Tag: Nahdiana

  • Ledakan SMAN 72, psikolog dan mobil SAPA masih disiagakan

    Ledakan SMAN 72, psikolog dan mobil SAPA masih disiagakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih menyiagakan psikolog dan mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di SMA Negeri 72.

    “Sampai saat ini anak-anak belajar juga masih didampingi, beberapa kami ‘standby’-kan psikolog dan mobil SAPA masih ada di sana,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis.

    Nahdiana mengatakan bahwa proses penanganan dan penyembuhan trauma terus dilakukan oleh Pemerintah Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Dinas Kesehatan hingga Dinas Sosial.

    Selain itu, Disdik Jakarta juga bekerja sama dengan Angkatan Laut dan Mabes Polri.

    Lebih lanjut, Nahdiana memaparkan hingga saat ini proses belajar mengajar luring sudah berjalan 87 persen.

    “Anak-anak yang memilih daring itu sisanya, lalu yang sakit dan izin juga terkonfirmasi. Jadi, kami juga akan terus dampingi lebih lanjut,” ujar Nahdiana.

    Sementara itu, hingga Senin (17/11), tingkat kehadiran murid SMA 72 secara luring sebanyak 69,44 persen, kehadiran murid secara daring 26,60 persen, ketidakhadiran murid 3,96 persen, sakit 3,07 persen dan izin 0,89 persen.

    Kemudian pada Selasa (18/11), tingkat kehadiran murid secara luring 86,06 persen, kehadiran murid secara daring 7,67 persen, ketidakhadiran murid 6,27 persen, sakit 4,86 persen dan izin 1,41 persen.

    Pada Rabu (19/11), tingkat kehadiran murid secara luring 87,60 persen, kehadiran murid secara daring 6,01 persen, ketidakhadiran murid 6,39 persen, sakit 4,60 persen dan izin 1,79 persen.

    Sebelumnya, ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11) siang di area masjid sekolah itu.

    Ledakan tersebut diduga berasal dari bom rakitan yang dibawa dan diledakkan oleh seorang siswa sekolah tersebut. Akibatnya, korban luka mencapai 96 orang yang sebagian besar adalah siswa.

    Motif utamanya masih didalami oleh kepolisian, namun isu dugaan korban perundungan (bullying) yang dialami pelaku menjadi salah satu aspek yang diselidiki.

    Pelaku juga diketahui sering mengakses situs gelap (dark web) dan mengonsumsi konten-konten kekerasan yang diduga menjadi sumber tutorial perakitan bom.

    Hingga saat ini, pihak berwenang, termasuk Densus 88 Antiteror Polri, memastikan bahwa insiden ini bukan tindak pidana terorisme, melainkan murni kriminal umum yang merupakan reaksi personal terhadap kekerasan lingkungan atau tekanan psikis.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SMAN 72 Jakarta Dijaga POM AL, Murid Belajar Daring, Guru Hadir ke Sekolah

    SMAN 72 Jakarta Dijaga POM AL, Murid Belajar Daring, Guru Hadir ke Sekolah

    JAKARTA – Suasana SMAN 72 Jakarta di dalam Komplek TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, terlihat sepi pascaledakan yang terjadi pada Jumat, 7 November, lalu.

    Dari pantauan VOI di lokasi hari ini, Senin, 10 November, sekitar pukul 10.00 WIB, tidak ada aktivitas apapun dari para murid di sekolah SMAN 72 Jakarta. Namun penjagaan ketat masih dilakukan oleh beberapa anggota POM AL tepat di pintu masuk utama gerbang sekolah.

    Awak media masih dilarang masuk ke dalam area sekolah. Menurut aparat POM AL yang berjaga, penjagaan dilakukan sejak pascaledakan Jumat kemarin, 7 November 2025.

    Terlihat satu unit minibus mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) untuk konsultasi. Mobil SAPA tersebut terparkir di halaman depan sekolah.

    Namun dari pantauan VOI melalui bagian depan pagar sekolah, tidak ada aktivitas apapun dari para guru atau pegawai sekolah di mobil SAPA tersebut.

    Menurut sumber VOI di lokasi, meski tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah pascaledakan, namun para guru tetap hadir ke sekolah.

    “Tidak ada aktivitas dari pelajar di sekolah hari ini. Namun beberapa guru tetap hadir ke sekolah, cuma aktivitasnya apa di dalam, saya kurang tahu,” ujar sumber tersebut.

    Sementara itu, beberapa saat kemudian hadir sebuah mobil yang berisi anggota Kepolisian bertuliskan “Psikologi Kepolisian”. Anggota Polri tersebut kemudian masuk ke dalam area sekolah.

    Sekedar diketahui, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menetapkan pembelajaran di SMKN 72 Jakarta secara daring atau jarak jauh (PJJ) mulai Senin 10 November 2025.

    Hingga hari ini, lingkungan sekolah masih disterilisasi oleh polisi dan TNI pascaledakan.

  • Setelah Insiden Ledakan, Pemprov DKI Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh di SMAN 72 Jakarta

    Setelah Insiden Ledakan, Pemprov DKI Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh di SMAN 72 Jakarta

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pemulihan psikologis bagi siswa SMAN 72 Jakarta pascainsiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, di area SMAN 72 masih dalam pengamanan dan sterilisasi pihak kepolisian. Untuk itu, PJJ diberlakukan mulai Senin (10/11/2025).

    “Pembelajaran difokuskan pada proses pemulihan dan persiapan mental siswa sebelum kembali ke sekolah. Pembelajaran di kelas nantinya akan diisi wali kelas dan psikolog dengan pembelajaran yang dikemas dengan memberikan ruang interaksi lebih dekat, seperti olahraga dan seni, agar siswa – siswi SMAN 72 pulih dan kembali merasa aman,” ujar Nahdiana dalam keterangannya, dikutip Senin (10/11/2025).

    Ia menyampaikan, kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta akan disampaikan kemudian jika gedung sekolah nantinya telah dinyatakan dapat digunakan kembali.

    Sementara itu, pendampingan psikologis akan diberikan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

    Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat PJJ berlangsung.

    Selain itu, kata dia, PPAPP juga menyiapkan armada mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di sekitar lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga yang terdampak termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    “Kami akan menyiapkan dukungan psikolog untuk mendampingi anak-anak selama PJJ dan proses pemulihan di sekolah,” ucap Lin.

     

    Imbas ledakan di SMAN 72 , Kelapa Gading, Jakarta Utara, melukai sedikitnya 54 korban dan yang mayoritas adalah siswa. Sejumlah korban harus dioperasi dan sebagian besar mengalami masalah pendengaran.

  • Pemprov DKI siapkan pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta

    Pemprov DKI siapkan pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan setempat menyiapkan pembelajaran dalam jaringan (daring) serta pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara pascaledakan yang terjadi pada Jumat (7/11).

    “Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring (online) mulai Senin (10/11) hingga kondisi sekolah telah dinyatakan dapat digunakan kembali,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan hingga hari ini lokasi SMAN 72 masih dalam proses pengamanan dan sterilisasi oleh pihak kepolisian. Pembelajaran akan difokuskan pada proses pemulihan dan persiapan mental siswa sebelum kembali ke sekolah.

    Ia mengatakan pembelajaran di kelas nantinya akan diisi oleh wali kelas dan psikolog dengan pembelajaran yang dikemas dengan memberikan ruang interaksi lebih dekat, seperti olahraga dan seni, agar anak-anak dapat pulih dan kembali merasa aman.

    Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah juga akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat.

    “Saat ini, para petugas dari Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPP telah berjaga di lokasi untuk memastikan pendampingan berjalan baik,” kata dia.

    Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah menyampaikan akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Ia menambahkan Mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    “Kami akan menyiapkan dukungan psikolog untuk mendampingi anak-anak selama PJJ dan proses pemulihan di sekolah,” kata dia

    Ia menambahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh.

    “Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh korban, guru, dan siswa SMAN 72 Jakarta agar dapat pulih sepenuhnya, baik secara fisik maupun psikologis, serta kembali menjalani kegiatan belajar dengan aman dan nyaman,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI gelar pemutihan ijazah tahap 4 untuk 1.238 peserta didik

    Pemprov DKI gelar pemutihan ijazah tahap 4 untuk 1.238 peserta didik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar program pemutihan ijazah tahap ke-4 gelombang ke-2 kepada 1.238 peserta didik dari seluruh wilayah Jakarta dengan nilai total bantuan sebesar Rp4.130.546.250.

    “Harapan saya secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta, mudah-mudahan bantuan pemutihan ijazah ini akan bermanfaat bagi saudara dan keluarga di masa depan, bukan hanya di hari ini, tetapi di masa depan,” kata Pramono saat membuka acara Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap IV di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius, Jakarta Utara, Jumat.

    Meski mengaku sedang dalam kondisi kurang sehat, Pramono sengaja meluangkan waktunya untuk tetap menghadiri acara tersebut.

    Bagi dia, acara penyerahan bantuan pemutihan ijazah itu adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu. Ia pun mengaku senang bertemu dengan para peserta didik dan mendengarkan cerita mereka.

    “Program ini adalah program yang memang benar-benar saya secara langsung memperhatikan. Walau hari ini saya terus terang demam, tetapi saya bela-belain untuk datang karena memang ini adalah program yang membuat saya menjadi lebih semangat,” ujar Pramono.

    Pada kesempatan yang sama, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bantuan pemutihan ijazah pada hari ini disalurkan kepada 1.238 peserta didik dengan nilai bantuan mencapai Rp4.130.546.250.

    Dia merinci penerima bantuan itu terdiri dari 45 siswa SD, 266 siswa SMP, 147 siswa SMA, 759 siswa SMK, dan 21 siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Dengan demikian, sambung dia, program pemutihan ijazah telah terealisasi dari tahap satu hingga empat dengan total keseluruhan penerima 3.297 peserta didik dan jumlah bantuan sebesar Rp12.088.614.021.

    “Program ini terselenggara melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Baznas Bazis DKI Jakarta,” terang Nahdiana.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI menargetkan sebanyak 6.654 ijazah diputihkan melalui program pemutihan ijazah pada 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdik DKI Jakarta Sebut Pelajar Ikut Demo Bukan Alasan Cabut KJP dan KJMU – Page 3

    Disdik DKI Jakarta Sebut Pelajar Ikut Demo Bukan Alasan Cabut KJP dan KJMU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menjamin tidak akan mencabut bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) para peserta didik yang terlibat dalam aksi demo di Jakarta beberapa waktu belakangan.

    Hal ini disampaikan Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana merespons banyaknya pelajar ibu kota yang diamankan Polda Metro Jaya dalam aksi unjuk rasa tersebut.

    “Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” kata Nahdiana dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Lebih lanjut, Nahdia menyebut, apabila penerima KJP Plus dan KJMU terbukti melakukan tindak pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya, maka yang bersangkutan bisa saja akan mendapatkan konsekuensi berupa pencabutan bantuan pendidikan KJP Plus dan KJMU.

    “Tentu saja, kami tidak akan gegabah. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” ujarnya.

     

  • KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan Pemprov DKI tak akan mencabut kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) para pelajar dan mahasiswa Jakarta yang mengikuti aksi unjuk rasa.

    Namun, hal itu tak berlaku bagi pelajar dan mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pemeriksaan kepolisian.

    Menurut Nahdiana, hak bantuan pendidikan itu pasti akan dicabut bila terbukti melakukan pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya saat mengikuti aksi demo.

    “Tentu saja, kami tidak akan gegabah (dalam mencabut KJP-KJMU. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” kata Nahdiana kepada wartawan, Selasa, 2 September.

    Nahdiana pun meminta semua sekolah di Jakarta untuk memberikan pembekalan, pendampingan dan pembinaan agar peserta didik tidak melakukan tindakan anarkis.

    “Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” ujar Nahdiana.

    “Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menyalurkan pendapat secara konstruktif,” tambahnya.

    Pemprov DKI Jakarta mencatat 2.829 sekolah menjalani PJJ mulai Senin, 1 September. Kemudian, sebanyak 2.439 sekolah di Jakarta tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara normal (luring) di satuan pendidikan masing-masing, serta 346 sekolah berjalan secara hybrid.

    Keputusan menerapkan PJJ pada sekolah-sekolah di Jakarta tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Di mana, satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari wali murid, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Direncanakan, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan kembali normal mulai Rabu, 3 September.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan keputusan ini dilakukan sehubungan dengan aksi unjuk rasa pada beberapa titik yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan ditutup hingga berujung bentrokan.

    “Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu,” ujar Pramono.

  • Pihak SMA 37 Jakarta Ngadu ke Pramono, Minta Pindah Gedung karena Dekat Rel Kereta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 September 2025

    Pihak SMA 37 Jakarta Ngadu ke Pramono, Minta Pindah Gedung karena Dekat Rel Kereta Megapolitan 2 September 2025

    Pihak SMA 37 Jakarta Ngadu ke Pramono, Minta Pindah Gedung karena Dekat Rel Kereta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen pada Pilkada 2024, Kun Wardana Abyoto, mendampingi Kepala Sekolah SMAN 37 Jakarta Lilik Setyo Hariyanti menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta agar SMAN 37 Jakarta yang berada di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, itu dipindahkan karena lokasinya terlalu dekat dengan rel kereta api.
    “Kami menyampaikan rasa keprihatinan kami terhadap lokasi SMA 37 yang sangat dekat dengan rel kereta api, hanya berjarak 3 meter sehingga ini memberikan ketidaknyamanan dan juga ketidakamanan bagi para siswa,” ucap Kun, Selasa.
    Menurut Kun, jarak yang sangat dekat dengan rel menimbulkan kebisingan dan getaran setiap kali kereta lewat sehingga mengganggu proses belajar-mengajar.
    Selain itu, jarak sekolah dengan rel yang sangat dekat dikhawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan.
    “Adanya insiden-insiden karena frekuensi kereta api di sana itu cukup tinggi dan juga kebisingan yang mengganggu jalannya proses pendidikan,” kata dia.
    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan rencana relokasi SMAN 37 sudah masuk dalam Detail Engineering Design (DED) 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
    Ia menargetkan gedung sekolah baru bisa digunakan pada dua tahun mendatang.
    “Kondisi SMA 37 memang sudah masuk di dalam perencanaan DED-nya di tahun 2025, sehingga di RKPD 2026 ini sudah dimasukkan, mudah-mudahan nanti 2027 ini bisa kita realisasikan,” kata dia.
    Gedung sekolah baru rencananya akan dibangun di wilayah Kebun Baru, sekitar satu kilometer dari lokasi lama di Tebet.
    Lahan tersebut akan menampung bangunan yang lebih luas, dengan kapasitas 24 ruang kelas untuk SMAN 37 serta tambahan 12 ruang kelas untuk sekolah dasar.
    Rencananya, gedung baru itu dirancang modern dengan konsep
    green building
    serta terintegrasi dengan fasilitas lain.
    “Tadi direncanakan itu bisa selesai di 2027 maka tadi dalam rapat Pak Gub mengintruksikan kepada saya bagaimana berkoordinasi supaya dilakukan percepatan sekolah,” ungkap Nahdiana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proses pembelajaran bagi siswa di Jakarta tetap berlangsung

    Proses pembelajaran bagi siswa di Jakarta tetap berlangsung

    Jakarta (ANTARA) – Proses pembelajaran bagi siswa di DKI Jakarta tetap berlangsung secara langsung di satuan pendidikan atau sekolah maupun dari rumah.

    “Proses pembelajaran dilaksanakan secara langsung baik di sekolah maupun di rumah,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.

    Ia mengatakan, pihaknya tetap melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan.

    Namun satuan pendidikan diizinkan melaksanakan proses pembelajaran dari rumah jika lokasi berada dekat dengan lokasi unjuk rasa dan terkendala akses atau adanya permohonan dari orang tua murid.

    Untuk satuan pendidikan yang tidak dekat dengan lokasi unjuk rasa atau tidak terkendala akses lanjut dia, dapat memilih pelaksanaan proses pembelajaran secara langsung di sekolah atau rumah.

    “Pembelajaran baik langsung di sekolah atau rumah direalisasikan setelah berkomunikasi secara intensif kepada orang tua murid dan warga satuan pendidikan melalui komite sekolah,” ujarnya.

    Kepala satuan pendidikan melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala saat pelaksanaan pembelajaran dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    “Pemberitahuan ini dilaksanakan mulai Senin 1 September 2025 hingga pemberitahuan berikutnya,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI tak akan cabut KJP bila siswa terlibat unjuk rasa

    Pemprov DKI tak akan cabut KJP bila siswa terlibat unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa-siswi apabila terlibat aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta.

    “Jadi, urusan KJP itu kewenangan sepenuhnya Pemerintah Jakarta. Dan dalam hal ini tidak ada keinginan kami untuk mencabut KJP,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengimbau agar seluruh siswa di Kota Jakarta tidak terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa.

    Dia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana agar mengirim surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.

    Sementara itu, Disdik DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah antisipasi agar siswa-siswi sekolah tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Salah satunya dengan memperkenankan siswa-siswi yang tinggal di daerah sekitar aksi unjuk rasa untuk belajar dari rumah.

    “Sampai saat ini, ada beberapa kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau jarak tempuh anak. Permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar di rumah dengan tetap berkomunikasi intensif dengan orang tua guna memastikan keberadaan anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Kamis.

    Lebih lanjut, sebagai upaya antisipasi potensi provokasi ajakan kepada siswa-siswi untuk mengikuti demonstrasi tersebut, pihaknya menerbitkan Surat Instruksi Kadis Nomor 31 Tahun 2025 tentang optimalisasi kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan bagi seluruh jajaran Disdik DKI.

    Aturan tersebut merupakan turunan dari instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2025 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi.

    Nahdiana mengatakan mulai Selasa, 26 Agustus 2025, pihaknya melakukan pengawasan ke sekolah terkait kehadiran siswa dan kepulangan mereka dari sekolah ke rumah melalui komunikasi intensif dengan orang tua.

    “Kami juga memetakan dan melakukan pendampingan pengawasan kehadiran dan kepulangan murid untuk sekolah-sekolah swasta yang berpotensi mudah terprovokasi (muridnya berasal keluarga lingkungan kurang mampu),” tutur Nahdiana.

    Tak hanya itu, Disdik DKI turut melakukan rapat koordinasi secara berjenjang dengan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan ketat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta aparat untuk memitigasi jika hari ini masih ditemukan anak-anak yang dari rumah mengaku berangkat ke sekolah, tetapi nyatanya tidak sampai ke sekolah.

    Kendati demikian, belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang akan dikenakan apabila masih terdapat anak-anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.