Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • eFishery Likuidasi, Ekosistem Perikanan Berguncang?

    eFishery Likuidasi, Ekosistem Perikanan Berguncang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Restrukturisasi dinilai menjadi langkah yang paling rasional, yang dapat dilakukan oleh investor startup agritech, eFishery. Likuidasi atas unicorn ini dikhawatirkan membuat ekosistem perikanan berguncang.  

    Diketahui, penasihat yang menyelidiki dugaan penipuan akuntansi di perusahaan agritech indonesia eFishery dikabarkan merekomendasikan investor membuat langkah antara melikuidasi atau restrukturisasi perusahaan tersebut.

    Keputusan penting ini diharapkan akan dilakukan pada bulan ini, menyusul krisis besar yang dihadapi oleh perusahaan rintisan tersebut.

    Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai agar perusahaan ini tidak ditutup atau dilikuidasi. 

    Salah satu alasan adalah eFishery telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital, terutama dalam sektor perikanan yang sedang berkembang di Indonesia.

    “Bagi saya, eFishery masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berinovasi dalam lingkup ekonomi digital. Jika perusahaan ini ditutup atau dilikuidasi, tentunya ekosistem digital akan mengalami kerugian,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    eFishery, sebagai platform teknologi yang mendukung para petani ikan dan pembudidaya ikan dengan solusi otomatisasi pemberian pakan, telah berhasil menciptakan dampak positif dalam industri perikanan. 

    Namun, seperti banyak perusahaan lainnya, eFishery juga tidak terhindar dari kesulitan yang datang dengan perubahan pasar, kompetisi ketat, dan tantangan internal.

    Meskipun demikian, Huda percaya bahwa menutup atau melikuidasi eFishery bukanlah pilihan yang tepat. Sebaliknya, yang lebih diharapkan adalah restrukturisasi internal yang lebih fokus pada perbaikan operasional dan penguatan fondasi perusahaan. 

    Langkah ini diyakini dapat memperkuat daya saing eFishery di masa depan dan memungkinkan perusahaan untuk bertahan lebih lama.

    “Restrukturisasi adalah langkah yang lebih bijak untuk saat ini. Selama eFishery mampu memperbaiki internal dan melakukan efisiensi, saya cukup yakin perusahaan ini masih bisa berjalan dengan baik dan bahkan berkembang,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, eFishery, salah satu perusahaan rintisan terkemuka di Indonesia, sedang menghadapi penyelidikan terkait adanya tuduhan penggelembungan pendapatan dan laba.

    Melansir dari Straits Time, Rabu (22/1/2025) penyelidikan ini dipicu adanya laporan yang mencurigakan terkait praktik akuntansi di eFishery.

    Dalam draf laporan setebal 52 halaman yang beredar di antara para investor dan diulas oleh Bloomberg News diperkirakan manajemen menggelembungkan pendapatan hampir US$600 juta atau Rp9,7 triliun (kurs Rp16.197) selama Januari-September 2024

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 75% dari angka-angka yang dilaporkan adalah palsu.

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan eFishery untuk periode Januari hingga September 2024 sebenarnya hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan sebesar US$752 juta. 

    Sementara itu, Dewan Direksi eFishery Pte Ltd. (eFishery) dan anak perusahaannya menyatakan bakal mengambil langkah tegas terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak manajemen tertentu dalam Grup mereka, yang mencakup potensi tindakan fraud.

  • Deepseek Datang, Industri AI Indonesia Diuntungkan?

    Deepseek Datang, Industri AI Indonesia Diuntungkan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Aplikasi asisten AI buatan startup asal China, DeepSeek, diprediksi dapat membuat perkembangan AI di Indonesia menjadi lebih baik.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda hadirnya Deepseek mampu menjulang di antara platform AI global lainnya.

    Tidak hanya itu, hadirnya Deepseek dapat menjadi contoh bagi industri teknologi dalam negeri bahwa modal kecil tidak jadi hambatan. 

    Apalagi, Huda melihat saat ini Industri AI dalam negeri masih dapat dikembangkan lagi dan tidak digunakan hanya untuk business oriented seperti manajemen perusahaan.

    “Dengan membawa model yang bisa dikembangkan dari Deepseek, saya rasa perkembangan AI dalam negeri bisa lebih baik,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

    Huda pun menjelaskan, dengan sistem Deepseek yang open source, pengembang atau pengguna dapat melihat model, mengembangkan, atau memperbaiki model di Deepseek. 

    Sehingga, pengembang atau pengguna dari negara berkembang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan AI sendiri dari model Deepseek ini.

    “Tentu dengan modal yang cukup rendah, model Deepseek bisa menjadi alternatif,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, DeepSeek, berhasil menyalip ChatGPT dan meraih posisi sebagai aplikasi gratis berperingkat teratas di App Store Apple di Amerika Serikat.

    Melansir dari Reuters, Senin (27/1/2025), didukung oleh model AI DeepSeek-V3, aplikasi ini telah menarik perhatian besar di kalangan pengguna AS sejak dirilis pada 10 Januari, menurut data dari firma riset aplikasi Sensor Tower.

    Adapun model AI DeepSeek-V3 diklaim oleh para pengembangnya memimpin papan peringkat di antara model sumber terbuka (open source) dan menyaingi model sumber tertutup (closed source) tercanggih di dunia.

    Pencapaian ini menunjukkan betapa DeepSeek berhasil meninggalkan jejaknya di Silicon Valley, sekaligus meruntuhkan anggapan umum tentang dominasi Amerika Serikat dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). 

    Keberhasilan ini juga menguji efektivitas kebijakan kontrol ekspor Washington yang menargetkan chip canggih dan teknologi AI China.

    Model-model AI seperti ChatGPT dan DeepSeek memerlukan chip canggih untuk pelatihan. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan serangkaian pembatasan sejak 2021 yang bertujuan untuk menghentikan ekspor chip tersebut ke China, dengan tujuan mencegah pengembangan model-model AI yang kompetitif dari perusahaan-perusahaan China.

  • Aturan Kendaraan Wajib Asuransi Buat Ekonomi Tekor Rp68 T

    Aturan Kendaraan Wajib Asuransi Buat Ekonomi Tekor Rp68 T

    Jakarta, FORTUNE – Hasil studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa rencana kebijakan Pemerintah yang akan mewajibkan semua kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi Third Party Liability (TPL) bakal merugikan perekonomian nasional.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menjelaskan, bila asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga ini dijalankan mulai 2025 bakal membuat output ekonomi tekor Rp 68,3 triliun hingga 2045. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) RI akan turun hingga Rp 21 triliun, serta pendapatan masyarakat akan turun sebesar Rp 20,7 triliun akibat tersedot untuk biaya asuransi.

    “CELIOS menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali implementasi kebijakan ini dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi,” ujar Huda melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin (3/2).

    OJK buka suara terkait perumusan kebijakan asuransi wajib

    Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ojk.go.id)

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyebut kebijakan Asuransi Wajib di kendaraan telah digunakan di berbagai negara. Menurutnya, Indonesia telah ketinggalan jaman karena belum menerapkan kebijakan itu.

    “Indonesia ketinggalan dari negara-negara lain. Orang tabrakan di jalan ribut, siapa yang ganti ini, siapa yang ganti ini. Nah itu perlu mendapatkan perhatian dan formulasinya kita tunggu aja,” kata Ogi saat ditemui di Jakarta (3/1).

    Di sisi lain, Ia mengatakan bahwa aturan asuransi wajib nantinya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan akan menjadi wewenang pemerintah dalam membentuk aturan. Untuk itu, saat ini OJK sebagai regulator masih menunggu keputusan dari pemerintah.

    “Itu domainnya pemerintah bukan OJK. Kami akan follow up Peraturan Pemerintah itu seperti apa,” kata Ogi.

    Asuransi wajib diusulkan masuk dalam STNK

    Petugas mengevakuasi mobil Pajero nopol B 1264 BJU yang ditumpangi artis Vanessa Angel dan keluarganya usai mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang-Mojokerto KM 672 arah Surabaya. (AntaraFoto/Syaiful Arif)

    Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengaku siap menjalankan amanat dari kebijakan tersebut. Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembayaran premi dari asuransi ini bisa disatukan dengan pembayaran pajak STNK kendaraan.

    Seperti diketahui, dalam pembayaran pajak STNK saat ini masyarakat sudah diwajibkan untuk ikut serta dalam Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Namun asuransi itu hanya memberi santunan pada korban kecelakaan, bukan kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian atas kecelakaan. 

  • Ekonom Nilai Tingkatkan SDM sebagai Upaya Tarik Investasi ke Sektor Digital RI

    Ekonom Nilai Tingkatkan SDM sebagai Upaya Tarik Investasi ke Sektor Digital RI

    JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, perlu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya untuk menarik investasi ke sektor ekonomi digital di tanah air.

    Adapun ekonomi digital Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat (AS) sebelum tahun 2030.

    Dia memaparkan bahwa investasi terhadap startup digital di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2021 sampai 2024 lalu.

    “Tahun 2021 investasi itu bisa mencapai Rp144 triliun yang masuk ke startup digital. Nah, kemudian di tahun 2022 itu turun jadi hanya sekitar Rp63 triliun, terus turun lagi, turun lagi,” ujar Nailul dilansir ANTARA, Kamis, 30 Januari.

    Dia mengatakan, tren ekonomi digital sudah mencapai puncaknya pada tahun 2021 dan 2022 lalu.

    Kemudian, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi digital pada tahun 2023 dan 2024 telah kembali ke kondisi normal seperti sebelum pandemi COVID-19.

    “Jadi, memang kalau tadi dibandingkan ekonomi digital (Indonesia) bisa mencapai 200 miliar dolar AS, kita cukup ragu dengan hal itu sebenarnya,” ujar Nailul.

    Di sisi lain, Ia memberikan apresiasinya terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang saat ini akan fokus terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di sektor ekonomi digital.

    Sebelumnya, menurut Nailul, saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), lebih berfokus terhadap peningkatan infrastruktur digital.

    Dalam kesempatan ini, ia juga menyinggung terkait dengan kehadiran layanan Artificial Intelligence (AI) DeepSeek dari China yang saat ini sedang membuat volatilitas tinggi di pasar saham Amerika Serikat (AS), khususnya pada saham- saham sektor teknologi, termasuk NVIDIA.

  • Berkaca dari AI China DeepSeek, Efisiensi Jadi Kunci Utama Persaingan Teknologi Global

    Berkaca dari AI China DeepSeek, Efisiensi Jadi Kunci Utama Persaingan Teknologi Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Teknologi artificial intelligence (AI) asal China, DeepSeek, menjadi fenomena baru dalam dunia digital global. Hal ini karena perusahaan pengembangan AI tersebut mampu melakukan efisiensi dengan cost yang murah.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, AI asal China tersebut menjadi salah satu game changer dalam dunia teknologi AI global.

    “DeepSeek mampu menawarkan efisiensi biaya lebih murah dibandingkan ChatGPT dari OpenAI. Hal ini juga menjadikan DeepSeek aplikasi nomor satu yang diunduh di Amerika Serikat (AS),” ucap Nailul Huda dalam Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Nailul menyebut, apabila berkaca dari DeepSeek, modal bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

    “Modal besar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan, melainkan bagaimana teknologi dapat diterapkan secara efisien dan kompetitif dalam memenangkan pasar,” tambahnya.

    Ia menambahkan, teknologi yang berhasil, adalah teknologi yang bisa mencapai efisiensi tinggi.

    “Seperti yang terjadi di sektor hiburan digital, pengguna Netflix mulai beralih ke platform lain yang lebih murah. Begitu pula dengan pengembangan teknologi di Indonesia. Apabila tidak mengutamakan efisiensi, maka digitalisasi tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.

    Startup  AI asal China, DeepSeek, berhasil menempati posisi teratas sebagai aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat (AS) melalui Apple App Store pada Senin (27/1/2025), menggeser ChatGPT ke peringkat kedua.

    Aplikasi asisten AI dari DeepSeek tidak hanya menggantikan dominasi ChatGPT, tetapi juga memicu tekanan terhadap saham-saham teknologi global. Dampak ini berpotensi mengurangi nilai kapitalisasi pasar hingga miliaran dolar.

    Selain itu, biaya pelatihan model R1 dari DeepSeek terbilang efisien. Berdasarkan analisis dari Jefferies, diperkirakan biaya pelatihannya hanya sekitar US$ 5,6 juta, dengan asumsi harga sewa GPU sebesar US$ 2 per jam untuk setiap unit H800. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan biaya pelatihan model Llama milik Meta.

    Keberhasilan efisiensi AI China DeepSeek menimbulkan berbagai pertanyaan dalam industri tersebut, termasuk relevansi pendanaan besar-besaran serta valuasi yang mencapai miliaran dolar. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah tren AI saat ini merupakan inovasi berkelanjutan atau justru tanda-tanda gelembung yang akan segera pecah.

  • B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Beritasatu Economic Outlook 2025 yang akan digelar di Westin Hotel Jakarta pada Kamis (30/1/2025) dengan mengangkat tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Forum eksklusif ini akan menghadirkan para ahli ekonomi terkemuka dan pembuat kebijakan untuk memberikan analisis mendalam mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025.

    Direktur Pemberitaan B-Universe Apreyvita Wulansari mengatakan forum ini merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Kami berharap melalui acara ini, para pelaku bisnis dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mengambil keputusan strategis yang tepat di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Beritasatu Economic Outlook 2025 juga hadir sebagai wadah untuk networking bagi para pemimpin perusahaan,” ujar Apreyvita.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman yang akan menyampaikan keynote speech. Acara akan dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Eniya Listiani Dewi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono, dan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies Surya Darma.

    Sesi dua membahas “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Edwin Hidayat Abdullah, VP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rangga Dian Fadillah, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    Sementara sesi tiga mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global” dengan narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yudi Sastro, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, dan Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bustanul Arifin.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten dan topik-topik yang relevan, kami berharap forum ini dapat menginspirasi pemimpin bisnis untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan,” tutup Apreyvita.

  • Inpres Efisiensi 2025 Diterapkan, Pengamat Sebut Penghematan Dilakukan agar Belanja Lebih Produktif – Halaman all

    Inpres Efisiensi 2025 Diterapkan, Pengamat Sebut Penghematan Dilakukan agar Belanja Lebih Produktif – Halaman all

    TRIBUNNEWS. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

    Setidaknya ada tujuh efisiensi yang harus dilakukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, mulai dari pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

    Khusus efisiensi kegiatan perjalanan dinas, Prabowo meminta dipangkas hingga 50 persen untuk seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

    Dengan pembatasan yang dilakukan melalui Inpres tersebut, diperkirakan dapat menghemat anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengatakan adanya penghematan ini bisa mengurangi beban fiskal dan patut dilanjutkan untuk tahun 2025 dan seterusnya.

    “Penghematan perjalanan dinas saya rasa untuk perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dalam negeri memang harus ada penghematan juga walaupun seharusnya lebih rendah,” tutur Huda saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (27/1/2025).

    Huda menilai, penghematan perjalanan luar negeri dimulai dari menteri yang menemani Presiden ke luar negeri agar tidak membawa staf terlampau banyak.

    “Kadang menteri-menteri ini perjalanan luar negeri bawa seluruh deputi, deputi bawa staf-nya. Ini yang harus dihemat,” ungkapnya.

    Huda juga melihat pemerintah perlu membatasi kegiatan yang sifatnya seremonial dan sebagainya. Kebijakan ini persis dulu dilakukan di awal Jokowi dimana snack rapat diganti dengan hasil kebun dan dilakukan di kantor.

    “Kebijakan ini dilakukan untuk hemat anggaran agar anggaran belanja produktif bisa dilakukan, seperti untuk makan bergizi gratis, gaji guru, subsidi BBM dan sebagainya,” jelas Pengamat Celios.

    Jika dibandingkan, efek Inpres 1 2025 lebih besar dalam jangka menengah dan panjang jika belanja yang difokuskan Pemerintah adalah belanja produktif dibandingkan perjalanan dinas.

    “Jadi saya rasa kebijakan Prabowo ini cukup baik dan kita tunggu kelanjutan implementasinya seperti apa ke depan,” kata Huda.

  • Buy Now Pay Later Jalan Keluar Tekanan Ekonomi, BAca Dulu Untung Ruginya – Page 3

    Buy Now Pay Later Jalan Keluar Tekanan Ekonomi, BAca Dulu Untung Ruginya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, seperti penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif, kebutuhan masyarakat tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini mendorong lonjakan permintaan pembiayaan, salah satunya melalui layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

    Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, BNPL menjadi solusi yang relevan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional (unbankable). BNPL memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa secara langsung dan membayarnya secara bertahap tanpa harus memiliki kartu kredit. Hal ini memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan layanan keuangan dari bank.

    “Masyarakat yang unbankable tetap membutuhkan pembiayaan. Daripada bergantung pada pembiayaan individu seperti rentenir, lebih baik beralih ke pembiayaan alternatif yang resmi seperti BNPL,” jelasdia kepada Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).

    Kenapa BNPL Lebih Dipilih Dibandingkan Kartu Kredit?

    Berdasarkan data yang dihimpun oleh PEFINDO Biro Kredit (IdScore), jumlah pengguna fasilitas BNPL tumbuh signifikan hingga mencapai 48,4 juta pada Oktober 2024. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 28,64%, jauh melampaui kartu kredit. Adapun pengguna kartu kredit hanya mencapai 13,9 juta pada periode yang sama, dengan pertumbuhan relatif kecil sebesar 3,22%.

    Menurut Huda, proses pengajuan kartu kredit yang panjang dan tidak pasti menjadi salah satu alasan masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih BNPL. BNPL lebih cepat bertumbuh dibandingkan kartu kredit karena fleksibilitas dan kenyamanan dalam penggunaannya. Promo menarik yang ditawarkan, seperti diskon atau cashback. Kemudahan persetujuan (instant approval) tanpa proses pengajuan yang rumit seperti kartu kredit.

     

  • Pengamat: Pembentukan BPI Danantara Bisa Dipercepat Jika Prabowo Turun Tangan Langsung – Halaman all

    Pengamat: Pembentukan BPI Danantara Bisa Dipercepat Jika Prabowo Turun Tangan Langsung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu dipercepat. 

    Nailul Huda mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa saja turun langsung untuk mempercepat pembentukan BPI Danantara.

    “Saya rasa ini perlu Prabowo yang turun langsung, karena aset besar sekali,” ujar Huda di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Huda berujar, peran Prabowo amat sentral dalam percepatan pembentukan BPI Danantara.

     Apalagi, Prabowo ingin Danantara mengelola sejumlah perusahaan milik negara beraset besar. Danantara dibentuk merupakan keinginan Prabowo Indonesia memiliki model pengelola investasi seperti di negara lain.

    “Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis,” ucap Huda.

    Huda mengatakan, pembentukan Danantara merupakan momentum tepat ketika sentimen masyarakat terhadap pemerintah masih positif.

    Praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurutnya, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.

    “Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR) nya sebenernya ada di DPR ya,” imbuh Hans.

    Sebab, ketika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.

    “Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional,” imbuh Hans.

  • AS Batasi Layanan TikTok, Ekonom Ungkap Dampak bagi E-Commerce

    AS Batasi Layanan TikTok, Ekonom Ungkap Dampak bagi E-Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembatasan TikTok di Amerika Serikat (AS) dinilai berpeluang memberikan bagi pasar e-commerce Indonesia. Dampak tersebut berkorelasi dengan langkah yang diambil TikTok dalam menyikapi pembatasan tersebut. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan masalah utama yang diangkat di AS berfokus pada penggunaan data pribadi oleh platform asal China, ByteDance. 

    AS, yang dikenal dengan regulasi ketat terkait data pribadi, menuding bahwa data yang dikumpulkan oleh TikTok berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan non-ekonomi maupun ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. 

    “Sedangkan di Indonesia, saya belum melihat awareness pemerintah terhadap penggunaan data oleh platform digital. Belum ada aturan turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa isu yang dihadapi Indonesia cenderung lebih terkait dengan perdagangan daring, di mana barang-barang impor mendominasi pasar e-commerce, termasuk melalui Shop Tokopedia.

    Di platform-platform seperti TikTok-Tokopedia, barang impor seringkali lebih murah, dan hal ini membuat konsumen di Indonesia yang cenderung sensitif terhadap harga memilih produk luar negeri. 

    Pemblokiran berdampak jika kemudian TikTok membanting harga barang-barangnya di platform untuk menarik transaksi. 

    “Konsumen kita masih price-oriented. Barang impor yang lebih murah tentu lebih menarik bagi mereka,” ujarnya.

    Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menyebut pembatasan TikTok hanya memberi sedikit dampak bagi pasar Indonesia. 

    Pasar Indonesia, dengan jumlah pengguna TikTok yang sangat besar, akan tetap menjadi prioritas bagi platform tersebut, bahkan mungkin akan makin fokus pada pengembangan pasar Asia.

    “Meski TikTok diban di AS, dampaknya pada pasar Indonesia cenderung minimal untuk saat ini, tetapi penting bagi pelaku usaha untuk mulai beradaptasi dengan kemungkinan perubahan global,” pungkas Budi.