Xcloud.id

Tag: Nafa Urbach

  • Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.

    Keputusan ini diambil menyusul pernyataan dan gestur kontroversial keempat politisi tersebut yang memicu aksi protes masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

    Sebelumnya, analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai seharusnya Sahroni, Nafa, Eko, dan Uya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan mereka. Menurutnya, langkah itu tidak hanya akan meredam gejolak publik, tetapi juga menjadi ujian bagi rasa nasionalisme mereka.

    “Kini nasionalisme mereka diuji. Mereka harusnya mendengarkan rakyat dengan mundur dari kursi mereka, atau selamanya akan terus terjadi situasi seperti saat ini, aksi di mana-mana,” kata Hensa kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

    Pendapat serupa disampaikan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof R. Siti Zuhro. Ia menilai keempat politisi tersebut sebaiknya mundur secara sukarela tanpa harus menunggu diberhentikan partai.

    “Iya benar (soal mundur itu), termasuk saya mengusulkan di Indonesia ini memang belum ada tradisi atau budaya malu dan mundur. Kalau sudah tidak becus, tidak mumpuni untuk mengembangkan amanah tadi, seyogyanya yang bersangkutan itu pamit, mundur dan berhenti. Itu jauh lebih elegan daripada diberhentikan,” ujar Siti Zuhro saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan partai politik memiliki kewenangan penuh untuk menonaktifkan kadernya dari jabatan di parlemen. Namun, keputusan itu tetap harus mempertimbangkan dampak publik.

  • Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR RI, kini giliran Partai Golkar yang melakukan langkah yang sama.

    Melalui surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar.

    Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

    “Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025,” demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8).

    Dalam suratnya, DPP Partai Golkar menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menjadikan aspirasi rakyat sebagai perjuangan partainya.

    “Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” demikian pernyataan partai.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah rakyat saat demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025.

    “Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar,” demikian pernyataan partai tersebut.

    Beberapa partai pada Minggu (31/8) ini telah menonaktifkan sejumlah legislator DPR RI setelah demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025.

    NasDem tercatat menonaktifkan dua legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI.

    Langkah NasDem itu lantas diikuti PAN. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama (Uya Kuya). (fajar)

  • Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

    Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan para ketua umum partai politik untuk mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. 

    Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing sebagai bentuk komitmen menjaga integritas wakil rakyat.

    “Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

    Selain itu, pimpinan DPR juga dikabarkan akan meninjau ulang sejumlah kebijakan yang selama ini menuai sorotan publik, mulai dari besaran tunjangan hingga penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR bersama ketua umum partai politik telah menyampaikan bahwa seluruh anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.

    Sebelum pernyataan Prabowo disampaikan, Partai Nasdem telah resmi menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, yang terpilih menjadi anggota DPR RI. 

    Keputusan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim pada Minggu siang.

    Langkah serupa juga ditempuh Partai Amanat Nasional (PAN). Beberapa jam setelah pengumuman Nasdem, PAN menyatakan mencopot dua anggotanya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari kursi DPR RI.

    Keputusan tersebut diteken langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Sekjen PAN Viva Yoga Mauladi.

  • TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI dan Polri melakukan patroli keliling Kota Jakarta mulai Minggu (31/8/2025) sore hari ini.
    Patroli dimulai oleh TNI AD dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
    “Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” kata Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi di Monas.
    “Kita bersama TNI-Polri menjamin keamanan, keselamatan masyarakat,” sambungnya.
    Deddy mengatakan, patroli dilakukan TNI AD karena beberapa hari terakhir banyak kejadian yang mengganggu keamanan maupun kenyamanan masyarakat.
    “Saya lihat beberapa waktu kebelakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.
    Deddy mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta untuk saling menjaga karena keamanan dan kenyamanan milik seluruh masyarakat.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk sama-sama saling menjaga. Karena keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ucap dia.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memrpotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.

    Gedung-gedung dan fasilitas publik dibakar, termasuk Gedung DPRD Makassar hingga Gedung Grahadi di Surabaya.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Membela DPR, Nafa Urbach Minta Maaf

    Sempat Membela DPR, Nafa Urbach Minta Maaf

    JAKARTA – Anggota DPR RI Nafa Urbach akhirnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia pada Sabtu malam, 30 Agustus.

    Nafa meminta maaf karena sempat membela kebijakan naiknya tunjangan DPR RI untuk tunjangan rumah.

    Diketahui, gelombang demontrasi di depan Gedung DPR RI terjadi sejak tanggal 21 Agustus hingga hari Sabtu malam, 30 Agustus.

    Permintaan maaf ini merupakan permintaan maafnya kedua kali kepada publik. Sebelumnya, pada Selasa, 26 Agustus, Nafa meminta maaf.

  • Usai Sahroni, giliran PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    Usai Sahroni, giliran PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    ANTARA – Setelah Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, kini Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya per 1 September 2025. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga di Jakarta, Minggu (31/8). (Rina Nur Anggraini/Satrio Giri Marwanto/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam konferensi pers pernyataan pemerintah terkait eskalasi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari belakangan.

    Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Selain itu, terdapat beberapa petinggi partai politik yang turut hadir seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Sedangkan, Gibran tak tampak mendampingi Prabowo.

    Dalam konferensi pers, Prabowo menyampaikan sejumlah poin seperti DPR yang akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

    Tidak hanya itu, keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut.

    Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang marak terjadi di tengah memanasnya aksi demonstrasi.

    Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

    Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menghormati aspirasi murni yang disampaikan masyarakat, termasuk melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

    Pesan Gibran terkait Aksi Demonstrasi

    Gibran sempat angkat bicara saat demo besar-besaran terjadi sekitar 28 hingga 29 Agustus di beberapa daerah, khususnya Jakarta.

    Pada Kamis (28/8/2025), atau hari pertama demo yang dilakukan oleh kelompok buruh di DPR, Gibran diketahui berada di luar kota untuk melaksanakan kunjungan kerja di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025.

    Pada sambutannya, dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berita tidak benar. Putra sulung dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga berpesan agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memecah belah persatuan.

    “Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin,” pesan Gibran.

    Dia lalu mengimbau kepada peserta Mupel yang hadir agar tidak cepat terpancing dengan berita-berita yang tidak benar dan belum diyakini kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus pintar menyaring berita yang benar dan yang baik.

    “Jadi kita harus pintar menyaring berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita sharing dulu,” paparnya.

  • Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk terbuka menerima perwakilan publik yang ingin menyampaikan aspirasi.

    Hal ini tak lepas dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pemerintah maupun DPR RI.

    Prabowo mengatakan, dirinya menghormati asas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau masukan dari masyarakat harus didengar.

    “Saya juga sampaikan agar semua K/L menerima utusan-utusan, kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi-koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    Sebelum melakukan keterangan pers, Kepala Negara bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. 

    Terdapat juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

    Prabowo menjelaskan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota legislatif dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Tidak hanya itu, Prabowo menerangkan bahwa para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. 

    Adapun beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya adalah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR. 

    “Para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Prabowo. 

  • Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas terhadap kadernnya di DPR RI yang telah mencederai perasaan rakyat Indonesia. Kedua partai itu mencopot kadernya dari jabatan di DPR RI.

    Dari PAN, partai tersebut menonaktifkan dua anggota legislatifnya yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utana atau Uya Kuya. Keduanya dinilai menantang kritikan masyarakat soal sikapnya berjoget ria di DPR RI, termasuk pernyataannya terkait tunjangan anggota dewan.

    Penonaktifan keduanya tertuang dala surat DPP PAN yang ditandatangani ketum partai mereka Zulkifli Hasan atau Zulhas. “Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian petikan surat yang dikonfirmasi Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/8).

    Terkait kondisi yang terjadi saat ini, PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan bangsa.

    “Secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” demikian pernyataan PAN.

    Sebelumnya, Partai NasDem lebih dahulu mengumumkan penonaktifan legislator DPR RI atas nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    NasDem beralasan beberapa legislator menyampaikan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat, sehingga parpol membuat kebijakan menonaktifkan Sahroni dan Nafa.

    Keputusan tersebut diungkapkan setelah terbit surat yang ditandatangani Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Sekjen NasDem Hermawi Taslim telah mengonfirmasi bahwa DPP NasDem menerbitkan surat terkait penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach.

  • Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan, telah menerima laporan dari seluruh ketua umum partai politik (parpol) di DPR bahwa keputusan tindakan tegas erhadap kader-kader bermasalah di parlemen berlaku mulai besok, Senin (1/9/2025).

    Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan para ketua umum maupun perwakilan delapan parpol dengan keterwakilan di DPR, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Beberapa contoh kader dimaksud adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merupakan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN.

    “Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujarnya didampingi oleh beberapa ketua umum parpol.

    Pertemuan itu juga dihadiri oleh pimpinan tinggi MPR/DPR/DPD. Ketiga kamar kekuasaan cabang legislatif itu melaporkan juga sejumlah kebijakan yakni pencabutan tunjangan rumah anggota legislatif yang memicu polemik, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Prabowo lalu menegaskan lagi bahwa langkah tegas yang dilakukan delapan ketua umum partai politik adalah pencabutan keanggotaan kader-kader dimaksud dari DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tutur pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Prabowo mengimbuhkan, para pimpinan parpol dan legislatif juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, melalui siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025).

    Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI. 

    Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).