Xcloud.id

Tag: Nadiem Makarim

  • RI Tertinggal dari Australia hingga India soal Jumlah Startup Desember 2024

    RI Tertinggal dari Australia hingga India soal Jumlah Startup Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA -Jumlah perusahaan rintisan (startup) Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan Australia, Inggris, hingga India. Secara total, jumlah startup di Tanah Air sekitar mencapai 2.692 perusahaan pada Desember 2024. 

    Mengutip laporan DataIndonesia yang melansir Startup Ranking, secara global total startup di dunia sebanyak 153.517 startup per 17 Desember 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54% atau 82.421 startup berada di Amerika Serikat.

    Posisi kedua ditempati oleh India yang memiliki 17.515 startup. Kemudian, jumlah startup di Inggris dan Kanada masing-masing sebanyak 7.537 perusahaan dan 4.063 perusahaan.

    Sebanyak 3.022 startup berada di Australia. Lalu, Indonesia menempati urutan keenam dengan jumlah startup sebanyak 2.692 perusahaan.

    Data jumlah startup Indonesia vs dunia/DataIndonesia-Startup RangkingPerbesar

    Dalam perkembangannya, startup di Indonesia terus mengalami penurunan. Beberapa startup raksasa melakukan perampingan karyawan, penutupan layanan hingga bangkrut. 

    Mengawali 2024, startup travel Pegi-pegi mengumumkan penghentian layanan. Persaingan yang ketat dan keterbatasan dana diduga menjadi penyebab. 

    Startup pendidikan yang telah beroperasi selama 20 tahun, Zenius, juga mengalami nasib yang sama dan memutuskan tutup pada awal 2024. CEO Zenius Sabda PS menyebut tantangan operasional menjadi penyebab startup tersebut tutup. 

    Sementara itu, perusahaan startup raksasa seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga melakukan penyederhanaan dengan menutup beberapa aplikasi dan kantor cabang di luar negeri. 

     Tokopedia memutuskan untuk menutup layanan Tokopedia Now pada Agustus 2024 dengan alasan konsolidasi. Penutupan terjadi setelah 75% saham Tokopedia dikuasai TikTok. 

    “Sebagai bagian dari kajian bisnis secara menyeluruh pascadekonsolidasi Tokopedia, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis Tokopedia Now,” kata Head of Corporate Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Sinta Setyaningsih  kepada Bisnis.

    GOTO juga menutup operasional layanan mereka, GoViet, di Vietnam pada 16 September 2024.

    Layanan ride hailing ini mulanya dibuka pada 6 tahun lalu, tepatnya pada 2018 di Hanoi. Peresmian tersebut dihadiri oleh CEO Go-Jek yang saat itu masih dijabat oleh Nadiem Makarim, CEO Go-Viet Nguyen Vu Duc, hingga Presiden Jokowi. 

    Adapun alasan penutupan operasional GoViet ini dilakukan untuk mengejar profitabilitas dan fokus pada pengembangan dalam negeri.

    Driver Goviet sedang menunggu penumpangPerbesar

    Corporate Secretary GoTo Koesoemohadiani mengatakan pihaknya mengambil keputusan strategis ini agar bisa lebih fokus mengembangkan dan memperkuat kegiatan operasional yang dapat memberikan potensi pertumbuhan signifikan secara berkelanjutan. 

    “Strategi ini sejalan dengan agenda Grup GoTo dalam mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (4/9/2024).

    Dia menjelaskan, bisnis Gojek di Vietnam menyumbang kurang dari 0,5% dari nilai transaksi kotor (GTV) Grup GoTo dan 2% dari GTV on-demand services di 2Q24. “Sehingga, keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif pada operasional Perseroan secara lebih luas, serta kinerja bisnis dan keuangan secara menyeluruh,” katanya.

    Kredit Startup

    Sementara itu, pada masa kampanye, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji akan menghadirkan kredit khusus perusahaan rintisan (startup) milenial. Gagasan tersebut muncul di tengah kondisi badai PHK di industri startup sejak 2022. 

    Gibran mengatakan saat ini pemerintah telah memiliki berbagai macam kredit seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit Mekar. Rencananya, Gibran akan menambahkan kredit baru lagi untuk perusahaan teknologi. 

    Sayangnya, Gibran tidak menjelaskan secara rinci kredit baru yang bakal diluncurkan itu. 

    “Nanti akan kami tambahkan lagi. Kredit startup milenial,” kata Gibran setelah menyelesaikan pendaftaran di KPU Jakarta, Rabu (25/10/2023).

    Gibran mencentuskan gagasan tersebut di tengah kondisi industri startup yang sedang bergejolak. 

    Merujuk pada laporan DataIndonesia.id yang mengutip Layoffs.fyi, secara global, jumlah karyawan startup di dunia yang terkena PHK sebanyak 204.665 orang sejak 1 Januari – 3 Mei 2023.

    Adapun, sebanyak 19.026 karyawan menjadi korban PHK dari 81 startup di dunia pada kuartal II/2023. Jumlah itu turun 89,8% dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang sebanyak 185.639 karyawan di 649 startup.

  • Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

    Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

    JAKARTA – Empat atap bangunan kelas SDN Gentong, Gading Rejo, Pasuruan, Jawa Timur runtuh. Seorang siswa dan satu guru meninggal. Sebelas lainnya terluka dan dirawat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim tim investigasi merespons petaka tersebut.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan pihaknya akan segera mendalami penyebab runtuh. “Saya sudah mengirim tim dari inspektorat jenderal untuk pergi ke sana dan menginvestigasi,” kata Nadiem kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

    “Ini merupakan suatu tragedi yang sangat menyedihkan dan saya sudah berbicara dengan wakil wali kota di situ,” tambahnya yang ditemui usai rapat dengan Komisi X.

    Menurut Nadiem, investigasi adalah langkah awal untuk mencegah peristiwa semacam terjadi. Ia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah setempat untuk menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

    Sorotan pada eksekusi anggaran

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti tingginya anggaran yang digelontorkan negara untuk membangun fasilitas. Runtuhnya kelas di SDN Gentong tentu jadi pertanyaan. 

    “Harus kita selidiki, di mana akar missed-nya? Apakah pihak sekolah yang tidak melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, atau dari dinas pendidikan kota yang belum menindaklanjuti laporan,” kata Hetifah.

    Hetifah menjelaskan, sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Namun, banyak juga program bantuan dari pemerintah pusat, dalam bentuk dana alokasi khusus, misalnya.

    “Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua murid,” tuturnya.

    Yanti Sriyulianti, pakar pendidikan yang juga penggagas Sekolah Aman menduga petaka ini terjadi karena bangunan yang telah lapuk. Kejadian ini juga harus jadi penggerak otoritas mengecek seluruh kondisi bangunan sekolah di seluruh Nusantara.

    “Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun … Pada 2016, kami dari DPR sudah membuat Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar. Pada saat itu, kami mengevaluasi rencana perbaikan Sarpras yang masih jauh dari kebutuhan dan meminta pemerintah mempercepat proses pembangunan sekolah rusak dengan dana dari sumber-sumber lain seperti DBH dan PAD,” kata Yanti, dihubungi VOI, Rabu (6/11/2019).

    Di tahun 2018, kata Hetifah, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk rehabilitasi ruang kelas, dan Rp765 miliar untuk renovasi. Jumlah tersebut ditargetkan menjangkau 22.446 ruang kelas dan 1.179 sekolah.

    “Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua muri,” katanya.

    Hetifah menegaskan, kuatnya struktur bangunan menjadi hal yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun.

    “Gedung ini masih berusia dua tahun. Seharusnya, jika dibangun dengan baik, gedung ini masih memenuhi standar kelayakan. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya bangunan sekolah tersebut. Perlu diselidiki, apakah memang ada terjadi gagal konstruksi sejak awal. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab ” jelasnya.

  • Lima Program Kerja Nadiem Makarim di Kursi Mendikbud

    Lima Program Kerja Nadiem Makarim di Kursi Mendikbud

    JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan lima program kerja yang merupakan turunan dari visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.

    Dalam rapat dengan komisi X, Nadiem menjelaskan, bahwa dirinya adalah satu-satunya menteri yang berasal dari generasi milenial. Oleh karena itu dia tidak akan mengecewakan generasinya.

    “Mohon bantu saya belajar. Saya baru di pemerintahan. Saya minta Komisi X ajari saya jadi pemimpin yang baik. Kalau saya tidak bisa berkarya dan tidak bisa mencapai hal-hal yang dibutuhkan generasi berikutinya, itu jadi demotivasi generasi selanjutnya. Jadi mohon dukungannya,” ucap Nadiem di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

    Sebelum memaparkan programnya, Nadiem mengaku dirinya tidak memiliki visi misi sendiri. Namun, dirinya hanya akan mengikuti arahan dari visi misi dari Jokowi.

    “Tapi saya menginterpretasi visi tersebut melalui bebrapa hemat-hemat. Ini adalah arahan Pak Presiden yang arahannya tentang SDM. Jadinya ada lima grouping dari arahan,” tuturnya.

    Ada lima arahan presiden untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pertama, kata Nadiem, pendidikan karakter.

    “Kedua, deregulasi dan debirokratisasi. Artinya pemerintah akan memotong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi,” jelasnya.

    Ketiga, lanjut Nadiem, menciptakan lapangan kerja. Semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru juga inovatif.

    Terakhir, kata Nadiem, pemberdayaan teknolog. Di mana teknologi akan diperkuat sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar demi mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran.

  • Prabowo Rayu Nadiem Jadikan Pelajar untuk Komponen Cadangan Pertahanan

    Prabowo Rayu Nadiem Jadikan Pelajar untuk Komponen Cadangan Pertahanan

    JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memantapkan langkah untuk melanjutkan amanat Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) terkait dengan bela negara. UU tersebut disahkan saat Ryamizard Ryacudu menjadi menteri pertahanan.

    Kemenhan yang kini dipimpin Prabowo Subianto akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yang dikepalai Nadiem Makarim untuk merelisasikan komponen cadangan dalam pertahanan negara. Prabowo berencana menyerap kompenen cadangan untuk pertahanan negara dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) hingga univeristas. Namun, fokusnya pada tingkat universitas.

    “Iya tentunya harus kita ikut sertakan. Karena dalam kompetensi cadangan, itu juga menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita, yang akan mengandalkan kekuatan rakyat. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1. Lalu golongan mahasiswa,” ujar Prabowo, usai rapat kerja dengan Komisi I, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Prabowo menegaskan, bela negara di Indonesia tidak bersifat seperti wajib militer seperti di beberapa negara. Bela negara di Indonesia, sifatnya sukarela bagi masyarakat yang bersedia ikut serta terlibat dalam menjaga pertahanan negara Insonesia.

    “Saya kira dalam UU kita tidak sampai (wajib) di situ, Tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” tuturnya.

    Konsep ini, kata Prabowo sudah lama terjadi sejak 1945 dan sudah teruji secara sejarah. Prabowo tinggal melakukan pemutakhiran, modernisasi, dan penyesuaian dengan kondisi bangsa saat ini.

    Saat rapat dengan Komisi I DPR, Prabowo mengatakan, sistem pertahanan Indonesia terdiri dari militer dan nirmiliter, fisik dan nonfisik. Pertahanan militer fisik itu terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung. Untuk kategori utama, itu merujuk TNI. Sedangkan komponen non militer berasal dari unsur lain, dan perannya dipegang oleh di luar kementerian pertahanan. Sebabnya, Prabowo ingin berkomunikasi dengan Kemendikbud untuk urusan ini. 

    Dia mencontohkan, Amerika Serikat memiliki sumber perwira yang jumlahnya sedikit. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan lainnya, negara ini memanfaatkan sumber komponen cadangan.

    “Perwira dari akademi militer mungkin 20 persen. Sedangkan, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas.”

  • Tak Masalah Kurikulum Berganti, tetapi Buruk Kalau Tak Berkelanjutan

    Tak Masalah Kurikulum Berganti, tetapi Buruk Kalau Tak Berkelanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerhati pendidikan Doni Koesoema Albertus menyoroti kurikulum pendidikan yang santer diisukan akan kembali berganti, seiring bergantinya menteri pendidikan yang baru.

    Doni menilai, pergantian kurikulum tidak perlu dianggap sebagai sebuah momok. Namun, evaluasi memang diperlukan. Ia pun menyinggung penerapan Kurikulum Merdeka di era Menteri Nadiem Makarim yang dinilainya dipaksakan dan belum siap.

    “Tidak usah menganggap bahwa ganti menteri ganti kurikulum itu sesuatu yang buruk, tidak. Yang buruk adalah kalau kita membuat sesuatu itu tidak berkelanjutan,” ucap Doni kepada Beritasatu.com, Minggu (17/11/2024).

    Ia melanjutkan, mengubah langsung kurikulum, maka akan mengubah total semuanya tanpa persiapan, tanpa pelatihan memadai.

    “Lalu bapak ibu guru dipaksa melaksanakan kurikulum itu. Itulah yang terjadi di era Kurikulum Merdeka. Kurikulumnya belum jadi, pelatihannya belum selesai, lalu bapak ibu guru diminta untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Makanya rusak di lapangan,” tambah Doni.

    Doni mengenang, Kurikulum Merdeka sempat diklaim telah terlaksana di hampir 90% lembaga pendidikan. Padahal, menurutnya, klaim tersebut hanya berupa administrasi pendaftaran saja.

    “Saya bisa memastikan itu. Mereka hanya mendaftarkan diri untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, tetapi pelaksanaan kayak apa? Coba dicek di lapangan pasti amburadul. Di Jakarta saja amburadul, di Tangerang amburadul, apalagi di Papua. Itu sudah pasti karena yang ditekankan adalah administrasinya, mereka sudah lapor menggunakan ini,” kata dia.

    Doni menyebut, di saat belum semua guru mendapatkan pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, aturan mengenai penerapan kurikulum pada era Nadiem Makarim itu sudah diterbitkan. Ia menilai, hal ini sebagai pemaksaan penerapan yang mengacaukan proses pengajaran.

    “Belum selesai mereka pelatihan tiba-tiba permendikbudristek tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sudah jadi. Itu dipaksakan kemarin pada Maret karena sudah disahkan. Buat apa memaksakan cepat-cepat sebuah kurikulum, yang di bawah tidak pernah dipahami dengan baik, dan itu akan mengacaukan keseluruhan proses,” ungkap dia.

    Oleh karena itu, ia melihat proses transformasi dari aturan pendidikan terdahulu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini.

    “Menurut saya transformasi yang baik itu adalah kita coba melihat apa yang sudah kuat, yang baik di lapangan silakan itu mereka dipakai. Guru-guru di lapangan itu sudah paham tentang K13 atau kurikulum 2013 karena itu metode pendekatan konsep-konsep di dalam K13 bisa dipakai. Mereka banyak belum paham tentang pembelajaran berbasis proyek, penilaian berbasis fase, pembelajaran terdiferensiasi, dan lain-lain, itu banyak proses fase-fase itu banyak yang belum memahami bapak ibu guru itu,” jelas dia.

  • Kompetensi Tak Merata, Pengamat: Pelatihan Guru Era Nadiem Tidak Adil

    Kompetensi Tak Merata, Pengamat: Pelatihan Guru Era Nadiem Tidak Adil

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerhati pendidikan Doni Koesoema Albertus menilai, penyebab kompetensi tenaga pendidik tidak merata di seluruh wilayah Indonesia adalah lantaran kebijakan pelatihan guru yang tidak adil.

    “Pemerintah membuat kebijakan pelatihan guru yang dilatih ya itu-itu saja. Apalagi eranya Mas Nadiem (Nadiem Makarim), mereka yang mendapatkan pelatihan itu adalah dulunya instruktur nasional, guru-guru yang aktif, dan lain-lain,” kata Doni kepada Beritasatu.com, Minggu (17/11/2024).  

    Ia melanjutkan, guru-guru di daerah terpencil, guru-guru swasta, bahkan di kota Jakarta saja dalam Kurikulum Merdeka tidak mendapatkan pelatihan.

    “Itu artinya apa pemerintah memiliki kebijakan yang tidak adil ketika melakukan pelatihan guru,” kata Doni.

    Doni menyoroti, beberapa golongan guru yang kerap mendapat pelatihan adalah guru-guru aktif, seperti kelompok guru penggerak dari sekolah penggerak. Padahal, kata dia, tidak semua sekolah memiliki guru penggerak, dan tidak semua sekolah adalah sekolah penggerak.

    “Katanya guru penggerak dan sekolah penggerak untuk transformasi. Faktanya tidak ada transformasi dan penyebaran-penyebaran tidak ada, hanya berguna bagi guru itu sendiri. Kalau guru yang lain diberi pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama, hasilnya pasti akan sama,” ungkap Doni.

    Terlebih, menurut Doni, anggaran setiap pelatihan guru, seperti guru dan sekolah penggerak, tidak kecil. Padahal, jika didistribusikan dengan baik, akan terdapat banyak guru yang mendapatkan pelatihan kompetensi hingga merata.

    “Apalagi dana diberikan begitu besar untuk guru penggerak dan sekolah penggerak. Sementara tidak semua sekolah memiliki guru penggerak, tidak semua sekolah adalah sekolah penggerak, tetapi guru penggerak dan sekolah penggerak diberi dana begitu besar, sehingga itu membuat guru-guru yang lain tidak mendapatkan porsi perhatian,” kata Doni.

    Hal ini dirasakan guru-guru di daerah terpencil yang masih belum memiliki sarana pendidikan yang baik, seperti internet. Ia menilai, para guru di daerah terpencil juga membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan guru di kota.

    “Apalagi daerah yang terpencil yang tidak ada sarana internet, guru di sana harusnya diprioritaskan untuk pelatihan. Dengan datang ke sana ya memang mahal biaya untuk pelatihan mereka di daerah, tetapi itu harus dilakukan kalau tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih, untuk mengembangkan kompetensi guru,” pungkas Doni.

  • Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pendidikan di Indonesia dinilai harus dievaluasi dan diperbaiki dengan berorientasi pada pembelajaran peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid mengatakan pendidikan di Indonesia sekarang masuk dalam katagori kritis. Indikatornya terlihat dari rendahnya capaiannya dalam program penilaian siswa internasional atau program for international student assessment (PISA) 2022, Indonesia menduduki peringkat 69 dari 81 negara.

    Menurutnya, Indonesia mendapat skor terendah sepanjang sejarah mengikuti PISA yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Capaian nilai PISA kita tertinggal jauh dari rata-rata negara OECD dan ASEAN,” kata Gamal dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (15/11/2024).

    Skor membaca Indonesia hanya 356 dan skor matematika 366. Ini jauh di bawah target RPJMN yakni 392.  Kemudian skor sains Indonesia di PISA 2022 juga hanya 383, masih di bawa target RPJMN 402.

    Indonesia juga dinilai mengalami krisis literasi. Minat baca masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO, kata Gamal, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Penelitian world’s most literate nation rangking oleh oleh Central Conecticut State University (CCSU) menempatkan Indonesia peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca.

    Gamal juga menilai Indonesia krisis numerasi. Hasil tes tes IFLS menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitungan dasar. 

    Kemudian, lanjut Gamal, kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Misalkan dalam tes IFLS, anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5 persen, dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7 persen. Jadi anak kelas 1 sampai 12 selama 12 tahun belajar kemampuan numerasinya meningkat hanya sekitar 12 persen.

    Gamal menilai perlu ada evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini Indonesia baru berhasil membuka akses pendidikan, tetapi selanjutnya perlu dilakukan meningkatan kualitas belajar mengajar. 

    Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga mendorong evaluasi menyeluruh sistem pendidikan nasional, karena kebijakan Menristekdikti Nadiem Makarim sebelumnya dinilai tidak lewat kajian komprehensif.

    Menurutnya untuk memperbaiki sistem Pendidikan nasional harus dilahir dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

  • Terungkap! Ini Cara Sri Mulyani Atur Anggaran Kementerian Baru Prabowo

    Terungkap! Ini Cara Sri Mulyani Atur Anggaran Kementerian Baru Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan cara Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto pada APBN 2025. Dia mengatakan pengaturan itu berlaku untuk kementerian yang mengalami pemecahan dan juga kementerian atau lembaga yang benar-benar baru.

    “Jadi waktu kita membuat UU APBN 2025 itu, waktu itu di badan anggaran kami sudah mengantisipasi bahwa pemerintah baru mungkin akan mengubah beberapa K/L,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, (13/11/2024).

    Dia mengatakan dalam UU tersebut, pemerintah dan DPR sepakat untuk memfasilitasi kemungkinan pergeseran anggaran akibat adanya restrukturisasi K/L. Dia mengatakan pergeseran itu bisa dilakukan pemerintah tanpa persetujuan DPR.

    Meski demikian, dia mengaku pemerintah tak ingin mengambil langkah yang terlalu ekstrem dengan tidak mengikutsertakan DPR. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu, kata dia, adalah pemerintah masih akan menggunakan postur kementerian yang lama pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025. “Jadi K/L-nya seolah belum berubah,” kata dia.

    Dia mengatakan postur anggaran masih akan mengikuti nomenklatur yang lama. Namun, anggaran itu tetap akan dibagi bagi berdasarkan komposisi.

    Dia mencontohkan alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diketahui, kementerian yang sempat dipimpin Nadiem Makarim ini dipecah menjadi 3 kementerian oleh Prabowo. Meski sudah dipecah, dalam APBN 2025 anggaran untuk kementerian ini masih dalam satu paket.

    “Gelondongannya masih sama, tapi sekarang sudah dibagi menjadi 3. Kalau program di antara mereka ada pergeseran itu bisa ditetapkan di pemerintah, tapi gelondongannya tidak berubah dan masing-masing mengikuti kementerian pengampunya,” kata Sri Mulyani.

    Dia mengatakan perlakuan yang berbeda akan berlaku untuk lembaga yang benar-benar baru. Dia mengatakan pengalokasian anggaran untuk lembaga baru itu akan melalui persetujuan oleh DPR.

    “Di Pasal 51 disebut bahwa ketika UU ini berlaku, kalau K/L yang mengalami pemisahan dan K/L yang dibentuk baru, pengalokasian anggarannya harus mendapat persetujuan dari DPR melalui pimpinan AKD,” kata dia.

    (haa/haa)

  • Pengamat Pendidikan Sebut Kurikulum Merdeka Kurang Bijak

    Pengamat Pendidikan Sebut Kurikulum Merdeka Kurang Bijak

    JABAR EKSPRES – Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menyebut Kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbudristek Nadiem Makarim kurang bijak secara politis.

    Darmaningtyas menjelaskan Peraturan Mendikbudristek No.12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tidak menyebutkan secara khusus penamaan Kurikulum Merdeka.

    “Jadi Kurikulum Merdeka yang sekarang ini sebetulnya ilegal, karena ilegal maka bila pemerintahan yang baru Menteri Abdul Mu’ti itu kembali ke Kurikulum 2013 tidak ada masalah,” tegas Darmaningtyas kepada BeritaSatu.com seusai focus group discussion (FGD) ‘Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia’ di Kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024).

    Darmaningtyas mengungkapkan, Kurikulum Merdeka merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013, yang mana tidak boleh menggunakaan penamaan yang bermerek.

    “Kurikulum Merdeka itu kan baru mulai diterapkan tahun ini artinya baru tahap percobaan dan kalau penuturan dari pejabat dulu kan mengatakan kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013. Kalau itu memang betul penyederhanaan Kurikulum 2013 maka sebetulnya nomenklaturnya tidak harus menggunakan Kurikulum Merdeka,” terang Darmaningtyas.

    “Karena memang kurikulum itu tidak boleh bermerek itu yang saya bilang atau kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya itu tidak boleh bermerek, sebab kalau bermerek Merdeka itu kan pasti akan mengasosiasikan kepada salah satu tokoh dalam hal ini adalah Menteri Nadiem Makarim,” sambungnya.

    Darmaningtyas pun menerangkan apabila sekolah-sekolah sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka maka tetap dilanjutkan tanpa melabeli dengan sebutan khusus.

    “Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka? biarkan aja tetap saja tapi namanya aja tidak perlu dilabeli oleh Merdeka, jadi substansinya tetap karena itu juga penyederhanaan dari Kurikulum 2013 tetapi labelnya ya kurikulum nasional jadi tidak pakai Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013,” imbuhnya.

    Diketahui, B-Universe menggelar focus group discussion (FGD) ‘Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia’ di Kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024). Turut hadir dalam B-Universe FGD yakni Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Psikolog Anak dan Remaja Vera Itabilina Hadiwidjojo, dan Pengurus PGRI DKI Jakarta Dadi Ardiansyah.

  • Kurikulum Pendidikan Indonesia Harus Dinamis

    Kurikulum Pendidikan Indonesia Harus Dinamis

    JABAR EKSPRES – Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita menyampaikan, kurikulum pendidikan di Indonesia harus dinamis, tetapi tidak langsung mengalami perubahan besar.

    Hal itu disampaikannya pada B-Universe focus group discussion (FGD) bertema “Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia” di kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024).

    Turut hadir dalam B-Universe FGD, yakni Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, pengamat pendidikan Darmaningtyas, psikolog anak dan remaja Vera Itabilina Hadiwidjojo, dan Pengurus PGRI Jakarta Dadi Ardiansyah.

    “Tadi ada narasumber kita, psikolog khusus untuk anak-anak (Vera Itabilina Hadiwidjojo) yang juga mengingatkan, ya (kurikulum pendidikan) harus dinamis, tetapi jangan kemudian terjadi perubahan total,” ujar Enggartiasto.

    Dia mengatakan, jika kurikulum statis dan dikunci, maka tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keseharian kita,” sambungnya.

    Enggartiasto menilai, saat ini terjadi perubahan sangat besar dan cepat di dunia usaha, industri, hingga perdagangan. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan kurikulum pendidikan yang dinamis.

    “Kalau kita tidak mengantisipasi itu, pendidikan tidak mengantisipasi itu, maka akan menjadi persoalan sendiri dalam menghadapi Indonesia Emas 2045,” ujar Enggartiasto.

    Enggartiasto menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan yang terlihat dari pernyataan yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Kita menyambut gembira berbagai pernyataan Pak Mendikdasmen dan Menteri Pendidikan Tinggi yang aware betul, mengantisipasi pertumbuhan atau kekinian itu dengan kondisi yang ada,” terang Enggartiasto.

    Enggartiasto bersyukur atas penunjukan kedua sosok menteri pendidikan tersebut yang lebih memahami dunia pendidikan dibanding Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim.

    “Kita bersyukur mempunyai menteri pendidikan dipisah. Sebab mereka lebih paham mengenai kondisi pendidikan ini daripada menteri sebelumnya,” kata dia yang kembali menegaskan kurikulum pendidikan di Indonesia harus dinamis.