Xcloud.id

Tag: Najib Mikati

  • Turki Gagalkan Pengiriman 1.3000 Pager Berisi Bom yang Menuju Lebanon, Disita di Bandara Istanbul – Halaman all

    Turki Gagalkan Pengiriman 1.3000 Pager Berisi Bom yang Menuju Lebanon, Disita di Bandara Istanbul – Halaman all

    Turki Gagalkan Pengiriman 1.3000 Pager Berisi Bom yang Menuju Lebanon

    TRIBUNNEWS.COM- Intelijen Turki telah menyita 1.300 pager berisi jebakan yang ditujukan ke Lebanon, identik dengan yang digunakan dalam serangan di negara itu pada  bulan September , surat kabar Sabah milik Turki melaporkan.

    Menurut laporan, beberapa hari setelah pengeboman pager oleh Mossad di Lebanon, 1.300 pager lainnya disita di bandara Istanbul dalam perjalanan ke Lebanon.

    Menurut laporan, Organisasi Intelijen Turki (MIT) menerima informasi tentang pengiriman pager dan mulai memeriksa bandara dan pelabuhan, menemukan bahwa pengiriman tersebut direncanakan pada tanggal 27 September.

    Laporan tersebut merupakan bagian dari pengiriman yang dibawa ke Lebanon melalui rute yang rumit, yang melibatkan perusahaan-perusahaan depan di beberapa negara, termasuk Bulgaria, Hungaria, Hong Kong, dan Taiwan, sebelum melewati Turki.

    Pihak berwenang memantau pengiriman tersebut dan mencegahnya mencapai tujuan akhir, sebagai bagian dari kerja sama keamanan regional untuk memerangi penyelundupan perangkat elektronik yang mencurigakan.

    Laporan menunjukkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengangkat masalah tersebut dalam percakapan dengan mantan Perdana Menteri Libanon Najib Mikati Desember lalu, memberitahukan kepadanya tentang penyitaan dan penghancuran pager.

    Kepala Mossad Israel, David Barnea, sebelumnya mengungkapkan bahwa radio 500 pager pertama telah dibawa ke Lebanon beberapa minggu sebelum 7 Oktober 2023.

    Pada tanggal 17 September, Israel meledakkan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah dan warga sipil. Keesokan harinya, Israel meledakkan radio ICOM, menewaskan total 37 orang dan melukai 2.931 orang lainnya.

    Barnea mengatakan operasi pager merupakan titik balik dalam perang dengan Lebanon.

     

     

    Turki menggagalkan serangan lain dengan pager di Lebanon tahun lalu, kata pejabat

    Badan intelijen Turki menggagalkan serangan jarak jauh menggunakan pager tahun lalu di Lebanon, beberapa hari setelah serangan serupa oleh Israel menewaskan puluhan orang dan melukai ribuan orang, termasuk anggota kelompok Hizbullah Lebanon, harian Turki dan pejabat mengatakan Selasa.

    Daily Sabah melaporkan bahwa 1.300 pager dan 710 pengisi daya yang dipasangi bahan peledak disita di dalam pengiriman kargo di Bandara Istanbul yang sedang dalam perjalanan ke Beirut dari Hong Kong.

    Seorang pejabat keamanan Turki, yang berbicara dengan syarat anonim sesuai dengan peraturan, mengonfirmasi laporan tersebut tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Di Beirut, juru bicara utama Hizbullah Youssef el-Zein mengatakan kepada The Associated Press Selasa bahwa beberapa hari setelah serangan pager 17 September di Lebanon dan Suriah, Hizbullah memberi tahu intelijen Turki bahwa pengiriman pager ada di Turki dan akan segera dikirim ke Lebanon.

    El-Zein mengatakan otoritas Turki menyita pager dan kemungkinan besar menghancurkannya. Ia tidak memiliki rincian lebih lanjut.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

    Israel memicu serangan 17 September ketika pager di seluruh Lebanon mulai berbunyi bip. Perangkat itu meledak bahkan jika seseorang yang membawanya gagal menekan tombol untuk membaca pesan terenkripsi yang masuk.

    Keesokan harinya, Israel mengaktifkan walkie-talkie, beberapa di antaranya meledak di pemakaman beberapa orang yang tewas dalam serangan pager.

    Serangan tersebut menandai eskalasi besar dalam perang Israel-Hizbullah yang dimulai setelah Hamas melancarkan serangannya ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Meskipun serangan Lebanon tersebut menyerang banyak anggota Hezbollah, warga sipil juga tewas atau terluka. Setidaknya 37 orang tewas, termasuk dua anak-anak, dan sekitar 3.000 orang terluka dalam ledakan dua hari tersebut.

    Daily Sabah mengatakan bahwa berdasarkan informasi bahwa pengiriman perangkat pager akan tiba di Istanbul untuk dikirim ke Lebanon dua hari setelah serangan, agen intelijen Turki melancarkan operasi.

    Surat kabar itu mengatakan bahwa pihak berwenang menemukan pengiriman yang tiba di Istanbul dari Hong Kong satu hari sebelum ledakan di Lebanon. Kargo tersebut berisi 61 kotak dan dijadwalkan berangkat dari Istanbul ke Beirut pada 27 September melalui Bandara Istanbul. Kargo tersebut digambarkan sebagai pengiriman alat pencacah makanan, kata Daily Sabah. Di dalamnya, pihak berwenang menemukan 1.300 pager merek Gold Apollo dan 710 pengisi daya desktop.

    Setelah serangan pager, Israel memperluas perang melawan Hizbullah dengan serangan yang menewaskan hampir 500 orang pada 23 September, memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Pada 27 September, serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut menewaskan Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah dan salah satu anggota pendirinya, dalam pukulan terbesar bagi kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Perang berakhir pada 27 November, ketika gencatan senjata yang ditengahi AS mulai berlaku.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR,  AP

     

  • Pakar Israel Tegaskan Hizbullah Masih Tangguh: Bahkan Bisa Mengudeta Pemerintah Lebanon – Halaman all

    Pakar Israel Tegaskan Hizbullah Masih Tangguh: Bahkan Bisa Mengudeta Pemerintah Lebanon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pakar Israel bernama Dr. Moshed Elad mengakui bahwa kelompok Hizbullah di Lebanon saat ini masih tangguh meski sudah digempur Israel.

    Elad yang menjadi dosen di Kolese Galilea Barat itu menyebut Hizbullah masih menjadi kekuatan besar di Lebanon.

    “Terlepas dari serangan besar Israel yang mendera Hizbullah, organisasi itu masih lebih kuat daripada beberapa tentara Lebanon. Semuanya bergantung padanya,” kata Elad dikutip dari The Jerusalem Post.

    Menurut dia, Hizbullah bahkan mampu melakukan kudeta terhadap permintahan negara Timur Tengah itu.

    “Jika Hizbullah mau, organisasi itu bisa melakukan kudeta pemerintahan dan kembali mengklaim kontrol. Jika Hizbullah menginginkannya, jutaan Syiah akan mematuhinya,” ujarnya.

    Elad menegaskan bahwa Hizbullah tidak takut kepada pemerintah Lebanon, bahkan meski pemerintah itu dibekingi oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

    “Pemerintahan Lebanon di bawah Presiden Michel Aoun, Perdana Menteri Najib Mikati, dan Kepala Staf Joseph Aoun tak dianggap oleh Hizbullah,” katanya.

    Kata Elad, Hizbullah hanya mendengarkan pendapat masyarakat yang meminta adanya peluang mengenai pemerintahan baru guna membangun kembali Lebanon.

    GENCATAN SENJATA – Orang-orang berpose untuk difoto di peluncur roket Hizbullah yang terbakar di desa Kfar Tebnit di Lebanon selatan pada 27 November 2024, setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku. (Photo by Mahmoud ZAYAT / AFP) (AFP/MAHMOUD ZAYAT)

    Dia lalu mengkritik orang-orang yang mencibir pemimpin Lebanon, Naim Qassem.

    “Beberapa orang ingin memprovokasi, ‘sang penyapu’, pemimpin Hizbullah yang efektif, dan menggambarkannya seperti anjing pudel yang mengikuti perintah tuan barunya. Kita seharusnya tidak membuat kesalahan. Ketika Presiden Aoun meminta Hizbullah melucuti senjatanya, organisasi itu membuat batasan dan menyatakan, ‘Cukup.’”

    Elad mengatakan Qassem sudah memberikan penjelasan tentang penolakan Hizbullah untuk melucuti senjata.

    “Sepanjang Israel menduduki lima titik strategis di Lebanon, sepanjang ancaman dari Israel tetap ada dan hingga persoalan wilayah dengan Israel diselesaikan, Hizbullah akan tetap memegang senjatanya.”

    Menurut dia, para pemimpin Lebanon berupaya berkompromi dengan Hizbullah.

    “Beberapa pemimpin, termasuk Syiah moderat, mengusulkan sebuah kompromi: Hizbullah akan menyimpan senjatanya di gudang Tentara Lebanon dan tidak akan mengakses gudang itu selama negara itu mengarah kepada keamanan, ekonomi, dan perombakan sosial.

    Elad menyampaikan Hizbullah tampaknya tidak akan menyetujuinya.

    “Hizbullah tidak ingin menyerahkan rudal dan senjatanya,” katanya.

    Awal bulan ini Lebanon dilaporkan makin ditekan AS yang memberikan ultimatum kepada negara Timur Tengah itu.

    Media Lebanon Al-Akhbar menyebut AS meminta Lebanon untuk melucuti paksa kelompok Hizbullah dengan tenggat waktu tertentu.

    Jika Lebanon mengabaikannya, negara itu bisa menghadapi perang yang dikobarkan kembali oleh Israel.

    Sementara itu, utusan AS untuk kawasan Timur Tengah, Morgan Ortagus, memuji perang yang dilakukan Israel di Lebanon. Ortagus dikabarkan akan berkunjung ke Lebanon hari Sabtu, (5/4/2025).

    “Kunjungan itu membawa pesan AS yang meminta inisiasi rencana untuk melucuti senjata Hizbullah sebagai syarat untuk semua persoalan lainnya, mulai dari penarikan Israel hingga pembangunan kembali,” kata Al-Akhbar, Kamis, (3/4/2025).

    “Pesan-pesan ancaman sudah sampai kepada para pejabat yang menyimpang dari Resolusi PBB 1701 dan membawa usul yang buruk sekali untuk Lebanon,” ujar narasumber media itu.

    Menurut media itu, para pejabat Lebanon merasa terpojokkan dan tidak bisa menghindari tekanan AS dan Israel.

    Jika nekat melucuti Hizbullah, pemerintah Lebanon bisa menghadapi konflik internal. Namun, jika Lebanon tidak melucuti Hizbullah, serangan besar Israel bisa terjadi lagi.

    Narasumber media itu menyebut ada kemungkinan operasi militer baru Israel terhadap Lebanon.

    “Israel akan melancarkan operasi militer baru dalam jangka waktu tertentu, dan AS sudah memberikan lampu hijau untuk hal itu,” kata narasumber Al-Akhbar.

    “Tidak diketahui apakah hal itu akan terjadi setelah kunjungan Ortagus atau apakah dia akan menunda kunjungannya hingga setelah operasi itu dijalankan.”

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Jakarta –

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru, Terdiri dari 24 Menteri

    Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru, Terdiri dari 24 Menteri

    Jakarta –

    Otoritas kepresidenan Lebanon mengumumkan pembentukan pemerintahan baru hari ini. Pemerintahan tersebut mengakhiri krisis politik yang telah terjadi di negara itu selama dua tahun terakhir.

    Presiden Lebanon, Joseph Aoun, hari ini menandatangani dekrit terkait pemerintahan baru Lebanon. Dalam dekrit itu diketahui pemerintahan anyar Lebanon terdiri dari 24 Menteri.

    “Presiden Joseph Aoun menandatangani dekrit untuk membentuk pemerintahan yang terdiri dari 24 menteri,” kata pihak kepresidenan Lebanon dalam sebuah unggahan di X dilansir AFP, Sabtu (8/2/2025).

    Otoritas Lebanon juga mengumumkan dua dekrit lainnya. Dekrit pertama, presiden menerima pengunduran diri dari Perdana Menteri Najib Mikati. Sebagai gantinya, Nawaf Salam ditunjuk sebagai Perdana Menteri Lebanon yang baru. Nawaf juga diminta untuk segera membentuk pemerintahan.

    Lebanon sempat mengalami krisis politik selama dua tahun terakhir. Krisis itu dipicu terkait konflik yang melibatkan kelompok Hizbullah dengan militer Israel.

    Pemerintahan baru Lebanon menghadapi tugas berat untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk menyalurkan miliaran dolar dari donor internasional setelah bertahun-tahun mengalami krisis ekonomi. Pemerintah baru ini juga harus mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah yang rapuh dan membangun kembali negara yang dilanda perang.

    Mereka juga harus meninjau kembali perjanjian-perjanjian termasuk dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan mempersiapkan pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada tahun depan.

    Usai ditunjuk sebagai Perdana Menteri Lebanon yang baru, Nawaf Salam mengatakan akan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Dia juga berjanji akan membangun kembali kepercayaan dengan masyarakat internasional setelah perang Israel-Hizbullah yang menghancurkan.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan penyelamatan,” kata Perdana Menteri Nawaf Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan dilansir AFP.

    Dia menambahkan, pemerintahannya akan berusaha untuk memulihkan kepercayaan antara warga negara dan negara, antara Lebanon dan negara-negara di kawasan Arab, sert antara Lebanon dan komunitas internasional.

    (ygs/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Batas Waktu Penarikan Israel dari Lebanon Selatan Diperpanjang Beberapa Minggu – Halaman all

    Batas Waktu Penarikan Israel dari Lebanon Selatan Diperpanjang Beberapa Minggu – Halaman all

    Batas Waktu Penarikan Israel dari Lebanon Selatan Diperpanjang Beberapa Minggu

    TRIBUNNEWS.COM- Gedung Putih mengumumkan pada akhir 26 Januari bahwa periode penerapan gencatan senjata 60 hari di Lebanon selatan, yang berakhir pada akhir pekan, telah diperpanjang hingga bulan depan. 

    Pasukan Israel telah membunuh sedikitnya 24 warga Lebanon ketika mereka kembali ke kota dan desa mereka di Lebanon selatan.

    “Pengaturan antara Lebanon dan Israel, yang dipantau oleh AS, akan terus berlaku hingga 18 Februari 2025,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu. 

    “Pemerintah Lebanon, Pemerintah Israel, dan Pemerintah AS juga akan memulai negosiasi untuk memulangkan tahanan Lebanon yang ditangkap [oleh Israel] setelah 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan Gedung Putih. 

    Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan bahwa Beirut telah menerima perpanjangan tersebut. 

    Setelah meninjau laporan komite pelaksana gencatan senjata yang dipimpin AS, Mikati menyatakan, “pemerintah Lebanon menegaskan pelestarian kedaulatan dan keamanan Lebanon dan kelanjutan pekerjaan berdasarkan kesepahaman gencatan senjata hingga 18 Februari.”

    “Atas permintaan pemerintah Lebanon, Amerika Serikat akan memulai negosiasi untuk memulangkan tahanan Lebanon di penjara Israel yang ditangkap oleh Israel setelah 7 Oktober,” tambahnya. 

    Penduduk desa perbatasan Lebanon selatan yang mengungsi selama perang kembali ke kota mereka pada tanggal 26 Januari setelah berakhirnya masa pelaksanaan gencatan senjata selama 60 hari.

    Warga di selatan menyerbu kota-kota mereka bersama tentara Lebanon, dan mereka berhadapan dengan pasukan Israel – merekam diri mereka sendiri berdiri di depan tank dan tentara serta meneriakkan slogan-slogan kepada pasukan Israel. 

    Mereka juga mengabaikan peringatan tentara Lebanon agar tidak memasuki wilayah tertentu yang masih diduduki oleh pasukan Israel.

    Di kota Aita al-Shaab – salah satu kota perbatasan yang dibombardir secara besar-besaran selama perang – penduduk desa maju mendahului tentara Lebanon dan membuka jalan bagi para prajuritnya untuk lewat. 

    Pasukan Israel menembaki warga sipil dan tentara Lebanon saat mereka berjalan menuju kota dan desa mereka. 

    Setidaknya 24 orang tewas, lebih dari 83 orang terluka, dan setidaknya satu orang diculik oleh pasukan Israel. 

    Israel mengklaim penduduk desa tersebut adalah “perusuh” yang terkait dengan Hizbullah.

    Hizbullah belum mengomentari perpanjangan periode 60 hari hingga bulan depan. Dalam beberapa minggu terakhir, anggota parlemennya telah memperingatkan bahwa pasukan Israel akan dikonfrontasi jika mereka tetap berada di selatan setelah periode penerapan. 

    Jurnalis Lebanon Ghassan Saoud mengatakan kepada Al Mayadeen pada hari Minggu bahwa pasukan Israel mundur dari semua desa Lebanon kecuali Al-Bustan, Marwahin, dan perbukitan Labouneh. 

    Tentara Israel dilaporkan telah mulai dikerahkan kembali ke selatan sejak saat itu. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Beraksi Dini Hari, Israel Ledakkan Rumah-Rumah di Lebanon Selatan: 520 Kali Langgar Gencatan Senjata – Halaman all

    Beraksi Dini Hari, Israel Ledakkan Rumah-Rumah di Lebanon Selatan: 520 Kali Langgar Gencatan Senjata – Halaman all

    Beraksi Dini Hari, Israel Ledakkan Rumah-Rumah di Lebanon Selatan: 520 Kali Langgar Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM – Media Lebanon, Rabu (15/1/2025) melaporkan pembongkaran rumah dengan cara diledakkan oleh tentara Israel di Lebanon selatan.

    Aksi Israel, berdalih mencari infrastruktur dan persenjataan Hizbullah ini merupakan aksi lanjutan dari pelanggar perjanjian gencatan senjata antara kedua negara.

    Kantor berita Lebanon, NNA mengatakan kalau tentara Israel meledakkan beberapa rumah dan menghancurkan jalan setelah tengah malam di kota Aita al-Shaab , Hanine, dan Maroun al-Ras.

    Pasukan tentara Israel juga melakukan ledakan di kota Markaba, kata kantor berita tersebut, tanpa memberikan rincian tentang sifat ledakan tersebut.

    Ratusan Pelanggaran Gencatan Senjata

    Lebanon dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 27 November untuk mengakhiri pertempuran lebih dari 14 bulan antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah sejak dimulainya perang Gaza.

    Namun, pihak berwenang Lebanon telah melaporkan lebih dari 520 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, termasuk kematian 37 orang dan cedera pada 45 orang lainnya.

    Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel diharuskan menarik pasukannya di selatan Garis Biru (perbatasan de facto) secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.

    Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa sejak serangan Israel terhadap Lebanon dimulai pada 8 Oktober 2023, setidaknya 4.068 orang telah tewas, termasuk wanita, anak-anak, dan pekerja kesehatan, sementara 16.670 lainnya terluka.

    Asap-asap dari peledakan rumah di Lebanon Selatan oleh Pasukan Israel di tengah perjanjian gencatan senjata yang berlangsung dengan Hizbullah.

    IDF Obok-obok Lebanon Selatan

    Seperti dilaporkan, Tentara Israel (IDF) dilaporkan masih menduduki wilayah Lebanon Selatan terlepas dari gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan gerakan Hizbullah.

    Berdalih memiliki kesepakatan dengan Tentara Lebanon, IDF bahkan memperluas aksi militernya di teritorial Lebanon Selatan.

    Dalam manuvernya itu, IDF menyatakan mendapat sejumlah capaian.

    “Brigade Hiram ke-769 IDF menemukan dan menyita sejumlah besar senjata Hizbullah selama operasi di Lebanon Selatan, kata militer IDF pada akhir pekan kemarin, dikutip dari JNS, dikutip Senin (13/1/2025).

    IDF mengaku menemukan peluncur roket, peluru mortir, granat berpeluncur roket, rudal yang diluncurkan dari bahu, dan alat peledak dalam penyisirannya di Lebanon Selatan.

    IDF juga mengklaim menemukan dengan posisi tembak antitank dan senjata tersembunyi.

    “Pasukan juga menemukan fasilitas penyimpanan senjata yang berisi puluhan rudal yang diluncurkan dari bahu, bahan peledak, dan peralatan militer yang lengkap,” kata laporan media Israel tersebut.

    IDF beralasan, terus memperluas wilayah operasinya di Lebanon Selatan sesuai dengan “Kesepahaman antara Israel dan Lebanon sambil mempertahankan ketentuan gencatan senjata,” kata pernyataan itu.

    “Pasukan IDF dikerahkan di seluruh Lebanon Selatan dan akan bertindak melawan segala ancaman terhadap Negara Israel dan warganya,” tambah pernyataan IDF.

    Tentara Lebanon berkendara dalam konvoi di Mansouri, saat mereka menuju Lebanon selatan, menyusul gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang mulai berlaku pada Rabu, 27 November 2024. (tangkap layar/kredit foto: AP/Hussein Malla)

    Tentara Lebanon Mau Lucuti Persenjataan Hizbullah

    Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengumumkan pada hari Jumat bahwa Angkatan Darat Lebanon akan memulai upaya untuk melucuti senjata Hizbullah, dengan fokus pada wilayah selatan Litani.

    Ia menekankan bahwa ini menandai fase baru pengerahan dan kewenangan angkatan darat negara di seluruh Lebanon.

    Pada hari Kamis, parlemen di Beirut memilih panglima militer Lebanon Joseph Aoun sebagai presiden, yang memicu ucapan selamat dari Presiden AS Joe Biden .

    “Presiden Aoun mendapat kepercayaan saya,” kata Biden pada hari Kamis.

    “Saya sangat yakin dia adalah pemimpin yang tepat untuk saat ini.”

    Biden mengatakan bahwa pemilihan Aoun “terjadi hanya enam minggu setelah Amerika Serikat berhasil mengakhiri permusuhan antara Hizbullah dan Israel”.

    Kepala negara baru itu “akan memberikan kepemimpinan penting saat Lebanon dan Israel sepenuhnya melaksanakan penghentian permusuhan dan saat ratusan ribu orang kembali ke rumah mereka dan Lebanon pulih dan membangun kembali”.

    Rakyat Lebanon, lanjutnya, telah menderita selama lebih dari dua tahun akibat perang yang menghancurkan dan krisis keuangan yang berkelanjutan, serta tidak adanya kepemimpinan nasional.

    “Melalui anggota parlemen yang mereka pilih, rakyat Lebanon telah menjalankan hak demokratis mereka untuk memilih masa depan mereka sendiri,” kata Biden. “Mereka telah memilih jalan yang selaras dengan perdamaian, keamanan, kedaulatan, dan rekonstruksi dalam kemitraan dengan masyarakat internasional. Dan Amerika Serikat akan mendukung mereka saat mereka menempuh jalan itu.”

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar mengucapkan selamat kepada  Aoun dan menyampaikan harapan “bahwa pilihan ini akan berkontribusi terhadap stabilitas, masa depan yang lebih baik bagi Lebanon dan rakyatnya, serta hubungan bertetangga yang baik.”

    Foto di dalam terowongan yang diklaim oleh Israel sebagai akses bagi unit Radwan Hizbullah di Lebanon selatan. IDF mengunggah sejumlah video dan foto yang memperlihatkan kompleks terowongan bawah tanah, melalui akun juru bicara IDF berbahasa Arab, Avichay Adraee, di media sosial X pada Senin (14/10/2024). (X/@AvichayAdraee)

    Jaringan Terowongan hingga Senjata Hizbullah Terancam

    Senjata, fasilitas militer, dan terowongan milik Hizbullah terancam jatuh ke tangan tentara Lebanon.

    Hal itu berkaitan dengan perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel.

    Utusan Khusus Amerika Serikat (AS), Amos Hochstein, mengatakan tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan.

    “Pengerahan tentara Lebanon ke Lebanon selatan akan dilakukan dan Israel akan mundur ke Garis Biru ketika masa gencatan senjata berakhir tanggal 27 Januari,” kata Hochstein saat rapat di Lebanon, dikutip dari Maariv yang mengutip Al Awsat, pekan ini.

    “Makna perjanjian ini ialah bahwa satu-satunya entitas yang memiliki senjata di Lebanon adalah negara dan akan melarang partai dan milisi di Lebanon memiliki senjata.”

    Hochstein menegaskan perjanjian itu akan berlaku di seluruh wilayah Lebanon tanpa terkecuali.

    Dia menyebut ambiguitas dalam tafsir klausul perjanjian yang hanya terbatas di area selatan Sungai Litani itu tidak cocok dan bertentangan dengan apa yang tertulis dalam perjanjian.

    Lalu, utusan AS itu menjelaskan bahwa senjata, fasilitas militer, dan terowongan Hizbullah harus dimiliki oleh tentara Lebanon. Dia berujar aset-aset itu sebaiknya dihancurkan.

    Pernyataan Hochstein itu muncul setelah Wakil Ketua Dewan Politik Hizbullah Mahmoud Kamati mengancam akan membatalkan gencatan senjata dengan Israel.

    “Kami memberikan kesempatan 60 hari kepada mekanisme baru dan hukum internasional untuk melindungi Lebanon, kami berjanji untuk sabar selama 60 hari, tetapi hari ke-61 akan sepenuhnya berbeda,” kata Kamati.

    Menurut laporan MTV Lebanon, Hochstein diperkirakan akan menyodorkan usulan besar. Usulan itu adalah memperpanjang gencatan senjata dan penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yakni selama 60 hari lagi.

    Usulan itu keluar karena tentara Lebanon tidak bisa mengerahkan 10.000 personel ke Litani selatan.

    Sementara itu, Al Joumhuriya melaporkan sudah ada lebih dari pelanggaran oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sejak gencatan senjata diberlakukan sekiar sebulan lalu.

    AS Klaim IDF mulai mundur

    Hochstein mengklaim IDF mulai menarik diri dari Lebanon.

    “Militer Israel mulai mundur dari Naqura dan kembali ke Israel hari ini, selatan Garis Biru,” kata Hochstein dikutip dari The Times of Israel. Garis biru adalah garis demarkasi di perbatasan Israel-Lebanon.

    “Penarikan ini akan terus berlanjut hingga semua pasukan Israel keluar dari Lebanon sepenuhnya, dan tentara Lebanon terus dikerahkan ke selatan dan sepanjang Garis Biru.

    Sementara itu, Hizbullah diharuskan menarik mundur para pejuangnya ke utara Sungai Litani, sekitar 30 km dari perbatasan. Hizbullah juga diminta membongkar semua infrastruktur militer yang masih tersisa di selatan.

    Qassem: Kesabaran Hizbullah mungkin sudah habis

    Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengancam Israel. Dia menyebut kesabaran Hizbullah mungkin sudah habis sebelum masa gencatan berakhir.

    Kesabaran itu tergerus oleh tindakan Israel yang melanggar perjanjian gencatan senjata.

    Ketika menjawab kritik mengenai bungkamnya Hizbullah meski Israel melanggar perjanjian, Qassem mengatakan pemimpin Hizbullah adalah satu-satunya pihak yang memutuskan kapan melawan, bagaimana cara melawan, dan senjata yang digunakan.

    “Kesabaran kami mungkin habis dan ketika kami memutuskan bertindak, kalian akan segera melihatnya,” ujar Qassem dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami berkata bahwa kami memberikan kesempatan untuk mencegah pelanggaran oleh Israel, menerapkan perjanjian itu, dan bersikap sabar. Ini tidak berarti bahwa kami akan sabar selama 60 hari, tidak juga berarti kami akan sabar selama kurang dari 60 hari atau lebih.”

    (oln/anews/jns/*)

     

     

  • Nawaf Salam, Hakim ICJ yang Jadi Perdana Menteri Lebanon, Menang 85 Suara di Parlemen – Halaman all

    Nawaf Salam, Hakim ICJ yang Jadi Perdana Menteri Lebanon, Menang 85 Suara di Parlemen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nawaf Salam terpilih sebagai Perdana Menteri Lebanon yang baru, menggantikan Perdana Menteri sementara Najib Mikati, dalam pemungutan suara di parlemen pada Senin (13/1/2025).

    Nawaf Salam yang menjabat sebagai Presiden Mahkamah Internasional (ICJ), ditunjuk oleh Presiden Lebanon, Joseph Aoun, untuk menjadi Perdana Menteri ke-53 Lebanon setelah mayoritas anggota parlemen memilihnya.

    Ia mendapat dukungan 85 suara dari 128 anggota parlemen Lebanon dalam pemungutan suara tersebut.

    Nawaf Salam mendapat dukungan mayoritas perwakilan, terutama dari penentang Hizbullah, sementara 9 lainnya mendukung Perdana Menteri sementara Najib Mikati.

    Sementara itu, 34 abstain termasuk 15 wakil dari Partai Hizbullah.

    Joseph Aoun telah memanggil Nawaf Salam yang saat ini berada di luar negeri untuk kembali ke Lebanon dan membentuk pemerintahan, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Sebelumnya, Ketua Partai Sosialis Progresif, Taymour Jumblatt, mengumumkan partainya telah mencalonkan Nawaf Salam untuk memimpin pemerintahan Lebanon sebagai Perdana Menteri.

    Nawaf Salam merupakan seorang politisi Lebanon yang lahir pada 9 Desember 1964.

    Ia memiliki sejarah panjang dalam pekerjaan diplomatik dan hukum.

    Nawaf Salam pernah menjabat sebagai perwakilan Lebanon untuk PBB dari tahun 2013 hingga 2014.

    Nawaf Salam beberapa kali dinominasikan untuk posisi Perdana Menteri Lebanon, terutama pada periode krisis politik dan ekonomi di Lebanon.

    Saat ini, Nawaf Salam menjabat sebagai Presiden ICJ setelah terpilih pada tanggal 6 Februari 2024.

    Sistem Politik Lebanon

    Menurut konstitusi Lebanon, presiden mencalonkan perdana menteri berdasarkan hasil konsultasi parlemen.

    Parlemen kemudian melakukan pemungutan suara untuk memilih calon perdana menteri di antara kandidat yang ditunjuk.

    Pemilihan perdana menteri ini terjadi setelah parlemen Lebanon memilih Joseph Aoun sebagai presiden melalui pemungutan suara pada Kamis (9/1/2025).

    Lebanon memiliki sistem politik yang unik, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan sektarian.

    Posisi presiden Lebanon harus seorang kristen Maronite, perdana menteri Lebanon harus seorang muslim Sunni, dan ketua parlemen adalah muslim Shia.

    Sementara itu, kursi parlemen dan dewan menteri dibagi rata antara umat kristen dan muslim.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Lebanon Akan Pilih Perdana Menteri Baru, 4 Nama Ini Mungkin Diusulkan di Parlemen – Halaman all

    Lebanon Akan Pilih Perdana Menteri Baru, 4 Nama Ini Mungkin Diusulkan di Parlemen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Lebanon akan memilih Perdana Menteri Lebanon yang baru setelah Joseph Aoun terpilih sebagai Presiden Lebanon dalam pemungutan suara di parlemen pekan lalu.

    Konsultasi wajib parlemen yang diminta oleh presiden Lebanon untuk menunjuk perdana menteri baru dimulai pada hari ini, Senin (13/1/2025).

    “Presiden Republik Lebanon, Jenderal Joseph Aoun, sedang melakukan konsultasi parlemen untuk mencalonkan perdana menteri yang bertanggung jawab membentuk pemerintahan baru, pada hari Senin, 13 Januari 2025, di Istana Kepresidenan di Baabda,” menurut pernyataan Kepresidenan Republik, dikutip dari Al Araby.

    Setelah menjabat pada Kamis (9/1/2025) lalu, Joseph Aoun berjanji akan berupaya menunjuk perdana menteri baru sesegera mungkin dan akan menjadi mitra, bukan musuh.

    Ia menekankan perlunya memilih perdana menteri yang dapat memperoleh kepercayaan komunitas internasional dan segera melaksanakan reformasi yang diperlukan.

    Sebelum Joseph Aoun terpilih, jabatan presiden Lebanon telah kosong sejak masa jabatan mantan presiden Michel Aoun berakhir pada Oktober 2022.

    Joseph Aoun terpilih sebagai presiden Lebanon setelah memperoleh 99 suara pada pemungutan suara putaran kedua, dalam sesi yang dihadiri oleh 128 perwakilan parlemen.

    Sementara itu, proses pemilihan perdana menteri dan pembentukan pemerintahan seringkali memakan waktu lama, menurut media Lebanon.

    Presiden harus mengadakan konsultasi mengikat dengan anggota parlemen untuk menentukan kandidat Perdana Menteri.

    Anggota parlemen dapat mencalonkan kandidat perdana menteri menurut pilihan mereka, yang mungkin berbeda dengan kandidat yang dicalonkan oleh presiden.

    Kemudian, presiden secara resmi menunjuk kandidat dengan dukungan terbanyak di antara anggota parlemen sebagai calon Perdana Menteri.

    4 Nama Kandidat Perdana Menteri Lebanon

    Najib Mikati

    Najib Mikati adalah politisi dan pengusaha Lebanon yang lahir pada 24 November 1955 di Tripoli, Lebanon.

    Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati (X/Twitter)

    Ia dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka di kancah politik Lebanon dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri selama beberapa periode.

    Najib Mikati pertama kali menjabat sebagai presiden pemerintah Lebanon pada tahun 2005, kemudian menjabat kembali pada tahun 2011, dan terakhir pada tahun 2021.

    Fouad Makhzoumi

    Fouad Makhzoumi merupakan pengusaha dan anggota parlemen di Parlemen Lebanon.

    Ia memiliki hubungan yang luas di tingkat Arab dan internasional melalui karirnya di dunia bisnis dan politik.

    Fouad Makhzoumi berdiri di pihak oposisi, yang menentang pengaruh Iran dan Hizbullah di negara tersebut selama beberapa tahun terakhir.

    Ashraf Rifi

    Ashraf Rifi adalah politisi Lebanon, lahir pada 20 November 1966 di Tripoli, Lebanon.

    Dirinya dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam perpolitikan Lebanon, khususnya di bidang keamanan dan peradilan.

    Ashraf Rifi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pasukan Keamanan Dalam Negeri Lebanon dari tahun 2005 hingga 2013.

    Ia pernah menjabat di Kementerian Kehakiman Lebanon antara tahun 2014 dan 2015.

    Ashraf Rifi dikenal karena sikapnya yang tegas terhadap Hizbullah dan menyerukan penguatan stabilitas di Lebanon melalui supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.

    Nawaf Salam

    Nawaf Salam adalah seorang politisi Lebanon lahir pada 9 Desember 1964, dengan sejarah panjang dalam pekerjaan diplomatik dan hukum.

    Ia menjabat sebagai perwakilan Lebanon untuk PBB dari tahun 2013 hingga 2014.

    Nawaf Salam beberapa kali dinominasikan untuk posisi Perdana Menteri Lebanon, terutama pada periode krisis politik dan ekonomi di Lebanon.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Iran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah – Halaman all

    Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Iran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah – Halaman all

    Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Teheran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Insiden terhadap seorang diplomat Iran dilaporkan terjadi di Bandara Beirut, Lebanon yang memberlakukan pemeriksaan ketat.

    Dilaporkan, setibanya dari Teheran ke Beirut dengan penerbangan “Mahan Air”, seorang diplomat Iran langsung menuju pos pemeriksaan pemindai elektronik dari pesawat, sambil membawa dua tas diplomatik, tulis laporan media lokal, lbc, dikutip Minggu (5/1/2025).

    “Pihak keamanan bandara meminta, seperti yang dilakukannya kepada semua penumpang dalam penerbangan yang sama, agar diplomat tersebut meletakkan tasnya di pemindai untuk diperiksa,” kata laporan tersebut.

    Namun, sang diplomat menolak, dengan mengutip Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yang memberikan kekebalan terhadap tas diplomatik dari pemeriksaan di bandara atau tempat penyeberangan perbatasan lainnya.

    Setelah penolakannya, diplomat tersebut ditolak masuk dan menunggu selama berjam-jam di bandara hingga Kementerian Luar Negeri Lebanon menerima nota tertulis dari Kedutaan Besar Iran di Lebanon. 

    “Nota tersebut mengklarifikasi bahwa tas tersebut berisi dokumen, surat, dan uang tunai yang semata-mata ditujukan untuk biaya operasional kedutaan,” papar laporan tersebut. 

    Berdasarkan penjelasan ini, tas tersebut diizinkan masuk berdasarkan Konvensi Wina, yang menetapkan bahwa jika otoritas setempat mencurigai adanya penyalahgunaan tas diplomatik, negara pengirim harus diberi tahu, dan masalah tersebut diselesaikan secara diplomatis — seperti yang terjadi dalam kasus ini.

    Sementara itu, semua penumpang lain dalam penerbangan tersebut menjalani pemeriksaan ketat barang bawaan melalui pemindai.

    Bandara Beirut, Lebanon memberlakukan tindakan ketat pada penerbangan Iran.

    Utusan AS Juga Kena, Kenapa Iran Lebih Ketat?

    Insiden yang terjadi pada diplomat Iran ini merupakan bagian dari konteks yang lebih luas dalam sistem keamanan di Lebanon.

    Setelah perang Israel, pada September, Lebanon memutuskan dalam rapat keamanan, untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan bandara.

    Ini termasuk memasang pemindai untuk memeriksa barang bawaan penumpang yang diangkut melalui kargo dan barang bawaan.

    Menurut sumber pemerintah Lebanon, pemeriksaan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 

    Arahan tersebut mengamanatkan pemeriksaan menyeluruh untuk semua orang, termasuk penumpang di pesawat pribadi. 

    Langkah-langkah ini dilaporkan meluas ke tokoh-tokoh terkenal seperti Ali Larijani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, dan mediator Amerika Serikat Amos Hochstein. 

    Keduanya menjalani pemeriksaan selama kunjungan mereka ke Lebanon.

    Bahkan tim yang mendampingi Perdana Menteri Najib Mikati pun menjadi sasaran pemeriksaan.

    Namun, penumpang yang tiba dengan penerbangan dari Iran dilaporkan menghadapi tindakan yang lebih ketat.

    Mengapa?

    Jawabannya terletak pada intelijen dan bukti selama bertahun-tahun yang menuduh kalau rezim Iran telah mengirim dukungan, dana, dan senjata ke Hizbullah melalui penerbangan dari Iran. 

    Mereka yang terlibat dalam operasi ini diduga mengabaikan prosedur standar.

    Sejarah ini telah mendorong otoritas Lebanon untuk memberlakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang yang datang dari Iran, terlepas dari maskapai penerbangan yang digunakan.

    Sejak perang, Lebanon telah mematuhi ketentuan gencatan senjata, khususnya yang mengharuskan kontrol penyeberangan perbatasan dan pencegahan penyelundupan senjata ke Hizbullah. 

    Tindakan ini tidak hanya berlaku untuk Iran tetapi juga untuk negara mana pun yang penumpangnya tidak tunduk pada pemeriksaan ketat berdasarkan peraturan internasional.

    Sebuah kendaraan yang dihiasi bendera gerakan Hizbullah Lebanon melaju di jalan saat penduduk kembali ke kota Baalbek pada 27 November 2024, setelah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel berlaku. – Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon terjadi pada 27 November setelah lebih dari setahun pertempuran yang telah menewaskan ribuan orang. (Photo by Nidal SOLH / AFP) (AFP/NIDAL SOLH)

    Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah

    Sebagai latar belakang, Hizbullah adalah gerakan sekaligus partai politik yang memiliki pengaruh di Lebanon.

    Meski bukan satu-satunya, kekuatan politik dan militer Hizbullah dalam sistem pemerintahan Lebanon bakan menandingi sistem pemerintahan dan angkatan bersenjata negara tersebut.

    Keputusan Hizbullah untuk menyerang Israel demi solidaritas terhadap perlawanan Palestina di Gaza juga bukan sepenuhnya bulat keputusan Lebanon, namun berdampak luas terhadap negara tersebut.

    Invasi militer Israel (IDF) ke teritorial Lebanon, menjadi satu di antara contoh betapa keputusan Hizbullah berdampak ke semua elemen di negara tersebut.

    Hal ini pula yang dikabarkan membuat Hizbullah mau menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan Israel per 27 November 2024 silam selama 60 hari dengan Israel.

    Namun, Hizbullah mencurigai ada upaya Israel untuk menyusupi kekuatan-kekuatan lain di Lebanon untuk melemahkan gerakan tersebut, termasuk ke dalam pemerintah Lebanon itu sendiri.

    Pendudukan Israel di sejumlah teritorial Lebanon, khususnya di wilayah Selatan, dekat perbatasan, dituduh dibarengi dengan aksi politis mereka memengaruhi pemerintah Lebanon untuk melemahkan Hizbullah.

    Belakangan, muncul wacana agar Hizbullah dilucuti persenjataannya sebagai bagian dari perpanjangan kesepakatan gencatan senjata.

    Wacana ini langsung ditolak Hizbullah. 

    Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menyatakan, bersumpah, “Kami akan terus melawan sampai kami membebaskan wilayah kami.”

    “Perlawanan masih kuat, berpengaruh, dan menghalangi tujuan musuh,” katanya.

    Dia menekankan kalau “Perlawanan memiliki kapasitas pencegahan.”

    Qassem juga menanggapi wacana pelucutan senjata Hizbullah oleh pihak ketiga, termasuk oleh Tentara Lebanon dan Pasukan PBB (UNIFIL), sebagai upaya Israel melemahkan gerakan perlawanan Lebanon tersebut.

    Pasukan pejuang Hizbullah berparade di Beirut, ibukota Lebanon pada 12 Juni 2024. (Houssam Shbaro/Anadolu/Getty Images)

    “Kami mencegah proyek Israel untuk mengakhiri perlawanan kami,” katanya.

    Dia mewanti-wanti, Hizbullah bisa saja menggulirkan penggulingan rezim di Lebanon seperti yang terjadi di Suriah.

    “Apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di Lebanon,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Pimpinan Perlawanan memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya tepat waktu.”

    “Kemampuan kami mencegah rezim Israel melanjutkan agresinya terhadap Lebanon,” tegasnya.

    Ia memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dengan mencatat bahwa “Tidak ada aturan atau jadwal khusus untuk tindakan perlawanan.”

    “Kesepakatan kami hanya mengenai wilayah selatan Sungai Litani,” katanya lebih lanjut.

    “Kesabaran kami selama kesepakatan ini bergantung pada perilaku musuh, dan kesabaran kami mungkin akan habis sebelum gencatan senjata 60 hari,” katanya.

    Dalam konteks geopolitik, aksi Hizbullah menyerang Israel ini -dengan klaim dukungan bagi Gaza- merupakan bagian dari perang proksi yang terjadi antara Iran dan Israel yang bermusuhan selama bertahun-tahun.

    Adapun Israel berupaya memadamkan perlawanan Hizbullah dengan memutus rantai pasokan apapun dari Iran, satu di antaranya dengan menduduki wilayah Suriah.

     

    (oln/lbc/*)