Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Berkaca dari AI China DeepSeek, Efisiensi Jadi Kunci Utama Persaingan Teknologi Global

    Berkaca dari AI China DeepSeek, Efisiensi Jadi Kunci Utama Persaingan Teknologi Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Teknologi artificial intelligence (AI) asal China, DeepSeek, menjadi fenomena baru dalam dunia digital global. Hal ini karena perusahaan pengembangan AI tersebut mampu melakukan efisiensi dengan cost yang murah.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, AI asal China tersebut menjadi salah satu game changer dalam dunia teknologi AI global.

    “DeepSeek mampu menawarkan efisiensi biaya lebih murah dibandingkan ChatGPT dari OpenAI. Hal ini juga menjadikan DeepSeek aplikasi nomor satu yang diunduh di Amerika Serikat (AS),” ucap Nailul Huda dalam Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Nailul menyebut, apabila berkaca dari DeepSeek, modal bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

    “Modal besar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan, melainkan bagaimana teknologi dapat diterapkan secara efisien dan kompetitif dalam memenangkan pasar,” tambahnya.

    Ia menambahkan, teknologi yang berhasil, adalah teknologi yang bisa mencapai efisiensi tinggi.

    “Seperti yang terjadi di sektor hiburan digital, pengguna Netflix mulai beralih ke platform lain yang lebih murah. Begitu pula dengan pengembangan teknologi di Indonesia. Apabila tidak mengutamakan efisiensi, maka digitalisasi tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.

    Startup  AI asal China, DeepSeek, berhasil menempati posisi teratas sebagai aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat (AS) melalui Apple App Store pada Senin (27/1/2025), menggeser ChatGPT ke peringkat kedua.

    Aplikasi asisten AI dari DeepSeek tidak hanya menggantikan dominasi ChatGPT, tetapi juga memicu tekanan terhadap saham-saham teknologi global. Dampak ini berpotensi mengurangi nilai kapitalisasi pasar hingga miliaran dolar.

    Selain itu, biaya pelatihan model R1 dari DeepSeek terbilang efisien. Berdasarkan analisis dari Jefferies, diperkirakan biaya pelatihannya hanya sekitar US$ 5,6 juta, dengan asumsi harga sewa GPU sebesar US$ 2 per jam untuk setiap unit H800. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan biaya pelatihan model Llama milik Meta.

    Keberhasilan efisiensi AI China DeepSeek menimbulkan berbagai pertanyaan dalam industri tersebut, termasuk relevansi pendanaan besar-besaran serta valuasi yang mencapai miliaran dolar. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah tren AI saat ini merupakan inovasi berkelanjutan atau justru tanda-tanda gelembung yang akan segera pecah.

  • B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Beritasatu Economic Outlook 2025 yang akan digelar di Westin Hotel Jakarta pada Kamis (30/1/2025) dengan mengangkat tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Forum eksklusif ini akan menghadirkan para ahli ekonomi terkemuka dan pembuat kebijakan untuk memberikan analisis mendalam mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025.

    Direktur Pemberitaan B-Universe Apreyvita Wulansari mengatakan forum ini merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Kami berharap melalui acara ini, para pelaku bisnis dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mengambil keputusan strategis yang tepat di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Beritasatu Economic Outlook 2025 juga hadir sebagai wadah untuk networking bagi para pemimpin perusahaan,” ujar Apreyvita.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman yang akan menyampaikan keynote speech. Acara akan dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Eniya Listiani Dewi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono, dan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies Surya Darma.

    Sesi dua membahas “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Edwin Hidayat Abdullah, VP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rangga Dian Fadillah, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    Sementara sesi tiga mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global” dengan narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yudi Sastro, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, dan Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bustanul Arifin.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten dan topik-topik yang relevan, kami berharap forum ini dapat menginspirasi pemimpin bisnis untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan,” tutup Apreyvita.

  • Inpres Efisiensi 2025 Diterapkan, Pengamat Sebut Penghematan Dilakukan agar Belanja Lebih Produktif – Halaman all

    Inpres Efisiensi 2025 Diterapkan, Pengamat Sebut Penghematan Dilakukan agar Belanja Lebih Produktif – Halaman all

    TRIBUNNEWS. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

    Setidaknya ada tujuh efisiensi yang harus dilakukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, mulai dari pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

    Khusus efisiensi kegiatan perjalanan dinas, Prabowo meminta dipangkas hingga 50 persen untuk seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

    Dengan pembatasan yang dilakukan melalui Inpres tersebut, diperkirakan dapat menghemat anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengatakan adanya penghematan ini bisa mengurangi beban fiskal dan patut dilanjutkan untuk tahun 2025 dan seterusnya.

    “Penghematan perjalanan dinas saya rasa untuk perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dalam negeri memang harus ada penghematan juga walaupun seharusnya lebih rendah,” tutur Huda saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (27/1/2025).

    Huda menilai, penghematan perjalanan luar negeri dimulai dari menteri yang menemani Presiden ke luar negeri agar tidak membawa staf terlampau banyak.

    “Kadang menteri-menteri ini perjalanan luar negeri bawa seluruh deputi, deputi bawa staf-nya. Ini yang harus dihemat,” ungkapnya.

    Huda juga melihat pemerintah perlu membatasi kegiatan yang sifatnya seremonial dan sebagainya. Kebijakan ini persis dulu dilakukan di awal Jokowi dimana snack rapat diganti dengan hasil kebun dan dilakukan di kantor.

    “Kebijakan ini dilakukan untuk hemat anggaran agar anggaran belanja produktif bisa dilakukan, seperti untuk makan bergizi gratis, gaji guru, subsidi BBM dan sebagainya,” jelas Pengamat Celios.

    Jika dibandingkan, efek Inpres 1 2025 lebih besar dalam jangka menengah dan panjang jika belanja yang difokuskan Pemerintah adalah belanja produktif dibandingkan perjalanan dinas.

    “Jadi saya rasa kebijakan Prabowo ini cukup baik dan kita tunggu kelanjutan implementasinya seperti apa ke depan,” kata Huda.

  • Buy Now Pay Later Jalan Keluar Tekanan Ekonomi, BAca Dulu Untung Ruginya – Page 3

    Buy Now Pay Later Jalan Keluar Tekanan Ekonomi, BAca Dulu Untung Ruginya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, seperti penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif, kebutuhan masyarakat tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini mendorong lonjakan permintaan pembiayaan, salah satunya melalui layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

    Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, BNPL menjadi solusi yang relevan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional (unbankable). BNPL memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa secara langsung dan membayarnya secara bertahap tanpa harus memiliki kartu kredit. Hal ini memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan layanan keuangan dari bank.

    “Masyarakat yang unbankable tetap membutuhkan pembiayaan. Daripada bergantung pada pembiayaan individu seperti rentenir, lebih baik beralih ke pembiayaan alternatif yang resmi seperti BNPL,” jelasdia kepada Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).

    Kenapa BNPL Lebih Dipilih Dibandingkan Kartu Kredit?

    Berdasarkan data yang dihimpun oleh PEFINDO Biro Kredit (IdScore), jumlah pengguna fasilitas BNPL tumbuh signifikan hingga mencapai 48,4 juta pada Oktober 2024. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 28,64%, jauh melampaui kartu kredit. Adapun pengguna kartu kredit hanya mencapai 13,9 juta pada periode yang sama, dengan pertumbuhan relatif kecil sebesar 3,22%.

    Menurut Huda, proses pengajuan kartu kredit yang panjang dan tidak pasti menjadi salah satu alasan masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih BNPL. BNPL lebih cepat bertumbuh dibandingkan kartu kredit karena fleksibilitas dan kenyamanan dalam penggunaannya. Promo menarik yang ditawarkan, seperti diskon atau cashback. Kemudahan persetujuan (instant approval) tanpa proses pengajuan yang rumit seperti kartu kredit.

     

  • Pengamat: Pembentukan BPI Danantara Bisa Dipercepat Jika Prabowo Turun Tangan Langsung – Halaman all

    Pengamat: Pembentukan BPI Danantara Bisa Dipercepat Jika Prabowo Turun Tangan Langsung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu dipercepat. 

    Nailul Huda mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa saja turun langsung untuk mempercepat pembentukan BPI Danantara.

    “Saya rasa ini perlu Prabowo yang turun langsung, karena aset besar sekali,” ujar Huda di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Huda berujar, peran Prabowo amat sentral dalam percepatan pembentukan BPI Danantara.

     Apalagi, Prabowo ingin Danantara mengelola sejumlah perusahaan milik negara beraset besar. Danantara dibentuk merupakan keinginan Prabowo Indonesia memiliki model pengelola investasi seperti di negara lain.

    “Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis,” ucap Huda.

    Huda mengatakan, pembentukan Danantara merupakan momentum tepat ketika sentimen masyarakat terhadap pemerintah masih positif.

    Praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurutnya, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.

    “Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR) nya sebenernya ada di DPR ya,” imbuh Hans.

    Sebab, ketika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.

    “Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional,” imbuh Hans.

  • AS Batasi Layanan TikTok, Ekonom Ungkap Dampak bagi E-Commerce

    AS Batasi Layanan TikTok, Ekonom Ungkap Dampak bagi E-Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembatasan TikTok di Amerika Serikat (AS) dinilai berpeluang memberikan bagi pasar e-commerce Indonesia. Dampak tersebut berkorelasi dengan langkah yang diambil TikTok dalam menyikapi pembatasan tersebut. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan masalah utama yang diangkat di AS berfokus pada penggunaan data pribadi oleh platform asal China, ByteDance. 

    AS, yang dikenal dengan regulasi ketat terkait data pribadi, menuding bahwa data yang dikumpulkan oleh TikTok berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan non-ekonomi maupun ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. 

    “Sedangkan di Indonesia, saya belum melihat awareness pemerintah terhadap penggunaan data oleh platform digital. Belum ada aturan turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa isu yang dihadapi Indonesia cenderung lebih terkait dengan perdagangan daring, di mana barang-barang impor mendominasi pasar e-commerce, termasuk melalui Shop Tokopedia.

    Di platform-platform seperti TikTok-Tokopedia, barang impor seringkali lebih murah, dan hal ini membuat konsumen di Indonesia yang cenderung sensitif terhadap harga memilih produk luar negeri. 

    Pemblokiran berdampak jika kemudian TikTok membanting harga barang-barangnya di platform untuk menarik transaksi. 

    “Konsumen kita masih price-oriented. Barang impor yang lebih murah tentu lebih menarik bagi mereka,” ujarnya.

    Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menyebut pembatasan TikTok hanya memberi sedikit dampak bagi pasar Indonesia. 

    Pasar Indonesia, dengan jumlah pengguna TikTok yang sangat besar, akan tetap menjadi prioritas bagi platform tersebut, bahkan mungkin akan makin fokus pada pengembangan pasar Asia.

    “Meski TikTok diban di AS, dampaknya pada pasar Indonesia cenderung minimal untuk saat ini, tetapi penting bagi pelaku usaha untuk mulai beradaptasi dengan kemungkinan perubahan global,” pungkas Budi.

  • Pandangan Pengamat Soal Peluang BUKA Bertahan di Pasar Ekonomi Digital  – Halaman all

    Pandangan Pengamat Soal Peluang BUKA Bertahan di Pasar Ekonomi Digital  – Halaman all

     

    Laporan Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), satu di antara pelopor pelaku ekonomi digital Indonesia, menempuh langkah strategis yang mengejutkan pada momen perjalanan 15 tahun mereka di industri digital.

    Langkah yang terbilang mengejutkan itu adalah, mulai Februari 2025, perusahaan ini akan menghentikan penjualan produk fisik di platformnya dan mengalihkan fokus ke bisnis berbasis produk virtual, gaming, investasi, serta model online-to-offline (O2O).

    Keputusan ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa produk fisik hanya menyumbang sekitar 3 persen dari total pendapatan perusahaan.

    Langkah tersebut menuai tanggapan beragam, termasuk apresiasi dari pakar ekonomi digital.

    Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyebut langkah BUKA sebagai keputusan berani yang mencerminkan visi jangka panjang.

    “Fokus baru ini menunjukkan bahwa BUKA tidak hanya bertahan di tengah persaingan ketat, tetapi juga memahami perubahan pola konsumsi masyarakat.”

    “Langkah seperti ini penting untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang, terutama dalam memberdayakan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” jelasnya melalui keterangan pada Jumat (17/1/2025).

    Menurut Huda, model bisnis O2O BUKA menjadi salah satu kekuatan utama dengan kontribusi sekitar 40-50 persen terhadap total pendapatan perusahaan.

    Strategi ini dinilai berhasil menjangkau pelaku usaha kecil di daerah yang kurang terlayani teknologi.

    “Mitra Bukalapak adalah contoh bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan kebutuhan lokal, menciptakan peluang baru, dan memperkuat daya saing UMKM,” tambahnya.

    Namun, Huda juga memberikan catatan penting.

    “Tantangan terbesar adalah memastikan eksekusi yang konsisten. Restrukturisasi ini membutuhkan perhatian besar pada detail operasional dan komunikasi yang efektif kepada mitra serta pelanggan. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi resistensi bisa muncul,” ujarnya.

    Selain fokus pada Mitra Bukalapak, BUKA akan mengembangkan bisnis di sektor investasi, ritel, dan gaming, yang dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung profitabilitas.

    Dengan total kas, setara kas, dan investasi likuid sebesar Rp 19 triliun pada akhir Q3 2024, perusahaan memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk mendukung transformasi ini.

    Huda menekankan bahwa keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan BUKA untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar.

    Di sisi lain, Direktur Utama Bukalapak Willix Halim menyatakan, keyakinannya terhadap keputusan ini.

    “Kami percaya fokus pada bisnis yang relevan dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.”

    “Transformasi ini adalah bagian dari visi jangka panjang kami untuk terus mendukung UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” katanya.

    Dengan langkah strategis yang terbilang berani, Bukalapak dinilai tidak hanya menandai tonggak sejarah 15 tahun perjalanannya, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi ekosistem digital Indonesia.

    Transformasi ini mengingatkan kalau inovasi, meskipun penuh tantangan, adalah kunci keberlanjutan di era ekonomi digital. (oln/kntn/*)

     

  • Ekonom: Kebijakan Trump Berpotensi Picu Perlambatan Ekonomi Global

    Ekonom: Kebijakan Trump Berpotensi Picu Perlambatan Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian global diperkirakan menghadapi tantangan berat usai Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pasalnya, Trump dinilai memiliki hubungan yang buruk dengan China sehingga bakal berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian global.

    Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, kondisi ini akan membuat perekonomian China semakin tertekan dan menyebabkan ekonomi negara lain terhambat termasuk Indonesia.

    “Kebijakan Trump berupa American First, bisa menghambat arus masuk produk ke pasar domestik AS. Barang tekstil Indonesia juga bisa semakin tertekan,” kata Nailul kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

    Bagi Indonesia, kinerja ekspor nasional akan terganggu, baik ke China maupun ke AS. Nailul menuturkan, permintaan barang raw materials dari Indonesia akan berkurang seiring dengan perlambatan permintaan produk China dari AS. 

    Menurutnya, kondisi ini akan menyebabkan ekspor Indonesia ke China bisa menurun. Padahal Indonesia banyak mengekspor bahan baku ke China.

    “Pada akhirnya ekonomi sulit untuk tumbuh secara optimal karena faktor ekonomi global yang memanas dan saling blokade perdagangan,” ujarnya.

    Sama seperti periode pertama Trump, Nailul menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di angka 5% secara rata-rata. Perang dagang AS vs China membuat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut akan terhambat. 

    “Pasti dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri akan tertekan,” pungkasnya. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya khawatir dengan kemenangan Trump dapat berimbas pada kebijakan pengenaan bea masuk tambahan.

    Kendati begitu, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump. 

    “Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024). 

    Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

    Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

  • Tata Kelola Biaya Aplikasi Ojol, Tanggung Jawab Siapa?

    Tata Kelola Biaya Aplikasi Ojol, Tanggung Jawab Siapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kewenangan terkait biaya jasa yang dibebankan ke mitra driver ojek online (ojol) ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan meski aturan terkait biaya jasa diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan, wewenang untuk mengambil tindakan berupa teguran maupun sanksi ke aplikator merupakan milik Komdigi. 

    “Jadi berdasarkan peraturan ini Kementerian Perhubungan memberikan rekomendasi kepada Komdigi jika ada aplikator yang melanggar. Tetapi Kementerian Perhubungan tidak punya kewenangan [mengambil tindakan] karena perusahaan aplikator itu dibawah Komdigi,” jelas Budi di Kementerian Perhubungan, Selasa (14/1/2025). 

    Diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP No.1001/2022 disebutkan bahwa para aplikator mematok biaya aplikasi maksimal sebesar 20% dari setiap pemesanan yang dijalankan oleh mitranya.

    Namun dalam praktiknya, beberapa driver ojek online mengeluhkan biaya aplikasi yang lebih tinggi dari seharusnya. 

    Budi menerangkan jika pihaknya telah menerima pengaduan dan permintaan dari komunitas Ojol. Namun Kemenhub masih melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait. 

    “Jadi kita tidak punya kemampuan dan kewenangan untuk masuk ke perusahaan aplikator,” jelas dia. 

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, mitra driver mengeluhkan biaya jasa yang dibebankan kepada mitra melambung dan membuat pendapatannya menipis. 

    Driver Gojek menunggu antrianPerbesar

    Dalam penelusuran Bisnis, salah seorang mitra Gojek bernama Rezki mengatakan bahwa biaya aplikasi sangat mencekik pendapatannya akhir-akhir ini.

    Sementara itu driver Grab lebih mengeluhkan pada sepinya penumpang di tengah biaya aplikasi 20% yang diterapkan Grab.

    Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia meminta agar pemerintah dan aplikator Grab-Gojek menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya 20%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan rasa kekecewaan karena pihak regulator tidak dapat berbuat banyak dalam pemotongan biaya aplikasi. 

    Biaya aplikasi yang besar membuat mitra driver sengsara sehingga dia berharap biaya tersebut dapat diturunkan menjadi 10%. Pemerintah juga diminta menindak tegas aplikator yang menaikan biaya aplikasi melebih batas. 

    “Kami menyayangkan pihak pemerintah atau regulator tidak bisa berbuat apapun ataupun berikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi resmi dari pemerintah,” kata Igun kepada Bisnis, Senin (6/1/2025).

    Asosiasi berharap Menteri Perhubungan yang baru dapat lebih responsif dalam mengakomodasi aspirasi para pengemudi, mengingat asosiasi mereka telah sejak lama terlibat dalam penyusunan tarif ojek online dan potongan aplikasi sejak 2019 lalu.

    “Kami berharap Menteri Perhubungan yang baru ini bisa tegas dan mengakomodir aspirasi kami dari Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, potongan yang terlalu tinggi telah menjadi beban bagi banyak pengemudi yang selama ini menggantungkan hidupnya pada penghasilan dari aplikasi transportasi daring. 

    Asosiasi berharap, dengan perhatian serius dari pemerintah, permasalahan ini bisa segera diatasi untuk kesejahteraan mitra pengemudi ojol di seluruh Indonesia.

    “Kami mendesak Menteri Perhubungan untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas di tahun 2025, mengingat jutaan pengemudi ojol mengandalkan pendapatan dari aplikasi ini,” ucap Igun.

    Sementara itu, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Gojek dan Grab harus hati-hati dalam menerapkan platform fee mengingat konsumen Indonesia masih berbasis permintaan. Persaingan dengan harga masih cukup berat. 

    “Kemudian, driver dan konsumen juga harus diperlihatkan receipt di awal secara detail dengan komponen masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi harga secara lengkap. Bagi pemerintah, tentu memperjelas aturan potongan driver harus diperjelas apakah dari tarif perjalanan saja atau dari biaya yang dibayarkan oleh konsumen karena dua hal tersebut berbeda,” kata Huda. 

  • Bukalapak (BUKA) Ungkap Alasan Tutup Fitur Gratis Ongkir bagi Pelapak

    Bukalapak (BUKA) Ungkap Alasan Tutup Fitur Gratis Ongkir bagi Pelapak

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perdagangan elektronik (e-commerce), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) buka suara atas penghapusan fitur gratis ongkos kirim alias ongkir bagi pelapak di marketplace miliknya.

    Head of Media & Communications Bukalapak Dimas Bayu mengatakan penghapusan tersebut berkaitan dengan strategi perusahaan yang mengutamakan keefektifan proses bisnis, termasuk dalam hal merancang strategi promosi.

    “Bukalapak mengutamakan keefektifan proses bisnis termasuk dalam merancang strategi marketing dan promosi serta beragam kegiatan operasional dengan tujuan memberikan dampak, serta nilai tambah maksimal dengan biaya yang efisien,” kata Dimas kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025).

    Menurut Dimas, hingga saat ini, upaya BUKA menorehkan hasil yang cukup positif melalui capaian pertumbuhan dengan biaya yang relatif terjaga.

    “Melalui performa bisnis yang sehat, Bukalapak menargetkan bisnis yang berkelanjutan dengan peningkatan EBITDA dan burn rate yang semakin rendah,” tuturnya.

    Sebelumnya, salah satu pelapak asal Kabupaten Bekasi mengungkap bahwa BUKA sudah sejak lama tidak menyediakan fitur gratis ongkir kepada pelapak.

    “Nggak ada free ongkir sudah lama, makanya pembeli lari ke marketplace sebelah karena nyari freeongkirnya itu, meskipun penjual pakal berbayar pun tetap saja hasilnya nggak maksimal,” kata pelapak BUKA kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025) malam.

    Pelapak yang bergabung dengan Bukalapak pada 2015 itu juga mengaku pesanan produk yang dijual terus mengalami penurunan, meski sudah menggunakan fitur promosi berbayar Bukalapak.

    Aplikasi BukalapakPerbesar

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pembeli sejatinya menginginkan adanya fitur gratis ongkir dan cashback, sama seperti platform e-commerce lainnya.

    “Pembeli mau dapat free ongkir dan cashback dan itu persaingannya lumayan berat dengan marketplace lain,” kata pelapak BUKA kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025) malam.

    Jika menengok blog resmi BUKA, memang benar perusahaan sudah lama menutup fitur gratis ongkir dari pelapak pada 2022 silam. Per 1 September 2022, gratis ongkir tidak bisa diakses melalui Seller Center atau aplikasi Bukalapak terbaru mulai dari Android v5.18 dan iOS v3.13 ke atas.

    Selain itu, per 7 Oktober 2022, gratis ongkir tidak bisa digunakan untuk semua platform termasuk untuk aplikasi Bukalapak. Demikian yang dikutip dari blog resmi BUKA, Kamis (9/1/2025).

    Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda sebelumnya mengatakan bahwa promo berupa gratis ongkir masih menjadi andalan pemain e-commerce untuk bisa bersaing di lingkup ekosistem ini.

    Apalagi, Huda mengungkap bahwa masyarakat Indonesia masih berorientasi pada harga (price oriented market). Ini artinya, harga masih menjadi faktor utama dalam pembelian.

    ”Diskon atau promo masih menjadi andalan bagi startup digital untuk bisa bersaing dengan kompetitor, termasuk dalam bisnis e-commerce,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Dia menjelaskan bahwa diskon dan promo ini bisa berupa cashback hingga gratis ongkir. Apalagi, ujar dia, ongkos kirim di Indonesia cukup tinggi jika tidak dibantu fitur gratis ongkir dari pihak platform.

    “Pembeli menginginkan adanya diskon ongkir, karena mereka akan lebih memilih belanja via offline store,” ujarnya.

    Menurutnya, toko online (online store) mengandalkan pengiriman paket, sedangkan pembeli ingin pengiriman paket diberikan diskon.

    Dalam hal ini, Huda menjelaskan bahwa bukan hanya ongkos kirim saja yang menjadi perhatian ke depan lantaran promo lainnya juga berpengaruh terhadap faktor pembelian barang.

    “Tidak melulu harus menggunakan diskon ongkir atau gratis ongkir. Mereka bisa menggunakan dengan cara memberikan cashback atau diskon barang secara langsung,” tandasnya.