Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi dan Peta Jalan yang Jelas untuk Bullion Bank – Halaman all

    Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi dan Peta Jalan yang Jelas untuk Bullion Bank – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta menyiapkan regulasi dan peta jalan (roadmap) yang jelas untuk bank bullion atau bank emas yang akan diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, untuk menjadi bank emas memerlukan modal yang tidak sedikit, yaitu minimal Rp 14 triliun. Jadi, hanya Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan 4 bisa mencapai modal tersebut.

    Pada saat ini, Pegadaian masih menjadi pemain tunggal untuk bank emas ini.

    Pegadaian resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024.

    Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Menurut Huda, keberhasilan Pegadaian menjadi bank emas bergantung pada kesiapan regulasi dan mitigasi risiko.

    “Pemerintah, melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan BUMN, perlu memastikan adanya regulasi dan roadmap yang jelas untuk mendukung operasional Pegadaian sebagai bank bullion,” kata Huda kepada Tribunnews, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, risiko terkait kenaikan suku bunga dan potensi gagal bayar disebut harus dikelola secara baik agar tidak merugikan Pegadaian.

    Keberadaan sistem pendukung seperti perbankan juga dinilai sangat penting untuk mengoptimalkan peran Pegadaian sebagai penghubung antara pembeli dan penjual emas dalam negeri.

    “Dengan pendekatan terintegrasi, Pegadaian sebagai bank bullion dapat menjadi akselerator signifikan bagi industri emas nasional,” ujar Huda.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia akan menjadi pengelola kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan atau Bullion Bank di Indonesia.

    “Ada dua, Pegadaian dan BSI,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian, Senin (17/2/2025).

    Airlangga mengatakan, untuk sementara pengelola Bullion Bank di Indonesia dikelola oleh dua perusahaan itu. Pemerintah belum berencana untuk menambah pengelola seperti misalnya dari lembaga keuangan lain.

    “Sementara dua dulu, satu kan mewakili pegadaian bagian baru BRI. Satu lagi mewakili syariah,” ungkap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk bank emas di Indonesia. 

    Menurut Prabowo, Indonesia selama ini tidak punya bank khusus untuk menyimpan emas.

    “Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Pembentukan bank emas tersebut untuk mencegah logam mulia tersebut mengalir ke luar negeri.

    Selama ini, menurut Prabowo, emas yang ditambang dari perut bumi pertiwi di kirim ke negara lain.

    “Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia,” katanya.

    Bank emas tersebut akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Bank emas nantinya merupakan yang pertama di Indonesia.

    “InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” pungkasnya.

  • Daya Beli Lemah Tak Pengaruhi Perburuan Tiket Konser Mahal

    Daya Beli Lemah Tak Pengaruhi Perburuan Tiket Konser Mahal

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkap penyebab masih diburunya tiket konser band internasional di Jakarta meski harganya tergolong mahal. Sebagai contoh, tiket konser band Linkin Park di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (16/2/2025) dibanderol dari kisaran Rp 1,25 juta hingga Rp 3,95 juta.

    Nailul menjelaskan konsumsi hiburan memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kebutuhan pokok.

    “Ketika berbicara soal konser musik, ini bukan sekadar soal harga. Konsumen memiliki kepuasan tersendiri dalam menikmati hiburan, sehingga permintaan tiket konser cenderung tetap tinggi, meskipun harga tiket tergolong mahal,” ujar Nailul kepada Beritasatu.com, Minggu (16/2/2025).

    Ia menambahkan barang atau jasa yang bersifat hiburan (leisure) memiliki pola konsumsi yang berbeda. Penggemar cenderung tetap membelanjakan uangnya untuk konser yang mereka anggap penting, tanpa terlalu mempertimbangkan kondisi daya beli secara umum.

    “Banyak yang bertanya mengapa daya beli masyarakat sedang melemah, tetapi tiket konser tetap laris. Ini karena bagi penggemar, konser bukan sekadar pengeluaran biasa, melainkan bentuk pemenuhan kepuasan dan pengalaman pribadi. Ketika seseorang sangat menyukai suatu band atau musisi, harga tiket sering kali bukan menjadi penghalang,” jelasnya.

    Terkait harga tiket konser yang mahal, Nailul menjelaskan harga tiket sangat bergantung pada kebijakan harga dari artis dan promotor. Jika semakin banyak promotor dan venue yang bersaing, biaya operasional konser bisa lebih efisien, yang berpotensi menekan harga tiket.

    “Semakin banyak promotor yang beroperasi di Indonesia, semakin besar peluang artis internasional untuk datang dan menggelar konser di sini. Lebih banyak promotor dan venue berarti lebih banyak persaingan, yang bisa menurunkan biaya operasional konser. Ini bisa berdampak pada harga tiket yang lebih kompetitif,” jelasnya.

    Nailul menekankan bagi penggemar setia, harga bukanlah penghalang. Hal itu yang membuat tiket konser band internasional di Jakarta yang tergolong mahal tetap diburu para penggemarnya.

    “Sama seperti pecinta sepak bola yang rela membayar mahal untuk menonton tim favoritnya, penggemar musik juga cenderung tetap membeli tiket konser meskipun harganya mahal. Bahkan, banyak fans K-pop yang rela terbang ke Korea hanya untuk menonton idolanya. Hal ini menunjukkan konser adalah bagian dari gaya hidup dan kepuasan pribadi, bukan sekadar pengeluaran biasa,” pungkasnya.

  • Sektor Pariwisata dan UMKM Raup Untung

    Sektor Pariwisata dan UMKM Raup Untung

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti maraknya konser grup band musik internasional di Jakarta. Terbaru, band legendaris asal Amerika Serikat, Linkin Park, sukses menghibur ribuan penggemarnya di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, pada Minggu (16/2/2025).

    Menurut Nailul Huda, fenomena ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah tempat konser berlangsung, termasuk Jakarta. Ia menjelaskan konser berskala besar tidak hanya menguntungkan industri musik dan hiburan, tetapi juga sektor pariwisata lain, seperti perhotelan, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Industri musik dan hiburan jelas merasakan pertumbuhan pendapatan signifikan dari konser-konser ini, baik bagi musisi, promotor, maupun penyelenggara acara,” ujar Nailul kepada Beritasatu.com, Minggu (16/2/2025).

    Nailul menyebut sektor perhotelan dan transportasi merasakan manfaat dari peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang khusus untuk menghadiri konser. Para penggemar yang berasal dari luar Jakarta tentu membutuhkan akomodasi serta transportasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan ekonomi di sektor tersebut.

    UMKM juga mendapatkan keuntungan dari tren konser musik internasional di Jakarta. Banyak pelaku usaha yang menjual merchandise, makanan, dan produk lainnya di sekitar venue konser, sehingga menciptakan peluang ekonomi baru.

    Namun, Nailul mengakui secara keseluruhan, kontribusi industri konser terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor hiburan dan pariwisata masih relatif kecil dibandingkan industri lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak berlangsung setiap hari.

    “Jika konser internasional dapat diadakan lebih sering, misalnya satu atau dua kali dalam sebulan, dampaknya terhadap perekonomian bisa lebih signifikan. Hal ini akan semakin menghidupkan industri hiburan dan memberikan efek jangka panjang bagi sektor terkait,” tambahnya.

    Meskipun dampaknya saat ini bersifat temporer, tren meningkatnya konser musik internasional di Jakarta menunjukkan potensi besar bagi industri hiburan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Indonesia. Nailul menilai, jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

  • Alasan Tren Jastip Marak di Kalangan Anak Muda – Page 3

    Alasan Tren Jastip Marak di Kalangan Anak Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tren jasa titip (jastip) tiket konser hingga barang-barang dari luar negeri masih terus diminati oleh kalangan anak muda. Harga yang lebih murah hingga akses yang mudah menjadi salah satu alasannya.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, ada karakter berbeda dari jastip barang dan jastip tiket konser. Menurut dia, perkembangan jastip barang dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah harga barang yang jauh lebih murah di luar negeri. 

    “Perilaku jastip barang biasanya mengincar barang branded yang sebenarnya ada di Indonesia namun harga di luar negeri jauh lebih murah. Selisih harga bisa mencapai 25-30 persen,” ujar Huda kepada Liputan6.com, Selasa (11/2/2025).

    Dia mengatakan, meski ada tambahan biaya jastip, harga barang dari luar negeri cenderung lebih murah. “Faktor lainnya adalah ketersediaan barang yang diinginkan kadang tidak masuk ke Indonesia. Tapi faktor utamanya tetap di harga,” ungkapnya.

    Sementara itu untuk jastip tiket konser, salah satu alasan utamanya adalah kemudahan. Kepastian mendapatkan tiket kerap ditawarkan para penyedia jastip.

    “Tapi pelaku jastip biasanya menawarkan kemudahan dan kepastian mendapatkan tiket,” kata dia. 

    Huda bilang, baik jastip barang maupun jasa tiket konser banyak diminati karena perkembangan teknologi, baik media sosial maupun kemudahan transaksi.

    “Keduanya (jastip barang dan jasa), banyak diminati karena perkembangan teknologi, media sosial, dan proses transaksi secara online. Untuk usia, saya melihat jastip lebih banyak diminati oleh usia yang muda, walaupun juga ada usia dewasa yang melalukan pembelian secara jastip,” bebernya.

     

     

  • Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga berdampak terhadap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Adapun pemangkasan anggaran ini langkah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

    “Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi,” kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.

    “Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis,” tutur Nailul.

    “Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo,” sambungnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo maka ada yang bilang menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.

    “Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong,” paparnya.

    Tak Ada Anggaran IKN

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.

    Terlebih, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

    Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada,” kata Dody belum lama ini.

    “Progresnya buat beli makan siangnya pak menteri. Itu progresnya,” canda Dody.

    Sebelumnya ketika rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkap bahwa dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Ini adalah status per 31 Desember 2024.

    Dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun yang di antaranya untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.

    Lalu, di sektor bina marga sebesar Rp 18,32 triliun yang di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Berikutnya dari sektor cipta karya sebesar Rp 12,09 triliun di antaranya untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.

    Terakhir, di sektor perumahan telah terkucurkan dana sebesar Rp 8,43 triliun di antaranya untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II. 

  • Kebijakan Penghematan Anggaran, Pakar Usul Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tidak Diotak-atik

    Kebijakan Penghematan Anggaran, Pakar Usul Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tidak Diotak-atik

    Jakarta, BeritaSatu.com – Kebijakan penghematan anggaran yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 306,6 triliun, rencananya akan diputuskan pada Kamis (13/2/2025). 

    Kebijakan ini mengharuskan kementerian dan lembaga untuk menghemat dari segi operasional kantor dan beberapa program yang dijalankannya. 

    Terkait penghematan anggaran ini, pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengingatkan ada beberapa sektor yang harus tetap diprioritaskan dan tidak dipotong demi menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

    Menurut Nailul Huda, sektor pendidikan, kesehatan, dan inovasi adalah program yang tidak perlu diberlakukan penghematan anggarannya. 

    “Kita melihat sektor yang paling utama adalah pendidikan dan kesehatan, selain itu sektor yang berhubungan dengan inovasi juga harus didorong. Tiga sektor itu sebenarnya tidak perlu disentuh atau diotak-atik, tidak perlu dikurangi bahkan kalau bisa ditambah,” ujar Nailul dalam wawancara bersama Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

    Nailul menjelaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan pilar utama untuk pembangunan ekonomi nasional. Keduanya sangat berkaitan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan mampu bersaing dengan negara-negara lain.

    “Ketika pendidikan dan kesehatan kita baik, SDM akan semakin berkualitas dan siap bersaing di tingkat global. Hal ini sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

    Selain itu, Nailul juga menekankan pentingnya mendukung sektor inovasi, salah satunya melalui program riset yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Program-program riset ini sangat penting untuk menyiapkan pengetahuan dan kebijakan masa depan.

    “Dana untuk riset dan pengembangan (R&D) dalam PGB saat ini hanya mencapai 0,25% dari total PGB. Angka ini sangat kecil. Jika sektor riset dan inovasi ikut dipangkas, dampaknya akan terasa dalam jangka menengah dan panjang terhadap ekonomi,” ujar Nailul.

    Meskipun ia mendukung inisiatif pemangkasan anggaran yang diajukan oleh Prabowo, Nailul menegaskan bahwa pemilahan program yang akan dipangkas sangatlah penting. Terutama untuk tiga sektor tersebut, yang menurutnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional.

    “Program yang memiliki dampak yang terbatas terhadap ekonomi atau masyarakat sekitar, tentu bisa dipertimbangkan untuk dipangkas. Namun, untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan inovasi tidak perlu dilakukan penghematan anggarannya agar tidak menghambat perkembangan ekonomi jangka panjang,” pungkas Nailul.

  • eFishery Likuidasi, Ekosistem Perikanan Berguncang?

    eFishery Likuidasi, Ekosistem Perikanan Berguncang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Restrukturisasi dinilai menjadi langkah yang paling rasional, yang dapat dilakukan oleh investor startup agritech, eFishery. Likuidasi atas unicorn ini dikhawatirkan membuat ekosistem perikanan berguncang.  

    Diketahui, penasihat yang menyelidiki dugaan penipuan akuntansi di perusahaan agritech indonesia eFishery dikabarkan merekomendasikan investor membuat langkah antara melikuidasi atau restrukturisasi perusahaan tersebut.

    Keputusan penting ini diharapkan akan dilakukan pada bulan ini, menyusul krisis besar yang dihadapi oleh perusahaan rintisan tersebut.

    Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai agar perusahaan ini tidak ditutup atau dilikuidasi. 

    Salah satu alasan adalah eFishery telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital, terutama dalam sektor perikanan yang sedang berkembang di Indonesia.

    “Bagi saya, eFishery masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berinovasi dalam lingkup ekonomi digital. Jika perusahaan ini ditutup atau dilikuidasi, tentunya ekosistem digital akan mengalami kerugian,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    eFishery, sebagai platform teknologi yang mendukung para petani ikan dan pembudidaya ikan dengan solusi otomatisasi pemberian pakan, telah berhasil menciptakan dampak positif dalam industri perikanan. 

    Namun, seperti banyak perusahaan lainnya, eFishery juga tidak terhindar dari kesulitan yang datang dengan perubahan pasar, kompetisi ketat, dan tantangan internal.

    Meskipun demikian, Huda percaya bahwa menutup atau melikuidasi eFishery bukanlah pilihan yang tepat. Sebaliknya, yang lebih diharapkan adalah restrukturisasi internal yang lebih fokus pada perbaikan operasional dan penguatan fondasi perusahaan. 

    Langkah ini diyakini dapat memperkuat daya saing eFishery di masa depan dan memungkinkan perusahaan untuk bertahan lebih lama.

    “Restrukturisasi adalah langkah yang lebih bijak untuk saat ini. Selama eFishery mampu memperbaiki internal dan melakukan efisiensi, saya cukup yakin perusahaan ini masih bisa berjalan dengan baik dan bahkan berkembang,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, eFishery, salah satu perusahaan rintisan terkemuka di Indonesia, sedang menghadapi penyelidikan terkait adanya tuduhan penggelembungan pendapatan dan laba.

    Melansir dari Straits Time, Rabu (22/1/2025) penyelidikan ini dipicu adanya laporan yang mencurigakan terkait praktik akuntansi di eFishery.

    Dalam draf laporan setebal 52 halaman yang beredar di antara para investor dan diulas oleh Bloomberg News diperkirakan manajemen menggelembungkan pendapatan hampir US$600 juta atau Rp9,7 triliun (kurs Rp16.197) selama Januari-September 2024

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 75% dari angka-angka yang dilaporkan adalah palsu.

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan eFishery untuk periode Januari hingga September 2024 sebenarnya hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan sebesar US$752 juta. 

    Sementara itu, Dewan Direksi eFishery Pte Ltd. (eFishery) dan anak perusahaannya menyatakan bakal mengambil langkah tegas terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak manajemen tertentu dalam Grup mereka, yang mencakup potensi tindakan fraud.

  • Deepseek Datang, Industri AI Indonesia Diuntungkan?

    Deepseek Datang, Industri AI Indonesia Diuntungkan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Aplikasi asisten AI buatan startup asal China, DeepSeek, diprediksi dapat membuat perkembangan AI di Indonesia menjadi lebih baik.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda hadirnya Deepseek mampu menjulang di antara platform AI global lainnya.

    Tidak hanya itu, hadirnya Deepseek dapat menjadi contoh bagi industri teknologi dalam negeri bahwa modal kecil tidak jadi hambatan. 

    Apalagi, Huda melihat saat ini Industri AI dalam negeri masih dapat dikembangkan lagi dan tidak digunakan hanya untuk business oriented seperti manajemen perusahaan.

    “Dengan membawa model yang bisa dikembangkan dari Deepseek, saya rasa perkembangan AI dalam negeri bisa lebih baik,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

    Huda pun menjelaskan, dengan sistem Deepseek yang open source, pengembang atau pengguna dapat melihat model, mengembangkan, atau memperbaiki model di Deepseek. 

    Sehingga, pengembang atau pengguna dari negara berkembang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan AI sendiri dari model Deepseek ini.

    “Tentu dengan modal yang cukup rendah, model Deepseek bisa menjadi alternatif,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, DeepSeek, berhasil menyalip ChatGPT dan meraih posisi sebagai aplikasi gratis berperingkat teratas di App Store Apple di Amerika Serikat.

    Melansir dari Reuters, Senin (27/1/2025), didukung oleh model AI DeepSeek-V3, aplikasi ini telah menarik perhatian besar di kalangan pengguna AS sejak dirilis pada 10 Januari, menurut data dari firma riset aplikasi Sensor Tower.

    Adapun model AI DeepSeek-V3 diklaim oleh para pengembangnya memimpin papan peringkat di antara model sumber terbuka (open source) dan menyaingi model sumber tertutup (closed source) tercanggih di dunia.

    Pencapaian ini menunjukkan betapa DeepSeek berhasil meninggalkan jejaknya di Silicon Valley, sekaligus meruntuhkan anggapan umum tentang dominasi Amerika Serikat dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). 

    Keberhasilan ini juga menguji efektivitas kebijakan kontrol ekspor Washington yang menargetkan chip canggih dan teknologi AI China.

    Model-model AI seperti ChatGPT dan DeepSeek memerlukan chip canggih untuk pelatihan. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan serangkaian pembatasan sejak 2021 yang bertujuan untuk menghentikan ekspor chip tersebut ke China, dengan tujuan mencegah pengembangan model-model AI yang kompetitif dari perusahaan-perusahaan China.

  • Aturan Kendaraan Wajib Asuransi Buat Ekonomi Tekor Rp68 T

    Aturan Kendaraan Wajib Asuransi Buat Ekonomi Tekor Rp68 T

    Jakarta, FORTUNE – Hasil studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa rencana kebijakan Pemerintah yang akan mewajibkan semua kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi Third Party Liability (TPL) bakal merugikan perekonomian nasional.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menjelaskan, bila asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga ini dijalankan mulai 2025 bakal membuat output ekonomi tekor Rp 68,3 triliun hingga 2045. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) RI akan turun hingga Rp 21 triliun, serta pendapatan masyarakat akan turun sebesar Rp 20,7 triliun akibat tersedot untuk biaya asuransi.

    “CELIOS menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali implementasi kebijakan ini dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi,” ujar Huda melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin (3/2).

    OJK buka suara terkait perumusan kebijakan asuransi wajib

    Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ojk.go.id)

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyebut kebijakan Asuransi Wajib di kendaraan telah digunakan di berbagai negara. Menurutnya, Indonesia telah ketinggalan jaman karena belum menerapkan kebijakan itu.

    “Indonesia ketinggalan dari negara-negara lain. Orang tabrakan di jalan ribut, siapa yang ganti ini, siapa yang ganti ini. Nah itu perlu mendapatkan perhatian dan formulasinya kita tunggu aja,” kata Ogi saat ditemui di Jakarta (3/1).

    Di sisi lain, Ia mengatakan bahwa aturan asuransi wajib nantinya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan akan menjadi wewenang pemerintah dalam membentuk aturan. Untuk itu, saat ini OJK sebagai regulator masih menunggu keputusan dari pemerintah.

    “Itu domainnya pemerintah bukan OJK. Kami akan follow up Peraturan Pemerintah itu seperti apa,” kata Ogi.

    Asuransi wajib diusulkan masuk dalam STNK

    Petugas mengevakuasi mobil Pajero nopol B 1264 BJU yang ditumpangi artis Vanessa Angel dan keluarganya usai mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang-Mojokerto KM 672 arah Surabaya. (AntaraFoto/Syaiful Arif)

    Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengaku siap menjalankan amanat dari kebijakan tersebut. Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembayaran premi dari asuransi ini bisa disatukan dengan pembayaran pajak STNK kendaraan.

    Seperti diketahui, dalam pembayaran pajak STNK saat ini masyarakat sudah diwajibkan untuk ikut serta dalam Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Namun asuransi itu hanya memberi santunan pada korban kecelakaan, bukan kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian atas kecelakaan. 

  • Ekonom Nilai Tingkatkan SDM sebagai Upaya Tarik Investasi ke Sektor Digital RI

    Ekonom Nilai Tingkatkan SDM sebagai Upaya Tarik Investasi ke Sektor Digital RI

    JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, perlu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya untuk menarik investasi ke sektor ekonomi digital di tanah air.

    Adapun ekonomi digital Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat (AS) sebelum tahun 2030.

    Dia memaparkan bahwa investasi terhadap startup digital di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2021 sampai 2024 lalu.

    “Tahun 2021 investasi itu bisa mencapai Rp144 triliun yang masuk ke startup digital. Nah, kemudian di tahun 2022 itu turun jadi hanya sekitar Rp63 triliun, terus turun lagi, turun lagi,” ujar Nailul dilansir ANTARA, Kamis, 30 Januari.

    Dia mengatakan, tren ekonomi digital sudah mencapai puncaknya pada tahun 2021 dan 2022 lalu.

    Kemudian, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi digital pada tahun 2023 dan 2024 telah kembali ke kondisi normal seperti sebelum pandemi COVID-19.

    “Jadi, memang kalau tadi dibandingkan ekonomi digital (Indonesia) bisa mencapai 200 miliar dolar AS, kita cukup ragu dengan hal itu sebenarnya,” ujar Nailul.

    Di sisi lain, Ia memberikan apresiasinya terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang saat ini akan fokus terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di sektor ekonomi digital.

    Sebelumnya, menurut Nailul, saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), lebih berfokus terhadap peningkatan infrastruktur digital.

    Dalam kesempatan ini, ia juga menyinggung terkait dengan kehadiran layanan Artificial Intelligence (AI) DeepSeek dari China yang saat ini sedang membuat volatilitas tinggi di pasar saham Amerika Serikat (AS), khususnya pada saham- saham sektor teknologi, termasuk NVIDIA.