Tag: Najwa Shihab

  • Najwa Shihab Kemana? Ini 4 Kritiknya ke Pemerintah, Tak Ada soal UU TNI dan Danantara

    Najwa Shihab Kemana? Ini 4 Kritiknya ke Pemerintah, Tak Ada soal UU TNI dan Danantara

    PIKIRAN RAKYAT – Pertanyaan Najwa Shihab kemana sedang diungkap publik. Mereka mempertanyakan kemana perempuan yang sering mengkritik pemerintah tersebut di saat demo penolakan UU TNI ramai digelar sejak Ramadhan 2025, juga isu Danantara.

    Biasanya Najwa kerap kali muncul ke media sosial dengan kritik tajamnya ke pemerintah terkait kinerja, korupsi, dan lainnya. Publik mempertanyakan mana kritik sang aktivis di media sosial X dan bahkan di Instagram pribadinya, @najwashihab, termasuk di unggahan terbarunya, 1 April 2025.

    “Tahun ini lebih pasif,” kata akun Instagram @ymn***

    “Mata Najwa ❎ mana najwa✅,” tulis akun lainnya, @azz***

    “I hope u guys didn’t forget about what happened to her during peringatan darurat garuda biru. tsunami buzzer cuma serangan yg terlihat, di balik itu gatau terror macam apalagi yg menimpa. mbak nana punya keluarga dan banyak employee yg harus dijaga. doakan saja daripada menyudutkan terus, idealisme gak bisa dibeli kok,” kata akun @pou***

    “Ga komen buat Danantara, UU TNI , kasus korupsi yg bejibun mba nya.. sepi bngt ini mba lohh,” ujar akun @upi***

    Belum lama ini muncul foto dirinya dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat momen Lebaran 2025. Kebersamaan mereka mengundang pertanyaan publik apakah Najwa akan gabung ke kementerian pimpinan Meutya, atau entah bagaimana.

    4 kritik Najwa Shihab ke pemerintah

    Berikut 4 di antara sekian banyak kritik yang diungkap Najwa selama ini:

    Kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan

    Najwa pernah mewawancarai kursi kosong yang seharusnya diisi Menteri Kesehatan saat itu, Terawan Agus Putranto, pada 28 September 2020. Tujuan wawancara itu adalah mengungkap penanggulangan Covid-19 yang belum maksimal, Terawan dianggap menghilang, bahkan sampai di-reshuffle pada 23 Desember 2020.

    DPR kena juga

    Tak hanya Menkes Terawan, Anggota DPR juga ikut kena kritik terkait penanganan Covid-19 yang dinilai lamban. Najwa Shihab kala itu mengkritik pada 2 Mei 2020 dalam video yang diunggah di kanal YouTube.

    “Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat. Apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama. Di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik kan. Seperti kami-kami ini sepertinya tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah ya. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Eh, biasanya juga kosong kan ya,” katanya.

    “Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu, RUU Pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Eh, apa kabar Pak Yasonna?” ujarnya melanjutkan.

    Jokowi tak ketinggalan

    Najwa pernah menyebut Jokowi nebeng pesawat TNI Angkatan Udara saat setelah tidak lagi menjadi presiden. Padahal, sebelumnya beredar kabar ayah Wakil Presiden Gibran ini akan menaiki pesawat komersial setelah tidak menjadi pemimpin tertinggi Indonesia.

    “Nggak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU,” katanya dalam siaran langsung pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada Minggu, 20 Oktober 2024.

    Ikut suarakan Peringatan Darurat

    Demo Peringatan Darurat pada Agustus 2024 dikaitkan dengan prediksi majunya Kaesang, anak Presiden Jokowi kala itu, di Pilgub Jawa Tengah atau Pilgub Jakarta meski belum berusia 30 tahun. Najwa Shihab mengkritik DPR yang justru tidak mematuhi putusan MK yang menganulir majunya Kaesang Pangarep tersebut. DPR kala itu memilih menggunakan putusan MA padahal bukan ranahnya.

    “Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan Peringatan Darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspons DPR dengan membuat Undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari! Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hom-pim-pa para elit. Setidaknya, memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam Pilkada,” katanya.

    “Sehingga memungkinkan Kaesang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestisasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati keputusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat, dan final, berlaku untuk semuanya,” ujarnya melanjutkan.

    Buku Najwa Shihab Dibakar TikToker, Ada 4 Dampak Negatif, Indonesia Emas 2045 Sulit Dicapai

    Netizen Puji Nikita Mirzani Dibanding Najwa Shihab, Imbas Komentar ‘Jokowi Nebeng’

    Najwa Shihab masuk komdigi kah??? https://t.co/QHC0RkMdIf pic.twitter.com/nQUslY4aLV— Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) April 1, 2025 Profil Najwa Shihab

    Berikut profil singkatnya:

    Nama lengkap: Najwa Shihab TTL: Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 16 September 1977 Pekerjaan: pemeran, wartawan, pewara televisi Media sosial: @najwashihab (Instagram) Riwayat pendidikan Najwa Shihab TK Al-Quran Makassar Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah SMP Al-Ikhlas, Jeruk Purut, Jakarta Selatan SMAN 6 Jakarta Universitas Indonesia jurusan Hukum Melbourne Law School Aktivitas Najwa Shihab Jurnalis Mata Najwa Duta Baca Indonesia 2016-2020 Pendiri media Narasi

    Demikian penjelasan Najwa Shihab kemana disertai daftar 4 kritik di antara banyak hal yang disampaikannya kepada publik. Najwa sebelumnya kerap kali mengkritik pemerintah baik presiden, menteri, maupun DPR terkait kinerjanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Najwa Shihab Bungkam Soal Isu RUU TNI, Bakal Masuk Kabinet Gantikan Meutia Hafid?

    Najwa Shihab Bungkam Soal Isu RUU TNI, Bakal Masuk Kabinet Gantikan Meutia Hafid?

    GELORA.CO – Nama Najwa Shihab kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Kali ini, warganet menyoroti sikap bungkamnya terkait polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, yang tengah menuai kontroversi.

    Sikap diam Najwa dianggap tidak biasa, mengingat selama ini ia dikenal vokal terhadap berbagai isu nasional, termasuk kebijakan pemerintahan.

    Spekulasi dan isu mulai bermunculan, banyak netizen yang menduga Najwa akan segera dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

    Dugaan Netizen: Najwa Shihab Akan Masuk Kabinet?

    Dalam beberapa hari terakhir, warganet ramai berspekulasi di berbagai platform media sosial. Banyak yang berspekulasi bahwa Najwa Shihab sengaja tidak berkomentar soal RUU TNI karena sedang dalam proses masuk ke dalam pemerintahan.

    “Biasanya Mbak Nana paling depan kalau ada isu-isu besar kayak gini. Kok sekarang diam? Jangan-jangan bakal masuk kabinet,” tulis seorang pengguna X.

    “Kalau Najwa Shihab jadi Mekomdigi, pasti bakal seru sih. Tapi apakah benar-benar akan menggantikan Meutya Hafid?” tambahnya.

    Meutya Hafid Akan Diganti?

    Sedangkan di sisi lain, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait pergantian Meutya Hafid menjadi Mekomdigi.

    Namun, jika Najwa benar-benar masuk ke dalam kabinet, banyak pihak menilai langkah ini akan membawa perubahan signifikan dalam komunikasi digital di Indonesia. (*)

  • Cerita Warga Manado Pertama Kali Salat Id di Masjid Istiqlal: Ramai Banget

    Cerita Warga Manado Pertama Kali Salat Id di Masjid Istiqlal: Ramai Banget

    Jakarta

    Jemaah memadati Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Tak hanya dari Jakarta, jemaah yang datang juga berasal dari luar kota.

    Najwa Mojo (23) dan Naula Mojo (21) yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Salat Id di Masjd Istiqlal merupakan pengalaman pertama Najwa dan adiknya. Najwa telah bersiap ke Masjid Istiqlal untuk salat Id sejak pukul 05.00 WIB.

    “Kita anak rantau, jadi kita dari Manado, Sulawesi Utara. Kita baru sampai (Masjid Istiqlal), OTW-nya dari Jakarta Timur jam 05.15, sekitar jam segitu,” kata Najwa di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).

    “Ya baru pertama kali kita, alhamdulillah kita berkesempatan Lebaran di sini, jadi sekalian kita salat di Istiqlal,” ucapnya.

    Naula mengatakan suasana di Masjid Istiqlal sangat ramai. Menurutnya hal itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengalaman salat Id di kampung halamannnya.

    “Wah ramai banget sih, alhamdulillah, saya biasanya kalau di Manado salat di masjid deket rumah aja, jadi kaya kalau salat di sini seramai ini ternyata, alhamdulillah dapat suasana baru,” ucapnya.

    “Saya dari Kemayoran, setiap salat Id selalu di Istiqlal. Karena di sini lebih beragam yang datang lebih banyak dari mana-mana, kalau di masjid sekitar ya orang sekitaran aja, jadi interaksinya lebih luas,” ucap Didik.

    Didik merasa salat Id di Masjid Istiqlal tahun ini terasa lebih tertib dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari antrean jemaah saat memasuki area masjid.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ke Mana Najwa Shihab? Warganet Pertanyakan Sikapnya Bungkam di Rezim Kali Ini

    Ke Mana Najwa Shihab? Warganet Pertanyakan Sikapnya Bungkam di Rezim Kali Ini

    GELORA.CO – Di tengah meningkatnya tensi politik akibat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), sosok Najwa Shihab turut dipertanyakan.

    Mba Nana sapaan akrabnya yang dikenal sebagai jurnalis tajam dan vokal itu terlihat diam dalam isu-isu yang sedang memanas belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang aksi penolakan terhadap pengesahan RUU TNI semakin meluas di berbagai daerah.

    Ribuan massa aksi turun ke jalan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR RI.

    Namun, diamnya Najwa Shihab dalam isu ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warganet.

    Kritik Warganet terhadap Najwa Shihab

    Sejumlah pengguna media sosial, khususnya di platform X (sebelumnya Twitter), mulai bersuara terkait sikap Najwa yang dinilai tidak seaktif biasanya dalam mengomentari isu-isu kritis.

    “INDONESIA GELAP! Najwa Shihab bungkam di saat nyali kritisnya mesti dipertontonkan! Kritikan disebut kebencian. Pendapat disebut hasutan. Ulasan berdasar data & metodologi ilmiah dianggap gonggongan anjing. Demo sebagai bentuk demokrasi malah dinarasikan anarkis. Otoriterisme Gaya Baru!,” tulis komentar warganet di X @Pen***.

    Tidak hanya itu, warganet juga menyoroti minimnya suara Najwa Shihab terkait aksi-aksi demonstrasi yang sedang berlangsung.

    “@NajwaShihab dan @narasitv aja gak berani bersuara soal demo ini. Bener-bener rezim kali ini gak ada yang bertindak sebagai oposisi selain rakyat sendiri, itupun masih dibenturkan ke sesama rakyat juga. Apes bener era Prabowo ini, bener-bener Dark Age,” ungkap pengguna X lainnya, @ur_e****.

    Disisi lain, warganet memperhatikan bagaimana aktivitas media sosial pribadi Najwa Shihab saat ini lebih banyak berisi kegiatan pribadi dibandingkan respons terhadap isu-isu sosial dan politik.

    “Sadar gak sih kalau di tengah hiruk-pikuk RUU TNI sampai saat ini, IG pribadi Najwa Shihab jarang memberikan suatu sikap? Story IG-nya lebih banyak tentang acara Ramadan, bukber, dll. Gak pernah gue lihat dia bikin story tentang gejolak yang ada di bawah. Atau mungkin pernah bikin, tapi gue yang miss?,” jelas akun X akun @whyt****.

    Keberadaan Najwa Shihab di Tengah Sorotan Publik

    Disaat gejolak warganet bertanya-tanya ke mana Najwa Shihab ketika publik mengharapkan suaranya, akun Instagram terlihat masih aktif.

    Seperti pantaun terbaru Poskota, Ia tampaknya tetap aktif dalam berbagai kegiatan, meskipun bukan dalam konteks kritik sosial seperti yang banyak diharapkan.

    Baru-baru ini, Najwa Shihab mengunggah foto di InstaStory pribadinya bersama teman-teman sesama mantan anchor TV, seperti Meutya Hafid, Fify Aleyda Yahya, dan Chaterine Keng.

    Selain itu, selama bulan Ramadan, Najwa lebih banyak mengisi acara keagamaan, seperti program Shihab dan Shihab bersama ayahnya, M. Quraish Shihab.

    Program ini berfokus pada diskusi keislaman yang mendalam, jauh dari pembahasan isu politik yang tengah memanas.

    Pengesahan RUU TNI

    Seperti diketahui, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang.

    Rapat tersebut terselenggara di ruang paripurna, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Maret 2025.

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

    Dengan disahkannya RUU TNI ini, banyak pihak menilai bahwa peran militer dalam kehidupan sipil akan semakin menguat, sehingga berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

  • PSI Menuju Partai Super Terbuka ala Jokowi

    PSI Menuju Partai Super Terbuka ala Jokowi

    PSI Menuju Partai Super Terbuka ala Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Partai Solidaritas Indonesia tengah bersiap menjadi
    partai super terbuka
    , istilah yang pernah dikemukakan oleh Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Istilah itu pertama kali disebut
    Jokowi
    dalam wawancara bersama Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 ketika ditanya soal keinginannya berkiprah di dunia politik seusai lengser dari jabatan presiden.
    Dia memberikan istilah super Tbk (terbuka) yang mengacu pada dunia bisnis untuk perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik.
    “Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka). (Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya,” kata Jokowi dalam wawancara tersebut.
    Hal ini diulangi kembali oleh Jokowi, dia juga secara gamblang menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan partai super Tbk yang akan diakomodasi oleh
    PSI
    yang dipimpin putra bungsunya, Kesang Pangarep.
    “Kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” kata Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Jokowi berharap gagasan partai politik yang lebih transparan dan demokratis ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai-partai politik lainnya.
    Menurut dia, partai modern harus memiliki mekanisme yang terbuka, baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam pengelolaan organisasi.
    “Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern,” kata Jokowi.
    Gayung bersambut, Kaesang mengungkapkan bahwa PSI bakal bertransformasi menjadi partai super terbuka lewat kongres pada Mei 2025 mendatang.
    Ia menjelaskan, konsep super terbuka akan memberikan keleluasaan kepada para anggota partai politik untuk memilih ketua umum mereka.
    “Maksudnya, Ketua Umum dipilih langsung oleh anggotanya,” ujar Kesang.
    Meski terlihat senada dengan arahan Jokowi soal partai super terbuka, Kaesang enggan berkomentar lebih jauh terkait isu ayahnya akan masuk struktur kepengurusan partai.
    Isu bergabungnya Jokowi, yang merupakan eks kader PDI Perjuangan, ke PSI juga masih menjadi teka-teki hingga
    kongres PSI
    digelar.
    “Tanggalnya 30 atau 31 Mei,” jawab Kaesang.
    Pada kesempatan berbeda, Kaesang juga menghindari pertanyaan awak media terkait hal tersebut.
    Dia hanya menjawab sudah dijemput dan langsung pergi meninggalkan awak media.
    “Saya sudah dijemput, yuk,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analis Politik Arif Nurul Imam Ungkap Dampak PSI Adopsi Konsep Partai Super Tbk ala Jokowi – Halaman all

    Analis Politik Arif Nurul Imam Ungkap Dampak PSI Adopsi Konsep Partai Super Tbk ala Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, bicara soal Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mewacanakan akan membangun Partai Super Tbk usai tidak lagi bergabung dengan partai politik.

    Gagasan tersebut kemudian diadopsi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lewat PSI Perorangan.

    Adapun PSI Perorangan sendiri merujuk pada konsep partai yang membuka keanggotaan dan pencalonan tanpa harus bergantung pada struktur partai yang kaku. Ini berhubungan dengan gagasan Partai Super Tbk  yang sebelumnya disampaikan oleh Jokowi.

    Menurut Arif, wajar jika PSI mengadopsi ide atau gagasan yang disampaikan oleh Jokowi. Karena PSI memiliki kedekatan dengan eks Wali Kota Solo itu.

    “Partai Super Tbk yang disampaikan Jokowi, saya kira diduplikasi oleh PSI Perorangan menjadi wajar karena Ketua Umum PSI adalah anak Jokowi, Kaesang,” kata Arif kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

    Dia menilai konsep partai terbuka menjadi menarik dalam lanskap politik Indonesia, yang selama ini cenderung sentralistik dan bergantung pada figur tokoh tertentu. 

    “Partai terbuka seharusnya memberikan ruang bagi keterlibatan lebih luas dari berbagai kalangan, tanpa terlalu bergantung pada elite politik tertentu,” kata Arif

    Jika PSI benar-benar serius dalam menerapkan konsep ini, Arif mengungkapkan, maka mereka perlu menunjukkan langkah konkret untuk membangun partai yang lebih inklusif dan demokratis.

    “Konsep partai terbuka ini menjadi perhatian, karena partai politik di Indonesia cenderung sentralistik dan bergantung pada tokoh,” tegasnya.

    Jika benar PSI mengadopsi gagasan partai terbuka Jokowi, dia menerangkan, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan.

    Bagi PSI, ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan citra positif sebagai partai yang membawa gagasan baru dalam politik Indonesia.

    “Jokowi dan PSI akan sama-sama diuntungkan. PSI bisa mendapatkan image positif, sementara Jokowi bisa menjadikan PSI sebagai tumpuan politik,” jelasnya.

    Namun, Arif mengingatkan, tantangan utama bagi PSI saat ini adalah membuktikan konsistensinya. 

    Publik masih menanti apakah konsep partai terbuka yang PSI usung akan benar-benar diterapkan dalam praktik politik.

    “Konsistensi PSI ini yang perlu diuji, apakah ini sekadar selogan atau jualan politik saja,” tutupnya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membocorkan niat untuk membentuk sebuah Partai Super Terbuka.

    Hal itu disampaikan Jokowi baru-baru ini di kediamannya, di Solo, yang kemudian ditayangkan di YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    “Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka),” ujarnya.

    “Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya,” lanjut Jokowi tegas dalam momen tersebut.

    Saat ditanyai maksud pernyataannya itu, Jokowi justru terdiam dan tak ingin membahasnya lebih dalam.

    “Kalau (partai-partai) yang sekarang dimiliki segelintir orang pak?” demikian pertanyaan Najwa Shihab kepada Jokowi.

    “Saya nggak ingin berbicara mengenai itu,” jawab Jokowi sembari tersenyum.

    Mantan kader PDIP ini enggan menjawabnya. Ia hanya menegaskan bahwa Partai Super Terbuka bisa dimiliki oleh seluruh anggota. Bukan milik perseorangan ataupun segelintir orang.

    “Idealnya seperti itu (partai yang dimiliki oleh semua anggota) ke depan saya kita (kita akan buat) seperti itu,” ungkap Jokowi.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

  • OPPO Gandeng Najwa Shihab Gelar Buka Bersama Gratis-Bincang Inspiratif

    OPPO Gandeng Najwa Shihab Gelar Buka Bersama Gratis-Bincang Inspiratif

    Jakarta

    OPPO melanjutkan gerakan kebaikan Make Your Moment di bulan Ramadan melalui program #BukaBersamaOPPO. Dalam kegiatan ini, OPPO membagikan makanan berbuka puasa secara gratis kepada masyarakat.

    Acara ini juga menghadirkan bincang inspiratif bersama Najwa Shihab untuk berbagi cerita yang dapat menginspirasi banyak orang. Dalam kesempatan ini, OPPO mengajak masyarakat berpartisipasi dalam tantangan #1Hari1Kebaikan di Bulan Ramadan, mendorong lebih banyak aksi berbagi dan kepedulian di tengah masyarakat.

    “Melalui kampanye Make Your Moment dan #1Hari1Kebaikan, OPPO mengajak kalian untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, berbuat baik, dan meneruskan kebaikan. Terutama di bulan puasa ini, penuh dengan syukur dan kepedulian. Jangan sia-siakan momen momen yang berharga ini. Dengan Make Your Moment, jadikan setiap momen berarti, karena momen hari ini adalah warisan kebaikan untuk masa depan dan OPPO siap mendampingi perjalanan kalian,” ujar Chief Marketing Officer OPPO Indonesia Patrick Owen, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025)

    OPPO Gandeng Najwa Shihab Gelar Buka Bersama Gratis-Bincang Inspiratif Foto: OPPO

    Program #BukaBersamaOPPO semakin hidup dengan hadirnya acara Bincang Inspiratif Bersama OPPO dan Najwa Shihab bertema ‘Sebarkan Kebaikan, Tanpa Tapi & Tanpa Nanti.’ Talkshow ini dirancang untuk menginspirasi dan menggugah semangat para peserta melalui diskusi mendalam serta berbagi pengalaman positif.

    Bincang inspiratif bersama OPPO dan Najwa Shihab menyuguhkan diskusi mendalam tentang menyebarkan kebaikan dan peran strategis anak muda dalam #MakeYourMoment. Dalam sesi pertama, Najwa Shihab menjelaskan bahwa kebaikan di bulan Ramadan tidak hanya sebatas pemberian materi, melainkan juga wujud kepedulian, empati, dan sosial, nilai yang seharusnya terus dirawat meski Ramadan telah berlalu.

    Bincang inspiratif bersama OPPO dan Najwa Shihab diadakan di tiga kampus, yaitu UHAMKA pada 5 Maret, Universitas Negeri Jakarta pada 6 Maret, dan Universitas Pancasila pada 7 Maret, berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.

    Acara ini menjadi ajakan bagi generasi muda untuk memaksimalkan setiap detik di bulan Ramadan sebagai peluang berbuat kebaikan dan menciptakan momen yang bermakna.

    OPPO Gandeng Najwa Shihab Gelar Buka Bersama Gratis-Bincang Inspiratif Foto: OPPO

    Melalui diskusi ini, ditekankan pula bahwa teknologi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jembatan untuk menggerakkan kebaikan, terutama di kalangan generasi muda yang kreatif dan aktif di dunia digital sehingga setiap momen dapat diubah menjadi peluang untuk berbuat baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Di balik setiap porsi makanan yang dibagikan dalam #BukaBersamaOPPO, tersimpan juga cerita yang menghangatkan hati. Seorang mahasiswa yang merantau di Jakarta dan tinggal di kos dekat kampus mengungkapkan setiap makananan yang dibagikan punya makna lebih dari sekadar berbuka puasa.

    “Sebagai anak rantau, program seperti ini menjadi cukup berarti. Makanan berbuka dari OPPO jadi kejutan menyenangkan di tengah kesibukan. Bisa berbuka bareng teman-teman dengan makanan ini bikin hati lebih tenang, kayak ada rasa kebersamaan di tengah keluarga yang jauh. Bincang Inspiratif dengan Najwa Shihab juga membuka wawasan dan mengingatkan saya untuk terus berbuat baik, sekecil apa pun itu,” ujarnya

    Ungkapan tersebut mencerminkan betapa satu aksi kecil dapat mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna dan memberikan energi positif untuk terus melangkah maju.

    Melalui rangkaian program ini, OPPO tak hanya membuktikan komitmennya dalam mendukung kegiatan sosial, tetapi juga mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Ramadan dengan penuh rasa syukur, empati, dan semangat kebersamaan.

    Diketahui, dalam rangka menyebarkan semangat kebaikan, program #BukaBersamaOPPO bertujuan untuk memberikan dukungan nyata kepada masyarakat dengan mendistribusikan 2.000 hingga 5.000 porsi makanan setiap harinya di beberapa titik di Jakarta.

    Sebagai informasi, program #BukaBersamaOPPO akan diadakan selama tanggal 4-23 Maret 2025 mulai pukul 14:00 WIB setiap harinya. Lewat inisiatif ini, OPPO tidak hanya ingin memberikan santapan untuk berbuka puasa, tetapi juga mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam tantangan kebaikan, meneruskan semangat positif yang dapat mengalir ke seluruh masyarakat.

    Jadwal lengkap program #BukaBersamaOPPO akan diadakan di UPN Veteran Jakarta pada 4 Maret, UHAMKA Jakarta pada 5 Maret, Universitas Negeri Jakarta pada 6 Maret, Universitas Pancasila Jakarta pada 7 Maret, Sampoerna Strategic Office Building pada 12-13 Maret, Stadion Utama GBK pada 15-16 Maret dan 21-23 Maret, serta Sahid Sudirman Office Building pada 18-20 Maret 2025..

    Setiap porsi makanan yang dibagikan, setiap cerita kebaikan yang diunggah, dan setiap tantangan yang diselesaikan merupakan bukti nyata bahwa kebaikan memiliki kekuatan untuk menyatukan kita semua. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program #BukaBersamaOPPO, silakan kunjungi situs resmi dan media sosial OPPO Indonesia di sini.

    (ega/ega)

  • Punya Pengaruh dan Dekat dengan Oligarki, Wacana Parpol Baru Jokowi Bisa Terwujud

    Punya Pengaruh dan Dekat dengan Oligarki, Wacana Parpol Baru Jokowi Bisa Terwujud

    JAKARTA – Pengamat politik Zaki Mubarak menilai, wacana pembentukan partai politik terbuka oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya isapan jempol semata.

    Sebab, Jokowi masih punya modal politik dan pengaruh kuat di wilayah Jawa.

    “Pilkada Jateng lalu menjadi bukti kedigdayaan Jokowi yang memenangkan Ahmad Lutfi. Di Jateng, tampaknya personal power Jokowi melebihi Megawati. Ini modal politik untuk membuat parpol dengan basis konstituen yang signifikan,” ujarnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Zaki menyebut, Jokowi juga tidak akan kesulitan mengumpulkan modal finansial untuk membiayai parpol yang akan didirikan. Pasalnya, selama sepuluh tahun berkuasa, Jokowi dianggap sudah membangun jaringan dan kedekatan dengan pengusaha-pengusaha besar.

    “Estimasi dana yang diperlukan sekitar Rp3-4 triliun. Itu pintu masuk bagi oligarki yang juga membutuhkan kendaraan politik. Jokowi sudah banyak membina oligarki selama sepuluh tahun berkuasa. Mereka bisa diandalkan untuk menopang pendanaan,” imbuhnya.

    Selain Jokowi, sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga bisa menjadi magnet politik untuk parpol baru tersebut, mengingat Gibran juga tidak menjadi anggota parpol setelah dipecat dari PDI Perjuangan.

    “Jika terbentuk, yang penting juga adalah adanya restu Presiden Prabowo. Tentu Prabowo berkepentingan bahwa jika parpol baru Jokowi lahir, tidak akan menjadi ancaman, tetapi menjadi supporting bagi koalisi permanen sampai 2029,” terang Zaki.

    Sebelumnya, Jokowi mewacanakan membentuk partai baru sebagai kendaraan politiknya setelah tidak berkuasa.

    Di bayangan Jokowi, parpol itu akan berkonsep layaknya perusahaan terbuka dengan menyebut partai itu sebagai Partai Super Tbk.

    “Masih dihitung, masih dikalkulasi. Belum tentu juga direalisasikan. Inginnya sih partai politik itu nanti bisa dimiliki oleh seluruh anggotanya. Tapi semua masih dalam pematangan,” ungkap Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab di kanal YouTube Najwa Shihab.

  • Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan untuk masuk ke partai lain pasca dipecat oleh Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan alias PDIP.

    Kendati demikian, Jokowi santer terdengar tengah merancang pembentukan partai ‘Super Tbk’ bersama dengan relawan, termasuk Partai Solidaritas Indonesia alias PSI.

    Wacana pembentukan Partai Super Tbk diungkapkan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi. Dia mengaku telah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana tersebut.

    Budi meminta awak media bersabar dalam menunggu informasi soal pertemuan keduanya. Dia tak memerinci lebih lanjut isi pertemuan itu, kecuali berkaitan dengan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis. Gitu ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Meski irit bicara, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu mengungkap bahwa pertemuan dengan Jokowi sempat membahas soal pembentukan partai baru. 

    Budi menyebut keduanya membahas soal wacana pembentukan partai ‘Super Tbk.’ Sebagaimana diketahui, istilah ‘Tbk.’ mengacu pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya dimiliki publik. 

    “[Bahas, red] Partai Super Tbk., yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujarnya. 

    Sebelumnya, istilah Partai Super Tbk. sempat diungkap oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan jurnalis senior, Najwa Shihab pada program ‘Mata Najwa’. 

    Jokowi menyatakan bahwa berwacana untuk membentuk partai yang tidak dimiliki oleh segelintir elite saja. 

    PSI Perorangan 

    Di tengah wacana tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasang pemasangan bendera bertuliskan “PSI Partai Perorangan”. Pemasangan itu merupakan inisiatif sejumlah kadernya.

    Dalam pantauan Bisnis, bendera merah bertuliskan ‘PSI Perorangan’ dipasang di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian bendera itu dibiarkan tidak beraturan.

    Tidak jelas maksud pemasangan bendera tersebut apakah merujuk ke PDI Perjuangan (PDIP) yang sempat dituding partai perorangan oleh Presiden ke 8 Joko Widodo alias Jokowi.

    PSI adalah partai dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum berlangsung relatif singkat. Selain itu, PSI selama Pilpres 2024 lalu mengusung Jokowisme untuk menarik minat pemilihnya. Sayangnya, kendati telah mengusung nama Jokowi, PSI gagal melaju ke Senayan.

    Adapun terkait bendera PSI Perseorangan, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa konsep ini telah disampaikan kepada DPP. Pihaknya kemudian mengakui bahwa gagasan tersebut menarik. 

    “Ide dasarnya adalah  partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Partai berpotensi melakukan ide konsep tersebut pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, mereka akan menjalankan sistem pemilihan langsung secara online. 

    “Melalui sistem ini PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, maka PSI dalam hal ini akan menjadi sebuah partai yang “super TBK”,” jelasnya. 

    Dia menambahkan, bahwa sistem pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi ketua umum terpilih karena mendapatkan mandat langsung dari anggota.

    “Kami menganggap sistem ini akan mendorong akuntabilitas karena ketua umum akan lebih merasa bertanggung jawab atas aspirasi anggota partai,” jelasnya. 

    Terlebih, Andy berpendapat bahwa sistem ini akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai.