Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi judi online atau judol yang terus meningkat di tanah air beberapa tahun terakhir semakin membuat resah pemerintah. Sebab, menjadi salah satu pemicu tergerusnya daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspada makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor munculnya judol yang timbulkan mungkin punya daya beli tapi kesedot untuk aktivitas yang tidak timbulkan konsumsi tapi hilang di judol,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Meski begitu, pemerintah sebetulnya perlu memahami juga bahwa maraknya aktivitas judi online di Indonesia disinyalir turut dipicu keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia mengingat inflasi bahan pokok sangat tinggi beberapa bulan terakhir melampaui kenaikan gajinya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    “Motif mereka bermain judi online adalah pendapatan mereka terbatas, berkurang, jikapun meningkat, peningkatannya sangat rendah. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup tetap tinggi, bahkan meningkat sehingga mereka ini butuh pendanaan guna mencukup kebutuhan hidup mereka,” tegas Huda.

    Salah satu yang juga terus menekan pendapatan masyarakat ia katakan sebetulnya dipicu pula oleh beberapa kebijakan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang telah naik dari 10% ke 11%, dan menjadi 12% pada 2025, lalu harga BBM Pertalite juga telah meningkat harganya 30% pada 2022 sila.

    “Hidup mereka terhimpit oleh kebijakan-kebijakan fiskal kontraktif pemerintah. Mereka akan mencari sumber pendapatan lainnya yang termudah, masuklah mereka ke judi online. Maka kita lihat grafik, ketika pandemi, pemain judi online meningkat tajam, pencarian kata zeus slot meningkat drastis. Saat itu, mereka kekurangan pendapatan,” ucap Nailul Huda.

    Tak heran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatat selama Semester I-2024, angka perputaran transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun. Kini, memasuki Semester II-2024 angkanya sudah mencapai Rp 283 triliun.

    Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, judol memang bisa menjadi salah satu pemicu penghambat konsumsi produktif masyarakat sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani. Apalagi, bila melihat transaksi judol yang terus meningkat hingga menjadi ratusan triliun pada 2024.

    “Uang tersebut seharusnya jika tidak digunakan untuk judol bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau mungkin ditabung yang nantinya bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya lebih penting,” ungkap Manilet.

    Tapi, ia juga mengingatkan, menjadi keliru bila melihat aktivitas judi online semata-mata sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sebab tertekannya daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dipicu banyak faktor.

    “Penurunan daya beli sesungguhnya merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,” ucapnya.

    Manilet menjelaskan, bila dikaitkan dengan merosotnya daya beli masyarakat, sebetulnya faktor yang berkontribusi di antaranya masih adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia, kemudian juga peningkatan upah yang relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan inflasi.

    “Dan relatif terbatasnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal sehingga sangat rentan terkena gejolak perekonomian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba,” ucap Manilet.

    Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pelemahan pendapatan masyarakat, misalnya fenomena banjirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

    Kemudian peranan sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus mengalami penurunan dan menjadi tanda di industrialisasi dini terjadi di Indonesia. Adapula data masih tingginya angka ketimpangan antara kelompok pendapatan.

    “Jadi saya kira penyebab penurunan daya beli tidak semata-mata hanya karena jodoh online saja,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Ekonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang Online

    Ekonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% kemungkinan akan berdampak pada daya beli masyarakat di e-commerce. Kemungkinan akan ada penurunan karena harga yang makin mahal.

    “Tentu dampak ke daya beli, termasuk di e-commerce akan turun,” kata Pengamat ekonomi digital dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda kepada CNBC Indonesia, Selasa (12/11/2024).

    “Orang akan semakin malas berbelanja karena harga barang makin mahal. Prinsip dasar ekonomi adalah ketika harga naik permintaan barang akan turun,” imbuhnya.

    Kebijakan yang rencananya diterapkan tahun depan itu dinilai Nailul bakal jadi pukulan untuk penjual e-commerce. Karena belum lama ini juga harus menghadapi kenaikan biaya administrasi.

    Dia meminta kebijakan itu untuk dibatalkan. Sebab akan ada gangguan aktivitas ekonomi nantinya.

    “Jadi akan sangat menggangu aktivitas ekonomi di e-commerce. Maka kebijakan ini patutnya dibatalkan,” ucap dia.

    Rencana kenaikan PPN tersebut sudah diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pertengahan Agustus lalu. Dia mengatakan kenaikan tersebut menjadi amanat Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Namun pada Oktober lalu, Airlangga mengatakan presiden Prabowo Subianto tak membahas kenaikan PPN 12% saat mengumpulkan kabinet Merah putih di Magelang 24-27 Oktober 2024. Dia juga tak bisa memastikan keputusan pemberlakukan apakah akan ditunda atau tidak.

    “Nanti kita lihat ya, nanti kita bahas,” tegas Airlangga.

    Belanja makin hemat

    Laporan e-Conomy SEA 2024 yang diterbitkan oleh Google,Temasek, danBain & Company menyatakan saat ini, 60 persen hingga 70 persen dari pertumbuhan pendapatan ecommerce bersumber dari “pengguna lama.” Hal ini berbeda dari pola pertumbuhan sebelumnya yang mengandalkan tambahan pendapatan dari pengguna baru.

    Data yang dihimpun oleh Google, Temasek, dan Bain menunjukkan bahwa frekuensi belanja pengguna ecommerce naik signifikan dari 3 sampai 4 kali per tahun pada 2012 menjadi 27-32 kali per tahun pada 2024.

    Para konsumen di ecommerce juga lebih “percaya diri” untuk membeli barang sehari-hari lewat ecommerce. Hal ini, antara lain, digambarkan dari nilai transaksi per belanja (basket size) yang turun dari US$ 18 hingga US$ 23 pada 2012 menjadi US$ 13 hingga US$ 15 pada 2024.

    “Konsumen belanja online 8 kali lebih banyak dibandingkan dengan dekade lalu, tetapi bertransaksi lebih kecil tiap berbelanja karena pergeseran dalam kategori dan kompetisi yang makin intens,” kata laporan tersebut.

    Google Cs memperkirakan nilai transaksi ecommerce di Asia Tenggara pada 2024 naik 15 persen melewati US$ 159 miliar dengan porsi pendapatan naik 13 persen melampai US$ 35 miliar. Upaya menggenjot pendapatan dengan lebih efisien memangkas kerugian sehingga margin EBITDA industri ecommerce di Asia Tenggara menyusut menjadi 10 persen.

    Para perusahaan ecommerce menggenjot pendapatan dengan menaikkan komisi yang mereka pungut dari penjual di platform masing-masing. Menurut laporan Google, besaran komisi yang dipungut oleh para platform ecommerce di Asia Tenggara terus menanjak dan kini hampir menyentuh “batas atas” yang terbentuk di pasar ecommerce China.

    Sumber lain kenaikan pendapatan ecommerce adalah tambahan iklan, terutama dari pendapatan iklan dari “video commerce.” Di sisi lain, biaya pemasaran dan penjualan masih terus menanjak karena industri yang makin kompetitif dengan kehadiran platform ecommerce baru.

    (dem/dem)

  • Dongkrak Daya Beli, Ini Dia 3 Peran Penting Paylater

    Dongkrak Daya Beli, Ini Dia 3 Peran Penting Paylater

    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan paylater oleh perusahaan multifinance mencapai Rp8,24 triliun pada September 2024, naik 103,40 persen yoy.
     
    Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap paylater sebagai metode pembayaran pilihan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari.
     
    Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat 42,1 persen pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya.
    Percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, utamanya di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dalam hal ini, paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.
     
     

     
    “Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL),” ujar Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, dalam keterangan resmi, Senin, 11 November 2024.
     
    Huda mengatakan, setiap instrumen keuangan, termasuk paylater, memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak.
     
    Namun demikian, apabila digunakan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan, paylater dapat membantu masyarakat untuk mengatur keuangan secara lebih baik hingga meningkatkan skor kredit pengguna supaya bisa mengakses produk keuangan lainnya khususnya produk perbankan.
     
    “Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari paylater,” jelas Huda, Senin, 11 November 2024.
     
    Tiga peran paylater

    Huda menuturkan terdapat tiga peran penting dari paylater:

    Paylater mengatasi keterbatasan dana, terutama untuk masyarakat underbanked.
    Membantu keuangan masyarakat, dengan sistem dan cicilan yang fleksibel.
    Memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan.

    Menurut dia, dengan mengoptimalkan dampak positif penggunaan, penyedia paylater perlu memprioritaskan manajemen risiko. Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah saat ini, penyedia layanan paylater diharapkan dapat menyalurkan kredit secara selektif.
     
    Hal ini semakin penting mengingat laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan NPF (non-performing financing) gross paylater mencapai 2,60 persen pada September 2024, naik dibandingkan angka Agustus 2024 yang sebesar 2,52 persen.
     

    Ilustrasi. Foto: Metrotvnews.com
     
    “Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, pasti terdapat potensi peningkatan NPF. Meskipun demikian, saya melihat kenaikan NPF paylater saat ini masih berada dalam batas yang aman, masih di bawah lima persen. Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penyedia paylater untuk memprioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring yang dapat menggambarkan kemampuan bayar seseorang secara lebih akurat, sehingga potensi peningkatan NPF bisa diminimalisir,” ujar Huda.
     
    Huda pun menyoroti kemudahan yang ditawarkan oleh paylater. Meningkatnya penggunaan paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel.
     
    Dia mengatakan, sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
     
     

     

    Bijak menggunakan paylater

    Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari menyatakan Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat. Pengguna pun harus bijak dalam menggunakannya.
     
    “Meski paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna, kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari paylater. Kredivo pun telah menghadirkan berbagai kampanye edukasi untuk masyarakat melalui kampanye #AutoMikir, #AndaiAndaPandai dan program literasi Generasi Djempolan,” jelas Indina.
     
    Indina mengatakan, pihaknya juga secara aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk regulator, asosiasi, dan pemain lain di industri untuk bersama-sama mengurangi risiko dan dampak negatif dari penggunaan paylater.
     
    Sebagai salah satu pelaku industri, Kredivo pun memprioritaskan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF Kredivo tetap sejalan dengan rata-rata industri.
     
    “Dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasiskan Artificial Intelligence (AI), Kredivo hanya akan memberikan pembiayaan kepada pengguna yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar yang mumpuni. Selain itu, Kredivo juga secara konsisten mengevaluasi skor kredit pengguna (Kredivo Score) untuk memprediksi potensi gagal bayar oleh pengguna dengan lebih akurat dan cepat. Sistem ini diharapkan dapat membuat para pengguna Kredivo dapat memanfaatkan layanan Kredivo secara maksimal,” jelas Indina.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Video: Trump Menang, RI Wajib Waspadai Perang Teknologi AS-China

    Video: Trump Menang, RI Wajib Waspadai Perang Teknologi AS-China

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS turut mendorong kekhawatiran terhadap memanasnya persaingan China dan Amerika Serikat, termasuk di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    Sekjen Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Fanky Christian mengatakan perang teknologi AS-China sudah memanas sejak 2018 dengan penerapan kenaikan tarif impor hingga pembatasan ekspor semikonduktor China ke AS.

    Namun dibalik potensi ketegangan AS-China namun juga ada peluang yang bida dimanfaatkan RI utamanya terkait pengembangan industri semikonduktor meski masih membutuhkan langkah panjang.

    Sementara Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyebutkan proteksionisme Trump akan berdampak ke gangguan rantai pasok global produk teknologi. Sehingga penting bagi pemerintahan Prabowo untuk melakukan antisipasi dengan membangun industri teknologi dalam negeri seperti bidang semikonduktor.

    Seperti apa dampak perang teknologi AS-China? antisipasi apa yang dibutuhkan RI?Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Fanky Christian dan Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Hudadalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 11/11/2024)

  • Kenaikan UMR 2025 hingga 10 Persen Kerek Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Kenaikan UMR 2025 hingga 10 Persen Kerek Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economics and Law Studies (Celios) menyatakan kenaikan UMR atau upah minimum regional 2025 hingga 10% akan mendorong konsumsi nasional. Kenaikan konsumsi tersebut menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat sebagai dampak langsung upah yang lebih tinggi.

    “Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari dampak berganda dari kenaikan konsumsi pekerja. Pelaku UMKM mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar,” ujar Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

    Dia mengatakan, kenaikan UMR 2025 akan menentukan apakah pertumbuhan ekonom Indonesia mampu tumbuh di atas 5% atau justru semakin mengalami tekanan dan memicu gelombang PHK. Momentum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya dijadikan game changer dalam mendorong permintaan domestik melalui instrumen upah.

    Jika dilihat setelah UU Cipta Kerja berlaku, kenaikan UMR dinilai terlalu rendah sehingga terjadi pelemahan upah riil pekerja. Dampaknya, kemampuan kelas menengah turun dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.  “Ada kaitan antara rendahnya UMR dengan jumlah kelas menengah yang menurun,” kata dia.

    Dia mengatakan, pemerintah dalam 10 tahun terakhir belum pernah menggunakan upah minimum sebagai kebijakan countercylical. Padahal UMR yang lebih baik akan mendorong konsumsi rumah tangga dan menguntungkan pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, skenario kenaikan UMR 2025 sekitar 10% akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94% dibanding formula sebelumnya hanya berpengaruh sebesar 0,01%.  

    “Pertimbangan beberapa skenario lembaga penelitian sebaiknya dijadikan referensi pemerintah agar tidak mengambil langkah salah dan dapat memperburuk kondisi perekonomian,” kata Huda.

    Dari hasil modelling menunjukkan produk domestik bruto (PDB) akan naik Rp 122,2 triliun apabila kenaikan UMR 2025 sebesar 10% atau lebih tinggi dari formulasi PP 51/2023 yang membatasi alpha. 

    Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pascaputusan MK terkait judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serikat buruh meminta adanya formulasi baru dalam penetapan UMR 2025.

    Sebelumnya, pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum. Dengan dicabutnya Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU Cipta Kerja, maka PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam kenaikan UMR 2025.

    “Kenaikan UMR 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan nilai indeks tertentu (α) sebesar 1,0 hingga 2,0,” ucap Said.

  • Upah Minimum Naik 10%, Tingkat Konsumsi Masyarakat Bakal Terdongkrak

    Upah Minimum Naik 10%, Tingkat Konsumsi Masyarakat Bakal Terdongkrak

    Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat konsumsi Indonesia diperkirakan meningkat cukup signifikan jika pemerintah bersedia menaikkan upah minimum hingga 10%. Kenaikkan upah juga bakal membuka lapangan pekerjaan serta kenaikan PDB hingga Rp122,2 triliun. 

    Menurut laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) berjudul Skenario Kenaikan Upah Minimum terhadap Perekonomian Nasional 2025, kenaikan upah minimum sebesar 10% dapat memberikan dampak positif yang signifikan. 

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan menyatakan bahwa rendahnya kenaikan upah minimum pasca UU Cipta Kerja telah melemahkan daya beli pekerja, terutama kelas menengah, yang berimbas pada kemampuan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. 

    Dari hasil simulasi yang dilakukan Celios, jika kenaikan upah minimum sebesar 10%, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi. 

    “Pelaku UMKM mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar,” jelas Bhima dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024). 

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda, menyebut bahwa hasil pemodelan menunjukkan potensi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp122,2 triliun jika kenaikan upah minimum 2025 sebesar 10% atau lebih tinggi dari formulasi dalam PP 51/2023 yang membatasi “alpha”. 

    Sementara itu, skenario kenaikan yang mengacu pada PP 78/2015 yang menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi hanya menghasilkan dampak Rp106,3 triliun, sedangkan formulasi PP 51/2023 memberikan dampak lebih kecil, yaitu Rp19,32 triliun.

    Selain mendorong pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha, skenario kenaikan upah minimum sebesar 10% diperkirakan menciptakan hingga 1,19 juta lapangan kerja baru pada 2025, jauh lebih tinggi dibanding formula PP 51/2023 yang hanya mampu menciptakan 188 ribu kesempatan kerja. 

    Surplus usaha juga diprediksi meningkat Rp71,08 triliun sebagai hasil dari perputaran uang dan konsumsi yang lebih tinggi. Huda menambahkan bahwa skenario ini berpotensi menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,94%, sementara formula sebelumnya hanya memberikan pengaruh kecil, sekitar 0,01%. 

    Tim Celios menjelaskan kenaikan upah minimum 2025 menjadi krusial dalam menentukan apakah Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% atau justru menghadapi tekanan konsumsi rumah tangga dan gelombang pemutusan hubungan kerja.

  • Tunda Pengalihan Subsidi BBM ke BLT, Ini Alasannnya – Page 3

    Tunda Pengalihan Subsidi BBM ke BLT, Ini Alasannnya – Page 3

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menyebut melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2024 sebesar 4,95 persen dikarenakan penurunan daya beli masyarakat.

    Menarik ini jika kita melihat memang terjadi penurunan daya beli masyarakat dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Artinya, daya beli masyarakat yang menurun tidak bisa dielakkan lagi oleh pemerintah. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi melambat lagi dari 5,05 persen menjadi 4,95 persen,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (7/11/2024).

    Dari sisi sektoral, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi juga melambat. Ia melihat yang menguat justru industri pengolahan dan pertambangan. Menurutnya, industri pengolahan hasil tambang mempunyai pertumbuhan yang positif.

    Maka dengan struktur ekonomi seperti itu, baginya, dimana daya beli masyarakat melambat, terutama di barang jadi seperti ke makanan dan minuman, maka pemerintah harus fokus terlebih dahulu dalam mengerek daya beli masyarakat terutama untuk kelas menengah.

    “Kelas menengah ini yang biasanya ke kafe dan sebagainya, sudah mengurangi konsumsi tersebut karena sudah berkurang kemampuan membeli barang-barang bersifat leisure,” ujarnya.

    Subsidi BBM ke BLT Kurang Tepat?

    Nailul menyarankan Pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang membuat kelas menengah semakin tertekan. Misalnya, kebijakan terkait dengan subsidi BBM harus dipertimbangkan ulang karena bisa menekan daya beli kela menengah. 

    “Bansos sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, juga tidak dinikmati oleh kelas menengah,” pungkasnya.

  • MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, Ekonom: Angin Segar Buat Buruh – Page 3

    MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, Ekonom: Angin Segar Buat Buruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan Partai Buruh dan serikat buruh lainnya pada Jumat,1 November 2024.

    Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian isu konstitusionalitas 21 norma pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerjaan alih daya (outsourcing), cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon.

    Selain itu, MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk UU ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Ciptaker. MK memberi waktu paling lambat dua tahun.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan bahwa keputusan MK terkait UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi buruh, karena beberapa isu krusial yang menjadi hambatan mereka untuk hidup layak kembali menjadi perhatian

    “Keputusan ini juga memungkinkan adanya pemberian upah yang lebih besar, terutama sektoral,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    “Jika upah di sektoral meningkat maka kesejahteraan mereka juga ikut meningkat,” sambungnya.

    Tetapi di sisi lain, kenaikan upah akan memberatkan sektor-sektor usaha yang sedang tidak prospektif.

    “Konsekuensinya akan membuat para pelaku usaha gamang/khawatir untuk menentukan kebijakan turunannya. Misalnya soal upah, harus memastikan unsur hidup layak pada buruh,” jelasnya.

    Nailul Huda menyebut, kenaikan upah sering kali lebih tinggi dari kemampuan/khawatir.

    “Kemudian terkait durasi, kalau kita lihat tentu saja dalam kontrak kerja ada pembatasan. Maksimum 5 tahun kan bagus bagi para buruh, tetapi bagi para pelaku usaha mereka jadi tidak punya ruang gerak untuk fleksibilitas,” lanjut Nailul.

    Maka dari itu, ia menyarankan, diperlukan adanya musyawarah lebih lanjut antara pembuat kebijakan dengan pelaku usaha terkait revisi UU Cipta Kerja. Hal ini guna menemukan jalan tengah yang terbaik antara pembuat kebijakan dan pengusaha terkait kesejahteraan buruh.

    “Saya kira perlu ada, karena konsekuensinya UU Cipta Kerja harus direvisi, sesuai dengan keputusan dari MK. Jadi memang perlu ada komunikasi antara berbagai pihak,” imbuhnya.

  • Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

    Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

    “Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri,” ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

    Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

    “Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

    “Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya,” ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

    Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

    Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

    Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan],” ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

    Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

    Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

    “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil,” jelas Anggito.

  • Pengamat: Yang terpenting dari hilirisasi adalah pangsa pasar

    Pengamat: Yang terpenting dari hilirisasi adalah pangsa pasar

    Jangan sampai ketika kita melakukan hilirisasi semua komoditas, nggak ada pasar-pasarnya lagiJakarta (ANTARA) – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pangsa pasar harus menjadi pertimbangan utama saat melakukan kebijakan hilirisasi pada suatu komoditas.

    “Hilirisasi komoditas ini, yang pertama kita harus menciptakan pasarnya dulu. Jangan sampai ketika kita melakukan hilirisasi semua komoditas, nggak ada pasar-pasarnya lagi,” kata Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Nailul menyampaikan pasar menjadi bagian yang sangat penting untuk menyukseskan kebijakan hilirisasi.

    Dengan adanya permintaan, kata Nailul, secara otomatis komoditas tersebut memiliki nilai tambah, sehingga mampu memberikan pemasukan bagi negara.

    Selain itu, dalam kebijakan hilirisasi juga harus mengutamakan keberlanjutan bagi lingkungan.

    Baca juga: CELIOS: Indonesia saatnya menerapkan ekonomi restoratif

    Baca juga: Celios: Perlu revisi DMO batu bara di kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil

    Sebagai contoh, lanjut Nailul, kelapa sawit adalah komoditas yang mampu memberikan dampak dari hulu ke hilir.

    Menurutnya, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana proses produktivitas kelapa sawit tersebut bagi lingkungan.

    “Pembakaran lahan dan sebagainya yang akhirnya menimbulkan hilirisasi sawit itu, dia tidak baik bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan sebagainya. Jadi kompensasi sebenarnya hilirisasi itu, harus mengedepankan aspek dari sustainability-nya atau aspek dari keberlanjutan,” ujarnya.

    Nailul mengatakan Indonesia telah memiliki banyak riset terkait dengan komoditas mana saja yang siap untuk hilirisasi. Dari laporan-laporan tersebut, Pemerintahan yang baru hanya perlu mereplikasi dan mengimplementasikannya.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto yang baru saja dilantik harus segera mencari tahu pasar mana saja yang dapat memberikan peluang bagi komoditas asal Indonesia untuk hilirisasi.

    “Yang paling penting adalah pangsa pasarnya ada, terus juga harus sustain, SDM. Saya rasa itu yang paling penting kalau menyangkut hilirisasi,” kata Nailul.

    Dalam pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan melakukan hilirisasi pada semua komoditas.

    Ia menyebutkan nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi sehingga rakyat Indonesia bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera.

    “Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Baca juga: Pengamat soroti aturan bunga terkait platform pinjaman daring

    Baca juga: Celios: Tantangan ekonomi RI akan terlihat pada triwulan III-2024

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024