Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Bukalapak tutup layanan marketplace, persaingan usaha atau..

    Bukalapak tutup layanan marketplace, persaingan usaha atau..

    Logo Bukalapak. Foto: Istimewa

    Bukalapak tutup layanan marketplace, persaingan usaha atau..
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 18:06 WIB

    Elshinta.com – Salah satu e-commerce di Indonesia, Bukalapak resmi menutup layanan marketplace pada, Selasa (7/1/2025). Penjualan produk fisik seperti barang elektronik, gadget, busana, dan sebagainya diganti dengan hanya menjual produk virtual seperti pulsa prabayar, token listrik, dan sebagainya. Hal ini disampaikan manajamen Bukalapak melalui blog resminya.

    “E-Commerce di Indonesia masih cukup kuat, terlepas dari Bukalapak yang menutup layanannya di bidang marketplace, ” ungkap Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda dalam wawancara di Radio Elshinta, Rabu (8/1/2025).

    “Ini adalah buah dari persaingan yang ketat. Bisa dilihat beberapa tahun terakhir mereka tidak bisa bersaing dengan E-Commerce lainnya dalam hal menyediakan lapak bagi penjual. Statement Bukalapak dalam beberapa tahun terakhir mereka fokus pada offline commerce atau mitra Bukalapak. Hal ini saya lihat menjadi tanda Bukalapak tidak bisa bertahan di tengah persaingan E-Commerce di Indonesia yang ketat, ” tambah Nailul Huda.

    Nailul juga menjelaskan, di dalam persaingan E-Commerce, Bukalapak seperti ‘hidup segan menutup pun tak mau’. Seakan mereka menjadi zombie, mereka ada tapi tidak digunakan. Yang mengakibatkan penjual malas berdagang di Bukalapak. Karena mereka tidak mendapat insentif.

    “Sementara pelanggan membutuhkan harga yang bersaing, butuh promo dan lain sebagainya, hingga menyebabkan Bukalapak semakin sepi dan kalah bersaing dengan E-Commerce lain,” kata Nailul memberikan catatan.

    Sebelum Bukalapak, pada tahun 2023 E-Commerce JD.ID pun menutup layanannya di Indonesia. Menurut Nailul, apa yang terjadi pada Bukalapak mirip dengan apa yang dialami JD.ID.

    “Mereka kekurangan pendanaan juga. Ketika itu JD.ID menyasar luxury consumer dengan tagline “Pasti Original”. Namun di platform lain juga menyediakan fitur untuk memastikan barang original. Sehingga dua E-Commerce itu tidak mampu bersaing dalam inovasi dan tidak bakar duit, ” jelas Nailul.

    Bukalapak yang menutup layanan marketplace, bisa menjadi peringatan untuk E-Commerce lainnya.

    “Namun bagi E-Commerce yang sekarang berada paling atas seperti Shopee dan Tokopedia kondisi ini justru menguntungkan bagi mereka karena kompetitor berkurang. Dan mereka bisa lebih menonjolkan diri sebagai E-Commerce yang sedang diminati. Tetapi ini perlu diwaspadai E-Commerce lain dan harus memicu mereka untuk terus berinovasi,” papar Nailul Huda.

    Bukalapak merupakan salah satu E-Commerce atau perusahaan perdagangan elektronik di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhamad Fajrin Rasyid sebagai lokapasar untuk memfasilitasi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

    Bukalapak pernah menjadi salah satu E-Commerce  terbesar di Indonesia dan masuk ke dalam jajaran startup unicorn. Penawaran umum perdana (IPO) pertamanya di Bursa Efek Indonesia pada 2021 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, yakni sebesar USD 1,5 miliar.

     

    Penulis: Dwi Iswanto/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Zendo Muhammadiyah Tambah 12 Kota Layanan Baru Tahun Ini

    Zendo Muhammadiyah Tambah 12 Kota Layanan Baru Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Zendo, layanan ojek online milik Muhammadiyah, berencana menambah 12 kota layanan baru pada 2025.

    CEO dan pendiri Zendo, Lutfy Azizah menyampaikan, sampai dengan saat ini Zendo sudah menjangkau 25 kota besar yang ada di Indonesia.

    Adapun, melansir dari laman instagram Zendo_Id, aplikasi ini telah hadir di TulungAgung, Malang, Sidoarjo, Yogyakarta, Indramayu, Garut, Kabupaten Bekasi, Tangerang, Pekanbaru, hingga Banjarmasin.

    Pada 2025, Lutfy menuturkan bahwa pihaknya memiliki rencana untuk menambah jangkauan dari Zendo ke 12 kota lainnya. 

    Kota-kota tersebut, kata Lutfy seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari kota besar hingga kota kecil. Selain itu, dirinya juga tidak membatasi bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra Zendo meski tidak memiliki latar belakang Muhammadiyah.

    “Siapapun bisa asal bermental wirausaha bisa menjadi bagian dari Zendo untuk mendapatkan hak operasional. Tahun 2025 target 12 kota minimal running, bismillah,” kata Lutfy kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Selain menjangkau lebih banyak kota, Lutfy menyampaikan terdapat dua target lainnya yang bakal dilakukan oleh Zendo di 2025.

    Pertama, Zendo akan terus mengoptimalisasi daerah-daerah yang sudah terjangkau oleh Zendo agar layanan bisa maksimal.

    “Kemudian, melakukan Pengembangan pada ekosistem bisnis dan ekosistem sosial dari Zendo,” ujarnya.

    Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, Zendo harus bisa memetakan strategi dengan tepat jika ingin melakukan ekspansi ke kota besar.

    Sebab, dengan ekosistem yang semakin komplit dan banyak akan membuat permintaan semakin tinggi di sisi lainnya. 

    “Misalkan, Zendo fokus kemana dulu nih, apakah memperbanyak driver atau merchant atau meningkatkan jumlah konsumen penumpang/pembeli, atau mau garap semua konsumen. Ini strateginya harus jelas,” ucap Huda.

    Berikut sejumlah layanan Zendo:

    -Zendo Bike: Layanan ojek motor yang dirancang untuk memberikan solusi transportasi cepat, efisien. dengan pengemudi yang berpengalaman dan ramah.

    -Zendo Car: Transportasi roda empat yang menyasar target perjalanan keluarga, perjalanan bisnis, atau barang bawaan yang banyak.

    -Zendo Cleaning Service: Layanan kebersihan profesional untuk rumah dan kantor. Dengan tim kebersihan yang terlatih dan menggunakan peralatan modern.

    -Zendo Delivery: Layanan angkut barang untuk pengiriman barang pribadi, dokumen penting, atau barang dagangan. Nilai yang ditawarkan cepat dan efisien.

    -Zendo Food: Jasa beli makanan dari restoran favorit. 

    -Zendo Shopping: Layanan belanja kebutuhan harian tanpa harus keluar rumah. 

  • Tak Bisa Saingi Shopee-Tokopedia Cs, Bukalapak (BUKA) Kurang Bakar Uang?

    Tak Bisa Saingi Shopee-Tokopedia Cs, Bukalapak (BUKA) Kurang Bakar Uang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Strategi ‘bakar uang’ dinilai masih menjadi andalan yang dilakukan platform perdagangan elektronik (e-commerce) untuk menarik minat pasar. Lantas, bagaimana dengan PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA)?

    Perlu diketahui, Bukalapak resmi mengumumkan bakal menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin fokus pada produk virtual seperti pulsa prabayar, paket data, token listrik, hingga voucher digital emas.

    Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa aksi bakar uang dinilai masih menjadi “bensin” pemain e-commerce seperti Shopee—Tokopedia Cs untuk bersaing dan mempertahankan posisi, serta merebut pasar.

    “Apa yang terjadi di Bukalapak, semakin mengindikasikan inovasi dan bakar uang yang dilakukan oleh e-commerce, hampir di semua industri digital, itu bisa menjadi alat bertahan,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Menurut Huda, pascaemiten bersandi saham BUKA itu melantai di Bursa alias Initial Public Offering (IPO), perusahaan tidak mendapatkan pendanaan segar. Kondisi ini berbeda dengan pesaingnya, Tokopedia yang setelah IPO dengan Gojek mendapatkan suntikan dana dari Bytedance.

    Bukalapak, kata Huda, lebih fokus terhadap pengembangan mitra bukalapak dalam beberapa tahun terakhir. “Mereka akhirnya memilih menutup layanan e-commerce-nya,” tuturnya.

    Untuk itu, Huda mengaku tidak heran jika aksi bakar uang di industri ini masih tetap melaju dan menjadi andalan. “Saya melihat era bakar uang masih ada dan memang masih menjadi andalan untuk bersaing,” tuturnya.

    Huda menuturkan bahwa peta persaingan e-commerce di Indonesia sejatinya sudah terbagi menjadi tiga layer besar dengan jarak yang cukup jauh.

    Di mana, layer pertama diisi oleh pemain top 2, seperti Shopee dan Tokopedia-TikTok. Menurut Huda, aksi merger Tokopedia dengan TikTok membuat persaingan di industri e-commerce cukup sengit dengan Shopee. Keduanya pun dinilai masih cukup kuat untuk membakar uang.

    Kemudian, layer kedua merupakan platform tengah (middle platform) seperti Blibli, Lazada, dan Bukalapak. Namun, dengan tutupnya Bukalapak maka middle platform hanya terdiri dari Blibli dan Lazada. Sementara itu, untuk layer ketiga merupakan platform e-commerce kecil dan lokal.

    Lebih lanjut, Huda mengatakan bahwa Shopee dan Tokopedia-TikTok saat ini bersaing dalam dua hal, yakni inovasi dan bakar uang. Keduanya pun kompak melakukan inovasi dengan mengembangkan Live Shopping.

    “Tidak bisa dipungkiri, konsumen kita masih price oriented consumer. Harga menjadi daya tarik utama dalam berbelanja via digital,” ungkapnya.

    Dihubungi terpisah, Head of Media and Communications Bukalapak Dimas Bayu memastikan bahwa layanan marketplace Bukalapak masih tetap beroperasi meski perusahaan menutup layanan produk fisik.

    “Layanan marketplace Bukalapak masih tetap beroperasi,” kata Dimas dalam keterangan yang diterima Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Dimas mengatakan bahwa Bukalapak akan menghentikan layanan produk fisik secara bertahap hingga Februari 2025. Dengan demikian, BUKA akan berfokus pada layanan produk virtual seperti pulsa prabayar, paket data, token listrik, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga voucher digital emas.

    “Ke depannya, kami hanya berfokus pada layanan produk virtual di platform marketplace kami, guna memperkuat posisi di ekosistem produk virtual dan memberikan layanan terbaik kepada pengguna di industri digital,” jelasnya.

    Dimas menyampaikan bahwa Bukalapak akan berfokus untuk terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi pemegang saham.

    “Kami juga sedang berfokus pada pertumbuhan perseroan dan entitas anak perusahaan untuk terus tumbuh lebih baik ke depannya sehingga bisa memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, terutama pemegang saham,” terangnya.

    Asal tahu saja, pada Selasa (7/1/2025), Bukalapak mengumumkan akan menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace Bukalapak dan beralih untuk meningkatkan produk virtual.

    “Kami sepenuhnya memahami bahwa perubahan ini akan berdampak pada usaha Pelapak, dan kami berkomitmen untuk membuat proses transisi ini berjalan sebaik mungkin,” demikian yang dikutip, Rabu (8/1/2025).

    Bukalapak mengingatkan bahwa pada 9 Februari 2025 pukul 23.59 WIB akan menjadi tanggal terakhir pembeli dapat membuat pesanan untuk produk kategori aksesoris rumah, elektronik, evoucher, fesyen, makanan, games, handphone, hobi dan koleksi, tiket dan voucher, hingga perawatan dan kecantikan.

    Selanjutnya, penonaktifan pengunggahan produk baru akan dilakukan mulai 1 Februari 2025. Dalam hal ini, fitur untuk menambahkan produk baru akan dinonaktifkan. Artinya, pelapak tidak dapat menambah produk baru setelah periode ini.

    Bukalapak juga menyarankan kepada pelapak untuk menyelesaikan pengelolaan pesanan yang masuk sebelum tanggal akhir operasional marketplace untuk menghindari pembatalan otomatis pesanan yang belum terpenuhi.

    BUKA juga memastikan semua pesanan yang belum diproses hingga 2 Maret 2025 pukul 23.59 WIB akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. “Dana dari pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan kepada pembeli melalui BukaDompet,” jelasnya.

  • Mengenal Gig Economy: Sistem Kerja Fleksibel yang Populer di Era Digital – Page 3

    Mengenal Gig Economy: Sistem Kerja Fleksibel yang Populer di Era Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gig Economy menjadi sorotan sebagai alternatif sistem kerja di era modern. Dalam model ini, pekerja lepas atau freelancer menyelesaikan proyek-proyek tertentu tanpa terikat kontrak kerja jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi, sistem kerja ini terus tumbuh dan membawa perubahan signifikan pada pasar kerja tradisional.

    Gig Economy memungkinkan individu untuk bekerja secara fleksibel, baik dari segi waktu maupun lokasi. Dengan bantuan platform digital seperti Upwork, Fiverr, dan Sribulancer, pekerja dapat menawarkan jasa mereka kepada klien di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 juga turut mempercepat adopsi sistem ini, ketika banyak perusahaan mulai mengandalkan tenaga kerja fleksibel untuk menekan biaya operasional.

    Gig Economy membuka peluang bagi siapa saja yang memiliki keterampilan tertentu untuk bersaing di pasar global. “Jadi pekerja bisa memilih bekerja dari manapun, tidak terikat akan kontrak tempat mereka bekerja. Kita sudah melihat tren ini masuk seiring dengan tren bekerja WFA. Banyak yang resign dari pekerjaan utama untuk bekerja sebagai pekerja gig atau freelance,” kata Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda kepada Liputan6.com, Rabu (8/1/2025).

    Belum lama ini, fenomena gig economy atau ekonomi serabutan sempat disinggung oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menilai, tren ekonomi serabutan berpotensi membuat perusahaan lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer, demi mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi.

    Namun di sisi lain ekonomi serabutan juga bisa mempekerjakan seseorang di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, kesempatan kerja menjadi semakin sempit dan berkurang.

    “Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen, perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta.

     

  • Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan. Lalu, apa manfaat atau keuntungan secara ekonomi yang akan diterima Indonesia setelah menjadi anggota penuh forum tersebut?

    Dibentuk pada 2009, BRICS menjadi penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G-7) juga simbol negara-negara berkembang yang diyakini akan mendominasi ekonomi dunia pada 2050.

    Bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS diyakini akan membuta aliansi ini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI di laman resminya. 

    Menurut Lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa, kemudian bisa membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai rese dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” kata Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dikutip dari Antara.

    Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjukkan keberpihakan terhadap petani sawit dan mempertimbangkan untuk mencari pasar lain di luar wilayah Eropa.

    Nailul mengatakan, pada dasarnya Gerakan diplomasi Indonesia merupakan non blok, atau tidak terafiliasi ke BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

    Data menunjukkan, proporsi ekonomi negara BRICS mengalami peningkatan tajam. Pada 1990, proporsi ekonomi negara BRICS hanya 15,66%, sedangkan pada 2022, proporsinya mencapai 32%.

    BRICS kini punya banyak anggota termasuk Indonesia yang baru disahkan. BRICS juga baru saja menetapkan 13 negara baru sebagai mitra, sehingga membuka peluang pasar baru bagi Indonesia terutama untuk ekspor.

    “Negara Timur Tengah sudah mulai masuk ke koalisi BRICS, hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk masuk ke pasar Timur Tengah. Jadi, sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” kata Nailul.

    Namun, koalisi BRICS berisiko bentrokan kepentingan dengan Amerika Serikat, salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi.

    Nailul menilai akan ada potensi perang dagang kembali antara AS dan China ketika Donald Trump sudah resmi menjadi presiden AS.

    “Ada potensi ekonomi global akan melambat dan ber-impact pada negara koalisi. Memang saya rasa pilihan masuk ke BRICS lebih rasional ke depan walaupun juga ada risikonya dengan negara-negara OECD dan negara blok barat,” katanya.

  • Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi negara-negara berkembang BRICS.  

    BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, dan Afrika Selatan ditambahkan pada 2010. Tahun lalu, aliansi tersebut diperluas hingga mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum bergabung. Adapun  Turki, Azerbaijan, dan Malaysia yang juga secara resmi telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.

    Masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS diumumkan oleh Brasil. 

    Kementerian Luar Negeri negara itu mengungkapkan pencalonan Indonesia sebenarnya telah disetujui oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai keanggotaan Indonesia di BRICS akan memberikan keuntungan bagi negara itu untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. 

    Huda menyoroti perselisihan kebijakan perdagangan RI dengan Eropa dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya hambatan EUDR untuk komoditas kelapa sawit. 

    “(Presiden) Prabowo pun menunjukkan keberpihakannya kepada sawit lokal, saya rasa itu menjadi pertimbangan juga untuk mencari pasar alternatif,” ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025 ditulis Rabu (8/1/2025).

    Selain China, India, dan Rusia, anggota BRICS juga mencakup negara-negara Timur Tengah. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar RI ke kawasan tersebut. 

    “Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” ucap Huda, yang juga tidak mengesampingkan risiko bentrokan kepentingan antara kelompok BRICS dengan negara adidaya lainnya, terutama Amerika Serikat. 

    “Salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi. Terlebih ada potensi perang dagang AS-China ketika Trump sudah memegang kendali presiden AS. Ada potensi ekonomi global akan melambat dan berimpact pada negara koalisi,” jelasnya.

  • Apple Negosiasi, Penjualan iPhone 16 Diramal Tetap Lesu

    Apple Negosiasi, Penjualan iPhone 16 Diramal Tetap Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil negosiasi Apple dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dinilai tidak memiliki banyak dampak terhadap penjualan smartphone teranyar Tim Cook, iPhone 16. Selain hilangnya momentum, Apple juga memiliki banyak pesaing. 

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense Aryo Meidianto Aji mengatakan bahwa nasib iPhone di dalam negeri akan dipertaruhkan melalui negosiasi yang saat ini sedang berjalan.

    Aryo menilai, keberhasilan negosiasi antara Apple dengan Pemerintah, akan membuka pintu perizinan produk Apple seperti iPhone 16 dapat masuk kembali ke pasar Tanah Air. 

    Namun, terbukanya keran izin tidak serta merta membuat penjualan iPhone 16 menjadi moncer.

    Jika Apple mendapatkan izin untuk menjual produknya di pasar Indonesia pada awal tahun ini, kata Aryo, penjualan iPhone 16 tidak diprediksi tidak akan terlalu masih seperti awal seri iPhone tersebut muncul.

    Sebab, pada awal tahun ini sang kompetitor Apple yaitu Samsung bakal rilis S25 dan flagship dari brand lain seperti vivo X200 series. Sehingga, masih ada kemungkinan untuk pasar Apple akan tergerus. 

    “Lagipula menurut beberapa data market share, perangkat flagship memang tidak memberikan persentase atau sumbangsih yang besar. Apple sendiri jarang sekali ada di market share, bahkan di posisi paling dasar seperti posisi 5,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2024). 

    Ilustrasi gerai penjual produk ApplePerbesar

    Berbeda dengan Aryo, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pihaknya melihat pasca kembali dibuka pemblokiran iPhone 16, masyarakat masih akan melakukan pembelian produk Apple tersebut.

    Apalagi, Huda melihat bahwa Indonesia masih menjadi salah satu pasar terbesar Apple di Asia dan hal ini akan berpengaruh terhadap penjualan iPhone 16.

    “Diperbolehkannya Iphone 16 dijual secara komersial di Indonesia akan meningkatkan animo pasar Apple di Indonesia kembali. Toh juga sudah banyak masyarakat kita yang beli Iphone 16 dari luar negeri dengan mekanisme IMEI,” tutur Huda.

    Meski begitu, Huda menyuarakan kritik kepada pemerintah terkait dengan dorongan kepada Apple untuk berinvestasi di Indonesia.

    Dirinya mengatakan, alotnya diskusi antara pemerintah dengan Apple dikarenakan pihak Apple pasti menimbang kemampuan industri tanah air dulu sebelum berinvestasi.

    Maka dari itu, investasi Apple di Indonesia tidak seperti investasi Apple di Vietnam. Sebab, Vietnam dapat menyuplai komponen dalam negeri sesuai dengan kebutuhan.

    “Bagi Apple ya lebih untung investasi di Vietnam kadang Indonesia ini cukup aneh, minta yang tinggi tapi tidak lihat kemampuan industri dalam negeri yang masih buruk,” ucapnya.

    Maka dari itu, dirinya mengharapkan pemerintah dapat memperbaiki iklim investasi teknologi di dalam negeri, sehingga perusahaan teknologi global mau masuk ke Indonesia.

    “Tapi saya berharap Apple membangun investasi manufaktur di Indonesia. Mulai yang terkecil terlebih dahulu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Tim Apple Inc. dari kantor pusat Amerika Serikat (AS) menyambangi kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam rangka negosiasi proposal investasi Apple yang diwacanakan sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun di Indonesia.

    Tim Cook CEO ApplePerbesar

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Selasa (7/1/2025), Vice President of Global Policy Apple Nick Amman yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu, bersama timnya hadir di Kemenperin pada pukul 14.30 WIB.

    Saat ditanya media, tim Apple yang hadir tidak memberikan pernyataan dan hanya melambaikan tangan ke arah kamera sebelum masuk ke lift untuk bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Setia Diarta.

    Pertemuan ini merupakan yang pertama kali antara Apple dari kantor pusat dengan Kemenperin setelah kabar pemblokiran penjualan produk Apple terbaru, termasuk iPhone 16.

  • Biaya Aplikasi Gojek Capai 30%, Pemilik Platform Diminta Lebih Adil

    Biaya Aplikasi Gojek Capai 30%, Pemilik Platform Diminta Lebih Adil

    Bisnis.com, JAKARTA – Biaya aplikasi 30% yang dibebankan Gojek kepada para mitra dinilai sebagai upaya PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam mengejar profit.

    Di sisi lain, mitra driver mengeluhkan biaya aplikasi yang melambung membuat pendapatan mereka makin tipis dan pelanggan kabur. 

    Ketua Umum Idiec M. Tesar Sandikapura mengatakan biaya aplikasi yang membesar menandakan bahwa Gojek berupaya memanfaatkan para mitra untuk mengeruk keuntungan.

    Pendapatan yang didapat dari konsumen akan dialihkan untuk perusahaan, alih-laih kembali kepada mitra ataupun pengguna dalam bentuk insentif dan lain sebagainya. 

    “Mereka tambah kaya driver tidak, ini yang tidak fair sebenarnya. Regulasi ini seharusnya diatur oleh pemerintah,” kata Tesar kepada Bisnis, Selasa (7/1/2024). 

    Diketahui pada kuartal III/2024, Gojek yang merupakan bagian dari layanan berbasis permintaan atau On- Demand Services membukukan pendapatan bruto Rp10,38 triliun atau tumbuh 17% year on year/YoY. Penawaran premium seperti GoFood Express, berkontribusi  22% GTV GoFood. 

    Sementara itu total pendapatan kotor Grup GoTo pada periode tersebut mencapai Rp13,13 triliun atau naik 30% secara tahunan. Artinya, layanan berbasis permintaan Gojek masih menjadi kontributor utama pendapatan GOTO dengan porsi mencapai 79,1%.

    Tampilan potongan harga di aplikasi GojekPerbesar

    Pada tahun lalu, GoTo mengumumkan penutupan bisnis Gojek di Vietnam, yang efektif mulai 16 September 2024. Penutupan bertujuan agar Perseroan dapat berfokus pada operasi yang memberikan dampak pasar secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, GoTo masih mencatatkan rugi sebesar Rp2 triliun. Nilai kerugian GoTo turun 71% dari periode yang sama tahun lalu. 

    Tesar menambahkan praktik memperkaya pemilik aplikasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Layanan On Demand di Filipina dan beberapa negara lainnya, lanjutnya, juga melakukan hal yang sama. 

    Aplikator meraup menaikan keuntungan tanpa transparansi yang jelas kepada para pengguna dan mitra driver. 

    “Contoh ketika hujan ongkos naik, karena padat katanya, tetapi apakah itu menguntungkan driver? harusnya sama-sama fair,,” kata Tesar. 

    Dia mengatakan seharusnya kenaikan biaya saat cuaca hujan dikembalikan kepada mitra driver yang memiliki beban lebih berat saat mengangkut penumpang di tengah hujan dan jalannya yang kemungkinan macet. 

    Sementara itu, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan potongan aplikasi maksimal 20% diambil dari total yang dibayarkan oleh konsumen atau dari total tarif perjalanan saja. 

    Jika dibedah, ada 3 jenis tarif yang dibayarkan konsumen. Pertama adalah tarif perjalanan. Kedua adalah platform fee yang besarannya tidak menentu. Ketiga adalah safe trip fee (semacam asuransi perjalanan) sebesar Rp1.000 per perjalanan. 

    Sedangkan dari aturan, 20 persen diambil dari tarif perjalanan bukan dari semua yang dibebankan ke konsumen. 

    “Maka ini yang sering misslead dimana secara perhitungan beban konsumen, biaya aplikasi yang dibayarkan lebih dari 20 persen. Terlebih ketika konsumen membayarkan secara uang tunai yang akan terlihat membebani driver dengan potongan yang harus dibayarkan jadi besar,” kata Huda.

    Driver Gojek mendapat order dari penggunaPerbesar 

    Dia juga berpendapat jika biaya aplikasi terlihat mahal, maka seharusnya aplikator akan mengurangi permintaan dari konsumen. 

    Aplikator seperti Gojek dan Grab harus hati-hati dalam menerapkan platform fee mengingat konsumen Indonesia masih berbasis permintaan. Persaingan dengan harga masih cukup berat. 

    “Kemudian, driver dan konsumen juga harus diperlihatkan receipt di awal secara detail dengan komponen masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi harga secara lengkap. Bagi pemerintah, tentu memperjelas aturan potongan driver harus diperjelas apakah dari tarif perjalanan saja atau dari biaya yang dibayarkan oleh konsumen karena dua hal tersebut berbeda,” kata Huda. 

    Sebelumnya, pengemudi Gojek hingga Grab merasa tertekan dengan biaya aplikasi yang makin tinggi di tengah melambungnya biaya hidup yang harus ditanggung.

    Strategi aplikator menaikan biaya aplikasi juga berdampak pada harga layanan makin mahal bagi masyarakat Indonesia yang masih berorientasi terhadap harga. 

    Diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP No.100/2022 disebutkan bahwa para aplikator mematok biaya aplikasi maksimal sebesar 20% dari setiap pemesanan yang dijalankan oleh mitranya.

    Namun, dalam kenyataannya potongan tersebut malah lebih dari batas maksimal dan terkadang bisa sampai 30% untuk potongan biaya aplikasi. 

  • PPN 12 Persen Hanya Berlaku Kategori Barang dan Jasa Mewah, Penerapan dan Dampaknya? – Page 3

    PPN 12 Persen Hanya Berlaku Kategori Barang dan Jasa Mewah, Penerapan dan Dampaknya? – Page 3

    Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan Pemerintah memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang mewah.

    Hal ini mengingat situasi ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih lemah pada 2024 lalu.

    “Kita menghargai Pemerintah yang akhirnya mau mendengarkan masukan dari semua pihak sehingga PPN 12 persen ini hanya ke barang mewah, walaupun idealnya tidak ada kenaikan PPN 12 persen sama sekali,” ujar Sekretaris Jenderal HIPPINDO, Haryanto Pratantara kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Jumat (3/1/2025).

    “Mengingat situasi ekonomi dan daya beli masyarakat yang cukup sulit di 2024 dan masih akan berlangsung di 2025,” lanjut dia.

    Pengusaha mall dan peritel pun lega dengan kenaikan PPN 12 persen tidak menimbulkan dampak pada barang-barang yang dijual di mall pada umumnya, karena tidak memasuki kategori barang mewah.

    Namun Haryanto mengingatkan, pengusaha mall dan peritel masih menghadapi hambatan dari menurunnya daya beli masyarakat di kelas menengah.

    “Hanya tantangan kita bersama saat ini adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun, bahkan level di kelas menengah,” bebernya.

    “Juga bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mau belanja lagi setelah sebelumnya sempat ramai mengenai kenaikan PPN 12 persen ini, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk belanja,” tambahnya.

    Ekspektasi Inflasi Jadi Tantangan Baru buat Pemerintah

    Kenaikan tarif PPN yang hanya dibebankan pada barang dan jasa mewah diperkirakan tidak akan mengganggu perekonomian secara keseluruhan.

    Namun, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, menyoroti ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yakni inflasi yang timbul akibat ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN, atau yang dikenal dengan istilah expected inflation.

    “Namun demikian, sudah ada inflasi yang disebabkan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN atau disebut expected inflation,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat (3/1/2025).

    Menurut Huda, fenomena inflasi ini sudah mulai terasa di lapangan, di mana sejumlah barang kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan harga. Kenaikan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh perubahan langsung dalam tarif PPN, melainkan lebih kepada persepsi dan antisipasi penjual yang mencoba mengakomodasi potensi perubahan tarif tersebut.

    Ketidakpastian mengenai penerapan kenaikan tarif PPN oleh pemerintah turut memicu kekhawatiran ini, menciptakan tekanan pada harga barang.

    “Terdapat kenaikan di beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang diakibatkan ekspektasi penjual terhadap kenaikan tarif PPN. Tentu fenomena ini ditimbulkan akibat ketidakpastian dari pemerintah soal penerapan kenaikan tarif PPN,” ujarnya.

    Di sisi lain, Huda memperkirakan dampak inflasi akibat ekspektasi tersebut akan lebih terasa dalam beberapa bulan pertama di tahun 2025, khususnya dalam konsumsi masyarakat. 

    “Maka, memang bakal ada gangguan terhadap konsumsi masyarakat di dua-tiga bulan awal 2025,” ujarnya.

    Pasalnya, adanya ketidakpastian mengenai waktu dan rincian penerapan kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan gangguan dalam pola konsumsi, terutama pada barang-barang yang rentan terhadap perubahan harga.

    Meskipun demikian, Huda menekankan kenaikan PPN ini tidak akan berpengaruh signifikan pada perekonomian secara umum jika diterapkan dengan tepat dan terencana. Dengan kata lain, kebijakan ini masih bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah asalkan informasi yang jelas dan konsisten diberikan kepada masyarakat dan pelaku pasar.

  • Daftar Platform Digital yang Gercep Terapkan PPN 12%, Ada Google hingga Apple

    Daftar Platform Digital yang Gercep Terapkan PPN 12%, Ada Google hingga Apple

    Bisnis.com, JAKARTA – Google hingga Apple masuk dalam daftar platform digital yang membebani pajak pertambahan nilai (PPN) 12% kepada para pengguna. DI luar itu, platform video berbasis permintaan (Video on Demand/VoD) Vidio dan Netflix juga menerapkan hal yang sama. 

    Berdasarkan data yang dihimpun, Netflix telah menaikan PPN yang dibebankan kepada pengguna. Hanya saja, kenaikan PPN tersebut diimbangi dengan penurunan harga dasar sehingga masyarakat tidak merasakan perubahan pajak yang dibayarkan. 

    Pada 1 Desember 2024, total biaya langganan yang dibayarkan untuk paket basic senilai Rp65.000 dengan perincian Rp58.559 biaya pokok keanggotaan dan Rp6.441 biaya PPN. Sementara itu, pada 1 Januari 2025, nilainya berubah menjadi Rp58.036 untuk biaya keanggotaan dan Rp6.964 untuk PPN. 

    Perbandingan tarif langganan Netflix Desember 2024 vs Januari 2025Perbesar

    Hal yang sama juga terjadi Vidio. Berdasarkan salah satu tangkapan layar, pelanggan harus membayar paket Vidio Platinium senilai Rp32.480/bulan, dengan perincian Rp3.480 untuk pajak dan Rp29.000 untuk paket bulanan. Adapun jika dihitung kembali, nilai pajak mencapai 12% dari harga pokok langganan.

    Raksasa teknologi Google juga menerapkan PPN 12% untuk transaksi pembelian aplikasi di Google Play Store. Pun dengan transaksi di Apple. Biaya yang harus dibayarkan saat menggunakan Apple One juga mengalami kenaikan. 

    Pembelian di aplikasi Google Play Store setelah dikenakan pajak 12%Perbesar

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda menduga implementasi PPN 12% di sejumlah platform raksasa itu karena sistem yang sudah diterapkan menggunakan penghitungan tarif PPN 12%. 

    “Ketika sistem sudah diterapkan tarif PPN 12% ini yang pada akhirnya membuat beberapa perusahaan belum mengupdate sistem yang dibuat. Jikapun dimasukkan ke sistem coretax, ada kelebihan bayar yang kembali lagi ke perusahaan. Ini cukup tricky terkait tarif PPN barang non mewah,” kata Huda kepada Bisnis, Jumat (3/1/2024). 

    Dia berpendapat seharusnya Vidio termasuk barang non mewah. Di barang non mewah, tarif PPN tetap 12%, tetapi untuk DPP (dasar pengenaan pajak) dihitung dari penjualan x (11/12). 

    Dari penghitungan harusnya DPP yang dibayarkan oleh masyarakat adalah sekitar Rp26.000. 

    “Dikalikan 12%, pajak PPN yang disetorkan adalah Rp3.190. Masyarakat harusnya hanya membayar Rp31.190. Ini jelas membingungkan bagi perusahaan,” kata Huda. 

    Sementara itu, Pengamat Ekonomi Digital yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan PPN 12% hanya untuk produk dan jasa yang terkena PPnBM. Jika sebelumnya terkena 11% maka tidak ada perubahan. Video streaming dan e-commerce masuk kategori 11%. 

    “Kemudian dikenakan 12% maka yang 1% wajib dikembalikan ke masyarakat. Meski hanya ratusan rupiah, tetapi jika dikali jutaan akan banyak sekali. Dapat dimengerti pengumuman 12% itu dilakukan pada malam tahun baru, sementara platform digital sudah mengatur sistem untuk PPN 12%. Ini perubahan cukup mendadak,” kata Heru.