Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Danantara Alokasikan 20% Investasi ke Luar Negeri, Ekonom Wanti-wanti Soal Ini

    Danantara Alokasikan 20% Investasi ke Luar Negeri, Ekonom Wanti-wanti Soal Ini

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengalokasikan modal untuk berinvestasi, baik di dalam maupun luar negeri. Adapun rincian alokasinya, 80% di dalam negeri dan 20% di luar negeri.

    Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, Danantara memang dimandatkan untuk melakukan investasi, salah satunya di luar negeri. Hal ini sama seperti yang dilakukan lembaga serupa seperti Khazanah asal Malaysia dan Temasek milik Singapura.

    “Sama dengan SWF (sovereign wealth fund) yang mempunyai dual mandate, mereka melakukan investasi di LN (luar negeri) dan DN (dalam negeri). Misalnya, Khazanah dan Temasek menginvestasikan 36% dan 73% di LN,” ujar Wijayanto kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    Namun begitu, Wijayanto mengingatkan setiap investasi yang digelontorkan Danantara mesti berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional. Ia menyebut, investasi di luar negeri mesti menjadi pancingan agar investor asing juga berinvestasi di Indonesia.

    “Investasi di LN, selain bertujuan untuk mendapatkan return investasi yang tinggi, investasi di LN juga bisa menjadi pancingan agar investor LN termasuk SWF tertarik untuk berinvestasi di Indonesia bersama Danantara,” jelasnya.

    Menurutnya, aliran investasi asing ini nantinya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ia menilai, skema investasi Danantara bisa dilakukan dalam tiga hal, salah satunya pasar modal dengan membeli saham asing.

    “Investasi ke LN bisa dilakukan lewat hedge private equity, bisa membeli saham, atau join strategic investment dengan SWF LN,” imbuhnya.

    Namun begitu, investasi Danantara di luar negeri dianggap tidak begitu genting. Direktur Ekonomi Digital Center Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menjelaskan, akan lebih baik investasi Danantara digelontorkan untuk sektor riil dalam negeri.

    “Dengan uang yang ada, lebih baik diinvestasikan ke sektor riil di dalam negeri untuk menciptakan multiplier effect terhadap lapangan kerja. Bayangkan Rp 114 triliun di investasikan di dalam negeri melalui perusahaan BUMN untuk membuka industri teknologi misalkan. Bisa berlipat-lipat dan efeknya langsung,” terang Huda kepada detikcom.

    Huda menilai, investasi Danantara di luar negeri masih sangat berisiko. Apalagi, terang Huda, potensi untung yang dijelaskan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani baru dapat dinikmati tahun berikutnya.

    “Jika mengacu ke hitungannya Rosan, baru bisa dinikmati hasil investasinya di tahun depan, itu pun jika asumsi dia berhasil di mana nilainya bisa naik hingga 5 kali lipat. Saya rasa dengan kondisi seperti saat ini, cukup sulit,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Rosan sempat menyebut Danantara mengalokasikan 20% modal untuk berinvestasi ke luar negeri. Dalam lima tahun, ia menyebut strategi ini diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan sebesar US$ 135 juta.

    Menurut Rosan, investasi bukan hanya soal menanam modal, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah dan efisiensi, terutama bagi BUMN yang selama ini belum optimal.

    “Danantara akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing. Dengan dana yang kami miliki, kami bisa leverage investasi menjadi 4 hingga 5 kali lipat dari jumlah awal,” jelas Rosan dalam keterangannya, Sabtu (14/6).

    (acd/acd)

  • Pengamat Kritisi Peluang Danantara Masuk ke Merger GoTo-Grab

    Pengamat Kritisi Peluang Danantara Masuk ke Merger GoTo-Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti kabar keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam rencana merger antara dua raksasa teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Holdings Ltd. (Grab). 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kerusakan struktur persaingan usaha di industri transportasi daring jika Danantara Indonesia masuk sebagai pemegang saham dalam entitas merger GoTo-Grab.

    “Saya khawatir masuknya Danantara dalam perundingan GoTo-Grab akan lebih merusak persaingan di industri transportasi online,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Senin (9/6/2025). 

    Huda mengatakan rencana merger GoTo-Grab saja sudah mengkhawatirkan persaingan usaha, apalagi jika Danantara masuk sebagai operator. Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai bagian dari entitas hasil merger bisa memicu konflik kepentingan karena posisinya sebagai perpanjangan tangan negara. 

    Huda menilai bahwa hal tersebut berpotensi menciptakan distorsi regulasi dan mengikis prinsip persaingan usaha yang sehat.

    “Sebagai regulator dan sebagian minoritas ‘operator’ tentu akan mengikis persaingan usaha,” katanya.

    Huda juga menyoroti dampak psikologis terhadap pelaku usaha lain, terutama pemain baru atau lokal, yang akan merasa enggan untuk masuk atau bersaing di pasar. Dia bahkan mempertanyakan motif di balik manuver tersebut. 

    Huda menilai langkah itu bisa jadi upaya untuk menghindari jeratan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    “Apakah ini langkah untuk keluar dari potensi jeratan KPPU? Saya rasa masalahnya bukan asing atau lokal, mereka sama-sama swasta. Jika merger mengundang sempritan dari KPPU, ya keduanya harus mematuhi aturan. Bukan menggandeng Danantara untuk mereduksi isu asing dan lokal,” kata Huda.

    Lebih lanjut, dia juga meragukan dampak positif dari kehadiran Danantara dalam merger tersebut. Huda mengingatkan bahwa keterlibatan negara dalam industri digital yang belum terbukti menimbulkan kerugian sosial atau fiskal justru bisa menjadi bumerang. Ia menyebut keterlibatan ini akan merugikan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha lokal, UMKM, hingga konsumen.

    Dalam jangka panjang, lanjut Huda, posisi dominan hasil merger akan menyulitkan konsumen dan driver untuk mencari alternatif layanan. Menurut dia, kontrol harga akan sepenuhnya di tangan platform. 

    Hal tersebut pun menurutnya merugikan konsumen dan driver dalam jangka menengah dan panjang. 

    “Ada potensi untuk terjadinya predatory pricing dan menimbulkan potensi terjadi monopoli,” tutupnya.

    Di sisi lain, Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan belum ada pembicaraan resmi terkait hal tersebut.

    “Saat ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut,” kata Stefanus Ade saat dikonfirmasi pada Senin (9/6/2025). 

    Pada prinsipnya, lanjut dia, Danantara Indonesia selalu terbuka terhadap peluang investasi yang sejalan dengan mandat untuk memperkuat sektor strategis dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. 

    Stefanus Ade menambahkan setiap keputusan investasi dilakukan secara selektif, melalui kajian yang menyeluruh, dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik. 

    “Serta mempertimbangkan potensi imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara,” kata Stefanus.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa Danantara sedang dalam pembicaraan awal dengan GoTo untuk membeli saham minoritas di perusahaan hasil merger dengan Grab.

    Di sisi lain, mengutip Bloomberg, pembicaraan Grab dan GoTo sudah memiliki kemajuan dalam kesepakatan struktur penggabungan. Namun, kecepatan pembicaraan melambat karena kekhawatiran akan tuntutan regulasi yang mungkin muncul. 

    Bulan lalu, Grab dikabarkan menargetkan kesepakatan bisa tercapai pada kuartal kedua dan dapat menilai GoTo sekitar US$7 miliar.

    Sebelumnya, Grab tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk mengambil alih GOTO pada kuartal II/2025. Hal ini dikatakan oleh dua sumber yang mengetahui hal tersebut. 

    Sementara itu, beberapa laporan lain bahkan menyatakan Grab tengah berupaya mengumpulkan dana tunai sebesar US$2 miliar untuk mendanai akuisisi GoTo.  

    Kendati begitu, pihak GOTO untuk kesekian kalinya telah membantah isu penggabungan dua entitas tersebut. Manajemen GOTO menyampaikan belum ada kesepakatan atau keputusan apa pun yang diterima perseroan.  

    Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani mengatakan pihaknya mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara GOTO dengan Grab.  “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak,” kata dia, Kamis (8/5/2025).

  • Diskon Tarif Listrik Dialihkan ke Bantuan Subsidi Upah, Begini Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Diskon Tarif Listrik Dialihkan ke Bantuan Subsidi Upah, Begini Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebagai salah satu stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Keputusan ini disoroti oleh Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang kurang tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

    Menurut Huda, sebelumnya pemerintah sempat menyampaikan sejumlah insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat, di antaranya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan diskon tarif listrik. Namun dengan batalnya diskon listrik, ia menegaskan, insentif ini bukan dialihkan ke BSU, melainkan benar-benar dibatalkan.

    “Jadi, batalnya diskon tarif listrik, bukan diubah ke BSU, namun ya batal saja,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Senin (9/6/2025).

    Ia menambahkan, diskon tarif listrik seharusnya menjadi pilihan yang lebih inklusif, karena dapat menyasar masyarakat kelas menengah serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

    “Saya juga melihat ada ketidaksiapan secara anggaran untuk dapat menggelontorkan uang ke beberapa insentif. Baik BSU maupun diskon tarif listrik memerlukan dana yang besar,” ujarnya.

    Dia menuturkan, meskipun hanya berlaku selama dua bulan, insentif ini dapat meringankan pengeluaran listrik yang bisa dialihkan untuk konsumsi atau pembelian bahan baku.

    “Padahal diskon tarif listrik mempunyai cakupan lebih luas hingga kelas menengah Indonesia yang tengah membutuhkan stimulus. Kelas menengah, dan juga pelaku usaha mikro dan kecil sebenarnya bisa terbantu diskon tarif listrik ini meskipun hanya dua bulan,” ujarnya.

     

  • Pemangkasan Suku Bunga BI Bisa Buat Surat Utang Negara Lebih Menarik

    Pemangkasan Suku Bunga BI Bisa Buat Surat Utang Negara Lebih Menarik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekspektasi pasar terhadap potensi pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) hingga 75 basis poin (bps) dipandang sebagai angin segar bagi pasar keuangan nasional, terutama pasar Surat Berharga Negara (SBN).

    Kebijakan moneter yang lebih akomodatif dinilai akan memperkuat daya tarik instrumen utang pemerintah Indonesia, tidak hanya bagi investor domestik, tetapi juga asing.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menjelaskan bahwa penurunan suku bunga BI akan menciptakan efek berantai terhadap penurunan suku bunga deposito dan produk perbankan lainnya. Dalam kondisi seperti ini, investor cenderung mengalihkan dana mereka ke instrumen yang menawarkan imbal hasil lebih menarik, salah satunya surat utang negara (SUN).

    “Yield SUN yang ditawarkan pemerintah akan terlihat jauh lebih atraktif dibandingkan instrumen lainnya. Oleh karena itu, baik investor lokal maupun asing akan kembali melirik pasar SBN. Namun saya melihat, saat ini minat investor domestik tetap lebih dominan dibandingkan asing,” ujar Huda, Minggu (8/6/2025).

    Dia juga menyoroti potensi tingginya permintaan terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias Sukuk, terutama untuk tenor jangka panjang seperti 10 tahun, yang umumnya menawarkan tingkat pengembalian lebih tinggi. Namun, keputusan investor asing masih sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga The Fed.

    “Penurunan suku bunga BI memang memberi sentimen positif, tetapi bukan faktor utama bagi investor asing untuk masuk. Mereka lebih memperhatikan kondisi eksternal seperti inflasi AS dan suku bunga global,” tambahnya.

  • Danantara Alokasikan 20% Investasi ke Luar Negeri, Ekonom Wanti-wanti Soal Ini

    Kekacauan Iklim Usaha Bayangi Rumor Investasi Danantara di Grab-GOTO

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan menaruh minat investasi saham minoritas PT Goto Gojek-Tokopedia Tbk (GOTO) usai mencapai kesepakatan merger dengan perusahaan asal Malaysia, Grab. Investasi ini disebut untuk menekan kekhawatiran pemerintah akan terjadinya monopoli usaha yang timbul dari aksi merger kedua perusahaan jasa transportasi tersebut.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies Nailul Huda menilai, investasi Danantara dalam GOTO-Grab justru akan semakin merusak persaingan usaha jasa transportasi digital. Menurutnya, investasi Danantara justru membuka ruang intervensi pemerintah.

    “Rencana merger GoTo-Grab saja sudah mengkhawatirkan persaingan usaha, apalagi Danantara masuk sebagai ‘operator’. Keputusan lembaga negara dalam memutuskan persaingan usaha, akan rentan intervensi oleh negara, dalam hal ini Danantara. Sebagai regulator dan sebagian minoritas ‘operator’ tentu akan mengikis persaingan usaha,” ucap Huda kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Dalam kondisi tersebut, terang Huda, kompetitor eksisting dan yang hendak masuk dalam ekosistem usaha di Indonesia akan berpikir dua kali, lantaran dianggap melawan pemerintah. Ia pun mempertanyakan keterlibatan Danantara kaitannya dengan aturan Komisi Pengawasan Pelaku Usaha (KPPU).

    “Saya juga mempertanyakan pertimbangan Danantara kenapa masuk ke GoTo ketika merger dengan Grab. Apakah ini langkah untuk keluar dari potensi jeratan KPPU?” imbuhnya.

    Mengutip laporan Bloomberg, Danantara dikabarkan sedang menjajaki peluang investasi seiring menguatnya isu merger GOTO-Grab. Danantara sendiri disebut berada dalam tahap awal pembicaraan untuk mengakuisisi minoritas entitas gabungan.

    Adapun sebelumnya, Reuters menyebut Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GOTO hingga US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114 triliun.

    Hingga berita ini dimuat, detikcom belum mendapat respons resmi dari Danantara dan GOTO. Sementara Grab Indonesia, menolak memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. “Kami tidak berkomentar tentang hal ini,” ujar Manajemen Grab Indonesia kepada detikcom, Sabtu (7/6).

    (eds/eds)

  • Lesunya PMI Manufaktur Bukan Semata Akibat Kebijakan Trump

    Lesunya PMI Manufaktur Bukan Semata Akibat Kebijakan Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar 47,4, naik dari posisi April yang berada di angka 46,7. Meski mengalami kenaikan, posisi tersebut masih berada di bawah ambang batas 50 yang menandakan ekspansi, sehingga aktivitas manufaktur Indonesia masih mengalami kontraksi.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan, awalnya terdapat optimisme bahwa PMI Indonesia bisa segera pulih dan kembali ke zona ekspansi. Namun, data terakhir justru mencerminkan bahwa sektor manufaktur nasional tengah menghadapi tekanan, baik dari sisi global maupun domestik.

    “Donald Trump masih berupaya untuk konfrontasi dengan Tiongkok. Ini memengaruhi manufaktur kita. Pengaruhnya adalah permintaan dari Tiongkok mengalami penurunan. Ketika permintaan barang dari Tiongkok melambat, otomatis manufaktur Indonesia akan mengurangi produksi dan berakibat pada penurunan produktivitas dan profitabilitas. Ini faktor eksternal penyebab PMI Manufaktur kita di bawah 50 pada bulan-bulan terakhir,” ujar Huda dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Rabu (4/6/2025).

    Namun, Huda menekankan bahwa faktor internal justru memiliki pengaruh yang lebih besar, terutama gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga 10 Maret 2025 tercatat sebanyak 73.992 kasus PHK terjadi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita lihat ada faktor utama yang berpengaruh, termasuk daya beli masyarakat. PHK yang terjadi pada Februari, kemudian berlanjut sampai April dan Mei, menunjukkan dan menjadikan daya beli masyarakat semakin melemah. Ketika daya beli melemah tentu akan berakibat pada industri manufaktur. Industri manufaktur enggan untuk menambah produksi atau melakukan ekspansi ketika tidak ada permintaan dari dalam negeri,” jelasnya.

    Huda juga menegaskan pentingnya sektor manufaktur dalam struktur ekonomi nasional. Sektor ini menyumbang sekitar 18% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dan memiliki multiplier effect yang besar terhadap sektor-sektor lain.

    “Perlambatan industri manufaktur bukan hanya menyangkut angka 18% saja. Ada multiplier effect dari industri manufaktur yang cukup tinggi. Misalnya di industri makanan. Ketika ada masalah, akan berdampak pada penyerapan input-input dari sektor pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Maka dari itu industri manufaktur harus dijaga. Begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja. Ketika terjadi gejolak di industri manufaktur, banyak pabrik tutup, terjadi PHK, maka yang terjadi berikutnya adalah penurunan daya beli masyarakat lagi,” pungkasnya.

  • Perang Harga Disebut Jadi Penyebab Badai PHK Massal TikTok-Tokopedia dan Shopee

    Perang Harga Disebut Jadi Penyebab Badai PHK Massal TikTok-Tokopedia dan Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA— Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melibatkan perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia dan Shopee dinilai sebagai strategi bertahan di tengah seretnya pendanaan yang masih membayangi sektor ekonomi digital. Di sisi lain, persaingan juga makin sengit dan belum terlepas dari harga kompetitif.

    Pengamat menilai langkah efisiensi ini bukan sekadar respons terhadap tekanan pasar, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan bahwa akuisisi Tokopedia oleh ByteDance menjadi salah satu contoh bagaimana efisiensi operasional dilakukan demi menekan biaya dan memperkuat posisi modal perusahaan.

    “Ada motif melakukan efisiensi cost per unit yang dilakukan oleh ByteDance atau TikTok ketika melakukan akuisisi terhadap Tokopedia. Ada unit kerja yang bisa disatukan dalam kendali ByteDance selaku pemilik Tokopedia. Jadi ya ini adalah strategi untuk bisa lebih efisien. Kenapa harus efisien? Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan permodalan guna menghadapi persaingan,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (3/6/2025).

    Menurutnya, persaingan di sektor e-commerce masih sangat dipengaruhi oleh strategi harga, yang menuntut perusahaan memiliki cadangan dana besar agar bisa terus memberikan diskon dan promosi. 

    Dia menambahkan bahwa efisiensi juga menjadi salah satu sumber utama pendanaan bagi perusahaan digital, terutama di tengah kondisi “tech winter” yang masih berlangsung.

    Hal ini juga yang menurutnya mendorong Shopee mengambil langkah serupa untuk menjaga efisiensi dan daya saing.

    “Salah satu sumber pendanaan adalah pendanaan dari keuntungan hasil penjualan atau efisiensi. Begitu juga dengan Shopee yang melakukan efisiensi dengan langkah yang serupa. Terlebih SEA juga merupakan perusahaan terbuka yang harus menghasilkan keuntungan agar bisa bersaing,” ujarnya.

    Huda menambahkan bahwa praktik efisiensi seperti yang dilakukan Tokopedia dan Shopee tidak hanya terjadi di sektor ecommerce, melainkan juga di berbagai bidang digital lainnya. 

    Dia menjelaskan bahwa industri teknologi masih berada dalam fase “tech winter”, di mana aliran pendanaan ke ekosistem digital sangat terbatas. Kondisi ini membuat peluang memperoleh modal baru semakin kecil, sementara pada 2025 pendanaan masih cenderung seret.

    Investor juga disebut masih menunggu kepastian kebijakan suku bunga dari The Federal Reserve (The Fed). Menurut Huda apabila suku bunga tetap tinggi, maka pendanaan ke sektor teknologi akan tetap terbatas.

    Huda pun memprediksi bahwa tren PHK di sektor digital belum akan berakhir dalam waktu dekat. Meski demikian, dia tetap melihat ada peluang pertumbuhan di sektor ecommerce, walaupun tipis.

    “Saya masih melihat ecommerce masih mempunyai peluang untuk tumbuh positif meskipun tipis di tahun ini. Masyarakat masih menggunakan ecommerce menjadi salah satu sarana belanja favorit. Terlebih masih ada ‘bakar uang’ yang menjadi andalan pemburu diskon. Jadi saya rasa masih akan tumbuh positif meskipun tipis,” tutup Huda.

    Sebelumnya, TikTok Shop dikabarkan akan kembali memangkas ratusan karyawan di Indonesia, sebagai bagian dari efisiensi pasca penggabungan operasional dengan Tokopedia. 

    PHK ini disebut akan dilakukan pada Juli 2025 dan menyasar berbagai divisi, termasuk logistik, pergudangan, pemasaran, dan operasional. Langkah ini menyusul perampingan serupa tahun lalu, di mana sekitar 450 karyawan terdampak usai ByteDance mengakuisisi mayoritas saham Tokopedia.

    Setelah penggabungan, jumlah total karyawan TikTok Shop dan Tokopedia berkurang signifikan, dari sekitar 5.000 menjadi hanya sekitar 2.500 orang.

    Sementara itu, Shopee telah dua kali melakukan relokasi tim operasional ke wilayah dengan upah lebih rendah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

    Meskipun perusahaan membantah adanya PHK massal dan menyebut kebijakan itu sebagai relokasi operasional, ribuan karyawan dilaporkan terdampak. Bagi mereka yang tidak bersedia dipindah, perusahaan menawarkan opsi pemutusan hubungan kerja.

  • Job Fair Disebut Tak Efektif, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

    Job Fair Disebut Tak Efektif, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, pemerintah perlu mengawasi ketat gelaran job fair untuk memastikan terserapnya tenaga kerja. Hal ini dinilai perlu lantaran banyaknya lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menjelaskan, perusahaan pencari kerja dalam job fair perlu diawasi ketat terkait jumlah pekerja yang diterima. Menurutnya, tak sebandingnya jumlah lowongan dengan pekerja yang diterima mengindikasikan sebuah masalah.

    “Pemerintah harus mengevaluasi secara rutin. Jika memang lowongan kerja banyak namun sedikit yang diterima maka ada masalah. Apakah dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja? Atau pemberi kerja hanya menjalankan formalitas saja? Setiap tahun, Kementerian dan Dinas terkait tenaga kerja harus mengevaluasi hal tersebut,” kata Huda kepada detikcom, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan data CELIOS, tercatat adanya penurunan jumlah pelamar di saat jumlah lowongan kerja meningkat. Dari sekitar 883.000 lowongan kerja sepanjang 2025, hanya ada sekitar 400.000 pelamar.

    Kondisi ini terjadi karena ada beberapa hambatan seperti diskriminasi persyaratan bagi pelamar kerja, upah rendah, kondisi kerja tidak layak, dan tentu soal ketidakpastian ekonomi. Selain itu ada faktor mismatch antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan.

    “Pelaksanaan Job Fair ini juga tidak mudah dengan berbagai persyaratan seperti laporan lowongan pekerjaan hingga jumlah pekerja yang diterima. Tentu langkah ini harus diawasi betul oleh pemerintah berapa lowongan yang tersedia di job fair dan berapa yang diterima,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, pemerintah perlu menggandeng perusahaan penyedia jasa lowongan kerja seperti Jobstreet atau LinkedIn. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengoptimalkan platform SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Sekarang pertanyaannya, lantas pemberi kerja dengan pencari kerja ketemunya di mana? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, pertama lewat platform-platform swasta seperti Jobstreet, Linkedin, dan seterusnya. Kemudian pemerintah, kalau tidak salah Kemenaker juga sudah punya platform digital untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Ini saja yang dioptimalkan,” imbuhnya.

    (rrd/rrd)

  • Banyak Perusahaan Dipaksa Pemerintah Ikut Job Fair

    Banyak Perusahaan Dipaksa Pemerintah Ikut Job Fair

    Jakarta –

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut banyak perusahaan yang dipaksa untuk terlibat dalam gelaran bursa kerja atau job fair. Hal tersebut kerap terjadi di kawasan-kawasan industri.

    Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengungkap, paksaan ini kerap dilakukan oleh pemerintah daerah. Akhirnya, keterlibatan perusahaan tersebut dalam job fair tidak benar-benar dilakukan untuk merekrut tenaga kerja.

    “Memang selama ini, untuk job fair yang diadain pemerintah daerah, juga banyak perusahaan yang ‘dipaksa’ untuk ikut. Akhirnya perusahaan itu terpaksa ikut saja dan tidak pernah benar-benar merekrut. Ini banyak terjadi di kawasan-kawasan industri,” ujar Askar saat dihubungi detikcom, Selasa (3/6/2025).

    Namun begitu, tidak ada aturan yang menuntut sebuah perusahaan terlibat dalam kegiatan job fair. Sementara jika mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, terdapat aturan yang memuat ihwal kebutuhan tenaga kerja perusahaan.

    Pada Pasal 29 ayat (2) disebutkan, beberapa informasi dalam lowongan kerja yang memuat identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, masa berlaku lowongan kerja, dan informasi umum meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan, pengalaman, upah, domisili kerja, hingga uraian tugas.

    Di pasal yang sama pada ayat (3) tertera aturan yang mewajibkan perusahaan pemberi kerja wajib melaporkan informasi lowongan kerja kepada Kementerian terkait melalui platform SIAPkerja miliki Kementerian Ketenagakerjaan.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menjelaskan, SIAPkerja merupapkan wadah para pencari kerja dan pemberi kerja. Ia mengatakan, pencari kerja harusnya sudah terdaftar di portal tersebut dan memudahkan pencari kerja dan pemberi kerja ketika job fair.

    “Di peraturannya pun sebenarnya pencari kerja harus mendaftar di portal SIAPkerja, namun saya ragu apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak,” terang Huda.

    Sementara untuk job fair, Huda menilai hanya sebatas pendaftaran administrasi lantaran tidak ada sesi interview langsung. Menurutnya, bursa kerja akan lebih efektif jika ada interview karena dapat mempersingkat waktu tunggu pencari kerja dalam mendapatkan kepastian kerja.

    Di sisi lain, Huda menilai pemerintah gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pasalnya, pertumbuhan saat ini tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja.

    “Jika hanya pendaftaran administrasi, saya rasa akan jauh lebih efektif online job fair dibandingkan job fair secara offline. Terlebih di era digital seperti saat ini yang membuat aktivitas ekonomi jadi lebih mudah. Maka dari itu, banyak perusahaan yang formalitas memenuhi keinginan pemerintah (Pemda ataupun Pusat) yang menyelenggarakan job fair,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Job Fair di Bekasi Diwarnai Baku Hantam, Ini Kata Bupati Ade Kuswara

    (rrd/rrd)

  • Job Fair Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

    Job Fair Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

    Jakarta –

    Penyelenggaraan bursa kerja atau job fair belakangan ramai dibicarakan lantaran dianggap sebatas formalitas. Hal ini terungkap menyusul beredarnya video di media sosial dari seorang HRD yang menyebut job fair hanya untuk memenuhi KPI kedinasan terkait.

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengatakan, job fair berskala besar umumnya telah ditinggalkan negara-negara berkembang.

    “Job fair berskala besar itu sudah ditinggalkan di negara lain, bahkan termasuk negara-negara berkembang di Asia Selatan, Amerika Latin, Afrika, apalagi Eropa. Itu tidak lagi menggunakan skema-skema job fair berskala besar, di mana satu wilayah, kemudian orang berdatangan ke sana,” ujar Askar saat dihubungi detikcom, Selasa (3/6/2025).

    Askar menilai, hal tersebut dimungkinkan karena pasar tenaga kerja di negara tersebut dibangun dengan baik. Menurutnya, pemerintah juga perlu menghentikan job fair berskala besar karena dinilai tidak efektif menyerap tenaga kerja.

    “Jadi idealnya, job fair berskala besar sudah harus ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia,” jelasnya.

    Askar menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan peran swasta yang menyediakan platform pencarian kerja, seperti Jobstreet dan LinkedIn.

    Di sisi lain, ia menyebut pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki platform yang mempertemukan pencari kerja dan pelamar. Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan platform tersebut.

    “Kemenaker juga sudah punya platform digital untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Ini saja yang perlu dioptimalkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menjelaskan, pemerintah saat ini juga memiliki portal SIAPkerja yang menjadi wadah pencari kerja menunjukkan kualitasnya kepada pemberi kerja.

    Menurutnya, pencari kerja mestinya sudah terdaftar di portal tersebut dan memudahkan proses merekrut dan pencari kerja ketika job fair. Namun menurutnya, platform ini belum dioptimalkan dengan baik.

    “Di peraturannya pun sebenarnya pencari kerja harus mendaftar di portal SIAPkerja, namun saya ragu apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak,” ungkapnya.

    Lihat juga Video: Job Fair di Bekasi Diwarnai Baku Hantam, Ini Kata Bupati Ade Kuswara

    (rrd/rrd)