Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Fenomena Gelombang Relokasi Pabrik, Kejar Upah Murah?

    Fenomena Gelombang Relokasi Pabrik, Kejar Upah Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah industri alas kaki hingga garmen disebut ramai-ramai merelokasi pabriknya ke kawasan Jawa Tengah. Gelombang relokasi pabrik ini diduga lantaran perusahaan mencari daerah dengan upah minimum yang lebih rendah.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

    Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

    “Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

    Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

    Dalam kesempatan terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). / Bisnis – Rachman

    Presiden KSPI Said Iqbal mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

    Upah dan Pungli Ormas

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Menurutnya, kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

    “Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

    Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

    Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

    Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

    Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

    “Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

  • Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya

    Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

    “Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

    Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

    Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

    Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

    Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

    “Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

    Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya. Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang juga memiliki upah minimum relatif rendah.

  • Jika Lebih dari 50% Masuk Kategori Monopoli

    Jika Lebih dari 50% Masuk Kategori Monopoli

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merespons rencana merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO), yang dinilai berpotensi menciptakan monopoli karena kedua perusahaan menguasai sekitar 90% pangsa pasar transportasi daring.

    Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan secara konsentrasi pasar, kepemilikan pangsa di atas 50% sudah dapat dikategorikan sebagai monopoli.

    “Monopoli saja tentunya enggak dilarang. Sama seperti sektor-sektor yang dimonopoli lainnya,” kata Deswin kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Karena itu, Deswin menegaskan rencana merger Grab dan GOTO tidak serta-merta dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran. 

    Dia menekankan yang dapat dianggap melanggar adalah perilaku atau praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika berada dalam posisi monopoli. Meski begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut, terlebih KPPU tahun ini juga sedang mengkaji sektor platform transportasi daring.

    “Bisa jadi faktor yang diperhatikan di kajian kami,” ujarnya.

    Deswin mengatakan KPPU belum memperoleh informasi resmi mengenai rencana merger tersebut sehingga statusnya masih dianggap sebagai wacana. Namun, dia menjelaskan jika penggabungan dilakukan melalui skema merger atau akuisisi, kedua perusahaan wajib melaporkan transaksi ke KPPU setelah transaksi efektif. Melalui penilaian atas laporan atau notifikasi itu, KPPU dapat menentukan apakah ada potensi pelanggaran dan di titik mana pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

    “Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” katanya.

    Sebelumnya, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana merger yang disebut-sebut masuk dalam Perpres, termasuk keterlibatan Danantara, tampak berlebihan. Dia menilai merger dan akuisisi merupakan aksi korporasi yang wajar dan tidak memerlukan campur tangan pemerintah.

    “Tidak perlu ada endorse oleh pemerintah. Saya curiga, masuknya rencana merger ini ke dalam Perpres dan masuknya Danantara demi menghindari aturan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena potensi kena semprit oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha besar,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Senin (10/11/2025).

    Huda menambahkan dengan pangsa pasar lebih dari 90%, potensi dominasi pasar sangat besar. Dia menilai peringatan dari KPPU dapat menjadi hambatan bagi rencana merger tersebut karena dominasi berlebihan dapat merusak persaingan.

    “Bahkan, boleh saya bilang sudah menjadi pasar monopoli,” imbuhnya.

    Menurut Huda, ketika persaingan tidak lagi sehat, pihak yang paling dirugikan adalah konsumen dan mitra pengemudi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa mematikan industri.

    “Pemain lain seperti Maxim dan inDrive akan berebut kue yang kecil, terutama di kota-kota besar yang pangsa pasarnya sudah dikuasai oleh Gojek–Grab,” ujarnya.

    Dia menjelaskan dampak terhadap konsumen mencakup kemungkinan pengaturan harga yang sangat dipengaruhi hasil merger kedua platform. Sementara bagi mitra pengemudi, perlindungan masih dapat terjaga selama batas atas dan batas bawah tarif tetap berlaku. Namun pada akhirnya, baik mitra maupun konsumen akan menghadapi pilihan yang semakin terbatas. Adapun potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), menurutnya, akan muncul dari sisi operasional perusahaan, bukan dari ranah mitra pengemudi.

    “Tetapi bukan mitra,” katanya.

  • Ancaman Monopoli hingga PHK di Balik Wacana Merger Grab–Gojek

    Ancaman Monopoli hingga PHK di Balik Wacana Merger Grab–Gojek

    Bisnis.com,JAKARTA — Kabar mengenai merger dua raksasa aplikasi transportasi daring, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal soal rencana tersebut yang dibahas dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

    Rencana merger Goto dan Grab pun menimbulkan kekhawatiran soal potensi monopoli pasar dan keresahan soal risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. Selain itu, rencana merger Goto dan Grab juga disebut-sebut bakal melibatkan Danantara.

    Menanggapi hal tersebut, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana merger yang masuk dalam Perpres, termasuk keterlibatan Danantara, terkesan berlebihan. Menurutnya, merger dan akuisisi merupakan aksi korporasi yang lazim dan tidak memerlukan campur tangan pemerintah.

    “Tidak perlu ada endorse oleh pemerintah. Saya curiga, masuknya rencana merger ini ke dalam Perpres dan masuknya Danantara demi menghindari aturan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena potensi kena semprit oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha besar,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Senin (10/11/2025).

    Huda menambahkan, dengan pangsa pasar mencapai 91%, potensi dominasi pasar sangat besar. Dia menilai peringatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpotensi menghambat rencana merger tersebut, karena dominasi yang berlebihan dapat mengganggu persaingan usaha.

    “Bahkan, boleh saya bilang sudah menjadi pasar monopoli,” imbuhnya.

    Dia menilai, ketika persaingan tidak lagi sehat, pihak yang paling dirugikan adalah konsumen dan mitra pengemudi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mematikan industri.

    “Pemain lain seperti Maxim dan inDrive akan berebut kue yang kecil, terutama di kota-kota besar yang pangsa pasarnya sudah dikuasai oleh Gojek–Grab,” ujarnya.

    Risiko Monopoli & PHK

    Huda menjelaskan, dampak terhadap konsumen adalah pengaturan harga yang akan sangat dipengaruhi oleh hasil merger kedua platform. Sementara itu, untuk mitra pengemudi, selama masih ada batas atas dan batas bawah tarif, perlindungan masih bisa terjaga. Namun, baik mitra maupun konsumen pada akhirnya akan memiliki pilihan yang lebih sedikit dalam menggunakan layanan transportasi daring.

    Adapun potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai akan muncul dari sisi operasional perusahaan, bukan pada mitra pengemudi.

    “Tetapi bukan mitra,” katanya.

    Senada dengan itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai rencana merger GoTo dan Grab berisiko memunculkan monopoli pasar yang merugikan publik.

    “Kalau merger antara Grab dan GoTo terjadi, yang pasti adalah monopoli pasar. Apabila ditotalkan itu kurang lebih 90% pangsa pasar mereka. Jadi sisanya memang pemain-pemain kecil yang pegang seperti Maxim,” kata Tesar kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

    Tesar mencontohkan kasus serupa di Singapura, ketika Grab dan Uber berupaya bergabung namun diblokir karena melanggar aturan antimonopoli. Dia menilai situasinya berbeda di Indonesia, yang justru tampak memberi lampu hijau terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pihak yang paling dirugikan adalah pengguna layanan.

    “Karena tarifnya mereka akan mengatur. Angka admin sekarang kan kalau dilihat sudah jauh lebih mahal,” tegasnya.

    Tesar juga memperkirakan dampak terhadap mitra pengemudi, termasuk kemungkinan sebagian dari mereka terkena PHK. Dia juga menyoroti persoalan pemotongan komisi untuk aplikator yang hingga kini belum terselesaikan, sementara pemerintah dinilai kurang aktif mengambil peran dalam isu ini.

    “Pemerintah juga saya lihat tidak terlalu ingin ikut campur terkait dengan hal ini,” katanya.

    Dia menegaskan, pihak yang paling diuntungkan tetap korporasi. Menurutnya, pendapatan iklan menjadi salah satu penyumbang utama bagi perusahaan, seiring meningkatnya performa bisnis Grab pada kuartal III/2025. Dalam periode tersebut, jumlah pengiklan aktif di platform iklan mandiri Grab naik 15% menjadi 228.000, sementara belanja iklan rata-rata meningkat 41% dibanding tahun sebelumnya.

    “Potongan iklannya juga tinggi, walaupun pendapatan tinggi,” kata Tesar.

    Respons Danantara & Aplikator

    Sebelumnya, Istana memberikan sinyal bahwa isu merger Grab–GoTo menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian. Regulasi baru yang sedang difinalkan pemerintah disebut akan mengatur pembagian komisi mitra pengemudi sekaligus membuka ruang bagi skema penggabungan antara kedua perusahaan tersebut.

    “Dalam hal ini macam-macam. Karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ. Karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (7/11/2025).

    Prasetyo juga membenarkan bahwa isu penggabungan Grab–GoTo memang ikut dibahas. “Ya salah satunya,” ujarnya.

    Ketika dikonfirmasi apakah benar Grab akan dibeli oleh GoTo, dia hanya menjawab singkat dan mengamini, sembari menambahkan bentuk penggabungan masih dikaji lebih lanjut. Menurutnya, langkah ini bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

    Dikonfirmasi terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia memilih tidak memberikan komentar mengenai rencana merger tersebut.

    “Danantara Indonesia tidak dalam posisi untuk memberikan komentar atas keputusan investasi spesifik yang dilakukan oleh GoTo maupun entitas lainnya,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, saat dihubungi Bisnis, Jumat (7/11/2025).

    Menurut Pandu, setiap perusahaan memiliki pertimbangan dan strategi korporasi masing-masing yang dijalankan sesuai mandat serta tata kelola internal.

    Sementara itu, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo Gojek Tokopedia, RA Koesoemohadiani, menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan atau kesepakatan terkait rencana merger tersebut.

    “Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Koesoemohadiani dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Dia menambahkan, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional dan berkomitmen mendukung regulasi yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

  • Transaksi di Shopee-Tokopedia Cs Naik, Celios: Daya Beli Belum Membaik

    Transaksi di Shopee-Tokopedia Cs Naik, Celios: Daya Beli Belum Membaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kenaikan transaksi belanja online di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli hingga Lazada, belakangan ini lebih banyak didorong oleh faktor harga yang lebih murah dibandingkan toko offline.

    Ekonom Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan tren tersebut memperkuat fenomena rohali dan rojali—rombongan hanya lihat-lihat dan rombongan hanya nanya—yang akhirnya melakukan pembelian lewat platform daring.

    “Perdagangan daring hingga saat ini masih membelanjakan pendanaan untuk perang harga, perang promo,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Senin (10/11/2025).

    Menurutnya, kondisi ini memunculkan pola belanja musiman setiap bulan, terutama pada momentum tanggal cantik hingga periode payday. Huda menilai lonjakan penjualan yang terjadi lebih disebabkan oleh harga yang lebih murah, bukan karena daya beli yang membaik.

    “Maka, saya rasa kampanye tanggal kembar, bahkan puncaknya nanti di 12.12 ketika Hari Belanja Online Nasional, itu akan menjadi titik tertinggi sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), transaksi belanja online yang dilakukan peritel dan marketplace meningkat 6,19% secara kuartalan (qtq) pada kuartal III/2025.

    Sementara itu, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai transaksi belanja online mencapai Rp134,67 triliun, tumbuh 4,93% (qtq) dan 3,74% (yoy). Dari sisi volume, total transaksi mencapai 1,44 miliar, naik 7,72% (qtq) dan 20,5% (yoy). BI menjelaskan lonjakan tersebut dipicu oleh beragam kampanye promo besar yang digelar sepanjang Juli hingga September.

    Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) juga menilai momentum kampanye musiman masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. 

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan lonjakan transaksi pada periode tersebut mencerminkan efektivitas kampanye 7.7, 8.8, dan 9.9 yang digelar berbagai platform e-commerce.

    “Yang berhasil meningkatkan traffic dan transaksi lintas kategori, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, fesyen, serta produk kecantikan,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (10/11/2025).

    Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada kuartal III/2025, puncak pertumbuhan biasanya terjadi di kuartal IV, terutama pada periode 11.11, 12.12, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

    Dia menuturkan, idEA memperkirakan tren positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun, seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital, serta strategi promosi yang semakin tersegmentasi di masing-masing platform e-commerce.

    Selain kampanye promo besar, Budi menilai sejumlah faktor struktural turut memperkuat kinerja e-commerce menjelang akhir tahun. Di antaranya adalah semakin luasnya adopsi digital oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kemudahan sistem pembayaran digital seperti QRIS, Buy Now Pay Later (BNPL), dan e-wallet, serta meningkatnya efisiensi logistik dan fulfilment.

    Dia menambahkan, integrasi antara sektor kreatif dan live commerce juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman belanja yang lebih interaktif. Momentum konsumsi akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, kata Budi, juga secara tradisional mendorong kenaikan penjualan lintas kategori.

    Dari sisi performa tahunan, idEA mencatat adanya peningkatan signifikan pada gelaran Harbolnas. Berdasarkan data idEA dan hasil pemantauan industri, total nilai transaksi selama Harbolnas 2023 mencapai sekitar Rp25,7 triliun, sedangkan pada Harbolnas 2024 naik menjadi sekitar Rp31,2 triliun, atau tumbuh sekitar 21,4% dibanding tahun sebelumnya.

    Menurut Budi, peningkatan tersebut didorong oleh partisipasi UMKM yang lebih tinggi, perluasan kategori produk lokal, serta adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dalam strategi kampanye.

    “idEA memperkirakan momentum akhir tahun 2025 akan tetap kuat, terutama karena kombinasi antara kampanye 11.11 dan 12.12 yang kini banyak difokuskan untuk mendorong produk lokal serta efisiensi rantai pasok digital,” tutup Budi.

  • Menteri Purbaya Lawan Mafia Impor Baju Bekas

    Menteri Purbaya Lawan Mafia Impor Baju Bekas

    Jakarta –

    Menteri Purbaya bertitah kepada jajarannya untuk memerangi para importir yang membanjiri Indonesia dengan baju-baju bekas dari luar negeri. Rencananya, Purbaya ingin menegakkan kembali aturan impor pakaian bekas. Mengutip detikFinance, saat ini kapal pemasok sudah di stop sehingga stok pakaian bekas yang dijual di beberapa pasar sudah menipis.

    Kepada para pelaku bisnis ini, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut jika pemerintah akan menyiapkan sanksi tambahan untuk memberi efek jera. Sebabnya, hukuman berupa pidana dan pemusnahan barang bukti dilihat tidak efektif menghapus praktik perdagangan ini. Mengutip detikcom, sanksi tambahan tersebut berupa denda dan larangan impor seumur hidup.

    “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tegasnya.

    Namun demikian, pihaknya masih belum menentukan bentuk aturan yang ingin dibuat, apakah peraturan menteri atau yang lainnya. Saat ini, Purbaya tengah mendalami aturan yang sudah ada.

    “Nanti saya pelajarin. Tapi yang jelas pasti saya beresin,” kata Purbaya saat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Sebenarnya usaha pemerintah telah lama melakukan sejumlah usaha untuk menumpas habis bisnis baju bekas ini. Pada pemerintahan sebelumnya, Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan juga telah melakukan operasi pasar hingga penggagalan impor barang di pelabuhan. Sayangnya jual-beli baju bekas masih saja muncul di beberapa daerah khususnya Jakarta.

    Sepanjang 2024 hingga 2025, pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai telah melakukan 2.584 kali menindak impor baju dalam bentuk balpres. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, total barang bukti yang telah disita sebanyak 12.808 koli dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar.

    “Sepanjang 2024 hingga 2025 Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 2.584 kali penindakan, dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar,” kata Djaka.

    Lalu apa bentuk kerugian negara terkait hal ini? Apa usulan bagi pemerintah bagi para pelaku usaha yang terdampak? Ikuti diskusinya bersama Ekonom CELIOS, Nailul Huda dalam Editorial Review.

    Beralih ke berita daerah, detikSore akan mengulas peristiwa banjir yang terjadi di Sukabumi. Seperti diberitakan detikJabar sebelumnya, luapan air di sungai Cisolok, Sukabumi luber hingga merendam ratusan rumah warga. Hingga hari ini, masyarakat terdampak masih dalam proses evakuasi. Bagaimana dampak banjir di sana? Adakah korban jiwa dalam peristiwa ini? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikJabar selengkapnya.

    Jelang petang nanti, detikSore akan menyajikan diskusi kesehatan bersama Dr. dr. M. Yamin, Sp.JP (K), Sp.PD, FACC, FSCAI, FAPHRS, FHRS. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Braveheart Brawijaya Hospital Saharjo tersebut akan memaparkan besaran risiko seseorang mengalami kematian jantung mendadak.

    Mengutip data Kemenkes, kematian akibat hal tersebut menyumbang peringkat tertinggi di Indonesia bahkan dunia. Menurut rilisan WHO tahun 2021, kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta kematian atau satu dari tiga kematian di dunia setiap tahun. Lalu bagaimana metode deteksinya? Apa saja langkah medis yang dapat dilakukan di Indonesia? Ikuti obrolannya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan persaingan sehat antara Gojek, Grab, dan Maxim perlu diiringi dengan upaya konkret memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi.

    Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sejatinya masalah kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sudah berulang kali disuarakan, salah satunya melalui dorongan agar mereka mendapatkan jaminan sosial.

    “Jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab platform, driver, konsumen, dan juga pemerintah. Semuanya perlu ada porsi yang pas bagi masing-masing pemain,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Menurut dia, perlindungan sosial bagi mitra pengemudi minimal harus mencakup jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, skema-skema perlindungan perlu disesuaikan dengan karakteristik para pengemudi yang sering kali memiliki lebih dari satu pemberi kerja.

    “Mitra driver yang bisa mempunyai lebih dari satu pemberi kerja misalkan, harus bisa diakomodir dalam sistem pemberian jaminan oleh BPJS. Peran dari aplikator juga patut dirumuskan,” kata Huda.

    Huda juga menilai sejauh ini belum terdapat hambatan masuk (entry barriers) yang signifikan di industri transportasi daring, meski sejumlah pemain besar seperti Gojek dan Grab masih mendominasi pasar. 

    Dia menyampaikan dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan berbagai platform baru selain Gojek dan Grab, seperti Maxim, InDrive, hingga aplikator ride-hailing di daerah. Namun, menurutnya hal yang perlu diwaspadai adalah praktik predatory pricing.

    “Predatory pricing bisa terjadi ketika ada ketimpangan modal. Maka, tugas KPPU untuk melakukan pengawasan pembentukan harga oleh platform,” tegasnya.

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. SPAI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai regulasi tersebut mendesak diterbitkan karena praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform justru saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

    “Regulasi ini diperlukan karena selama ini platform justru berlomba-lomba untuk memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

    Pengemudi Ojol menunggu penumpang

    Sementara itu, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong persaingan sehat dan peningkatan perlindungan bagi pengemudi. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

    “Carut marutnya ekosistem transportasi digital saat ini karena antar perusahaan-perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur perusahaan aplikator yang dinilai justru mampu memengaruhi kebijakan publik. Garda berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan menerbitkan aturan yang berpihak kepada pengemudi.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” ujarnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring dalam sambutannya di acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, aksi demonstrasi juga sempat digelar di sejumlah kota besar menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab, masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

  • Keselamatan Anak Peserta MBG di Tangan SDM yang Minim Jam Terbang

    Keselamatan Anak Peserta MBG di Tangan SDM yang Minim Jam Terbang

    Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim akibat kurangnya pengalaman pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program ini. Nasib gizi hingga keselamatan puluhan juta anak penerima MBG bergantung pada SDM tersebut.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sebagian besar insiden atau kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi dalam operasional SPPG disebabkan oleh tenaga kerja yang masih minim jam terbang.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dikutip Minggu (28/9/2025).

    Berdasarkan data BGN, sepanjang 6 Januari—31 Juli 2025, sebanyak 2.391 SPPG telah berdiri dan tercatat 24 kasus KLB. Sementara itu, pada 1 Agustus—27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun, secara total, dari 9.615 SPPG yang beroperasi, Dadan mengeklaim program MBG telah melayani lebih dari 31 juta penerima manfaat.

    Selain rendahnya pengalaman tenaga dapur, Dadan juga mengungkap bahwa kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) turut berkontribusi terhadap terjadinya insiden keracunan makanan pada program MBG.

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta agar program MBG dihentikan total. Hal ini menyusul maraknya insiden keracunan makanan dalam program tersebut.

    “Dengan semakin masif kasus keracunan MBG, saya dapat katakan program MBG harus dihentikan total guna dilakukan evaluasi dan audit,” kata Huda kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (28/9/2025).

    Huda menjelaskan, evaluasi tersebut harus mencakup segala proses produksi MBG, yakni mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, pemberian ke penerima, hingga proses pencucian. 

    Selain itu, dia menilai evaluasi MBG juga harus didasarkan pada standar menjaga kebersihan yang sudah ditetapkan baik oleh BGN maupun instansi lainnya.

    “Banyaknya kasus keracunan dan makanan yang basi, disebabkan adanya proses yang salah, baik di sisi hulu, tengah, hingga hilirnya,” tuturnya.

    Untuk itu, Huda menyebut harus ada standar operasional yang dibuat berdasarkan keamanan makanan.

    “Standar harus didasarkan zero tolerance terhadap kasus keracunan program yang berurusan dengan kesehatan,” ucapnya.

    Selain itu, menurut Huda, juga penting dilakukan audit keuangan dan transparansi dalam pemanfaatan dana negara secara menyeluruh.

    “Audit pertama di sistem penunjukkan mitra MBG ataupun penetapan SPPG. Badan Pemeriksa Keuangan harus masuk ke proses penetapan mitra dan SPPG di awal,” pungkasnya.

    Prabowo Evaluasi MBG

    Adapun Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus terkait persoalan MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, perhatian Presiden terhadap program MBG begitu besar karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima manfaat. Arahan itu disampaikan segera setelah Presiden tiba di Tanah Air usai lawatan luar negeri pada Sabtu (27/9/2025) malam.

    “Sejak kemarin beliau mendarat di Halim, langsung memanggil beberapa menteri khusus untuk membahas masalah MBG di BGN. Hari ini dipimpin Menko Pangan juga ada rapat di Kementerian Kesehatan, dan yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Minggu (28/9/2025) malam.

    Menurutnya, Presiden ke-8 RI memberikan arahan teknis yang cukup detail, terutama terkait kedisiplinan prosedur kebersihan di dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.

    Penyebabnya, dia mengatakan bahwa dari hasil uji sampel, salah satu persoalan yang muncul diduga kuat terkait bakteri akibat kurangnya disiplin dalam proses memasak.

    “Beliau sangat concern, bahkan masuk ke hal-hal teknis seperti masalah air dan kebersihan. Jadi arahan Presiden jelas, tata kelola dan manajemen MBG harus segera dibenahi,” tegas Prasetyo.

    Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG. Kepala negara, kata Prasetyo Hadi, meminta target percepatan dalam hitungan minggu.

    “Secepatnya, hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan seluruh dapur memiliki SLHS,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Kala Prabowo Turun Tangan Bereskan Masalah Keracunan MBG

    Kala Prabowo Turun Tangan Bereskan Masalah Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto tengah disorot imbas melonjaknya kasus keracunan yang belakangan ini terjadi. Namun, alih-alih menghentikan sementara, pemerintah memastikan program tersebut tetap berlanjut.

    Untuk menindaklanjuti maraknya temuan kasus keracunan, Presiden Prabowo pun langsung turun tangan memanggil sejumlah pejabat terkait sepulangnya dari agenda lawatan di luar negeri.

    Prabowo menegaskan bahwa kasus ribuan siswa yang keracunan MBG menjadi perhatian pemerintah dan akan dicarikan penanganan terbaik. Bahkan, dia menyebut kasus keracunan MBG ini sebagai masalah besar yang perlu segera ditangani.

    “Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

    Pada saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” ujarnya.

    Kantor Staf Presiden sebelumnya mengungkap data terbaru terkait kasus keracunan makanan dalam program MBG. Data dari BGN menunjukkan, sebanyak 46 kasus dengan 5.080 orang mengalami keracunan per 17 September.

    Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada sebanyak 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September, sedangkan BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September.

    Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa penghentian program MBG hanya dilakukan secara terbatas kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi terlibat dalam insiden keracunan.

    Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan bahwa penangguhan program MBG dilakukan secara selektif alias bukan menyeluruh. Adapun penghentian SPPG itu nantinya bakal dilakukan berbarengan dengan proses investigasi.

    “Dihentikan bagi SPPG yang terlibat. Jadi SPPG yang ketika ada keracunan langsung kan berhenti. Berhenti, lakukan investigasi. Yang dihentikan adalah SPPG yang terlibat. Yang lain kan kita kaji terus, kita perbaiki terus,” kata Sony saat ditemui di Hotel Artotel Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).

    Untuk itu, Sony menegaskan program MBG akan tetap dilanjutkan meski kasus keracunan melonjak “Tetap berjalan. [SPPG] yang bermasalah yang dihentikan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan penghentian itu akan berlangsung sampai investigasi rampung. Setelahnya, barulah akan dikaji lebih lanjut apa penyebab dari kasus keracunan yang terjadi dalam program MBG.

    “Sampai investigasi selesai, kemudian nanti dikaji kembali apa sih permasalahannya. Kan tidak semuanya dipukul rata permasalahannya sama kan,” tuturnya.

    Evaluasi Total

    Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda justru menyoroti masifnya kasus keracunan pada program MBG. Bahkan, Huda meminta agar program tersebut dihentikan total.

    “Dengan semakin masif kasus keracunan MBG, saya dapat katakan program MBG harus dihentikan total guna dilakukan evaluasi dan audit,” kata Huda kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (28/9/2025).

    Huda menjelaskan, evaluasi tersebut harus mencakup segala proses produksi MBG, yakni mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, pemberian ke penerima, hingga proses pencucian. 

    Selain itu, lanjut dia, evaluasi MBG juga harus didasarkan pada standar menjaga kebersihan yang sudah ditetapkan baik oleh BGN maupun instansi lainnya.

    “Banyaknya kasus keracunan dan makanan yang basi, disebabkan adanya proses yang salah, baik di sisi hulu, tengah, hingga hilirnya,” ujarnya.

    Untuk itu, Huda menyebut harus ada standar operasional yang dibuat berdasarkan keamanan makanan. Standay yang dimaksud harus didasarkan zero tolerance terhadap kasus keracunan program yang berurusan dengan kesehatan,” imbuhnya.

    Selain itu, menurut Huda, juga penting dilakukan audit keuangan dan transparansi dalam pemanfaatan dana negara, serta dilakukan secara menyeluruh.

    “Audit pertama di sistem penunjukkan mitra MBG ataupun penetapan SPPG. Badan Pemeriksa Keuangan harus masuk ke proses penetapan mitra dan SPPG di awal,” tuturnya.

    Setelahnya, audit dalam penggunaan uang pajak rakyat menjadi bahan baku hingga menjadi makanan MBG. Dalam audit ini harus mencakup daftar bahan baku berkualitas yang dibeli SPPG hingga infrastruktur penunjang.

    “Apakah benar yang dibeli adalah bahan baku berkualitas? Hingga pembelian infrastruktur penunjang di dapur SPPG dan Mitra MBG. Itu harus dicek semua apakah sesuai peruntukannya,” tuturnya.

    Polemik Food Tray

    Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan pada program tersebut.

    Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

    Bahkan bila perlu, sambung Niti, program MBG dilakukan penghentian sementara untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Sebab, dia mewanti-wanti program MBG bisa menjadi bom waktu atas keracunan makanan.

    “Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis.

    Lebih lanjut, Niti juga mendesak adanya peningkatan standar higiene dan sanitasi dapur, kejelasan kehalalan food tray, serta keterlibatan tenaga ahli gizi dalam pengawasan kualitas makanan.

    “Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray,” sambungnya.

    Di samping itu, dia mendorong adanya audit sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memastikan keamanan pangan, termasuk pembentukan sistem pengaduan masyarakat.

    “Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus/kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” pungkasnya.

  • Bos BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG Terjadi Imbas SPPG Minim Jam Terbang

    Bos BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG Terjadi Imbas SPPG Minim Jam Terbang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penyebab terjadinya keracunan massal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan menyebut hal tersebut terjadi karena kurangnya pengalaman sumber daya manusia (SDM) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi penyebab maraknya terjadi insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sebagian besar insiden atau kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi dalam operasional SPPG disebabkan oleh tenaga kerja yang masih minim jam terbang.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

    Berdasarkan data BGN, sepanjang 6 Januari—31 Juli 2025, sebanyak 2.391 SPPG telah berdiri dan tercatat 24 kasus KLB. Sementara itu, pada 1 Agustus—27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun, secara total, dari 9.615 SPPG yang beroperasi, Dadan mengeklaim program MBG telah melayani lebih dari 31 juta penerima manfaat.

    Selain rendahnya pengalaman tenaga dapur, Dadan juga mengungkap bahwa kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) turut berkontribusi terhadap terjadinya insiden keracunan makanan pada program MBG.

    Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta agar program MBG dihentikan total. Hal ini menyusul maraknya insiden keracunan makanan dalam program tersebut.

    “Dengan semakin masif kasus keracunan MBG, saya dapat katakan program MBG harus dihentikan total guna dilakukan evaluasi dan audit,” kata Huda kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (28/9/2025).

    Huda menjelaskan, evaluasi tersebut harus mencakup segala proses produksi MBG, yakni mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, pemberian ke penerima, hingga proses pencucian. 

    Selain itu, dia menilai evaluasi MBG juga harus didasarkan pada standar menjaga kebersihan yang sudah ditetapkan baik oleh BGN maupun instansi lainnya.

    “Banyaknya kasus keracunan dan makanan yang basi, disebabkan adanya proses yang salah, baik di sisi hulu, tengah, hingga hilirnya,” tuturnya.

    Untuk itu, Huda menyebut harus ada standar operasional yang dibuat berdasarkan keamanan makanan.

    “Standar harus didasarkan zero tolerance terhadap kasus keracunan program yang berurusan dengan kesehatan,” ucapnya.

    Selain itu, menurut Huda, juga penting dilakukan audit keuangan dan transparansi dalam pemanfaatan dana negara secara menyeluruh.

    “Audit pertama di sistem penunjukkan mitra MBG ataupun penetapan SPPG. Badan Pemeriksa Keuangan harus masuk ke proses penetapan mitra dan SPPG di awal,” pungkasnya.