Xcloud.id

Tag: Najib Razak

  • 10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi menjadi salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai skandal besar mencuat dan membuka mata dunia tentang betapa luas serta dalamnya jaringan korupsi dapat bekerja saat pengawasan melemah.

    Fenomena ini menunjukkan korupsi tidak mengenal batas wilayah maupun tingkat kemajuan ekonomi. Baik negara maju maupun negara berkembang dapat terjerat dalam praktik gelap yang melibatkan pejabat tinggi, korporasi besar, hingga lembaga internasional.

    Dampak destruktif yang ditimbulkan membuat setiap pengungkapan kasus selalu menjadi perhatian global dan sering kali mendorong perubahan kebijakan besar-besaran.

    Berikut ini skandal korupsi terbesar di dunia yang pernah terungkap serta bagaimana kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi upaya pemberantasan korupsi global.

    Daftar Skandal Korupsi Terbesar di Dunia

    Transparency International merangkum berbagai skandal besar yang terjadi sejak 1993 hingga 2019. Beragam kasus tersebut menyeret politisi, pejabat pemerintahan, bahkan pengusaha besar, hingga menjatuhkan rezim di beberapa negara.

    Banyak di antaranya menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat menyebar luas dan merusak tata kelola negara.

    1. Skandal suap Siemens – Jerman

    Kasus korupsi Siemens pada 2008 menjadi salah satu skandal korporasi terbesar di dunia. Perusahaan teknologi raksasa ini diketahui membayar suap sebesar US$ 1,4 miliar kepada pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak bisnis.

    Investigasi otoritas Jerman dan Amerika Serikat (AS) menemukan praktik ini berlangsung bertahun-tahun di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, listrik, transportasi, hingga alat medis. Suap dilakukan secara sistematis dan terstruktur di banyak lini perusahaan.

    Pada akhir 2008, Siemens mengakui kesalahan dan menyetujui pembayaran denda sebesar US$ 1,6 miliar salah satu denda penindakan korupsi terbesar dalam sejarah.

    2. Sani Abacha menguras aset Nigeria

    Sani Abacha, presiden Nigeria (1993–1998), dikenal sebagai salah satu tokoh paling korup di Afrika. Ia dan kroninya menguras miliaran dolar dari kas negara melalui kontrak fiktif, pencucian uang, dan pengalihan dana bantuan internasional.

    Dana hasil korupsi disimpan melalui jaringan bank internasional dan perusahaan cangkang di Swiss, Luksemburg, hingga Kepulauan Cayman.

    Setelah Abacha meninggal pada 1998, pemerintah Nigeria dan komunitas internasional menelusuri aset yang digelapkan dan menemukan nilai penyelewengan mencapai US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar. Sebagian dana berhasil dipulangkan, meski jumlahnya masih jauh dari total yang hilang.

    3. Korupsi dan pelanggaran HAM era Alberto Fujimori – Peru

    Alberto Fujimori, presiden Peru (1990–2000), dicatat sebagai salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah modern. Selain pelanggaran HAM, ia dituduh menggelapkan sekitar US$ 600 juta.

    Tokoh penting lainnya dalam skandal ini adalah Vladimiro Montesinos, penasihat keamanan Fujimori, yang terbukti terlibat dalam praktik suap besar-besaran. Skandal memuncak ketika video Montesinos menyuap anggota parlemen bocor ke publik pada 2000.

    Fujimori melarikan diri ke Jepang sebelum akhirnya ditangkap di Chili dan diekstradisi ke Peru. Pada 2007, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

    4. Dana rahasia Ramzan Kadyrov – Chechnya, Rusia

    Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya sejak 2007, menjadi sorotan internasional karena dugaan korupsi dan pelanggaran HAM. Ia disebut menerima dana US$ 648 juta–US$ 864 juta per tahun dari pungutan tidak resmi masyarakat.

    Sebagian dana digunakan untuk pembangunan, tetapi sebagian lainnya dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk pesta mewah dan hadiah untuk tokoh ternama. Meski mendapat kritik tajam, Kadyrov tidak pernah diadili.

    5. Monopoli bisnis keluarga Ben Ali – Tunisia

    Pada masa pemerintahan Presiden Ben Ali (1987–2011), Tunisia dikuasai secara ekonomi oleh 220 bisnis milik keluarganya. Pemerintah menerapkan aturan izin khusus bagi perusahaan, sehingga banyak usaha lokal maupun internasional terhambat.

    Keluarga Ben Ali menguasai berbagai sektor industri dan mengumpulkan kekayaan hingga US$ 13 miliar. Setelah Ben Ali digulingkan pada 2011, pemerintah bergerak menyita dan melelang aset keluarga tersebut.

    6. Penyelewengan dana oleh Viktor Yanukovych – Ukraina

    Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang terguling pada 2014, dituduh menggelapkan dana negara sebesar US$ 40 miliar. Uang tersebut dialirkan melalui perusahaan cangkang yang tersebar di berbagai negara.

    Hingga kini, pemerintah Ukraina baru memulihkan sekitar US$ 1,5 miliar, sementara sebagian besar dana masih sulit dilacak.

    7. Skandal Ricardo Martinelli – Panama

    Ricardo Martinelli, presiden Panama (2009–2014), diekstradisi pada 2018 karena tuduhan penyalahgunaan dana publik, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan wewenang.

    Ia diduga memanipulasi tender proyek pemerintah serta menggunakan dana negara untuk memata-matai lebih dari 150 tokoh publik, termasuk jurnalis dan oposisi.

    8. Skandal 1MDB – Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu korupsi keuangan terbesar di Asia. Lembaga investasi ini dibentuk pada 2009 oleh Najib Razak namun kemudian terbukti disalahgunakan.

    Investigasi internasional menemukan penyelewengan lebih dari US$ 4,5 miliar melalui transaksi ilegal yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan pelaku industri keuangan. Kasus ini mengguncang politik Malaysia hingga Najib akhirnya dijatuhi hukuman penjara pada 2020.

    9. Skema pencucian uang Russian Laundromat – Rusia

    Russian Laundromat merupakan skema pencucian uang lintas benua dengan nilai hingga US$ 20 miliar–US$ 80 miliar. Modusnya menggunakan perusahaan cangkang di Inggris serta jalur bank di Moldova dan Latvia sebelum dana masuk ke Eropa Barat. Kasus ini memicu penyelidikan internasional dan menyeret sejumlah bank besar.

    10. Skandal korupsi Gurtel – Spanyol

    Skandal Gurtel pada 2009 melibatkan jaringan besar yang melakukan suap, penggelapan dana publik, dan transaksi ilegal dalam skala luas. Tokoh utama, Francisco Correa, dijatuhi 51 tahun penjara, sementara mantan bendahara Partai Rakyat Luis Bárcenas, dihukum 33 tahun penjara.

    Daftar korupsi terbesar di dunia menunjukkan betapa kompleks dan sistematisnya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai negara. Dari skema pencucian uang lintas benua hingga penyelewengan dana publik oleh pejabat tinggi, setiap kasus membuktikan korupsi merusak perekonomian, demokrasi, dan kepercayaan masyarakat.

  • Dulu SBY Pertahankan Ambalat, Kini Prabowo dan Malaysia Mau Olah Bersama

    Dulu SBY Pertahankan Ambalat, Kini Prabowo dan Malaysia Mau Olah Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi terkait sengketa Ambalat di Laut Sulawesi, beberapa waktu lalu.

    Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan konsolidasi ini merupakan tanda persahabatan yang baik antar kedua negara, dalam membahasa Ambalat. Sikap Prabowo dan SBY dalam mempertahankan Ambalat sangat berbeda sekali. 

    “Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai,” kata Ibrahim seperti dilansir The Star, dikutip Selasa (5/8/2025).

    Ibrahim menuturkan tetap menjaga setiap inci perbatasan di Sabah yang menjadi bagian sengketa blok Ambalat, meski telah melakukan perundingan dengan Indonesia mengenai rencana kerja sama pemanfaatan di Ambalat.

    Baginya diskusi ini bukan hanya tentang kesepakatan blok Ambalat, tetapi merupakan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Malaysia.

    “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” jelas Ibrahim dikutip Malaymail.

    Dilansir Bisnis, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Datok Sri Anwar Ibrahim pada Jumat (27/6/2025). Dalam pertemuan ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah blok Ambalat.

    “Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint developer,” paparnya Prabowo.

    Salah satunya adalah memanfaatkan potensi kekayaan alam yang berada di kawasan Ambalat secara kolaboratif dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.

    “Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama,” sebut Prabowo. 

    Sengketa Ambalat sudah terjadi pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu SBY mempertahankan blok Ambalat dengan mengedepankan negosiasi.

    “Saudara (PM Malaysia Najib Razak) saya sudah beritahu posisi dasar kita, yang tentunya kalau itu merupakan kedaulatan kita, menjadi kewajiban untuk kita pertahankan.  Cuma cara yang kita pilih adalah perundingan dan nebgosiasi yang sedang berjalan. Saya juga berharap kepada juru runding  kita,  berikan dorongan agar sekali lagu proses perundingan berlangsungnya lebih cepat dan lebih kondusif,”  tegas SBY, dikutip dari lama resmi Kemensetneg.

  • Mahathir Mohamad Ulang Tahun ke-100, Anwar Ibrahim Ucapkan Selamat

    Mahathir Mohamad Ulang Tahun ke-100, Anwar Ibrahim Ucapkan Selamat

    Kuala Lumpur –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dr Mahathir Mohamad, berulang tahun ke-100 pada Kamis (10/7) ini. PM Anwar Ibrahim mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mahathir dan menyampaikan doa serta harapan terbaiknya untuk sang mantan PM.

    Anwar, seperti dilansir The Star, Kamis (10/7/2025), mengatakan bahwa dirinya dan istrinya, Dr Wan Azizah Wan Ismail, dengan tulus mendoakan Mahathir agar senantiasa diberkahi kesehatan, ketenangan pikiran, dan kekuatan.

    Anwar juga mengatakan dirinya menghargai teladan hidup sehat dan pengabdian yang tak kenal lelah untuk beramal dari Mahathir, yang merupakan PM dengan masa jabatan terlama di Malaysia.

    “Gaya hidup sehat Tun (Mahathir) dan kedermawanan yang tak henti menjadi teladan bagi bangsa yang semakin menua, namun masih memiliki harapan yang tinggi,” tulis Anwar dalam pernyataannya via media sosial.

    Dia menambahkan bahwa kehidupan Mahathir terus menginspirasi masyarakat Malaysia, terutama dalam mempertahankan kontribusi yang bermakna di masa tua.

    “Semoga Allah senantiasa memberkahi Tun (Mahathir), insya Allah,” ucap Anwar dalam pernyataannya.

    Mahathir menjabat PM Malaysia sebanyak dua kali, yakni periode tahun 1981 hingga tahun 2003 dan periode tahun 2018 hingga tahun 2020.

    Anwar dan Mahathir sempat bertikai secara politik setelah sebelumnya berkoalisi ketika mereka melengserkan mantan PM Najib Razak, yang terjerat skandal korupsi 1MDB, dalam pemilu tahun 2018 lalu.

    Dalam wawancara yang disiarkan langsung via media sosial, Mahathir mengatakan gaya hidup aktif sebagai faktor umur panjangnya. Mahathir mengatakan dirinya tetap aktif secara fisik dan mental, terus menunggang kuda dan bersepeda secara teratur, yang dia yakini sebagai kunci kesehatan dan ketajaman yang tahan lama.

    “Saya meyakini ini berkaitan dengan menjadi aktif. Saya tidak hanya duduk-duduk atau berdiam diri di tempat yang nyaman. Saya melakukan berbagai aktivitas; saya berjalan kaki, menunggang kuda, dan bersepeda,” ucapnya.

    Lihat juga Video ‘Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Temui Jokowi di Solo’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Danantara yang juga Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara tidak disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib.

    Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB.

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Erick mengakui adanya anggapan negatif terhadap Danantara di kalangan masyarakat.

    Namun, ia meminta agar lembaga baru ini tidak disamakan dengan 1MDB.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. Pak, nanti Danantara menjadi seperti 1MDB loh. Jangan melihat gitu,” kata Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025)

    Menurut Erick, pemerintah membentuk Danantara dengan mencontoh negara-negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) sukses.

    Ia menyebutkan beberapa contoh SWF terkemuka seperti Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab, dan Qatar Investment Authority.

    Danantara yang diklaim berada di posisi tujuh atau delapan terbesar sovereign wealth fund di dunia menjadikan ketiga lembaga tersebut sebagai acuan.

    “Kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 di dunia, benchmarkingnya yang enggak bagus. Berarti ya sama aja setback, kemunduran,” ujar Erick.

    Ia juga yakin bahwa Danantara bisa menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Namun, menurut dia, hal tersebut memerlukan waktu.

    Sebab saat ini masih ada anggapan bahwa nasib Danantara akan sama seperti 1MDB.

    “Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang enggak bagus. Itu salah besar,” ucap Erick.

    Pemerintah Diingatkan

    Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Danantara tidak mengikuti jejak 1MDB.

    Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian yang terjadi pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa, (18/2/2025).

    Ia mengatakan jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus.

     “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non-korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade-offnya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris dan direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

  • Jangan Sampai Bernasib Seperti 1MDB, Legislator PDIP Minta BPI Danantara Tak Diintervensi Politik – Halaman all

    Jangan Sampai Bernasib Seperti 1MDB, Legislator PDIP Minta BPI Danantara Tak Diintervensi Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menekankan pentingnya agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dikelola dengan penuh independensi, jauh dari pengaruh politik. 

    Pernyataan ini disampaikan Darmadi untuk memastikan bahwa Danantara tidak mengalami nasib buruk seperti yang menimpa 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    “Makanya, nanti intervensi politik ini enggak boleh ada lagi dalam Danantara ini,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Sebagai informasi, 1MDB yang dibentuk di Malaysia saat era kepemimpinan Najib Razak awalnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara. 

    Namun, penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum terkait menyebabkan skandal besar dan menjerat Najib dalam kasus korupsi. 

    Darmadi mengingatkan, bahwa masalah tersebut timbul akibat intervensi politik yang merusak integritas pengelolaan dana.

    “Jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” ujar legislator PDIP ini, yang dengan tegas berharap agar lembaga investasi baru ini terlindungi dari campur tangan politik praktis.

    Darmadi bahkan membandingkan Danantara dengan Temasek, badan investasi negara Singapura, yang berhasil mengelola asetnya dengan jauh dari intervensi politik. 

    “Kalau seperti di Singapura, kan, semuanya serba bagus, ya, betul enggak? Jadi bersih, tidak parasit, dan tidak koruptif,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam peluncuran BPI Danantara di Istana Negara pada Senin (24/2/2025), Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Investasi, Rosan Roeslani, untuk memimpin Danantara.

    Rosan akan didampingi oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria, yang masing-masing akan bertanggung jawab pada bidang investasi dan operasional.

    “Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, dengan bantuan Bapak Pandu Sjahrir dan Bapak Dony Oskaria,” jelas Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers tersebut.

    Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjadi Ketua Dewan Pengawas Danantara, didampingi oleh Muliaman Hadad.

    Sejumlah mantan presiden juga akan diajak untuk bergabung sebagai Dewan Penasihat guna memastikan lembaga ini berjalan dengan integritas dan amanah.

    Dengan jajaran yang penuh pengalaman dan komitmen terhadap Indonesia, Darmadi berharap Danantara dapat berkembang dengan maksimal tanpa gangguan dari kepentingan politik.

  • Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Para pengamat mengkhawatirkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengalami nasib serupa dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia, jika tidak dikelola dengan transparansi dan pengawasan yang ketat.

    Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan bahwa sisa anggaran sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran akan dialokasikan ke Danantara.

    “(Hasil efisiensi sebesar US$20 miliar) ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ujar Prabowo.

    Pernyataan ini disampaikan dua minggu setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memunculkan kekhawatiran terkait independensi Danantara.

    Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti adanya potensi korupsi dalam pengelolaan Danantara. Menurutnya, klausul dalam UU BUMN yang mengatur bahwa lembaga auditor hanya dapat memeriksa Danantara setelah mendapat persetujuan dari DPR berpotensi menghambat transparansi dan pengawasan independen.

    “Patut diduga ada upaya memproteksi Danantara agar tidak disentuh oleh lembaga penegak hukum dan lembaga auditor,” ujar Wana saat dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025.

    Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat menjadikan Danantara sebagai objek yang rawan dikorupsi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

    Hasil pemantauan ICW dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan BUMN masih marak terjadi. Dalam periode tersebut, tercatat sekitar 119 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp40 triliun.

    Menurut Wana, temuan ini menandakan bahwa tata kelola di BUMN masih belum optimal, sehingga pengawasan terhadap Danantara menjadi sangat penting agar tidak bernasib serupa dengan skandal 1MDB yang terjadi di Malaysia.

    Bagaimana kronologi kasus korupsi 1MDB yang menyeret mantan perdana Menteri Malaysia Najib Razak? Simak selengkapnya.

    Kronologi Megakorupsi 1MDB di Malayia

    Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia. Dengan dugaan penyalahgunaan dana mencapai US$4,5 miliar, kasus ini telah menyeret sejumlah nama besar, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Berikut adalah kronologi lengkap dari kasus ini.

    2009: Pembentukan 1MDB

    Pada tahun 2009, Perdana Menteri Najib Razak membentuk 1MDB sebagai dana investasi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dana ini dikembangkan dengan bantuan pakar keuangan Malaysia, Low Taek Jho atau Jho Low, yang kemudian memiliki peran besar dalam pengelolaan keuangan 1MDB.

    2013-2014: Penggalangan Dana dan Penyalahgunaan

    Antara 2009 hingga 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan miliaran dolar melalui surat utang dan kemitraan investasi. Namun, Departemen Kehakiman AS mencatat bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek pembangunan. Sebaliknya, sebagian besar dialihkan ke rekening bank di berbagai negara dengan skema perusahaan cangkang.

    2015: Terungkapnya Skandal

    Pada Agustus 2015, harian Wall Street Journal menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ditemukan dalam rekening pribadi Najib Razak. Hal ini memicu penyelidikan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Departemen Kehakiman AS, Swiss, dan Singapura.

    2016: Penyitaan Aset dan Langkah Hukum

    Sejak Juli 2016, otoritas AS mulai mengajukan tuntutan hukum untuk menyita aset yang terkait dengan dana 1MDB, termasuk properti mewah di New York, Los Angeles, dan London. Beberapa aset lain yang diduga dibeli dengan dana ilegal ini adalah pesawat pribadi, lukisan Picasso yang diberikan kepada Leonardo DiCaprio, serta perhiasan yang diberikan kepada model Miranda Kerr.

    2017-2018: Dampak Politik dan Pemilu Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kekalahan Najib Razak dalam pemilu Malaysia pada Mei 2018. Mahathir Mohamad, yang sebelumnya keluar dari koalisi pemerintah, kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri dan berjanji untuk menyelidiki kasus ini.

    2018-2020: Penangkapan dan Persidangan

    Setelah kalah dalam pemilu, Najib Razak dan beberapa rekannya, termasuk Jho Low, menghadapi tuntutan hukum atas keterlibatan mereka dalam skandal ini. Pengadilan Malaysia kemudian menjatuhkan hukuman penjara terhadap Najib atas berbagai kasus korupsi yang berkaitan dengan 1MDB.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa badan investasi seperti Danantara dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Dengan sistem pengawasan yang kuat, skandal seperti 1MDB dapat dicegah agar tidak terulang di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hardjuno Ingatkan Jangan Sampai Danantara Bernasib Sama dengan BLBI dan 1MDB – Halaman all

    Hardjuno Ingatkan Jangan Sampai Danantara Bernasib Sama dengan BLBI dan 1MDB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun. 

    Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura. 

    Namun, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul.

    Terutama jika melihat pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998.

    Skandal BLBI

    Meskipun pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara.

    Namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama. 

    “Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi,” ujar Hardjuno, Kamis (20/2/2025).

    Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. 

    Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik. 

    Hardjuno menilai bahwa skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan holding tersebut.

    Hardjuno mencontohkan bahwa model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong ekonomi nasional. 

    Kasus iMDB di Malaysia

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. 

    “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,” tambahnya.

    Skandal 1Malaysia Development Berhad adalah skandal korupsi para politisi di Malaysia pada 2025 lalu.

    Saa itu Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dituduh mentransfer lebih dari RM 2.67 miliar (hampir USD 700 juta) dari 1MDB, perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah, ke rekening bank pribadinya.

    Dia kini berurusan dengan kasus itu.

    MBG juga disorot

    Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. 

    Menurut Hardjuno, jika efisiensi ini dilakukan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan masyarakat di luar penerima manfaat MBG bisa terancam. 

    “Perlu kajian lebih dalam terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai demi satu program unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.

    Untuk memastikan Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting, seperti audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik. 

    “Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi,” pungkasnya.

    Pembentukan Danantara menjadi tonggak penting dalam pengelolaan aset negara, namun pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya. 

    Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional.

    Sekilas Mengenai Danantara

    Istilah Danantara adalah akronim dari Daya Anagata Nusantara.

    Daya berarti tenaga atau kekuatan, anagata memiliki arti masa depan.

    Sementara Nusantara merupakan sebutan lain Kepulauan Indonesia.

    Bisa dikatakan Danantara adalah lembaga yang berperan sebagai badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) di Indonesia.

    Mirip dengan Temasek yang dimiliki Singapura maupun Khazanah yang dikontrol pemerintah Malaysia.

    Badan ini dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara dalam investasi yang menguntungkan,

    Danantara memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing nasional.

    Pembentukan Danantara tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah disahkan pada Rapat Paripurna, Selasa (4/2/2025).

     

  • Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak mengikuti jejak 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018 Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib. Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Berkaca dari kasus tersebut, Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Ia mengatakan, jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus sekali.

    “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini, ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR, yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade off-nya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025).

    Dalam UU yang baru disahkan itu termasuk soal pembentukan Danantara.

    Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

    Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

    Kewenangan yang dimiliki Danantara antara lain mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, demi optimalisasi aset negara.

    Lalu, Danantara juga bisa menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    Selanjutnya, bisa pula untuk menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, pengambilalihan, hingga pemisahan perusahaan.

    Danantara juga memiliki wewenang untuk membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN untuk strategi penguatan korporasi.

    Lalu, Danantara bisa pula untuk mengesahkan dan mengkonsultasikan dengan DPR soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN. 

  • Menang Banding, Eks PM Malaysia Najib Razak Bakal Jadi Tahanan Rumah

    Menang Banding, Eks PM Malaysia Najib Razak Bakal Jadi Tahanan Rumah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Eks Perdana Menteri Malaysia yang dipenjara karena kasus korupsi, Najib Razak, akan menjadi tahanan rumah untuk menjalani sisa hukuman setelah putusan pengadilan banding.

    Majelis hakim di pengadilan banding mengabulkan permohonan Najib menggunakan dekrit kerajaan untuk membuat dia menjadi tahanan rumah.

    Putusan itu juga akan mempermudah keinginan Najib.

    “Mengingat tak ada gugatan [terhadap keputusan itu) tak ada pembenaran perintah tersebut tak dipatuhi,” kata salah satu dari tiga hakim, Mohamad Firuz Jaffril, dikutip AFP, Senin (6/1).

    Mantan Raja Malaysia Al Sultan Abdullah sebelumnya disebut memberi izin Najib untuk menjalani sisa hukuman enam tahun sebagai tahanan rumah.

    Namun, Pengadilan Tinggi menolak banding tim hukum Najib karena menganggap pernyataan itu tak terbukti.

    Di kesempatan ini, Firuz mengatakan bukti baru dari tim hukum Najib jelas.

    “Oleh karena itu, kami bermaksud mengabulkan permohonan banding tersebut,” ujar dia.

    Putusan itu bisa mengantar Najib ke Pengadilan Tinggi sekaligus menjadi bukti untuk memperkuat tawaran dia menjadi tahanan rumah.

    Pakar hukum menilai putusan itu merupakan kemenangan hukum bagi Najib karena selangkah lebih dekat untuk menjadi tahanan rumah.

    Pada Juli 2020, pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara karena korupsi soal penjarahan dana kekayaan negara 1MDB dan menghadapi sejumlah kasus lain. Namun, dewan pengampunan mengurangi hukuman hingga setengahnya.

    (isa/dna)

  • Napas Lega Istri Najib Razak Bebas dari Selusinan Dakwaan Cuci Uang

    Napas Lega Istri Najib Razak Bebas dari Selusinan Dakwaan Cuci Uang

    Jakarta –
    Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor (73) dibebaskan dari selusinan dakwaan pencucian uang dan penggelapan pajak. Dakwaan pencucian uang melibatkan 7,1 juta ringgit ($1,6 juta) dan lima tuduhan tidak melaporkan pendapatannya antara 4 Desember 2013 dan 8 Juni 2017.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (19/12/2024), hakim Pengadilan Tinggi K. Muniandy membatalkan total 17 dakwaan tersebut, dengan mengatakan bahwa dakwaan-dakwaan tersebut tidak memiliki “kejujuran, kepatutan, dan legalitas” dan memerintahkan pembebasan, demikian menurut salinan putusan yang dilihat oleh AFP.

    Jaksa Bakal Banding

    In this file photo taken on April 28, 2018, Malaysia’s then-Prime Minister Najib Razak (L) and his wife Rosmah Mansor (R). Foto: Getty Images, Reuters, AFP

    Kantor Jaksa Agung mengatakan akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut, demikian media-media Malaysia melaporkan.

    Rosmah sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas dakwaan korupsi terpisah pada bulan September 2022. Dia telah mengajukan banding terhadap hukuman tersebut dan tetap bebas dengan jaminan.

    Dia didakwa dalam kasus itu dengan tuduhan mencari dan menerima suap untuk membantu sebuah perusahaan mengamankan proyek tenaga surya untuk sekolah-sekolah pedesaan di wilayah Malaysia, dekat Kalimantan selama pemerintahan suaminya.

    Jam Tangan Mewah hingga Perhiasan Rosmah Telah Lama Disorot

    jam tangan rosmah mansor. Foto: dok. Bernama, Istimewa

    Rosmah telah lama dikritik oleh warga Malaysia karena koleksi tas mewah, pakaian, dan perhiasannya yang banyak, yang diperolehnya saat berbelanja di luar negeri.

    Koleksi barang-barang mewahnya menjadi sorotan setelah polisi menggerebek rumah keluarga mereka pada tahun 2018, menyusul kekalahan suaminya dalam pemilu.

    Najib sendiri sedang menjalani hukuman penjara enam tahun karena korupsi yang terkait dengan skandal keuangan besar-besaran di badan dana kekayaan negara 1MDB.

    Ia telah mengajukan banding untuk menjalani sisa hukumannya dengan tahanan rumah, dan sidang telah ditetapkan akan digelar pada tanggal 6 Januari mendatang.

    Skandal 1MDB, yang diduga melibatkan miliaran dolar yang diambil dari perusahaan negara yang kini sudah tutup itu, memicu penyelidikan di Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/azh)