Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Rencana merger Grab-Goto dikritik, ekonom minta pemerintah segera bertindak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Dua ekonom senior merespon isu merger Grab Terhadap Goto. Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai jika merger dilakukan yang paling dirugikan adalah konsumen. 

    Selain itu Nailul mempertanyakan motif dilakukannya aksi korporasi ini karena tidak ada kebutuhan untuk melakukan penggabungan usaha

    “Kalau merger kan selalu ada kebutuhan ya. Kebutuhannya apa sih. Dulu dua unicorn kita merger karena mau menambah valuasinya. Nah ini yang kita lihat motifnya apa? Kalau merger gimana?” papar Nailul. 

    Senada dengan Nailul, pengamat ekonomi dari Segara Institute Piter Abdullah mengkhawatirkan merger akan membawa dampak yang buruk bagi dunia usaha dalam negeri. Ia menyatakan dari 4 pemain besar di indistri ini, 3 diantaranya adalah pemain asing dan hanya satu sebagai pemain lokal. 

    “Dari empat pemain besar itu, satu kita anggap sebagai pemain lokal, tiga itu asing. Dan asing ini dia menguasai pasar global. Yang lokal ini baru nyoba nyeberang, itupun balik lagi. Ini harus diperhatikan benar. Jadi kalo kita bicara tentang pasar, ada kecenderungan (pemain asing ini) untuk menguasai pasar dengan berbagai cara. Dan disini pemerintah harus menjaga posisinya sebagai wasit. 

    Menurut Piter, penggabungan dilakukan untuk memperluas usaha atau ekosistem seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun penggabungan dua perusahaan ini berada di industri yang sama, bahkan mirip. Atas situasi ini Piter menilai pemerintah sudah seharusnya berperan cepat.

    Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. buka suara soal kabar rencana merger dengan Grab. Dari klaim manajemen GoTo, pihaknya telah menerima penawaran merger dari sejumlah pihak.

    “Perseroan mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara Perseroan dengan Grab,” terang manajemen GoTo dalam keterangan yang dimuat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip pada Kamis (8/5).

    Mereka melanjutkan, “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak. Adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci.”

    Melalui pernyataan tersebut, pihak GoTo memang tidak menjelaskan secara detail soal jenis penawaran yang mereka maksud.
     
    GoTo juga menegaskan, bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apapun terkait penawaran merger yang mereka terima. Perusahaan ini juga menyebut, berita soal kesepakatan merger dengan Grab yang dilaporkan media massa, hanya sebuah spekulasi saja.

    “Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh Perseroan,” tegas GoTo.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Beragam Pandangan Soal Wacana Pengemudi Ojol Jadi Karyawan Tetap – Halaman all

    Beragam Pandangan Soal Wacana Pengemudi Ojol Jadi Karyawan Tetap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan agar pengemudi ojek online (ojol) dijadikan karyawan tetap kembali mencuat, kali ini lewat pernyataan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) pada 29 April 2025. 

    ASPEK menilai, pengemudi ojol seharusnya mendapat perlindungan lebih melalui status kerja tetap, termasuk jaminan kesehatan, asuransi, dan pensiun yang selama ini belum mereka nikmati dalam sistem kerja fleksibel.

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan. Sebagian pihak menyambut baik karena dianggap memberikan keamanan dan stabilitas ekonomi. 

    Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap ekosistem ekonomi digital.

    Pendapat Para Ekonom

    Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan bahwa perubahan status ini bisa mengurangi insentif kerja bagi pengemudi. 

    Dalam sistem saat ini, mereka bisa bekerja sesuai permintaan pasar dan meraih penghasilan maksimal di jam sibuk. 

    Jika diubah menjadi karyawan tetap, fleksibilitas itu bisa hilang.

    Hal senada disampaikan ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menekankan pentingnya menimbang dampak terhadap model bisnis. 

    Ia menilai, kebijakan ini bisa menghilangkan kesempatan bagi banyak orang yang mengandalkan pekerjaan fleksibel.

    Respons dari Perusahaan Aplikator

    Grab Indonesia, melalui Chief of Public Affairs Tirza Munusamy, dikutip dari siaran pers yang diterima Jumat (2/5/2025) juga menyampaikan kekhawatiran. 

    Ia menilai, menjadikan mitra ojol sebagai karyawan bisa memicu pembatasan jam kerja dan seleksi ketat, yang justru menaikkan hambatan masuk. 

    Saat ini, sistem kemitraan dinilai menjadi jaring pengaman sosial di tengah ketidakpastian ekonomi.

    Tirza juga menyoroti potensi kenaikan biaya operasional bagi perusahaan jika kebijakan ini diterapkan, yang akhirnya bisa membebani konsumen melalui tarif yang lebih tinggi.

    Sudut Pandang dari Organisasi dan Pengemudi

    Agung Yudha dari Modantara menilai, menjadikan ojol sebagai karyawan tetap bisa mengubah karakter inklusif dari sektor ini. Saat ini, siapa pun bisa menjadi mitra pengemudi, namun sistem kerja tetap bisa membatasi akses tersebut.

    Para pengemudi sendiri juga terpecah pendapatnya. Agus dari Jakarta lebih memilih sistem fleksibel karena bisa menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi. Siti dari Yogyakarta bahkan khawatir tidak lolos seleksi jika harus jadi karyawan tetap dan kehilangan satu-satunya sumber pendapatan.

    Usulan Jalan Tengah: Masukkan Ojol sebagai UMKM

    Di tengah perdebatan, Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, mengusulkan agar pengemudi ojol dimasukkan ke dalam kategori pelaku UMKM. Dengan status ini, pengemudi bisa tetap mempertahankan fleksibilitas sembari mendapatkan manfaat seperti akses kredit usaha, pelatihan, dan jaminan sosial.

    Usulan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk ekonom Wijayanto Samirin dan Izzudin Al Farras dari INDEF, yang menilai pendekatan ini lebih realistis. Nailul Huda juga menyetujui gagasan ini dengan catatan bahwa regulasi harus disusun bersama asosiasi pengemudi dan tetap menjunjung prinsip kemitraan setara.

    Implikasi Lebih Luas

    Jika kebijakan menjadikan ojol sebagai pekerja tetap diterapkan, dampaknya bisa meluas ke sektor digital lainnya seperti kurir dan pengemudi logistik. Tekanan regulasi bisa meningkat dan mengubah wajah ekonomi digital secara menyeluruh.

    Karena itu, keputusan ini perlu dikaji secara mendalam. Perlindungan sosial memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan fleksibilitas yang selama ini menjadi kekuatan utama sektor ini. Gagasan menjadikan ojol sebagai bagian dari UMKM bisa menjadi solusi tengah yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri. (Tribunnews.com/Hasiolan EP)

  • Tanggapan Wacana Ojol Jadi Karyawan Tetap

    Tanggapan Wacana Ojol Jadi Karyawan Tetap

    JABAR EKSPRES – Tuntutan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang disampaikan pada keterangan tertulis 29 April 2025, yang meminta agar pengemudi ojek online (ojol) dijadikan pekerja tetap sebenarnya telah menjadi topik diskusi dari berbagai pihak sejak lama. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai perlindungan yang kurang memadai bagi para pengemudi, terutama dalam hal jaminan sosial dan hak-hak pekerja lainnya. Menurut ASPEK Indonesia, dengan menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap, mereka akan memperoleh perlindungan yang lebih baik seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan jaminan pensiun yang selama ini belum sepenuhnya mereka terima dalam status kerja yang fleksibel.

    Namun, kebijakan ini juga memicu beragam pendapat dari berbagai pihak, mulai dari ahli ekonomi, aplikator, hingga pengemudi itu sendiri. Beberapa pihak menyambut baik ide tersebut, karena dianggap dapat memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi pengemudi. Di sisi lain, ada pula yang khawatir

    Wacana menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap mendapat perhatian dari berbagai ahli ekonomi yang menilai dampaknya terhadap industri ini serta ekonomi digital secara keseluruhan. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai langkah positif dalam memberikan perlindungan lebih kepada pengemudi, namun ada pula yang menganggapnya dapat merugikan banyak pihak.

    Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), mengingatkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, harus dipikirkan apakah struktur gaji tetap akan menciptakan insentif yang memadai bagi pengemudi. “Dengan model fleksibel yang ada sekarang, pengemudi dapat bekerja sesuai dengan permintaan pasar dan mendapatkan penghasilan yang bervariasi. Jika diubah menjadi pekerja tetap, jumlah pekerjaan yang dapat diambil akan terbatas, yang mungkin akan merugikan mereka yang bergantung pada penghasilan lebih tinggi saat jam sibuk,” ujar Nailul pada 18 April 2025. Nailul juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pengemudi yang selama ini mendapat manfaat dari sistem fleksibel tersebut.

    Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina, mengusulkan agar kebijakan ini dipertimbangkan dengan hati-hati. “Kebijakan ini harus dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari sisi perlindungan sosial tetapi juga dampaknya terhadap model bisnis dan daya saing industri. Jika status pengemudi diubah, bisa jadi banyak orang yang menginginkan pekerjaan fleksibel dengan pendapatan harian akan kehilangan kesempatan,” kata Wijayanto pada 22 April 2025. Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri yang dapat menyediakan banyak peluang kerja dengan fleksibilitas tinggi.

  • Ekonom: Pemerintah Perlu Hati-Hati Atur Potongan Komisi Ojol

    Ekonom: Pemerintah Perlu Hati-Hati Atur Potongan Komisi Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan soal potongan komisi bagi mitra driver ojek online.

    Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perusahaan aplikator harus mampu bersaing dengan memberikan komisi paling rendah agar makin banyak driver ojol yang dapat bergabung. Adapun, pihak aplikator bukan sesuatu yang sebenarnya harus diatur oleh pemerintah.

    “Perusahaan aplikator paling tidak harus bersaing dengan memberikan komisi paling rendah, jadi mitra mempunyai pilihan mana yang lebih menguntungkan,” kata Nailul Huda dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/4/2025).

    Dia menambahkan perusahaan aplikator juga bukan merupakan perusahaan non profit, sehingga sudah sewajarnya perusahaan aplikator mengejar keuntungan seperti perusahaan pada umumnya. Selain itu, aturan soal komisi jasa angkutan daring harus disesuaikan dengan kondisi tiga pihak.

    Huda menjelaskan pihak pertama adalah pihak aplikator yang selama ini masih mengalami kerugian. Pihak kedua adalah pihak driver yang selama ini mengungkit keberatan dengan tarif potongan. Pihak terakhir adalah konsumen yang selama ini memang dibebankan biaya lain selain biaya transportasi.

    Sebelumnya, sejumlah perwakilan pengemudi ojol melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI pada 23 April 2025. Salah satu yang disampaikan para pengemudi ojol adalah potongan komisi bagi pengemudi ojol dari 20% menjadi 15%.

    Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu menyatakan Koalisi Ojol Nasional meminta aplikator tidak menerapkan komisi dari setiap transaksi mitra ojol lebih dari 15%.

    “Mereka menuntut agar maksimal [15%] tanpa plus, plus, plus yang lain komisi aplikator. Aplikator ini kan perantara. Dia menjadi perantara antara pemilik kendaraan dengan pengguna kendaraan,” kata Adian.

  • Beban Biaya jadi Penghalang Migrasi SIM Fisik ke eSIM

    Beban Biaya jadi Penghalang Migrasi SIM Fisik ke eSIM

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai penggunaan embedded SIM (eSIM) di Indonesia perlu dibarengi dengan kebijakan biaya yang lebih terjangkau dan fleksibilitas, baik bagi operator maupun konsumen.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyebut biaya yang tinggi dapat menjadi penghalang utama dalam percepatan migrasi ke teknologi eSIM.

    Saat ini, beberapa operator seluler di Indonesia, mengenakan biaya migrasi eSIM sebesar Rp10.000 hingga membundling layanan migrasi dalam program produk masing-masing. 

    Hal ini, kata Huda dinilai masih kurang menarik bagi masyarakat yang mempertimbangkan biaya dalam mengambil keputusan beralih ke eSIM.

    “Biaya yang murah ini sangat mempengaruhi program migrasi eSIM ini karena masyarakat pasti jika dikenakan biaya tinggi, akan malas untuk bermigrasi,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Huda menyampaikan idealnya program migrasi eSIM dapat dilakukan tanpa pungutan biaya alias gratis untuk konsumen. 

    Hal ini penting agar masyarakat lebih terdorong untuk beralih ke teknologi yang dinilai lebih praktis dan efisien ini.

    Pemerintah pun diharapkan tidak hanya mendorong dari sisi regulasi dan promosi, tetapi juga berperan aktif memberikan insentif bagi operator agar biaya dapat ditekan dan tidak memberatkan pengguna.

    “Maka saya rasa diskon dari pemerintah untuk layanan Kemendagri harus diturunkan juga ke harga konsumen yang lebih terjangkau. Misalkan untuk gratis biaya migrasi eSIM,” ujarnya.

    Adapun, Registrasi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) bakal menggunakan data biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition) atau sidik jari (fingerprint). Setiap transaksi pendaftaran terjadi, operator seluler akan mengeluarkan biaya Rp1.500 untuk face recognition. 

    Registrasi pelanggan yang dilakukan melalui verifikasi data biometrik dengan pengenalan wajah dan/atau sidik jari ini mampu mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Dalam catatan bisnis, awalnya untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, operator seluler harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit. Sementara itu untuk biometrik sidik jari sebesar Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit.

    Namun, biaya tersebut mendapatkan pemotongan tarif sebesar 50% dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tenntang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam pasal 3 Permen tersebut, dijelaskan jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

    Pada Pasal 3 huruf a, dikatakan bahwa instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

    “Dan operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 3 huruf b pada beleid tersebut.

    Dengan adanya Permendagri ini, operator selelur hanya perlu membayar Rp1.000 untuk mengakses biometrik sidik jari dan Rp1.500 untuk mengakses biometrik face recognition di Dukcapil.

  • Setahun ke Depan, 1,2 Juta Pekerja di Indonesia Terancam Kena PHK

    Setahun ke Depan, 1,2 Juta Pekerja di Indonesia Terancam Kena PHK

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 1,2 juta pekerja di Indonesia terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ancaman ini mencakup seluruh sektor industri dalam proyeksi satu tahun ke depan, dengan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi yang paling terdampak, yakni berpotensi kehilangan 191 ribu tenaga kerja.

    “Bisa dibilang penyerapan tenaga kerja di industri tekstil itu akan berkurang sekitar 191 ribu, ini hitungan kasar kita,” ujar pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Sritex milik siapa, berikut data kepemilikan saham perusahaan yang pailit dan bangkrut hari ini, Sabtu 1 Maret 2025, ada banyak utang menggunung dengan total Rp25 triliun. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

    Ia menjelaskan, potensi PHK tersebut dihitung berdasarkan dampak pengenaan tarif masuk AS, ketika setiap kenaikan 1 persen tarif bisa menurunkan volume ekspor Indonesia sebesar 0,8 persen.

    Di sektor TPT, tingginya ekspor ke AS dan tekanan di pasar domestik akibat produk impor murah dari China memperburuk situasi. “Akibatnya, nilai tambah dari industri TPT bisa semakin menurun,” tambah Nailul.

    Satgas PHK

    Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi gelombang PHK akibat kebijakan tarif tersebut.

    “Satgas tenaga kerja dan PHK dibentuk untuk mengantisipasi dampak langsung dari kebijakan tarif ini. Pemerintah juga sedang merumuskan paket regulasi untuk sektor-sektor terdampak,” ujar Mari dalam konferensi pers daring bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Satgas ini akan fokus melindungi tenaga kerja di sektor yang paling terdampak, seperti industri garmen, alas kaki, dan perikanan.

    Selain Satgas PHK, pemerintah juga membentuk tiga satgas lain untuk menangani deregulasi, efisiensi ekonomi, dan peningkatan daya saing nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan produktivitas di tengah tekanan global.

    Dalam negosiasi dengan AS, Indonesia menargetkan kesepakatan tarif ekspor yang adil serta perlakuan non-diskriminatif terhadap produk unggulan Indonesia. Kesepakatan final ditargetkan tercapai dalam 60 hari ke depan.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 2 April 2025 yang menetapkan tarif timbal balik atas impor dari sejumlah negara. Tarif dasar ditetapkan 10 persen, dan tarif lebih tinggi diberlakukan terhadap 57 negara yang memiliki defisit perdagangan tinggi dengan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen.

    Pada 9 April, Trump mengumumkan bahwa tarif dasar 10 persen akan berlaku selama 90 hari bagi lebih dari 75 negara yang tidak melakukan aksi balasan dan telah meminta negosiasi, kecuali China.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonom Ingatkan Indonesia Harus Selektif Genjot Impor Pangan AS

    Ekonom Ingatkan Indonesia Harus Selektif Genjot Impor Pangan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana untuk menggenjot impor sejumlah komoditas dari Amerika Serikat (AS), salah satu diantaranya komoditas pangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi selisih neraca dagang antara Indonesia dan AS yang dinilai cukup jauh.

    Adapun, pemangkasan gap neraca dagang Indonesia-AS, merupakan salah satu upaya Pemerintah agar AS bersedia melonggarkan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, upaya yang dilakukan Indonesia perihal meningkatkan volume ekspor merupakan langkah baik. Namun, pemilihan komoditasnya harus selektif, jangan sampai mengganggu ekosistem pangan di dalam negeri.

    Untuk komoditas gandum, Nailul sangat setuju apabila volume ekspornya ditingkatkan dari AS. Lantaran, gandum belum dapat diproduksi dengan baik di dalam negeri. Kemudian, untuk komoditas lainnya yakni kedelai, yang disebut pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih bergantung pada impor.

    “Kalau gandum memang tidak bisa berproduksi di dalam negeri. Jadi memang kalau gandum masih tergantung dari impor,” ungkap Nailul dalam bincang Investor Daily Talk, Jumat (18/4/2025).

    Nailul juga mengungkapkan, pemerintah kabarnya tak menutup kemungkinan akan melakukan kegiatan impor terhadap komoditas hortikultura lainnya. Ia pun mengingatkan, pemilihan komoditasnya harus selektif.

    Sebagai contoh, jagung, merupakan komoditas yang sebenarnya produksinya dapat didongkrak di dalam negeri.

    “Kita harus berhati-hati dengan impor hortikultura lainnya yang memang kalau kita lihat dari pernyatannya masih tidak menutup kemungkinan ada impor barang-barang pertanian dari US selain gandum,” papar Nailul terkait impor pangan AS.

    “Jagung dan sebagainya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Ini seharusnya tidak jadi prioritas untuk impor dari Amerika ke Indonesia,” bebernya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia akan meningkatkan volume impor sejumlah komoditas dari Amerika Serikat, salah satunya komoditas pangan. Meski demikian, hal tersebut dipastikan tidak mengganggu produksi di dalam negeri dan program swasembada pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, sejumlah jenis komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat yakni  gandum dan kedelai.

    “Khusus pangan kita melakukan impor seperti dilakukan dari Amerika Serikat, yaitu kita impor gandum. Kemudian yang kedua, soya bean dan soya bean milk,” ucap Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Adanya langkah tersebut, Airlangga memastikan tak akan mengganggu program swasembada pangan yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena sejauh ini, pemenuhan konsumsi kedelai dan gandum di Indonesia sangat bergantung dari impor.

    “Kita tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari Amerika Serikat,” beber Airlangga.

    Berdasarkan catatannya, selama ini Indonesia memang kerap melakukan impor kedelai dan gandum dari Amerika Serikat, Australia, hingga Ukraina. Hanya saja, ke depannya porsi impor dari Amerika Serikat akan lebih ditingkatkan.

    “Sehingga kita hanya melakukan pengalihan daripada impor bahan baku untuk pangan dari AS tersebut,” pungkasnya.

  • Ekonom Optimistis Negosiasi Tarif AS-RI Membuahkan Hasil Positif

    Ekonom Optimistis Negosiasi Tarif AS-RI Membuahkan Hasil Positif

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pihak meyakini upaya Pemerintah dalam melakukan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) akan membuahkan hasil positif. Terlebih, Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima pihak AS dalam melakukan negosiasi.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, langkah negosiasi dan diplomasi sudah selayaknya dilakukan. Mengingat, AS merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia.

    “Perwakilan kita diterima menjadi salah satu yang cepat direspons oleh pemerintah AS dan memang kalau kita lihat AS menjadi salah satu mitra dagang Indonesia,” ungkap Nailul dalam bincang Investor Daily Talk, Jumat (18/4/2025).

    “Saya menyambut baik negosiasi tarif yang dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa ini satu permulaan yang baik untuk bisa bernegosiasi lebih lanjut,” sambungnya.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat lewat rangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat.

    Indonesia telah menyampaikan sejumlah tawaran kepada Amerika Serikat antara lain dengan meningkatkan pembelian energi, produk Pertanian, dan Engineering, Procurement, Construction (EPC), memberikan insentif dan fasilitas bagi perusahaan Amerika Serikat dan Indonesia, membuka dan mengoptimalkan kerja sama critical mineral, memperlancar prosedur dan proses impor untuk produk Amerika Serikat, dan mendorong investasi strategis dengan skema business to business.

    Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan financial services, penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di AS, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang, serta juga menyampaikan pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga economic security.

    Indonesia dan AS sepakat menyelesaikan perundingan tersebut dalam 60 hari. Pemerintah Indonesia berharap dalam waktu 60 hari tersebut, kerangka kerja sama yang telah disepakati dapat diformalkan dalam bentuk perjanjian yang disetujui bersama.

    “Karena kalau kita lihat dari beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Menko tadi pagi memang menjadi poin-poin ataupun pilar-pilar senjata,” pungkas Nailul Huda terkait negosiasi tarif AS.

  • Ditopang Tren Belanja Masyarakat dan Smartphone, Adopsi Perbankan Digital Makin Meluas di Indonesia – Halaman all

    Ditopang Tren Belanja Masyarakat dan Smartphone, Adopsi Perbankan Digital Makin Meluas di Indonesia – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri jasa keuangan terutama perbankan di Indonesia kini menyambut gegap gempita perkembangan ekonomi digital yang terakselerasi dengan cepat di Indonesia.

    Menurut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, salah satu faktor pendorong kuatnya ekonomi digital di Indonesia adalah tren spending (belanja) masyarakat yang semakin meningkat.

    “Habit masyarakat sekarang berubah, sudah sangat jarang masyarakat yang pergi ke kantor cabang bank. Maayarakat cenderung menggunakan mobile banking, apps ketimbang ke kantor cabang untuk bertransaksi,” ungkap Nailul Huda di acara diskusi UOB Media Editors Circle: The Next Level of Digital Banking: How Tech Innovations and Digital Transactions Transforming Our Financial Service di Jakarta, Kamis, 17 Juni 2025.

    Nailul Huda menjelaskan, pembayaran digital telah menjadi pendorong ekonomi digital di Indonesia dengan proyeksi transaksi mencapai Rp2.908,59 triliun di 2025.

    Angka proyeksi ini naik tajam dari Rp2.491,68 triliun di 2024, sekaligus mengindikasikan transaksi digital non-tunai yang makin meningkat tajam.

    “Nilai pembayaran digital melonjak dari Rp 473,44 triliun di 2019 menjadi proyeksi Rp 2.908,59 triliun di 2025. Ini mencerminkan adopsi teknologi pembayaran yang semakin meluas,” kata Nailul.

    Ke depan persaingan layanan perbankan digital yang disediakan oleh bank maupun oleh perusahaan teknologi (digital bank by techno players) maupun layanan digital yang ditawarkan oleh perbankan digital sendiri akan semakin ketat.

    “Tantangan ke depan adalah literasi finansial dan literasi digital serta keamanan transaksi,” ujar Nailul saat membawakan materi paparan bertajuk Inovasi AI dan Tren Bank Digital.

    Dia memaparkan, Digital Security index Indonesia saat ini berada di peringkat 49, masih jauh di bawah Singapura dan Thailand serta hanya sedikit di atas Vietnam.

    Karena itu dalam memanfaatkan layanan keuangan digital masyarakat harus selalu berhati-hati dan waspada.  “Ke depan masih ada potensi fraud ke depannya di dunia perbankan maupun non-perbankan,” kata Nailul.

    Soal cepatnya adopsi layanan keuangan digital oleh masyarakat Indonesia saat ini, Sonny Hendra Sudaryana dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Informasi (Komdigi) menunjuk contoh meluasnya penggunaan QR Code untuk bertransaksi.

    “Penggunaan QR code tumbuh 170,1 persen secara tahunan,” ujar Sonny.

    Dia mengatakan, Kementerian Komdigi terus mengupayakan penguatan ekosistem digital melalui konektivitas dan keamanan.

    Inisiatif Komdigi dalam menjaga keamanan di ekosistem digital antara lain melalui integrasi teknologi keamanan pada level perangkat.

    BEDAH TREN EKONOMI DIGITAL – Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda di acara diskusi UOB Media Editors Circle: The Next Level of Digital Banking: How Tech Innovations and Digital Transactions Transforming Our Financial Service di Jakarta, Kamis, 17 Juni 2025.

    “Komdigi mendorong penggunaan eSIM dengan keunggulan sistem embedded ke device dengan biometrik,” ungkapnya.

    Penggunaan e-SIM ketimbang simcard biasa, menurut Sonny, bisa mengurangi risiko fraud, serta bisa membantu tracking atas setiap transaksi yang terjadi. 

    Selain itu juga berguna untuk mendeteksi dan menelusuri terjadinya kasus scamming dan phising. Penggunaan eSIM juga diklaim lebih aman dari sisi pemakai karena otentifikasi multi-faktor yang lebih kuat.

    Dia menyebutkan, verifikasi biometrik menggunakan basis data di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memastian keaslian identitas dan mencegah penyalahgunaan identitas.

    Pada pemakaian eSIM ini, ke depan satu nomor induk kependudukan (NIK) bisa digunakan maksimal 3 nomor per operator dan total 9 nomor pada 3 operator berbeda.

    “eSIM memungkinkan pengguna berpindah layanan seluler tanpa perlu mengganti kartu sim card fisik,” bebernya.

    Dia juga mengingatkan, tantangan pengembangan digital di Indonesia adalah tingkat maturity (melek digital) di setiap daerah di Indonesia yang berbeda-beda.

    Begitu juga dengan dukungan infrastrukturnya.

    Dari sisi perbankan, maraknya tren adopsi layanan keuangan digital direspon oleh Bank UOB Indonesia dengan peluncuran UOB TMRW di 2020.

    UOB TMRW merupakan bank digital UOB Indonesia. Untuk memacu adopsi layanan keuangan digital di UOB TMRW, UOB Indonesia mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan  atau artificial intelligence (AI) dalam pengembangan layanan. 

    Glenn Natamihardja, Head of UOB TMRW UOB Indonesia, di acara diskusi ini mengatakan, fokus pemanfaatan AI di UOB TMRW adalah meningkatkan layanan ke nasabah. AI membantu mempercepat  proses layanan.

    Agen UOB TMRW ke depan bisa memanfaatkan AI untuk menemukan referensi-referensi yang diperlukan ketika pelanggan menghubungi UOB TMRW melalui call center atau chatbox.

    Glenn menjelaskan, kuatnya adopsi layanan keuangan digital Indonesia ditopang oleh fakta bahwa
    99,5 persen pengguna internet di Indonesia memiliki smartphone. 

    “Penggunan transaksi QR di kita naik 115 persen di 2024, pengguna perangkat digital tumbuh 23 persen, sementara transaksi bill payments tumbuh 37 persen, dan transfer transaksi online tumbuh 19 persen,” kata Glenn.

    Terkait dengan layanan keuangan digital ini, Glenn menyatakan, nasabah umumnya menginginkan layanan mobile banking yang simpel dan praktis tanpa perlu mengisi form ke kantor cabang. 

    Terkait profil nasabah pemakai layanan perbankan digital UOB TMRW, Glenn menyatakan mayoritas user-nya saat ini adalah individu dengan rentang usia 30 hingga 35 tahun. Ini sedikit meleset dari proyeksi awal ketika UOB Indonesia menghadirkan UOB TMRW yang mengincar segmen pemakai anak muda.

    Glenn juga menyoroti tren meluasnya pemakaian transaksi digital di masyarakat Indonesia yang turut memacu meningkatnya permintaan talent digital setiap tahunnya oleh industri.

    “Berdasarkan riset, demand digital talent mencapai 600 ribu orang per tahun,” ungkap Glenn.

     

     

     

  • Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan berdampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. 

    Dalam proyeksi Center of Economic and Law Studies (Celios), setidaknya sebanyak 1,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS yang terancam turun signifikan.

    Direktur Celios Nailul Huda mengatakan proyeksi tersebut dihitung berdasarkan cara perhitungan International Monetary Fund (IMF), di mana setiap kenaikan tarif impor sebesar 1% akan berdampak pada penurunan permintaan sebesar 0,8%.

    “Dari perhitungan kami, penurunan ekspor ke AS diperkirakan mencapai 20%-24% per item barang. Akibatnya, sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi terkena PHK,” ujar Nailul kepada wartawan, dikutip Jumat (18/4/2025). 

    Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia memperkirakan sekitar 191.000 tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan. 

    Di sisi lain, Nailul menegaskan bahwa ancaman ini tidak hanya menyasar sektor formal. Sektor informal seperti petani yang menjadi pemasok bahan baku untuk industri makanan dan minuman juga diprediksi akan terdampak. 

    Selain itu, sektor kimia dasar dan industri minyak nabati, seperti Crude Palm Oil (CPO), termasuk yang berpotensi terkena imbas. Untuk sektor CPO sendiri, diperkirakan sekitar 28.000 tenaga kerja dapat terdampak PHK.

    Nailul menjelaskan, kebijakan tarif Trump membuat harga barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga permintaan menurun secara signifikan. Apalagi, Indonesia belum memiliki kesiapan untuk segera mengalihkan tujuan ekspor ke negara lain.

    “Ketika permintaan menurun, produksi ikut ditekan. Perusahaan kemudian melakukan rasionalisasi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” jelasnya.

    Dalam hal ini, menurut Nailul, dampak dari kebijakan tarif ini tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga merambat pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri. 

    Nailul menyebut, kondisi ini harus diwaspadai karena bisa menimbulkan efek domino yang luas terhadap perekonomian nasional. Terlebih, pemerintah Indonesia berencana untuk melonggarkan kebijakan TKDN dan syarat pertimbangan teknis (pertek) impor. 

    Hal ini dapat memicu penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat industri manufaktur yang makin lesu. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa turun ke angka 4,3%-4,1% jika tidak ada perlindungan industri.