TRIBUNJATIM.COM – Joko Widodo alias Jokowi mengaku ingin segera mendirikan partai politik alias parpol.
Bahkan, Jokowi menyebutkan ciri-ciri parpol yang akan ia dirikan.
Maksud Jokowi itu makin menguat setelah di beberapa kesempatan ia mengungkapkan niatnya tersebut.
Jokowi juga sempat dua kali menyatakan hal tersebut dalam satu pekan terakhir.
Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.
Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.
Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.
“Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk.”
“Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan.”
“Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.
Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.
Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.
“Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.
Hak Konstitusi
Di sisi lain, rencana Jokowi untuk mendirikan partai politik (parpol) baru semakin ramai diperbincangkan.
Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel, mengaku belum mengetahui hal tersebut.
“Saya enggak tahu tuh,” jawab Noel singkat, usai silaturahmi partai politikKoalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Meski begitu, Noel menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk Jokowi, memiliki hak konstitusional untuk membentuk partai politik.
“Itu hak konstitusi beliau sebagai warga negara,” ungkapnya.
Noel juga menambahkan, hingga saat ini, ia belum menerima informasi lebih lanjut atau berkomunikasi langsung dengan Jokowi terkait kabar tersebut.
“Belum lah, itu kan persoalan pak Jokowi,” tuturnya.
Rencana pembentukan partai baru ini mencuat setelah Jokowi dipecat oleh PDIP.
Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyebutkan hasratnya untuk mendirikan partai politik yang berbeda dari yang ada saat ini.
Pada wawancara dengan jurnalis senior Najwa Shihab, Jokowimengungkapkan konsep partai politik yang ingin didirikannya.
Menurutnya, partai tersebut akan memiliki format yang mirip dengan perusahaan terbuka, atau TBK, di mana anggotanya bisa bergabung dengan cara yang lebih fleksibel dan terbuka.
“Ini masih dimatangkan, tapi keinginan kami adalah sebuah partai politikyang super terbuka,” kata Jokowi saat itu.
Ketika kembali ditanya soal hal ini, Jokowi hanya tersenyum dan menambahkan, “Partai super terbuka,” seraya tertawa ringan.
Dituding Jadi Biang Kerok Efisiensi Anggaran
Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) muncul jawab tudingan terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
Banyak pihak menuding efisiensi anggaran terjadi akibat beban utang yang diwariskan pada masa Jokowi menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Ditemui awak media di kediamannya yang beralamat di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo pada Kamis (13/2/2025) sore, Jokowiangkat bicara.
Jokowi mengatakan bahwa terkait beban utang negara, pemerintah yang saat ini di bahwa kepemimpinan Prabowo sangatlah hati-hati.
Tak hanya pada saat ini, Jokowi menambahkan bahwa di masa kepemimpinannya.
Pengelolaan utang negara juga direncanakan dengan sangat berhati-hati.
Ia pun berpendapat bahwa pengelolaan utang negara saat ini masih terbilang aman lantaran masih di kisaran 39 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau dalam bahasa Indonesia berarti Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ya, pengelolaan anggaran yang saya tahu itu di negara kita itu sangat-sangat hati-hati.”
“Utang kita terhadap GDP itu kira-kira masih 38-39 persen,” kata Jokowi.
Dengan prosentase tersebut, pengelolaan utang negara menurut Jokowimasih jauh dari ketentuan Undang-Undang yang mencapai 60 persen terhadap PDB.
“Masih jauh di bawah ketentuan Undang-undang yang ada yaitu 60 persen,” lanjutnya.
Jokowi Sebut Nama Sri Mulyani
Jokowi juga menegaskan, sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) RI yakni Sri Mulyani merupakan sosok yang kompeten termasuk terkait penentuan kebijakan terhadap utang negara.
Menurut Jokowi, Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat paham betul bagaimana mengelola utang negara.
“Jadi masih sangat hati-hati, pengelolaan kita sangat pruden sekali.”
“Karena juga menteri keuangannya tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang akan terjadi apabila beban utang itu terlalu besar,” lanjut dia.
Bahkan menurut Jokowi, utang Indonesia saat ini masih sangat jauh di banding negara-negara lain.
“Dan dibandingkan negara-negara lain, coba dibandingkan. Prosentase GDP dan utang,” pungkasnya.
Setuju Pernyataan SBY
Terkait hal lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan pernyataan sesama mantan kepala negara, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Indonesia tak boleh memiliki dua matahari atau matahari kembar.
SBY menyatakan itu dalam sebuah wawancara khusus.
Pernyataan tersebut ditujukan kepada Prabowo Subianto yang kini menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Tak sedikit pihak yang mengaitkan pernyataan SBY tersebut ditujukan kepada sosok Joko Widodo.
Ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari Kota Solo pada Kamis (13/2/2025) sore, Jokowi mengaku setuju dengan apa yang diungkapkan oleh SBY.
Tak hanya di Indonesia, Jokowi juga menambahkan bahwa matahari di dunia juga harusnya hanya ada satu.
“Ya memang nggak boleh, matahari di dunia ini harus ada satu,” terang Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan bahwa tak hanya matahari.
Ia juga membuat perumpamaan bahwa di sebuah kapal pun, hanya boleh ada satu nahkoda.
“Kapal itu nahkodanya yang baik juga satu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi baru-baru ini SBY menceritakan kedekatannya dengan Prabowo Subianto sejak mengabdi sebagai anggota TNI.
Dan saat Prabowo kini menjabat sebagai Presiden RI ke-8, SBY mengaku menghormati sahabatnya tersebut.
Namun SBY mengingatkan Prabowo untuk tidak untuk berhati-hati dengan mengungkapkan bahwa tak boleh matahari kembar.
“Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya. Dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari.”
“Pak Prabowo tak boleh ada matahari kembar,” ungkap SBY dalam wawancara tersebut.
