Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Top 3: Korupsi Minyakita Terbongkar – Page 3

    Top 3: Korupsi Minyakita Terbongkar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengemasan minyak goreng merek Minyakita. Dia mendapati ada volume Minyakita tak sampai 1 liter.

    Hal tersebut ditemukan Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Padahal pada kemasan Minyakita tertera volumenya sebanyak 1 liter. Setelah dihitung, hanya terdapat 750-800 mililiter.

    Berita temuan pengurangan volume Minyakita ini menjadi berita yang paling banyak dibaca. Berikut daftarnya per Senin (10/3/2025):

    1. Korupsi Minyakita Dibongkar Mentan, Rakyat Makin Rugi

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengemasan minyak goreng merek Minyakita. Dia mendapati ada volume Minyakita tak sampai 1 liter.

    Hal tersebut ditemukan Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Padahal pada kemasan Minyakita tertera volumenya sebanyak 1 liter. Setelah dihitung, hanya terdapat 750-800 mililiter.

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai kasus ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak goreng Minyakita menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

    Selengkapnya

  • Korupsi Minyakita Terbongkar, Siapa Wajib Tanggung Jawab? – Page 3

    Korupsi Minyakita Terbongkar, Siapa Wajib Tanggung Jawab? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengemasan minyak goreng merek Minyakita. Saat melakukan inspeksi di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan,

    Mentan mendapati bahwa volume Minyakita tidak mencapai 1 liter sebagaimana yang tertera di kemasan. Setelah dilakukan pengukuran, isi minyak goreng dalam kemasan tersebut hanya sekitar 750-800 mililiter.

    Menyikapi temuan ini, Mentan Amran Sulaiman langsung menghubungi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Dalam percakapan mereka, Mendag Budi sepakat bahwa produsen minyak goreng yang terbukti melakukan kecurangan harus ditindak tegas.

    “Pak Mendag sudah kami telepon langsung, beliau pesan segel Pak Mentan, kita tutup,” kata Mentan dikutip Minggu (9/3/2025).

    Siapa Wajib Tanggung Jawab?

    Merespon hal tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengatakan kasus ketidaksesuaian volume ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang bergantung pada Minyakita untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Kasus ketidaksesuaian volume di kemasan Minyakita merugikan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujar Nailul Huda kepada Liputan6.com, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Nailul, dengan volume yang lebih sedikit dari yang seharusnya, masyarakat harus membeli lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berarti mereka harus mengeluarkan pengeluaran lebih besar, yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi tidak optimal.

    “Ketika ada ketidaksesuaian volume minyak, maka mereka pasti membeli dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Artinya, ada penghasilan yang mereka keluarkan lebih untuk membeli Minyakita sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

     

  • Banyak Pabrik Gulung Tikar Meski Indeks Manufaktur Indonesia Tembus 53,6 Poin, Ini Alasannya – Halaman all

    Banyak Pabrik Gulung Tikar Meski Indeks Manufaktur Indonesia Tembus 53,6 Poin, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badai PHK (pemutusan hubungan kerja) di sejumlah perusahaan di dalam negeri terus terjadi sejak awal tahun hingga Ramadhan ini. 

    Berdasar catatan, PHK buruh terjadi di PT Sanken di Karawang, Jawa Barat, PT Yamaha Musik dan PT Tokai di Bekasi dan PT PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global. Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

    Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

    “Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, Minggu (9/3/2025).

    Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

    Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

    “Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

    “Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

    Indeks PMI Februari 53,6 Poin

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa kinerja industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang menyentuh angka 53,6 poin.

    Survei yang dirilis oleh S&P Global tersebut menunjukkan PMI manufaktur Indonesia naik signifikan hingga 1,7 poin dari capaian bulan Januari di angka 51,9. 

    PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025 mampu melampaui PMI manufaktur Amerika Serikat 51,6 poin, Taiwan 51,5 poin, Filipina 51,0 poin, China 50,8 poin, Thailand 50,6 poin, Malaysia 49,7 poin, Vietnam 49,2 poin, Jepang 48,9 poin, Myanmar 48,5 poin, Jerman 46,1 poin dan Inggris 46,4 poin.

    “Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang tertinggi di tingkat ASEAN. Bahkan juga melampaui negara-negara manufaktur global yang saat ini masih mengalami fase kontraksi,” tutur Menperin Agus di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Performa manufaktur yang terlihat dari PMI juga sejalan dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Februari yang telah dilansir oleh Kementerian Perindustrian.

    IKI pada Februari 2025 tercatat di level 53,15. Posisi tersebut meningkat 0,05 poin dibandingkan Januari 2025 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan dengan Februari tahun lalu.

    “Sama dengan bulan Januari 2025, di bulan Februari juga untuk PMI manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) berada pada fase ekspansi. Ini menandakan bahwa sektor industri manufaktur terus berkembang dengan optimisme yang cukup tinggi di awal tahun,” ungkap Agus.

    Meski harus menghadapi berbagai dinamika politik dan ekonomi global, industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya.

    Hal ini turut mencerminkan kondisi iklim usaha di Indonesia yang kondusif karena adanya beberapa regulasi pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing bagi sektor industri. 

    “Dengan adanya berbagai upaya strategis dan inovasi dari para pelaku industri, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, kami optimistis sektor industri manufaktur dapat kembali bangkit dan mencatat pertumbuhan positif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menperin. 

  • Ahli pertanyakan SOP pemberian kredit bank dalam kasus Ted Sioeng

    Ahli pertanyakan SOP pemberian kredit bank dalam kasus Ted Sioeng

    Jakarta (ANTARA) – Ahli perbankan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) pemberian kredit bank dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada, Ted Sioeng.

    “Yang saya heran adalah ketika dia dapat meminjam dalam jumlah yang besar, kemudian ada sangkut paut dan sebagainya, apakah memang sudah dilakukan proses dengan tepat dan sesuai dengan kaidah memang di jalan oleh sebuah perbankan untuk memberikan sebuah kredit pembiayaan?” kata Nailul Huda kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Nailul menjawab itu terkait pengusaha Ted Sioeng yang telah digugat pailit atas tuduhan kredit macet.

    Direktur Ekonomi Digital Celios itu menyoroti Ted Sioeng yang juga dilaporkan secara pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan.

    Ada sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut, mulai dari tidak adanya bukti dan saksi yang menyaksikan secara langsung Ted Sioeng menandatangani dan menyerahkan formulir pinjaman, hingga rekayasa akta surat hutang yang seolah merupakan kelanjutan dari pengajuan permohonan kredit dari Bank Mayapada.

    Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut, sejumlah ahli perbankan mempertanyakan SOP yang dijalankan Bank Mayapada. Apalagi pinjaman tersebut dalam jumlah yang besar.

    Dirinya menjelaskan, seharusnya pemberian pembiayaan dari perbankan dilakukan dengan syarat ketat dan berlapis.

    “Perbankan harus bisa memenuhi unsur-unsur ketika mereka ingin pembiayaan bagi sebuah entitas bisnis, apalagi dalam jumlah yang cukup besar. Harus cek terlebih dahulu bagaimana collateral-nya, apakah benar kepemilikannya atas nama yang bersangkutan atau atas nama orang lain izin usahanya, harusnya sudah cek di awal,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Rejalam menduga adanya penyalahan operasional dalam proses pemberian pinjaman tersebut.

    Piter menegaskan, bank adalah lembaga yang “regulated” dan diatur karena dalam proses penyaluran kredit harus dilakukan sesuai dengan SOP. Jika ada penyalahgunaan, maka artinya pelanggaran.

    “SOP-nya kan ketat. Kalau ada yang menyimpang dari SOP, sangat memungkinkan pelanggaran atau penipuan di luar prosedur bank. Kalau ada pegawai bank menyalurkan kredit tanpa SOP, berarti dia melanggar kebijakan bank,” kata Piter.

    Bahkan, dirinya juga mempertanyakan adanya peminjaman yang hanya didasarkan pada klausul personal guarantee (PG).

    Klausul personal guarantee (PG) merupakan klausul dalam perjanjian yang mewajibkan pihak ketiga untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak memenuhi perikatannya.

    “Walau kenal pemilik juga tidak boleh meminjamkan seperti itu. Pemilik tidak boleh intervensi ada aturan mengatasi pemilik tidak boleh seenaknya. Duit bukan pemilik bank, duit milik masyarakat,” ujarnya.

    Ted Sioeng didakwa JPU dengan pasal 378, Jo. pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

    Ted Sioeng telah membantah semua tuduhan JPU dalam dakwaannya termasuk pinjaman awal ke Bank Mayapada sebesar Rp70 miliar yang disebutkan untuk pembelian 135 unit vila di kawasan Taman Buah Puncak, Cianjur.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indeks Manufaktur Indonesia Belum Kunjung Membaik, Ancaman PHK Sektor Industri Terus Bertambah – Halaman all

    Indeks Manufaktur Indonesia Belum Kunjung Membaik, Ancaman PHK Sektor Industri Terus Bertambah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan. Hal ini berisiko memicu terjadinya lagi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri terutama manufaktur.

    Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, tingginya angka PHK menandakan perekonomian Indonesia kini berada dalam kondisi lampu kuning.

    Maraknya PHK sejak awal 2025 ini menjadi indikator bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

    Gelombang PHK ini bahkan diprediksi akan terus berlanjut di masa mendatang. Dia mengatakan, sektor industri dalam negeri saat ini menghadapi tekanan berat akibat faktor global dan domestik yang kurang menguntungkan.

    Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri tekstil. Permintaan dari dua pasar utama, yakni China dan Amerika Serikat, mengalami penurunan drastis dalam dua tahun terakhir.

    Kondisi ini membuat produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri harus disesuaikan dengan lemahnya permintaan ekspor.

    Industri dalam negeri juga semakin tertekan oleh masuknya produk impor, terutama dari China. 

    Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 yang mempermudah arus barang impor semakin memperburuk situasi. 

    Produk China yang lebih murah lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan produk lokal. Bahkan, dugaan masuknya barang impor secara ilegal semakin menambah tekanan bagi industri domestik.

    Huda memperingatkan bahwa potensi bertambahnya PHK masih sangat terbuka, mengingat indeks manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) masih belum menunjukkan perbaikan.

    Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tidak berkualitas. Dulu, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen mampu menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja, tetapi saat ini hanya mampu menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja. 

    Hal ini berisiko memperparah tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam jangka menengah dan panjang.

    Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga terus menurun. Saat ini, proporsinya hanya sekitar 18%, jauh lebih rendah dibandingkan satu dekade lalu yang sempat menyentuh lebih dari 20%.

    Serbuan barang impor semakin memperlemah industri dalam negeri di tengah permintaan yang belum pulih. 

    Jika kondisi ini berlanjut dalam satu hingga dua tahun ke depan, gelombang PHK diprediksi akan semakin besar, yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam pernyataanya, Senin (3/2/2025) bilang, Purchasing Managers Index (PMI) sektor Manufaktur Indonesia Januari yang berada di level 51,9 poin atau naik 0,7 poin dari bulan sebelumnya di angka 51,2.

    Menurut dia, fase ekspansif ini merupakan titik tertinggi sejak bulan Mei 2024, dimana geliat industri manufaktur ini ditandai dengan meningkatnya pembelian bahan baku untuk dapat memenuhi lonjakan permintaan pasar pada bulan-bulan berikutnya.

    Laporan Reporter: Arif Ferdianto | Sumber: Kontan

  • Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja Gig: Bisakah?

    Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja Gig: Bisakah?

    Oleh: Nailul Huda, Direktur Ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

    JABAR EKSPRES – Seperti sudah rutinitas, isu pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi driver transportasi online muncul ketika mendekati bulan Ramadhan dan Lebaran. Tahun 2025, isu pemberian THR ini muncul ketika demo driver transportasi online pada 17 Februari 2025 yang lalu. Tuntutan yang dibacakan juga masih seputar pemberian THR hingga memicu komentar dari Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sebelum membahas ke arah pemberian THR, ada baiknya pembahasan dimulai dari status driver transportasi online.

    Dalam laporan Celios (2024), driver transportasi online sangat dekat dengan definisi pekerja gig. Pekerja gig sendiri, merupakan pekerja dengan lepas dengan memiliki karakteristik fleksibel dan mendapatkan lebih dari satu sumber penghasilan. Pekerja gig sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu location-based gig worker dan online based gig worker. Driver transportasi online dapat dimasukkan ke dalam location-based gig worker dimana istilah ini mengacu pada pekerja gig yang melakukan tugas atau proyek berdasarkan lokasi geografis tertentu. Artinya, pekerja ini menangani pekerjaan atau proyek yang membutuhkan kehadiran fisik di lokasi tertentu, biasanya dalam batas-batas geografis tertentu.

    Pekerja gig, status pekerjanya bukanlah pekerja formal seperti pada umum-nya. Pekerja gig menggunakan pendekatan kemitraan alih-alih pekerja formal. Tentu, status pekerjaan yang berbentuk kemitraan membuat pembahasan mengenai THR ini tidak kunjung selesai. Secara hukum, THR hanya diberikan kepada pekerja tetap dan tidak tetap. Namun demikian, status pekerja gig adalah kemitraan yang diatur oleh UU nomor 20 tahun 2008. Demikian pula, status dari platform penyedia pekerjaan gig bukan perusahaan yang memiliki pekerja gig.

    Status kemitraan ini yang belum dipahami oleh pemangku kebijakan dimana status pekerja gig, seperti driver transportasi online, masih belum jelas. Tidak ada kesepakatan resmi bahwa pekerja gig ini sebagai kemitraan. Maka dari itu, pekerja gig sering berharap aturannya disamakan dengan pekerja formal. Padahal, kontrak kerja-nya berbentu kemitraan yang dekat dengan pengaturan di Kementerian UMKM, bukan di Kementerian Ketenagakerjaan.

    Platform digital mempunyai bentuk two-sided market atau pasar dua sisi dimana platform melayani dua jenis konsumen. Konsumen pertama adalah para konsumen akhir, seperti contohnya penumpang dalam transportasi online. Konsumen kedua adalah pekerja gig, contohnya adalah driver transportasi online. Platform secara sistem kerja mempertemukan konsumen dalam satu wadah. Ada interaksi langsung antar jenis konsumen yang difasilitasi oleh platform.

  • Ojol Geram Isu Pertamax Dioplos: ‘Berengsek’ Itu Orang, Segitunya Mainin BBM! – Halaman all

    Ojol Geram Isu Pertamax Dioplos: ‘Berengsek’ Itu Orang, Segitunya Mainin BBM! – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Driver ojek online (ojol), Rahmadi (50), geram dengan isu bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.

    Meskipun menggunakan Pertalite, Rahmadi mengaku marah dengan tindakan dari pejabat yang melakukan oplosan BBM. 

    “Gila itu orang ya, bisa segitunya mainin BBM kayak gitu,” kata Rahmadi saat ditemui di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

    Saat ditemui di SPBU Vivo, Rahmadi tengah melakukan pengisian angin untuk ban sepeda motor yang dipakainya.

    Dia mengingatkan hukum tabur tuai apabila melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.

    “Kalau boleh saya katakan, itu brengsek tuh orang. Emang kaga (enggak) takut sama yang kuasa? Hukum tabur tuai itu pasti ada. Ya enggak di dia, ntar di anak cucunya ya kan,” ujar Rahmadi.

    Rahmadi pun meminta para pejabat yang mempermainkan BBM untuk kepentingan pribadi segera bertobat.

    “Ini negara kaya raya bisa dimainin kayak gitu. Rakyat susah semua, mereka enak-enakan. Makan gaji, difasilitasi segala macam, masih saja mainin uang rakyat kayak gitu,” tegasnya.

    Dia pun mendesak Pertamina dan pemerintah untuk segera memperbaiki sistem kinerjanya agar kasus serupa tidak terus terulang.

    “Ya perbaiki lagi kinerjanya. Kalau mau jadi bangsa ini jadi bangsa yang baik, biar maju ke depannya tercapainya Indonesia Emas itu ya harus jujur sama rakyat. Kasihan rakyat kecil. Kita sudah susah-susah bayar pajak segala macam tahu-tahunya semuanya dimainin sama orang di atas semua, pejabat-pejabat semua,” ucap Rahmadi dengan nada kesal.

    Warga Mengadu ke LBH

    Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengungkap sudah ada 426 orang yang mengajukan pengaduan secara online kepada LBH Jakarta karena merasa menjadi korban Pertamax oplosan.

    Fadhil menyebut, aduan terkait Pertamax oplosan telah masuk secara online ke LBH Jakarta sejak Rabu (26/2/2025) kemarin.

    “Sebanyak 426 pengaduan secara daring yang masuk,” kata Fadhil dilansir Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

    Kini LBH Jakarta juga membuka pengaduan terkait Pertamax Oplosan secara offline di kantornya yang ada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, mulai hari ini.

    Hal ini dilakukan karena melihat banyaknya masyarakat yang resah akan adanya Pertamax oplosan ini.

    Pembukaan pos pengaduan ini juga dianggap penting untuk bisa membantu masyarakat dalam mengklaim kerugian yang mereka alami.

    “Karena kami melihat keresahan dan kemarahan masyarakat sangat meluas.”

    “Kami memandang perlu membuka pos pengaduan untuk memfasilitasi apa klaim kerugian yang dialami masyarakat,” tutur Fadhil.

    Kerugian masyarakat ditaksir miliaran rupiah

    Masyarakat ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp47,6 miliar per hari akibat pengoplosan RON 92 (Pertamax).

    Adapun hitung-hitungan ini dilakukan oleh lembaga kajian ekonomi dan hukum, Center of Economic and Law Studies (Celios).

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    “Kita hitung per hari ada sekitar Rp 47,6 miliar kerugian konsumen yang diakibatkan adanya pengoplosan ataupun blending dari 90 dia menjadi dijual dengan harga Pertamax,” ujar Huda.

    Sehingga, jika hitung-hitungan Celios tersebut direrata dalam sebulan, maka masyarakat mengalami kerugian sebesar Rp 1,4 triliun akibat pengoplosan Pertamax.

    Lalu, ketika dijumlahkan dalam waktu setahun dengan asumsi bahwa setiap bulan 30 hari, maka kerugian masyarakat mencapai Rp17,1 triliun.

    Kemudian, saat dihitung selama lima tahun berdasarkan pernyataan Kejagung bahwa pengoplosan dilakukan selama 2018-2023, maka masyarakat merugi hingga Rp84 triliun.

    Huda pun berharap agar Kejagung tidak hanya berfokus menghitung kerugian negara imbas kasus mega korupsi tersebut.

    Namun, dia meminta agar Kejagung turut melakukan penghitungan kerugian yang dialami masyarakat.

    Isu Pertamax Dioplos

    Isu oplosan Pertamax ini bermula ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan langsung ditahan.

    Kejagung menemukan dugaan korupsi tata kelola minyak dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax terjadi pada 2018-2023.

     

     

  • AI Jadi Proyek Prioritas Danantara, Infrastruktur dan SDM Perlu Dibenahi

    AI Jadi Proyek Prioritas Danantara, Infrastruktur dan SDM Perlu Dibenahi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat meragukan pembangunan pusat data artificial intelligence (AI), yang merupakan proyek prioritas Danantara, berjalan optimal mengingat terlihat infrastruktur yang memadai.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri masih belum memadai untuk mendukung pengembangan pusat data AI secara optimal.

    “Ketika Danantara ingin fokus pada pengembangan pusat data AI, kita tahu itu tidak akan optimal mengingat ketidaksiapan penunjang dalam negeri. Infrastruktur dan SDM kita masih jauh dari siap,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (26/2/2025).

    Huda menambahkan bahwa beberapa proyek teknologi sebelumnya, seperti Bukit Algoritma atau Silicon Valley-nya Indonesia, telah terbukti gagal dan hanya menjadi proyek “ghoib” tanpa hasil yang jelas.

    Huda menilai apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan pusat data AI dalam kondisi saat ini, proyek tersebut kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. 

    Hal ini, lanjutnya, berpotensi menyebabkan kerugian besar, baik bagi negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Lebih baik, perbaiki terlebih dahulu infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia-nya, sehingga peluang keberhasilan lebih tinggi,” ucapnya.

    Selain itu, Huda juga mengusulkan agar fokus pengembangan teknologi di Indonesia diarahkan pada industri dasar teknologi, seperti semikonduktor. 

    Menurutnya, industri semikonduktor merupakan inti dari teknologi, dan pengembangan sektor ini akan memberikan dampak positif jangka panjang.

    “Jika saya sarankan, lebih baik kembangkan industri dasar teknologi berupa semikonduktor dengan membuat beragam program/kelas mengenai semikonduktor bahkan pengembangan chip. Undang profesor dari luar negeri untuk menjadi pengampu,” ujar Huda.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapan daftar proyek nasional yang akan menjadi fokus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada tahap awal.

    Presiden ke-8 RI itu mengungkap sejumlah proyek prioritas yang dimaksud yakni hilirisasinikel, bauksit, dan tembaga. 

    Proyek prioritas lainnya adalah pembangunan pusat data artificial intelligence (AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan.

    “Ini lah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangasa kita,” kata Prabowo.

  • Peserta Talkshow Dupoin Futures Indonesia Akui Termotivasi

    Peserta Talkshow Dupoin Futures Indonesia Akui Termotivasi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Dupoin Futures Indonesia menggelar talkshow dengan tema “Menguatkan Literasi Pasar Modal di era Transformasi Teknologi”.  Peserta acara ini mengaku termotivasi untuk memperdalam pasar modal.  

    Salah satu peserta Jaka Samudra memberikan testimoni dan mengaku termotivasi untuk lebih giat belajar mengenai literasi pasar modal lewat Dupoin Futures Indonesia. 

    “Menurut tanggapan saya, acara ini sungguh keren sekali, sangat memotivasi sekali. Apalagi saya sebagai kaum pemuda. Saya kini lebih memahami dan lebih tahu mengenai pasar modal,” katanya kepada Beritasatu.com di Aroem Resto & Cafe Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Jaka menyadari sebagai anak muda, dirinya perlu melek literasi finansial mengenai berbagai instrumen investasi. “Saat ini literasi ini sangat penting untuk kehidupan kita di dunia transformasi digital. Intinya acara ini keren, the best, dan luar biasa,” ungkapnya.

    Saat ditanya mengenai apakah akan mencoba mengunduh dan menggunakan Dupoin, Jaka mengaku tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam mengenai salah satu alternatif one-stop trading platform tersebut.

    “Acara ini membuat saya sangat tertarik untuk mengunduh Dupoin ini. Saya akan men-download, mencoba, dan untuk mulai main di Dupoin ini. Baik itu dari forex atau dari saham sendiri,” tuturnya.

    Jaka juga mengungkap bahwa pemahaman dasar dan pengetahuan mendalam sangat diperlukan agar investasi di forex tidak menjadi spekulasi saja. “Yang penting, seperti yang sudah dipaparkan tadi, kita harus paham dulu. Kita harus baca dulu informasi mengenai forex itu,” tandasnya.

    “Kemudian, peluang di sini cukup tinggi. Hal ini yang membuat saya tertantang sehingga ingin mencoba,” imbuhnya.

    Diketahui, talkshow dipandu oleh Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila dengan menghadirkan sejumlah pembicara yakni Direktur PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cecep Setiawan, dan Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

  • Waspada Investasi Bodong, OJK Susun Buku Saku Berisi Informasi Produk Keuangan

    Waspada Investasi Bodong, OJK Susun Buku Saku Berisi Informasi Produk Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di era digital. Upaya dilakukan untuk mengurangi dampak penipuan investasi bodong.

    Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Cecep Setiawan, menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi keuangan bagi generasi muda. 

    “Harapannya, melalui era digital ini, kita bisa mengambil hal positif. Banyak ilmu keuangan yang bisa diakses melalui media sosial, termasuk bagaimana membangun budaya menabung, membuat anggaran, serta memilih produk keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing individu,” jelas Cecep Setiawan dalam talkshow Dupoin Futures Indonesia bertema “Menguatkan Literasi Pasar Modal di Era Transformasi Teknologi” di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    OJK sedang menyusun berbagai buku saku yang berisi informasi tentang produk keuangan, termasuk aset kripto, derivatif, dan koperasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan.

    Selain itu, Cecep menekankan pentingnya memahami prinsip dasar investasi, yaitu mengetahui alasan berinvestasi serta memahami risiko yang menyertainya.

    “Jangan hanya melihat return-nya, tetapi juga pahami risikonya. Prinsipnya adalah ‘why you buy it, and know what you buy’,” tambahnya.

    Menanggapi upaya OJK, Direktur Ekonomi Digital Centre of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti meningkatnya risiko investasi seiring dengan masifnya informasi yang tersebar di media sosial.

    Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mampu memilah informasi yang valid, sehingga mudah terjebak dalam investasi bodong.

    “Anak muda sering kali terpengaruh oleh influencer yang hanya menyoroti keuntungan tanpa membahas risikonya. Fenomena ‘muda dan kaya’ membuat mereka tergiur investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa mempertimbangkan legalitas dan logisnya,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip “2L” dalam berinvestasi, yaitu legal dan logis. “Jika investasi tidak memiliki izin resmi, maka sebaiknya dihindari. Selain itu, imbal hasil yang ditawarkan juga harus masuk akal. Jangan mudah percaya dengan skema yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat,” tegasnya.

    Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 49,68% pada 2022 menjadi 65,43% pada 2024. Namun, tingkat inklusi keuangan justru mengalami penurunan dari 85,10% pada 2022 menjadi 75,02% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

    OJK mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi resmi terkait produk keuangan melalui kanal yang telah disediakan, seperti situs web OJK, media sosial @ojkindonesia, serta layanan pengaduan di kontak OJK 157. Dengan peningkatan literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan menghindari jebakan investasi ilegal.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Dupoin, Gunawan, memperkenalkan fitur terbaru dalam teknologi trading perusahaan, yakni Fairing Stock. Fitur ini dirancang untuk membantu investor mengelola risiko dan melindungi keuntungan dalam perdagangan berjangka. 

    “Trading teknologi kami cukup satu titik untuk menentukan harga beli dan konfirmasi secara tahunan, serta berjalan real-time. Selain itu, kami memiliki fitur Fairing Stock yang memungkinkan investor melindungi keuntungannya,” jelasnya.

    Gunawan menjelaskan, Fairing Stock memungkinkan investor untuk menetapkan batas penurunan harga yang akan memicu penjualan otomatis guna menghindari kerugian lebih lanjut. 

    Misalnya, jika seorang investor membeli aset pada harga Rp 15.000 dan harga naik ke Rp 16.000, maka keuntungan sebesar Rp 1.000 bisa dilindungi dengan menetapkan batas pemotongan harga.

    “Jika harga turun 500 poin, sistem akan otomatis menjual di harga tersebut, sehingga investor tetap mendapatkan keuntungan yang sudah diamankan sebelumnya. Jika harga terus naik, batas Fairing Stock juga ikut naik, memastikan keuntungan tetap terlindungi,” tambahnya.

    Gunawan menekankan pentingnya pemahaman psikologi trading bagi investor. “Banyak yang terjebak dalam fenomena FOMO (fear of missing out) atau keputusan emosional dalam trading. Oleh karena itu, kami tidak hanya menawarkan teknologi, tetapi juga edukasi agar investor dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis matang,” jelasnya.

    Untuk meningkatkan pemahaman nasabah, Dupoin mengadakan pelatihan gratis terkait teknologi trading dan strategi investasi.

    “Kami ingin memastikan setiap nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan peluang dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, kami membuka pelatihan di kantor kami bagi yang ingin belajar lebih dalam,” katanya.

    Regulasi di sektor perdagangan berjangka juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2025, pengawasan derivatif keuangan yang sebelumnya berada di bawah BAPPEBTI kini beralih ke OJK, sementara pengawasan valuta asing berpindah ke Bank Indonesia.

    Gunawan menegaskan, Dupoin berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku guna menjamin keamanan dana nasabah.

    “Seluruh transaksi yang dilakukan nasabah tercatat dalam sistem informasi OJK, sehingga transparansi dan keamanan tetap terjaga,” tutup Direktur Utama Dupoin, Gunawan soal OJK berusaha melindungi masyarakat dari investasi bodong.