Xcloud.id

Tag: Najih Prastiyo

  • Pemuda Muhammadiyah Serukan Dialog Damai Sikapi Situasi Usai Ojol Tewas Dilindas

    Pemuda Muhammadiyah Serukan Dialog Damai Sikapi Situasi Usai Ojol Tewas Dilindas

    Jakarta –

    PP Pemuda Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap terkait insiden meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas rantis Brimob. Pemuda Muhammadiyah menyerukan dialog damai semua pemangku kepentingan untuk menyikapi situasi terkini.

    Dalam pernyataan pers, Jumat (29/8/2025), Pemuda Muhammadiyah menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Affan. Pemuda Muhammadiyah menyebut peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi bangsa Indonesia tentang demonstrasi sebagai hak konstitusional warga seharusnya digelar dengan damai dan penuh tanggung jawab oleh para pihak.

    “Massa aksi seyogyanya menyampaikan aspirasi dengan santun dan tidak mengganggu hak masyarakat lain, serta mematuhi setiap peraturan hukum yang berlaku. Begitupula dengan para petugas, agar melakukan pengamanan dengan humanis,” ujar keterangan tertulis Pemuda Muhammadiyah yang diteken oleh Ketua Umum Dzulfikar Ahmad Tawalla dan Sekretaris Jenderal Najih Prastiyo.

    Ada enam poin yang ditekankan dalam pernyataan Pemuda Muhammadiyah itu. Pertama, mereka menyampaikan solidaritas dan belasungkawa untuk keluarga almarhum Affan.

    “Kami menyampaikan doa dan simpati yang tulus kepada keluarga almarhum Affan. Beliau adalah simbol perjuangan jutaan pekerja yang setiap hari menafkahi keluarga dengan
    penuh ketekunan. Kehilangan ini menjadi duka kita bersama,” kata Pemuda Muhammadiyah.

    Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga menghargai langkah Kapolri yang telah menunjukkan empati dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga korban. Namun demikian, Pemuda Muhammadiyah mendorong langkah lebih jauh proses evaluasi internal yang terbuka, profesional dan adil.

    “Selain itu, Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan unjuk rasa harus segera diperbaiki agar lebih humanis, persuasif, serta menjamin adanya pemisahan jalur aksi dengan aktivitas publik. Dengan begitu, potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan,” demikian keterangan dari Pemuda Muhammadiyah.

    Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan DPR untuk lebih sungguh-sungguh mendengar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang
    melatarbelakangi demonstrasi ini. Mereka menilai aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan.

    “Apalagi dijawab dengan kebijakan yang menambah jarak antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri. DPR perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, agar suara rakyat menemukan saluran kebijakan yang nyata,” imbuhnya.

    Pemuda Muhammadiyah mendorong adanya dialog damai semua elemen bangsa. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif.

    “Kami menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan-baik pemerintah, DPR, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat-mengutamakan jalur komunikasi dan
    musyawarah. Hanya dengan cara ini, kebuntuan politik dapat dihindari dan energi bangsa dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujar Pemuda Muhammadiyah.

    “Pemuda Muhammadiyah mengajak semua elemen bangsa untuk membangun ruang demokrasi yang aman, inklusif, dan beradab. Pemuda Muhammadiyah siap bersinergi dalam upaya membudayakan dialog, toleransi, dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan demi tercapainya kehidupan berbangsa yang lebih adil dan damai,” sambung keterangan tersebut.

    (knv/fjp)

  • Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menghadiri kegiatan fun football yang digelar Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Lapangan Sepak Bola ABC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5) malam.

    Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Ke-93 Pemuda Muhammadiyah yang bertajuk “Pemuda Negarawan, Totalitas untuk Indonesia Raya”.

    Wapres Gibran bergabung dalam satu tim bersama sejumlah tokoh muda, antara lain Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo, serta Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Machendra Setya Atmaja.

    Tim ini juga diperkuat beberapa pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama, seperti Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat dan Sekretaris Jenderal Peradah Pandu Winata.

    Selain itu, mantan pemain Timnas Indonesia Cristian Gonzáles dan Maman Abdurahman menambah kekuatan tim.

    Sedangkan lawan mainnya, yakni Tim Pemuda Muhammadiyah menurunkan formasi terbaik dari jajaran Pimpinan Pusat, antara lain Gusman Fahrizal, Nur Sigit Nugroho, Radius Setiawan, Abdul Musawir Yahya, Elli Oscar, Bagus Ardeni, Ilham Pratama, Amiruddin Awalin, Infa Wilindaya, Eko Andriyanto, dan Muh. Syaltut.

    Pada pertandingan yang berlangsung dalam dua babak berdurasi masing-masing 30 menit tersebut, kedua tim saling bertukar serangan dalam suasana penuh keakraban namun tetap mempertahankan semangat juang dan sportivitas.

    Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat menjadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara-cara yang menyenangkan.

    Pada akhir pertandingan, Tim Wapres berhasil mengalahkan Tim Pemuda Muhammadiyah dengan skor 6-3. Gibran berhasil mencetak satu gol pembuka untuk kemenangan timnya.

    Terkait acara ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang memaknai miladnya ke-93 dengan kegiatan yang menyatukan dan membahagiakan.

    Menurutnya, semangat kerja sama, sportivitas, dan pantang menyerah yang tampak dalam pertandingan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemuda sebagai kekuatan strategis pembangunan sekaligus motor penggerak persatuan.

    “Saya senang bisa bermain bersama teman-teman lintas organisasi malam ini. Jangan lelah bersatu, berkarya, dan bergembira,” ucapnya.

    Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa acara ini juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

    “Hari ini juga sekaligus kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana temanya adalah bersama di sini, tentu kita berharap kebersamaannya seperti tim sepak bola (sesungguhnya),” ujarnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Desak Aparat Segera Tangkap Harun Masiku, Pemuda Muhammadiyah: Bisa Ganggu Stabilitas Politik

    Desak Aparat Segera Tangkap Harun Masiku, Pemuda Muhammadiyah: Bisa Ganggu Stabilitas Politik

    Desak Aparat Segera Tangkap Harun Masiku, Pemuda Muhammadiyah: Bisa Ganggu Stabilitas Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo mendesak aparat penegak hukum segera menangkap buronan kasus korupsi, Harun Masiku.
    Pihaknya menyebut kasus pidana korupsi yang menyeret eks kader PDI Perjuangan (PDI-P) itu harus segera dituntaskan.
    “Harun Masiku ini sudah nyaris lima tahun jadi buron, sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum,” kata Najih dalam keterangan yang diterima
    Kompas.com,
    Minggu (15/12/2024).
    “Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik,” sambung dia.
    Najih menduga, terdapat pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Masiku.
    Oleh sebab itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat hukum untuk menindak siapa saja yang menghalangi proses hukum sesuai dengan Pasal 221 KUHP.
    “Saya duga ada pihak yang memang terus coba halangi proses hukum ini. Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP,” kata dia.
    Najih juga menyebut kalangan kader PDI-P untuk tidak melindungi Masiku.
    Ia juga meminta PDI-P lugas mengadili Hasto Kristiyanto, sekretaris jenderal partai banteng moncong putih yang dianggap terlibat dalam dugaan kasus penyuapan.
    “
    Kasus Harun Masiku
    ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjen PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran kok Pak Hasto lantang bicara di mana-mana, serasa lupa dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” ujar dia.
    Hingga kini, Harun masih buron setelah empat tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Terbaru, KPK mengungkap profil terbaru dan ciri fisik dari DPO Harun Masiku sebagai pembaruan data DPO yang dirilis pada 2020.
    Sebelumnya, PDI-P menuding langkah KPK memanggil Hasto Kristiyanto untuk menggali informasi baru mengenai Harun Masiku bermuatan politik, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang di seluruh daerah di Indonesia.
    Harun Masiku merupakan mantan kader PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemuda Muhammadiyah Desak KPK Segera Tangkap Harun Masiku

    Pemuda Muhammadiyah Desak KPK Segera Tangkap Harun Masiku

    loading…

    Sekjen Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo mendesak KPK segera menangkap Harun Masiku. Ini demi menegakkan keadilan dan menunjukkan hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pemuda Muhammadiyah terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia melalui berbagai langkah nyata. Sebagai organisasi yang aktif di ranah sosial dan moral, Pemuda Muhammadiyah kerap menginisiasi diskusi, seminar, dan kampanye publik untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

    Pihaknya juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga terkait agar kebijakan antikorupsi berjalan efektif dan transparan. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemuda Muhammadiyah menjaga integritas bangsa dan membangun masyarakat yang berlandaskan nilai kejujuran.

    Salah satu kasus yang menjadi sorotan Pemuda Muhammadiyah yakni kasus Harun Masiku. Hangatnya kasus Harun Masiku direspons Sekjen Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo.

    Persoalan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku harus segera dituntaskan. Bahkan, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Harun Masiku.

    “Harun Masiku ini sudah nyaris 5 tahun jadi buron sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum. Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik,” ujar Najih, belum lama ini.

    Dia menduga ada pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Masiku. Najih meminta KPK dan aparat hukum menindak siapa saja yang menghalangi proses hukum sesuai Pasal 221 KUHP.

    “Saya duga ada pihak yang memang terus coba halangi proses hukum ini. Oknum semacam ini harus ditindak sesuai perintah UU Pasal 221 KUHP,” ucapnya.

    Dia juga meminta kalangan kader PDIP untuk tidak melindungi Harun Masiku. “Kasus Harun Masiku ini bagaimana pun juga berkaitan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,” kata Najih.

    Karena itu, dia mendorong PDIP untuk menonaktifkan Hasto. “Saya malah mau minta PDIP tidak gentar (memecat) karena keberadaan Pak Hasto sudah tidak produktif malah sehari-hari buat gaduh. Ini mengancam eksistensi PDIP,” ujarnya.

    (jon)

  • Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

    “PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada”, kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

    “Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan,” ucap Najih.

    Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

    “Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik”, lanjut Najih.

    “Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik”, tutur Najih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

    Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (jbr/tor)