Tag: Nailul Huda

  • Kenaikan PPN 12 Persen Picu Menurunnya Konsumsi Rumah Tangga, PDB Indonesia Bisa Anjlok

    Kenaikan PPN 12 Persen Picu Menurunnya Konsumsi Rumah Tangga, PDB Indonesia Bisa Anjlok

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Center Of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Dampaknya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia bisa anjlok. 

    Pemerintah diminta membatalkan rencana kenaikkan PPN 12 persen, karena akan sangat berpengaruh terhadap inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, hingga mengurangi konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama PDB Indonesia.

    “Konsumsi rumah tangga bisa terdorong jauh sekitar 20 triliun, konsumsi rumah tangga berkurang. Kita harapkan ini bisa diantisipasi dan didengarkan oleh pemerintah bahwa dampaknya cukup besar loh untuk di perekonomian rumah tangga dan perekonomian secara umum,” ujar Nailul Huda dalam wawancara di Investor Daily TV atau IDTV.

    Nailul menjelaskan pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan turun 0,26 persen jika konsumsi rumah tangga berkurang akibat PPN naik 12 persen. Ini penurunan yang signifikan di tengah ekonomi sedang berupaya pulih dari tekanan global.

    Nailul meminta kepada pemerintah untuk membatalkan atau menunda rencana kenaikan PPN 12 persen pada awal 2025, karena kebijakan itu belum tepat diberlakukan sekarang.

    Menurutnya, daya beli masyarakat sekarang sedang melemah dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga melambat akibat tekanan ekonomi global pascapandemi Covid-19. 

    “Ini kebijakan yang tidak bijak dilakukan untuk saat ini,” ujar Nailul.

    Nailul mengatakan banyak masyarakat kelas menengah sekarang masih berupaya memulihkan ekonominya, dan dikhawatirkan kondisi mereka akan tambah memburuk jika pemerintah memaksa kenaikan PPN 12 persen.

  • Startup Disebut Kejar Untung di MBG, Pengamat Was-was Kualitas Makanan Turun

    Startup Disebut Kejar Untung di MBG, Pengamat Was-was Kualitas Makanan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA – Keterlibatan startup digital di program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikhawatirkan membuat kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat menurun. Startup sebagai perusahaan swasta mengejar untung berpotensi membuat kualitas makanan yang diberikan kurang optimal. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan keterlibatan layanan pengantaran swasta akan menambah biaya program MBG yang terbatas. Langkah ini dikhawatirkan bakal mengorbankan kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada para peserta.  

    “Dengan anggaran yang sangat terbatas, akan mengurangi kualitas makan bergizi-nya. Kecuali jika startup tersebut ingin masuk ke dalam program secara sukarela tanpa ada biaya sepeserpun. Tapi jika ada biaya, saya rasa mengurangi kualitas makanan,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Adapun mengenai tantangan lainnya saat melibatkan perusahaan teknologi di program MBG, kata Huda, kesiapan digital pada masing-masing daerah. 

    Huda menilai ketimpangan digital di Indonesia masih sangat luas. Dia juga mengidentifikasi tiga aspek hambatan saat melibatkan perusahaan teknologi dalam MBG. 

    Aspek pertama adalah aspek infrastruktur yang masih terjadi blind spot (kosong sinyal) di beberapa daerah terutama di Indonesia timur. Beberapa desa di kawasan Indonesia timur masih belum tercover sinyal internet yang kuat. 

    Selanjutnya, kata Huda, aspek sumber daya manusia yang saya yakin tidak semua pendidik ataupun aktor di daerah yang terlibat paham menggunakan internet untuk keperluan program tersebut. 

    “Ketiga, penggunaan internet untuk aktivitas ekonomi juga masih kurang termasuk untuk program makan siang gratis. Akibatnya operasional dari mitra transportasi online akan sangat terbatas,” kata Huda. 

    Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dan Grab Indonesia terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Keduanya menawarkan skema pemesanan yang berbeda dengan sejumlah pertimbangan. Kemudian, setiap porsi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat memiliki nilai sebesar Rp15.000, sudah termasuk ongkos pengantaran. 

    GOTO dan GRAB menjamin kualitas yang diberikan terjaga karena melibatkan beberapa pihak untuk mengontrol standar kualitas makanan. 

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan standar operasional yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima. 

    Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi dan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang anak. 

    “UMKM yang terlibat juga dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI),” kata Ade kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

  • Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Bisnis, JAKARTA— Dari sisi operasional PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Kinerja Harita Nickel hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG menjadi isu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Senin (25/11/2024). Berikut berita selengkapnya:
    1.Kinerja Harita Nickel (NCKL) Terdongkrak Smelter
    PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari—September tahun ini, sejalan dengan perluasan kapasitas produksi perusahaan.
    Secara keseluruhan, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut berhasil menorehkan kinerja operasional yang baik dan pertumbuhan keuangan yang stabil di tengah tantangan pasar global.
    Dari sisi operasional, volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Tidak jauh berbeda, produksi FeNi dari smelter RKEF tercatat sebesar 95.813 ton, meningkat 39% secara tahunan, sementara fasilitas HPAL menghasilkan 71.531 ton MHP Ni, naik 47% secara tahunan.
    Lukito Gozali, Head of Investor Relations Harita Nickel, menyebut fasilitas HPAL kedua PT Obi Nickel Cobalt (ONC) telah memulai lini produksi pertamanya pada April 2024 dan keseluruhan tiga lini produksinya sudah berhasil mencapai kapasitas penuh pada Agustus lalu.
    Dengan keberhasilan tersebut, jelasnya, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keseluruhan total produksi fasilitas HPAL serta berkontribusi terhadap kenaikan penjualan bijih nikel ke divisi tambang.
    Selain itu, imbuhnya, fasilitas HPAL pertama yang juga mulai memproduksi dan mengekspor kobalt elektrolitik pada Agustus, menambah ragam produk perusahaan.
    “Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami untuk mengoptimalkan operasional dan menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga nikel global. Perluasan kapasitas produksi kami mendukung kebutuhan pasar yang terus meningkat, khususnya di sektor baterai kendaraan listrik,” kata Lukito dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Adapun, dari sisi pendapatan perusahaan pada periode Januari—September 2024 tercatat sebesar Rp20,38 triliun, meningkat 18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan volume produksi di operasi penambangan dan pemrosesan.
    2. Peluang Multifinance dalam Program 3 Juta Rumah Era Prabowo
    Industri multifinance berpeluang untuk mendukung pemerintah di periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah per tahun. Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunia layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
    Dalam hal ini, multifinance berpotensu untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.
    Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti bahwa multifinance bisa menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan. Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.
    “Sedangkan yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).
    Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance supaya tetap terjangkau. Meskipun, tantangan utama yang dihadapi multifinance dalam hal ini adalah keterbatasan likuiditas. Sehingga, kerjasama antara multifinance dan perbankan dapat menjadi solusi strategis.
    Pasalnya, perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. “Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.
    3. Skenario Pialang Asuransi Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
    Disrupsi teknologi mengancam eksistensi bisnis pialang asuransi, seiring dengan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce.
    Adapun pada 2027, OJK mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce menjadi 45% dari total pendapatan premi asuransi, yang saat ini didominasi saluran pialang asuransi. Sementara dari kalan pialang asuransi hanya 3%.
    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per semester I/2024 terdapat 150 perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia.
    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Yulius Bhayangkara menjelaskan selain berperan sebagai kanal distribusi, pialang asuransi juga memegang peran konsultasi dan peran advokasi. Dengan peran tersebut, lanjutnya, pialang aruansi masih memiliki potensi di tengah disrupsi teknologi.
    “Bila pialang hanya melakukan peran poin pertama[sebagai perantara] memang akan sangat berat untuk bisa bertahan,” kata Yulius kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Untuk itu, Yulius berharap dukungan pemerintah agar tetap memberikan perlakuan yang adil bagi para perusahaan pialang asuransi.
    Yulius menjelaskan bahwa seluruh perusahaan pialang yang beroperasi di Indonesia bukan hanya calo yang mengandalkan koneksi bisnis, namun mereka diwajibkan memenuhi syarat memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk memberikan seluruh layanan.
    Misalnya, lanjutnya, sertifikasi bagi para karyawan perusahaan pialang menjadi keharusan dan perusahaan diwajibkan memenuhi standard modal dan ekuitas. Bahkan, para perusahaan pialang juga memiliki mitigasi risiko dengan memiliki polis asuransi kegagalan profesi.
    4. Peluang Sempit Cuan BPD kala Likuiditas Terimpit
    Tekanan akibat tingginya suku bunga acuan diperkirakan bertahan hingga akhir tahun. Ruang sempit cuan bank pembangunan daerah (BPD) pun tak terelakkan karena likuiditas yang masih terbatas.
    Potret ruang cuan BPD pun telah tergambar pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun atau tumbuh 6,42% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Agustus 2024. Sayangnya, tren pertumbuhan tak terjadi pada bank daerah. BPD membukukan laba Rp8,95 triliun hingga bulan ke delapan tahun ini. Meski mencatat kenaikan Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini justru turun 5,39% YoY dari Rp9,46 triliun pada Agustus 2023.
    Lebih lanjut, dibandingkan kelompok bank lainnya, laba bersih BPD pun masih kontras. Tercatat, pada periode yang sama, laba bersih bank badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp85,79 triliun, naik 4,52% YoY. Kemudian, bank swasta mengumpulkan laba bersih Rp66,48 triliun, tumbuh 8,18% YoY dari Rp61,45 triliun.
    Lalu kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing menutup Agustus 2024 dengan laba bersih Rp9,81 triliun atau terkerek 27,17% YoY dari Rp7,71 triliun.
    Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi pun tak menampik fakta bahwa tekanan biaya dana masih terasa pada sisa akhir tahun ini.
    “Apalagi menjelang akhir tahun perbankan biasanya berebut likuiditas untuk menjaga posisi kebutuhan likuiditas sampai dengan akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024).
    Dengan begitu, kata Yuddy, untuk menjaga profitabilitas, perusahaan berupaya mengoptimalkan sumber-sumber dana murah yang ada hingga akhir tahun ini, menggenjot sumber-sumber pendapatan berbasis komisi atau fee-based income serta menjaga kualitas kredit sehingga tak menyeret kinerja laba bersih perusahaan.
    Dihubungi terpisah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. alias Bank Jatim (BJTM) optimistis masih mampu mencapai target yang ditetapkan.
    5.Energi Mega (ENRG) Incar Pendapatan dari Negosiasi Kontrak Migas
    PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) mengincar tambahan pendapatan dari sejumlah negosiasi kontrak jual beli minyak dan gas bumi dengan Kilang Pertamina hingga PT PLN (Persero).
    Sejauh ini, emiten Grup Bakrie tersebut tengah melakukan negosiasi kontrak dengan sejumlah pembeli minyak dan gas (migas) dari Blok Bentu, Sengkang, dan Malacca Strait.
    Wakil Direktur Utama ENRG Eduardus Ardianto menargetkan perseroan dapat meningkatkan pendapatan dari sejumlah negosiasi yang berhasil diamankan dengan pelanggan mereka saat ini.
    Menurut Eduardus, negosiasi tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan harga jual, volume serta perpanjangan kontrak jual beli dengan pelanggan.
    “Salah satunya Blok Sengkang, di mana kami berhasil meningkatkan volume dan meningkatkan harga yang sebelumnya US$5,08 per BBtud menjadi US$6 per BBtud,” kata Eduardus saat public expose secara daring, Jumat (22/11/2024).
    Selain itu, Eduardus menambahkan, negosiasi kontrak anyar juga bisa diteken untuk kelanjutan komersialisasi Blok Bentu. “Sebelumnya harga 10% dari ICP [Indonesia crude price] dengan kontrak baru perseroan berhasil mendapatkan kesepakatan baru US$10,75% dari ICP,” tuturnya.
    Sebagai gambaran, ENRG memiliki komitmen kontrak penjualan dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Riau Andalan Pulp & Paper dan Pertamina untuk blok Bentu. Sementara itu, pembeli untuk Blok Sengkang sepenuhnya dimanfaatkan oleh PLN.

  • Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Hamparan sawah yang luas dengan padi menguning di sepanjang jalan telah menjadi ciri khas tersendiri ketika memasuki Kota Metro yang terletak sekitar 45 kilometer dari ibu kota provinsi Lampung, Bandarlampung.

    Sawah dengan luasan ratusan hektare tersebut juga didukung dengan saluran irigasi yang mampu mengalirkan air tiada henti untuk menyuburkan tanah, termasuk pada musim kemarau.

    Pemandangan yang memanjakan mata ini sudah terlihat lama mengingat kota Metro sejak era kolonial telah diarahkan menjadi kota penghasil padi dengan sumber pengairan berasal dari Sungai Sekampung.

    Tampilan serupa juga terlihat di wilayah lain di Lampung seperti Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah maupun Lampung Selatan. Lahan sawah di beberapa kabupaten ini yang menjadikan Lampung menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional di luar Jawa, selain Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di Lampung, dengan kontribusi mencapai 27 persen dari struktur perekonomian Lampung.

    Oleh karena itu, wilayah Lampung juga sangat potensial untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan surplus produksi beras di masa mendatang.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa salah satu upaya untuk menjaga produksi beras di Lampung adalah dengan membangun jaringan irigasi primer dan sekunder tambahan pada 2025.

    Saluran irigasi ini bermanfaat agar para petani tidak lagi menggunakan sumur bor yang memakan biaya produksi tinggi ketika mulai memasuki masa tanam.

    Kemudian, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi bagi petani juga sangat diperlukan, dengan menjamin ketepatan rantai pasokan pupuk hingga ke petani.

    Selanjutnya, upaya lain adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di sektor pertanian, terutama dari generasi muda, untuk memperlancar produksi padi serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari impor.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung turut menjamin keberlangsungan program swasembada pangan dengan kepastian perluasan lahan tanam dalam beberapa tahun ke depan, agar produksi pangan tetap produktif.

    Upaya perluasan lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata produksi beras Lampung yang hampir mencapai 3 juta ton untuk menjamin kebutuhan daerah serta memenuhi permintaan dari provinsi sekitar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

    Ia menyampaikan Indonesia tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, karena dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

    Swasembada pangan tersebut tidak hanya untuk mencakup pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri, tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.

    Sementara itu, saat ini luas baku sawah di Lampung tercatat telah mencapai seluas 361.699 hektare pada 2024, atau meningkat dari sebelumnya di 2023, dengan luas baku sawah hanya 268.336 hektare.

    Sedangkan, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan luas tanam padi di wilayahnya seluas 630.445 hektare, serta untuk luas panen sebesar 609.311 hektare.

    Untuk target produktivitas, sektor pertanian di Lampung diproyeksikan bisa menghasilkan sebesar 5,5 ton per hektare serta menghasilkan produksi sebesar 3.382.912 ton gabah kering giling di 2024.

    Daya saing pertanian

    Berbagai langkah sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan swasembada pangan di Lampung sudah merupakan upaya yang tepat untuk menjaga produksi dan mengamankan pasokan dalam negeri.

    Meski demikian, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upaya intensifikasi dengan mendorong pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan, tidak hanya ekstensifikasi dengan membuka lahan baru.

    Salah satu kelemahan dari ekstensifikasi lahan adalah keterbatasan tanah yang produktif karena sudah beralih fungsi dengan berbagai hal, seperti menjadi kawasan industri atau perumahan.

    Oleh karena itu, intensifikasi melalui pemanfaatan teknologi pangan seperti penggunaan bibit baru yang tahan terhadap serangan hama dan penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas.

    Modernisasi tersebut juga dilakukan sejalan dengan pembenahan SDM mengingat penanganan alat berat atau penggunaan teknologi pangan tersebut membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dari para petani.

    Di masa depan, menurut studi CIPS, berbagai upaya itu harus disertai oleh peningkatan investasi di sektor pertanian untuk memperkuat daya saing. Saat ini, investasi di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternak, cenderung belum stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Masuknya investasi dapat membangun sektor pertanian yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan, melalui pendanaan riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    Selain itu, penyederhanaan regulasi investasi serta reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan sangat penting untuk menjaga peningkatan penanaman modal di sektor pertanian secara nasional.

    Langkah kolaborasi lanjutan seperti mendorong riset dan pengembangan baru, membuka akses terhadap input pertanian yang berkualitas, penerapan sistem tanam berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur turut bermanfaat mengatasi persoalan produksi.

    Dengan demikian, melalui penyediaan ekosistem sektor pertanian yang lebih sehat dari masuknya investasi, maka dapat tercipta lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan serta membuka peluang ekspor baru.

    Namun, tantangan di daerah penghasil pangan, seperti Lampung, mencakup faktor iklim yang tidak menentu, kejadian ekstrem seperti banjir, serta penurunan kualitas tanah akan mempengaruhi pola tanam, metode pertanian, dan hasil panen, dapat berdampak pada ketersediaan pangan.

    Lampung juga perlu mengembangkan sentra produksi pangan lainnya, selain beras, seperti kopi di wilayah Lampung Barat yang bernilai tinggi, agar kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tidak berkurang atau bahkan bertambah.

    Pada akhirnya, perwujudan swasembada pangan bukan hanya sekedar kemandirian dalam penyediaan pangan di tingkat domestik, karena kemudahan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat juga turut menjadi indikator dari “swasembada pangan” itu sendiri.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Ekspor Indonesia Dikhawatirkan Seret Gara-gara Kemenangan Trump

    Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS), bakal memberikan dampak bagi penurunan ekspor Indonesia lantaran AS merupakan mitra dagang utama.
     
    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Fajarini Puntodewi menyampaikan dalam pemerintahan mendatang, Trump diperkirakan mengenakan tambahan tarif pajak 10-20 persen untuk semua barang yang masuk ke AS.
     
    “Tentu, dengan adanya kebijakan ini, akan ada dampak, baik itu dengan perdagangan dengan Amerika maupun dengan Tiongkok tentunya, di mana kedua negara ini merupakan mitra utama perdagangan Indonesia,” ujar Puntodewi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 19 November 2024.
    Puntodewi menjelaskan, AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia. Selain mengenakan tambahan tarif pajak bagi negara lain, Trump juga disebut memberikan tarif besar bagi produk-produk Tiongkok yang masuk ke AS sebesar 60 persen hingga 100 persen.
     
    Namun demikian, kata Puntodewi, pada kepemimpinan Trump yang pertama, tren ekspor Indonesia ke AS justru meningkat dan mengalami surplus. Kemudian, saat dilanjutkan oleh pemerintahan Joe Biden, tren ini melonjak semakin tajam.
     
    Oleh karena itu, pada kepemimpinan Trump ke depan diharapkan tidak membawa perubahan besar dalam kinerja ekspor. “Kita berhadap di Trump kedua ini, tidak terlalu banyak terjadi perubahan terhadap kinerja ekspor kita,” katanya.
     

     

    Perlu genjot daya saing

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia perlu meningkatkan dan memperbaiki daya saing industri guna mengantisipasi kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024 yang akan mengurangi impor dari negara lain.
     
    “Yang penting, Indonesia memperbaiki daya saing industri,” kata Esther.
     
    Mengingat kepemimpinan Trump pada periode sebelumnya, Esther mewaspadai kemungkinan naiknya tarif impor dari negara lain ke AS. Terlebih, Trump mengusung kebijakan ‘American First’ yang lebih mengutamakan perekonomian domestik di negeri Paman Sam itu.
     
    Maka dari itu, Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat industri dalam negeri guna meredam efek kebijakan Trump nantinya.
     
    Sementara, ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengimbau Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi domestik guna mengantisipasi efek kemenangan Trump.
     
    Pasalnya, Trump mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan Tiongkok yang berdampak pada timbulnya perang dagang. Kondisi itu menghambat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut.
     
    Efeknya, produk Indonesia bisa makin tertekan, termasuk produk tekstil. Tekanan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri yang tertahan.
     
    Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia juga perlu mencari pangsa pasar ekspor alternatif selain pasar tradisional. Huda merekomendasikan pasar di Timur Tengah sebagai alternatif bagi Indonesia.
     
    “Pangsa pasar ekspor negara Timur Tengah bisa menjadi opsi bagi produk ekspor kita,” tutur dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Penerapan PPN 12 Persen Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat

    Penerapan PPN 12 Persen Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih mendukung daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan untuk merespons rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 yang dinilai bisa melemahkan daya beli.

    “Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat, bukan malah menekan daya beli,” kata Nailul Huda, dilansir dari Antara, Jumat (15/11/2024).

    Ia menilai rencana menaikkan tarif PPN pada tahun depan merupakan langkah yang kurang tepat, mengingat daya beli masyarakat masih berada dalam kondisi rentan.

    Menurutnya, penerapan tarif PPN 12 persen berpotensi menekan pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk konsumsi (disposable income). Hal ini dianggap bertentangan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Huda berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada tahun depan. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif berupa subsidi konsumsi untuk kelas menengah sebagai solusi.

    Apabila kebijakan ini diterapkan, menurutnya konsumsi rumah tangga akan rentan terganggu. Dalam jangka pendek juga dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi makro.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang (UU).

    Salah satu alasan utama kenaikan ini adalah untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap mampu merespons berbagai krisis.

  • Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi judi online atau judol yang terus meningkat di tanah air beberapa tahun terakhir semakin membuat resah pemerintah. Sebab, menjadi salah satu pemicu tergerusnya daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspada makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor munculnya judol yang timbulkan mungkin punya daya beli tapi kesedot untuk aktivitas yang tidak timbulkan konsumsi tapi hilang di judol,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Meski begitu, pemerintah sebetulnya perlu memahami juga bahwa maraknya aktivitas judi online di Indonesia disinyalir turut dipicu keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia mengingat inflasi bahan pokok sangat tinggi beberapa bulan terakhir melampaui kenaikan gajinya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    “Motif mereka bermain judi online adalah pendapatan mereka terbatas, berkurang, jikapun meningkat, peningkatannya sangat rendah. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup tetap tinggi, bahkan meningkat sehingga mereka ini butuh pendanaan guna mencukup kebutuhan hidup mereka,” tegas Huda.

    Salah satu yang juga terus menekan pendapatan masyarakat ia katakan sebetulnya dipicu pula oleh beberapa kebijakan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang telah naik dari 10% ke 11%, dan menjadi 12% pada 2025, lalu harga BBM Pertalite juga telah meningkat harganya 30% pada 2022 sila.

    “Hidup mereka terhimpit oleh kebijakan-kebijakan fiskal kontraktif pemerintah. Mereka akan mencari sumber pendapatan lainnya yang termudah, masuklah mereka ke judi online. Maka kita lihat grafik, ketika pandemi, pemain judi online meningkat tajam, pencarian kata zeus slot meningkat drastis. Saat itu, mereka kekurangan pendapatan,” ucap Nailul Huda.

    Tak heran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatat selama Semester I-2024, angka perputaran transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun. Kini, memasuki Semester II-2024 angkanya sudah mencapai Rp 283 triliun.

    Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, judol memang bisa menjadi salah satu pemicu penghambat konsumsi produktif masyarakat sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani. Apalagi, bila melihat transaksi judol yang terus meningkat hingga menjadi ratusan triliun pada 2024.

    “Uang tersebut seharusnya jika tidak digunakan untuk judol bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau mungkin ditabung yang nantinya bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya lebih penting,” ungkap Manilet.

    Tapi, ia juga mengingatkan, menjadi keliru bila melihat aktivitas judi online semata-mata sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sebab tertekannya daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dipicu banyak faktor.

    “Penurunan daya beli sesungguhnya merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,” ucapnya.

    Manilet menjelaskan, bila dikaitkan dengan merosotnya daya beli masyarakat, sebetulnya faktor yang berkontribusi di antaranya masih adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia, kemudian juga peningkatan upah yang relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan inflasi.

    “Dan relatif terbatasnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal sehingga sangat rentan terkena gejolak perekonomian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba,” ucap Manilet.

    Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pelemahan pendapatan masyarakat, misalnya fenomena banjirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

    Kemudian peranan sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus mengalami penurunan dan menjadi tanda di industrialisasi dini terjadi di Indonesia. Adapula data masih tingginya angka ketimpangan antara kelompok pendapatan.

    “Jadi saya kira penyebab penurunan daya beli tidak semata-mata hanya karena jodoh online saja,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Ekonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang Online

    Ekonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% kemungkinan akan berdampak pada daya beli masyarakat di e-commerce. Kemungkinan akan ada penurunan karena harga yang makin mahal.

    “Tentu dampak ke daya beli, termasuk di e-commerce akan turun,” kata Pengamat ekonomi digital dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda kepada CNBC Indonesia, Selasa (12/11/2024).

    “Orang akan semakin malas berbelanja karena harga barang makin mahal. Prinsip dasar ekonomi adalah ketika harga naik permintaan barang akan turun,” imbuhnya.

    Kebijakan yang rencananya diterapkan tahun depan itu dinilai Nailul bakal jadi pukulan untuk penjual e-commerce. Karena belum lama ini juga harus menghadapi kenaikan biaya administrasi.

    Dia meminta kebijakan itu untuk dibatalkan. Sebab akan ada gangguan aktivitas ekonomi nantinya.

    “Jadi akan sangat menggangu aktivitas ekonomi di e-commerce. Maka kebijakan ini patutnya dibatalkan,” ucap dia.

    Rencana kenaikan PPN tersebut sudah diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pertengahan Agustus lalu. Dia mengatakan kenaikan tersebut menjadi amanat Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Namun pada Oktober lalu, Airlangga mengatakan presiden Prabowo Subianto tak membahas kenaikan PPN 12% saat mengumpulkan kabinet Merah putih di Magelang 24-27 Oktober 2024. Dia juga tak bisa memastikan keputusan pemberlakukan apakah akan ditunda atau tidak.

    “Nanti kita lihat ya, nanti kita bahas,” tegas Airlangga.

    Belanja makin hemat

    Laporan e-Conomy SEA 2024 yang diterbitkan oleh Google,Temasek, danBain & Company menyatakan saat ini, 60 persen hingga 70 persen dari pertumbuhan pendapatan ecommerce bersumber dari “pengguna lama.” Hal ini berbeda dari pola pertumbuhan sebelumnya yang mengandalkan tambahan pendapatan dari pengguna baru.

    Data yang dihimpun oleh Google, Temasek, dan Bain menunjukkan bahwa frekuensi belanja pengguna ecommerce naik signifikan dari 3 sampai 4 kali per tahun pada 2012 menjadi 27-32 kali per tahun pada 2024.

    Para konsumen di ecommerce juga lebih “percaya diri” untuk membeli barang sehari-hari lewat ecommerce. Hal ini, antara lain, digambarkan dari nilai transaksi per belanja (basket size) yang turun dari US$ 18 hingga US$ 23 pada 2012 menjadi US$ 13 hingga US$ 15 pada 2024.

    “Konsumen belanja online 8 kali lebih banyak dibandingkan dengan dekade lalu, tetapi bertransaksi lebih kecil tiap berbelanja karena pergeseran dalam kategori dan kompetisi yang makin intens,” kata laporan tersebut.

    Google Cs memperkirakan nilai transaksi ecommerce di Asia Tenggara pada 2024 naik 15 persen melewati US$ 159 miliar dengan porsi pendapatan naik 13 persen melampai US$ 35 miliar. Upaya menggenjot pendapatan dengan lebih efisien memangkas kerugian sehingga margin EBITDA industri ecommerce di Asia Tenggara menyusut menjadi 10 persen.

    Para perusahaan ecommerce menggenjot pendapatan dengan menaikkan komisi yang mereka pungut dari penjual di platform masing-masing. Menurut laporan Google, besaran komisi yang dipungut oleh para platform ecommerce di Asia Tenggara terus menanjak dan kini hampir menyentuh “batas atas” yang terbentuk di pasar ecommerce China.

    Sumber lain kenaikan pendapatan ecommerce adalah tambahan iklan, terutama dari pendapatan iklan dari “video commerce.” Di sisi lain, biaya pemasaran dan penjualan masih terus menanjak karena industri yang makin kompetitif dengan kehadiran platform ecommerce baru.

    (dem/dem)

  • Dongkrak Daya Beli, Ini Dia 3 Peran Penting Paylater

    Dongkrak Daya Beli, Ini Dia 3 Peran Penting Paylater

    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan paylater oleh perusahaan multifinance mencapai Rp8,24 triliun pada September 2024, naik 103,40 persen yoy.
     
    Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap paylater sebagai metode pembayaran pilihan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari.
     
    Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat 42,1 persen pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya.
    Percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, utamanya di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dalam hal ini, paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.
     
     

     
    “Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL),” ujar Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, dalam keterangan resmi, Senin, 11 November 2024.
     
    Huda mengatakan, setiap instrumen keuangan, termasuk paylater, memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak.
     
    Namun demikian, apabila digunakan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan, paylater dapat membantu masyarakat untuk mengatur keuangan secara lebih baik hingga meningkatkan skor kredit pengguna supaya bisa mengakses produk keuangan lainnya khususnya produk perbankan.
     
    “Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari paylater,” jelas Huda, Senin, 11 November 2024.
     
    Tiga peran paylater

    Huda menuturkan terdapat tiga peran penting dari paylater:

    Paylater mengatasi keterbatasan dana, terutama untuk masyarakat underbanked.
    Membantu keuangan masyarakat, dengan sistem dan cicilan yang fleksibel.
    Memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan.

    Menurut dia, dengan mengoptimalkan dampak positif penggunaan, penyedia paylater perlu memprioritaskan manajemen risiko. Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah saat ini, penyedia layanan paylater diharapkan dapat menyalurkan kredit secara selektif.
     
    Hal ini semakin penting mengingat laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan NPF (non-performing financing) gross paylater mencapai 2,60 persen pada September 2024, naik dibandingkan angka Agustus 2024 yang sebesar 2,52 persen.
     

    Ilustrasi. Foto: Metrotvnews.com
     
    “Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, pasti terdapat potensi peningkatan NPF. Meskipun demikian, saya melihat kenaikan NPF paylater saat ini masih berada dalam batas yang aman, masih di bawah lima persen. Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penyedia paylater untuk memprioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring yang dapat menggambarkan kemampuan bayar seseorang secara lebih akurat, sehingga potensi peningkatan NPF bisa diminimalisir,” ujar Huda.
     
    Huda pun menyoroti kemudahan yang ditawarkan oleh paylater. Meningkatnya penggunaan paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel.
     
    Dia mengatakan, sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
     
     

     

    Bijak menggunakan paylater

    Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari menyatakan Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat. Pengguna pun harus bijak dalam menggunakannya.
     
    “Meski paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna, kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari paylater. Kredivo pun telah menghadirkan berbagai kampanye edukasi untuk masyarakat melalui kampanye #AutoMikir, #AndaiAndaPandai dan program literasi Generasi Djempolan,” jelas Indina.
     
    Indina mengatakan, pihaknya juga secara aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk regulator, asosiasi, dan pemain lain di industri untuk bersama-sama mengurangi risiko dan dampak negatif dari penggunaan paylater.
     
    Sebagai salah satu pelaku industri, Kredivo pun memprioritaskan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF Kredivo tetap sejalan dengan rata-rata industri.
     
    “Dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasiskan Artificial Intelligence (AI), Kredivo hanya akan memberikan pembiayaan kepada pengguna yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar yang mumpuni. Selain itu, Kredivo juga secara konsisten mengevaluasi skor kredit pengguna (Kredivo Score) untuk memprediksi potensi gagal bayar oleh pengguna dengan lebih akurat dan cepat. Sistem ini diharapkan dapat membuat para pengguna Kredivo dapat memanfaatkan layanan Kredivo secara maksimal,” jelas Indina.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Video: Trump Menang, RI Wajib Waspadai  Perang Teknologi AS-China

    Video: Trump Menang, RI Wajib Waspadai Perang Teknologi AS-China

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS turut mendorong kekhawatiran terhadap memanasnya persaingan China dan Amerika Serikat, termasuk di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    Sekjen Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Fanky Christian mengatakan perang teknologi AS-China sudah memanas sejak 2018 dengan penerapan kenaikan tarif impor hingga pembatasan ekspor semikonduktor China ke AS.

    Namun dibalik potensi ketegangan AS-China namun juga ada peluang yang bida dimanfaatkan RI utamanya terkait pengembangan industri semikonduktor meski masih membutuhkan langkah panjang.

    Sementara Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyebutkan proteksionisme Trump akan berdampak ke gangguan rantai pasok global produk teknologi. Sehingga penting bagi pemerintahan Prabowo untuk melakukan antisipasi dengan membangun industri teknologi dalam negeri seperti bidang semikonduktor.

    Seperti apa dampak perang teknologi AS-China? antisipasi apa yang dibutuhkan RI?Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Fanky Christian dan Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Hudadalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 11/11/2024)