Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Benarkah Pemerintahan Prabowo Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja?

    Benarkah Pemerintahan Prabowo Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahan yang dipimpinnya sudah menciptakan banyak lapangan kerja. Ia juga mengatakan potensi pembukaan lapangan kerja ke depan akan sangat besar.

    “Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar,” kata Prabowo di Hambalang akhir pekan ini.

    Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan pernyataan Prabowo ini secara umum memang benar. Menurut data BPS yang dilihatnya, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta orang, naik 3,59 juta orang dibandingkan Februari 2024.

    Ia mengatakan data tersebut memang mengindikasikan adanya pembukaan dan penyerapan lapangan kerja baru. Namun jika dibandingkan dengan target lapangan kerja baru yang sebelumnya dijanjikan Prabowo, yakni sebesar 19 juta lapangan kerja, menurutnya angka ini masih terlalu kecil.

    “Menurut saya kalau lapangan kerja tercipta, iya. Cuma target 19 juta lapangan kerja kayaknya berat begitu ya, karena kan rata-rata lapangan kerja baru mungkin sekitar 1,5 juta per tahun begitu ya. Artinya kalau dalam 5 tahun itu hanya sekitar katakanlah 7,5 juta,” kata Tauhid kepada detikcom, Senin (8/9/2025).

    Belum lagi, ia memaparkan seiring penambahan lapangan kerja baru, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kondisi ini kemudian membuat angka pengangguran per Februari 2025 sebesar 7,28 juta orang, naik 0,08 juta orang dibandingkan periode sebelumnya.

    “Pada saat yang sama lapangan kerja tercipta, pengangguran yang PHK juga terjadi. Nah, penciptaan lapangan kerja biasanya buat yang fresh graduate, sementara yang PHK ini kan yang sudah lama dan sebagainya,” paparnya.

    Tidak hanya soal jumlah, menurut Tauhid saat ini kualitas penciptaan lapangan kerja di Indonesia juga masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tingginya persentase para pekerja informal dibandingkan pekerja formal.

    Masalahnya, penciptaan lapangan kerja yang kurang berkualitas ini membuat daya beli masyarakat kian tergerus. Sebab para pekerja informal secara umum memiliki upah atau penghasilan yang tidak sebesar pekerja formal. Ini membuat dana di kantong para pekerja sangat terbatas, apalagi untuk dibelanjakan.

    “Nah problem-nya adalah meskipun lapangan kerja tercipta, itu sebagian besar masuk ke sektor informal. Nah ini yang membuat ekonomi dan daya beli kita tidak kuat walaupun penciptaan lapangan kerja tercipta. Karena masuk ke sektor informal dengan penerimaan utama yang lebih rendah daripada mereka kerja di lapangan formal,” terangnya.

    Senada, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan sekarang ini pembukaan lapangan kerja baru memang masih ada. Namun secara jumlah terus mengecil tiap tahun.

    “Kalau kita lihat, menurut Bappenas ya, di awal 2010 itu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja sampai 440 ribu tenaga kerja. Artinya pada saat itu kan pertumbuhan ekonomi 5-6%, ya katakanlah itu bisa membuka 2,4 juta tenaga kerja setiap tahunnya. Nah sekarang 1% pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa membuka 110 ribu tenaga kerja saja. Artinya dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4-5% ini cukup kecil,” jelas Nailul.

    Kemudian ia juga menyoroti banyak PHK yang membuat jumlah pengangguran ikut meningkat seiring pembukaan lapangan kerja baru. Jumlah pekerja yang terkena PHK pada semester I ini tercatat sudah naik 32% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Mengacu ke BPS itu memang menyebutkan untuk tingkat pengangguran terbuka ya itu turun, tapi pengangguran secara jumlah itu meningkat. Kemudian PHK itu juga masif sampai Juni 2025, kalau akumulasi dari Januari tumbuhnya sampai 32% dibandingkan dengan periode Januari-Juni di 2024. Artinya ini semakin banyak pengangguran,” terangnya.

    Pada akhirnya, mereka yang tidak mendapat pekerjaan di sektor formal berpindah ke sektor informal, membuat proporsi pekerja formal dan informal tidak sebanding. Padahal menurutnya jumlah pekerja sektor informal yang terlalu besar dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.

    “Lebih dari 60% pekerja kita adalah sektor informal, sedangkan yang formal itu 40%. Begitu juga dengan setengah pengangguran yang dia hari ini bekerja besok tidak,” ucap Nailul.

    “Karena kalau kita diserap sama sektor industri, sektor formal, gaji setara minimal setara UMR, ada jaminan, Alhamdulillah kan orang juga daya belinya secara agregat jadi semakin meningkat. Dengan daya beli meningkat, artinya multiplier efeknya juga akan meningkat. Makanya ini yang tidak dimiliki ketika kita lebih banyak bertumpu pada sektor informal,” terangnya lagi.

    Tonton juga video “Prabowo: Pengangguran Turun, 3,6 Juta Lapangan Kerja Baru Diciptakan” di sini:

    (igo/fdl)

  • Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jakarta –

    Skema burden sharing yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menuai kritik. Burden sharing sendiri dilakukan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Dukungan melalui burden sharing diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun. Namun, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut menyoroti burden sharing yang dilakukan tidak pada saat krisis.

    “Burden sharing dilakukan tidak pada saat krisis (kecuali memang pemerintah dan BI menganggap saat ini kondisi krisis),” ujarnya dalam keterangan kepada detikcom, Jumat (5/9/2025).

    Bhima juga menilai independensi BI semakin tidak ada dan lebih mirip seperti Dewan Moneter pada masa Orde Baru. Dewan Moneter adalah lembaga negara yang mengendalikan kebijakan moneter, kredit, dan perbankan, dengan Menteri Keuangan sebagai ketua serta Gubernur BI sebagai anggota.

    Lembaga ini membuat Bank Indonesia tidak independen karena keputusan moneter harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. BI sendiri sudah menjadi independen mulai 1999.

    Bhima juga mewanti-wanti ancaman inflasi akibat uang beredar naik tanpa disertai kenaikan permintaan riil. Selain itu, beban fiskal dilimpahkan ke moneter yang bisa mengganggu stabilitas keuangan hingga neraca BI jangka panjang.

    Lebih jauh, ia menyoroti dampak jangka panjang terhadap reputasi fiskal Indonesia. Kredibilitas pemerintah berpotensi tertekan apabila skema ini terus dipakai untuk membiayai program yang bermasalah.

    “Rating utang pemerintah (sovereign bond rating) terancam downgrade karena BI membiayai program yang bermasalah terutama Kopdes MP (Merah Putih),” tegas Bhima.

    Independensi BI

    Senada, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyebut kebijakan burden sharing akan melunturkan independensi BI yang seharusnya menjaga kebijakan moneter Indonesia.

    “Dengan melakukan burden sharing, kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal akan semakin luntur dan dibebankan kepada BI. Harusnya sektor moneter yang dikelola oleh BI tidak boleh melonggarkan kebijakan fiskal,” sebut Nailul.

    Ia menilai fiskal harus bisa berhemat dengan cara kebijakan fiskal seperti realisasi anggaran dan sebagainya. Kondisi tersebut bisa dikecualikan ketika terjadi ancaman krisis ataupun untuk memberi bantuan langsung ke masyarakat.

    “Saat Covid, sektor swasta tidak bisa bergerak lebih cepat, sehingga bantuan ke masyarakat dibutuhkan secara langsung dan cepat. Saat ini, kondisi tersebut tidak terjadi dimana sektor ekonomi masih banyak yang bergerak, pemerintah memberikan stimulus melalui kebijakan fiskal. Bukan meminta BI untuk menanggung utang secara bersama,” bebernya.

    Terlebih utang yang beban bunganya ditanggung oleh BI dan pemerintah, digunakan untuk program yang menurut Nailul akan rugi besar. Ia menyebut pemerintah sebenarnya tahu bahwa program KMP dan perumahan ini risikonya tinggi sehingga meminta BI menanggung risikonya.

    Ketika program dengan risiko tinggi ini dibiayai dengan utang, maka risikonya bukan hanya saat ini, tapi risiko fiskalnya akan besar ke depan. Pembayaran untuk bunga utang akan semakin besar, kapasitas fiskal pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi pro rakyat akan semakin sempit.

    “Strategi ini nampaknya BI mungkin akan memanfaatkan kas yang ada terlebih dahulu, baru ketika tidak mencukupi pasti akan cetak uang. Jadi BI membeli SBN dengan kas yang ada atau mencetak uang, sehingga likuiditas di masyarakat bisa terjaga. Tapi cara membeli SBN-nya ini nampaknya dengan mencetak uang baru setelah kas BI habis. Nampaknya sih akan mencetak uang ya,” jelas Nailul.

    Sebagai informasi, skema burden-sharing pernah dilakukan untuk membiayai pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Dalam skema ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) dengan acuan suku bunga reverse repo.

    “Pemerintah membayar bunga/yield sesuai jatuh tempo, tapi di hari yang sama BI mengembalikan bunga itu ke pemerintah sebagai bentuk kontribusi sesuai skema. Sederhananya, ini adalah cara mencetak uang yang kemudian disalurkan ke Kemenkeu untuk mendukung belanja fiskal,” jelas publikasi Asian Development Bank, dikutip Jumat (5/9/2025)

    Halaman 2 dari 2

    (ily/eds)

  • Ekonom Desak Srimul Dipecat Imbas Kinerja Jeblok

    Ekonom Desak Srimul Dipecat Imbas Kinerja Jeblok

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 dinilai semakin memburuk dari tahun-tahun sebelumnya.

    Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, Sri Mulyani selayaknya dicopot dari jabatannya karena gagal menjaga penerimaan negara, belanja pendidikan, hingga defisit fiskal.

    “Kalau kita lihat di tahun 2025, penyerapan penerimaan negara dan penyerapan anggaran itu sama-sama jeblok. Pertumbuhan penerimaan negara lebih rendah dibandingkan tahun 2022, 2023, maupun 2024. Begitu juga dengan pajak yang hingga Mei masih minus,” kata Huda dalam konferensi pers pada Kamis 4 September 2025.

    Huda menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 hanya mencapai 31,21 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa tembus 38 persen pada periode yang sama, bahkan tahun 2022 sempat mencapai 48 persen. 

    “Realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini ya. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari Sri Mulyani itu tahun ini jelek. Padahal kalau kita lihat, di tahun depan pajak itu penerimaan pepajakan itu naik 13 persen,” kata Huda.

    Kondisi ini disebut sebagai dampak dari hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, hingga aplikasi pajak yang belum maksimal.

    “Ini kenapa terjadi? Ada masalah Coretax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Nah ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei (2025) itu masih minus,” kata Huda.

    Selain penerimaan negara, Huda juga menyoroti masalah pengalokasian anggaran pendidikan. Menurutnya, klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan naik 9,8 persen pada 2026 menjadi Rp757,8 triliun tidak sepenuhnya benar. 

    Pasalnya, sekitar Rp223,6 triliun atau 30 persen dari pos anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk program MBG yang justru melanggar Undang-Undang Sisdiknas.

    “Kalau dihitung tanpa MBG, anggaran pendidikan justru turun menjadi Rp534,2 triliun, atau kurang dari 20 persen dari total belanja negara. Ini perampokan dana pendidikan yang dilakukan oleh Sri Mulyani,” ujar Huda.

    Ia juga memperingatkan bahaya defisit APBN yang berpotensi melebar pada 2026. Dengan penerimaan negara yang terus melemah, dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara, beban utang semakin berat, sementara belanja negara terus membengkak.

    “Artinya, untuk bayar utang kita harus berutang lagi. Itu membuat fiskal kita tidak sustain. Inilah kinerja buruk yang harus jadi alasan kuat Sri Mulyani harus dievaluasi bahkan diicopot dari kursi Menteri Keuangan,” pungkas Huda

  • Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    GELORA.CO -Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri.

    Peneliti Celios, Nailul Huda menyampaikan, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu.

    Menurutnya, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, dengan memastikan menteri keuangan yang duduk tidak menimbulkan kontroversial seperti Sri Mulyani Indrawati alias Srimul.

    “Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Huda kepada RMOL, Rabu 3 September 2025.

    “Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta,” sambungnya.

    Selain itu, Huda juga menyarankan pemerintah membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara, agar setiap pengeluaran dana reses anggota dewan menjadi informasi publik.

    Selain itu, dia juga menyinggung soal kebijakan perpajakan. Dimana tuntutannya segera terapkan pajak kekayaan.

    “Revisi total regulasi perpajakan, batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan turunkan tarif PPn (pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian) menjadi 8 persen,” tuturnya.

    Kemudian, Huda meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, dan juga pangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Polri dan Evaluasi total anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Danantara. 

    “Alihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil, dorong restrukturisasi utang pemerintah, dan setop nafsu penambahan utang baru,” urainya.

    Lebih lanjut, Huda turut mendorong penerapan Putusan MK terkait Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan, termasuk jadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jadi CEO Danantara

    “Dan stop Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan FoodEstate,” demikian Huda. 

  • Gelombang Demo Ancam Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara – Page 3

    Gelombang Demo Ancam Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai gelombang demonstrasi yang meluas beberapa hari terakhir tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan pajak negara.

    Menurutnya, sektor pajak akan terpukul karena melemahnya aktivitas usaha akibat demo berkepanjangan. Dunia usaha yang menurun secara langsung akan mempersempit basis pajak yang bisa dipungut pemerintah.

    “Penerimaan perpajakan pasti akan berkurang. Ada dua faktor utama, yaitu faktor lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai dan kepercayaan masyarakat akan institusi perpajakan akan merosot,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (2/9/2025).

    Huda, mengatakan lesunya ekonomi membuat banyak perusahaan menahan produksi, mengurangi jam kerja, bahkan melakukan PHK. Kondisi ini menekan omzet dan laba perusahaan, yang otomatis akan menurunkan setoran pajak. Sementara dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat yang melemah juga akan menurunkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Ekonomi kita pasti akan terganggu. Orang akan menahan konsumsi akibat ekonomi di masa mendatang semakin tidak pasti. Kepatuhan pajak akan menurun drastis,” ujarnya.

    Selain faktor pelemahan ekonomi, Huda menekankan bahwa krisis kepercayaan publik menjadi ancaman yang lebih besar terhadap penerimaan pajak.

    Gelombang demo yang dipicu ketidakadilan sosial membuat masyarakat semakin sinis terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Publik merasa terbebani pajak, sementara uang negara tidak dikelola secara adil dan transparan.

     

  • Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan stabilitas politik di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran yang kini sudah bereskalasi hingga menjadi kericuhan sampai dengan penjarahan. Apabila tidak, hal itu dikhawatirkan menimbulkan sentimen negatif terhadap investor.

    Aksi demonstrasi yang awalnya berpusat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) telah menyebar ke Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa titik di daerah di Ibu Kota. Bahkan aksi unjuk rasa semakin meluas hingga luar Pulau Jawa.

    Sampai dengan beberapa malam belakangan, terjadi aksi kericuhan dan penjarahan oleh massa tak dikenal sehingga membuat aparat turun ke lapangan. Baru hari ini, Minggu (31/8/2025), aktivitas perlahan kembali normal seperti pengoperasin moda transportasi umum Transjakarta dan MRT. 

    Lokasi penjarahan bahkan menyasar rumah-rumah pribadi pejabat negara mulai dari Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, imbas beberapa pernyataan mereka yang memicu polemik di tengah masyarakat.

    Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahkan menilai Indonesia belakangan ini sudah gelap gulita terutama dalam beberapa hari terakhir. Dia menilai publik disuguhi oleh minim etikanya pejabat di Republik Indonesia.

    “Mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kenaikan program prioritas Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas bawah. Sehingga muncul aksi dan demo menuntut perbaikan secara menyeluruh terkait tatanan bernegara,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

    Seperti diketahui, aksi yang berawal dari kelompok buruh Kamis lalu berujung fatal ketika pada malam harinya kendaraan taktis (rantis) polisi melindas seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21). Demo meluas hingga Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa kota besar di Indonesia.

    Nailul memandang bahwa kondisi Indonesia saat ini berangkat dari kesulitan ekonomi, kendati pertumbuhan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi melesat hingga 5,12% (year on year/YoY) pada kuartal II/2025. 

    Padahal, terang Nailul, di lapangan semakin banyak PHK, melejitnya harga barang dan lain-lain.

    Kondisi ini dinilai akan memicu sentimen negatif. Nailul mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipastikan merah akibat aliran modal asing keluar (capital outflow).

    “Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah,” tuturnya.

    Tidak hanya di pasar saham maupun keuangan, penanam modal riil dinilai bakal mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia. Nailul meyakini investor tidak akan percaya lagi apabila melihat sikap pemerintah yang seperti tak acuh bahkan setelah eskalasi beberapa hari belakangan.

    “Kecuali investor yang memang bagian dari oligarki pemerintah,” ujarnya.

    Risiko Kerugian Ekonomi

    Di sisi lain, Nailul memperkirakan kerugian ekonomi khususnya Jabodetabek bisa membengkak akibat di antaranya sektor jasa dalam dua-tiga hari terakhir. Sektor jasa, terangnya, berkontribusi sekitar 45% dari ekonomi nasional atau sekitar Rp9.900 triliun per tahun.

    “Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10% saja, maka kerugian bisa mencapai Rp8-9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini adalah kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” tuturnya.

    Selain itu, waswas dunia usaha bakal menyebabkan penurunan investasi sehingga menyebabkan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja. Imbasnya, penerimaan pajak bakal tergerus sejalan dengan lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

    Belum lagi, pemerintah dinilai harus mengantisipasi panic buying di beberapa titik terkait lantaran demo yang berlangsung tiga hari terakhir.

    “Apalagi jika sudah ada pemberlakuan darurat militer atau jam malam. Panic buying bisa terjadi di Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung. Terutama di Jakarta yang memang epicentrum demo. Pemerintah harus memastikan kondisi kondusif terlebih dahulu untuk bisa memperlancar arus barang. Ketika arus barang aman, maka panic buying bisa teratasi dampaknya,” tuturnya.

    Capital Outflow pada Pekan Demo

    Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar atau capital outflow sebesar Rp0,25 triliun pada transaksi 25—28 Agustus 2025. Pada 28 Agustus, demo terjadi pertama kali ketika demo buruh menuntut kesejahteraan pekerja. 

    Berdasarkan data BI, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp0,25 triliun, terdiri dari jual neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp10,79 triliun, serta beli neto sebesar Rp2,62 triliun di pasar saham dan Rp7,93 triliun di pasar SBN.

    Kemudian, selama 2025, berdasarkan data setelmen hingga 28 Agustus 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp48,01 triliun di pasar saham dan Rp94,28 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp76,44 triliun di pasar SBN. 

    Selanjutnya, Rupiah pada Kamis lalu ditutup pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS, sedangkan imbal hasil atau Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,30%.

    Adapun, pada Jumat 29 Agustus, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS atau tidak bergerak, sedangkan Yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,29%.

    Sementara itu, bank sentral mencatat premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 28 Agustus 2025 sebesar 66,90 bps, atau naik dibanding dengan 22 Agustus 2025 sebesar 66,15 bps. 

    Premi CDS mengukur persepsi risiko investasi dan stabilitas ekonomi. Semakin rendah nilai CDS, maka semakin kecil risiko gagal bayar utang (default) dan menandakan persepsi positif terhadap stabilitas ekonomi.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” pungkas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan.

  • Gerakan Aksi Muncul Karena Rakyat Resah

    Gerakan Aksi Muncul Karena Rakyat Resah

    JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital, Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai gerakan aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir murni muncul karena rakyat resah, bukan karena adanya kepentingan asing.

    “Terkait dengan kepentingan asing, saya rasa tidak benar karena gerakan ini muncul akibat rakyat yang marah, resah, terhadap kondisi ekonomi mereka,” ujarnya kepada VOI, Jumat, 29 Agustus.

    Nailul bilang, masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan pendapatan.

    Kemarahan rakyat, sambung dia, sudah memuncak, sehingga muncul aksi besar-besaran seperti saat ini.

    “Mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan pendapatan. Ketika sudah memuncak, maka terjadilah aksi seperti kemarin,” katanya.

    Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengeklaim telah mengetahui dalang di balik demonstrasi yang terjadi di gedung DPR beberapa hari ini.

    Dia menyebut, pihak dari luar menjadi dalang demo tersebut dan memiliki kaki tangan di Indonesia yang dikendalikannya.

    “(Dalangnya) dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam,” ujar Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus.

    “Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka,” sambungnya.

    Berdasarkan pengalamannya, Hendropriyono mengaku tahu ada pihak yang menunggangi demo untuk memprotes DPR di sekitaran Kompleks Parlemen, Jakarta. Suatu saat, kata dia, nama dalang tersebut akan diungkapnya ke publik.

    “Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana,” kata Hendropriyono.

    Meski begitu, Hendropriyono memberikan petunjuk bahwa tokoh tersebut bukan seorang negarawan atau non-state actor. Namun, sosok tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan di negara tempat mereka tinggal.

    Adapun tujuan tokoh tersebut, menurut Hendropriyono, adalah berniat menjajah dengan cara lain dan menyebabkan demokrasi semakin kacau.

    “Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita,” ucap Hendropriyono.

    Seperti diketahui, ribuan massa yang berasal dari unsur mahasiswa, buruh, pelajar hingga pengemudi ojek online mengepung jalan di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus, dan Kamis, 28 Agustus.

  • Ini Rakyat Marah, Ekonomi Sulit!

    Ini Rakyat Marah, Ekonomi Sulit!

    Jakarta –

    Kericuhan demo yang sempat terjadi disebut telah ditunggangi oleh pihak asing. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8).

    Namun, menurut Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, aksi demo hingga menimbulkan kericuhan yang terjadi dua hari ini murni atas dasar kemarahan masyarakat karena kondisi ekonomi yang saat ini dinilai semakin sulit.

    “Terkait dengan kepentingan asing, saya rasa tidak benar karena gerakan ini muncul akibat rakyat yang marah, resah, terhadap kondisi ekonomi mereka. Mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan pendapatan. Ketika sudah memuncak, maka terjadilah aksi seperti kemarin,” kata dia kepada detikcom, Jumat (29/8/2025).

    Nailul menekankan kepada pemerintah bahwa aksi demo yang berlangsung adalah bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

    “Kondisi Indonesia seperti sekarang ini timbul dari kondisi masyarakat yang tengah kesulitan, namun dikatakan oleh BPS Ekonomi kita meningkat. Ekonomi masyarakat kita tengah terpuruk dengan semakin banyak PHK, harga barang semakin melejit, dan berbagai indikator lainnya. Pengaburan fakta oleh pemerintah yang bisa menimbulkan bom waktu yang bisa meledak, bukan oleh pemerintah, tapi oleh rakyat yang marah,” ungkapnya.

    Ketegangan dari masyarakat dua hari ini juga akan menjadi sentimen negatif bagi investor. Ia menyebut dampak buruknya akan banyak aliran dana investor yang keluar dari Indonesia.

    “Kejadian dalam dua hari ini sebagai sentimen negatif yang akan menyebabkan capital outflow. Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah,” ucapnya.

    Kemudian, Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah meminta agar pemerintah bisa merespons dengan bijak di tengah situasi saat ini. Jika tidak, maka dampaknya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga penurunan investasi.

    “Kalau berkepanjangan, dampak negatifnya adalah kepercayaan investor akan turun, investasi turun, target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, pengangguran dan kemiskinan berpotensi naik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus di DPR RI. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    “Karena saya tahu, saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana,” kata Hendropriyono kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Pihak asing itu, kata Hendropriyono, menggerakkan dari luar. Pihak luar itu mempunyai kaki tangan di dalam negeri.

    “(Pihak) dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka,” ujarnya.

    Simak juga Video: Prabowo Minta Waspada: Jangan Izinkan Kelompok yang Ingin Buat Rusuh

    (ada/fdl)

  • AI Jadi ‘Game Changer’ Ekonomi Digital Indonesia, AWS Ungkap Bukti Nyata

    AI Jadi ‘Game Changer’ Ekonomi Digital Indonesia, AWS Ungkap Bukti Nyata

    Jakarta –

    Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tak hanya sebagai tren semata saat ini, namun pemanfaatan teknologi teranyar itu berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

    Menurut studi pasar AWS khusus untuk Indonesia, adopsi AI tumbuh sangat cepat sepanjang 2023-2024. Setidaknya 18 juta pelaku usaha di Indonesia telah memanfaatkan teknologi AI. Dari jumlah tersebut, 59% mencatat pertumbuhan pendapatan dan 68% memperoleh efisiensi operasional berkat teknologi ini.

    “AI adalah the next biggest opportunity setelah cloud computing. Tugas kami sebagai penyedia teknologi adalah membawa semua teknologi itu ke bumi pertiwi,” ujar Anthony dalam acara Detik Leaders Forum.

    Anthony kemudian memaparkan sejumlah penerapan nyata AI di Indonesia oleh sejumlah perusahaan. Misalnya, Halodoc meluncurkan Zero-Touch Insurance Claim Processing, memangkas biaya pemrosesan klaim hingga 50%, Telkomsel menghadirkan Safia, AI untuk IT service management, yang mempercepat penyelesaian isu hingga 80%lebih singkat, hingga Bank BJB memanfaatkan AI untuk modernisasi aplikasi lama, dari proses yang semula butuh 2-3 minggu kini hanya beberapa menit.

    Selain itu, AWS juga menggandeng mitra lokal seperti eCloudValley, perusahaan penyedia layanan teknologi yang membantu startup, UMKM, hingga perusahaan besar mengadopsi AI, termasuk di sektor pertanian dengan penerapan ERP dan data trust.

    “Yang penting bukan hanya perusahaan besar, tapi juga UMKM bisa mendapatkan akses AI yang affordable. Banyak model AI canggih sekarang sudah tersedia dengan harga murah bahkan gratis, dan tugas kami adalah memastikan aksesnya terbuka,” jelas Anthony.

    Ia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan AWS, perusahaan teknologi telah menanamkan investasi USD 5 miliar atau setara Rp 80 triliunan dengan kurs saat ini melalui region Jakarta untuk menghadirkan layanan cloud dan AI terbaik bagi masyarakat Indonesia.

    “Kami percaya sama potensi Indonesia,” ucap Anthony.

    Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan di era teknologi dewasa ini, AI memang menjadi game changer. Disampaikannya, AI berperan sebagai ‘booster’ bagi ekonomi digital.

    “Saya ibaratkan AI itu nutrisi bagi ekonomi digital kita untuk berkembang lebih cepat. Cloud computing adalah tulang punggung, sementara AI memberi efisiensi dan inovasi,” kata Direktur Eksekutif Celios Nailul Huda pada kesempatan yang sama.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa perkembangan AI tidak lagi sekadar riset, melainkan sudah hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari, industri, hingga investasi global. Disampaikan Meutya, AI kini mampu menjadi jembatan antara manusia dan dunia digital, termasuk melalui robotik, drone, maupun mesin cerdas yang mampu bekerja dengan sendirinya.

    “Kita berada dalam era revolusi industri dan transformasi digital. Ada tiga arus besar: transformasi fisik, transformasi digital, dan transformasi biologi. AI menjadi bagian penting dari transformasi digital, bersama blockchain, cloud computing, dan big data,” ujar Meutya.

    Berdasarkan data yang dipaparkannya bahwa hingga tahun 2030, diperkirakan akan muncul lebih dari 40 kota mega yang mendorong transformasi besar pada infrastruktur dan sistem transportasi digital global. Pada tahun yang sama, kata Meutya, jumlah pengguna ponsel pintar diprediksi melampaui 7 miliar orang atau lebih dari 60% populasi global.

    Meutya mengatakan kondisi ini akan mempercepat arus informasi dan kolaborasi. Di sisi lain kemajuan di bidang rekayasa genetika dan biologi juga membawa dampak besar bagi kesehatan manusia menunjukkan bahwa perubahan industri menyentuh aspek yang paling mendasar .

    “Dan semua perkembangan menegaskan bahwa masa depan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Sekali lagi masa depan milik siapa? Mereka yang mampu beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • CELIOS sebut aturan bunga pindar Indonesia terbaik di ASEAN

    CELIOS sebut aturan bunga pindar Indonesia terbaik di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Center for Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa regulasi terkait bunga pinjaman daring (pindar) di Indonesia merupakan implementasi yang terbaik di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

    Dalam riset terbarunya yang berjudul “Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring”, CELIOS membandingkan pendekatan sejumlah negara ASEAN dalam mengatur industri pinjaman daring, salah satunya terkait pengenaan bunga pinjaman.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyampaikan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, bahwa Singapura tidak menetapkan batas bunga pindar, sementara Malaysia menerapkannya tapi hanya di pasar pinjaman konvensional (conventional lending).

    Vietnam bahkan baru mulai memperkenalkan regulasi tersebut melalui regulatory sandbox pada 2025 dengan ketentuan bunga yang masih bersifat sementara.

    Sementara Indonesia telah sejak awal menerapkan regulasi ketat bagi industri pindar, termasuk terkait tata kelola, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam industri pindar, hingga pelindungan pemberi pinjaman (lender) melalui Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD).

    Meskipun demikian, Nailul menggarisbawahi perlunya konsistensi dalam penetapan bunga untuk menjaga stabilitas industri.

    “Pengaturan (bunga pindar) harus memperhatikan dua sisi market (pasar), yakni lender dan borrower (peminjam),” ujarnya.

    Per 1 Januari 2025, batas maksimum manfaat ekonomi per hari bagi pinjaman konsumtif dengan tenor di bawah 6 bulan tetap 0,3 persen.

    Sementara batas maksimum manfaat ekonomi harian bagi pinjaman konsumtif dengan tenor di atas 6 bulan turun menjadi 0,2 persen dari sebelumnya 0,3 persen.

    Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menetapkan batas maksimum bunga harian untuk pinjaman produktif.

    Peminjam dari sektor usaha mikro dan ultra mikro dibebankan batas maksimum manfaat ekonomi per hari sebesar 0,275 persen untuk tenor di bawah 6 bulan dan 0,1 persen untuk tenor di atas 6 bulan.

    Sedangkan pinjaman produktif untuk usaha kecil dan menengah batas maksimum bunga hariannya sama bagi tenor di bawah 6 bulan maupun tenor di atas 6 bulan, yakni 0,1 persen.

    Selain itu, Nailul juga menyoroti pentingnya penindakan pinjaman online (pinjol) ilegal melalui pelacakan, pemblokiran, dan pengawasan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), peningkatan literasi keuangan digital, serta penyusunan peta jalan regulasi yang menyeimbangkan kepentingan industri dan pelindungan konsumen.

    Ia mengatakan literasi keuangan digital harus menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam pinjaman ilegal.

    “Selalu kita sampaikan (melalui) kolaborasi dan kampanye untuk mendorong bahwa literasi keuangan (digital) itu bukan hanya (peran) di OJK, Kemenkomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), tapi juga setiap sektor, termasuk pendidikan,” kata Nailul Huda.

    Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hari Gamawan menyampaikan bahwa Indonesia menjadi satu dari 108 negara di dunia yang menerapkan mekanisme pembatasan bunga pindar.

    “Latar belakang kenapa (regulasi) manfaat ekonomi (suku bunga) dilakukan oleh OJK adalah (untuk) penguatan pelindungan konsumen. (Ini juga) untuk mendorong inklusi keuangan yang bertanggung jawab, yang memberikan manfaat,” ujar Hari Gamawan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.