Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek infrastruktur besar yang baru dihentikan sementara, termasuk jalan tol.

    Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” ujar Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, dikutip detikcom, Selasa (17/12).

    Sonny menegaskan pembangunan tol-tol yang akan ditahan adalah yang belum dimulai. Sementara, proyek yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.

    Salah satu pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo-Cilacap. Namun, apabila ada investor yang mau segera masuk, maka bisa dilanjutkan.

    “Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silahkan. Tapi, kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu,” jelasnya.

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memperkirakan ada tiga faktor yang mendorong Prabowo apabila memutuskan untuk menunda sejumlah proyek infrastruktur besar.

    Pertama, sudah pasti karena kurangnya anggaran. Oleh sebab itu berbagai kebijakan untuk mengumpulkan pendapatan lebih besar lagi diambil, salah satunya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Pemerintah memang sedari awal berteriak anggaran kurang untuk membiayai program-program yang ditawarkan, sehingga ada wacana kenaikan PPN, peralihan subsidi energi, ada wacana peningkatan pajak untuk kendaraan bermotor dan lain-lain. Itu memang untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Selain itu, kekurangan anggaran ini, kata Ronny terbukti dari defisit anggaran di APBN 2025 yang dirancang sebesar 2,53 persen atau lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,29 persen dari terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Kemungkinan juga ada wacana penambahan utang karena di 2025 defisit nya bertambah dari tahun ini dan mendekati tiga. Jadi soal kekurangan dana itu tidak bisa dibohongi lagi, memang kekurangan dana, kalau pemerintah memang lagi pusing,” jelasnya.

    Kedua, Ronny menduga Prabowo bakal menghentikan proyek yang dianggap tidak memberikan efek ganda. Kondisi ini terbukti pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, selama 10 tahun pembangunan jor-joran tapi perekonomian mentok hanya di 5 persen.

    “Yang jelas kalau Prabowo menyatakan kekurangan anggaran saya sepakat, tapi mungkin ada faktor lain seperti yang saya bilang tadi dalam 10 tahun imbasnya tidak terlalu besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

    “Tidak terlalu terhubung dengan kesejahteraan, tidak terhubung ke makan atau yang berhubungan dengan perut masyarakat seperti yang disuarakan oleh Prabowo karena dia memang konsen ke situ dan tidak terlalu terhubung dengan kualitas SDM yang naiknya tidak terlalu bagus, tidak terlalu terhubung dengan kualitas pendidikan yang sekarang justru malah banyak masalahnya. Prabowo bisa jadi melihat dari sisi itu,” imbuh Ronny.

    Ketiga, mengalihkan anggaran ke program yang memberikan efek dan sesuai dengan tujuan Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menurut Ronny, pengalihan anggaran ke program lain memang dampak fiskalnya sama saja. Namun, kemungkinan besar Prabowo lebih memilih program yang memberikan dampak ke perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat.

    “Secara ekonomi makro kalo hanya memindahkan inputnya akan sama ke ekonomi, mungkin yang membedakan hanya kontribusi dan imbasnya secara multiplier effect,” terangnya.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kalau melihat kebelakang rencana memberhentikan beberapa proyek infrastruktur bukanlah hal baru karena pernah dilakukan sebelumnya. Tercermin dari penundaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Alasan penundaan ini, kata Rendy, tak lain memang karena keterbatasan anggaran negara di tengah sulitnya investasi yang masuk.

    “Ketika itu, kalau kita perhatikan permasalahan dari pembatalan PSN yang dimaksud tidak lain karena relatif terbatasnya ruang anggaran pemerintah dan saya pikir untuk konteks penundaan pembangunan jalan tol yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga masih menjadi alasan utama,” jelasnya.

    Terlebih, tahun depan banyak program baru pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis. Apabila target penerimaan negara tak tercapai, maka pemerintah harus hati-hati di awal tahun.

    “Kita juga paham bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol membutuhkan dana tidak hanya dalam konteks pembangunannya tetapi juga dalam konteks penyediaan lahan yang secara proporsi tidak kecil dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembebasan lahan itu sendiri,” jelas Rendy.

    Perlu Evaluasi Proyek Infrastruktur

    Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai beberapa proyek besar yang belum dimulai memang layak ditunda sembari dilakukan evaluasi. Tujuannya, agar pemerintah bisa melihat mana kebutuhan yang lebih urgensi.

    “Saya melihat proyek infrastruktur besar dan beberapa jalan tol layak untuk dihentikan sementara sembari dievaluasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat urgensitas dan potensi dampak yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut apakah signifikan tidak ke ekonomi,” kata Huda.

    Evaluasi kata Huda perlu dilakukan mengingat ada beberapa proyek infrastruktur besar yang memberikan efek negatif BUMN karya. Kemudian, ada juga proyek yang justru mengakibatkan kontraktor jadi pesakitan.

    “Jika perlu pembangunan IKN juga perlu dievaluasi kembali,” tegas Huda.

    Menurut Huda, kebutuhan anggaran tahun depan sangat besar sehingga perlu realokasi anggaran.

    [Gambas:Photo CNN]

    Artinya, porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bisa dialihkan ke program unggulan Prabowo sehingga anggaran yang dibutuhkan tak semakin besar jika keduanya tetap berjalan.

    “Anggaran tahun depan fokus ke program cepat Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis hingga program sektor pendidikan. Program makan bergizi gratis sendiri memakan anggaran hingga Rp71 triliun di 2025. Berpotensi membengkak di tahun-tahun setelahnya dan memperlebar defisit fiskal. Jadi memang sebaiknya salah satu dievaluasi,” pungkas Huda.

  • TikTok Masih Fokus Penguatan Internal Tahun Depan?

    TikTok Masih Fokus Penguatan Internal Tahun Depan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sinergi TikTok dan Tokopedia yang telah berjalan 1 tahun dinilai belum memperlihatkan dampak yang optimal. Keduanya pun diperkirakan masih berfokus pada penataan internal pada tahun depan. 

    Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) sektor ekonomi bisnis, Izzudin Al Farras berpendapat TikTok dan Tokopedia ke depan masih melakukan penyesuaian di internal.

    Sebab, merger tersebut pasti akan berimplikasi pada perubahan budaya organisasi, peran dan jabatan, bahkan bukan tidak mungkin masih akan terjadi perampingan kembali.

    Kemudian, Farras menilai merger tersebut membuat adanya penyesuaian strategi pada tiap subkategori penjualan. 

    Hal itu dilakukan seiring dengan adanya irisan keunggulan di antara kedua platform tersebut maupun dengan platform pesaing seperti shopee. 

    “Satu hal yang pasti adalah TikTok dan Tokopedia masih memiliki kewajiban untuk mendorong peningkatan UMKM yang melakukan ekspor agar mampu meningkatkan kapasitas UMKM lokal di tengah gempuran impor yang masuk via ecommerce,” ujar Farras kepada Bisnis, Selasa (10/12/2024). 

    Bisnis coba menghubungi Tokopedia – TikTok mengenai rencana keduanya pada tahun depan. Tokopedia-TikTok menyampaikan belum dapat memberi tahu.

    Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bagi Tokopedia kerja sama ini yang terjalin memperluas jejaring pasar, dan membuat mereka lebih dapat bersaing dengan Shopee di industri ecommerce.

    Bagi TikTok, kerja sama ini tentu membuat pengguna mereka akan lebih gampang dan terjamin dalam melakukan perdagangan via aplikasi mereka.

    “Mereka membutuhkan lisensi untuk berjualan, dan lisensi tersebut berasal dari Tokopedia. Pengguna yang melakukan live shopping pun akan semakin dimudahkan dengan fitur di TikTok Shop yang dioperasikan oleh Tokopedia,” kata Huda.

    Maka dari itu, Huda menilai kerja sama antara keduanya akan membuat integrasi layanan antara media sosial TikTok dengan Toko online Tokopedia, akan semakin digencarkan untuk tahun tahun berikutnya.

    Huda pun melihat ada ruang bagi bagi kedua perusahaan tersebut untuk tumbuh, salah satunya pada bidang live shopping. 

    “TikTok live merupakan aplikasi streamer andalan masyarakat. Tokopedia mampu menghadirkan layanan ecommerce. Harusnya ini bisa lebih dikembangkan ke depan,” ujarnya.

    Diketahui, pada 2023 TikTok harus menggelontorkan dana sebesar US$1,5 miliar atau sekitar Rp23 triliun untuk membeli 75,01% saham Tokopedia.

    Akuisisi saham tersebut membuat TikTok dapat menjajaki produk setelah sempat dilarang karena dianggap sebagai perusahaan media sosial, bukan e-commerce.

  • Tarif PPN 12% Bakal Ditunda, Ekonom: Tak Jelas Maju Mundur – Page 3

    Tarif PPN 12% Bakal Ditunda, Ekonom: Tak Jelas Maju Mundur – Page 3

    Bagi rumah tangga miskin, yang sebagian besar pengeluarannya sudah dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tambahan biaya ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kenaikan pengeluaran ini bisa mengurangi tabungan mereka, atau bahkan memaksa mereka untuk mengurangi kualitas konsumsi sehari-hari.

    Bagi sebagian keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini bisa menjadi beban yang sangat berat, mengingat penghasilan mereka yang terbatas dan ketergantungan pada barang-barang pokok yang kini semakin mahal. Dengan demikian, pengaruh kenaikan PPN ini sangat terasa di lapisan paling bawah masyarakat, yang sering kali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya memastikan PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Kebijakan ini diambil berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Bab IV Pasal 7 ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Huda mencermati empat poin di antaranya yang pertama, ada pasal 7 nomor (3) dan (4) yang memberikan kewenangan pemerintah untuk menetapkan tarif PPN di rentang 5 persen hingga 15 persen melalui Peraturan Pemerintah. “Poin ini sekaligus membantah klaim Sri Mulyani hanya mematuhi undang-undang. Masih ada peluang pemerintah untuk membantu masyarakat agar tidak terbebani beban terlalu berat. Pajak karbon harusnya tahun 2022 dilaksanakan, namun sampai saat ini tidak diimplementasikan,” kata Huda.

    Kedua, beban terlalu berat ini berasal dari pelemahan daya beli masyarakat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat melambat di triwulan III 2024 dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen (y-o-y). Sedangkan secara q-to-q, konsumsi rumah tangga turun -0,48 persen. Kita mengalami deflasi 5 bulan secara berturut-turut (Mei-September).

    “Pelaku UMKM mengaku turun omzetnya hingga 60 persen menurut BRI,” ulas Huda.

    Ketiga, pemerintah memang butuh uang untuk menambal defisit anggaran yang melebar. Paling mudah bagi pemerintah adalah dengan menaikkan tarif PPN. Namun, ada pos penerimaan lain yang belum tergarap yaitu penerimaan negara sektor tambang yang masih banyak ilegal. “Hasyim pernah menyampaikan ada Rp300 triliun dari pengemplang pajak, kenapa hal itu tidak didahulukan? Alih-alih menaikkan tarif PPN,” kata Huda.

    Keempat, tarif PPN Indonesia sebesar 11 persen masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya dan negara-negara OECD. Tarif PPN di Malaysia hanya 8 persen, sedangkan Singapura 9 persen. Tarif PPN paling tinggi adalah Filipina sebesar 12 persen.

    “Atas dasar tersebut, kenaikan tarif PPN di tahun 2025 wajib dibatalkan. Akhir kata, pemerintah punya peluang untuk membuat tarif PPN yang tidak membebani masyarakat lebih dalam. Pemerintah punya kesempatan meringankan beban masyarakat. Namun pemerintah justru menambah beban yang dipikul oleh masyarakat,” kata Huda.

     

  • Warga RI Sering Kena Penipuan Sektor Jasa Keuangan? Ini Biang Keroknya – Page 3

    Warga RI Sering Kena Penipuan Sektor Jasa Keuangan? Ini Biang Keroknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, mengatakan penipuan dalam sektor jasa keuangan, terutama yang berhubungan dengan keuangan digital, semakin marak di Indonesia.

    Salah satu penyebab utama di balik semakin berkembangnya modus penipuan di bidang ini adalah masih rendahnya literasi keuangan.

    “Penipuan jasa keuangan ini yang jelas sangat terkait dnegan literasi keuangan. Literasi keuangan masyarakat kita masih cukup rendah. Terutama kalau kita lihat untuk penipuan-penipuan dibidang keuangan yang berkaitan dengan keuangan digital. Karena literasi keuangan kita juga masih rendah,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (28/11/2024).

    Menurut Huda, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para penipu yang menawarkan iming-iming keuntungan yang tidak realistis, seperti “keuntungan 30-70 persen per bulan”.

    Tidak Logis

    Angka tersebut jelas tidak logis dalam dunia investasi yang sehat. Namun, banyak masyarakat yang terjebak karena ketidaktahuan mereka tentang produk keuangan digital yang mereka gunakan. Mereka juga cenderung tergoda untuk menampilkan gaya hidup konsumtif atau “flexing” di media sosial, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku penipuan.

    “Hal ini menjadi celah bagi oknum-oknum penipu-penipu yang memanfaatkan kondisi masyarakat Indonesia yang buta jasa keuangan kita, keuangan digital kita, karena mereka pasti akan melihat oh ini karalteristik masyarakat Indonesia suka flexing, dan pada akhirnya ini akan menjadi pintu masuk utama para penipu,” ujarnya.

     

  • Kenaikan PPN 12 Persen Picu Menurunnya Konsumsi Rumah Tangga, PDB Indonesia Bisa Anjlok

    Kenaikan PPN 12 Persen Picu Menurunnya Konsumsi Rumah Tangga, PDB Indonesia Bisa Anjlok

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Center Of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Dampaknya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia bisa anjlok. 

    Pemerintah diminta membatalkan rencana kenaikkan PPN 12 persen, karena akan sangat berpengaruh terhadap inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, hingga mengurangi konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama PDB Indonesia.

    “Konsumsi rumah tangga bisa terdorong jauh sekitar 20 triliun, konsumsi rumah tangga berkurang. Kita harapkan ini bisa diantisipasi dan didengarkan oleh pemerintah bahwa dampaknya cukup besar loh untuk di perekonomian rumah tangga dan perekonomian secara umum,” ujar Nailul Huda dalam wawancara di Investor Daily TV atau IDTV.

    Nailul menjelaskan pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan turun 0,26 persen jika konsumsi rumah tangga berkurang akibat PPN naik 12 persen. Ini penurunan yang signifikan di tengah ekonomi sedang berupaya pulih dari tekanan global.

    Nailul meminta kepada pemerintah untuk membatalkan atau menunda rencana kenaikan PPN 12 persen pada awal 2025, karena kebijakan itu belum tepat diberlakukan sekarang.

    Menurutnya, daya beli masyarakat sekarang sedang melemah dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga melambat akibat tekanan ekonomi global pascapandemi Covid-19. 

    “Ini kebijakan yang tidak bijak dilakukan untuk saat ini,” ujar Nailul.

    Nailul mengatakan banyak masyarakat kelas menengah sekarang masih berupaya memulihkan ekonominya, dan dikhawatirkan kondisi mereka akan tambah memburuk jika pemerintah memaksa kenaikan PPN 12 persen.

  • Startup Disebut Kejar Untung di MBG, Pengamat Was-was Kualitas Makanan Turun

    Startup Disebut Kejar Untung di MBG, Pengamat Was-was Kualitas Makanan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA – Keterlibatan startup digital di program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikhawatirkan membuat kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat menurun. Startup sebagai perusahaan swasta mengejar untung berpotensi membuat kualitas makanan yang diberikan kurang optimal. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan keterlibatan layanan pengantaran swasta akan menambah biaya program MBG yang terbatas. Langkah ini dikhawatirkan bakal mengorbankan kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada para peserta.  

    “Dengan anggaran yang sangat terbatas, akan mengurangi kualitas makan bergizi-nya. Kecuali jika startup tersebut ingin masuk ke dalam program secara sukarela tanpa ada biaya sepeserpun. Tapi jika ada biaya, saya rasa mengurangi kualitas makanan,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Adapun mengenai tantangan lainnya saat melibatkan perusahaan teknologi di program MBG, kata Huda, kesiapan digital pada masing-masing daerah. 

    Huda menilai ketimpangan digital di Indonesia masih sangat luas. Dia juga mengidentifikasi tiga aspek hambatan saat melibatkan perusahaan teknologi dalam MBG. 

    Aspek pertama adalah aspek infrastruktur yang masih terjadi blind spot (kosong sinyal) di beberapa daerah terutama di Indonesia timur. Beberapa desa di kawasan Indonesia timur masih belum tercover sinyal internet yang kuat. 

    Selanjutnya, kata Huda, aspek sumber daya manusia yang saya yakin tidak semua pendidik ataupun aktor di daerah yang terlibat paham menggunakan internet untuk keperluan program tersebut. 

    “Ketiga, penggunaan internet untuk aktivitas ekonomi juga masih kurang termasuk untuk program makan siang gratis. Akibatnya operasional dari mitra transportasi online akan sangat terbatas,” kata Huda. 

    Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dan Grab Indonesia terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Keduanya menawarkan skema pemesanan yang berbeda dengan sejumlah pertimbangan. Kemudian, setiap porsi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat memiliki nilai sebesar Rp15.000, sudah termasuk ongkos pengantaran. 

    GOTO dan GRAB menjamin kualitas yang diberikan terjaga karena melibatkan beberapa pihak untuk mengontrol standar kualitas makanan. 

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan standar operasional yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima. 

    Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi dan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang anak. 

    “UMKM yang terlibat juga dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI),” kata Ade kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

  • Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Bisnis, JAKARTA— Dari sisi operasional PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Kinerja Harita Nickel hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG menjadi isu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Senin (25/11/2024). Berikut berita selengkapnya:
    1.Kinerja Harita Nickel (NCKL) Terdongkrak Smelter
    PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari—September tahun ini, sejalan dengan perluasan kapasitas produksi perusahaan.
    Secara keseluruhan, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut berhasil menorehkan kinerja operasional yang baik dan pertumbuhan keuangan yang stabil di tengah tantangan pasar global.
    Dari sisi operasional, volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Tidak jauh berbeda, produksi FeNi dari smelter RKEF tercatat sebesar 95.813 ton, meningkat 39% secara tahunan, sementara fasilitas HPAL menghasilkan 71.531 ton MHP Ni, naik 47% secara tahunan.
    Lukito Gozali, Head of Investor Relations Harita Nickel, menyebut fasilitas HPAL kedua PT Obi Nickel Cobalt (ONC) telah memulai lini produksi pertamanya pada April 2024 dan keseluruhan tiga lini produksinya sudah berhasil mencapai kapasitas penuh pada Agustus lalu.
    Dengan keberhasilan tersebut, jelasnya, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keseluruhan total produksi fasilitas HPAL serta berkontribusi terhadap kenaikan penjualan bijih nikel ke divisi tambang.
    Selain itu, imbuhnya, fasilitas HPAL pertama yang juga mulai memproduksi dan mengekspor kobalt elektrolitik pada Agustus, menambah ragam produk perusahaan.
    “Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami untuk mengoptimalkan operasional dan menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga nikel global. Perluasan kapasitas produksi kami mendukung kebutuhan pasar yang terus meningkat, khususnya di sektor baterai kendaraan listrik,” kata Lukito dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Adapun, dari sisi pendapatan perusahaan pada periode Januari—September 2024 tercatat sebesar Rp20,38 triliun, meningkat 18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan volume produksi di operasi penambangan dan pemrosesan.
    2. Peluang Multifinance dalam Program 3 Juta Rumah Era Prabowo
    Industri multifinance berpeluang untuk mendukung pemerintah di periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah per tahun. Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunia layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
    Dalam hal ini, multifinance berpotensu untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.
    Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti bahwa multifinance bisa menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan. Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.
    “Sedangkan yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).
    Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance supaya tetap terjangkau. Meskipun, tantangan utama yang dihadapi multifinance dalam hal ini adalah keterbatasan likuiditas. Sehingga, kerjasama antara multifinance dan perbankan dapat menjadi solusi strategis.
    Pasalnya, perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. “Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.
    3. Skenario Pialang Asuransi Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
    Disrupsi teknologi mengancam eksistensi bisnis pialang asuransi, seiring dengan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce.
    Adapun pada 2027, OJK mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce menjadi 45% dari total pendapatan premi asuransi, yang saat ini didominasi saluran pialang asuransi. Sementara dari kalan pialang asuransi hanya 3%.
    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per semester I/2024 terdapat 150 perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia.
    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Yulius Bhayangkara menjelaskan selain berperan sebagai kanal distribusi, pialang asuransi juga memegang peran konsultasi dan peran advokasi. Dengan peran tersebut, lanjutnya, pialang aruansi masih memiliki potensi di tengah disrupsi teknologi.
    “Bila pialang hanya melakukan peran poin pertama[sebagai perantara] memang akan sangat berat untuk bisa bertahan,” kata Yulius kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Untuk itu, Yulius berharap dukungan pemerintah agar tetap memberikan perlakuan yang adil bagi para perusahaan pialang asuransi.
    Yulius menjelaskan bahwa seluruh perusahaan pialang yang beroperasi di Indonesia bukan hanya calo yang mengandalkan koneksi bisnis, namun mereka diwajibkan memenuhi syarat memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk memberikan seluruh layanan.
    Misalnya, lanjutnya, sertifikasi bagi para karyawan perusahaan pialang menjadi keharusan dan perusahaan diwajibkan memenuhi standard modal dan ekuitas. Bahkan, para perusahaan pialang juga memiliki mitigasi risiko dengan memiliki polis asuransi kegagalan profesi.
    4. Peluang Sempit Cuan BPD kala Likuiditas Terimpit
    Tekanan akibat tingginya suku bunga acuan diperkirakan bertahan hingga akhir tahun. Ruang sempit cuan bank pembangunan daerah (BPD) pun tak terelakkan karena likuiditas yang masih terbatas.
    Potret ruang cuan BPD pun telah tergambar pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun atau tumbuh 6,42% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Agustus 2024. Sayangnya, tren pertumbuhan tak terjadi pada bank daerah. BPD membukukan laba Rp8,95 triliun hingga bulan ke delapan tahun ini. Meski mencatat kenaikan Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini justru turun 5,39% YoY dari Rp9,46 triliun pada Agustus 2023.
    Lebih lanjut, dibandingkan kelompok bank lainnya, laba bersih BPD pun masih kontras. Tercatat, pada periode yang sama, laba bersih bank badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp85,79 triliun, naik 4,52% YoY. Kemudian, bank swasta mengumpulkan laba bersih Rp66,48 triliun, tumbuh 8,18% YoY dari Rp61,45 triliun.
    Lalu kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing menutup Agustus 2024 dengan laba bersih Rp9,81 triliun atau terkerek 27,17% YoY dari Rp7,71 triliun.
    Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi pun tak menampik fakta bahwa tekanan biaya dana masih terasa pada sisa akhir tahun ini.
    “Apalagi menjelang akhir tahun perbankan biasanya berebut likuiditas untuk menjaga posisi kebutuhan likuiditas sampai dengan akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024).
    Dengan begitu, kata Yuddy, untuk menjaga profitabilitas, perusahaan berupaya mengoptimalkan sumber-sumber dana murah yang ada hingga akhir tahun ini, menggenjot sumber-sumber pendapatan berbasis komisi atau fee-based income serta menjaga kualitas kredit sehingga tak menyeret kinerja laba bersih perusahaan.
    Dihubungi terpisah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. alias Bank Jatim (BJTM) optimistis masih mampu mencapai target yang ditetapkan.
    5.Energi Mega (ENRG) Incar Pendapatan dari Negosiasi Kontrak Migas
    PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) mengincar tambahan pendapatan dari sejumlah negosiasi kontrak jual beli minyak dan gas bumi dengan Kilang Pertamina hingga PT PLN (Persero).
    Sejauh ini, emiten Grup Bakrie tersebut tengah melakukan negosiasi kontrak dengan sejumlah pembeli minyak dan gas (migas) dari Blok Bentu, Sengkang, dan Malacca Strait.
    Wakil Direktur Utama ENRG Eduardus Ardianto menargetkan perseroan dapat meningkatkan pendapatan dari sejumlah negosiasi yang berhasil diamankan dengan pelanggan mereka saat ini.
    Menurut Eduardus, negosiasi tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan harga jual, volume serta perpanjangan kontrak jual beli dengan pelanggan.
    “Salah satunya Blok Sengkang, di mana kami berhasil meningkatkan volume dan meningkatkan harga yang sebelumnya US$5,08 per BBtud menjadi US$6 per BBtud,” kata Eduardus saat public expose secara daring, Jumat (22/11/2024).
    Selain itu, Eduardus menambahkan, negosiasi kontrak anyar juga bisa diteken untuk kelanjutan komersialisasi Blok Bentu. “Sebelumnya harga 10% dari ICP [Indonesia crude price] dengan kontrak baru perseroan berhasil mendapatkan kesepakatan baru US$10,75% dari ICP,” tuturnya.
    Sebagai gambaran, ENRG memiliki komitmen kontrak penjualan dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Riau Andalan Pulp & Paper dan Pertamina untuk blok Bentu. Sementara itu, pembeli untuk Blok Sengkang sepenuhnya dimanfaatkan oleh PLN.

  • Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Hamparan sawah yang luas dengan padi menguning di sepanjang jalan telah menjadi ciri khas tersendiri ketika memasuki Kota Metro yang terletak sekitar 45 kilometer dari ibu kota provinsi Lampung, Bandarlampung.

    Sawah dengan luasan ratusan hektare tersebut juga didukung dengan saluran irigasi yang mampu mengalirkan air tiada henti untuk menyuburkan tanah, termasuk pada musim kemarau.

    Pemandangan yang memanjakan mata ini sudah terlihat lama mengingat kota Metro sejak era kolonial telah diarahkan menjadi kota penghasil padi dengan sumber pengairan berasal dari Sungai Sekampung.

    Tampilan serupa juga terlihat di wilayah lain di Lampung seperti Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah maupun Lampung Selatan. Lahan sawah di beberapa kabupaten ini yang menjadikan Lampung menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional di luar Jawa, selain Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di Lampung, dengan kontribusi mencapai 27 persen dari struktur perekonomian Lampung.

    Oleh karena itu, wilayah Lampung juga sangat potensial untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan surplus produksi beras di masa mendatang.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa salah satu upaya untuk menjaga produksi beras di Lampung adalah dengan membangun jaringan irigasi primer dan sekunder tambahan pada 2025.

    Saluran irigasi ini bermanfaat agar para petani tidak lagi menggunakan sumur bor yang memakan biaya produksi tinggi ketika mulai memasuki masa tanam.

    Kemudian, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi bagi petani juga sangat diperlukan, dengan menjamin ketepatan rantai pasokan pupuk hingga ke petani.

    Selanjutnya, upaya lain adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di sektor pertanian, terutama dari generasi muda, untuk memperlancar produksi padi serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari impor.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung turut menjamin keberlangsungan program swasembada pangan dengan kepastian perluasan lahan tanam dalam beberapa tahun ke depan, agar produksi pangan tetap produktif.

    Upaya perluasan lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata produksi beras Lampung yang hampir mencapai 3 juta ton untuk menjamin kebutuhan daerah serta memenuhi permintaan dari provinsi sekitar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

    Ia menyampaikan Indonesia tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, karena dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

    Swasembada pangan tersebut tidak hanya untuk mencakup pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri, tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.

    Sementara itu, saat ini luas baku sawah di Lampung tercatat telah mencapai seluas 361.699 hektare pada 2024, atau meningkat dari sebelumnya di 2023, dengan luas baku sawah hanya 268.336 hektare.

    Sedangkan, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan luas tanam padi di wilayahnya seluas 630.445 hektare, serta untuk luas panen sebesar 609.311 hektare.

    Untuk target produktivitas, sektor pertanian di Lampung diproyeksikan bisa menghasilkan sebesar 5,5 ton per hektare serta menghasilkan produksi sebesar 3.382.912 ton gabah kering giling di 2024.

    Daya saing pertanian

    Berbagai langkah sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan swasembada pangan di Lampung sudah merupakan upaya yang tepat untuk menjaga produksi dan mengamankan pasokan dalam negeri.

    Meski demikian, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upaya intensifikasi dengan mendorong pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan, tidak hanya ekstensifikasi dengan membuka lahan baru.

    Salah satu kelemahan dari ekstensifikasi lahan adalah keterbatasan tanah yang produktif karena sudah beralih fungsi dengan berbagai hal, seperti menjadi kawasan industri atau perumahan.

    Oleh karena itu, intensifikasi melalui pemanfaatan teknologi pangan seperti penggunaan bibit baru yang tahan terhadap serangan hama dan penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas.

    Modernisasi tersebut juga dilakukan sejalan dengan pembenahan SDM mengingat penanganan alat berat atau penggunaan teknologi pangan tersebut membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dari para petani.

    Di masa depan, menurut studi CIPS, berbagai upaya itu harus disertai oleh peningkatan investasi di sektor pertanian untuk memperkuat daya saing. Saat ini, investasi di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternak, cenderung belum stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Masuknya investasi dapat membangun sektor pertanian yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan, melalui pendanaan riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    Selain itu, penyederhanaan regulasi investasi serta reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan sangat penting untuk menjaga peningkatan penanaman modal di sektor pertanian secara nasional.

    Langkah kolaborasi lanjutan seperti mendorong riset dan pengembangan baru, membuka akses terhadap input pertanian yang berkualitas, penerapan sistem tanam berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur turut bermanfaat mengatasi persoalan produksi.

    Dengan demikian, melalui penyediaan ekosistem sektor pertanian yang lebih sehat dari masuknya investasi, maka dapat tercipta lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan serta membuka peluang ekspor baru.

    Namun, tantangan di daerah penghasil pangan, seperti Lampung, mencakup faktor iklim yang tidak menentu, kejadian ekstrem seperti banjir, serta penurunan kualitas tanah akan mempengaruhi pola tanam, metode pertanian, dan hasil panen, dapat berdampak pada ketersediaan pangan.

    Lampung juga perlu mengembangkan sentra produksi pangan lainnya, selain beras, seperti kopi di wilayah Lampung Barat yang bernilai tinggi, agar kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tidak berkurang atau bahkan bertambah.

    Pada akhirnya, perwujudan swasembada pangan bukan hanya sekedar kemandirian dalam penyediaan pangan di tingkat domestik, karena kemudahan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat juga turut menjadi indikator dari “swasembada pangan” itu sendiri.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS), bakal memberikan dampak bagi penurunan ekspor Indonesia lantaran AS merupakan mitra dagang utama.
     
    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Fajarini Puntodewi menyampaikan dalam pemerintahan mendatang, Trump diperkirakan mengenakan tambahan tarif pajak 10-20 persen untuk semua barang yang masuk ke AS.
     
    “Tentu, dengan adanya kebijakan ini, akan ada dampak, baik itu dengan perdagangan dengan Amerika maupun dengan Tiongkok tentunya, di mana kedua negara ini merupakan mitra utama perdagangan Indonesia,” ujar Puntodewi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 19 November 2024.
    Puntodewi menjelaskan, AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia. Selain mengenakan tambahan tarif pajak bagi negara lain, Trump juga disebut memberikan tarif besar bagi produk-produk Tiongkok yang masuk ke AS sebesar 60 persen hingga 100 persen.
     
    Namun demikian, kata Puntodewi, pada kepemimpinan Trump yang pertama, tren ekspor Indonesia ke AS justru meningkat dan mengalami surplus. Kemudian, saat dilanjutkan oleh pemerintahan Joe Biden, tren ini melonjak semakin tajam.
     
    Oleh karena itu, pada kepemimpinan Trump ke depan diharapkan tidak membawa perubahan besar dalam kinerja ekspor. “Kita berhadap di Trump kedua ini, tidak terlalu banyak terjadi perubahan terhadap kinerja ekspor kita,” katanya.
     

     

    Perlu genjot daya saing

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia perlu meningkatkan dan memperbaiki daya saing industri guna mengantisipasi kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024 yang akan mengurangi impor dari negara lain.
     
    “Yang penting, Indonesia memperbaiki daya saing industri,” kata Esther.
     
    Mengingat kepemimpinan Trump pada periode sebelumnya, Esther mewaspadai kemungkinan naiknya tarif impor dari negara lain ke AS. Terlebih, Trump mengusung kebijakan ‘American First’ yang lebih mengutamakan perekonomian domestik di negeri Paman Sam itu.
     
    Maka dari itu, Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat industri dalam negeri guna meredam efek kebijakan Trump nantinya.
     
    Sementara, ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengimbau Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi domestik guna mengantisipasi efek kemenangan Trump.
     
    Pasalnya, Trump mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan Tiongkok yang berdampak pada timbulnya perang dagang. Kondisi itu menghambat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut.
     
    Efeknya, produk Indonesia bisa makin tertekan, termasuk produk tekstil. Tekanan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri yang tertahan.
     
    Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia juga perlu mencari pangsa pasar ekspor alternatif selain pasar tradisional. Huda merekomendasikan pasar di Timur Tengah sebagai alternatif bagi Indonesia.
     
    “Pangsa pasar ekspor negara Timur Tengah bisa menjadi opsi bagi produk ekspor kita,” tutur dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Penerapan PPN 12 Persen Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat

    Penerapan PPN 12 Persen Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih mendukung daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan untuk merespons rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 yang dinilai bisa melemahkan daya beli.

    “Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat, bukan malah menekan daya beli,” kata Nailul Huda, dilansir dari Antara, Jumat (15/11/2024).

    Ia menilai rencana menaikkan tarif PPN pada tahun depan merupakan langkah yang kurang tepat, mengingat daya beli masyarakat masih berada dalam kondisi rentan.

    Menurutnya, penerapan tarif PPN 12 persen berpotensi menekan pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk konsumsi (disposable income). Hal ini dianggap bertentangan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Huda berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada tahun depan. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif berupa subsidi konsumsi untuk kelas menengah sebagai solusi.

    Apabila kebijakan ini diterapkan, menurutnya konsumsi rumah tangga akan rentan terganggu. Dalam jangka pendek juga dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi makro.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang (UU).

    Salah satu alasan utama kenaikan ini adalah untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap mampu merespons berbagai krisis.