Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    Celios Minta Presiden Prabowo Copot Srimul

    GELORA.CO -Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri.

    Peneliti Celios, Nailul Huda menyampaikan, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu.

    Menurutnya, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, dengan memastikan menteri keuangan yang duduk tidak menimbulkan kontroversial seperti Sri Mulyani Indrawati alias Srimul.

    “Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Huda kepada RMOL, Rabu 3 September 2025.

    “Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta,” sambungnya.

    Selain itu, Huda juga menyarankan pemerintah membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara, agar setiap pengeluaran dana reses anggota dewan menjadi informasi publik.

    Selain itu, dia juga menyinggung soal kebijakan perpajakan. Dimana tuntutannya segera terapkan pajak kekayaan.

    “Revisi total regulasi perpajakan, batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan turunkan tarif PPn (pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian) menjadi 8 persen,” tuturnya.

    Kemudian, Huda meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, dan juga pangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Polri dan Evaluasi total anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Danantara. 

    “Alihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil, dorong restrukturisasi utang pemerintah, dan setop nafsu penambahan utang baru,” urainya.

    Lebih lanjut, Huda turut mendorong penerapan Putusan MK terkait Menteri dan Wakil Menteri dilarang rangkap jabatan, termasuk jadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jadi CEO Danantara

    “Dan stop Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan FoodEstate,” demikian Huda. 

  • Gelombang Demo Ancam Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara – Page 3

    Gelombang Demo Ancam Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai gelombang demonstrasi yang meluas beberapa hari terakhir tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan pajak negara.

    Menurutnya, sektor pajak akan terpukul karena melemahnya aktivitas usaha akibat demo berkepanjangan. Dunia usaha yang menurun secara langsung akan mempersempit basis pajak yang bisa dipungut pemerintah.

    “Penerimaan perpajakan pasti akan berkurang. Ada dua faktor utama, yaitu faktor lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai dan kepercayaan masyarakat akan institusi perpajakan akan merosot,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (2/9/2025).

    Huda, mengatakan lesunya ekonomi membuat banyak perusahaan menahan produksi, mengurangi jam kerja, bahkan melakukan PHK. Kondisi ini menekan omzet dan laba perusahaan, yang otomatis akan menurunkan setoran pajak. Sementara dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat yang melemah juga akan menurunkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Ekonomi kita pasti akan terganggu. Orang akan menahan konsumsi akibat ekonomi di masa mendatang semakin tidak pasti. Kepatuhan pajak akan menurun drastis,” ujarnya.

    Selain faktor pelemahan ekonomi, Huda menekankan bahwa krisis kepercayaan publik menjadi ancaman yang lebih besar terhadap penerimaan pajak.

    Gelombang demo yang dipicu ketidakadilan sosial membuat masyarakat semakin sinis terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Publik merasa terbebani pajak, sementara uang negara tidak dikelola secara adil dan transparan.

     

  • Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan stabilitas politik di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran yang kini sudah bereskalasi hingga menjadi kericuhan sampai dengan penjarahan. Apabila tidak, hal itu dikhawatirkan menimbulkan sentimen negatif terhadap investor.

    Aksi demonstrasi yang awalnya berpusat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) telah menyebar ke Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa titik di daerah di Ibu Kota. Bahkan aksi unjuk rasa semakin meluas hingga luar Pulau Jawa.

    Sampai dengan beberapa malam belakangan, terjadi aksi kericuhan dan penjarahan oleh massa tak dikenal sehingga membuat aparat turun ke lapangan. Baru hari ini, Minggu (31/8/2025), aktivitas perlahan kembali normal seperti pengoperasin moda transportasi umum Transjakarta dan MRT. 

    Lokasi penjarahan bahkan menyasar rumah-rumah pribadi pejabat negara mulai dari Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, imbas beberapa pernyataan mereka yang memicu polemik di tengah masyarakat.

    Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahkan menilai Indonesia belakangan ini sudah gelap gulita terutama dalam beberapa hari terakhir. Dia menilai publik disuguhi oleh minim etikanya pejabat di Republik Indonesia.

    “Mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kenaikan program prioritas Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas bawah. Sehingga muncul aksi dan demo menuntut perbaikan secara menyeluruh terkait tatanan bernegara,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

    Seperti diketahui, aksi yang berawal dari kelompok buruh Kamis lalu berujung fatal ketika pada malam harinya kendaraan taktis (rantis) polisi melindas seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21). Demo meluas hingga Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa kota besar di Indonesia.

    Nailul memandang bahwa kondisi Indonesia saat ini berangkat dari kesulitan ekonomi, kendati pertumbuhan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi melesat hingga 5,12% (year on year/YoY) pada kuartal II/2025. 

    Padahal, terang Nailul, di lapangan semakin banyak PHK, melejitnya harga barang dan lain-lain.

    Kondisi ini dinilai akan memicu sentimen negatif. Nailul mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipastikan merah akibat aliran modal asing keluar (capital outflow).

    “Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah,” tuturnya.

    Tidak hanya di pasar saham maupun keuangan, penanam modal riil dinilai bakal mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia. Nailul meyakini investor tidak akan percaya lagi apabila melihat sikap pemerintah yang seperti tak acuh bahkan setelah eskalasi beberapa hari belakangan.

    “Kecuali investor yang memang bagian dari oligarki pemerintah,” ujarnya.

    Risiko Kerugian Ekonomi

    Di sisi lain, Nailul memperkirakan kerugian ekonomi khususnya Jabodetabek bisa membengkak akibat di antaranya sektor jasa dalam dua-tiga hari terakhir. Sektor jasa, terangnya, berkontribusi sekitar 45% dari ekonomi nasional atau sekitar Rp9.900 triliun per tahun.

    “Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10% saja, maka kerugian bisa mencapai Rp8-9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini adalah kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” tuturnya.

    Selain itu, waswas dunia usaha bakal menyebabkan penurunan investasi sehingga menyebabkan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja. Imbasnya, penerimaan pajak bakal tergerus sejalan dengan lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

    Belum lagi, pemerintah dinilai harus mengantisipasi panic buying di beberapa titik terkait lantaran demo yang berlangsung tiga hari terakhir.

    “Apalagi jika sudah ada pemberlakuan darurat militer atau jam malam. Panic buying bisa terjadi di Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung. Terutama di Jakarta yang memang epicentrum demo. Pemerintah harus memastikan kondisi kondusif terlebih dahulu untuk bisa memperlancar arus barang. Ketika arus barang aman, maka panic buying bisa teratasi dampaknya,” tuturnya.

    Capital Outflow pada Pekan Demo

    Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar atau capital outflow sebesar Rp0,25 triliun pada transaksi 25—28 Agustus 2025. Pada 28 Agustus, demo terjadi pertama kali ketika demo buruh menuntut kesejahteraan pekerja. 

    Berdasarkan data BI, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp0,25 triliun, terdiri dari jual neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp10,79 triliun, serta beli neto sebesar Rp2,62 triliun di pasar saham dan Rp7,93 triliun di pasar SBN.

    Kemudian, selama 2025, berdasarkan data setelmen hingga 28 Agustus 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp48,01 triliun di pasar saham dan Rp94,28 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp76,44 triliun di pasar SBN. 

    Selanjutnya, Rupiah pada Kamis lalu ditutup pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS, sedangkan imbal hasil atau Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,30%.

    Adapun, pada Jumat 29 Agustus, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS atau tidak bergerak, sedangkan Yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,29%.

    Sementara itu, bank sentral mencatat premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 28 Agustus 2025 sebesar 66,90 bps, atau naik dibanding dengan 22 Agustus 2025 sebesar 66,15 bps. 

    Premi CDS mengukur persepsi risiko investasi dan stabilitas ekonomi. Semakin rendah nilai CDS, maka semakin kecil risiko gagal bayar utang (default) dan menandakan persepsi positif terhadap stabilitas ekonomi.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” pungkas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan.

  • Gerakan Aksi Muncul Karena Rakyat Resah

    Gerakan Aksi Muncul Karena Rakyat Resah

    JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital, Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai gerakan aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir murni muncul karena rakyat resah, bukan karena adanya kepentingan asing.

    “Terkait dengan kepentingan asing, saya rasa tidak benar karena gerakan ini muncul akibat rakyat yang marah, resah, terhadap kondisi ekonomi mereka,” ujarnya kepada VOI, Jumat, 29 Agustus.

    Nailul bilang, masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan pendapatan.

    Kemarahan rakyat, sambung dia, sudah memuncak, sehingga muncul aksi besar-besaran seperti saat ini.

    “Mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan pendapatan. Ketika sudah memuncak, maka terjadilah aksi seperti kemarin,” katanya.

    Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengeklaim telah mengetahui dalang di balik demonstrasi yang terjadi di gedung DPR beberapa hari ini.

    Dia menyebut, pihak dari luar menjadi dalang demo tersebut dan memiliki kaki tangan di Indonesia yang dikendalikannya.

    “(Dalangnya) dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam,” ujar Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus.

    “Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka,” sambungnya.

    Berdasarkan pengalamannya, Hendropriyono mengaku tahu ada pihak yang menunggangi demo untuk memprotes DPR di sekitaran Kompleks Parlemen, Jakarta. Suatu saat, kata dia, nama dalang tersebut akan diungkapnya ke publik.

    “Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana,” kata Hendropriyono.

    Meski begitu, Hendropriyono memberikan petunjuk bahwa tokoh tersebut bukan seorang negarawan atau non-state actor. Namun, sosok tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan di negara tempat mereka tinggal.

    Adapun tujuan tokoh tersebut, menurut Hendropriyono, adalah berniat menjajah dengan cara lain dan menyebabkan demokrasi semakin kacau.

    “Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita,” ucap Hendropriyono.

    Seperti diketahui, ribuan massa yang berasal dari unsur mahasiswa, buruh, pelajar hingga pengemudi ojek online mengepung jalan di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus, dan Kamis, 28 Agustus.

  • AI Jadi ‘Game Changer’ Ekonomi Digital Indonesia, AWS Ungkap Bukti Nyata

    AI Jadi ‘Game Changer’ Ekonomi Digital Indonesia, AWS Ungkap Bukti Nyata

    Jakarta –

    Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tak hanya sebagai tren semata saat ini, namun pemanfaatan teknologi teranyar itu berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

    Menurut studi pasar AWS khusus untuk Indonesia, adopsi AI tumbuh sangat cepat sepanjang 2023-2024. Setidaknya 18 juta pelaku usaha di Indonesia telah memanfaatkan teknologi AI. Dari jumlah tersebut, 59% mencatat pertumbuhan pendapatan dan 68% memperoleh efisiensi operasional berkat teknologi ini.

    “AI adalah the next biggest opportunity setelah cloud computing. Tugas kami sebagai penyedia teknologi adalah membawa semua teknologi itu ke bumi pertiwi,” ujar Anthony dalam acara Detik Leaders Forum.

    Anthony kemudian memaparkan sejumlah penerapan nyata AI di Indonesia oleh sejumlah perusahaan. Misalnya, Halodoc meluncurkan Zero-Touch Insurance Claim Processing, memangkas biaya pemrosesan klaim hingga 50%, Telkomsel menghadirkan Safia, AI untuk IT service management, yang mempercepat penyelesaian isu hingga 80%lebih singkat, hingga Bank BJB memanfaatkan AI untuk modernisasi aplikasi lama, dari proses yang semula butuh 2-3 minggu kini hanya beberapa menit.

    Selain itu, AWS juga menggandeng mitra lokal seperti eCloudValley, perusahaan penyedia layanan teknologi yang membantu startup, UMKM, hingga perusahaan besar mengadopsi AI, termasuk di sektor pertanian dengan penerapan ERP dan data trust.

    “Yang penting bukan hanya perusahaan besar, tapi juga UMKM bisa mendapatkan akses AI yang affordable. Banyak model AI canggih sekarang sudah tersedia dengan harga murah bahkan gratis, dan tugas kami adalah memastikan aksesnya terbuka,” jelas Anthony.

    Ia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan AWS, perusahaan teknologi telah menanamkan investasi USD 5 miliar atau setara Rp 80 triliunan dengan kurs saat ini melalui region Jakarta untuk menghadirkan layanan cloud dan AI terbaik bagi masyarakat Indonesia.

    “Kami percaya sama potensi Indonesia,” ucap Anthony.

    Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan di era teknologi dewasa ini, AI memang menjadi game changer. Disampaikannya, AI berperan sebagai ‘booster’ bagi ekonomi digital.

    “Saya ibaratkan AI itu nutrisi bagi ekonomi digital kita untuk berkembang lebih cepat. Cloud computing adalah tulang punggung, sementara AI memberi efisiensi dan inovasi,” kata Direktur Eksekutif Celios Nailul Huda pada kesempatan yang sama.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa perkembangan AI tidak lagi sekadar riset, melainkan sudah hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari, industri, hingga investasi global. Disampaikan Meutya, AI kini mampu menjadi jembatan antara manusia dan dunia digital, termasuk melalui robotik, drone, maupun mesin cerdas yang mampu bekerja dengan sendirinya.

    “Kita berada dalam era revolusi industri dan transformasi digital. Ada tiga arus besar: transformasi fisik, transformasi digital, dan transformasi biologi. AI menjadi bagian penting dari transformasi digital, bersama blockchain, cloud computing, dan big data,” ujar Meutya.

    Berdasarkan data yang dipaparkannya bahwa hingga tahun 2030, diperkirakan akan muncul lebih dari 40 kota mega yang mendorong transformasi besar pada infrastruktur dan sistem transportasi digital global. Pada tahun yang sama, kata Meutya, jumlah pengguna ponsel pintar diprediksi melampaui 7 miliar orang atau lebih dari 60% populasi global.

    Meutya mengatakan kondisi ini akan mempercepat arus informasi dan kolaborasi. Di sisi lain kemajuan di bidang rekayasa genetika dan biologi juga membawa dampak besar bagi kesehatan manusia menunjukkan bahwa perubahan industri menyentuh aspek yang paling mendasar .

    “Dan semua perkembangan menegaskan bahwa masa depan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Sekali lagi masa depan milik siapa? Mereka yang mampu beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • CELIOS sebut aturan bunga pindar Indonesia terbaik di ASEAN

    CELIOS sebut aturan bunga pindar Indonesia terbaik di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Center for Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa regulasi terkait bunga pinjaman daring (pindar) di Indonesia merupakan implementasi yang terbaik di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

    Dalam riset terbarunya yang berjudul “Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring”, CELIOS membandingkan pendekatan sejumlah negara ASEAN dalam mengatur industri pinjaman daring, salah satunya terkait pengenaan bunga pinjaman.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyampaikan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, bahwa Singapura tidak menetapkan batas bunga pindar, sementara Malaysia menerapkannya tapi hanya di pasar pinjaman konvensional (conventional lending).

    Vietnam bahkan baru mulai memperkenalkan regulasi tersebut melalui regulatory sandbox pada 2025 dengan ketentuan bunga yang masih bersifat sementara.

    Sementara Indonesia telah sejak awal menerapkan regulasi ketat bagi industri pindar, termasuk terkait tata kelola, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam industri pindar, hingga pelindungan pemberi pinjaman (lender) melalui Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD).

    Meskipun demikian, Nailul menggarisbawahi perlunya konsistensi dalam penetapan bunga untuk menjaga stabilitas industri.

    “Pengaturan (bunga pindar) harus memperhatikan dua sisi market (pasar), yakni lender dan borrower (peminjam),” ujarnya.

    Per 1 Januari 2025, batas maksimum manfaat ekonomi per hari bagi pinjaman konsumtif dengan tenor di bawah 6 bulan tetap 0,3 persen.

    Sementara batas maksimum manfaat ekonomi harian bagi pinjaman konsumtif dengan tenor di atas 6 bulan turun menjadi 0,2 persen dari sebelumnya 0,3 persen.

    Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menetapkan batas maksimum bunga harian untuk pinjaman produktif.

    Peminjam dari sektor usaha mikro dan ultra mikro dibebankan batas maksimum manfaat ekonomi per hari sebesar 0,275 persen untuk tenor di bawah 6 bulan dan 0,1 persen untuk tenor di atas 6 bulan.

    Sedangkan pinjaman produktif untuk usaha kecil dan menengah batas maksimum bunga hariannya sama bagi tenor di bawah 6 bulan maupun tenor di atas 6 bulan, yakni 0,1 persen.

    Selain itu, Nailul juga menyoroti pentingnya penindakan pinjaman online (pinjol) ilegal melalui pelacakan, pemblokiran, dan pengawasan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), peningkatan literasi keuangan digital, serta penyusunan peta jalan regulasi yang menyeimbangkan kepentingan industri dan pelindungan konsumen.

    Ia mengatakan literasi keuangan digital harus menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam pinjaman ilegal.

    “Selalu kita sampaikan (melalui) kolaborasi dan kampanye untuk mendorong bahwa literasi keuangan (digital) itu bukan hanya (peran) di OJK, Kemenkomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), tapi juga setiap sektor, termasuk pendidikan,” kata Nailul Huda.

    Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hari Gamawan menyampaikan bahwa Indonesia menjadi satu dari 108 negara di dunia yang menerapkan mekanisme pembatasan bunga pindar.

    “Latar belakang kenapa (regulasi) manfaat ekonomi (suku bunga) dilakukan oleh OJK adalah (untuk) penguatan pelindungan konsumen. (Ini juga) untuk mendorong inklusi keuangan yang bertanggung jawab, yang memberikan manfaat,” ujar Hari Gamawan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyayangkan sekaligus prihatin atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ratusan karyawan Tokopedia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai kasus ini menambah panjang daftar PHK di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi digital. Sebelumnya, efisiensi serupa juga terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TikTok pada 2024.

    “Setelah merger, isu PHK masih akan tetap terjadi karena mereka akan menggabungkan unit bisnis yang sama yang ada di Tokopedia dan TikTok,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Huda menjelaskan, sebelum merger TikTok juga telah memiliki TikTok Shop dengan beberapa divisi yang memiliki fungsi serupa dengan Tokopedia. Salah satu motif umum perusahaan melakukan merger atau akuisisi, menurutnya, memang untuk efisiensi.

    Selain efisiensi, Huda menyebut PHK juga dapat dipicu kebutuhan ruang pendanaan guna mendukung strategi promosi. Persaingan e-commerce yang semakin ketat dengan dua pemain besar, yakni Shopee dan gabungan Tokopedia–TikTok Shop, membuat perang promo kian gencar.

    “Keduanya saling bakar uang, terutama untuk meningkatkan GMV [Gross Merchandise Value]. GMV Shopee tahun 2024 mampu meningkat tajam sehingga menggendong pendapatan perusahaan induk [SEA Limited],” katanya.

    Dia menambahkan, perang promo itu pula yang mendorong kedua platform mengenakan processing fee kepada penjual. Tujuannya untuk memperbesar ruang pendanaan promosi.

    “Jika terus demikian [gencar promo], maka kebutuhan ruang pendanaan akan semakin tinggi. Maka, PHK bisa menjadi semakin masif dan itu tidak baik bagi keberlangsungan bisnis serta ekonomi secara umum,” kata Huda.

    Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) juga mengomentari kabar PHK di Tokopedia. Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan keputusan efisiensi biasanya didasari pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi akibat dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Budi menegaskan, tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce bersifat sangat dinamis sehingga perusahaan perlu menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang sering menjadi pertimbangan efisiensi antara lain konsolidasi bisnis, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” ujarnya.

    Meski demikian, Budi menilai potensi pasar Indonesia masih sangat besar sehingga e-commerce tetap menjadi sektor yang menarik bagi investor. Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. 

    Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  

    Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024. Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • TikTok Shop Disebut Bujuk China Serbu RI, Ekonom Respons Keras

    TikTok Shop Disebut Bujuk China Serbu RI, Ekonom Respons Keras

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belum lama ini muncul kabar jika Tiktok Shop memberikan sejumlah benefit untuk penjual China berdagang di platformnya di Indonesia. Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan sebenarnya sudah ada aturan larangan praktik border commerce langsung dari negara lain.

    “Yang pertama, sudah ada aturan yang ketat untuk melarang praktik border commerce langsung dari negara lain. Saat ini, penjual dari China dilarang langsung berdagang di ecommerce, kecuali untuk barang tertentu,” kata Nailul kepada CNBC Indonesia.

    Jadi saat ada penjual China berjualan langsung, artinya e-commerce yang jadi tempat berjualan telah melanggar aturan. Menurutnya, juga harus diberikan sanksi.

    “Jadi jika ada pedagang dari China berjualan langsung di pasar ecommerce Indonesia, ecommerce tersebut melanggar peraturan dan harus disanksi. Tapi ya pasti harus melakukan klarifikasi dan sebagainya,” ucapnya.

    Nailul juga mengatakan perlu adanya tagging atau penandaan terkait asal barang pada tiap etalase. Jadi diketahui asal produk yang dijual.

    Dengan begitu, platform dapat membuat kebijakan tertentu. Mulai dari promo dan minimum etalase produk lokal.

    “Kita terus mendorong adanya tagging untuk asal barang atau “made in” di setiap etalase barang. Jadi ketahuan, barang mana yang impor, mana yang lokal,” jelas Nailul.

    “Sehingga bisa membuat kebijakan berupa promo hanya untuk produk lokal, atau kebijakan minimum etalase untuk produk lokal. Jika tidak ada tagging, saya rasa masalah impor di ecommerce ini masih akan terus terjadi,” dia menambahkan.

    Dalam akun Tiktok @axingid terungkap beragam kebijakan baru di Tiktok Shop Indonesia. Mulai dari tawaran subsidi iklan 30%, dukungan account manager, pembebasan biaya penjual, serta adanya kupon tambahan.

    Video tersebut sudah dihapus dari akun Tiktok @axingid. Informasi soal subsidi besar dilaporkan pertama kali oleh akun Instagram @ecommurz.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Biaya Rp1.250 per Pesanan Berisiko Tekan Jumlah Transaksi Shopee dan Tokopedia

    Biaya Rp1.250 per Pesanan Berisiko Tekan Jumlah Transaksi Shopee dan Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Beban biaya aplikasi yang diterapkan raksasa e-commerce Shopee dan Tokopedia-TikTok Shop berisiko menekan jumlah transaksi, terlebih di tengah pelemahan daya beli.

    Susul Shopee, per 11 Agustus TikTok Tokopedia juga menerapkan biaya tambahan sebesar Rp1.250 per transaksi kepada jutaan mitra UMKM yang tergabung di dalam platform. 

    Tokopedia dan TikTok Shop menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung perluasan program subsidi ongkir serta meningkatkan layanan logistik yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia. 

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai kebijakan order fee ini cenderung akan diterapkan oleh semua platform e-commerce. Menurut Nailul, seller kemungkinan besar akan membebankan kenaikan biaya ini kepada konsumen lewat penyesuaian harga jual produk. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah transaksi.  

    “Ketika harga barang naik, permintaan akan turun, namun saya rasa penurunannya tidak signifikan. Seller akan merespons dengan pola diskon toko, terutama bagi pembeli yang membeli produk lebih dari satu. Pola diskon pun akan berubah, mendorong pembeli untuk bertransaksi lebih besar agar dapat potongan harga,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025). 

    Sekadar informasi, menurut data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), nilai transaksi e-commerce nasional pada 2024 mencapai lebih dari Rp512 triliun, dengan lebih dari 2,6 miliar transaksi. Artinya, nilai transaksi pada tahun ini berpotensi meningkat mengingat adanya tambahan biaya Rp1.250 per transaksi yang diterapkan oleh e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. 

    Nailul mengatakan orientasi bisnis e-commerce kini mulai beralih dari sekadar mengejar valuasi perusahaan atau jumlah transaksi (gross merchandise value/GMV), ke arah profitabilitas tiap layanan. Beban yang dipikul oleh pembeli dan penjual akan makin meningkat.

    “Jadi menurut saya, akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” kata Huda. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah Tokopedia-Shopee mengejar profitabilitas merupakan perjudian. Pasalnya, jumlah transaksi akan berkurang, yang dikhawatirkan berdampak pada kinerja. 

    “Ini akan berpengaruh terhadap kinerja TikTok Tokopedia ke depan,” kata Heru. 

    Sebelumnya, Tokopedia dan TikTok Shop mulai memberlakukan biaya pemrosesan pesanan sebesar Rp1.250 per pesanan hari ini. Kebijakan serupa sudah dilakukan oleh Shopee. 

    Tokopedia dan TikTok Shop menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung perluasan program subsidi ongkir serta meningkatkan layanan logistik yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia.

    “Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia dalam laman resmi dikutip Senin (11/8/2025).  

    Mereka menambahkan biaya ini menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat nilai tambah bagi konsumen dan penjual di kedua platform.  

  • Polemik Merek Arc’teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

    Polemik Merek Arc’teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang merek perlengkapan olahraga dan outdoor asal Kanada, Arc’teryx menegaskan bahwa pembukaan toko di salah satu mal besar Jakarta bukan merupakan toko resmi. 

    Head of Legal Arc’teryx Equipment Cameron Clark menjelaskan produk-produk yang dijual di toko tersebut bukan merupakan produk resmi Arc’teryx, serta tidak memenuhi standar perusahaan.

    Dia menggarisbawahi Arc’teryx tidak memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko tersebut.

    Menurutnya, pembukaan toko ini terjadi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta terhadap pendaftaran merek di Indonesia yang secara tidak sah diajukan oleh perusahaan asal China, yang kini digunakan pada toko baru yang berlokasi di Jakarta tersebut.

    “Kami ingin menegaskan bahwa toko yang dibuka di mal besar Jakarta ini bukanlah toko resmi Arc’teryx,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Senin (11/8/2025). 

    Lebih jauh, Cameron menyatakan produk yang dijual di sana tidak berasal dari Arc’teryx Equipment, sebuah perusahaan yang didirikan pada 1989 di Vancouver, British Columbia, Kanada, dan merek tersebut telah terdaftar di negara asalnya sejak 1992. 

    “Prioritas kami adalah melindungi konsumen dan memastikan hanya produk resmi Arc’teryx yang memenuhi standar tinggi kami yang tersedia di seluruh dunia,” terangnya.

    Lebih lanjut, Cameron menyampaikan bahwa selain proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, Amer Sports juga telah memulai langkah hukum terhadap perusahaan yang sama di negara asalnya, serta tindakan hukum lainnya sedang berjalan di Malaysia dan Singapura sebagai respons terhadap upaya penyalahgunaan merek Arc’teryx. 

    Upaya penegakan hukum ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Amer Sports dalam membela hak kekayaan intelektualnya dan memastikan konsumen tidak disesatkan oleh pihak-pihak yang secara keliru mengklaim keterkaitan dengan merek tersebut.

    Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pembukaan toko tidak resmi seperti ini memberikan sinyal negatif terkait ketidakpastian perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia bagi pemilik merek asing, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan investor asing. 

    “Keputusan pengadilan yang positif bagi pemilik merek asli sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

    Arc’teryx mengimbau seluruh konsumen di Indonesia untuk tetap waspada dan selalu memverifikasi keaslian produk sebelum melakukan pembelian.