Tag: Nailul Huda

Lebaran 2025, Hari Raya yang Penuh dengan Kesedihan

JAKARTA – Aktivitas mudik bagi sebagian umat Islam merupakan cermin dari kesadaran tentang pentingnya memelihara silaturahmi di antara keluarga besar. Mudik juga bagian dari refleksi kerinduan setiap insan akan kehangatan antar sesama kerabat dan persahabatan. Hal ini yang membuat sebagian orang rela melakukan apa saja untuk bisa mudik.

Meski tidak persis sama dengan tiga tahun lalu akibat pandemi, perayaan Iedul Fitri 2025 seakan digelayuti awan hitam yang mmembawa kegelapan. Hari Raya Suci Iedul Fitri 2025 ini gelap!

Lebaran merupakan perpaduan dari hari raya umat Islam dan tradisi budaya yang telah diwariskan leluhur secara turun temurun. Jutaan orang siap menempuh jarak yang jauh hanya demi bertemu dengan keluarganya di kampung halaman. Selain tradisi mudik, di dalamm merayakan hari raya suci ada satu ritual bagi sebagian masyarakat yakni mengenakan baju atau busana terbaiknya. Tradisi ini diperkenalkan di kesultanan Banten pada abad ke 16. Di mana pusat perbelanjaan menjadi tujuan utama jelang Lebaran, dengan berbagai potongan harganya. Tujuannya hanya satu memikat perhatian konsumen.

Di balik pelaksanaan dan menjaga tradisi kemeriahan yang diturunkan, ada harga yang harus dibayar. Sayangnya, kenyataan ekonominya itu tidak sama dengan semangat merayakan hari kemenangan. Tren ramai- ramai berbelanja untuk kebutuhan ramadan dan hari raya tidak terlihat. Hingga pekan ketiga bulan ramadan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Kelompok rumah tangga menengah ke bawah seakan mengerem belanja.Tidak bergairahnya kelompok masyarakat menjelang lebaran merupakan anomali yang menggambarkan ketidakberesan di ekonomi domestik Indonesia.

Ilustrasi pedagang di pasar perahu

Lembaga Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia di laman utamanya yang berjudul ‘Awas Anomali Konsuumsi Jelang Lebaran 2025’ mengungkapkan data-data konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54-5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjelang periode Ramadan dan IdulFitri 1446 Hijriyah. Dan BPS kembali mencatat deflasi pada Februari 2025, baik secara tahunan (-0,09%), bulanan (-0,48%) maupun year to date (-1,24%).

Memang, secara agregat, inflasi inti masih cukup baik 0,25% (bulanan) dan 2,48% (tahunan). Faktor terbesar penyumbang deflasi juga berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah sejak dari Januari hingga Februari 2025 lalu.

Jdeflasi pada februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil sebesar -0,12% secara bulanan. Padahal, menjelang bulan Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan,minuman dan tembakau selalu menyumbang inflasi,

meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada bulan Februari di beberapa daerah di Indonesia.

CORE juga mengungkapkan data dari Bank Indonesia yang mencatat Indeks penjualan riil (IPR) pada Februari 2025 diperkirakan merosot sebesar 0,5% (yoy), dipengaruhi jatuhnya penjualan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-1,7%). IPR mencerminkan tingkat penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia, salah satu indikator

penting dari sisi produsen yang dapat menggambarkan pergerakan konsumsi rumah tangga. Dengan mengesampingkan kasus Covid-19 pada 2020-2021, pertumbuhan IPR sebetulnya telah melambat sejak 2017.

“Sebelum 2017, pertumbuhan IPR selalu double digits, tetapi sejak 2017 pertumbuhan IPR stagnan di bawah 5%. Perlambatan pertumbuhan IPR sejak 2017 mencerminkan adanya tekanan yang semakin mengeras terhadap konsumsi rumah tangga. Puncaknya adalah anomali pada Ramadan dan lebaran 2025,” ungkapnya.

perspektif produsen juga menunjukkan sinyal gawat. Sinyal gawat ini tampak dari setoran penerimaan pajak untuk lapangan usaha perdagangan dan industri manufaktur yang terjungkal cukup dalam. Pada Januari 2025, setoran pajak dari industri pengolahan hanya mencapai Rp 23,25 triliun, atau terkontraksi sebesar 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 38,1 triliun.

Kinerja sektor perdagangan juga jatuh lebih dalam mencapai -89% pada periode yang sama. Pada Januari 2025, realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan hanya Rp 4,23 triliun, jauh di bawah Januari 2024, Rp 38,8 triliun. Data-data di atas menguatkan hipotesis adanya kejanggalan perilaku konsumsi rumah tangga menjelang lebaran 2025. Tentu, ini adalah cerminan situasi genting dalam rumah tangga masyarakat Indonesia.

Gambar tabel data pertuumbuhan tahunan upah riil BPS

Menurunnya tingkat Pemudik dan Keyakinan Konsumen

Pemerintah memprediksi pemudik hanya 146,48 juta orang, turun tajam dari tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Penurunan 24 persen ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin dari ekonomi yang terluka. Jadi tidak salah jika lebaran 2025 merupakan hari raya suci yang gelap bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, sebagian kawan buruh di berbagai daerah meratapi nasib lebaran tanpa THR.

Pemudik Bermotor Ngeluh akan Jalan Rusak (IST)

Alih-alih menyiapkan bekal untuk mudik ke kampung yang didambakan, untuk kebutuhan sehari-hari pun rakyat dalam kondisi serba susah dan mencekik. Daya beli kurang, sedangkan harga barang kebutuhan dasar, termasuk transportasi aman dan nyaman kian hari kian mahal. Klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga Maret 2025, sudah ada 40 ribu karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada Januari 2025, terjadi penurunan indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, pasti terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun.

Pengamat Ekonomi Nailul Huda menyebutkan, kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025. Cerminan buruknya kondisi ekonomi di awal tahun juga tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menurun tajam dari Desember 2024 ke Januari 2025.

“Kondisi tersebut menyiratkan bahwa pasar Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dampaknya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang semakin merosot,”tandasnya.

Kebangetan! Ternyata Masih Ada 40 Perusahaan yang Belum Bayar THR

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan sekitar 40 perusahaan diduga menunggak pembayaran tunjangan hari raya (THR).

“Tadi pagi saya dengar sekitar 40-an kalau saya dengar tadi, tapi kita belum lihat detail kasusnya apa dan ini seperti apa,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yassierli mengatakan bahwa pihaknya terus membuka pelaporan terkait tunggakan THR. Setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan dinilai valid, pengawas akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota pemeriksaan pertama. Perusahaan diharapkan merespons dalam waktu tujuh hari.

Jika tidak ada tanggapan, akan dikeluarkan nota pemeriksaan kedua dengan tenggat tiga hari. Apabila masih tidak ada respons, Kementerian akan memberikan rekomendasi tindakan. Dia mengatakan sanksi bagi perusahaan yang menunggak THR bervariasi, tergantung rekomendasi hasil pemeriksaan. Sanksi dapat berupa denda administratif akibat keterlambatan hingga rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kelangsungan usaha perusahaan.

“Jadi bukan kami yang berikan sanksi, kita berikan rekomendasi,” ucapnya.

28/03/2025 18:20
Govtech Prabowo Berisiko Terhambat, Biaya Sewa PDNS Membengkak

Bisnis.com, JAKARTA —Keterlambatan operasional Pusata Data Nasional (PDN) Cikarang dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya proyek Govtech dan pembengkakan biaya untuk sewa pusat datan nasional sementara (PDNS).

Diketahui bahwa PDN Cikarang kembali molor dari target operasional dari Maret 2025 menjadi April 2025.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan kehadiran PDN merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, pemerintah berkeinginan untuk meluncurkan Govtech pada 17 Agustus 2025.

Huda menyebut, salah satu backbone dari Govtech adalah pusat data yang kredibel dan aman. Karena Govtech ini berisikan layanan publik pemerintah, tentu data yang terekam juga data penduduk.

“Maka dari itu, kehadiran PDN ini sangat penting. Jika molor lagi dari jadwal terbaru, maka ya bisa dibilang manajemen ataupun pemenang tender tidak becus menjalankan proyek PDN Cikarang,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

Maka dari itu, Huda berharap pemerintah harus tegas kepada pengelolaan proyek agar PDN Cikarang bisa beroperasi secepatnya.

Tanpa kehadiran infrastruktur PDN, ratusan aplikasi Govtech berisiko terhambat karena kekosongan infrastruktur fisik untuk menyimpan data.

“Untuk membuat aplikasi tidak mudah dalam waktu singkat. Jika PDN-nya saja belum siap, peluncuran Govtech juga bisa molor. Hal yang tidak disukai oleh Prabowo,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi menyampaikan molornya PDN tidak bisa ditoleransi.

Pengoperasian PDN sudah molor beberapa kali dan pemerintah harus bisa menyelesaikan PDN untuk menghindari pengeluaran uang yang lebih banyak, untuk menyewa PDN sementara.

“PDN harus segera selesai. Sebab makin tertunda, negara dirugikan ratusan bahkan triliunan ini untuk menyewa PDNS,” ucap Heru.

Diberitakan sebelumnya, Komdigi menyebut operasional Pusat Data Nasional (PDN) kemungkinan mundur menjadi April 2025. Bulan Ramadan menjadi pertimbangan pemerintah memundurkan waktu operasi.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya memang awalnya menargetkan PDN Cikarang beroperasi pada akhir Maret 2025.

Namun, karena berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Meutya menuturkan PDN Cikarang bakal beroperasi paling lama di April 2025.

“Iya kita kan tadinya ingin bulan Maret, ini karena karena bulan suci Ramadan mudah-mudahan tidak meleset dari Maret. Paling lama April,” kata Meutya di Komdigi, Selasa (18/3/2025).

27/03/2025 05:11
Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

PIKIRAN RAKYAT – Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di tengah upaya pemerintah mendorong penerimaan negara demi menjaga kestabilan anggaran.

Akan tetapi, muncul dugaan bahwa sistem baru Coretax turut berkontribusi pada anjloknya penerimaan pajak. Benarkah demikian? Mari kita kupas lebih dalam.

Penurunan Penerimaan Pajak: Fakta dan Angka

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Februari 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun. Angka ini turun 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mengalami kenaikan tipis 2,13 persen menjadi Rp 52,6 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, turunnya penerimaan pajak dipicu oleh beberapa faktor, seperti penurunan harga komoditas utama (batu bara, minyak Brent, dan nikel), kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh 21 yang memicu pengembalian lebih bayar, serta relaksasi pembayaran PPN dalam negeri hingga Maret 2025.

“Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita coba hubungkan penerimaan pajak ini dengan PMI Manufaktur dan data ekonomi lainnya, kita lihat penjualan otomotif tumbuh positif. Jadi ini mirroring pertumbuhan pajak dengan kondisi ekonomi,” tuturnya.

Coretax: Alat Bantu atau Biang Kerok?

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah implementasi sistem Coretax. Sistem ini diharapkan memodernisasi administrasi perpajakan. Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat sebaliknya.

Menurut Huda, Coretax justru menghambat pelaporan PPN karena gangguan teknis di masa pelaporan Januari-Februari 2025. Dia menyebut, ada dua faktor utama yang memperparah penurunan pajak:

Pengembalian lebih bayar pajak 2024 yang mencapai Rp 265,67 triliun. Kisruh Coretax yang membuat pelaku usaha menahan transaksi.

Menurutnya, jika terus seperti ini, rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa melewati 3 persen. Pemerintah pun harus waspada.

Akan tetapi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Coretax hanyalah alat bantu, bukan penyebab langsung turunnya penerimaan pajak.

“Coretax ini tools. Analoginya, kalau kita biasa pakai Android lalu dikasih Apple, pasti butuh penyesuaian. Tapi ini cuma alat, bukan penyebab utama. Malah di wilayah kami, Jawa Barat 1, penerimaan pajaknya tumbuh positif. Yang turun itu Jawa Barat 3 karena sektor konstruksinya melambat,” katanya dalam konferensi pers ‘Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat’ pada Jumat 21 Maret 2025.

Kurniawan Nizar juga memastikan Coretax sudah mengalami perbaikan dan pelaporan SPT tetap bisa dilakukan melalui DJP Online.

“Enggak ada lagi cerita susah lapor pajak. Coretax sudah bagus,” ucapnya.

Dampak Defisit Anggaran dan Prospek Ke Depan

Penurunan penerimaan pajak yang drastis ini menimbulkan ancaman serius terhadap defisit anggaran. Ekonom Achmad Nur Hidayat memperingatkan bahwa shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300-400 triliun. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp 800 triliun atau hampir 3 persen dari PDB.

“Kalau situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat, defisit Rp 800 triliun adalah skenario yang realistis,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menyoroti kegagalan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang tetap bertahan di 11 persen. Ditambah daya beli masyarakat yang menurun, penerimaan pajak dari PPh individu dan badan pun tertekan.

“Target defisit 2,53 persen dari PDB kemungkinan akan melebar ke 2,6 hingga 2,8 persen di akhir tahun,” ucapnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

21/03/2025 14:28
Ekonom Ragu GovTech Prabowo Dapat Hemat Anggaran Rp100 Triliun, Berkaca dari Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) masih meragukan efek dari Government Technology (GovTech) yang diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun. Adapun, peluncuran GovTech ini ditargetkan dilakukan pada 17 Agustus 2025.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, keraguan tersebut dikarenakan masih terdapat tumpang tindih tupoksi serta peran dari Govtech sendiri yang belum jelas.

“Tumpang tindih ini jelas terasa ketika mereka (Govtech) di bawah Peruri, namun tidak secara langsung berada di bawah K/L terkait,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

Huda menuturkan, Indonesia saat ini memiliki Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan GovTech yang dikelola oleh Peruri.

Hal tersebut, kata Huda akan membatasi kewenangan dari GovTech yang akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang.

“Maka hingga saat ini, Govtech ini belum keliatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Huda pun menyenggol GovTech yang pernah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya menjabat.

Huda menilai GovTech yang diluncurkan oleh Jokowi masih jalan di tempat karena masalah struktur organisasi pemerintahan dan ego sektoral.

“Dengan adanya masalah itu, saya ragu penghematan anggaran mencapai Rp100 triliun,” ucap Huda.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kepala Negara menargetkan peluncuran Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang. Sistem tersebut diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun.

Luhut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi GovTech.

Dia mengatakan GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi ini.

Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

“Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujarnya di Kantor Presiden.

20/03/2025 15:48
Regulasi AI Makin Dekat, Pakar Ingatkan soal Kesiapan Masyarakat dan Peta Jalan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disebut perlu menyiapkan peta jalan kecerdasan buatan (AI) yang kuat serta mengutkur kesiapan masyarakat sebelum merilis regulasi, agar arah pengembangan AI Indonesia lebih terarah.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung adopsi teknologi AI, dapat mempercepat proses integrasi AI ke dalam sektor ekonomi digital.

Pemerintah juga perlu menghadirkan peta jalan AI yang jelas dalam pengembangan AI dan mengukur kesiapan masyarakat.

“Sehingga Indonesia berada dapat utuh pada jalur yang tepat untuk memaksimalkan potensi teknologi ini,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (19/3/2025).

Dengan tingginya minat masyarakat terhadap AI, Huda menyebut perlunya menyusun aturan yang melindungi kepentingan bersama. Kebijakan yang mengedepankan kesiapan masyarakat dan menjamin keamanan data sangatlah penting.

Selain itu, adanya aturan yang jelas terkait penggunaan AI dalam menciptakan produk bernilai, agar hak cipta pemiliknya dapat terjamin dengan baik.

“Harus ada aturan yang menjamin hak dari pemilik aslinya,” ujarnya.

Di hubungi secara terpisah, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai pemerintah perlu membuat sebuah aturan terkait dengan etika AI.

Aturan ini mencakup peran developer, pengguna, dan pihak-pihak lainnya dalam memastikan penggunaan AI dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan ini adalah penentuan siapa yang menjadi “wasit” atau pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi sengketa terkait penggunaan AI.

“Jadi memang diperlukan peraturan per Undang-Undangan (UU) tentang AI,” ucap Ian.

Dalam UU nantinya, Ian mengusulkan terdapat lima poin utama yang harus berada di dalam aturan tersebut.

Poin tersebut adalah asas manfaat , kepastian hukum, dan ketertiban umum. Tanggung jawab penyedia layanan AI.

Ketiga, penjelasan yang diperbolehkan oleh AI. Keempat batasan batasan dalam penggunaan AI dan sanksi yang berlaku jika ada yang melanggar.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

“Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

19/03/2025 15:35
Daftar 37 Perusahaan Lakukan PHK di Januari-Februari 2025, Ada 13 Perusahaan Lain Bakal Menyusul – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat ada 37 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di periode Januari-Februari 2025.

Dari 37 perusahaan tersebut, ada 44.069 buruh atau pekerja sudah terkena PHK.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena ada 13 perusahaan lain dalam proses verifikasi, sehingga total buruh terdampak PHK diperkirakan mencapai 60 ribu orang.

Namun, Said tidak mengungkap 13 perusahaan lain yang bakal melakukan PHK.

KSPI menyebut banyak buruh yang terkena PHK tidak mendapatkan kepastian soal pesangon dan tunjangan hari raya (THR).

Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini.

“Di mana pemerintah? dan apa yang akan dilakukan pemerintah? yang bisa dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut tidak dibayar THR nya hingga H-7,” ujar Said Iqbal, Minggu (16/3/2025).

Penyebab Pabrik Gulung Tikar

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global.

Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

“Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, beberapa waktu lalu.

Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

“Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

“Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

Berikut daftar perusahaan yang telah melakukan PHK beserta jumlah buruh yang terdampak, kawasan, dan alasan PHK:

1. PT. Daya Mekar Tekstil

Jumlah buruh: 250
Kawasan: KBB
Alasan: Efisiensi

2. PT. Kencana Fajar Mulia

Jumlah buruh: 300
Kawasan: KBB
Alasan: Pabrik tutup

3. PT. Lantai Emas Kemenangan Jaya

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU

4. PT. Ubin Keramik Kemenangan Jaya

Jumlah buruh: 230
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU

5. PT. Inopak Packaging

Jumlah buruh: 263
Kawasan: Bogor
Alasan: Pailit

6. PT. Aditec Cakrawityata (Quantum)

Jumlah buruh: 511
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit

7. PT. Sintra Elektrindo

Jumlah buruh: 58
Kawasan: Bekasi
Alasan: Pailit

8. PT. ISS

Jumlah buruh: 9
Kawasan: Lampung
Alasan: Peralihan perusahaan

9. PT. Parsiantuli Karya Perkasa

Jumlah buruh: 83
Kawasan: Cirebon
Alasan: PHK sepihak

10. PT. Karya Mitra Budi Sentosa

Jumlah buruh: 10.000
Kawasan: Pasuruan, Nganjuk, dan Madiun
Alasan: Pailit

11. PT. Duta Cepat Pakar Perkasa

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

12. PT. Rama Gloria Sakti

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit

13. PT. Milienia Furniture

Jumlah buruh: 300
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit

14. PT. Cahaya Indo Persada

Jumlah buruh: 150
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

15. PT. Rita Sinar Indah

Jumlah buruh: 100
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

16. PT. Nusira

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Gresik
Alasan: Pailit

17. PT. Danmatex

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit

18. PT. Dupantex

Jumlah buruh: 530
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit

19. PT. Jabatex

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit

20. PT. Master Movenindo

Jumlah buruh: 700
Kawasan: Jakarta Utara
Alasan: Pailit

21. PT. Istana Baladewa

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bandung
Alasan: –

22. PT. Mustika Fortuna Abadi

Jumlah buruh: 3
Kawasan: KBB
Alasan: PHK, proses 5 tahun

23. PT. Ricki Putra Globalindo

Jumlah buruh: 700
Kawasan: Bandung
Alasan: Dalam PKPU

24. PT. Daya Mekar Tekstindo

Jumlah buruh: 16
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

25. PT. Fajar Mataram Sedayu

Jumlah buruh: 19
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

26. PT. Falmaco Nonwoven Industry

Jumlah buruh: 200
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

27. PT. Century Textil (Centex)

Jumlah buruh: 137
Kawasan: Jakarta Timur
Alasan: Efisiensi

28. PT. Sritex

Jumlah buruh: 10.665
Kawasan: Sukoharjo
Alasan: Pailit

29. PT. Bitratex

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit

30. PT. Primayuda

Jumlah buruh: 985
Kawasan: Boyolali
Alasan: Pailit

31. PT. Sinar Pantja Djaja

Jumlah buruh: 340
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit

32. PT. Yihong Novatex

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Cirebon
Alasan: Efisiensi

33. PT. Danbi

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Garut
Alasan: Pailit

34. PT. Sanken Indonesia

Jumlah buruh: 900
Kawasan: Bekasi
Alasan: Relokasi ke Jepang

35. PT. Yamaha Music Piano

Jumlah buruh: 1.100
Kawasan: Jakarta & Bekasi
Alasan: Relokasi ke China

36. PT. Adis

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi

37. PT. Victory Ching Luh

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi

16/03/2025 13:57
Pemberian THR tingkatkan belanja masyarakat kelas menengah

Ilustrasi – Dana Tunjangan Hari Raya. (Dok ANTARA)

Celios: Pemberian THR tingkatkan belanja masyarakat kelas menengah
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 15 Maret 2025 – 14:55 WIB

Elshinta.com – Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, pemberian tunjangan hari raya (THR) meningkatkan belanja masyarakat terutama kelas menengah dan menengah bawah.

“Ketika ada THR, maka akan ada tambahan pendapatan disposibel bagi masyarakat. Pendapatan disposibel meningkat yang secara langsung akan meningkatkan belanja karena bagi kelas menengah dan menengah ke bawah, pendapatan mereka sebagian besar akan dibelanjakan kembali,” ujar Nailul Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, memang dampaknya temporer di waktu Ramadhan dan Lebaran saja. Pasca itu, biasanya daya beli akan kembali terkoreksi. Sama seperti di tahun lalu dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan yang ada fenomena Ramadhan-Lebaran, lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya.

“Tahun ini nampaknya juga triwulan 1 pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan lainnya,” kata Nailul Huda.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pengusaha untuk melakukan proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Imbauan ini disampaikannya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tersebut sudah mempersiapkan diri untuk membayarkan THR sesuai aturan yang berlaku.

Meski demikian, Shinta mengakui bahwa masih ada beberapa perusahaan yang mungkin menghadapi kendala dalam pencairan THR tepat waktu. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya memastikan seluruh anggotanya dapat memenuhi kewajiban tersebut demi kesejahteraan pekerja.

Sumber : Antara

15/03/2025 17:26
Celios: Pemberian THR kepada ASN beri efek positif ke ekonomi daerah

Bagaimanapun ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak ‘multiplier’ ke sektor lainnya

Jakarta (ANTARA) – Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan pemberian tunjangan hari raya (THR), tunjangan kinerja 100 persen dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan memberikan efek positif kepada perekonomian daerah.

“Terlebih di daerah yang banyak menjadi daerah tujuan mudik ASN yang pasti akan terganggu perekonomiannya ketika ASN berkurang kemampuannya dalam berbelanja. Pada akhirnya, efek positif yang selama ini didapatkan dari adanya gaji ke-13 ASN akan hilang. Multiplier effect ke ekonomi juga berkurang. Saya rasa semua pekerja, baik ASN dan swasta, berhak mendapatkan THR sebagai hak sebagai pekerja,” ujar Nailul Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Sama seperti tenaga kerja pada umumnya, pegawai pemerintah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan secara agregat. Tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya mendapatkan THR dan gaji ke-13, permintaan barang secara umum meningkat.

Dampaknya di triwulan yang terdapat bulan Ramadhan dan lebaran, pasti lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya. Jika tidak diberikan maka akan berpengaruh sebaliknya.

“Walaupun memang tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan, tapi pertumbuhan konsumsi bisa lebih lambat. Bagaimanapun ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak ‘multiplier’ ke sektor lainnya,” kata Nailul Huda.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan.

THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima.

Prabowo merinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kerja.

Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen. ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025.

Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

12/03/2025 15:31
AI Bisa Jadi Penggerak Mesin Pertumbuhan Ekonomi RI

Jakarta –

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) diperkirakan akan menjadi salah satu game-changer dalam bisnis berbasis teknologi, dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saat ini, berdasarkan data dari Oliver Wyman 2023, hanya 13% bisnis di Indonesia yang telah berada pada tahap adopsi AI advanced, lebih dari 80% bisnis telah mulai berinvestasi atau menggunakan AI dalam operasional mereka.

Menurut laporan McKinsey Global Institute (2023), AI diprediksi akan berkontribusi hingga USD 13 triliun terhadap ekonomi dunia pada 2030, setara dengan kenaikan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 1,2% per tahun. Laporan PwC bahkan menyebutkan bahwa AI dapat memberikan dampak hingga USD 15,7 triliun di tahun yang sama.

Dari kedua prediksi tersebut, World Economic Forum (WEF) menyoroti AI sebagai kekuatan utama di era Revolusi Industri 4.0 yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan baru. Bank Dunia juga menilai AI bermanfaat bagi negara berkembang, karena berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inovasi di sektor vital seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS mengatakan bahwa adopsi AI yang tumbuh pesat di sektor finansial dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi.

“Dengan dukungan strategi pemerintah, kolaborasi industri, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI dapat memberdayakan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Nailul dalam diskusi Forum Wartawan Teknologi (Forwat) di Jakarta.

Nvidia sebagai pelaku industri di bidang AI mengatakan bahwa kedaulatan AI bukan lagi wacana. Disampaikannya, teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia.

“Kedaulatan AI artinya kontrol penuh atas data, efisiensi dan akselerasi digital,” kata Adrian Lesmono, Country Lead Business Nvidia.

Penerapan AI di Indonesia perlu disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Upaya ini mulai dilakukan, salah satunya melalui pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika) yang bertujuan menjembatani kesenjangan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas publik.

Mengungkapkan potensi AI sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

Sri Safitri, Sekjen Partnership Korika, menuturkan meski berpotensi mendorong transformasi besar, pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Hingga saat ini, jumlah individu yang memiliki keahlian dalam bidang AI masih sangat sedikit. Bahkan, program studi khusus AI di Indonesia baru dimulai.

“Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan besar. Kemudian, kurangnya pendanaan dan riset & pengembangan (R&D). Dari sisi regulasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan kebijakan terkait AI. Terakhir, keterbatasan akses terhadap teknologi,” ungkap dia.

Pemerintah berperan strategis dalam mendorong pengembangan AI di tingkat nasional, melalui regulasi yang mengatur AI dan tata kelolanya guna memaksimalkan manfaat besar AI sekaligus meminimalkan risikonya.

Insaf Albert Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan, diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang dapat berfungsi sebagai blueprint panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI.

“Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama dengan mitra global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama. Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia,” pungkasnya.

(agt/fay)

12/03/2025 12:15
6 Fakta Korupsi dan Kecurangan Produsen Minyakita – Page 3

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai kasus ketidaksesuaian volume dalam kemasan Minyakita memberikan keuntungan besar bagi pemburu rente atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Huda menyebut, jika harga Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, sementara volume yang hilang dalam setiap kemasan adalah 250 ml, maka masyarakat mengalami kerugian sekitar Rp3.925 per liter. Dengan harga rata-rata nasional yang lebih tinggi, yaitu Rp 17.200 per liter, kerugian masyarakat bisa mencapai Rp4.300 per liter.

Maka dengan kebutuhan minyak goreng mencapai 170 ribu ton per bulan, estimasi keuntungan yang didapatkan dari selisih volume ini berkisar antara Rp667,25 miliar hingga Rp731 miliar setiap bulan.

“Dengan kebutuhan mencapai 170 ribu ton per bulan, pemburu rente mendapatkan keuntungan sebesar Rp667,25 miliar-Rp731 miliar setiap bulannya,” kata Huda kepada Liputan6.com, Minggu, 9 Maret 2025.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut berkomentar mengenai isu MinyaKita yang isinya kurang dari 1 liter. Produksi Minyakita bisa sampai ke konsumen harus melakui mekanisme ijin berlapis yakni Kementerian Perindustrian untuk izin produksi dan SNI.

Kementerian Perdagangan untuk penggunaan merek, serta BPOM untuk izin edar. Izin berlapis ternyata tidak jamin bebas permainan kualitas maupun harga.

“Ada indikasi kuat permainan stok #Minyakita yang terkorelasi dengan permainan harga,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam keterangannya, Senin, 10 Maret 2025.

Rieke menegaskan mendukung Satgas Pangan untuk usut tuntas jaringan mafia Minyakita, dari hulu ke hilir.

“Bongkar indikasi permainan perizinan #MinyaKita, dari izin produksi, SNI, penggunaan merek, dan edar,” ucap dia.

Rieke juga meminta aparat segera membongkar perusahaan berkedok produsen.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR RI Mufmi Anam menilai, pemerintah dinilai tak cermat dalam mengurus minyak goreng subsidi atau Minyakita, yang sekarang baru diketahui tak sesuai takarannya.

Politikus PDIP itu menegaskan, kasus Minyakita bukan hal yang pertama, melainkan sudah sering terjadi, di mana dari HET yang terlalu tinggi hingga kualitasnya dipertanyakan.

“Pemerintah ini tidak serius urus minyak goreng Minyakita, sudah banyak kejadian mulai dari kelangkaan, harga dikonsumen yang jauh diatas HET hingga pengoplosan Minyakita untuk kemudian dijual menjadi minyak goreng premium,” jelas dia.

Bahkan, Mufmi mengaku curiga, sebenarnya pihak yang berwenang sudah tahu mengenai kasus kurangnya volume Minyakita yang dijual di pasaran.

“Itu bersliweran kok di medsos sebelum ditemukan Menteri Pertanian. Artinya apa pengawasan itu lemah dan amburadul, tidak memiliki kepekaan sama sekali. Saya memberikan apresiasi ke Menteri Pertanian yang mempublikasikan temuan Minyakita yang volume tidak sesuai ketentuan, sehingga kecurangan itu menjadi lebih terekspos dan viral,” jelas dia.

11/03/2025 17:05