Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Kenaikan PPN 12 Persen Juga Akan Menyasar Tiket Konser dan Layanan Over The Top – Halaman all

    Kenaikan PPN 12 Persen Juga Akan Menyasar Tiket Konser dan Layanan Over The Top – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 2025 tidak hanya berdampak pada barang-barang mewah, tetapi juga pada industri hiburan seperti layanan Over The Top (OTT) dan tiket konser. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan bahwa dampak kenaikan PPN ini akan cukup signifikan terhadap permintaan layanan hiburan tertentu.

    Menurut Huda, kenaikan tarif PPN akan memengaruhi biaya berlangganan layanan digital seperti Netflix, Spotify, dan YouTube Premium, yang sudah dikenakan PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/PMK.03/2022. 

    “Layanan seperti Netflix dan Spotify selama ini sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN, sehingga kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini tidak menambah objek pajak baru, tetapi akan meningkatkan biaya bagi konsumen,” kata Huda kepada KONTAN, Jumat (28/12).

    Salah satu dampak utama dari kenaikan tarif PPN ini adalah peningkatan harga layanan digital yang bisa mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan Gen Z yang mengandalkan layanan OTT dan musik streaming untuk hiburan. 

    Huda menjelaskan bahwa secara teori ekonomi, kenaikan harga suatu produk atau layanan pasti akan menurunkan permintaan, atau paling tidak memperlambat pertumbuhannya. 

    “Secara logis, masyarakat akan mulai mengevaluasi layanan mana yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka yang merasa tidak membutuhkan layanan tersebut mungkin akan menghentikan langganannya,” ujarnya. 

    Beberapa konsumen bisa beralih ke opsi ilegal seperti berbagi akun atau menggunakan layanan streaming premium secara ilegal yang marak di media sosial dan platform e-commerce.

    Praktik ini, menurut Huda, akan berdampak pada penerimaan pajak yang seharusnya diterima pemerintah, karena semakin banyak pengguna yang tidak membayar pajak resmi.

    Namun, Huda menegaskan bahwa tidak semua sektor hiburan akan terpengaruh oleh kenaikan PPN. Tiket konser, misalnya, tidak akan mengalami kenaikan PPN karena objek pajaknya adalah pajak daerah, bukan PPN. 

    “Bisnis tiket konser tetap mengacu pada pajak daerah dengan tarif tertentu, bukan PPN yang berlaku di level nasional,” ujarnya. 

    Meskipun demikian, kenaikan harga layanan digital yang terjadi di luar konser dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya juga dapat menurunkan permintaan terhadap tiket konser.

    Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan tarif PPN ini adalah Gen Z dan masyarakat menengah ke bawah. 

    Laporan dari Celios mengungkapkan bahwa kalangan Gen Z akan merasakan beban tambahan sebesar Rp 1.748.265 per tahun akibat kenaikan tarif PPN pada 2025. 

    Laporan tersebut mencatat bahwa selain layanan digital, kenaikan tarif PPN juga akan menyasar barang dan jasa populer lainnya seperti tiket bioskop, voucher game online, hingga membership gym.

    “PPN 12 persen ini jelas menjadi pukulan bagi dompet Gen Z, yang memang sudah terbiasa dengan layanan digital dan hiburan berbasis langganan. Mereka yang lebih sensitif terhadap harga akan sangat merasakan dampaknya,” pungkasnya.

    Laporan Reporter: Leni Wandira | Sumber: Kontan

  • Dampak Rencana PPN 12 Persen, Waspada PHK di Hotel Wilayah Jakarta – Page 3

    Dampak Rencana PPN 12 Persen, Waspada PHK di Hotel Wilayah Jakarta – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah sepakat menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 Persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN ini bisa meningkatkan biaya operasional sektor pariwisata, termasik hotel.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menghitung kenaikan PPN bisa mengerek beban perusahaan hotel dan pariwisata lebih tinggi. Pasalnya, kenaikan terjadi di setiap bahan yang dibutuhkan.

    “Kenaikan ini memicu juga untuk cost dari perhotelan juga meningkat mengingat banyak fasilitas perhotelan yang kena PPN mulai dari sabun mandi hingga jasa laundry,” ujar Huda kepada Liputan6.com, Kamis (26/12/2024).

    Dengan demikian, harga sewa hotel menjadi semakin mahal. Tingginya harga sewa hotel dikhawatirkan akan berpengaruh pada permintaan masyarakat.

    Huda melihat, dampak kenaikan PPN jadi 12 persen ini merembet ke berbagai aspek pariwisata. Tak cuma hotel, tapi juga hingga jasa perjalanan dan tiket pesawat.

    “Tentu memicu harga hotel semakin mahal, permintaan agregat akan turun. Maka dari itu, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini menimbulkan multiplied effect yang negatif terhadap sektor pariwisata,” tuturnya.

    Huda juga menghitung, kenaikan biaya operasional perusahaan hotel dan sejenisnya bisa meningkat minimal 15 persen. Padahal, PPN hanya naik 1 persen dari 11 persen ke 12 persen.

    “Biaya operasional bisa meningkat minimal 15 persen mengingat perhotelan yang mempunyai cost terkait PPN cukup banyak,” ujarnya.

     

     

  • Okupansi Hotel Naik saat Libur Nataru tapi Dibayangi PPN 12 Persen – Page 3

    Okupansi Hotel Naik saat Libur Nataru tapi Dibayangi PPN 12 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah sepakat menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 Persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN ini bisa meningkatkan biaya operasional sektor pariwisata, termasik hotel.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menghitung kenaikan PPN bisa mengerek beban perusahaan hotel dan pariwisata lebih tinggi. Pasalnya, kenaikan terjadi di setiap bahan yang dibutuhkan.

    “Kenaikan ini memicu juga untuk cost dari perhotelan juga meningkat mengingat banyak fasilitas perhotelan yang kena PPN mulai dari sabun mandi hingga jasa laundry,” ujar Huda kepada Liputan6.com, Kamis (26/12/2024).

    Dengan demikian, harga sewa hotel menjadi semakin mahal. Tingginya harga sewa hotel dikhawatirkan akan berpengaruh pada permintaan masyarakat.

    Huda melihat, dampak kenaikan PPN jadi 12 persen ini merembet ke berbagai aspek pariwisata. Tak cuma hotel, tapi juga hingga jasa perjalanan dan tiket pesawat.

    “Tentu memicu harga hotel semakin mahal, permintaan agregat akan turun. Maka dari itu, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini menimbulkan multiplied effect yang negatif terhadap sektor pariwisata,” tuturnya.

    Huda juga menghitung, kenaikan biaya operasional perusahaan hotel dan sejenisnya bisa meningkat minimal 15 persen. Padahal, PPN hanya naik 1 persen dari 11 persen ke 12 persen.

    “Biaya operasional bisa meningkat minimal 15 persen mengingat perhotelan yang mempunyai cost terkait PPN cukup banyak,” ujarnya.

  • Gejolak Ekonomi Global Sulitkan RI Capai Target Pertumbuhan 5% di 2025 – Page 3

    Gejolak Ekonomi Global Sulitkan RI Capai Target Pertumbuhan 5% di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonom, sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengingatkan bahwa faktor eksternal akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin terbatas, karena faktor ekspor-impor dan perekonomian global yang memburuk.

    “Tensi di Timur Tengah dan ekonomi Eropa bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lambat lagi. Target pertumbuhan ekonomi 5 persen menjadi tidak relevan,” ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

    Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,8–5,6% pada 2025 mendatang.

    Sedangkan untuk 2024 ekonomi RI diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5%. BI juga mengakui, ekspor nonmigas diperkirakan melambat dipengaruhi ekonomi global yang belum kuat.

    Krisis Sejumlah Negara

    Seperti diketahui, sejumlah negara di dunia tengah dihadapi krisis politik dan perdagangan yang memicu kekhawatiran pada perekonomian menjelang tahun 2025. BI memperkirakan ekonomi global akan melambat menjadi 3,1% di 2025 dari sebesar 3,2% pada 2024

    Beberapa waktu lalu, Pemerintah Prancis mengalami keruntuhan menyusul mosi tidak percaya yang bersejarah yang dipicu oleh perselisihan anggaran yang memaksa Perdana Menteri Michel Barnier dan anggota Kabinetnya mengundurkan diri, langkah pertama sejak 1962.

    Kemudian pada pertengahan Desember 2024, Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk pemimpin sentris Francois Bayrou sebagai perdana menteri baru dalam upaya mengakhiri krisis politik di negara itu.

    Adapun ekonomi terbesar di Eropa, yakni Jerman yang diproyeksi akan melihat pertumbuhan tahun 2025 hanya sebesar 0,3%, menurut Goldman Sachs.

    Bundesbank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jerman yang lebih lemah sebesar 0,2%, sementara Kiel Institute memperkirakan stagnasi total sebesar 0,0%, seperti dikutip dari Euro News, Rabu (25/12/2024).

     

  • Menyibak Alasan Prabowo Enggan Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen

    Menyibak Alasan Prabowo Enggan Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah ngotot menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen mulai 1 Januari 2025. Padahal, gelombang penolakan kenaikan PPN terus menggema.

    Petisi berisi penolakan kenaikan PPN menjadi 12 persen bahkan menembus 171 ribu tanda tangan per Senin (23/12) pagi pukul 07.40 WIB.

    Pembuat petisi menganggap PPN 12 persen menyulitkan rakyat. Dia mengingatkan daya beli masyarakat sedang buruk.

    “Rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tulis Bareng Warga, inisiator petisi tersebut.

    Kenaikan PPN tak heran membuat masyarakat marah. Pasalnya, harga barang dan jasa yang selama ini dikonsumsi sehari-hari akan ikut terkerek.

    Awalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan kenaikan PPN ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.

    Sejumlah barang mewah yang ia maksud di antaranya beras premium; buah-buahan premium; daging premium (wagyu, daging kobe); ikan mahal (salmon premium, tuna premium); udang dan crustacea premium (king crab); jasa pendidikan premium; jasa pelayanan kesehatan medis premium; dan listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

    Namun, kenyataannya PPN 12 persen tak hanya menyasar barang-barang mewah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif PPN 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen.

    Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

    Lantas apa yang membuat pemerintah seolah menutup telinga terhadap protes kenaikan PPN 12 persen?

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan peluang kenaikan PPN ditunda atau dibatalkan sebenarnya terbuka. Pasalnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV disebutkan tarif PPN bisa diubah dalam rentang 5 hingga 15 persen.

    Namun, langkah ini akan memakan waktu lama karena perlu kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

    Media mengatakan sebenarnya ada jalan pintas untuk membatalkan kenaikan PPN yakni dengan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah kebijakan kenaikan PPN 12 persen pada 2025.

    Namun sayangnya, Prabowo tak mengambil langkah itu hingga saat ini.

    “Akan jadi heroik sekali Pak Prabowo kalau menerbitkan Perppu membatalkan kenaikan tarif PPN 12 persen karena memang membebani masyarakat menengah ke bawah. Jadi akan dianggap sebagai presiden yang baik di mata masyarakat,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/12).

    Media menilai pemerintah tak kunjung membatalkan kenaikan PPN lantaran sudah kebakaran jenggot saat ini. Menurutnya, perencanaan kebijakan PPN 12 persen sudah salah sejak awal karena tidak diputuskan dengan matang.

    Hal itu setidaknya terlihat dari pernyataan pemerintah yang berubah-ubah di mana yang awalnya mereka menyebut PPN 12 persen hanya untuk barang mewah. Namun, kemudian pemerintah menjelaskan PPN 12 persen berlaku untuk semua barang dan jasa yang dikenakan PPN 11 persen selama ini.

    Selain itu, pemerintah katanya sepertinya tidak mengira bahwa kritik masyarakat akan sangat tajam terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Jadi sekarang (pemerintah) udah kayak kebakaran jenggot. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang diminta sebagai garda depan untuk berbicara kepada publik. Jadi seakan-akan ya sudah ini tanggung jawab Kemenkeu. Padahal Kemenkeu juga sudah bingung karena ini adalah kesepakatan antara pemerintah dan DPR,” katanya.

    “Jadi pemerintah khususnya Prabowo takut malu seandainya membatalkan kenaikan PPN, sehingga mereka enggan membatalkan sekarang. Jadi udah heboh di publik, sekarang kalau ditarik lagi kebijakannya seakan menjilat ludah sendiri,” katanya.

    Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan alasan pasti pemerintah tetap menaikkan PPN ke 12 persen bukan lah hanya demi menjalankan UU HPP seperti yang selama ini disampaikan Airlangga cs. Pasalnya beleid itu memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan tarif PPN.

    Menurutnya, alasan paling utama PPN tetap dinaikkan adalah karena pemerintah butuh uang untuk pembiayaan program andalan Prabowo-Gibran.

    “Mereka butuh uang banyak, yang mereka ambil dari masyarakat dalam bentuk pajak. PPN merupakan instrumen termudah dan mengikat bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Porsi PPN juga relatif besar, daripada effort lebih untuk ekstensifikasi pajak melalui pencarian objek pajak baru atau pematuhan subjek pajak,” katanya.

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat pemerintah kekeh menaikkan PPN menjadi 12 persen lantaran pemerintah butuh uang untuk program baru yang siap dieksekusi di tahun depan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Di saat yang bersamaan, pemerintahan Prabowo juga butuh uang untuk melanjutkan beberapa program yang sudah diinisiasi oleh pemerintahan Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Alasan lainnya adalah pemerintah akan dihadapkan pada kondisi utang jatuh tempo dalam lima tahun ke depan. Makan mau tak mau, pemerintah harus mencari cara untuk mencari tambahan sumber pendanaan.

    [Gambas:Photo CNN]

    “Terkait dengan sumber pendanaan sebenarnya pemerintah bisa mencari melalui pos lain seperti misalnya pajak windfall dan batubara, yang secara spesifik bisa dijalankan ketika sebuah komoditas dalam hal ini misalnya batubara tengah mengalami kenaikan harga di sebabkan oleh beberapa faktor,” katanya.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah juga masih bisa menjalankan pajak karbon yang sebenarnya ketentuannya sudah diatur bersamaan dengan UU HPP.

    Yusuf pun mengaku bingung kenapa pemerintah begitu percaya diri mengerek tarif PPN di tengah kondisi ekonomi saat ini. Pasalnya, saat ini sudah terlihat jelas jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat tertekan. Kondisi itu sudah menjadi indikasi yang jelas bahwa kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

    Namun, sayangnya pemerintah hanya melihat ekonomi yang tumbuh di kisaran 5 persen, tanpa melihat masalah yang sebenarnya terjadi di dalamnya.

    “Pandangan inilah yang saya kira menjadikan pemerintah tetap menaikkan tarif PPN karena menganggap pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan indikator satu-satunya yang menggambarkan kondisi perekonomian saat ini. Padahal pemerintah seharusnya melihat lebih jauh terkait kondisi perekonomian kita saat ini terutama ketika mempertimbangkan akan menjalankan kebijakan tarif baru PPN ini,” katanya.

  • Kondisi Ekonomi RI Disebut Sedang Tidak Baik-baik Saja

    Kondisi Ekonomi RI Disebut Sedang Tidak Baik-baik Saja

    Jakarta –

    Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengungkapkan sejumlah fakta tentang perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini merespon kenaikan PPN 12% yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia yang dituangkannya dalam surat terbuka.

    Dalam surat terbuka buat pemerintah tersebut, Nailul Huda mengungkapkan adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2014 mencapai 5,15%. Sedangkan tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 4,8%.

    “Padahal klaim Pemerintahan Jokowi, inflasi berada di situasi terkendali rendah. Namun konsumsi rumah tangga kita terus merosot yang menandakan masyarakat enggan mengonsumsi barang lebih banyak,” katanya dalam keterangan Surat Terbuka untuk Pemerintah: Kenaikan Tarif PPN Menyesatkan yang dilihat detikcom, Minggu (22/12/2024).

    Bahkan dalam surat tersebut, Nailul Huda menceritakan bahwa ada masyarakat yang ingin menikmati kopi sachet saja, mereka harus berhutang ke warung tetangga.

    “Sedangkan warung tetangga tersebut mungkin juga tengah bingung mau nolak namun akan sepi pembeli, jika di-iya-kan bagaimana mereka akan mendapatkan modal hari itu. Saya yakin kondisi ini tidak terjadi di satu dua warung saja, namun terjadi di hampir setiap warung kecil tiap gang di Indonesia,” katanya.

    Kemudian, Nailul mengatakan bahwa masyarakat kelas menengah Indonesia tengah dalam kondisi memasang sabuk kencang-kencang karena pendapatan mereka naik terbatas. Sementara beban yang harus ditanggung mulai dari PPN naik dari 10% menjadi 11% dan kenaikan harga Pertalite sebesar 30% pada 2022 lalu.

    Ia menggambarkan kondisi keuangan masyarakat kelas menengah ‘lebih besar pasak daripada tiang”, yang mana pengeluaran masyarakat jauh lebih besar dibandingkan pendapatan mereka. Hal ini lantaran kenaikan gaji masyarakat kelas menengah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat lebih tinggi.

    “Rata-rata upah minimum regional tahun 2022 berapa? Hanya 1,09 persen. Bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhannya? Balik lagi kepada yang saya sampaikan di awal, yaitu berhutang,” katanya.

    Selanjutnya, pengangguran akibat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 64.751 orang di-PHK per 18 November 2024. Angka ini meningkat 11,7% dibandingkan November 2023 dan berpotensi bertambah lagi.

    Ia menjelaskan, faktor penyebabnya ialah faktor daya beli masyarakat tengah melemah. Bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga secara umum secara berturut-turut.

    Bahkan menurutnya, kondisi saat ini sama dengan krisis yang terjadi di 1997-1998. Di mana permintaan barang turun, yang mengakibatkan produksi juga disesuaikan. Produksi yang ambruk membuat perusahaan melakukan PHK demi efisiensi produksi.

    Ia pun tak luput menyinggung adanya rencana pemerintah yang menaikkan PPN 12% untuk barang mewah yang mulai diterapkan 1 Januari 2025. Hal ini kata Nailul, makin membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin turun dengan beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

    (kil/kil)

  • Pembayaran Digital RI Diramal Tembus Rp2.908 Triliun 2025, Judol Berkontribusi?

    Pembayaran Digital RI Diramal Tembus Rp2.908 Triliun 2025, Judol Berkontribusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembayaran digital diramal masih menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia pada 2025. Transaksi yang berputar pada pembayaran digital lebih tinggi dibandingkan dengan e-commerce. Banyak faktor yang menyebab lesatan transaksi, salah satunya judi online. 

    Pembayaran digital Indonesia diprediksi mencapai Rp2.908 triliun pada 2025, naik 16,7% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp2.491 triliun seiring dengan penetrasi internet Indonesia yang makin luas dan perubahan gaya hidup masyarakat.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan naiknya transaksi digital pada tahun depan berpotensi didorong oleh transaksi judi online. Namun, bukan faktor pendorong utama. Terlebih praktik tersebut merupakan ilegal dan terus ditekan pertumbuhannya. 

    “Ya bisa jadi ada transaksi judi online di situ, karena ada beberapa ewallet yang menjadi media transaksi terkait judi online,” kata Huda kepada Bisnis saat dihubungi, Jumat (20/12/2024).

    Pada Oktober 2024, Komdigi yang saat itu masih bernama Kemenkominfo, mengungkapkan lima dompet digital yang digunakan untuk judi online.

    Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Komdigi, nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

    PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) mencatatkan transaksi dengan nominal transaksi Rp 5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,72 juta dan PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp 216,62 miliar dengan jumlah transaksi 836.095.

    Kemudian, PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp89,24 miliar dengan jumlah transaksi 577.316, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65,45 miliar dengan jumlah transaksi 80.171 dan Airpay International Indonesia dengan nominal transaksi Rp 6,1 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.

    Lebih lanjut, Huda menjelaskan kenaikan pembayaran digital di tahun 2025 dikarenakan adanya pola pembayaran yang berubah di masyarakat saat ini.

    Sebab, saat ini masyarakat melalukan pembayaran secara digital dan sudah mulai meninggalkan pembayaran secara cash.

    “Kita lihat di sini pun dengan Qris yang juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Huda.

    Selain pembayaran digital, Celios juga melihat pada tahun 2025 perdagangan daring juga mengalami kenaikan menjadi Rp471,01 triliun dibandingkan 2024 yang berada diangka Rp468,64.

    Pengguna belanja di e-commercePerbesar

    Meski mengalami kenaikan, Huda mengatakan bahwa kenaikan yang terjadi pada perdagangan daring di 2025 tidak terlalu signifikan.

    Selain itu, Huda memprediksi adanya pertumbuhan transaksi pada sektor transportasi daring. Huda menyebut, pihaknya memprediksi transaksi transportasi daring tumbuh Rp12,66 triliun pada tahun 2025 atau naik sekitar 6% dibanding 2024 yang diketahui sebesar Rp11,94 triliun.

    “Tapi transportasi daring ini tidak menghitung untuk pengantaran makanan, kita hanya menghitung untuk yang pengantaran orang,” pungkasnya.

    Tantangan

    Indonesia memiliki tiga tantangan utama guna menaikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada 2025. Salah satunya menipisnya investasi yang masuk ke startup.

    Huda mengatakan tantangan pertama adalah seretnya investasi terhadap startup di Indonesia.

    “Kita tahu di Indonesia sendiri, investasi di bidang digital itu mengalami penurunan yang cukup tajam,” kata Huda dalam diskusi Indonesia Digital Economy Outlook 2025, Kamis (19/12/2024).

    Diketahui, investasi yang masuk ke startup global mengalami penurunan sekitar 35% menjadi US$345,7 miliar pada 2023 menurut laporan Pitchbook. Di Amerika Serikat penurunan pendanaan sekitar 30% menjadi US$170,6 miliar. 

    Sementara itu, nilai pendanaan startup di Indonesia pada semester pertama tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 74%.

    Huda menuturkan, pada 2021 investasi di ekonomi digital Indonesia sempat mencapai Rp140 triliun. Namun, pada tahun 2022 angkanya menurun hampir setengahnya yakni berkisar Rp68 triliun.

    Lebih lanjut, Huda menyebut tantangan selanjutnya yaitu masalah sumber daya manusia (SDM) yang sudah digantikan oleh Artificial Intelligence atau AI.

    Huda menjelaskan, nilai Human Capital Index di negara-negara seperti Malaysia, China, dan India cenderung stabil di angka 0,60–0,70, menunjukkan konsistensi dalam pengembangan kualitas SDM. 

    “Sedangkan Indonesia memiliki nilai HCI lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, mencerminkan tantangan dalam peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.

    Perbesar

    Huda menyebut, Singapura konsisten menduduki posisi teratas dengan skor 99,48 di 2022 dan 97,4 pada 2023, menunjukkan daya saing digital yang kuat di kawasan. 

    Sementara Indonesia mengalami peningkatan bertahap, namun masih tertinggal di angka 56,74 pada 2022 dan 60,36 di 2023, menekankan perlunya investasi lebih pada infrastruktur digital dan SDM.

    “Indonesia memiliki peringkat yang membaik dalam aspek talent, namun masih rendah, perlu peningkatan keterampilan SDM untuk memenuhi kebutuhan ekonomi digital dan AI,” ucap Huda.

    Sementara, masalah terakhir yakni literasi finansial digital dan keamanan transaksi. Dirinya mengatakan bahwa nilai pilar infrastruktur dan ekonomi dari masyarakat digital Indonesia menurun di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

    “Nilai Pemberdayaan masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai pilar lainnya yang menunjukkan ekonomi digital di Indonesia belum mampu menjadi motor pemberdayaan ekonomi yang signifikan,” pungkasnya.

  • Startup Seret Pendanaan, Pertumbuhan Ekonomi Digital RI Tahun Depan Melambat?

    Startup Seret Pendanaan, Pertumbuhan Ekonomi Digital RI Tahun Depan Melambat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia memiliki tiga tantangan utama guna menaikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada 2025. Salah satunya menipisnya investasi yang masuk ke startup.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan tantangan pertama adalah seretnya investasi terhadap startup di Indonesia.

    “Kita tahu di Indonesia sendiri, investasi di bidang digital itu mengalami penurunan yang cukup tajam,” kata Huda dalam diskusi Indonesia Digital Economy Outlook 2025, Kamis (19/12/2024).

    Diketahui, investasi yang masuk ke startup global mengalami penurunan sekitar 35% menjadi US$345,7 miliar pada 2023 menurut laporan Pitchbook. Di Amerika Serikat penurunan pendanaan sekitar 30% menjadi US$170,6 miliar. 

    Sementara itu, nilai pendanaan startup di Indonesia pada semester pertama tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 74%.

    Huda menuturkan, pada 2021 investasi di ekonomi digital Indonesia sempat mencapai Rp140 triliun. Namun, pada tahun 2022 angkanya menurun hampir setengahnya yakni berkisar Rp68 triliun.

    Lebih lanjut, Huda menyebut tantangan selanjutnya yaitu masalah sumber daya manusia (SDM) yang sudah digantikan oleh Artificial Intelligence atau AI.

    Huda menjelaskan, nilai Human Capital Index di negara-negara seperti Malaysia, China, dan India cenderung stabil di angka 0,60–0,70, menunjukkan konsistensi dalam pengembangan kualitas SDM. 

    “Sedangkan Indonesia memiliki nilai HCI lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, mencerminkan tantangan dalam peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.

    Huda menyebut, Singapura konsisten menduduki posisi teratas dengan skor 99,48 di 2022 dan 97,4 pada 2023, menunjukkan daya saing digital yang kuat di kawasan. 

    Sementara Indonesia mengalami peningkatan bertahap, namun masih tertinggal di angka 56,74 pada 2022 dan 60,36 di 2023, menekankan perlunya investasi lebih pada infrastruktur digital dan SDM.

    “Indonesia memiliki peringkat yang membaik dalam aspek talent, namun masih rendah, perlu peningkatan keterampilan SDM untuk memenuhi kebutuhan ekonomi digital dan AI,” ucap Huda.

    Sementara, masalah terakhir yakni literasi finansial digital dan keamanan transaksi. Dirinya mengatakan bahwa nilai pilar infrastruktur dan ekonomi dari masyarakat digital Indonesia menurun di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

    “Nilai Pemberdayaan masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai pilar lainnya yang menunjukkan ekonomi digital di Indonesia belum mampu menjadi motor pemberdayaan ekonomi yang signifikan,” pungkasnya.

  • Celios: Kenaikan tarif PPN bakal berdampak kepada kinerja e-commerce

    Celios: Kenaikan tarif PPN bakal berdampak kepada kinerja e-commerce

    Jakarta (ANTARA) – Center of Economics and Law Studies (Celios) memproyeksikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan bakal berdampak kepada kinerja niaga-el (e-commerce).

    Berdasarkan perhitungan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda, kinerja niaga-el pada 2024 mengalami kenaikan sebesar 3 persen atau setara dengan Rp468,6 triliun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp453,7 triliun.

    Namun, pada 2025, diperkirakan kinerja sektor niaga-el hanya akan meningkat sebesar 0,5 persen menjadi Rp471 triliun.

    “Keadaan ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan potensi kenaikan tarif PPN yang membuat masyarakat menahan daya beli,” kata Huda di Jakarta, Kamis.

    Penghitungan proyeksi tersebut menggunakan model ARIMA. Model itu disebut efektif dalam menangkap struktur temporal data seperti untuk memprediksi produk domestik bruto (PBD) dan indikator ekonomi lainnya.

    Temuan lain Celios adalah sektor pembayaran digital akan mencapai angka Rp2.908,6 triliun pada tahun 2025 atau meningkat sekitar 16,73 persen.

    Sektor pinjaman daring juga berpeluang mencapai angka Rp365,7 triliun pada tahun 2025 mendatang.

    Untuk sektor transportasi daring (ride-hailing), prediksi kinerjanya mencapai Rp12,6 triliun pada tahun 2025.

    “Sektor transportasi daring menunjukkan pemulihan yang konsisten, dengan peningkatan bertahap hingga mencapai Rp12,66 triliun pada 2025. Peningkatan nilai transaksi ini juga terus berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat serta menunjukkan optimisme terhadap potensi pasar sektor digital,” jelas Huda.

    Sedangkan sektor perjalanan daring (online travel), kinerjanya diproyeksikan akan bernilai Rp12,37 triliun atau meningkat sebesar 5,10 persen dari tahun 2024 yang hanya mencapai Rp11,77 triliun.

    Namun, Celios juga mencatat sektor perekonomian digital Indonesia menghadapi tiga tantangan yang cukup signifikan, di antaranya penurunan investasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta kejahatan siber.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Celios: Sektor pembayaran digital RI tumbuh signifikan

    Celios: Sektor pembayaran digital RI tumbuh signifikan

    Dalam perhitungan pinjaman daring, penyaluran pembiayaan pinjaman daring di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, nilai transaksi pembiayaan tercatat sebesar Rp153,35 triliun, naik signifikan dari Rp74,41 t

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan sektor pembayaran digital di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.

    Pada 2025, nilai transaksi pembayaran digital diproyeksikan mencapai Rp2.908,59 triliun, meningkat tajam dari Rp2.491,68 triliun pada 2024, atau sekitar 16,73 persen.

    “Dalam perhitungan pinjaman daring, penyaluran pembiayaan pinjaman daring di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, nilai transaksi pembiayaan tercatat sebesar Rp153,35 triliun, naik signifikan dari Rp74,41 triliun pada 2020,” kata Huda di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, peningkatan ini didorong oleh adopsi teknologi finansial dan kebutuhan pembiayaan yang tinggi selama pandemi COVID-19.

    Namun, proyeksi ke depan menunjukkan pertumbuhan yang lebih meningkat signifikan, dengan Lending Book diperkirakan mencapai Rp365,70 triliun pada 2025.

    Peneliti ekonomi digital Celios Rani Septya menambahkan peningkatan ini mencerminkan kepercayaan yang semakin besar terhadap layanan pinjaman digital yang diperkuat oleh penetrasi teknologi, regulasi yang mendukung, serta kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan platform fintech.

    Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan seperti potensi risiko kredit dan ketergantungan pada teknologi perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor pembiayaan digital di masa depan.

    Di sisi lain, penyaluran pinjaman masih belum tersebar secara merata. Hingga Juli 2024, penyaluran pinjaman di luar Pulau Jawa baru mencapai Rp188,45 triliun, jauh tertinggal dibandingkan Pulau Jawa yang mencapai Rp737,31 triliun.

    “Ketimpangan ini disebabkan oleh infrastruktur digital yang belum merata, rendahnya literasi keuangan dan digital di luar Jawa, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan edukasi terkait fintech. Selain itu, tingkat urbanisasi, gaya hidup yang lebih konsumtif, dan kemudahan akses internet di Pulau Jawa turut memperbesar kesenjangan dalam penyaluran pinjaman daring,” kata dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024