Xcloud.id

Tag: Nailul Huda

  • Menimbang Efektivitas PPN DTP ke Penjualan Rumah Tapak vs Apartemen

    Menimbang Efektivitas PPN DTP ke Penjualan Rumah Tapak vs Apartemen

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menimbulkan perbedaan dampak yang cukup signifikan antara segmen rumah tapak dan hunian vertikal. 

    Meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, tapi efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih timpang akibat karakteristik siklus konstruksi apartemen yang belum selaras dengan jangka waktu regulasi.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengungkapkan interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab adanya perbedaan efektivitas penyerapan insentif PPN DTP di sektor hunian tapak dan vertikal. Sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen.

    “Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang,” kata Ferry dalam Media Briefing, Rabu (7/1/2026).

    Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni.

    Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung. 

    “Orang khawatir jika bangun banyak, peraturannya tidak berlaku lagi tahun depan. Padahal, penghematan 11% dari harga Rp1 miliar itu mencapai Rp110 juta, sangat signifikan bagi konsumen,” imbuhnya.

    Kondisi berbeda terlihat pada segmen rumah tapak komersial, di mana sejumlah pengembang rumah tapak komersial mengungkap implementasi PPN DTP dinilai signifikan mendorong penjualan sepanjang 2025.

    Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif tersebut terbukti efektif dalam menjaga tren positif penjualan hunian di tengah tantangan ekonomi global.

    Dia menjelaskan, keberhasilan stimulus ini tercermin dari catatan kinerja sepanjang tahun lalu. Apersi mencatat, pada 2024, volume penjualan properti mengalami lonjakan hingga 82% berkat sokongan insentif serupa. 

    “Karena dengan adanya PPN DTP biaya untuk pajak PPN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dari pembeli. Terbukti pada 2024 penjualan properti meningkat 82% dengan adanya PPN DTP,” jelasnya.

    Kebut Unit Ready Stock

    Seiring dengan dampak positif yang nyata tersebut, manajemen PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) mengaku tengah bersiap memacu ketersediaan unit hunian siap huni (ready stock) guna menangkap peluang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2026. 

    Direktur Ciputra Development, Harun Hajadi mengungkapkan bahwa kelanjutan insentif fiskal ini merupakan angin segar bagi daya beli konsumen di sektor real estat. Menurutnya, CTRA berkomitmen memastikan para pelanggan dapat menikmati fasilitas tersebut dengan mempercepat proses konstruksi agar memenuhi kriteria serah terima yang ditetapkan pemerintah. 

    “Tentu PPN DTP sangat menguntungkan konsumen, kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menanggung PPN bagi pembeli rumah. Kami akan mengusahakan konsumen mendapatkan insentif tersebut karena jika tidak tentu mereka akan komplain,” ujar Harun kepada Bisnis.

    Senada, emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) atau Metland mengungkap perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) pembelian rumah bakal berkontribusi positif terhadap kinerja perseroan sepanjang tahun ini. 

    Direktur Metland Olivia Surodjo menjelaskan bahwa kebijakan insentif fiskal tersebut menjadi salah satu pendorong utama dalam capaian marketing sales sepanjang 2025. Hingga periode September 2025, separuh penjualan produk hunian tercatat memanfaatkan fasilitas tersebut. 

    “Hingga September tahun 2025, lebih dari 50% marketing sales penjualan produk hunian MTLA memanfaatkan insentif PPN DTP,” ujar Olivia saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/1/2026).

    Menurut Olivia, kepastian regulasi dan periode program yang terencana sejak awal memberikan dampak besar bagi pengembang dalam menyusun strategi penjualan.

    Kendati mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku usaha, ekonom menilai pemberian insentif ini hanya sekedar memberikan Perbaikan secara sektoral. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan insentif PPN DTP belum terbukti menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

    Huda merujuk pada data kuartal III/2025, saat periode PPN DTP 100% berlangsung, pertumbuhan sektor konstruksi tercatat sebesar 4,21% dan jasa real estate ada di angka 3,95%. Posisinya, masih tertinggal jauh di bawah angka pertumbuhan ekonomi total sebesar 5,04%. 

    “Jadi, memang tidak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjualan semen pun, juga mengalami penurunan di tahun 2025. Artinya, pemberian insentif memang tidak mendorong perekonomian secara signifikan,” ungkapnya.

    Kendati ada perbaikan secara sektoral dibandingkan periode tanpa insentif, Huda menilai dampak PPN DTP terhadap penguatan daya beli masyarakat secara luas masih sangat minim.

    Senada dengan itu, Dosen dan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan PPN DTP 2026 cenderung terlalu kecil untuk menggerakkan mesin ekonomi sebesar Indonesia.

    “Kebijakan tersebut terlalu minimalis, baik dari nilai insentif dan jumlah rumah yang mendapatkan insentif. Tidak akan terlalu berdampak dalam mendorong daya beli dan menstimulus pertumbuhan ekonomi,” Ungkap Wijayanto.

  • Venezuela Diserang AS, Ini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia

    Venezuela Diserang AS, Ini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan dampak serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela terhadap ekonomi Indonesia.

    Nailul mengatakan, perdagangan Indonesia-Venezuela relatif kecil, dengan porsi hanya 0,02 persen dari total ekspor Indonesia walaupun pertumbuhan ekspornya hampir dua kali lipat.

    “Dengan porsi yang kecil, sebenarnya dampak secara langsung tidak akan signifikan terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, Venezuela bukan mitra dagang dan investasi Indonesia,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (6/1/2026).

    Sama halnya dengan dampak ke harga minyak global juga relatif minim, meskipun Venezuela mempunyai cadangan minyak besar namun produksinya relatif kecil.

    “Jadi, tidak mempunyai pengaruh terhadap pergerakan minyak global. Tidak berpengaruh juga terhadap ICP ataupun subsidi migas kita ataupun ke APBN,” ujarnya.

    Namun demikian, ada efek tidak langsung yang dapat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya dari sisi geopolitik global yang ikut memanas.

    Ia menilai geopolitik antara China-Taiwan bisa meningkat, eskalasi konfliknya yang dapat memperburuk kondisi perdagangan global. Ketika kondisi global memburuk, maka akan merembet ke berbagai sektor. Perdagangan, harga minyak global, dan sebagainya aman bergejolak. Saat itu, pemerintah perlu waspada.

     

  • Triliunan untuk MBG Saat Libur, Rakyat Sumatera Masih Tercekik Pasca Bencana

    Triliunan untuk MBG Saat Libur, Rakyat Sumatera Masih Tercekik Pasca Bencana

    GELORA.CO -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap digelontorkan saat liburan sekolah dianggap ironis di tengah kesedihan masyarakat di tiga provinsi Sumatra yang masih dalam proses pemulihan pasca banjir dan tanah longsor.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa sumber pendanaan MBG yang berasal dari uang rakyat hingga triliunan rupiah, terasa tidak masuk akal jika tetap dialokasikan untuk program ini di tengah kondisi darurat.

    “Ketika MBG ini masih berjalan, uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” ujar Huda kepada RMOL, Senin, 29 Desember 2025.

    Huda memaparkan, hingga Desember 2025, sudah ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, dengan masing-masing menyediakan 3.000 porsi setiap hari. Artinya, selama liburan akan ada 526,65 juta porsi disediakan.

    “Dengan harga rata-rata Rp15.000 per porsi, terdapat Rp7,9 triliun uang rakyat yang digunakan,” jelasnya.

    Menurut Huda, kondisi darurat di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memerlukan perhatian pemerintah untuk memastikan penanganan pasca bencana meringankan beban warga dan keluarga terdampak.

    “Apakah terlalu berat bagi negara untuk menunda MBG dan mengalihkan anggarannya bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan? Bukankah lebih baik menambah anggaran bagi mereka jika pun sudah ada alokasi?” keluhnya.

    Huda menambahkan, jika pemerintah tetap menjalankan MBG di masa liburan, hal ini justru menguntungkan kelompok pengusaha dengan nilai fantastis.

    “Dengan potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen dari nilai total per porsi, yaitu Rp2.000 dari Rp15.000, ada sekitar Rp1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG. Tahu siapa yang punya SPPG? Ya, kroni pemerintah,” pungkas Huda. 

  • Fenomena Rojali-Rohana Merebak, Pengamat: 2025 Titik Kelam Pusat Perbelanjaan

    Fenomena Rojali-Rohana Merebak, Pengamat: 2025 Titik Kelam Pusat Perbelanjaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat perbelanjaan alias mal menghadapi tekanan berat sepanjang 2025 seiring melemahnya daya beli masyarakat. Fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya bertanya (rohana) membuat transaksi tetap rendah, meski mal ramai dikunjungi.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tekanan terhadap pusat perbelanjaan saat ini tidak hanya berasal dari maraknya perdagangan daring, melainkan juga dari penurunan pendapatan masyarakat. Alhasil, kondisi tersebut memicu fenomena rojali dan rohana dinilai merugikan pengelola pusat perbelanjaan.

    “Dengan daya beli yang merosot, tahun 2025 seperti titik kelam pusat perbelanjaan hingga memunculkan fenomena rohana dan rojali,” kata Huda kepada Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

    Dia menilai, pelemahan daya beli masyarakat menjadi pemicu maraknya fenomena pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tanpa melakukan transaksi.

    Meski pendapatan masyarakat menurun, kebutuhan akan hiburan tetap ada. Namun, keterbatasan finansial membuat masyarakat memilih aktivitas berbiaya rendah, seperti berjalan-jalan tanpa melakukan pembelian.

    Di sisi lain, sambung dia, ketika ingin berbelanja, konsumen justru cenderung beralih ke platform perdagangan daring yang menawarkan harga lebih kompetitif.

    Menurutnya, program diskon belanja yang digulirkan pemerintah belum mampu mendorong konsumsi secara signifikan. Huda memandang, persoalan utama bukan pada harga, melainkan pada kemampuan beli masyarakat yang melemah akibat pendapatan yang turun dan terbatasnya lapangan kerja.

    “Ketika pendapatan masyarakat turun, mereka tidak mampu untuk beli barang,” ujarnya.

    Celios juga menyoroti sebagian kelompok rojali dan rohana berasal dari masyarakat yang belum terserap di pasar kerja. Huda melihat tambahan pendapatan musiman selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai belum memberikan dampak berarti bagi pusat perbelanjaan.

    Lebih lanjut, Huda melihat adanya pergeseran fungsi pusat perbelanjaan. Mal, ujar dia, kini tak lagi semata menjadi tempat transaksi jual beli, melainkan ruang publik untuk bersosialisasi. Perubahan perilaku ini menuntut pengelola untuk menyesuaikan model bisnis agar tetap berkelanjutan.

    Untuk itu, Celios mendorong pengelola pusat perbelanjaan untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif di luar tenant ritel konvensional, seperti melalui penyelenggaraan acara, festival, maupun konser berskala menengah dan besar guna

  • Kenaikan Upah Minimum Berpotensi Naikkan Konsumsi, Pengusaha Tak Perlu Risau

    Kenaikan Upah Minimum Berpotensi Naikkan Konsumsi, Pengusaha Tak Perlu Risau

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan terbaru. Ini akan menjadi acuan penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menuturkan, salah satu poin penting dalam PP Pengupahan adalah terkait perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Seluruh hasil kajian tersebut dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebelum ditetapkan.

    “Pak Presiden juga mendengar langsung aspirasi serikat pekerja, serikat buruh, termasuk dari berbagai pihak. Dan, akhirnya beliau menetapkan formula yang menjadi acuan dalam PP Pengupahan,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Gagasan kenaikan upah, yang umumnya dilakukan setiap akhir tahun, seringkali menghadirkan silang pendapat antara buruh dan pengusaha. Di satu sisi, buruh menginginkan kenaikan yang signifikan, namun di sisi lain para pengusaha acapkali keberatan dengan tuntutan buruh.

    Kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkukuh menuntut kenaikan UMP untuk tahun 2026 sebesar antara 6,5 persen hingga 10 persen.

    Buruh dan karyawan keluar dari Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, 28 Februari 2025. (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    Angka tersebut, kata Presiden KSPI Said Iqbal, didasarkan dari perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu. Jika tidak disetujui, Said Iqbal mengancam akan ada aksi mogok nasional oleh para buruh.

    Sementara itu, para pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta formula yang adil dalam penghitungan kenaikan upah. “Harapannya keputusan UMP tahun ini tidak mengagetkan, tapi benar-benar fair bagi pengusaha dan pekerja,” kata Ketua Apindo Shinta Kamdani.

    Formula Penentuan UMP 2026

    Kemenaker sendiri telah menjelaskan formula penentuan UMP 2026.

    “Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah adalah sebesar inflasi secara tahunan (year on year) ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan koefisienalfa0,5 – 0,9,” jelas Kemnaker.

    Alfaadalah indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang yang ditentukan, dalam hal ini 0,5-0,9.

    Dengan formula seperti itu, maka penetapan UMP 2026 akan berbeda dengan tahun 2025. Pada 2025, UMP ditetapkan naik serentak sebesar 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia.

    Tuntutan kenaikan upah hingga 10 persen lebih dari para buruh didasarkan pada kondisi perekonomian Indonesia yang belum juga membaik. Harga pangan terus meroket, belum lagi biaya transportasi, listrik, BBM, pendidikan, dan kesehatan terus meningkat.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menanggapi pertanyaan awak media di Jakarta, Rabu (24/9/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulisnya menuturkan, keterlambatan penetapan kebijakan pengupahan mestinya menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada pekerja. Tapi kenyataannya, kenaikan upah yang dihasilkan tetap minimal dan jauh dari harapan buruh.

    Sebagai informasi, pengumuman penetapan kebijakan pengupahan 2026 seharusnya sudah diputuskan pada November 2025.

    Dengan formulai sekarang ini, Mirah menilai kenaikan upah minimum tanpa pengendalian biaya hidup akan menjadi sia-sia dan tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja.

    Perhitungan Tidak Transparan

    Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyoroti formula kenaikan UMP 2025 yang baru diteken Presiden Prabowo Subianto. Dalam beleid terbaru, kata Huda, sebenarnya sangat dimungkinkan UMR/P bisa tumbuh 6,5 persen ke atas, namun tidak semua daerah merasakan hal tersebut.

    Misalkan dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi sekitar 2,5 persen, Alfa di angka 0,8 persen, sesuai formulasi kenaikan upah adalah inflasi + (Pertumbuhan ekonomi x alfa), maka pertumbuhan upah minimum menjadi 6,82 persen.

    “Namun masalahnya adalah tidak semua provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, pertumbuhan UMR/P sebagian besar akan berada di bawah 6,5 persen,” kata Huda saat dihubungiVOI.

    Huda mencontohkan DKI Jakarta, dengan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen, dengan alfa 0,7 dan inflasi 2,67 persen, maka pertumbuhan UMRnya hanya di angka 6,1 persen. Pertumbuhan upah bisa lebih tinggi dengan alfa yang lebih tinggi. Yang menjadi masalah, lanjut Huda, adalah penentuan nilai alfa yang tidak transparan.

    Pekerja menyelesaikan pesanan produk tekstil untuk ekspor di pabrik PT Sari Warna Asli Tekstil (Sari Warna) Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Maulana Surya/agr)

    “Bagaimana menghitung kontribusi pekerja dalam pertumbuhan ekonomi? Apakah dihitung pula konsumsi dari pekerja dari sektor ekonomi? Pekerja yang mana yang dihitung? Formal kah? Informal kah?” tutur Huda lagi.

    “Semuanya tidak transparan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Jika menghilangkan alfa, maka bagi buruh akan sangat menguntungkan,” kata ia mengimbuhkan.

    Untuk itu, Huda menegaskan perhitungan kenaikan upah minimum seharusnya tidak menggunakan alfa. Karena, kebijakan penentuan nilai alfa ini yang dapat menjadi kebijakan transaksional.

    Ia juga menyampaikan, kenaikan upah bukan sesuatu yang mesti ditakutkan oleh pengusaha karena pada dasarnya kenaikan upah minimum provinsi dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga.

    “Ketika konsumsi rumah tangga meningkat, ekonomi berjalan dengan optimal. Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan signifikan,” ucapnya.

    “Yang untung juga dari pelaku usaha yang barangnya mengalami kenaikan permintaan. Dengan alamiah bisa meningkatkan ekspansi dan membuka lapangan kerja,” kata Huda menyudahi.

  • Setumpuk Catatan di Tengah Wacana Merger Gojek- Grab yang Menguat

    Setumpuk Catatan di Tengah Wacana Merger Gojek- Grab yang Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak memberikan catatan menjelang pergantian tahun dan di tengah wacana merger Gojek-Grab. Kompetitor, regulator, hingga pengemudi memberikan catatan atas penggabungan dua raksasa ride hailing. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan tarif ojek online (ojol) dalam bentuk apa pun sebelum Peraturan Presiden (Perpres) tentang skema bagi hasil 90% untuk pengemudi ojol dan 10% untuk perusahaan aplikator diterbitkan secara resmi.

    Garda juga meminta agar Perpres Ojol mengatur kontribusi wajib perusahaan aplikator sebesar 1% sampai 2% kepada negara, yang dialokasikan sebagai jaminan perlindungan sosial dan jaminan hari tua bagi pengemudi ojol.

    Adapun pembahasan mengenai perpres ojol tertutup. Garda mengaku belum pernah dilibatkan dalam pembentukan perpres, yang salah satu poinnya membahas mengenai merger Gojek-Grab. 

    “Kami belum mendapatkan informasi konkrit kapan Perpres akan terbit dan apa isi dari Raperpres tersebut. Hingga saat ini kami belum dilibatkan,” kata Igun kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

    Igun meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan organisasi pengemudi berbadan hukum yang memiliki keterwakilan di provinsi-provinsi dalam penyusunan kebijakan. Dia juga meminta pemerintah dan perusahaan aplikator agar menghentikan segala bentuk kebijakan tarif yang tidak berpihak pada pengemudi dan konsumen pengguna jasa ojol.

    Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan telah mendengar mencuatnya isu merger Gojek-Grab dan potensi monopoli dari aksi itu beberapa waktu lalu. 

    “Tapi kan tetap saya yakin sih dari sisi pemerintah, bakal memberikan solusinya sebaik-baiknya sih terkait itu,” kata Dirhamsyah 

    Dia menuturkan bahwa hingga kini Maxim belum menerima informasi resmi mengenai perkembangan rencana penggabungan usaha kedua perusahaan layanan on-demand tersebut.

    Terkait mitigasi risiko, dia menambahkan bahwa Maxim siap berkoordinasi dengan pihak terkait apabila isu merger itu benar-benar masuk ke tahap formal.

    “Tapi tetap selagi belum, ya kita belum. Selagi belum ada kepastian yang sudah bisa dibilang seperti 100% ya kita masih belum bakal bertindak,” ujarnya.

    Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyatakan akan bertindak tegas apabila Danantara, Gojek, dan Grab tidak melibatkan KPPU dalam proses merger tersebut.

    KPPU akan membatalkan merger tersebut jika tidak sesuai dengan persyaratan yang sehat.

    “Grab,GOTO, dan Danantara. Tanpa melibatkan KPPU, membuat merger akan jadi problem. KPPU akan tegas menggunakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Asa. 

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proses penggabungan GoTo dan Grab masih berlangsung. “Masih berjalan itu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

    Danantara menegaskan bahwa keterlibatannya mengikuti arahan pemerintah dalam rencana merger tersebut. Pemerintah disebut memberikan masukan terkait keberlanjutan ekosistem digital nasional. Badan investasi itu juga memastikan bahwa fokus utamanya berada pada hubungan business-to-business (B2B) antara GoTo dan Grab, serta terus memantau dinamika proses tersebut.

    Nasib Maxim Cs

    Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan dengan pasar yang didominasi oleh satu entitas bisnis tentu akan menjadi pukulan bagi kompetitor perusahaan merger Gojek dan Grab.

    Kompetitor membutuhkan modal besar untuk bersaing dengan perusahaan merger. Apabila tidak bisa bersaing secara harga dan promo, dia meyakini Maxim akan kabur juga dari Indonesia.

    “Makanya memang persaingan usaha yang sehat tanpa dominasi satu-dua pihak itu penting. Kecuali Shopee Food mungkin masih bisa bertahan karena punya dana besar juga,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Berbeda, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC), M. Tesar Sandikapura mengatakan Maxim dan lain-lain yang di luar Grab- Gojek masih berpeluang bertahan di Indonesia.

    Dia meyakini ada ruang yang tidak dimiliki perusahaan merger, yang dapat dioptimalkan oleh Maxim maupun Shopee Food.

    Misal, dari sisi akuisisi pedagang. Mereka bisa mengambil keuntungan yang jauh lebih kecil potongannya sehingga pedagang tertarik untuk menggunakan aplikator kompetitor Grab-Gojek.

    “Grab Gojek itu setahu saya itu dia memotong 20% ke merchant-merchant Misalkan Shopee, Shopee Food, atau Maxim bisa memberikan angka yang jauh lebih rendah itu saya rasa itu menarik,” kata Tesar.

    Dia mengatakan dengan harga potongan yang lebih murah, maka harga yang diterima pelanggan nantinya juga akan makin murah sehingga perusahaan di luar Gojek-Grab diminati masyarakat.

    “Jadi peluang Maxim dan teman-teman bisa bertahan itu saya lihat masih tinggi cuma pastikan mereka tetap punya dibilang value proposition yang jelas misalkan harga jauh lebih murah, atau pelayanan jauh lebih bagus,” kata Tesar.

  • Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berjalan alot. Sejumlah komitmen masih dibahas sementara, termasuk terkait perdagangan digital yang dinilai berbenturan dengan kedaulatan data.

    Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai sikap AS tersebut muncul karena Indonesia dianggap enggan menerapkan langkah konkret untuk memfasilitasi alur data lintas batas yang bebas hambatan. 

    Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan visi AS terkait perdagangan terbuka.

    “Saya melihat hal ini terkait erat dengan aturan data localization Indonesia, yang mewajibkan penyimpanan data sensitif secara lokal, regulasi PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] yang memaksa platform asing mendaftar dan mematuhi standar lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Heru menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas mempertahankan regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk soal pelindungan data pribadi. Ia menyebut data masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer ke negara lain tanpa persetujuan pemiliknya.

    “Begitu juga dengan PSE yang aturannya kan sangat rendah, hanya mendaftar. Masak begitu saja tidak mau,” imbuhnya.

    Menurut Heru, kondisi ini menimbulkan ironi karena banyak negara lain yang tidak dibebani komitmen tambahan justru dikenakan bea masuk yang sama atau lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ia menilai standar yang diminta AS seperti penghapusan hambatan non-tarif dan komitmen terhadap perdagangan digital bebas sulit dipenuhi karena bertentangan dengan visi kedaulatan digital Indonesia yang menekankan kontrol nasional atas data demi melindungi ekonomi dan keamanan negara.

    Dia menambahkan, dorongan AS agar alur data lintas batas dilakukan tanpa restriksi, termasuk pengakuan atas kecukupan yurisdiksi data AS, berbenturan dengan kebijakan Indonesia seperti data localization dan PSE yang dirancang untuk mencegah dominasi asing serta memastikan data tetap berada di wilayah nasional.

    “Kalau melihat undang-undang pelindungan data pribadi, memberikan negara lain kebebasan mengakses data pribadi dari Indonesia, bisa mengancaman kedaulatan, karena memungkinkan alur data bebas yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya digital lokal tanpa resiprokal,” katanya.

    Heru juga menilai mundurnya Indonesia dari komitmen perdagangan digital dapat berdampak ganda. Bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, kebijakan tersebut berarti hambatan tetap ada sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, membatasi ekspansi, dan memperlambat inovasi lintas negara.

    “Bagi pemain lokal, startup lokal mendapat manfaat proteksi, dengan ruang lebih besar untuk berkembang tanpa kompetisi ketat, mendukung ekosistem digital nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

    Ilustrasi konektivitas data

    Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia perlu mempertahankan standar tinggi dalam pelindungan data masyarakat, termasuk dalam isu transfer data dan kewajiban data localization.

    Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mentransfer data ke negara dengan standar pelindungan data yang lebih buruk.

    “Amerika Serikat dengan berbagai kasus data breach nampaknya mempunyai perlindungan data pribadi yang buruk,” kata dia kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menambahkan ketentuan transfer data pribadi tidak dilakukan dalam skema hubungan G2G. Karena itu, pihak AS tidak dapat memaksakan Indonesia untuk mentransfer data ke wilayahnya. Pemerintah, tegasnya, wajib menjaga pelindungan data pribadi masyarakat tanpa kompromi.

    “Termasuk jika dimasukan dalam perundingan dagang Indonesia-AS. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang berimbang dalam bernegosiasi dengan AS,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, kesepakatan tarif dagang kedua negara terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi karena Indonesia dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

    “Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

    Pejabat itu mengatakan perwakilan Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mengonfirmasi laporan awal Financial Times (FT).

    Sumber FT menyebut Indonesia bukan hanya memperlambat implementasi kesepakatan, tetapi secara terang-terangan menyatakan tidak dapat memenuhi komitmen sebelumnya dan ingin menegosiasikannya ulang agar tidak mengikat.

    “Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.

    AS menilai Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif atas ekspor industri dan pertanian AS, serta langkah konkret di sektor perdagangan digital. USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyepakati kesepakatan tersebut, namun kini dinilai menahan implementasi karena pertimbangan politik domestik.

    Hingga kini, kantor Presiden Prabowo dan Menko Airlangga belum memberikan tanggapan. USTR juga menolak berkomentar. Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga pekan ini untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pihak.

    Kesepakatan ini merupakan respons Washington terhadap pengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang berisi ancaman tarif jika tidak mencapai kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam surat kepada Indonesia, AS sempat mengancam tarif sebesar 32% sebelum akhirnya disepakati turun menjadi 19%.

    Indonesia juga menyetujui penghapusan sejumlah hambatan non-tarif, termasuk aturan ketat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dinilai menghambat investasi perusahaan AS. Namun pelaku usaha domestik memperingatkan pelonggaran TKDN dapat menekan daya saing nasional.

    Apple termasuk perusahaan yang terdampak aturan tersebut. Indonesia sempat melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi ketentuan TKDN 40%, sebelum akhirnya mencabut larangan setelah Apple menyetujui rencana investasi untuk produksi komponen di Indonesia.

    Kesepakatan dagang ini juga menghadapi hambatan lain. Indonesia sebelumnya menolak klausul yang dianggap koersif karena memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menandatangani kesepakatan lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS. Malaysia dan Kamboja telah menyetujui klausul tersebut sebagai bagian dari upaya AS menahan pengaruh China di Asia Tenggara.

  • Nasib Maxim Cs di Tengah Dominasi Perusahaan Merger Gojek-Grab

    Nasib Maxim Cs di Tengah Dominasi Perusahaan Merger Gojek-Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan ride hailing Maxim dan aplikasi pemesanan makanan Shopee Food diperkirakan menghadapi kondisi yang berat jika merger Gojek dan Grab terealisasi. Terlebih kedua perusahaan dengan porsi 10% itu tidak memiliki nilai tawar yang kuat.

    Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan dengan pasar yang didominasi oleh satu entitas bisnis tentu akan menjadi pukulan bagi kompetitor perusahaan merger Gojek dan Grab. Kompetitor membutuhkan modal besar untuk bersaing dengan perusahaan merger. Apabila tidak bisa bersaing secara harga dan promo, dia meyakini Maxim akan kabur juga dari Indonesia.

    “Makanya memang persaingan usaha yang sehat tanpa dominasi satu-dua pihak itu penting. Kecuali Shopee Food mungkin masih bisa bertahan karena punya dana besar juga,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Berbeda, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC), M. Tesar Sandikapura mengatakan Maxim dan lain-lain yang di luar Grab- Gojek masih berpeluang bertahan di Indonesia.

    Dia meyakini ada ruang yang tidak dimiliki perusahaan merger, yang dapat dioptimalkan oleh Maxim maupun Shopee Food.

    Misal, dari sisi akuisisi pedagang. Mereka bisa mengambil keuntungan yang jauh lebih kecil potongannya sehingga pedagang tertarik untuk menggunakan aplikator kompetitor Grab-Gojek.

    “Grab Gojek itu setahu saya itu dia memotong 20% ke merchant-merchant Misalkan Shopee, Shopee Food, atau Maxim bisa memberikan angka yang jauh lebih rendah itu saya rasa itu menarik,” kata Tesar.

    Dia mengatakan dengan harga potongan yang lebih murah, maka harga yang diterima pelanggan nantinya juga akan makin murah sehingga perusahaan di luar Gojek-Grab diminati masyarakat.

    “Jadi peluang Maxim dan teman-teman bisa bertahan itu saya lihat masih tinggi cuma pastikan mereka tetap punya dibilang value proposition yang jelas misalkan harga jauh lebih murah, atau pelayanan jauh lebih bagus,” kata Tesar.

    Logo Maxim

    Respons Maxim

    Sementara itu, Maxim Indonesia menanggapi isu rencana merger antara Gojek dan Grab yang dinilai berpotensi menimbulkan dominasi pasar.

    Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan pihaknya turut mendengar mencuatnya isu tersebut, yang dikhawatirkan dapat mengarah pada praktik monopoli.

    “Tapi kan tetap saya yakin sih dari sisi pemerintah, bakal memberikan solusinya sebaik-baiknya sih terkait itu,” kata Dirhamsyah saat ditemui usai diskusi panel dan dialog interaktif lintas pemangku kepentingan bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menuturkan bahwa hingga kini Maxim belum menerima informasi resmi mengenai perkembangan rencana penggabungan usaha kedua perusahaan layanan on-demand tersebut.

    Terkait mitigasi risiko, dia menambahkan bahwa Maxim siap berkoordinasi dengan pihak terkait apabila isu merger itu benar-benar masuk ke tahap formal.

    “Tapi tetap selagi belum, ya kita belum. Selagi belum ada kepastian yang sudah bisa dibilang seperti 100% ya kita masih belum bakal bertindak,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menanggapi isu merger GoTo dan Grab yang disebut akan melibatkan BPI Danantara.

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando menegaskan bahwa proses merger merupakan keputusan korporasi masing-masing perusahaan dan regulator tidak dapat memberikan penilaian atas transaksi yang belum terjadi.

    “KPPU tidak bisa berkomentar atas isu tersebut karena nanti bias, [karena] ini kan sesuatu transaksi yang belum tentu akan terjadi, tapi sudah dimintakan komentar,” ujar Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Aru menekankan bahwa setiap aksi korporasi harus dipastikan tidak menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dia menjelaskan bahwa sistem pengawasan merger di Indonesia menggunakan skema post-merger notification atau pemberitahuan wajib pascatransaksi sesuai UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sepanjang 2025, aksi merger dan akuisisi mencapai rekor baru, yakni 141 notifikasi dengan nilai transaksi Rp1,3 kuadriliun.

    “Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proses penggabungan GoTo dan Grab masih berlangsung. “Masih berjalan itu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

    Danantara menegaskan bahwa keterlibatannya mengikuti arahan pemerintah dalam rencana merger tersebut. Pemerintah disebut memberikan masukan terkait keberlanjutan ekosistem digital nasional. Badan investasi itu juga memastikan bahwa fokus utamanya berada pada hubungan business-to-business (B2B) antara GoTo dan Grab, serta terus memantau dinamika proses tersebut.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.