, termasuk mungkin ada beberapa perubahan anggaran yang harus segera kita laksanakan sebagai janji politik kita terhadap masyarakat Jawa Tengah,” tutur Luthfi.
Terkait efisiensi anggaran yang tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, ia menyatakan bahwa pemangkasan anggaran akan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan pengeluaran lainnya yang kurang prioritas.
“Prioritas tetap pada pengentasan kemiskinan, kemudian mendukung program pemerintah terkait makan bergizi gratis dan lainnya. Sudah kita petakan,” kata dia.
Untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, Luthfi memastikan pendidikan gratis dan program pendukungnya harus tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitasi bagi anak-anak yang putus sekolah di Jateng.
“Termasuk pendidikan masuk prioritas. Jadi sekolah (SMA sederajat) gratis nanti akan diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem. Saat ini, jumlah anak putus sekolah hampir mencapai 160 ribu,” ungkapnya.
Luthfi memastikan bahwa kekuatan fiskal APBD Jateng mampu membiayai program-program tersebut.
“Program ini khusus bagi warga miskin ekstrem. Siswa akan mendapat seragam, buku, dan akses internet secara gratis. Fiskalnya sudah kita hitung dan cukup,” tandasnya.
Pesan Sekjen Gerindra: Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengingatkan kepala daerah terpilih di Jateng untuk selalu berkolaborasi dalam pembangunan daerah.
“Kami berharap di antara gubernur, bupati, dan wali kota dapat menjalankan program yang tetap terkoneksi dengan pemerintah pusat. Karena ini adalah satu kesatuan dari program pembangunan dari kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat,” ujar Muzani.
Ia juga menekankan bahwa pemimpin daerah harus menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat dan memahami persoalan daerah masing-masing untuk menemukan solusinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/02/2025 21:49
881 Puskesmas di Jateng Gelar Cek Kesehatan Gratis, Ini Cara Daftarnya Regional 10 Februari 2025

881 Puskesmas di Jateng Gelar Cek Kesehatan Gratis, Ini Cara Daftarnya
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Sebanyak 881 Puskesmas yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mulai membuka layanan
Cek Kesehatan Gratis
(CKG) secara serentak pada Senin (10/2/2025).
Layanan ini diberikan satu kali dalam setahun, saat masyarakat berulang tahun dan berlaku hingga satu bulan setelah ulang tahun.
Pada hari pertama pelaksanaan program, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, meninjau langsung dan berbincang dengan sejumlah warga yang memanfaatkan layanan tersebut di Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang.
”
Cek kesehatan gratis
hari ini diluncurkan Presiden RI, dilaksanakan di seluruh Indonesia,” kata Nana di lokasi tinjauan.
Untuk wilayah Jawa Tengah, sebanyak 881 Puskesmas mulai melaksanakan program ini. Nana berharap program tersebut dapat meningkatkan deteksi dini terhadap penyakit bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong warga untuk memanfaatkan layanan gratis ini guna memeriksakan kesehatannya setidaknya setahun sekali.
Nana juga mengimbau agar warga yang telah memanfaatkan layanan ini dapat menyebarkan informasi kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat luas.
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun ini terbagi dalam beberapa kategori. Di antaranya:
Dalam proses pendaftaran, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile di Play Store dan melakukan registrasi atau pendaftaran.
30 hari sebelum ulang tahun, pengguna akan menerima notifikasi atau pemberitahuan dari aplikasi tersebut.
Kemudian, tujuh hari sebelum ulang tahun, masyarakat yang mendaftar diwajibkan mengisi skrining mandiri melalui aplikasi. Skrining ini berupa kuesioner yang menanyakan ada atau tidaknya gejala penyakit tertentu.
“Kemudian, masyarakat nanti bisa memilih tanggal pemeriksaan, kapan, dan lokasinya,” tutur Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar, yang turut mendampingi kunjungan Pj Nana.

Salah satu peserta layanan, Viona Anisa, warga Semarang Barat, sempat membuat vlog saat mengantre bersama Pj Nana, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, serta Kepala Dinkes Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam.
Dalam video yang ia unggah, Viona mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-27 pada akhir Januari 2025 lalu, Viona memanfaatkan layanan CKG, yang baru saja diluncurkan serentak di seluruh Indonesia. Apalagi, layanan ini berlaku hingga satu bulan setelah ulang tahun masyarakat.
“Jujur awalnya aku kepo karena sebelumnya nggak pernah ada
cek kesehatan gratis
. Cek kesehatan juga sudah lama banget, jadi mumpung ada kesempatan, walaupun memang nggak sakit, bisa dimanfaatkan,” ungkap Viona.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/02/2025 21:47
Selama tiga bulan, produksi gabah kering di Jateng diprediksi capai 4,8 juta ton

Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

Selama tiga bulan, produksi gabah kering di Jateng diprediksi capai 4,8 juta ton
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 05 Februari 2025 – 17:55 WIB

Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkirakan wilayahnya mampu memproduksi 4,8 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 2,3 juta ton beras pada Februari–April 2025.

“Hasil itu dengan perkiraan luas panen padi lebih dari 688 ribu hektar,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng pada Rabu, 5 Februari 2025.

Sesuai komitmen bersama, ucap Nana, Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah ditarget mampu menyerap gabah dari petani hingga menjadi setidaknya 383.144 ton setara beras.

“Saya berharap kepada Perum Bulog untuk mampu menyerap gabah (kering) seharga Rp6.500 per kilogram, dan beras Rp12 ribu. Dan kita harapkan (dari) petani mampu menyiapkan (hasil) gabah atau padinya agar berkualitas.” kata Nana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

Ia juga meminta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menjalin komunikasi dengan Perum Bulog. Tujuannya, supaya realisasi penyerapan 20 persen beras oleh Bulog dari Perpadi bisa tercapai.

Untuk hasil panen yang baik, Nana Sudjana juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota dan TNI mendampingi petani mulai dari proses pembibitan, masa panen, hingga penjualan.

Di tempat yang sama, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Sopran Kennedi, menerangkan, pihaknya harus menyerap beras minimal 20 persen dari Perpadi, serta 532 ribu ton untuk wilayah Jawa Tengah maupun DI Yogyakarta .

Dari sisi kesiapan gudang, kata Sopran, Perum Bulog Jawa Tengah menyiapkan tempat berkapasitas 75 ribu ton yang siap untuk diisi.

“Selebihya akan kerja sama baik melalui gudang sewa, atau sistem pinjam pakai dengan TNI, BUMN, dan resi gudang yang dikelola oleh Dinas Perdagangan atau pemerintah daerah. Tentunya akan kita assessment dahulu kelayakan gudang untuk penyimpanan beras,” katanya.

Penyiapan gudang-gudang itu, lanjut Sopran, bertujuan untuk menampung beras, sehingga bisa memperbanyak serapan gabah dari petani.

Sebagai informasi, rakor tersebut dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan antara Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Perpadi, dan Panglima TNI pada tanggal 30 Januari 2025, di Kementerian Pertanian. Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menyerap gabah dan/atau beras dalam mendukung swasembada pangan, salah satunya di Jateng.

Sumber : Radio Elshinta

06/02/2025 03:07