Xcloud.id

Tag: Nahdiana

  • Disdik DKI ambil langkah antisipasi cegah siswa ikut demo di DPR

    Disdik DKI ambil langkah antisipasi cegah siswa ikut demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah antisipasi agar siswa-siswi sekolah tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis.

    Salah satunya dengan memperkenankan siswa-siswi yang tinggal di daerah sekitar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR untuk belajar dari rumah.

    “Sampai saat ini, ada beberapa kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau jarak tempuh anak. Permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar di rumah dengan tetap berkomunikasi intensif dengan orang tua guna memastikan keberadaan anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, sebagai upaya antisipasi potensi provokasi ajakan kepada siswa-siswi untuk mengikuti demonstrasi tersebut, pihaknya menerbitkan Surat Instruksi Kadis Nomor 31 Tahun 2025 tentang optimalisasi kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan bagi seluruh jajaran Disdik DKI.

    Aturan tersebut merupakan turunan dari instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2025 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi.

    Nahdiana mengatakan mulai Selasa, 26 Agustus 2025, pihaknya melakukan pengawasan ke sekolah terkait kehadiran siswa dan kepulangan mereka dari sekolah ke rumah melalui komunikasi intensif dengan orang tua.

    “Kami juga memetakan dan melakukan pendampingan pengawasan kehadiran dan kepulangan murid untuk sekolah-sekolah swasta yang berpotensi mudah terprovokasi (muridnya berasal keluarga lingkungan kurang mampu),” tutur Nahdiana.

    Tak hanya itu, Disdik DKI turut melakukan rapat koordinasi secara berjenjang dengan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan ketat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta aparat untuk memitigasi jika hari ini masih ditemukan anak-anak yang dari rumah mengaku berangkat ke sekolah, tetapi nyatanya tidak sampai ke sekolah.

    Kendati demikian, belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang akan dikenakan apabila masih terdapat anak-anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau agar seluruh siswa Jakarta tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana agar mengirimkan surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.

    “Secara khusus, saya sudah meminta kepada Bu Nadiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta, dengan kepala-kepala sekolah. Tentunya diminta untuk sekolah memberikan pengawasan yang ketat, untuk tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, terdapat beberapa sekolah yang melonggarkan pengawasan sehingga tidak mengira bahwa murid-murid mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa.

    Meskipun Pemprov DKI memberikan ruang ekspresi bagi seluruh kalangan di Jakarta, namun dia berharap siswa-siswi Jakarta tidak terlibat dalam aksi tersebut.

    “Dan tadi waktu acara ini belum mulai, beliau (Nahdiana) juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan yang ada, dan mudah-mudahan nanti kita lihat sampai dengan sore, malam hari ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kemarin,” harap Pramono.

    Sebelumnya pada Senin (25/8), kepolisian menangkap 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebutkan 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

    Sementara hari ini, diketahui polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Mereka diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar melalui media sosial.

    Sebanyak 120 pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menajabarkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Lalu, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    Kemudian, Polres Metro Jakarta Pusat juga mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta

    Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana membacakan laporan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:20 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan wisata edukasi sangat penting bagi anak-anak, terutama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membangkitkan semangat belajar dan meraih cita-cita mereka.

    Tak hanya itu, dia mengatakan wisata edukasi itu juga penting agar seluruh anak di Jakarta dapat menikmati setiap fasilitas yang ada.

    “Secara khusus, saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan, mohon ini bagi warga Jakarta diatur secara baik (wisata edukasi untuk anak-anak sekolah),” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, wisata edukasi atau edutrip (educational trip) bagi anak-anak penerima KJP Plus mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh mereka.

    Dia pun mengaku pernah melihat banyak anak Jakarta yang belum dapat menikmati secara langsung fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Jakarta.

    “Contoh, ketika saya di Ancol, kurang lebih 2 km dari Taman Impian Jaya Ancol, banyak anak-anak yang hanya melihat Ancol dari luar. Maka saya sampaikan, saya ingin anak-anak Jakarta bisa menikmati fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta untuk membuka wawasan bagi yang bersangkutan,” ujar Pramono.

    Dia juga menginginkan agar edutrip tersebut membuat anak-anak Jakarta memiliki cita-cita yang tinggi untuk masa depan mereka. 

    Pria yang akrab disapa Pram itu menceritakan saat masih duduk di bangku kelas 4 SD, ia ingin sekali melihat Monumen Nasional (Monas). Sejak saat itu, ia berkeinginan agar punya kesempatan untuk selalu melihat Monas. Siapa sangka, ia kini justru memiliki kantor yang tepat berhadapan dengan Monas.

    “Ini untuk memacu semangat. Dengan kerja keras, kesungguhan, mimpi, fokus, dan sebagainya saya yakin ini akan menjadi modal untuk bisa bersekolah dengan baik,” ungkap Pramono.

    Pada Kamis, dia juga berkesempatan melepas kegiatan edutrip yang diikuti siswa-siswi tahap SD, SMP hingga SMK.

    Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana menyebutkan sebanyak 1.000 siswa penerima KJP dari jenjang SD, SMP, SMK dijadwalkan mengunjungi beberapa museum dan perpustakaan di Jakarta.

    “Peserta edutrip berangkat dari delapan titik kecamatan menggunakan bus sekolah dengan tujuan museum-museum dan perpustakaan di Jakarta,” tutur Nahdiana.

    Dia menjelaskan peserta didampingi oleh 215 guru pendamping dan 45 pemandu wisata dari SMK Negeri 27 dengan jurusan Usaha Layanan Wisata.

    Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran secara kontekstual dan memberikan suasana belajar di luar kelas dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Jakarta.

    “Terima kasih kepada seluruh kolaborator yang membantu pelaksanaan ini. Kepada Baznas Bazis DKI, PAM Jaya dan seluruh OPD terkait,” tutup Nahdiana.

    Sumber : Antara

  • Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara terkait 48 anak usia SD hingga SMP di Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, yang diketahui putus sekolah.

    Pramono menyebutkan, dirinya telah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana untuk mendalami temuan tersebut.

    “Memang ada yang anaknya tidak mau sekolah. Tetapi saya minta, kalau kemudian persoalannya karena tidak punya KJP, maka untuk diprioritaskan mendapatkan KJP,” kata Pramomo di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan hadir untuk membantu setiap anak di Jakarta agar tetap bisa mengenyam pendidikan.

    “Sebagai Gubernur Jakarta, jangan sampai di Jakarta, anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya pendidikan,” katanya.

    Kalau selama karena tidak punya biaya pendidikan, maka pemerintah akan hadir. “Dan untuk itu kami sudah mengatur,” kata Pramono.

    Pramono memastikan telah memberi arahan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

    Sebelumnya, sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, diketahui putus sekolah.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

    Lukman menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya kuliah anak-anak tersebut.

    Kendati demikian, kata Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.

    Lukman berencana mendaftar anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia fenomena anak putus sekolah di Jakarta adalah fenomena gunung es yang selama ini tidak terdeteksi.

    Dia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan usia mereka.

    Sumber : Antara

  • DKI tekankan pentingnya ciptakan sekolah jadi ruang aman

    DKI tekankan pentingnya ciptakan sekolah jadi ruang aman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali menekankan pentingnya menciptakan sekolah sebagai ruang aman dan nyaman bagi siswa dalam mengembangkan potensi diri.

    Kondisi tersebut dapat terwujud melalui kerja sama dan kolaborasi antara siswa dan para pendidik,” kata dia saat meninjau SMP Negeri 85 Jakarta dan SMA Negeri 34 Jakarta yang sedang melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kamis.

    Sekretaris daerah (sekda) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam menyediakan pendidikan berkualitas di seluruh jenjang.

    Dia berharap MPLS menjadi langkah awal yang positif bagi siswa untuk beradaptasi dan membentuk karakter yang tangguh selama masa belajar.

    “Semoga dalam lima hari MPLS ini, seluruh siswa dapat mengikuti dengan baik, lulus dan siap menjalani pendidikan dengan semangat hingga kelulusan nanti,” kata dia.

    Dia juga mengajak siswa untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, sesama siswa hingga tenaga kependidikan dan lingkungan sekitar.

    “Di sini kalian akan berkolaborasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan. Semua itu membutuhkan kolaborasi dengan bapak dan ibu guru untuk dirangkai menjadi kekuatan bersama,” katanya.

    Sekda didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. Dalam kunjungannya, dia menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa baru dan mendorong mereka agar bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan

    “Niatkan dengan tulus, karena selain ilmu dan wawasan, kalian juga akan mendapatkan persahabatan dan teman-teman baru,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sudah lebih siap jalankan program sekolah swasta gratis

    DKI sudah lebih siap jalankan program sekolah swasta gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih siap dibanding daerah lain dalam menjalankan program sekolah swasta gratis.

    “Yang jelas dibandingkan yang lain, Jakarta pasti lebih siap. Karena memang sudah ada rencana awal untuk menggratiskan sekolah swasta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu peraturan presiden (perpres) terkait hal tersebut. Jika perpres tersebut sudah diresmikan, maka DKI Jakarta akan langsung merealisasikan program tersebut.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan bakal melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini.

    Sebanyak 40 sekolah swasta ditunjuk sebagai percontohan (piloting) program tersebut yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta dan mencakup seluruh jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, program ini menyasar wilayah atau kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.

    Seluruh biaya pendidikan di sekolah swasta peserta program ini akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sampai siswa menyelesaikan masa studinya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI masih tunggu perpres terkait sekolah swasta gratis

    DKI masih tunggu perpres terkait sekolah swasta gratis

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/7/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    DKI masih tunggu perpres terkait sekolah swasta gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu peraturan presiden (perpres) terkait sekolah swasta gratis dan siap merealisasikan kebijakan tersebut.

    “Kita nunggu perpresnya. Kemarin kan baru keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah siap jika nantinya program tersebut resmi direalisasikan. Pramono menjelaskan, Jakarta sudah menyiapkan sebanyak 40 sekolah gratis. Namun belum dijelaskan secara rinci sekolah mana saja yang termasuk dalam 40 sekolah tersebut.

    “Jakarta sudah mempersiapkan 40 sekolah swasta untuk percobaan sekolah gratis, tetapi kami menunggu perpresnya dulu,” kata Pramono.

    Pada Selasa (10/6), Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah syarat untuk sekolah swasta yang akan digratiskan sehingga ada jaminan mutu bagi peserta didik.

    Dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bersama pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengatakan saat ini syarat yang masih dibahas bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    “Kami sedang (membahas) bersama dengan OPD lain, menentukan kualifikasi persyaratan sekolah swasta yang mana,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Pramono yakin Jakarta bisa berikan pendidikan gratis SD-SMP

    Pramono yakin Jakarta bisa berikan pendidikan gratis SD-SMP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meyakini Jakarta bisa memberikan pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saya yakin akan bisa terpenuhi. Karena memang di Jakarta pertama SDM-nya (sumber daya manusia) ada, kedua aspek finansialnya juga bisa mandiri,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa.

    Selain itu, sebelum keputusan itu dibuat, Pramono menjelaskan Jakarta juga sudah mempunyai pilot project 40 sekolah swasta gratis. Sehingga, keputusan MK tersebut bisa mempercepat proses realisasi program tersebut.

    Dengan adanya program tersebut, dia berharap tidak ada lagi ijazah-ijazah siswa yang tertahan akibat tak mampu melunasi biaya sekolah.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menetapkan sejumlah syarat untuk sekolah swasta yang akan digratiskan sehingga ada jaminan mutu bagi peserta didik.

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan saat ini syarat tersebut masih dibahas bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengemukakan ada sebanyak 40 sekolah swasta yang akan digratiskan. Namun, Nahdiana tak merinci sekolah swasta mana saja yang dimaksud.

    Sebelumnya pada Selasa (27/5) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

    Berdasarkan pertimbangan itu, MK dalam amar putusannya mengubah norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi:

    “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 

    DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan sejumlah syarat bagi sekolah swasta yang akan menggratiskan sumbangan biaya pendidikan (SPP) bagi siswanya untuk memastikan mutu lulusan nantinya.

    “Ketika menggratiskan sekolah swasta, harus ada penjaminan terhadap mutu. Jangan sampai sudah gratis tapi mutunya tidak bisa kita ukur, tidak setara dengan apa yang kita harapkan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana di Jakarta, Selasa.

    Nahdiana yang diundang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bersama pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengatakan persyaratan tersebut masih dibahas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Kami sedang (membahas) bersama dengan OPD lain, menentukan kualifikasi persyaratan sekolah swasta yang mana,” kata dia.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengemukakan sudah ada  40 sekolah swasta yang akan memberikan SPP gratis. Namun, Nahdiana tak merinci sekolah swasta mana saja yang dimaksud.

    Lebih lanjut terkait sekolah swasta gratis, Pemprov DKI pun telah menyiapkan proyek percontohan dan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    “Kami juga koordinasi dengan beberapa daerah, untuk menyikapi putusan MK ini, insyaallah DKI Jakarta mudah-mudahan jadi tempat belajar, karena sebelum keputusan MK, kami sudah putuskan akan ada sekolah gratis, yang kita mulai 40 (sekolah swasta),” ujar Nahdiana.

    Dia berpendapat walau putusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi pelaksanaannya dapat bertahap.

    Sementara itu, Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dihimpun ANTARA melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah total Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi DKI Jakarta, baik negeri maupun swasta adalah 2.715 (SD) ditambah 1.342 (SMP) yakni 4.057 sekolah.

    Sumber : Antara

  • DKI resmi cairkan KJMU dengan manfaat yang sudah diperluas

    DKI resmi cairkan KJMU dengan manfaat yang sudah diperluas

    mahasiswa penerima KJMU di Jakarta akan menerima uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencairkan beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan manfaat yang sudah diperluas hingga jenjang S3.

    “Perbedaannya dengan KJMU yang dulu, itu hanya sampai S1. Namun, sekarang kami perluas hingga S2 dan S3 untuk mahasiswa yang IPK-nya bagus. Kenapa itu dilakukan? Untuk memutus apa yang disebut dengan garis ketidakberuntungan,” ujar Pramono, di Jakarta, Kamis.

    Tak hanya itu, Pramono menjelaskan hal lain yang membedakan KJMU saat ini dengan yang sebelumnya adalah KJMU kali ini tak hanya untuk universitas terakreditasi A, melainkan bisa untuk semua universitas dengan akreditasi apapun baik A/B/C.

    Pramono mengatakan, mahasiswa penerima KJMU di Jakarta akan menerima uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan.

    Sementara, uang kuliahnya per semester langsung dibayarkan ke kampus oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Hal itu, kata Pramono, dilakukan agar mahasiswa fokus belajar dan menyelesaikan kuliahnya tanpa perlu memikirkan persoalan biaya kuliah.

    Adapun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyampaikan, jumlah penerima KJMU di Jakarta saat ini, yaitu 16.979 mahasiswa, dengan total bantuan per semester Rp9 juta per mahasiswa (termasuk Rp750 ribu per bulan).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.